korupsi di partai demokrat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu gejala penyakit sosial

yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak

tatanan hidup bernegara, apabila membahas tentang

korupsi khususnya fenomena di negeri kita tercinta

Indonesia seperti seakan tidak ada habisnya Indonesia

bahkan bisa dikatakan menjadi negara yang korup.

Korupsi di indonesia sudah tergolong extra ordinariry crime

(kejahatan yang luar biasa) karena telah merusak, tidak

saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi

juga telah meluluhlantahkan pilar-pilar sosio budaya,

moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional.

Entah sudah berapa banyak uang negara yang seharusnya

untuk kesejahteraan rakyat dirampas oleh orang-orang

yang hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri

sendiri.

Dewasa ini banyak fenomena pejabat publik yang

tersandung masalah Korupsi, seakan fenomena tersebut

menjadi hal yang biasa di kalangan pejabat petinggi

negara melakukan korupsi, korupsi merupakan gejala

kejahatan sosial. Dalam dunia kesehatan korupsi ibarat

penyakit. Sebagai sebuah penyakit, tidak beralasan

kiranya jika ada sementara pihak yang mengatakan bahawa

1

praktik korupsi memberi manfaat bagi pihak-pihak

didalamnya. Sudjana (2008: 37) sampai pada kesimpulan

bahwa korupsi merupakan penyakit sosial yang harus

dikikis betapapun banyak orang yang terjangkit olehnya.

Berkaitan dengan hal ini, ada kisah bagus dari China

mengenai bahaya korupsi. Ceritera tersebut Tikus di Kuil

(Tang 2005: 222). Bangsawan Huan dari Qi bertanya

kepada Guan Zhong, perdana menterinya: “Apakah ancaman

terbesar bagi negara ? “Ancaman itu adalah mereka yang

menyerupai tikus-tikus di kuil,” jawab Guan Zhong.

“Tolong Anda Jelaskan”. Tuanku, Anda tentunya sudah

melihat tikus-tikus di dinding kuil”. Kuil adalah

tempat sakral. Tetapi jika dipenuhi tikus, sangat

sedikit yang dapat kita lakukan. Jika kita mencoba

mengasapinya agar mereka keluar, kita bisa jadi malah

membakar kuil itu; jika kita menuangkan air di lubang-

lubang di dinding, kita bisa jadi merusak lapisan dan

cat dinding itu.”

Orang-orang yang dekat dengan penguasa, kata Guan

Zhong adalah seperti tikus-tikus itu. Mereka

menggunakan pengaruh mereka untuk kepentingan mereka

sendiri. Mereka menerima suap dan berkolusi dengan

kelompok-kelompok yang punya kepentingan yang sama

untuk meronrong negara. Mereka mendukung orang-orang

yang mendengarkan mereka dan mempersulit hidup orang-

orang yang tidak mendengarkan mereka. sepanjang waktu

2

sang penguasa dalam kegelapan. Orang-orang seperti ini

harus dihukum tetapi sayangnya mereka mempunyai tempat

di hati penguasa. Jika segalanya berjalan seperti ini,

negara akan hancur.

Dalam cerita di atas kita bisa mengambil

kesimpulan bahwa, kuil adalah negara, sedangkan tikus

adalah para pejabat atau pegawai negeri yang seolah-

olah setia kepada negara dengan bekerja sungguh-

sungguh, tetapi di balik itu mereka menggrogoti

keuangan negara dalam melakukan pemerasan, penggelapan,

kecurangan, pengelembungan harga, dan perbuatan-

perbuatan kotor lainnya.

Apabila merujuk tentang Korupsi di Indonesia

korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang

umumnya melibatkan kekuasaan publik keuntungan pribadi.

Menurut Johnson (2005: 12) mendefinisikan korupsi

sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau

sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi

tersebut, terdapat emppat komponen yang menyebabkan

suatu perbuatan dikategorikan korupsi, yaitu

penyalahgunaan (abouse), public (public), pribadi

(private), dan keuntungan (benefit).

Maka dari itu, kelompok kami tertarik membahas

permasalahan korupsi di kalangan pejabat dan

penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk

keuntungan pribadi. Kasus yang kami bahas adalah

3

lingkaran korupsi di Partai Demokrat semoga dengan

adanya penulisan makalah ini bisa memberikan solusi

partisipasi mahasiswa dalam pemberantasan korupsi.

Sebelumnya kelompok kami telah melakukan tiga

kali diskusi terkait pembuatan makalah ini, yaitu

pertama pada hari selasa di R 1 setelah perkuliahan

Politik Hukum untuk membagi materi dan tugas kepada

setiap masing-masing orang. Pada pertemuan kedua yaitu

pada hari rabu setelah perkuliahan olahraga di

sporthall kami kembali menjelaskan dan memberi waktu

sampai hari kamis untuk setiap orang mengumpulkan

bahan-bahan materinya. Dan pada pertemuan ketiga kami

semua membahas isi dari makalah yang kami buat untuk

hari senin kami presentasikan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat dan ruang lingkup korupsi?

2. Bagaimana latar belakang seseorang melakukan

korupsi?

3. Mengapa fenomena korupsi di Indonesia terus

meningkat?

4. Bagaimana kronologi kasus korupsi yang dilakukan

oleh oknum kader Partai Demokrat?

5. Bagaimana upaya penanggulangan korupsi di Indonesia?

4

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini antara lain untuk

memenuhi dan mengetahui:

1. Tugas mata kuliah Kriminologi

2. Hakikat dan ruang lingkup korupsi

3. Latar belakang seseorang melakukan korupsi

4. Fenomena peningkatan korupsi yang terjadi di

Indonesia

5. Kronologi kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum

kader Partai Demokrat

6. Upaya yang bisa dilakukan untuk penanggulangan

korupsi di Indonesia

D. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, kegunaan penulisan makalah ini

adalah sebagai berikut:

a. Sebagai sumbangan teori pengembangan keilmuan

pendidikan kewarganegaraan

b. Sebagai bahan yang dapat mengungkap dan

menggambarkan tentang fenomena korupsi yang

terjadi di Indonesia dan upaya penganggulangannya

2. Secara Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini bagi

mahasiswa adalah dapat memberikan bekal

5

pengetahuan untuk mengetahui tentang fenomena

korupsi yang terjadi di Indonesia dan upaya

penganggulangannya.

6

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hakikat dan Ruang Lingkup Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja

corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan,

memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah

perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun

pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal

memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat

dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang

dipercayakan kepada mereka. Dalam arti yang luas,

korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk

keuntungan pribadi.

Korupsi merupakan perubahan dari perkara yang

baik menjadi yang buruk dilihat dari segi moral, cara

maupun tindakan, maka korupsi dapat terjadi dalam

segala aspek kehidupan, dan dalam segala tingkat proses

tindakan manusia dalam mencapai tujuan hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi dapat

terjadi pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya,

maupun ketahanan nasional, dan dalam tingkat penyaluran

kedaulatan, penyususnan kebijakan, serta  pada

implementasi kebijakan.

Korupsi yang sekarang merajalela di Indonesia,

berakar pada masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu

7

pada birokrasi patrimonial yang berkembang pada

kerangka kekuasaan feodal dan memungkinkan suburnya

nepotisme. Dalam struktur kekuasaan yang demikian, maka

penyimpangan, penyuapan, korupsi dan pencurian akan

dengan mudah berkembang Dalam perkembangan selanjutnya,

dapat dilihat bahwa ruang lingkup korupsi tidak

terbatas pada hal-hal yang sifatnya penarikan pungutan

dan nepotisme yang parah, melainkan juga kepada hal-hal

lain sepanjang perbuatan tersebut merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara.

Pada umumnya orang berbicara korupsi selalu

dikaitkan dengan materi dan uang, sedang korupsi dapat

juga terjadi pada segi yang bersifat non materi.

Kelompok kami mengindentifikasi berbagai bentuk dan

jenis korupsi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. 

Pertama, korupsi dapat terjadi pada tingkat

penyaluran kedaulatan rakyat. Pada waktu terjadi

penyeluran kedaulatan dalam bentuk pemilihan umum,

dapat terjadi suatu bentuk korupsi. Pemilu yang

diharapkan diselenggarakan secara jujur, adil,  bebas,

langsung dan rahasia, diselewengkan menjadi

penyelenggaraan yang bernuansa pemaksaan baik secara

terang-terangan maupun dengan cara sembunyi. Terjadi

berbagai tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang

telah ditetapkan. Praktek yang disebut “money politics”

8

merupakan penyimpangan yang dapat dikategorikan

korupsi. Pemaksaan memilih dengan cara yang tidak

wajar, merupakan tindakan korupsi. Penyelewengan

terhadap penghitungan hasil Pemilu juga merupakan

bentuk korupsi.

Kedua, korupsi juga terjadi dalam kalangan

penyusun peraturan perundang-undangan. Peraturan

perundang-undangan memberikan hak dan kewajiban kepada

warganegara dan kelompok serta pribadi atau badan hukum

tertentu dalam melakukan suatu kegiatan berkaitan

dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan hak

yang ditentukan peraturan perundang-undangan dapat

memberikan keuntungan dan kemudahan kepada pihak

tertentu. Terjadilah tarik ulur antara stakeholders dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan, yang berakibat

terjadinya sogok-menyogok yang merupakan salah satu

bentuk korupsi. Sebagai akibat suatu peraturan

perundang-undangan tidak selalu memihak pada

kepentingan rakyat.

Ketiga, korupsi yang terbanyak terjadi di bidang

eksekutif, karena di bidang ini terjadinya kegiatan

pelayanan pemerintahan kepada rakyat, yang melibatkan

transaksi berbagai kegiatan yang melibatkan

direalisasikan pendanaan. Korupsi mulai dari penyiapan

program kegiatan yang biasa disebut proyek. Untuk

menggoalkan suatu proyek memerlukan kiat tertentu yang

9

memerlukan keluarnya dana. Tanpa dana, proyek akan

mengalami kesulitan untuk diwujudkan. Lembaga-lembaga

mana yang terlibat dalam penentuan suatu proyek telah

difahami oleh umum. Sehingga sebenarnya tidak terlalu

susah untuk menemukan di mana terjadi korupsi pada

waktu penentuan suatu proyek. Namun hal ini tidak akan

terungkap karena tidak akan ada bukti tertulis, karena

kedua belah pihak tidak akan mengakuinya. Sebagai

akibat lebih jauh korupsi akan berlanjut dalam

realisasi suatu kegiatan atau proyek. Dan karena dana

telah disunat, dalam pengertian jumlah dana yang

tertera dalam proyek telah tidak sesuai lagi dengan

kenyataan, maka terjadilah korupsi berantai, sehingga

realisasi kegiatan proyek sebenarnya tidak 100%, tetapi

mungkin hanya 65%, atau mungkin lebih rendah lagi.

Korupsi terjadi dalam segala kegiatan dan transaksi

yang terselenggara. Hal ini telah difahami oleh umum,

yang kadang-kadang dianggap sebagai suatu prosedur yang

wajar.

B. Latar Belakang Seseorang Melakukan Korupsi

Penyebab terjadinya korupsi yang dilakuan

seseorang diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul “Strategi

Pemberantasan Korupsi,” antara lain :

a. Aspek Individu Pelaku

10

1) Sifat tamak manusia

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena

orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan

orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya

hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab

korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri

sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

2) Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah

tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa

berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau

pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

3) Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan

selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila

hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha

memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala

upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan

semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk

melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu,

tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu

untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

4) Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang

mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.

Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk

11

mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan

korupsi.

5) Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong

gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif

semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang

memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan

berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu

kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

6) Malas atau tidak mau kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari

sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas

bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan

tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat,

diantaranya melakukan korupsi.

7) Ajaran agama yang kurang diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang

tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih

berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok

ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan

dalam kehidupan.

b. Aspek Organisasi

1) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun

informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya.

12

Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik

di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka

kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan

yang sama dengan atasannya.

2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat

terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak

dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi

tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada

posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi

memiliki peluang untuk terjadi.

3) Sistem akuntabilitas yang benar di instansi

pemerintah yang kurang memadai

Pada institusi pemerintahan umumnya belum

merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya

dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran

yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai

misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah

sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut

berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih

lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi

penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini

memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk

praktik korupsi.

4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen

13

Pengendalian manajemen merupakan salah satu

syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah

organisasi. Semakin longgarataulemah pengendalian

manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka

perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di

dalamnya.

5) Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam

organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi

tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum

dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran

korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

c. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

1) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya

korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya

masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai

seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap

ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada

kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

2) Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama

korupsi Masyarakat masih kurang menyadari bila yang

paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat.

Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu

adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi

adalah masyarakat juga karena proses anggaran

pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.

14

3) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat

korupsi Setiap korupsi pasti melibatkan anggota

masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat

sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa

terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan

cara-cara terbuka namun tidak disadari.

4) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa

dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif

Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi

itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang

menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya

bila masyarakat ikut melakukannya.

Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah

timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan

perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan

yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni

penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai,

peraturan yang kurang disosialisasikan, sangsi yang

terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten

dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan

revisi peraturan perundang-undangan.

C. Fenomena Korupsi di Indonesia

Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah

merasakan dampak dari tindakan korupsi, terus berupaya

secara konkrit, dimulai dari pembenahan aspek hukum,

15

yang sampai saat ini telah memiliki banyak sekali

rambu-rambu berupa peraturan - peraturan, antara lain

Tap MPR XI tahun 1980, kemudian tidak kurang dari 10 UU

anti korupsi, diantaranya UU No. 20 tahun 2001 tentang

perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, Kemudian yang paling monumental

dan strategis, Indonesia memiliki UU No. 30 Tahun2002,

yang menjadi dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), ditambah lagi dengan dua Perpu, lima

Inpres dan tiga Kepres. Di kalangan masyarakat telah

berdiri berbagai LSM anti korupsi seperti ICW,

Masyarakat Profesional Madani (MPM), dan badan-badan

lainnya, sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap

uapaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan

demikian pemberantasan dan pencegahan korupsi telah

menjadi gerakan nasional. Seharusnya dengan sederet

peraturan, dan partisipasi masyarakat tersebut akan

semakin menjauhkan sikap,dan pikiran kita dari tindakan

korupsi.

Gejala korupsi berkembang bukanlah gejala

penyakit sosial yang muncul di era modern saat ini.

Namun, melalui sebuah proses dari setiap masa yang

dilewati.Masa yang di lewati dalam sebuah tradisi atau

gejala sosial akan memuncak dan muncullah hal yang

namanya korupsi. Sejarah korupsi Indonesia terbagi

kedalam beberapa masa, yaitu sebelum dan sesudah

16

kemerdekaan baik di era Orde Lama maupun Orde Baru

hingga berlanjut di era Reformasi:

1. Era Sebelum Indonesia Merdeka

Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai

oleh “budaya-tradisi korupsi” yang tiada entik karena

didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.

Kita dapat melihat bagaimana tradisi korupsi

berlangsung dalam bentuk perebutan kekuasaan dalam

kerajaan seperti perebutan kekuasaan di Kerajaan

Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demakdan

Kerajaan Banten. Dari contoh – contoh diatas kita

diajarkan bahwa bahwa konflik kekuasan yang disertai

dengan motif untuk memperkaya diri (sebagian kecil

karena wanita), telah menjadi faktor utama kehancuran

kerajaan-kerajaan tersebut. Banyak pihak yang tidak

puas dengan apa yang dimilikinya saat itu. Mulai dari

harta kekayaan yang dimiliki hingga kekuasaan yang

diberikan kepadanya oleh atasannya. Kekuasaan dalam hal

ini bukan hanya bersifat kekuasaan yang dimiliki

seseorang atas kedudukannya, tetapi juga kekuasaan atas

wanita lain. Karena tidak puas dengan yang dimilikinya,

dia melakukan pemberontakan bahkan menikam dari

belakang orang yang ingin “disingkirkannya”.

Pelajaran menarik pada fase zaman kerajaan ini

adalah, mulai terbangunnya watak opurtunisme bangsa

Indonesia. Oportunismeadalah suatu aliran pemikiran

17

yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan

dengan sebaik-baiknya, demi diri sendiri,kelompok, atau

suatu tujuan tertentu. Atau dengan kata lain

oportunisme adalah tindakan bijaksana yang dipandu

terutama oleh motivasi mementingkan diri sendiri.

Istilah ini dapat diterapkan untuk individu, kelompok,

organisasi, gaya, perilaku, dan tren. Watak ini dapat

kita lihat dari penyerangan kerajaan Kediri yang

dipimpin oleh Jayakatwang dan Ardaraja (panglima

singosari yang anaknya Jayakatwanga) ke kerajaan

Singosari yang pada saat itu dipimpin oleh Kertanegara.

Jayakatwang memanfaatkan kelengahan Kertanegara yang

saat itu sedang berperang dengan Kubilai Khan. Saat

pasukan Majapahit pergi meninggalkan kerajaan untuk

berperang dengan kerajaan Mongol, saat itulah kerajaan

Kediri melakukan penyerangan ke Majapahit yang

mengakibatkan hancurnya kerajaan dan meninggalnya

Kertanegara.

Selain itu, perilaku opurtunistis dilihat dari

posisi orang suruhan dalam kerajan, atau yang lebih

dikenal dengan “abdi dalem”. Abdi dalem dalam sisi

kekuasaan zaman ini, cenderung selalu bersikap manis

untuk menarik simpati raja atau sultan. Mereka

memanfaatkan kedekatannya dengan raja atau sultan untuk

menindas dan mengeruk kekayaan dari pihak lain.

Sebagian besar pemberian pada raja untuk menarik

18

simpatiknya berasal dari perampasan yang dilakukannya

pada rakyat. Kembali lagi rakyat yang menderita akibat

timbulnya “raja – raja kecil” yang memanfaatkan

kekuasaan yang diberikan demi kepentingan sendiri. Hal

tersebut pula yang menjadi cikal bakal (embrio)

lahirnya kalangan opurtunis yang pada akhirnya juga

memiliki potensi jiwa korup yang begitu besar dalam

tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita

dikemudian hari.

Pada saat masa penjajahan, praktek korupsi telah

mulai masuk dan meluas kedalam sistem budaya sosial-

politik bangsa kita. Budaya korupsi telah dibangun oleh

para penjajah kolonial (terutama oleh Belanda) selama

350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang dikalangan

tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik

oleh penjajah, untuk menjalankan daerah adiministratif

tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat

kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya

yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah

Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial

tertentu. Praktek feodalisme makin berkembang seiring

dengan praktek hegemoni dan dominasi serta perilaku

oportunis. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh

Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat,

digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri

dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia.

19

Selain itu tidak jarang mereka mengkorupsi upeti yang

dikumpulkan dari rakyat demi kepentingan diri sendiri

sebelum diserahkan pada pihak penjajah. Hal ini timbul

karena tidak adanya sistem pengawasan yang ada dari

pihak atasan. Ini merupakan salah satu alasan terbesar,

budaya korupsi menjangkit luas hingga saat ini.

2. Era Setelah Kemerdekaan

Era setelah kemerdekaan ditandai dengan 3 masa,

yaitu masa orde lama, orde baru dan reformasi.

Sebenarnya fase perkembangan praktek korupsi di zaman

modern seperti sekarang ini dimulai saat lepasnya

bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Walaupun

penjajah telah pindah tetapi budaya KKN yang

ditinggalkan tidak serta merta lenyap begitu saja. Hal

tersebut tercermin dari perilaku pejabat-pejabat

pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde lama

Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh

subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat

ini.

Praktek feodalisme, hegemoni dan dominasi serta

perilaku oportunis merupakan akar timbulkan korupsi.

Praktek dominan sangat terlihat pada saat pemerintahan

orde baru. Presiden sebagai pemimpin Negara dan

pemerintahan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.

Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, moralitas

masyarakat direduksi oleh kepentingan politik dominan.

20

Negara melalui pemerintah telah secara sengaja

membangun stigma dan perilaku yang menyimpang (abuse of

power), dengan melegalkan praktek korupsi dikalangan

pejabat-pejabat pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan

oleh bentuk serta pola praktek kekuasaan yang cenderung

menindas sehingga secara terang-terangan telah

melegalkan praktek korupsi dan berkembanglah budaya

politik bisu (culture silent) yang dihegemonisasi oleh

pemerintah, membuat masyarakat terkesan diam dan acuh.

Secara sosiologi, bangunan birokrasi yang hanya

berpusat pada segelintir orang yang menyebabkan korupsi

menyebar dan menjamur di Indonesia. Praktek feodalisme

pun makin terlihat dimana pemimpin daerah melanjutkan

perilaku korupsi yang terjadi diatas dan diterapkan

kemasyarakat. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, mereka

melakukan korupsi untuk kepentingan diri sendiri dan

atasannya.

D. Kronologis Kasus Korupsi yang Dilakukan Kader Partai

Demokrat

Disini kita akan lebih jauh membahas tentang

korupsi yang dilakukan oleh kader-kader dari partai

demokrat. Slogan yang sering kita dengar “katakan tidak

pada korupsi” seolah menjadi kebalikan dari fakta yang

terjadi saat ini. Kurang lebih ada 7 anggota partai

demokrat yang melakukan tindak pidana korupsi yang

21

sangat berlainan dengan visinya “partai demokrat

bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan

luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam

kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat

adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat

Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas

dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam

tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan

sejahtera.”

Partai demokrat merupakai partai besar dibawah

kekuasaan SBY tetapi sayangnya banyak sekali kader

partai demokrat yang terjerat kasus korupsi.

Diantaranya:

1) Angelina Sondakh

Pada 10 Januari 2013, mantan Wakil Sekretaris

Jenderal Partai Demokrat Angelina Sondakh divonis 4,5

tahun penjara gara-gara menerima suap terkait anggaran

di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan  Ia menjadi tersangka kasus

korupsi dan suap terkati pembahasan anggaran

proyek Wisma Atlet Palembang.

Menurut Opstib pusat, Laksamana Soedomo

(Nurdjana, 2010, hlm. 33) ada lima hal yang menyebabkan

potensial korupsi dan penyelewengan yakni, proyek

pembangunan fisik, pengadaan barang, bea cukai,

22

perpajakan, pemberian izin usaha dan fasilitas kredit

perbankan.

Menurut pendapat diatas disebutkan bahwa proyek

pembangunan fisik merupakan wadah yang potensial untuk

melakukan korupsi terbukti pada kasus anggelina sondakh

ini dia korupsi akibat proyek wisma atlet di Palembang.

Dari segi kejahatan ini merupakan the white collar

criminal, menurut Cavan (Budimansyah, 2009, hlm. 41)

kejahatan yang baru menjelma pada abad modern ini yang

merupakan ekses daripada proses ekonomi. The white collar

criminal merupakan kejahatan yang dilakukan oleh

pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat dalam hubungan

dengan fungsinya. Contoh: korupsi, penyalahgunaan

wewenang dll.

Jelas sekali ditinjau dari segi kriminologi bahwa

anggelina sondakh sudah melakukan tindak kejahatan yang

menggunakan jabatannya dan tentunya sangat membawa

dampak yang negatif terhadap orang lain dan dirinya

sendiri demi memenuhi hasrat dan kemauannya mendapatkan

harta dengan jalan kriminal.

Hukuman seberat-beratnya patut dilayangkan kepada

mantan miss indonesia 2001 tersebut, Majelis Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga memerintahkan Angie

membayar uang denda Rp250 juta. Namun, dalam vonis ini,

Majelis hakim tidak memerintahkan Angie membayar uang

pengganti. Vonis bagi mantan Putri Indonesia itu makin

23

berat saat di tingkat Mahkamah Agung (MA).Pada 18

November 2013, Majelis Hakim Kasasi memvonis mantan

anggota Badan Anggaran DPR itu 12 tahun penjara. Selain

itu, Angie juga diperintahkan membayar uang pengganti

nyaris Rp 40 miliar. Bila tidak mampu membayar uang

pengganti ini dalam waktu yang ditentukan, Angie harusm

endekam lagi selama lima tahun di penjara. 

2) Muhammad Nazaruddin

Sejak 2011, Nazaruddin sudah masuk daftar

koruptor yang menghiasi pemberitaan media massa. Hingga

2013, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini masih

punya cerita. Pada 23 Januari 2013, Mahkamah Agung (MA)

memperberat hukuman Nazaruddin menjadi 7 tahun.

Sebelumnya, Nazaruddin hanya divonis 4 tahun 10 bulan

penjara di pengadilan pertama. Selain itu, MA

mewajibkan Nazaruddin membayar uang denda Rp300 juta.

Pada tahun 2013, istri Nazaruddin juga divonis bersalah

karena terlibat korupsi. Neneng Sri Wahyuni divonis

enam tahun penjara dan denda Rp300 juta karena terbukti

melakukan korupsi proyek pengadaan Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan

Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008. Pengadilan

Tipikor Jakarta juga memerintahkan Neneng membayar uang

pengganti sebesar Rp800 juta. 

24

Menurut Gabriel Tarde tokoh mazhab lingkungan

(Budimansyah, 2009, hlm. 19) kejahatan bukan suatu

jejak yang antropologis tapi sosiologis. Yang seperti

kejadian-kejadian lainnya dikuasai oleh faktor imitasi

atau peniruan.

Menurut pendapat tesebut faktor lingkungan

merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi

terjadinya tindak korupsi, seperti yang dilakukan oleh

nazarudin dan istrinya yang tentu saja melakukan

korupsi karena di dukung oleh faktor lingkungan,

terlebih istrinya yang meniru atau mengikuti jejak

suaminya korupsi jelas itu merupakan kejahatan ditinjau

dari mazhab prancis (lingkungan).

3) Hartati Murdaya

Pengusaha yang juga mantan anggota Dewan Pembina

Partai Demokrat ini divonis 2 tahun 8 bulan pada 4

Februari 2013. Dia terbukti ikut menyuap Amran

Batalipu, Bupati Buol, Sulawesi Tengah. Pengadilan

Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga mewajibkan

Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantations (HIP) dan PT

Cipta Cakra Murdaya (CCM) itu membayar uang denda

sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan. Hartati terbukti

menyetujui pemberian uang sebesar Rp3 miliar untuk

Bupati Buol Amran Abdullah Batalipu terkait pengurusan

Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan sawit di

Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

25

Dalam kasus ini, Amran divonis lebih berat, yakni

7,5 tahun penjara karena terbukti menerima Rp3 miliar

dari Hartati. Dia juga diwajibkan membayar uang denda

Rp300 juta. Vonis ini tak berubah di tingkat banding,

yakni Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Mei

2013. Hartati telah memperoleh pembebasan bersyarat

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Barda Nawawi Arif (Nurdjana, 2010, hlm.

29) korupsi berkaitan dengan kompleksitas masalah lain

seperti:

Masalah sikap mental atau moral, Masalahpolaatausikap hidup dan budaya sosial, masalahkebutuhanatautuntutan ekonomi danstrukturatausistem ekonomi, masalah lingkunganhidup sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi,masalah strukturataubudaya politik, masalahpeluang yang ada di dalam mekanisme pembangunanatau kelemahan birokrasiatauprosedur administrasi(termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangandan pelayanan umum.

Tentu sangat berkaitan sekali apa pendapat diatas

dengan korupsi yang dilakukan oleh hartati murdaya.

Masalah kebutuhanatau tuntutan ekonomi dan stukturatau

sistem ekonomi menjadi penyebab utama pengusaha

tersebut melakukan suap. Penyalahgunaan wewenang yang

dia punya menjadikannya leluasa melakukan tindak

kejahatan ini yang tentunya sangat merugikan banyak

pihak.

26

4) Anas Urbaningrum

KPK menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Anas Urbaingrum sebagai tersangka penerima gratifikasi

terkait proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan sekolah

Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor pada 22

Februari 2013. Kala itu, Anas masih menjabat sebagai

Ketua Umum Partai Demokrat dan anggota DPR. KPK juga

langsung mencegah Anas bepergian keluar negeri untuk

kepentingan penyidikan. Keesokan harinya, Anas langsung

mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai

Demokrat. 

Ada beberapa modus operandi korupsi yang sering

dilakukan oleh para koruptor salah satunya menurut

Nurdjana (2010, hlm. 38) adalah:

Pelaku oknum aparat atau birokat dengan modus

operandi yang sering digunakan terutama pada bisnis

proyek jasa konstruksiatau pembangunan, pengadaan

barang dan jasa seperti komisi proyek dan biaya servis

pejabat tinggi sehingga biaya operasioanal rendah,

mark-up harga barang, barang palsu, penyimpangan dari

spektek pengadaan barang fiktif.

Menariknya korupsi yang dilakukan oleh anas

urbaningrum dilakukan dengan modus operandi perjalanan

dinas fiktif, penggelembungan harga barang dan jasa

dll. Dengan begitu Anas urbaningrum melakukan kejahatan

yang didasari oleh faktor lingkungan dan internal (bio-

27

sosiologis) karena tidak mungkin dia melakukan korupsi

tanpa adanya faktor pendukung dari luar dan keinginan

dari dirinya sendirii (internal).

5) Andi Mallarangeng

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus

mantan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi

Mallarangeng ditahan pada 17 Oktober 2013 setelah

ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2012. Andi

diduga bertanggung jawab pada penyelewangan yang

merugikan negara di proyek P3SON di Hambalang,

Bogor. Pada 18 Juli 2014, Andi divonis 4 tahun penjara

dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara. Majelis

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai,

Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek

pembangunan P3SON Hambalang.

Dari segi kejahatan ini merupakan the white collar

criminal, menurut Cavan (Budimansyah, 2009, hlm. 41)

kejahatan yang baru menjelma pada abad modern ini yang

merupakan ekses daripada proses ekonomi. The white collar

criminal merupakan kejahatan yang dilakukan oleh

pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat dalam hubungan

dengan fungsinya. Contoh: korupsi, penyalahgunaan

wewenang dll.

6) Sutan Bhatoegana 

KPK resmi menetapkan Ketua Komisi VII DPR Sutan

Bhatoegana menjadi tersangka, Rabu 14 Mei 2014. Sutan

28

ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi

terkait dengan pembahasan anggaran APBNP tahun 2013 di

Kementerian ESDM. Juru bicara KPK Johan Budi

mengungkapkan bahwa kasus ini merupakan pengembangan

dari kasus SKK Migas yang prosesnya sudah selesai di

persidangan. Sutan diduga melanggar Pasal 12 huruf a

atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55

ayat 1 kesatu KUHP. Pasal ini mengatur soal

penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.

Menurut Nurdjana (2010, hlm. 43) Penggunaan modus

operandi pola kejahatan dimensi baru seperti perbuatan

korupsi dengan cara sindikat dan mafia kejahatan

internasional melalui crime as business, organized crime, white

collar crime, bank crime, monopoly oligopoly, manipulation crime yang

telah menguras, merugikan sumber daya kekayaan negara

skla besar menjadikan APBN tetap kecil.

Kasus Sutan Bhatoega merupakan kejahatan tingkat

tinggi, karena seorang menteri yang merupakan kaki

tangan dari seorang presiden melakukan kejahatan yang

besar dan merugikan warganegaranya.

E. Upaya Penanggulangan Korupsi di Indonesia

Dasar hukum UU 31 Tahun 1991, UU 20 tahun 2001

Pemberantasan korupsi di indonesia saat ini dilakukan

oleh beberapa institusi:

1) Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

29

2) Komisi Pemberantas Korupsi

3) Kepolisian

4) Kejaksaan

5) BPKP

6) Lembaga non-pemerintah: media massa, organisasi

massa misalnya ICW

Cara untuk memberantas atau mencegah korupsi

dapat dibagi kedalam tiga kategori besar, yakni

kategori kultural, kategori sosial historis, dan

kategori pemerintahan.

Dari kategori kultural, program penanggulangan

korupsi sangat tergantung pada keadaan dan kemauan

kelompok pemimpin. Dalam hal ini sangat dituntut

kesadaran dan pemahaman terhadap sifat, sebab dan

akibat korupsi, dengan dimilikinya kesadaran serta

pengertian dan pemahaman para pejabat terhadap korupsi,

diharapkan mereka akan merubah orientasinya bahwa

pembangunan dan aspek-aspek keuangannya hanyalah

ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

seluruhnya. Dalam kaitan ini perlu dibangun juga

keberanian melengserkan pejabat yang korup secara

sistematis.

Sedangkan dari kategori sosial historis, budaya

birokrasi patrimonial perlu dikikis secara perlahan-

lahan namun pasti, sehingga pada saatnya akan menghapus

pula budaya nepotisme yang jelas-jelas tidak mendukung

30

kepada upaya penciptaan profesionalisme birokrasi.

Dengan kata lain, sudah saatnya warisan budaya lama ini

ditinggalkan dan disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan

baru yang lebih menghendaki rekrutmen secara lebih adil

dan obyektif.

Adapun dari kategori pemerintahan, banyak hal

yang harus dilakukan antara lain melalui strategi

sebagai berikut:

1) Penyempurnaan atau pembaharuan sistem administrasi

yang belum sempurna untuk mencegah kebocoran.

Khususnya masalah pengawasan harus lebih

diintensifkan dan memangkas duplikasi-duplikasi

dalam kelembagaan pengawasan.

2) Peningkatan tingkat kesejahteraan aparatur.

Pengertian kesejahteraan disini harus ditafsirkan

sebagai pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik,

dimana dengan pemenuhan dari kedua aspek ini

diharapkan aparatur tidak akan mudah tergoda untuk

melakukan penyelewengan, justru sebaliknya akan

memperkuat motivasinya guna mengabdikan diri kepada

kepentingan bangsa dan masyarakat.

3) Pembaharuan sistem hukum pidana nasional guna

mencegah kecenderungan kolusi yang sulit dibuktikan.

Pembaharuan sistem hukum disini dimaksudkan sebagai

penegakan norma-norma yang tidak semata-mata

mengandalkan kepada kebenaran formil dalam

31

pembuktiannya, tetapi juga harus memperhatikan

perasaan keadilan dalam masyarakat secara materil.

32

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah di atas kami menarik

kesimpulan:

1. Korupsi merupakan perubahan dari perkara yang baik

menjadi yang buruk dilihat dari segi moral, cara

maupun tindakan, maka korupsi dapat terjadi dalam

segala aspek kehidupan, dan dalam segala tingkat

proses tindakan manusia dalam mencapai tujuan hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi

dapat terjadi pada bidang politik, ekonomi, sosial

budaya, maupun ketahanan nasional, dan dalam tingkat

penyaluran kedaulatan, penyususnan kebijakan, serta 

pada implementasi kebijakan.

2. Penyebab terjadinya korupsi yang dilakuan seseorang

diutarakan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah

dari aspek individu pelaku, aspek organisasi dan

aspek tempat individu dan organisasi berada.

3. Fenomena korupsi yang semakin meningkat di Indonesia

sangat berkaitan dengan budaya terdahulu dan masa

pemeritahan sebelumnya seperti era sebelum Indonesia

merdeka yang mementingkan mencari kekuasaan,

kejayaan dan sebagainya

33

4. Akibat banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para

oknum kader partai demokrat menyebabkan

kronologisnya pun beraragam mulai dari ketika proyek

hambalang dan lain-lain.

5. Ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk memberantas

atau mencegah korupsi yaitu dapat dibagi kedalam

tiga kategori besar, yakni kategori kultural,

kategori sosial historis, dan kategori pemerintahan.

B. Saran

Sebaiknya dilakukan proses penanaman (sosialisasi

dan internalisasi ) nilai-nilai anti korupsi atau

Budaya Anti Korupsi (BAK). Proses tersebut dilakukan

melalui proses pendidikan yang terencana, sistematis,

terus menerus dan terintegrasi, sejak usia dini hingga

ke perguruan tinggi. Demikian juga sosialisasi dan

internalisasi nilai anti korupsi tersebut dilakukan

kepada seluruh komponen masyarakat dan aparatur

pemerintah di pusat dan daerah, lembaga tinggi negara,

BUMN, BUMD, sehingga nilai sosial anti korupsi atau

Budaya Anti Korupsi (BAK) menjadi gerakan nasional dan

menjadi kebiasaan hidup seluruh komponen bangsa

Indonesia, menuju kehidupan yang adil makmur dan

sejahtera.

34

DAFTAR PUSTAKA

Budimansyah. (2009). Pengantar Kriminologi. LaboraturiumPKn UPI: Bandung.

Demokrat. (2015). Visi dan misi partai demokrat. [online]tersedia: www. demokrat .or.idatau [08 april 2015]

Kesuma, Dharma. (2009). Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi.Pustaka Aulia Press: Bandung.

Maheka, Arya. (2011). Mengenali dan Memberantas Korupsi.Komisi Pemberantasan Korupsi: Jakarta.

Nurdjana. (2010). Sistem Hukum Pidana dan Bahaya LatenKorupsi. Pustaka pelajar: Yogyakarta.

Viva. (2014). Jerowacik tambah daftar politisi demokrat terjeratkorupsi. [online] tersedia:http:atauataunasional.news.viva.co.idataunewsataureadatau534931-jero-wacik-tambah-daftar-politisi- demokrat- terjerat-korupsi [08 april 2015]

35