-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati i
Bismillahirrohmanirrohim
Puji Syukur ke hadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa
sehingga atas limpahan rahmatNya kita senantiasa sehat dan
dapat
menyelesaikan Buku Pintar Panduan Layanan KPPN Semarang I
Seperti hasil dari Kuesioner yang dibagikan kepada para
Petugas
satker yang datang ke KPPN semarang I, sebagian besar masih
menyatakan kurang puas atasketersediaan informasi atas layanan
KPPN
Semarang I.
Semoga dengan hadirnya Buku Pintar Panduan Layanan sedikit
banyak dapat menjawab keinginan para Petugas satker untuk
mendapat
informasi atas layanan KPPN.
Semoga Buku ini dapat bermanfaat serta kritik saran
perbaikan
senantiasa kami tunggu untuk penyempurnaan Buku ini.
Sebagai penutup teriring do,a semoga Bapak/Ibu senantiasa
sukses,
murah rejeki dan lancar dalam kariernya. Amiin YRA
Salam hormat
Kepala Kantor
KPPN Semarang I
KATA PENGANTAR
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati ii
KATA PENGANTAR .........................................
DAFTAR ISI ................................
PENDAHULUAN .............................
INFORMASI-INFORMASI PENTING
................................................
BAB I TAHAP AWAL PROSES PENCAIRAN DANA .................. 1)
Pihak Dalam Proses Pencairan Dana .......... 2) Persyaratan
Administrasi Untuk Pengajuan
SPM Awal Tahun .............................. 3) Proses
Pembukaan dan Penutupan Rekening ..........
BAB II MEKANISME PENCAIRAN DANA .......
1) Mekanisme Pencairan Dana ..... 2) Rencana Pencairan Dana
..... 3) Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan ..... 4)
Kelengkapan Pengajuan Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai 5) Syarat Pengajuan
Penebitan SP2D
Non Belanja Pegawai ... 6) Pembayaran Tagihan Bersumber dana
Pendapatan
Belanja Bukan Pajak (PNBP) .. 7) Tagihan Untuk Kegiatan Yang
Bersumber Dari
Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri ... 8) Hibah Langsung Dalam
Bentuk Barang dan Uang .. 9) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan
dan
Belanja Badan Layanan Umum ...........
i
ii
iv
1
5
5
6
9
11
11
13
14
16
17
18
20
21
26
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati iii
10) Cara Penulisan Uraian Pembayaran . BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN . .
1) Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan ..
2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ..
BAB IV LAIN-LAIN ... 1) Retur SP2D ..... 2) Koreksi Data
Keuangan ................... 3) Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan
Negara ........ 4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran 5)
Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian
Penerimaan
Negara................................................. 6) Tata
Cara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pada KPPN
dan Satker atas setoran Pengembalian Belanja........ 7) Sekilas
tentang SPAN............................................... 8)
Sekilas tentang Layanan MPN G2 ........................... 9)
Sarana Pengaduan .................................................
10) SOP ( Satandar Operasional Prosedur) Batas Waktu
Penyelesaian Layanan pada KPPN ...........................
28
38
38
41
44
44
47
52
55
57
59
60
63
64
65
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati iv
Pencairan dana merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan APBN.
Tanpa proses pencairan dana, APBN hanya sebatas angka yang tidak
berdampak apapun pada pembangunan dan perekonomian.
Percepatan pencairan dana APBN memberi gambaran tingginya
kegiatan pemerintah dalam penyediaan fasilitas fisik maupun non
fisik untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, semakin cepat
dana APBN dicairkan semakin besar efek pengganda APBN terhadap
perekonomian regional.
Pencairan dana pada KPPN Semarang I, khususnya belanja modal,
cenderung tidak merata pada sepanjang tahun anggaran. Dari data
realisasi APBN TA 2013 maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Pada TA
2013, besaran pencairan belanja modal pada bulan Nopember -
Desember 2013 mencapai 45 persen dari total belanja modal selama
tahun 2013. Penumpukan pencairan semacam ini jelas tidak
menguntungkan bagi kegiatan perekonomian regional Jawa Tengah.
Berdasar hasil kuesioner mengenai kendala pencairan dana
terhadap beberapa satker di wilayah KPPN Semarang I, banyaknya
pertanyaan melalui CSO, serta tingginya tingkat pengembalian SPM
dapat disimpulkan bahwa masih banyak satker yang belum memahami
proses pencairan dana dengan baik.
Penyusunan buku ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi
untuk meningkatkan pemahaman satker terhadap proses pencairan dana
dan mampu menaikkan tingkat penyerapan dana.
PENDAHULUAN
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 1
DI DEDIKASIKAN UNTUK
INDONESIA YANG LEBIH BAIK
MARI KITA DUKUNG BERSAMA
DENGAN SINERGI DAN KOMITMEN
GO LIVE SPAN
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 2
LOKET-LOKET LAYANAN KPPN SEMARANG I
NO LOKET LAYANAN SEKSI
1 CUSTOMER
SERVICE (CSO) (LOKET 1I)
BIMBINGAN DAN KONSULTASI TERKAIT KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN PENGOPERASIAN APLIKASI
PENERBITAN/PENOLAKAN SURAT PERSETUJUAN TUP
MANAJEMEN SATKER &
KEPATUHAN INTERNAL
(MSKI)
2 PENERIMAAN
SPM ( LOKET 2-6)
PENERIMAAN SPM
PENERIMAAN ADK DATA KONTRAK
PENERIMAAN ADK PERUBAHAN DATA PEGAWAI
PENCAIRAN DANA
( PD )
3 KONFIRMASI
SETORAN ( LOKET 7 )
KONFIRMASI SETORAN SSP/SSBP/SSPB
PENERIMAAN ADK & LHP BANK/POS PERSEPSI
LAYANAN PENERBITAN BPN (Bukti Penerimaan Negara) ATAS POTONGAN
SPM
BANK
4 REKONSILIASI ( LOKET 8-11 )
LAYANAN REKONSILIASI DATA
LAYANAN PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA
LAYANAN TATACARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LPJ
BENDAHARA
VERIFIKASI & AKUNTANSI
( VERAK)
5 PENGAMBILAN
SP2D ( LOKET 12 )
PENGAMBILAN SP2D LEMBAR KE-2
PENERIMAAN SURAT-SURAT MASUK
PENERIMAAN/PENYERAHAN SKPP
PENERIMAAN SURAT RALAT SP2D RETUR
SUB BAGIAN UMUM
6
RUANG TLC (TREASURY LEARNING CENTER)
RUANG YANG DISEDIAKAN BAGI PETUGAS SATKER YANG INGIN MENDAPATKAN
BIMBINGAN TEKNIK SECARA LEBIH MENDALAM OLEH PARA PENYULUH
PERBENDAHARAAN KPPN SEMARANG I TERKAIT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN MAUPUN CARA PENGOPERASIAN APLIKASI
PENYULUH PERBENDAHARAAN
@)) SEMUA LOKET LAYANAN BEBAS BIAYA ALIAS GRATISSSSSS....@))
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 3
AWAS PENIPUAN
Akhir-akhir ini marak muncul Modus penipuan yang dilakukan
melalui penyampaian surat palsu dengan mengatasnamakan
Ditjen
Perbendaharaan/ Direktur Jenderal Perbendaharaan, antara
lain:
a. Permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan Direktur
Jenderal Perbendaharaan ataupun pejabat Ditjen
Pebendaharaan lainnya.
b. Undangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan
keuangan Tahun Anggaran 2014.
c. Penyampaian register dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran
2014.
d. Undangan untuk mengikuti kegiatan workshop perjalanan
dinas
bagi PNS.
Penyampaian surat palsu tersebut dimaksudkan untuk meminta
menerima surat agar mentransfer sejumlah uang kepada oknum
yang mengatasnamakan Ditjen Perbendaharaan.
Segera konfirmasi kebenaran surat undangan ke KPPN terdekat
atau ke Kanwil DJPBN Propinsi Jawa Tengah apabila menerima
surat undangan yang dirasa mencurigakan/palsu
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 4
BAB I
TAHAP AWAL PROSES PENCAIRAN DANA
Pada awal tahun anggaran atau setelah satker menerima DIPA, PPK
berkewajiban menyusun : 1) Rencana pelaksanaan kegiatan yang
didasarkan pada tupoksi satker dan ditetapkan oleh PA/KPA; 2)
Rencana pelaksanaan pengadaan barang yang meliputi : spesifikasi
teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan
kontrak; serta 3) Rencana pencairan dana selama satu tahun
anggaran.
Rencana-rencana ini ditetapkan PA/KPA sebagai alat untuk
memproyeksikan kegiatan beserta penyerapan dana satker selama satu
tahun anggaran. Di samping itu, perencanaan dapat digunakan sebagai
alat untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan dan keuangan satker
pada tahun bersangkutan.
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 5
1) Pihak Dalam Proses Pencairan Dana
Pihak Ketiga adalah suatu badan atau perorangan yang berhak
menerima pembayaran dari pemerintah atas prestasi yang diberikan
kepada negara dan atau atas bantuan tertentu yang diberikan
pemerintah berdasar Surat Keputusan ataupun Kontrak/SPK.
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan
belanja APBN.
Bank/Kantor Pos Penerima adalah bank umum/kantor pos yang
ditunjuk Pihak Ketiga untuk menerima pembayaran sesuai yang
tercantum pada SP2D.
Bank Operasional adalah bank operasional mitra kerja KBUN-D yang
menyalurkan dana APBN kepada Pihak Ketiga melalui bank/kantor pos
penerima.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan
pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat
Perintah Membayar.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pejabat yang diberi kewenangan
oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (KBUN-D) adalah pejabat
yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja
yang telah ditetapkan, dalam hal ini Kepala KPPN Semarang 1.
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 6
2) Persyaratan Administrasi Untuk Pengajuan SPM Awal Tahun
Langkah adminsitratif yang diperlukan setiap satker
sebelum pengajuan SPM awal tahun dan atau SPM pertama
adalah :
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 7
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 8
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 9
3) Persetujuan Pembukaan dan Penutupan Rekening
Permohonan pembukaan rekening disampaikan kepada Kepala KPPN
sebagai KBUN-D dengan dilampiri :
a) Copy dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). b) Surat pernyataan
tentang pengunaan rekening ( format terlampir)
c) Bukti Penutupan Rekening Bendahara yang lama, apabila akan
membuka rekening Bendahara yang baru dan sebelumnya sudah ada
rekening Bendahara yang telah mendapat persetujuan KPPN
Berdasarkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kepala
KPPN, Satker dapat membuka rekening Bendahara Pengeluaran dan/atau
Bendahara Penerimaan
Setelah melakukan pembukaan rekening, KPA harus melaporkan
pembukaan rekening tersebut kepada Kepala KPPN ( format
terlampir)
Dasar : Pedirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Surat Edaran
Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-21/PB/2010
Masing-masing Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu,
dan Bendahara Penerimaan memiliki satu rekening.
Persetujuan pembukaan rekening diberikan Kepala KPPN, sedangkan
untuk Rekening Lainnya harus mendapat ijin dari Dirjen
Perbendaharaan ( c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara)
Pemberian ijin pembukaan rekening memperhatikan tupoksi satker
bersangkutan.
Rekening yang dibuka harus atas nama jabatan : Rekening
Bendahara Pengeluaran Kantor /Rekening Bendahara Penerimaan Kantor
..
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 10
Persoalannya bukan berapa kali kesempatan itu datang,
tetapi bagaimana kesiapan kita untuk meraih
dan menyikapinya.
Satker wajib menyajikan Rekening Koran sebagai lampiran pada
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga/Kantor/ Satker dan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara)
Catatan Penting Rekening Kementerian/
Lembaga/Kantor/Satker
BUN/Kuasa BUN dapat memerintahkan penutupan dana atau
pemindahan sebagian atau seluruh dana pada rekening.
Rekening yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan
pembukaannya harus ditutup oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dan saldonya dipindah ke Rekening Kas
Umum Negara.
Penutupan dan atau pemindahbukuan harus dilaporkan kepada
BUN/KBUN.
Rekening Badan Layanan Umum (BLU) Rekening yang dikelola oleh
satker BLU termasuk ke dalam Rekening Lainnya terdiri dari :
Rekening Pengelolaan Kas BLU untuk penempatan idle cash pada
bank Umum yang terkait pengelolaan kas BLU;
Rekening Operasional BLU untuk menampung seluruh penerimaan dan
membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya berasal dari PNBP BLU
pada Bank Umum;
Rekening Dana Kelolaan untuk menampung dana yang tidak dapat
dimasukkan ke dalam Rekening Pengelolaan Kas BLU dan Rekening
Operasional BLU pada bank Umum, untuk menampung dana a.l : Dana
Bergulir; dan/atau Dana yang belum menjadi hak BLU
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 11
Mekanisme Pencairan Dana
BAB II
PROSES PENCAIRAN DANA
S P 2 D
SPM
Kontrak/SK
Tagihan
SPP 2
1
1
3
Transfer 6
5
4
LS Pihak Ketiga
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 12
berdoalah sebelum melakukan aktivitas
S P 2 D
SPM
Kontrak/SK
Tagihan
SPP
Perintah Bayar
3
1
1
8
7
2
4
Transfer 6
5
UP, TUP, GUP Dan LS Bendahara
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 13
Rencana Pencairan Dana
Satker harus menyampaikan rencana pencairan dana ke KPPN
Semarang 1 atas pencairan dana dengan nilai minimal Rp
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per SPM. Ketentuan atas hal
ini adalah sebagai berikut :
1) Rencana pencairan dana harus sudah diterima KPPN Semarang I
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo
pencairan dana.
2) Apabila terjadi pembatalan pencairan dana, satker harus
menyampaikan kembali rencana kas untuk penjadwalan kembali
penyediaan dananya.
3) Untuk efektfitas perencanaan kas, sebaiknya perencanaan
dikirimkan pada awal bulan dan dipastikan 5 (lima) hari kerja
sebelum pencairan. Kepastian apakah perlu dikurang, ditambah, atau
dibatalkan.
4) Rencana pencairan menggunakan Aplikasi Perencanaan Kas Satker
Generasi ke-2 (APS G2) yang dapat diunduh melalui website KPPN
Semarang 1 yaitu kppnsemarang1.net atau langsung ke CSO KPPN
Semarang 1.
5) ADK rencana pencairan disampaikan ke KPPN Semarang 1 melalui
email dengan alamat [email protected] atau disampaikan langsung
ke CSO KPPN Semarang 1.
Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pasal 32 ayat (4)
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 14
1) Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Persediaan
Uang Persediaan
Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang tidak
dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.
Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling
banyak sebesar Rp 50.000.000,-.
Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp
50.000.000,-.
Untuk pengeluaran Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja
Lain-lain.
Penggantian UP dengan penerbitan SPM-GUP dapat dilakukan setelah
UP dipergunakan paling sedikit 50%.
Dalam 2 bulan sejak SP2D UP diterbitkan, jika satker tidak
mengajukan penggantian UP maka Kepala KPPN menyampaikan surat
pemberitahuan kepada KPA (sesuai format).
Dalam 1 bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum
dilakukan pengajuan penggantian UP, maka Kepala KPPN memotong UP
sebesar 25% .
Pada prinsipnya, Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari
Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan
penggantiannya (revolving).
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 15
Tambahan Uang Persediaan
TUP dapat diajukan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya
mendesak/tidak dapat ditunda, sedang dana UP pada bendahara tidak
mencukupi.
Syarat penggunaan TUP, yaitu : a. Dipertanggungjawabkan paling
lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal SP2D diterbitkan . b. Tidak untuk pembayaran LS.
Pengajukan permintaan TUP ( berapapun besarannya) diajukan
kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai : a. rincian rencana
penggunaan TUP. b. surat yang memuat syarat penggunaan TUP (sesuai
format).
TUP dapat dimintakan lagi, walaupun TUP sebelumnya belum
dipertanggungjawabkan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil
Ditjen Perbendaharaan.
Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA apabila selama
1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan
pengesahan dan pertanggungjawaban TUP.
Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu masa
pertanggungjawaban TUP.
Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu)
bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala
KPPN.
Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan
pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan: a. Pertanggungjawaban
TUP yang telah dipergunakan. b. Pernyataan kesanggupan dari KPA
untuk
mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan
berikutnya (sesuai format).
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 16
2) Kelengkapan Pengajuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Belanja Pegawai
Catatan Penting Belanja Pegawai : Apabila terjadi perubahan data
pegawai, maka daftar perubahan tersebut harus disampaikan ke KPPN
paling lambat bersamaan dengan pengajuan SPM Belanja Pegawai
ybs.
1) ADK SPM. 2) ADK Kirim Perubahan Pegawai dan Lembar Perubahan.
3) ADK Kirim GPP. 4) Daftar Rekening Pegawai. 5) SSP (Surat Setoran
Pajak).
Kekurangan Gaji/Gaji Terusan/UDW/UDT/Gaji Susulan
1) ADK SPM. 2) ADK Kirim Perubahan Data Pegawai Pegawai ( misal
: SK
Kenaikan Pangkat, SK KGB, SK Kematian/Akta Kematian, SK Mutasi,
Surat Pembatalan SK Pensiun, Surat Keterangan pembatalan SKPP
dll).
3) Daftar Rekening Pegawai. 4) SSP (Surat Setoran Pajak).
Gaji Lainnya
Uang Makan Dan Lembur. 1) ADK SPM. 2) Daftar Rekening Pegawai.
3) SSP (Surat Setoran Pajak).
Gaji Induk
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 17
3) Syarat Pengajuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Non Belanja Pegawai :
Kelengkapan Pengajuan SPM
Non Belanja Pegawai
SPM-UP : Surat Pernyataan dari KPA
SPM-TUP : Surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala
KPPN/Kepala Kanwil DJPBN
SPM GUP/GUP Nihil : Tanpa lampiran
SPM-LS : SSP, dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar
nominatif untuk penerima lebih dari 1(satu) penerima
SPM-LS Pembayaran Uang Muka
: a. Asli surat jaminan uang muka b. Asli surat kuasa bermaterai
dari PPK kepada
Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka
c. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang
muka
d. Jaminan Uang Muka harus unconditional ( tidak boleh
bersyarat)
SPM beban Pinjaman/Hibah Luar Negeri
: Faktur pajak.
SPM KP/IB/KBC/KBM/KPBB : Tambahan lampiran berupa Surat Jawaban
atas Permintaan Konfirmasi dari KPPN
Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak,
data kontrak beserta ADK harus disampaikan ke KPPN secara langsung
maupun melalui email dengan alamat [email protected].
Pencatatan data kontrak oleh KPPN akan mengunci pagu sebesar
dana kontrak sebagai cadangan dana untuk keperluan pembayaran
kontrak bersangkutan.
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 18
4) Pembayaran Tagihan Bersumber dana Pendapatan
Belanja Bukan Pajak (PNBP)
Belanja Negara yang bersumber dari dana PNBP hanya dapat
dibiayai dari dana PNBP TA bersangkutan, kecuali PNBP di bidang
pendidikan yang dapat melampaui satu TA sesuai satu tahun masa
pendidikan.
Dana PNBP dapat digunakan sesuai jenis PNBP paling tinggi
sebesar pagu PNBP dalam DIPA dan atau Maksimum Pencairan (MP) dana
PNBP.
Pagu PNBP dalam DIPA merupakan batas tertinggi yang dapat
dipergunakan, sedangkan MP merupakan dasar besaran dana PNBP dengan
rumus : MP : Maksimum Pencairan PPP : Proporsi pagu pengeluaran
terhadap pendapatan JS : Jumlah setoran JPS : Jumlah pencairan dana
sebelumnya sampai dengan
SPM terakhir diterbitkan
MP = (PPP x JS) JPS
Dasar : Perdirjen Perbendaharaan No. PER-17/PB/2011
tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara
Pembayaran PNBP Atas Beban APBN
If you fail to plan, you plan to fail
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 19
Penetapan MP
Satker ber-PNBP terpusat yang belum memperoleh
penetapan besaran PNBP, maupun satker ber-PNBP tidak terpusat
yang MP-nya belum mencapai 1/12 pagu DIPA PNBP, dapat memperolah UP
sebesar 1/12 pagu DIPA PNBP.
Satker ber-PNBP berhak mendapat UP PNBP sebesar 20 persen dari
realisasi PNBP maksimal Rp 500.000.000.-.
Khusus PNBP Polri : 1) Satker Polri di kewilayahan/daerah dan
satker di Mabes
Polri, pencairan dana PNBP sebesar 1/12 setiap bulan dari pagu
DIPA PNBP sesuai surat persetujuan pencairan dana dari Dirjen
Perbendaharan
2) Khusus satker korlantas Polri, pencairan dana PNBP sesuai
MP.
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 20
Kelengkapan pengajuan SPM ke KPPN
1. PNBP tidak terpusat
a. SPM b. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN c.
Daftar Perhitungan Jumlah MP d. Dokumen Lain sesuai PMK
190/PMK.02/2012
2. PNBP secara terpusat
a. SPM a. Dokumen Lain sesuai PMK 190/PMK.02/2012
5) Tagihan Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari
Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
Ketentuan mengenai kategori, porsi pembiayaan, tanggal closing
date serta persetujuan pembayaran dari pemberi pinjaman/hibah luar
negeri sesuai petunjuk pelaksanaan oleh Dirjen Perbendaharaan.
Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonversi ke dalam
rupiah dan pembayarannya melalui KPPN Khusus Pinjaman Dan
Hibah.
UP/TUP diberikan dengan beban dana Rupiah Murni, GUP menjadi
beban Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan.
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 21
6) Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang dan Uang
Hibah Dalam Bentuk Uang harus melalui proses revisi DIPA dan
dananya harus dicantumkan pada DIPA satker bersangkutan,
sedangkan Hibah Dalam Bentuk Barang tidak perlu proses
revisi
DIPA.
Tahapan Pengesahan Hibah Langsung
Bentuk Uang
3
Dasar : Perdirjen Perbendaharaan No. PER-81/PB/2011
tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk
Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah
Langsung Bentuk Barang
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 22
Disampaikan Ke
KPPN Semarang I
Surat Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)
merupakan dokumen yang diterbitkan KPA
untuk mengesahkan pendapatan dan belanja
hibah langsung dalam bentuk uang.
Atas SP2HL ini, KPPN Semarang I
menerbitkan Surat Pengesahan Hibah
Langsung (SPHL) sebagai pengesahan
pendapatan hibah langsung dan atau
belanja yang bersumber dari hibah
langsung.
Pengesahan
pendapatan
dan belanja
hibah
Sisa uang yang tidak digunakan dapat
dikembalikan kepada pemberi hibah.
Dalam hal ini, Satker menerbitkan Surat
Pengesahan Pengembalian Pendapatan
Hibah Langsung (SP4HL) sebagai
pengesahan pengembalian saldo
pendapatan hibah.
SP4HL
disampaikan ke
KPPN
Semarang I
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 23
Menyesali suatu tindakan salah adalah baik, dan mengupayakan
untuk tidak bertindak salah adalah lebih baik
KPPN mengesahkan pengembalian
pendapatan hibah dengan menerbitkan
Surat Pengesahan Pengembalian
Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL).
Pengesahan
Pengembalian
Pendapatan
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 24
Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga
Penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen pendukung
lainnya
Permohonan Nomor Register ke DJPU
Pengesahan Pendapatan Hibah ke DJPU (SP3HL-BJS)
Memo Pencatatan ke KPPN (MPHL-BJS) 54
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 25
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 26
7) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
Badan Layanan Umum
Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011
tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan
Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 27
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 28
8) Cara Penulisan Uraian Pembayaran
Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM Belanja Pegawai
Dasar : PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara
Gaji Induk
Pembayaran belanja pegawai gaji induk
bulan tahun untuk pegawai
jiwa
Gaji Susulan
Pembayaran belanja pegawai gaji
susulan bulan tahun untuk
pegawai jiwa
Pembayaran belanja pegawai gaji
terusan ke . a.n. (. Pegawai . jiwa)
Pembayaran belanja pegawai
kekurangan gaji bulan tahun untuk
pegawai jiwa
Gaji Terusan
Kekurangan Gaji
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 29
Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM Belanja Pegawai
Lainnya
Uang Duka Wafat
Pembayaran belanja pegawai uang duka
wafat a.n. (. Pegawai . jiwa)
meninggal tanggal .
Uang Duka Tewas
Uang Muka Gaji
Uang Makan
Pembayaran belanja pegawai
bulan.untuk.pegawai
Pembayaran belanja pegawai uang
duka tewas a.n. (. Pegawai . jiwa)
meninggal tanggal .
Pembayaran belanja pegawai uang
muka gaji/persekot gaji untuk .
Pegawai . jiwa
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 30
Uang Lembur
Pembayaran belanja pegawai bulan
sesuai SPK Lembur nomor tanggal
untuk pegawai
Pembayaran belanja pegawai bulan
sesuai SK nomor tanggal untuk
pegawai
Pembayaran belanja pegawai sesuai SK
nomor tanggal untuk pegawai
Pembayaran belanja pegawai bulan
sesuai SK nomor tanggal untuk
pegawai
Uang Vakasi
Sertifikasi/ Tunjangan Profesi
Tunjangan Lain-Lain (akun 51)
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 31
Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM SPM LS Belanja Barang
Kepada Ketiga
Perjalanan Dinas
Pembayaran belanja barang sesuai Surat
Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas (SPD)
/dokumen sejenis nomor .tanggal .
Honor Insidentil
Honorarium (Bulanan)
Pembayaran belanja barang bulan .
sesuai SK nomor . tanggal .
Pembayaran belanja barang sesuai SK
nomor . tanggal .
Sekali Bayar/ Sekaligus
Pembayaran belanja barang sesuai
kontrak nomor . tanggal ., BAST
nomor . tanggal ., BAP nomor .
tanggal . nilai kontrak Rp ..
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 32
Uang Muka Kerja
Pembayaran belanja barang sesuai
kontrak nomor . tanggal . SPMK
nomor . tanggal . jaminan uang muka
nomor . tanggal . BAP nomor .
tanggal . nilai kontrak Rp ..
Bertahap
Tahap Terakhir
Pembayaran belanja barang tahap .
sesuai kontrak nomor . Tanggal . BAP
nomor . tanggal . nilai kontrak Rp
..
Pembayaran belanja barang tahap .
sesuai kontrak nomor . Tanggal .
BAST nomor . Tanggal . BAP nomor .
tanggal . nilai kontrak Rp..
Pembayaran belanja barang sesuai
(dokumen yang menjadi dasar
pembayaran) nomor tanggal
Belanja Barang Lainnya (52)
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 33
Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM Belanja Modal
Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM LS Belanja Modal
Kepada Pihak Ketiga
Sekali Bayar/ Sekaligus
Perjalanan Dinas dalam rangka perolehan Aset
Pembayaran belanja modal sesuai Surat
Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas
(SPD)/ dokumen sejenis nomor .
tanggal .
Honor Untuk Perolehan Aset
Pembayaran belanja modal sesuai SK
nomor.tanggal .
Pembayaran lunas belanja modal sesuai kontrak nomor . tanggal
BAST nomor . tanggal BAP nomor . tanggal . nilai kontrak Rp ..
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 34
Uang Muka Kerja
Pembayaran Uang Muka belanja modal sesuai kontrak nomor. Tanggal
. SPMK nomor . Tanggal .Jaminan UM nomor . Tanggal .BAP
nomor.tanggal. nilai kontrak Rp..
Bertahap
Pembayaran fisik ..% belanja modal tahap
. sesuai kontrak nomor . Tanggal . BAP
nomor . Tanggal . nilai kontrak Rp ..
Tahap Akhir
Pembayaran fisik 100% belanja modal tahap
. sesuai kontrak nomor . Tanggal . BAST
I nomor . tanggal . BAP nomor.tanggal
. nilai kontrak Rp ..
Tahap Akhir Dan Retensi
Pembayaran fisik 100% dan retensi belanja
modal sesuai kontrak nomor . Tanggal .
BAST I nomor . Tanggal Jaminan
pemeliharaan nomor . Tanggal . BAP
nomor . Tanggal . nilai kontrak Rp ..
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 35
Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM UP/TUP/GUP
Retensi
Pembayaran retensi belanja modal sesuai kontrak nomor . Tanggal
. BAST I nomor . Tanggal . jaminan pemeliharaan nomor .tanggal.BAP
nomor.tanggal . nilai kontrak Rp..
SPM Uang Persediaan
Penyediaan Uang Persediaan Rupiah
Murni/PNP/Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Satker . TA 2014
SPM Tambahan Uang Persediaan
Penyediaan Tambahan Uang Persediaan
Rupiah Murni/PNP/Pinjaman/Hibah Luar
Negeri*) Satker . TA 2013
SPM GUP
Penggantian Uang Persediaan untuk
keperluan belanja barang/modal/lain-lain*)
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 36
Untuk pertanggungjawaban UP/TUP setelah tahun anggaran berakhir
maka penulisan uraian pembayarannya sebagai berikut :
SPM GUP Nihil
Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk
keperluan belanja barang/modal/ lain-lain*)
senilai Rp .
SPM GU TUP
Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan untuk keperluan belanja
barang/Modal/lain-lain*) senilai Rp.
SPM GUP
Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk
keperluan belanja barang/Modal/lain-lain*)
senilai Rp. Sebagai pengesahan atas
pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2014
SPM GU TUP
Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan untuk keperluan belanja
barang/Modal/lain-lain*) senilai Rp.
Sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban
TUP tahun anggaran 2014
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 37
Di samping penulisan uraian pembayaran, hal yang perlu
diperhatikan
dalam penulisan di SPM adalah NPWP, NIP, penulisan Nama dan
Nomor
Rekening.
Dalam sistem Pengelolaan Anggaran Negara ( SPAN), penulisan
NPWP,
NIP, penulisan Nama dan Nomor Rekening calon penerima pembayaran
(
supplier) harus terlebih dahulu dikirim ke KPPN Semarang I.
NPWP, NIP,
penulisan Nama dan Nomor Rekening akan menjadi alat uji setiap
SPM yang
disampaikan ke KPPN apakah data calon penerima dana sudah benar
sesuai
data supplier yang ada di KPPN. Perbedaan penulisan, walau hanya
spasi,
akan mengakibatkan penolakan sistem aplikasi terhadap SPM yang
diajukan,
misalnya pengiriman awal menggunakan nama Ki Mangunsarkoro, pada
SPM
yang diajukan menggunakan nama Ki Mangun Sarkoro.
BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 38
1) Rekonsiliasi Dan Penyampaian Laporan Keuangan
Dasar : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013
tentang
Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan
Kementerian/Lembaga
BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 39
Pagu Belanja Estimasi Pendapatan Realisasi Pendapatan :
Pajak
PNBP
Hibah Pengembalian Pendapatan Realisasi Belanja Pengembalian
Belanja Pembiayaan Neraca :
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas Lainnya dan Setara Kas
Kas pada Badan Layanan Umum
Periode Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan
Dilaksanakan setiap bulan dengan melampirkan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara ( LPj Bendahara). Proses rekonsiliasi
samapai dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan
bersangkutan berakhir. Apabila tanggal 10 (sepuluh) hari libur,
rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari sebelumnya.
Hasil Rekonsiliasi
Apabila Data Hasil Rekonsiliasi antara data KPPN (SAU) dan
UAKPA/Satker (SAI) telah sama maka dibuatkan BAR (Berita Acara
Rekonsiliasi).
BAR yang ditandatangani Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
atas nama Kuasa BUN dengan Pejabat Penangungjawab Rekonsiliasi atas
nama Kuasa Pengguna Anggaran.
BAR dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap.
Data yang
direkon ....
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 40
Kelengkapan Laporan Keuangan yang harus disampaikan
ADK Register KPPN Register pengiriman bulan sebelumnya ke
UAPPA-W/E1 Neraca SAKPA Neraca SIMAK BMN Laporan Realisasi Belanja
Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Laporan Realisasi Pendapatan
Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Neraca Percobaan
(Semester dan Tahunan) Laporan Realisasi Anggaran (Semester dan
Tahunan) CALK (Semester dan Tahunan) Informasi Pendapatan dan
Belanja Akrual ( Semester dan
Tahunan) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ( LPJ)
Kelengkapan Laporan Keuangan yang harus disampaikan satker BLU,
selain kelengkapan di atas
a. Paling lambat tanggal 5 hari kerja, Satker BLU mengirimkan
semua rekening koran yang dimiliki.
b. Menyajikan laporan rekonsiliasi bank yang memperlihatkan
penyesuaian terhadap saldo kas, baik menurut Rekening Koran Bank
maupun menurut saldo buku KPPN (daftar penjelasan selisih)
c. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap penyebab terjadinya
selisih maka jumlah saldo kas menurut Rekening Koran Bank harus
sama dengan jumlah saldo kas menurut saldo Buku Bank KPPN (Saldo
Kas Penyesuaian menjadi Saldo Akhir Kas BLU).
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 41
Sanksi jika satker terlambat/lalai melaksanakan rekonsiliasi
dan menyampaikan laporan keuangan
a. Bagi satuan kerja yang tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi
maka akan dikenakan SANKSI berupa Pengembalian SPM yang diajukan
oleh UAKPA/Satker ke KPPN. Dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja
Pegawaia, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
b. Pengenaan sanksi dilakukan dengan menerbitkan SP2S (Surat
Pemberitahuan Pengenaan Sanksi)
c. Dalam hal UAKPA/Satker telah melaksanakan rekonsiliasi dengan
KPPN, maka KPPN menerbitkan SP3S (Surat Pemberitahuan Pencabutan
Pengenaan Sanksi) bersamaan dengan penerbitan BAR
UNTUK MEMPERCEPAT REKONSILIASI, KPPN MEMFASILITASI
REKONSILIASI ELEKTRONIK LEWAT E-MAIL
Alamat email untuk Rekonsiliasi :
[email protected]
2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara)
Dasar : *) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.05/2013
tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola APBN,
*) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor Per-3/PB/2013
tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan
Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta
Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 42
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 43
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 44
1) Retur SP2D
Pengembalian (Retur) SP2D adalah penolakan atau
pengembalian pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan
dana APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank
Operasional I/II/III mitra kerja KPPN Semarang I.
Pada dasarnya, terjadinya pengembalian SP2D karena Bank/
Kantor Pos Penerima tidak mengenali nomor dan/atau nama
rekening pihak penerima yang tercantum atau terlampir pada
SP2D.
Dari evaluasi retur SP2D selama ini, dapat diidentifikasikan
beberapa penyebab terjadinya retur SP2D adalah sebagai
berikut :
Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2012
tentang Perubahan Atas Perdirjen Perbendaharaan
Nomor PER-74/PB/2011 tentang Tata Cara
Penyelesaian Dan Penatausahaan Pengembalian
(Retur) SP2D
0
BAB IV
LAIN-LAIN
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 45
PENYEBAB TERJADINYA RETUR SP2D :
Untuk menampung dana retur SP2D tersebut, KPPN
membuka Rekening Retur ( rekening rr) di tiap Bank
Operasional. Pembayaran kembali dana Retur kepada pihak
yang berhak menggunakan Surat Ralat SP2D dan merupakan
transaksi non anggaran, artinya tidak lagi membebani DIPA.
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 46
Adapun tata cara permintaan dana Retur SP2D adalah
sebagai berikut :
Penyelesaian Retur SP2D yang dananya masih di rekening rr
Berdasar Surat Pemberitahuan Retur SP2D dari KPPN, KPA/PP-SPM
meneliti, memperbaiki kesalahan penyebab retur SP2D, dan
menyampaikan surat ralat yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM) (sesuai format) ke KPPN Semarang I.
Dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat
Pemberitahuan Retur SP2D belum mengajukan surat ralat/koreksi,
KPA/PP-SPM (an. KPA) harus memberitahukan secara tertulis alasan
keterlambatan kepada KPPN
Penyampaian surat ralat dilakukan oleh Petugas Pengantar SPM
satker atau melalui jasa pengiriman surat resmi.
Penyelesaian Retur SP2D yang dananya Sudah Disetor Ke
Kas Negara
Satker menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran Kembali (SPPK,
sesuai format) atas dana retur SP2D yang telah disetorkan ke Kas
Negara melalui Petugas Pengantar SPM atau jasa pengiriman surat,
dengan dilampiri :
a) Koreksi resume kontrak, apabila perubahan data menyebabkan
kontrak berubah.
b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (sesuai
format).
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 47
Penyelesaian Retur SP2D yang Dananya Tidak akan
Dimintakan Pembayarannya Lagi
KPA menyampaikan Surat Permohonan ke KPPN Semarang I untuk
menyetorkan ke Kas Negara dana retur SP2D yang ada pada Rekening rr
, dengan dilampiri : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
dari
KPA (sesuai format) yang menyatakan bahwa dana retur SP2D yang
disetor ke Kas Negara tersebut tidak akan dimintakan pembayarannya
lagi
2) Koreksi Data Keuangan Apakah yang dimaksud dengan koreksi
data?
Koreksi data merupakan proses perbaikan data transaksi
tanpa mengubah data awal, dimana data tersebut membentuk
data history.
Dasar hukum :
PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan APBN Perdirjen
Perbendaharaan No. PER-89/PB/2011 tentang
Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN SE Dirjen
Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tentang
Tata Cara Perbaikan Data PNBP SE Dirjen Perbendaharaan No.
SE-7/PB/2012 tentang
Petunjuk Lebih Lanjut Perdirjen Perbendaharaan No.
PER-89/PB/2011
Perdirjen Perbendaharaan PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme
Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja BLU
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 48
Adapun koreksi dapat dilakukan terhadap data sebagai
berikut :
Data setoran penerimaan Negara;
Data pada SPM;
Data Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
BLU (SP3B-BLU).
Koreksi Data Setoran Penerimaan Negara
Merupakan koreksi pembukuan setoran dilakukan atas kesalahan
pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas.
Pihak yang mengajukan permintaan koreksi data ke KPPN adalah
:
1) Bank/PosPersepsi, KPP, KPBC atau Kantor Pusat DJP/DJBC/Ditjen
PBN/KPPN terkait dengan penerimaan perpajakan.
2) Satker/Kementerian/Lembaga, Bank/PosPersepsi, Kantor Pusat
Ditjen PBN/KPPN terkait dengan PNBP.
3) Satker/Kementerian/Lembaga, Bank/Pos Persepsi, Kantor Pusat
Ditjen PBN/KPPN atau Pihak Ketiga (PT. Taspen, PT. Askes,
Bapertarum danpihak ketiga lainnya) terkait dengan penerimaan
non-anggaran.
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 49
4) Khusus untuk koreksi data yang diajukan oleh WP, maka
pengajuan koreksinya harus melalui KPP/KPBC tempat WP terdaftar,
untuk diteruskan ke KPPN.
Pada prinsipnya seluruh data pada setoran penerimaan
dapat dikoreksi (kecuali NTPN) , bahkan satu bukti setor pun
dapat dipecah menjadi beberapa bukti setor dengan Nomor
Tanda Penerimaan Negara (NTPN) yang sama, sepanjang koreksi
tersebut tidak berpengaruh pada perubahan nilai total dan
kode
NPWP.
Prosedur koreksi data setoran penerimaan negara
KPA/Kepala Bank/Kantor Pos/ Kepala KPP/KPBC menyampaikan surat
permohonan koreksi data transaksi penerimaan Negara (sesuai format)
kepada KPPN Semarang I, dilampiri :
1. Copy SSBP/SSPB yang ber- NTPN.
2. Daftar rincian koreksi transaksi penerimaan negara (sesuai
format).
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (sesuai format).
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 50
Koreksi Data Pengeluaran Negara
Koreksi/ralat SPM dan SP2D dapat dilakukan sepanjang tidak
berakibat pada : Perubahan jumlah uang yang tercantum pada kolom
jumlah
kotor, potongan, maupun jumlah netto pada SPP, SPM dan SP2D;
Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus; Perubahan kode
Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker.
Prosedur koreksi data SPP, SPM, dan SP2D
Satker menyampaikan surat permohonan koreksi data transaksi data
SPM (sesuai format) kepada KPPN Semarang I, dilampiri :
1. Copy SPM dan SP2D sebelum dikoreksi.
2. SPM yang telah dikoreksi.
3. ADK SPM yang telah dikoreksi dan telah diinjeksi PIN PP
SPM.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (sesuai format).
Koreksi baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari
Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Bagaimana jika
koreksi/ralat
terkait kode BA,
ES1, dan Satker?
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 51
Koreksi Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
(SP3-BLU)
Merupakan koreksi data pengeluaran atas kesalahan pembukuan
penerimaan yang tidak mempengaruhi kas.
Satker BLU dapat mengajukan ralat SP3B BLU ke KPPN
dengan melampiri:
Copy SP3B BLU yang akan diralat;
Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang
ditandatangani oleh KPA/Pemimpin BLU (sesuai format);
ADK dan hard copy ralat SP3B BLU yang dihasilkan dari
aplikasi SPM;
Penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang
ditandatangani KPA/Pimpinan BLU (sesuai format).
Kesalahan SP3B BLU dapat berupa :
kesalahan administrasi (pencantuman kode kegiatan, output, jenis
belanja, dan akun).
kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan atau belanja
BLU.
Bentuk
Kesalahan ?
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 52
3) Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara
Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara adalah suatu
kegiatan untuk memastikan bahwa setoran penerimaan Negara
telah diterima di Kas Negara. Setiap surat setoran
penerimaan
Negara yang akan digunakan sebagai lampiran kelengkapan
tagihan kepada Negara harus telah dikonfirmasi kebenarannya.
Proses konfirmasi penerimaan Negara harus menggunakan
aplikasi yang terdiri atas 1) Aplikasi Konfirmasi pada Satker;
dan
2) Aplikasi Konfirmasi pada KPPN.
Bagaimana cara satker menjalankan Aplikasi Konfirmasi?
1) Satker merekam data setoran penerimaan pada Aplikasi
Konfirmasi Satker yang meliputi : NTPN, NTB/NTP, Akun, dan Nilai
Setoran;
2) Mencetak daftar setoran yang akan dikonfirmasi serta
membentuk ke dalam ADK.
Dasar hukum :
Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2013 tentang
Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Menggunakan
Aplikasi Konfirmasi
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 53
Bagaimana proses pada KPPN Semarang I?
1) Melakukan upload data ADK dari satker pada Aplikasi
Konfirmasi.
2) Melakukan proses konfirmasi dan mencocokkannya dengan
hardcopy surat setoran apabila terjadi perbedaan data
konfirmasi.
3) Mencetak daftar hasil konfirmasi.
Bagaimana jika permintaan konfirmasi setoran penerimaan Negara
oleh pihak lain selain Bendaharaproses pada KPPN Semarang I?
Bisa dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan konfirmasi
kepada KPPN.
Kapan konfirmasi penerimaan Negara dapat dikonfirmasi di KPPN
Semarang I?
1) H+1 setelah Bank/Pos Persepsi menyampaikan Laporan Hasil
Penerimaan dan telah divalidasi oleh KPPN.
2) H+2 setelah data Laporan Kas Posisi (LKP) KPPN divalidasi
oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila
penyetorannya melalui Bank/Pos Persepsi bukan mitra kerja
KPPN).
Disamping Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara, KPPN
juga
melayani pencetakan Bukti Penerimaan Negara ( BPN) berupa NTPN
yang
berasal dari potongan SPM apabila diminta oleh Satker atau pihak
yang
berkepentingan misal Kantor Pelayanan pajak.
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 54
Bank /Pos Persepsi adalah Bank Umum atau Kantor Pos yang
ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan
negara bukan pajak bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang
meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan
pajak.
Adapun daftar bank/kantor pos Persepsi Lingkup KPPN Semarang 1
adalah sebagai berikut :
Daftar Bank/Kantor Pos Persepsi Lingkup KPPN Semarang I
Bank Mandiri Cabang Semarang Pemuda
Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang
Bank Mandiri Cabang Semarang Pandaran
Bank Mandiri Cabang Semarang Bangkong Plaza
Bank Mandiri Cabang Semarang Kariadi
Bank Mandiri Cabang Semarang Pahlawan
Bank BNI Cabang MT Haryono Semarang
Bank BNI cabang Undip Semarang
Bank BNI Cabang Karangayu Semarang
Bank BRI Cabang Kendal
Bank BRI Semarang Patimura
Bank BRI Semarang Pandaran
Bank BRI Cabang Ungaran
Bank BTN Cabang Semarang
Bank Syariah Cabang Semarang
Bank Jabar Banten Cabang Semarang
Cimb Niaga Semarang Pemuda ex Niaga
Cimb Niaga Semarang Pemuda ex Lippo
Bank Jateng Cabang Semarang
Bank Jateng Cabang Utama Semarang
Kantor Pos Semarang
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 55
4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
merupakan Surat keterangan tentang penghentian pembayaran
gaji mulai bulan tertentu yang diterbitkan dan
ditandatangani
PA/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan pejabat
berwenang dan diketahui oleh KPPN.
Dasar hukum :
Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk
Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja PNS Pusat Kepada
Satker Kementerian Negara/ Lembaga
Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-43/PB/2013 tentang Tata Cara
Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Kapan SKPP
terbit?
Saat Pegawai pindah ke satker lain (KPPN pembayar berubah maupun
tetap); atau
Pegawai pensiun.
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 56
SKPP disampaikan ke KPPN dalam rangkap 4 (empat) disertai SK
Mutasi/Pindah, untuk disahkan dan diberi keterangan bahwa data
pegawai bersangkutan telah dinonaktifkan dari database pegawai pada
KPPN asal.
Selanjutnya didistribusikan : Lembar 1 untuk pegawai sangkutan,
untuk
pengajuan gaji I di tempat baru. Lembar 2 untuk satker baru,
dilampiri dosir
kepegawaian dan ADK pegawai pindah. Lembar 3 untuk pertinggal
KPPN. Lembar 4 untuk pertinggal satker.
SKPP Pegawai Pindah
SKPP disampaikan ke KPPN dalam rangkap 5 (empat) disertai SK
Pensiun, untuk disahkan dan diberi keterangan bahwa data pegawai
bersangkutan telah dinonaktifkan dari database pegawai pada KPPN
asal.
Lembar 1 dan lembar 2 untuk PT. Taspen/Asabri.
Lembar 3 untuk pegawai bersangkutan. Lembar 4 untuk pertinggal
KPPN. Lembar 5 untuk pertinggal satker.
SKPP Pegawai Pensiun
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 57
5) Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara
Pengembalian Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran Berjalan (
TAB)
Pengembalian penerimaan negara yang dimaksud adalah pengembalian
atas penerimaan negara yang telah diterima pada tahun anggaran
berjalan melalui kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN.
Pengembalian atas penerimaan negara tahun anggaran berjalan
meliputi :
1. Pengembalian PNBP dan pengembalian penerimaan lainnya, yang
diakibatkan oleh : a. Kelebihan atau kesalahan penyetoran b.
Kelebihan atau kesalahan pemotongan pada SPM c. Setoran ganda d.
Ikatan perjanjian
2. Pengembalian penerimaan tersebut tidak termasuk restitusi
pajak, restitusi bea cukai, pemabayaran kembali retur SP2D dan
pengembalian PFK.
Prosedur pembayaran pengembalian penerimaan negara tahun
anggaran berjalan dengan cara PA/KPA satuan kerja/penyetor
mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara kepada KPPN
mitra kerjanya dengan melampirkan :
Fotocopy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi
oleh BUN/KPPN;
Fotocopy bukti kepemilikan rekening tujuan; Surat Ketetapan
Pengembalian; Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (
sesuai
format) Pengembalian Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran
Yang
Lalu (TAYL)
Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012 tentang
Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran
Berjalan pada KPPN
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 58
Pelaksanaan pembayaran pengembalian penerimaan negara atas beban
SiLPA merupakan pengembalian atas penerimaan tahun anggaran
sebelumnya melalui Kas Negara dan /atau SUBRKUN KPPN.
Pengembalian atas penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya
meliputi :
1. Pengembalian PNBP dan pengembalian penerimaan lainnya, yang
diakibatkan oleh : a. Kelebihan atau kesalahan penyetoran b.
Setoran ganda c. Ikatan perjanjian d. Sesuai ketentuan
perundang-undangan harus dikembalikan
2. Pengembalian penerimaan tersebut tidak termasuk restitusi
pajak, restitusi bea cukai, pemabayaran kembali retur SP2D dan
pengembalian PFK.
Prosedur pembayaran pengembalian penerimaan negara tahun
anggaran sebelumnya dengan cara PA/KPA satuan kerja/penyetor
mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara kepada KPPN
mitra kerjanya dengan melampirkan :
Fotocopy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi
oleh BUN/KPPN;
Surat Ketetapan Pengembalian; Surat pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) ( sesuai
format)
Dasar hukum :
Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara atas Beban
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 59
6) Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) pada KPPN dan Satuan Kerja atas Setoran
Pengembalian Belanja
Setoran Pengembalian Belanja yang dapat digunakan kembali
setelah dilakukan penyesuaian sisa pagu DIPA adalah :
1. Pengembalian Belanja karena Kelebihan pembayaran belanja atas
beban APBN;
2. Pengembalian Belanja karena Kesalahan pembebanan pembayaran
belanja;
3. Pengembalian Belanja karena Pembatalan pembayaran atas beban
APBN;
4. Pengembalian Belanja karena Sesuai dengan peraturan
perundangan harus dikembalikan kepada negara sebagai pengembalian
belanja;
5. Setoran pengembalian belanja tersebut menggunakan SSPB; 6.
Setoran pengembalian belanja tersebut disetorkan ke Kas Negara
dalam Tahun Anggaran Berjalan. Prosedur penyesuaian sisa pagu
DIPA karena adanya pengembalian belanja dengan cara :
1. PPK menyampaikan Surat Pernyataan Penyesuaian Pagu ( sesuai
format) kepada KPPN dengan melampirkan : a. SSPB yang telah
dikonfirmasi oleh KPPN beserta ADK; b. Copy SPM lembar ke-2 copy
SP2D lembar ke-2 dalam hal
pengembalian belanja dilakukan melalui pemotongan pada SPM
beserta ADK.
2. Atas dasar surat pernyataan dari PPK, KPPN melakukan
verifikasi dan menerbitkan Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA;
3. Atas dasar Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA dari KPPN;
KPA memberitahukan kepada PPK dan PP-SPM untuk melakukan
penyesuaian sisa pagu DIPA pada aplikasi SPM sesuai petunjuk pada
Aplikasi SPM
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 60
SPAN SUDAH DI DEPAN MATA MARI KITA BERSIAP UNTUK
KEDATANGANNYA
PERSIAPAN UNTUK IMPLEMENTASI SPAN DI KPPN SEMARANG I :
Bergembira dan bersenang hati ......
Penulisan Data Supplier yang benar, lengkap dan Valid pada SPM
agar SPM tidak ditolak oleh sistem :
a. Supplier terdiri dari : Bendahara, Pegawai, Penyedia
Barang/Jasa, Lain-lain ( misal : Pengembalian
Pajak/PBB/BPHTB/BM-C/PNBP)
b. Data Supplier berupa : Nama Pegawai/Pemilik Rekening, NIP
Pegawai, NPWP, Nomor Rekening, Nama Bank harus lengkap, benar dan
valid.
c. Terkait Kontrak, data Supplier harus terlebih dahulu
didaftarkan pada KPPN untuk mendapat Nomor Register Supplier
(NRS)
d. Pastikan Konsisten dalam Penulisan Nama Supplier, apabila
Nama Supplier sudah pernah mendapatkan NRS ( Nomor Register
Supplier ) pembuatan SPM selanjutnya agar berdasarkan Nama Supplier
tersebut dan tidak berubah ;
e. Pastikan pada saat melakukan input Nomor Rekening Supplier
tidak terdapat tanda baca I spasi
Pelaksanaan penerimaan SPM s.d penerbitan SP2D/Daftar SP2D
dengan aplikasi SPAN dilakukan dengan ketentuan sbb : a. Dalam
rangka pelaksanaan anggaran belanja negara, kPPN
menerima dokumen tagihan dari Satker, baik dengan mekanisme UP
maupun LS ( kontraktual/non kontraktual) yang berupa : 1. SPM
beserta ADK SPM: dan 2. Dokumen pendukung SPM sesuai ketentuan
mengenai
pelaksanaan APBN.
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 61
b. Dalam hal tagihan untuk LS Kontraktual, SPM juga harus
dilengkapi ADK Kontrak apabila : 1. Satker mengajukan SPM pertama
kali; 2. Satker belum melakukan pendaftaran data kontrak ke
KPPN atau; 3. Terdapat perubahan data kontrak yang telah
didaftarkan
ke KPPN. c. Dalam pengajuan tagihan yang terkait dengan
pembayaran
Gaji Induk, SPM juga dilengkapi dengan : 1. ADK belanja Pegawai;
dan/atau 2. ADK Pegawai Baru, dalam hal terdapat penambahan
pegawai, baik pengangkatan pegawai maupun yang dipindahkan dari
Satker lain.
d. Setelah menerima SPM beserta dokumen pendukung dari satker,
KPPN melakukan pencairan dana melalui penerbitan SP2D/Daftar SP2D
dengan menggunakan aplikasi SPAN, setelah dilakukan : 1. Konversi
ADK SPM dan/atau ADK Kontrak; 2. Validasi/pengujian atas data
supplier, data kontrak,
dan/atau data tagihan (resume tagihan) e. Dalam rangka
validasi/pengujian data supplier/data kontrak
pada SPAN, supplier/data kontrak harus sudah tercatat dalam
database SPAN
f. Apabila pada saat menerima SPM dari Satker, data
supplier/data kontrakbelum tercatat dalam database SPAN maka KPPN
melakukan proses pendaftaran data supplier/data kontrak ke dalam
database SPAN
g. Proses pendaftaran data supplier/data kontrak ke dalam
database SPAN dilakukan dengan cara menggugah ADK supplier ke dalam
aplikasi SPAN, yang dihasilkan dari : 1. Proses konversi ADK SPM
atas tagihan dengan mekanisme
UP/LS Non Kontraktual atau 2. Proses konversi ADK Kontrak atas
tagihan dengan
mekanisme LS-Kontraktual
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 62
h. Proses pendaftaran data kontrak ke dalam database SPAN
dilakukan dengan cara menggugah ADK Kontrak ke dalam aplikasi SPAN,
yang dihasilkan dari proses konversi ADSK Kontrak.
i. Satker dapat melakukan pendaftaran data kontrak ke KPPN untuk
dicatatkan dalam database SPAN, yang tidak bersamaan dengan
pengajuan SPM dalam hal : 1. Setelah ditandatanganinya perjanjian
kontrak; atau 2. Terdapat perubahan data kontrak yang telah
dicatatkan
dalam database SPAN.
Pastikan telah menggunakan Aplikasi Versi terakhir Pastikan
pengisian Elemen Data pada SPM lengkap dan benar PENYAMPAIAN ALAMAT
EMAIL SATKER YANG BENAR, LENGKAP
DAN VALID : 1. Pengisian alamat email Satker yang valid di isian
EMAIL
SATKER pada Form Referensi Satker aplikasi SPP/SPM. 2. Email
yang diiskan adalah email satker yang bersangkutan
bukan email rekanan/pihak ketiga. 3. Dimanfaatkan sebagai tujuan
pengiriman notifikasi mengenai
persetujuan atau penolakan kontrak, persetujuan/Penolakan bank
register, Persetujuan/Penolakan supplier register, persetujuan dan
penolakan tagihan, daftar Surat Perintah Pencairan Dana.
4. Pastikan bahwa isian Email Satker di seluruh data Suplier
adalah email satker yang bersangkutan.
5. Sebaiknya menggunakan alamat email yang sudah cukup familiar
( disarankan memakai gmail.com)
JANGAN SUNGKAN SELALU BERTANYA KE TEMAN-TEMAN KPPN
APABILA ADA HAL-HAL YANG PERLU PENJELASAN TENTANG SPAN
SPAN UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA LEBIH BAIK
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 63
SISTEM LAYANAN MPN GENERASI KEDUA( SISTEM LAYANAN MPN G-2 )
Dengan SISTEM MPN G2, melakukan setoran Penerimaan ke Kas Negara
menjadi :
1. Mudah 2. Simpel 3. Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja
(24 jam sehari-07 hari dalam seminggu) serta 4. GRATIS SYARAT
SYARAT UTAMA MENGGUNAKAN SISTEM LAYANAN MPN G-2
TERHUBUNG DENGAN INTERNET MEMPUNYAI AKUN EMAIL
LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN SISTEM LAYANAN MPN G-2 :
I. PENDAFTARAN/REGISTRASI ( SEKALI SEUMUR HIDUP) UNTUK MENDAPAT
USER ID DAN PIN
II. PEMBUATAN/CREATE BILLING ( DILAKUKAN PADA SAAT AKAN
MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK/PNBP/BEA CUKAI UNTUK MENDAPATKAN
ID-BILLING)
III. PEMBAYARAN, DILAKUKAN SETELAH
MENDAPATKAN ID-BILLING
IV. RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN : 1. BULAN APRIL 2014
2. MULAI AWAL MEI 2014
3. MULAI AWAL JUNI 2014
UNTUK SETORAN PAJAK :
MASUK PORTAL BILING PAJAK DENGAN ALAMAT : sse.pajak.go.id
UNTUK PNBP/PENGEMBALIAN BELANJA DAN NON ANGGARAN :
MASUK PORTAL BILING PNBP DENGAN ALAMAT :
www.simponi.kemenkeu.go.id
BISA LEWAT :
TELLER BANK/POS PERSEPSI INTERNET BANKING EDC ( ELECTRONIC DATA
CAPTURE) ATM
BANK BRI MELALUI FASILITAS :
ATM BRI INTERNET BANKING BRI EDC
Mulai Minggu ke-2 April TELLER
BANK BNI, BANK MANDIRI, BANK CIMB NIAGA, PT POS INDONESIA
BANK PERSEPSI LAINNYA SESUAI KESIAPAN MASING2
-
KPPN Semarang I Melayani dengan hati 64
SARANA PENGADUAN
I. Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kantor Pusat DJPBN Surat
Email SMS Telepon Aplikasi
: : : : :
UKI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jl. Lapangan banteng
Timur 2-4 Jakarta Pusat [email protected] 0878 8080 2080
021 381 4411 Whistleblowingsystem (wise) Inspektorat Jenderal
Kemenkeu : www.wise.depkeu.go.id
II. Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kantor Wilayah DJPB
Propinsi Jawa Tengah Surat
Email Telepon Faksmili
: : : :
UKI Kanwil DJPBN Prop. Jawa Tengah Jl. Pemuda No. 2 Semarang
[email protected] 024 7016 1555 024 354 5877
III. Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPPN Semarang I
Surat
Website Email Telepon Faksmili
: : : : :
UKI KPPN Semarang I Jl. Ki Mangunsarkoro No.34 Semarang
http://kppnsemarang1.net
[email protected] 024 841 1089 024 831 2987
Untuk saran/masukan/keluhan/pengaduan dapat juga dimasukkan pada
KOTAK SARAN/PENGADUAN YANG ADA DI RUANG LAYANAN KPPN SEMARANG I
-
65
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)
BATAS WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN PADA KPPN
NO URAIAN BATAS WAKTU KETERANGAN BIAYA
1 Penyampaian data Pengawasan Kontrak dari Satker 1 Jam
persyaratan lengkap & benar
NIHIL
2 Penerbitan SP2D Non Belanja Pegawai, Vakasi, Lembur, Uang
Makan, Honor, Bel. Barang, Bel. Modal, Bel. Bansos, Bel.
Lain-Lain
1 Jam persyaratan lengkap & benar
NIHIL
3 Penerbitan SP2D gaji Induk/Susulan/kekurangan Gaji/Uang Duka
Wafat/Uang Duka Tewas/Terusan Penghasilan gaji/uang Muka Gaji.
5 HK sebelum tanggal
pembayaran Gaji
persyaratan lengkap & benar
NIHIL
4 Penerbitan SP2D UP/TUP/GUP/GUP NIHIL 1 Jam persyaratan lengkap
& benar
NIHIL
5 Penerbitan SP2D SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM KPBB
2 HK persyaratan lengkap & benar
NIHIL
6 Penerbitan SP2D Pengembalian Pendapatan 1 Jam NIHIL
7 Penerbitan SP2D dana Bagi Hasil PBB 1 Jam NIHIL
8 Pengembalian SPM 1 HK NIHIL
9 Penerbitan Surat Pemberitahuan Ralat SP2D 1 HK NIHIL
10 Penatausahaan Dokumen DIPA/Dokumen Lain yang dipersamakan/dan
transfer pagu DIPA Awal Tahun Anggaran dan Pengamanan Data Base
NIHIL
11 Pengesahan SKPA 1 HK 8 rangkap, ADK SKPA, ADK Revisi POK (
kalau ada)
NIHIL
12 SKPP Mutasi/Pensiun dengan Aplikasi GPP 1 HK persyaratan
lengkap & benar, mutasi 4 rangkap, pensiun 5 rangkap
NIHIL
13 SKPP Mutasi NON Aplikasi GPP 3 HK
persyaratan lengkap & benar, mutasi 4 rangkap beserta
dokumen pendukung
NIHIL
14 SKPP Pensiun NON Aplikasi GPP 3 HK persyaratan lengkap &
benar, 6 rangkap beserta dokumen pendukung
NIHIL
15 Persetujuan/Penolakan TUP 1 HK persyaratan lengkap &
benar
NIHIL
16 Teguran keterlambatan GU TUP 1 HK NIHIL
17 Penerbitan SP2B BLU 2 HK NIHIL
18 Penerbitan Surat Ralat SP2B BLU 5 HK NIHIL
19 Penerbitan Surat Pengembalian SP3B BLU NIHIL
-
66
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)
BATAS WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN PADA KPPN
NO URAIAN BATAS WAKTU KETERANGAN BIAYA
20 Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur 2 HK Sejak diterima
surat retur dari BO
NIHIL
21 Penerbitan Surat ralat Retur 2 HK NIHIL
22 Rekonsiliasi Eksternal dan Penerbitan BAR 7 HK NIHIL
23 Rekonsiliasi Eksternal Elektronik dan Penerbitan BAR
7 HK NIHIL
24 Penerbitan Konfirmasi Surat Setoran/Pelimpahan 5 HK SEJAK
TANGGAL SETOR NIHIL
25 Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening 1 HK NIHIL
26 Penerbitan Surat Keteranga Telah Dibukukan (SKTB)
5 HK NIHIL
27 Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi 1 HK NIHIL
28 Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran
Pengembalian Pendapatan ( SKP4)
1 HK SEJAK DITERBITKAN
SKTB NIHIL