KPK KomJil PMnbMiintaun Kofiiptl Kementerian Dalam Negcri KANTOR STAF PRfcSIUEN KEPUTUSAN BERSAMA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN NOMOR : 01 TAHUN 2020 NOMOR : 115/M.PPN/HK/12/ 2020 NOMOR : 356-4666 TAHUN 2020 NOMOR : 7 TAHUN 2020 NOMOR : 03/KSP/12/2020 TENTANG AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2021-2022 PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN
13
Embed
KPK · 2021. 3. 29. · Ditetapkannya kawasan hutan 100%. 3. Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KPKKomJil PMnbMiintaun Kofiiptl
Kementerian Dalam Negcri
KANTOR STAF PRfcSIUEN
KEPUTUSAN BERSAMA
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN
NOMOR : 01 TAHUN 2020
NOMOR : 115/M.PPN/HK/12/ 2020
NOMOR : 356-4666 TAHUN 2020
NOMOR : 7 TAHUN 2020
NOMOR : 03/KSP/12/ 2020
TENTANG
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2021-2022
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
KEDUA
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi, perlu menetapkan Keputusan Bersama Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi
Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi
Tahun 2021-2022;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 108);
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BERSAMA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN TENTANG
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2021-2022.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Presiden selaku Timnas PK, yang
selanjutnya disebut (Timnas PK) menetapkan Aksi Pencegahan Korupsi
Tahun 2021-2022.
Keputusan Bersama ini menjadi pedoman bagi Kementerian, Lembaga,
Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022.
KETIGA
KEEMPAT
KJELIMA
KEENAM
KETUJUH
Aksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas 12
(duabelas) aksi, yang meliputi:
a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;
b. perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistcm database yang akurat
dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan
strategis dan kesehatan;
c. pemanfaatan data beneficial ownership;
d. peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan cukai;
e. implementasi e-payment dan e-katalog;
f. pemanfaatan data kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi
kebijakan sektoral berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK);
g. integrasi perencanaan penganggaran berbasis elektronik;
h. percepatan Implementasi SPBE;
i. penguatan tata laksana di kawasan pelabuhan;
j. Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam
pengawasan program pembangunan;
k. penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana;
l. penguatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH).
Uraian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama yang merupakan bagian
tidak terpisalikan dari Keputusan Bersama ini.
Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah
Daerah wajib melaporkan realisasi capaian kegiatan kunci (key activity)
setiap triwulan.
Timnas PK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan aksi di
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan
lainnya.
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 16 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
ONOARFA
MENTERI DALAM NEGERI
I KARNAVIAN
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2021-2022
Fokus Aksi Output* —---------------------- :-----
Kementerian/Lembaga/Penierintah Daerah Pelaksana
1 2 3 51. Perizinan dan
Tata Niaga1. Percepatan
implementasi kebijakan satu peta
1. Tersedianya matrik logframeAksi PK Kebijakan Satu Peta.
2. Ditetapkannya kawasan hutan100%.
3. Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, PemprovKalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat dan PemprovPapua.
4. Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, PemprovKalimantan Timur, PemprovSulawesi Barat dan PemprovPapua.
5. Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: PemprovRiau, Pemprov KalimantanTimur, Pemprov Kalimantan
1. Badan Informasi Geospasial2. Badan Koordinasi Penanaman
Modal3. Kementerian Agraria dan
Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional
4. Kementerian Dalam Negeri5. Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral6. Kementerian Kelautan dan
Perikanan7. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian8. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan9. Kementerian Pertanian10. Pemerintah Provinsi Riau
beserta 10 Pemerintah Kabupaten/Kota
11. Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur beserta 7 Pemerintah Kabupaten
12. Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah beserta14 PemerintahKabupaten/Kota
Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua.
13. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta 3 Pemerintah Kabupaten
14. Pemerintah Provinsi Papua beserta 8 PemerintahKabupaten
15. Pemangku kepentingan lainnya.
2. Perbaikan tata 1. Tersedianya matrik logframe 1. Badan Pusat Statistikkelola impor/ekspor Aksi PK INSW. 2. Balai Pengawas Obat danmelalui sistem 2. Tersedia dan termanfaatkannya Makanandatabase yang data ketersediaan nasional, data 3. Kantor Staf Presidenakurat dan mutakhir konsumsi nasional dan data 4. Kementerian Kelautan danserla mekanisme realisasi impor yang valid dapat Perikananpengawasan diandalkan dan terkonformasi 5. Kementerian Kesehatanmelekat di sektor dalam sistem Indonesia National 6. Kementerian Keuanganpangan strategis Single Window (INSW) pada 7. Kementerian Koordinatordan kesehatan sektor pangan strategis (bawang Bidang Perekonomian
putih, gula, jagung, beras, 8. Kementerian Perdagangandaging, garam) dan kesehatan 9. Kementerian Perindustrian(alat kesehatan, vaksin) sebagai 10. Kementerian Pertanianbasis pengambilan kebijakan. 11. Pemangku kepentingan
lainnya
3. Pemanfaatan data 1. Tersedianya matrik logframe 1. Badan Koordinasi PenanamanBeneficial Aksi PK pemanfaatan data BO ModalOwnership (BO) 2. Tersedianya basis data yang 2. Kementerian Agraria dan
berisikan penerima manfaat Tata Ruang/Badanyang telah terintegrasi dengan Pertanahan NasionalKementerian/Lembaga terkait 3. Kementerian Energi dan
3. Terbukanya akses publik Sumber Daya Mineralterhadap basis data yang 4. Kementerian Hukum dan Hakberisikan penerima manfaat Asasi Manusia
4. Termanfaatkannya data BO yang 5. Kementerian Keuangansesuai dengan kebutuhan aparat 6. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa.
7. Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan
8. Kementerian Perdagangan9. Kementerian Pertanian10. Komisi Pemberantasan
Korupsi11. Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12. Otoritas Jasa Keuangan13. Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan14. Pemangku kepentingan
Lainnya
2. KeuanganNegara
1. PeningkatanPenerimaan Negara melaluiPembenahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan cukai.
1. Tersedianya matrik logframeAksi PK PNBP
2. Optimalisasi penerimaan dariPNBP pada K/L tertentu danPNBP Migas.
3. Optimalisasi penerimaan dari cukai.
1. Kementerian Agraria danTata Ruang/BadanPertanahan Nasional
2. Kementerian Badan UsahaMilik Negara
3. Kementerian Energi danSumber Daya Mineral
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Kementerian Keuangan7. Kementerian Komunikasi dan
Informatika8. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian9. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan10. Kementerian Pekeijaan
Umum dan PerumahanRakyat
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Kementerian Perdagangan13. Kementerian Perhubungan14. Kementerian Perindustrian15. Kepolisian RI16. Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan UsahaHulu Minyak dan Gas Bumi
17. Pemangku kepentingan lainnya
2. Implementasi e- payment dan e- katalog
1. Tersedianya matrik logframeAksi PK e-payment dan e- katalog
2. Tersedianya dan digunakannya sistem pembayaran secara elektronik untuk pengadaan barang/jasa melalui elektronik katalog s.d Rp 200 juta dan toko daring/Bela Pengadaan
3. Bertambahnya Pembelanjaan pada 5 komoditas sesuai kriteria yang telah ditayangkan di katalog lokal 34 provinsi (base line data komoditas yang sudah ada : alat tubs kantor, makan- minum, seragam, jasa kebersihan dan jasa keamanan)
4. Bertambahnya pembelanjaan secara online (Purchase Order) atas 4 komoditas sesuai kriteria yang telah ditayangkan pada katalog elektronik sektoral 12 Kementerian/Lembaga.
5. Digunakannya Bela Pengadaan dan/atau Pengadaan Langsung
1. Badan NasionalPenanggulangan Bencana
2. Badan Siber dan SandiNegara
3. Kementerian Dalam Negeri4. Kementerian Kesehatan5. Kementerian Keuangan6. Kementerian Komunikasi dan
Informatika7. Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman danInvestasi
8. Kementerian Koperasi danUsaha Kecil Menengah
9. Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan
10. Kementerian Parivvisata dan Ekonomi Kreatif
11. Kementerian PekerjaanUmum dan PerumahanRakyat
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kementerian Perhubungan14. Kementerian Perindustrian
Secara Elektronik (PLSE) lainnya oleh K/L/Pemda untuk belanja langsung sampai denganRp 200 juta.
15. Kementerian Pertahanan16. Kementerian Pertanian17. Kementerian Sosial18. Kepolisian RI19. Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20. 34 Pemerintah Provinsi21. Pemangku kepentingan
Lainnya.
3. Pemanfaatan data kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral berbasis NomorIndukKependudukan(NIK)
1. Tersedianya matrik logframeAksi PK NIK
2. Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid-19 dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
3. Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak
1. Badan Kepegawaian Negara2. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan3. Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional
4. Kementerian Dalam Negeri5. Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral6. Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia7. Kementerian Kesehatan8. Kementerian Keuangan9. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah10. Kementerian Pertanian11. Kementerian Sosial12. Kepolisian RI13. Otoritas Jasa Keuangan14. Perusahaan Listrik Negara15. Pemangku Kepentingan
lainnya.4. Integrasi
perencanaan1. Tersedianya logframe aksi PK
perencanaan penganggaran.1. Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pembangunan
penganggaran berbasis elektronik
2. Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat.
3. Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah.
4. Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah.
2. Badan Pengkajian danPenerapan Teknologi
3. Badan Siber dan SandiNegara
4. Kementerian Dalam Negeri5. Kementerian Keuangan6. Kementerian Komunikasi dan
Informatika7. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara danReformasi Birokorasi
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan PerencanaanPembangunan Nasional
9. Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Pemerintah Provinsi JawaBarat
11. Pemerintah Provinsi JawaTengah
12. Pemerintah Provinsi JawaTimur
13. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
14. Pemerintah Provinsi Bali15. Pemangku kepentingan
lainnya.3. Penegakan
Hukum dan Reforma si Birokrasi
1. PercepatanImplementasi SPBE
1. Tersedianya matrik logframe AksiPK SPBE
2. Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional
3. Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu
1. Badan Pengkajian danPenerapan Teknologi
2. Badan Siber dan SandiNegara
3. Kementerian Dalam Negeri4. Kementerian Keuangan
pada Peta Rencana SPBENasional
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional
2. Efektifitas dan efisiensi pelayanan pengangkutan, ekspor, impor dan domestik melalui integrasi sistem pelayanan di pelabuhan dengan transparansi dan strandarisasi prosedur pelayanan
1. Kementerian Badan UsahaMilik Negara
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Kesehatan5. Kementerian Keuangan6. Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman danInvestasi
7. Kementerian Perdagangan8. Kementerian Perhubungan9. Kementerian Pertanian10. Pemangku kepentingan
lainnya.
3. Penguatan peranAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pembangunan
1. Tersedianya matrik logframeAksi PK APIP
2. Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2. Kementerian Dalam Negeri3. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara danReformasi Birokrasi
3. Penguatan independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk peningkatan kelas jabatan fungsional APIP.
4. Pemangku kepentingan lainnya
4. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana
1. Tersedianya matrik logframe aksi PK SPPT TI
2. Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem PenangananPerkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)
3. Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI
4. Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkaitSPPT TI
1. Badan Narkotika Nasional2. Badan Siber dan Sandi
Negara3. Kejaksaan Agung RI4. Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia5. Kementerian Komunikasi dan
Informatika6. Kementerian Koordinator
Bidang Politik Hukum dan Keamanan
7. Kepolisian RI8. Komi si Pemberantasan
Korupsi9. Mahkamah Agung RI10. Pemangku kepentingan
lainnya
5. Penguatanintegritas Aparat Penegak Hukum (APH)
1. Tersedianya logframe aksi PK integritas APH
2. Perbaikan sistem penghargaan bagi APH (Kejaksaan dan Kepolisian)
3. Perbaikan Standar BiayaKeluaran (SBK) penanganan perkara tipikor.
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi
2. Kementerian Keuangan3. Kepolisian RI4. Kejaksaan Agung RI5. Pemangku kepentingan
lainnya
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MENTERI DALAM NEGERI
RSO MONOARFA AD TITO KARNAVIAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARAWR-NEGARA DAN REFORMASI