KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 19 PROVINSI DI INDONESIA Provinsi Bali, 3-4 Desember 2014 Kedeputian Bidang Pencegahan
KOORDINASI DAN SUPERVISI
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
19 PROVINSI DI INDONESIA
Provinsi Bali, 3-4 Desember 2014
Kedeputian Bidang Pencegahan
Tujuan dan Sasaran
TUJUAN: Mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif:
1. Sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
2. Adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporanproduksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinyatindak pidana korupsi.
3. Adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tatakelola pertambangan minerba yang baik.
SASARAN:
1. Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan
2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba
4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba
5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasiltambang minerba
5 SASARAN KEGIATAN TARGET 2015 (Juni)
1. Penataan izin usaha pertambangana. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelesaian status IUP non
C&Cb. Supervisi pembekuan/penghentian sementara/pencabutan
IUP yang tidak memenuhi syaratc. Deteksi faktor dan aktor penghambat proses penataan izind. Sosialisasi dan kampanye perbaikan sistem/kebijakan sebagai
upaya pencegahan korupsi
Tidak ada lagi izin usahapertambangan minerba yang tidakmemenuhi persyaratan CnC, tidakmemiliki NPWP, IPPKH, melanggaraturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)
2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usahapertambangan minerbaa. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kewajiban pembayaran
iuran tetap dan royalti terutang sesuai hasil audit BPK dan Tim OPN BPKP
b. Koordinasi dan supervisi pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang
c. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannyakewajiban keuangan pelaku usaha
d. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi sebagai upayapenyelamatan keuangan negara
Seluruh pelaku usahapertambangan minerba melunasipelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminanpascatambang, jaminankesungguhan, jaminan lingkungandan kewajiban keuangan lainnya
5 Sasaran Kegiatan Korsup Minerba KPKdan Target (1)
5 SASARAN KEGIATAN TARGET 2014 (Juni)
3. Pelaksanaan pengawasan produksipertambangan minerbaa. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan
pengawasan produksib. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak
dilaksanakannya pengawasan produksic. Sosialisasi dan kampanye kegiatan antikorupsi
dalam upaya pengawasan produksi
Semua pelaku usaha menyampaikanLaporan Produksinya secara reguler
Semua Pemda melaporkan secarareguler laporan pengawasanproduksi pertambangan di wilayahnya
Semua Pemda menindaklanjutipemberian sanksi atas pelaku usahapertambangan minerba yang tidakmelaksanakan good mining praticedan atau melanggar peraturan yang berlaku
Tidak ada lagi PETI
5 Sasaran Kegiatan Korsup Minerba KPKdan Target (2)
5 SASARAN KEGIATAN TARGET 2015 (Juni)
4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerbaa. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kewajiban
pengolahan/pemurnianb. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya
kewajiban pengolahan pemurnianc. Sosialisasi dan kampanye kegiatan kegiatan antikorupsi
dalam pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian
Tidak ada pelaku usaha yang tidakmelaksanakan kewajibanpengolahan/pemurnian dan penegakansanksi bagi yang melanggar
5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambangminerbaa. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan pengawasan
pengapalan penjualan dan pengangkutan/pengapalanb. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya
pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalanc. Sosialisasi dan kampanye kegiatan antikorupsi dalam
pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan
Seluruh pelaku usaha menyampaikanlaporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar
Seluruh Pemda menyampaikan laporanpengawasan penjualan secarabertingkat
Pemberian sanksi bagi semua pelakuusaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasilminerba secara ilegal
5 Sasaran Kegiatan Korsup Minerba KPKdan Target (3)
Lokus Kegiatan Korsup Minerba 12 Provinsi Tahun 2014
1. Sulawesi Tengah
2. Kepulauan Riau
3. Kalimantan Timur
4. Kalimantan Selatan
5. Kalimantan Tengah
6. Sumatera Selatan
7. Jambi
8. Kalimantan Barat
9. Bangka Belitung
10. Sulawesi Tenggara
11. Maluku Utara
12. Sulawesi Selatan
Lokus Kegiatan Korsup Minerba 19 Provinsi tahun 2014-2015
1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Riau
4. Sumatera Barat
5. Lampung
6. Bengkulu
7. Banten
8. Jawa Barat
9. Jawa Tengah
10. Jawa Timur
2. Sulawesi Utara
3. Sulawesi Barat
4. Gorontalo
5. Nusa Tenggara Timur
6. Nusa Tenggara Barat
7. Papua
8. Papua Barat
9. Maluku
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan
I. Koordinasi Lintas Instansi di KPK Februari - Desember 2014
II. Kick-Off Meeting Korsup Minerba untuk 19 Provinsi
Desember 2014
III. Pelaksanaan Rencana Aksi- Pelaporan Renaksi Tahap 1 oleh Gubernur- Pelaporan Renaksi Tahap 2 oleh Gubernur
Januari – Juni 201510 Maret 2015
10 juni 2015
IV. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Januari – Juni 2015
V. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut dan Target Penyelesaian Renaksi
30 Juni 2015
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan
2. Menyusun aturan perundang-undangan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi
4. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi
Peran Pemerintah Pusat
Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
1. Menyiapkan data dan informasi terkait dengan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikotadan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat provinsi/kabupaten/kota
2. Mengimplementasikan rencana aksi dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk IUP yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota.
Peran Pemerintah Daerah
Peran Lanjutan Pemerintah Provinsi:
1. Mengkoordinasikan pengumpulan data dari kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota di lingkungan provinsi yang bersangkutan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat kabupaten/kota
PERAN KPK
a. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelesaian status IUP non C&C
b. Supervisi pembekuan/penghentian sementara/pencabutan IUP yangtidak memenuhi syarat
c. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kewajiban pembayaran iurantetap dan royalti terutang sesuai hasil audit BPK dan Tim OPN BPKP,pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang. pengawasanproduksi, pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian danpelaksanaan pengawasan pengapalan penjualan
d. Deteksi faktor dan aktor penghambat proses penataan izin,penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban keuangan pelaku usaha,penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan produksi, penyebabtidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan pemurnian, penyebabtidak dilaksanakannya pengawasan penjualan
e. Sosialisasi dan kampanye perbaikan sistem/kebijakan sebagai upayapencegahan korupsi
Koordinasi dengan Pelaku Usaha
a) Mengundang pelaku usahamenyampaikan hasil rekonsiliasi
Tindak lanjut antara lain:
a) Menagih seluruh kewajibankeuangan pelaku usaha
b) Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentiansementara/pencabutan IUP yang melanggar ketentuan
c) Memastikan IUP yang melanggarketentuan tidak dapat berproduksi, tidak dapat di menjual/mengapalkan hasilproduksinya.
TINDAK LANJUT PEMDA
Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait:
a) Membentuk tim Lintas Instansi (Dinasterkait/KPP/BPKH dll)
b) Untuk Provinsi mengundang seluruhKabupaten/Kota: rekonsiliasi data final
c) Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP
d) Koordinasi dengan Ditjen PlanologiKemenhut/Ditjen PHKA/BPKH terkait data IUP di Kawasan Hutan
e) Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP terkaitdata Pelsus/Tersus/TUKS Minerba dan untuktidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajibankeuangannya/melanggar ketentuan.
f) Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidakmengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belummelunasi kewajiban keuangannya/melanggaraturan.
g) Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertibanPETI
Tata Cara Penyampaian Laporan (1)
1. Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi
2. Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM
3. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD (compact disc).
Tata Cara Penyampaian Laporan (2)
• Pelaporan Implementasi Rencana Aksi (hard copy dan soft copy) berikut DOKUMEN PENDUKUNG dikirimkanoleh Gubernur ke KPK dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM setiap 3 bulan (tenggat waktu: 10 Maret, 10 Juni2015)
• Penanggungjawab Implementasi Renaksi: Gubernur/Bupati/Walikota
• PIC Pemda: Kadinas ESDM Provinsi/Kabupaten/Kota
– Untuk disampaikan Nama, Alamat, No Kontak (Telp/HP/Fax) dan email
• PIC KPK: Dwi.Indriastuti dan Abdul Aziz Suhendra, Direktorat Litbang KPK
– Email dan HP:
[email protected] (081386317923) [email protected] (0811990210), [email protected] ; [email protected]
Matriks Rencana Aksi Korsup atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi
Temuan RekomendasiPenanggung
jawabInstansi Terkait Renaksi Indikator Output
Keteran
gan
(KPK)
1 2 3 4 5 6 STATUS 7
No Deskripsi No DeskripsiInstan
siUnit
Inst
ans
i
Unit No Deskripsi No. Deskripsi
Tengg
at
Waktu
Bukt
i
Pen
duku
ng
Penj
elas
an
(PE
MDA
)
Verif
ikasi
(KP
K/ES
DM)
OPE
N
CLO
SED
I Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan
1
Masih
banyaknya
IUP yang
non CnC
1
Menertibka
n IUP yang
tidak
memenuhi
ketentuan,
antara lain
yang tidak
berstatus
clean and
clear.
Pemd
a
Gubernur/B
upati
ES
DM
Ditjen
Minerba1
Melakukan cross
check data IUP
yang ada pada
Ditjen Minerba
dengan data
yang dimiliki oleh
Pemda
.........
……
……
TARG
ET:
…….
Pelapo
ran
Triwul
an
Ke
men
dag
ri
Ditjen PUM 2
Melengkapi data
dan informasi
yang dimintakan
untuk proses
penyelesaian
status clean and
clear
……..
………
……..
…..
Pelap
oran
Triwul
an
Format Rencana Aksi
Tindak Lanjut
Ditemukan IUP status CnC di KemESDM
tetapi tidak tercatat di Pemda. Agar Bupati/Walikota menyampaikan Surat
Keterangan ke Dirjen Minerba CC KPK.
Ditemukan IUP yang diterbitkan PEMDA
tidak tercatat di KemESDM
direkomendasikan untuk CNC ke Provinsi.
Ditemukan IUP yang sudah berakhir masa
berlakunya tapi belum dicabut.
Terdapat IUP yang berada di kawasan hutan
lindung dan konservasi
Ditemukan IUP dengan alamat tidak
jelas/tidak valid.
Ditemukan IUP yang sudah dicabut tetapi
tidak termasuk dalam IUP yang terdaftar di
KESDM
Agar Provinsi dan Dirjen Minerba memastikan keabsahan
dokumen dari kemungkinan adanya IUP Back-date untuk
ditelusuri dan dilakukan langkah hukum
Agar Gubernur/ Bupati/Walikota untuk r segera ditagih
semua kewajibanya dan dibuatkan SK
Pengakhiran/Pencabutan IUP.
Agar Gubernur/ Bupati/Walikota mengirimkan surat
pemberitahuan/penciutan / pemberhentian sementara dan
meminta perusahaan untuk mengurus perizinan di
Kementerian Kehutanan.
Agar Gubernur/Bupati/Walikota memastikan kembali
seluruh alamat.
Agar berkoordinasi dengan ESDM untuk segera
dikeluarkan dari database ESDM.
Data IUP Nasional – Permasalahan Perpajakan
Pemegang IUP
7.834 (100%)
Ber-NPWP
5.984 (76%)
Lapor SPT
3.276 (42%)
Tidak membayar pajak*
404 (5%)
Membayar Pajak
2.304 (29%)
Tidak Lapor SPT
2.708 (35%)
Non Ber-NPWP
1.850 (24%)
Jumlah IUP yang Diterbitkan10.922
Periode Pajak = 2010 s.d. 2012
*Penyebab:a. WP belum produksi b. WP rugi c. WP lebih bayar d. PPh dibayar = PPh terutang
Sumber : Direktorat JendralPajak, Juni 2014
Hasil Overlay IUP dengan Peta Kawasan Hutandan IPPKH - Nasional
Kategori Izin Hutan
Konservasi
Hutan
Lindung
Hutan
Produksi
Kawasan
Hutan
Areal
Penggunaan Lain Grand Total
IUP 1,160,181 3,922,584 17,909,481 22,992,247 11,735,091 34,727,338
Operasi Produksi 18,819 173,196 2,022,352 2,214,367 2,232,884 4,447,250
C&C 10,852 75,068 1,612,090 1,698,010 1,730,613 3,428,623 IPPKH Explorasi 294 5,042 244,652 249,988 14,943 264,931
IPPKH OP 68 501 114,527 115,097 8,699 123,796
PP-IPPKH OP 4 125 73,245 73,374 5,132 78,506
Belum ada IPPKH 10,486 69,399 1,179,665 1,259,551 1,701,839 2,961,390
Non C&C 7,967 98,128 410,262 516,357 502,271 1,018,627 IPPKH Explorasi 637 43,839 44,476 303 44,779
IPPKH OP 1 77 20,042 20,120 961 21,081
PP-IPPKH OP 34 10,549 10,584 608 11,191
Belum ada IPPKH 7,966 97,379 335,832 441,177 500,398 941,575
Survei/Explorasi 1,141,363 3,749,388 15,887,130 20,777,880 9,498,814 30,276,694
C&C 119,499 1,380,574 8,057,850 9,557,924 5,125,754 14,683,678 IPPKH Explorasi 24 23,355 701,511 724,890 20,118 745,008
IPPKH OP 10 185 8,235 8,430 8,952 17,382
PP-IPPKH OP 4 98 4,817 4,919 650 5,569
Belum ada IPPKH 119,461 1,356,937 7,343,287 8,819,685 5,096,033 13,915,718
Non C&C 1,021,863 2,368,814 7,829,279 11,219,956 4,373,060 15,593,016 IPPKH Explorasi 10 17,408 238,577 255,994 8,991 264,985
IPPKH OP 44 13,696 13,740 4,344 18,083
PP-IPPKH OP 2 313 21,861 22,176 404 22,580
Belum ada IPPKH 1,021,852 2,351,049 7,555,145 10,928,047 4,359,322 15,287,368
Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, 2014
Hasil Overlay KK & PKP2B dengan PetaKawasan Hutan dan IPPKH - Nasional
Kategori Izin Hutan
Konservasi
Hutan
Lindung
Hutan
Produksi
Kawasan
Hutan
Areal
Penggunaan Lain Grand Total
KK 110,219 890,541 837,558 1,838,319 372,380 2,210,698
Operasi Produksi 10,166 236,046 285,484 531,696 151,654 683,350
IPPKH Explorasi 6 94,698 93,891 188,595 17,751 206,346
IPPKH OP 1,867 13,455 15,322 3,482 18,804
PP-IPPKH OP 2,153 3,949 6,102 7 6,109
Belum ada IPPKH 10,160 137,328 174,189 321,677 130,414 452,091
Survei/Explorasi 100,053 654,495 552,074 1,306,623 220,725 1,527,348
IPPKH Explorasi 77 29,520 84,546 114,143 1,382 115,524
IPPKH OP 71 3,690 3,761 7 3,768
PP-IPPKH OP 882 382 1,263 10 1,273
Belum ada IPPKH 99,976 624,023 463,457 1,187,457 219,326 1,406,783
PKP2B 101,998 123,752 927,171 1,152,921 803,274 1,956,194
Operasi Produksi 10,074 16,696 539,780 566,550 698,355 1,264,904
IPPKH Explorasi 86,768 86,768 4,392 91,160
IPPKH OP 11 561 128,319 128,891 54,211 183,102
PP-IPPKH OP 1 21,042 21,043 1,878 22,921
Belum ada IPPKH 10,063 16,133 303,651 329,847 637,874 967,722
Survei/Explorasi 91,924 107,056 387,391 586,371 104,919 691,290
IPPKH Explorasi 190 135,053 135,243 5,824 141,068
IPPKH OP 4,440 6,992 11,432 1,363 12,795
PP-IPPKH OP 17 5,186 5,204 8 5,212
Belum ada IPPKH 91,924 102,409 240,159 434,492 97,724 532,216
Grand Total 1,372,398 4,936,878 19,674,211 25,983,486 12,910,744 38,894,231
1. Hutan Konservasi: 1.372.398 ha diberikan izin pertambangan (Hutan Konservasi dilarang untukkegiatan pertambangan)
2. Hutan Lindung: 4.936.878 ha (HL terlarang untuk kegiatan pertambangan secara terbuka)
NO. NAMA PELABUHAN
LANGSUNG LOADING POINT TRANSHIPMENT
TOTALBATUBARA NIKELTEMBAGA dan EMAS BATUBARA BATUBARA NIKEL
1 BALIKPAPAN 5 5
2 BANJARMASIN 1 4 5
3 BAUBAU 3 3
4 BENETE 1 1
5 BENGKULU 3 3
6 KERENG BENGKIRAI 8 8
7 KINTAP 6 6
8 KOLAKA 3 3
9 KOTABARU 8 1 9
10 KUALA SAMBOJA 8 8
11 LANGARA 7 7
12 MALILI 1 1
13 PALEMBANG 3 314 PANJANG 2 2
15 POMALAA 10 10
16 PULANG PISAU 1 1
17 SAMARINDA 14 14
18 SANGATTA 1 1
19 SEBUKU 3 3
20 SEI DANAU 10 10
21 TANAH GROGOT 5 5
22 TANJUNG LAUT 1 1
23 TANJUNG REDEB 4 4
24 TELUK BAYUR 1 1
TOTAL 19 1 1 1 69 23 114
PERMASALAHAN PELABUHAN KHUSUS/TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)
Sumber : Ditjen PerhubunganLaut, Maret 2014
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PNBP MENGGUNAKAN SISTEM BILLING PNBP
PENDAFTARAN/REGISTRASI
PEREKAMAN DATA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PNBP
PENERBITAN KODE BILLING
WAJIB BAYAR
WAJIB SETOR
TELLER/OVER THE COUNTER
ATM
E-BANKING
EDC/ELECTRONIC DATA CAPTURE
BUKTI SETOR DENGAN NTB/NTP DAN NTPN
BANK/POS PERSEPSI
50
www.simponi.kemenkeu.go.id
UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN
Menerbitkan Instruksi Gubernur No 01 memerintahkan Bupati/Walikota untuk:
•Mengeluarkan hutan konservasi dan hutan lindung yg masuk wilayah IUP
•Menertibkan IUP dan memberikan sanksi
•Membuat NPWP pemilik IUP di lokasi IUP
•Mewajibkan pemegang IUP memiliki sertifikat CnC
•Menyelesaikan kewajiban keuangan
•Melaporkan pelaksanaannya ke KPK, Minerba dan Gubernur
Mengeluarkan IUP yang masuk wilayah hutan konservasi dan hutan
lindung
Memproses IUP yangbelum CnC menjadi
CnC
Mengalihkan domisili NPWP IUP
Menyelesaikan permasalahan
tumpang tindih IUP
Mendorong penyelesaian izin pinjam pakai kawasan
hutan sebelum IUP beroperasi
Penagihan Tunggakan PNBP
Merekonsiliasi jumlah IUP se-Sumsel
NO PEMERINTAH DAERAH
JUMLAH IUP/KP KETERANGAN
SEBELUM KORSUP KPK (Data
ESDM/KPK)
SETELAH HASIL PENATAAN
DICABUT TIDAK
DIPERPANJANG LAIN-LAIN
1 PROV. SUMSEL 6 8 - -2 IUP Mineral Non Logam merupakantambahan data dari Ditjen Minerba utk
proses CnC
2 KAB. MUSI BANYUASIN 69 46 10 13
3 KAB. BANYUASIN 20 16 - 4
4 KAB. OKU TIMUR 10 3 6 1
5 KAB. EMPAT LAWANG 19 16 3 -
6 KAB. LAHAT 51 35 9 4 6 IUP digabung jadi 3 IUP
7 KAB. MUSI RAWAS 35 14 2 1
8 KAB. MURATARA - 18 - - Hasil Pemekaran Kab. MURA
9 KAB. OGAN KOMERING ILIR 36 25 10 1
10 KAB. MUARA ENIM 73 27 16 -19 IUP Tidak terdata
2 IUP digabung jadi 1 IUP
11 KAB. PALI - 9 - 1 Hasil Pemekaran Kab. Muara Enim
10 KAB. OKU SELATAN 8 9 - -1 IUP Tambahan merupakan data dari
Ditjen Minerba
11 KAB. OGAN KOMERING ULU 20 16 - 4
12 KOTA PRABUMULIH 5 4 - 1 Sesuai surat Walikota Prabumulih, ke
4 IUP tsb tidak akan diperpanjang, saat ini dalam penyelesaian RT/RW
13 KAB. OGAN ILIR 7 4 2 1
TOTAL IUP 359 250 58 31 20
NO.PROVINSI/ KAWASAN HUTAN (Ha)
Keterangan
KABUPATEN/KOTA Sebelum Korsup KPK Setelah Korsup KPK
PROV/KAB/KOTAHutan
Konservasi(HK)
HutanLindung/
HL
HP, HPT, HPK
HutanKonservasi
(HK)
HutanLindung/
HLHP, HPT,
HPK
1 PROV. SUMSEL - - - - - -
2 KAB. MUBA 85,96 - 70.218,00 - - 58.058,19IUP yang masuk kawasan hutan konservasi telah diciutkan, dicabut dan dikembalikan
3. KAB. BANYUASIN 52,4 1.200,13 11.034,70 - - 11.034,70IUP yang masuk kawasan konservasi telah diciutkan dan Menurut Distamben Banyuasin tidak ada IUP masuk HL
4 KAB. OKU TIMUR - - - - - -
5 KAB. EMPAT LAWANG - 8.116,49 572,79 8.116,49 572,79
6 KAB. LAHAT - - 722,45 - - -
7 KAB. MURA 794,28 - 69.619,70 - - 69.619,70
8 KAB. MUARATARA - - - - - -Kabupaten hasil pemekaran
9 KAB. OKI - - 5.334,34 - - 5.334,34
10 KAB. M. ENIM - - 3.336,08 - -
11 KAB. PALI - - - - - -Kabupaten hasil pemekaran
12 KAB. OKU SELATAN - - - - - -
13 KAB. OKU - - - - - 14.881,9114 KOTA PRABUMULIH - - - - - -
15 KAB. OGAN ILIR - - - - - -
16 KOTA PALEMBANG - - - - - -
17 KOTA PAGAR ALAM - - - - - -
18 KOTA LUBUK LINGGAU - - - - - -
TOTAL 932,64 9.316,62 160.838,06 8.116,49 159.501,63
REKAPITULASI PENATAAN PIUTANG PNBP 2011-2013
No. PEMDA
Sebelum Korsup KPK Setelah Korsup KPK
KeteranganJumlahIUP yg kurang bayar
Total Piutang PNBP Jumlah IUP yg kurang bayar
Total Piutang PNBP
(Rp) (US$) (Rp) (US$)
1 PROV. SUMSEL 4 335.103.200 627.303 0 0 0
2 KAB. MUBA 63 957.200.306 3.134.336 19 4.049.207.079 605.913,17
3 KAB. BANYUASIN 18 1.184.894.000 660.562 12 1.199.842.784 1.045.522
4 KAB. OKU TIMUR 10 1.337.812.525 674.771 9 0 917.553,2
5 KAB. EMPAT LAWANG 0 0 0 20 556.382,823 930.488
6 KAB. LAHAT 44 738.158.000 2.510.648 18 41.544.742.901,50 99.239,36
7 KAB. MURA 33 1.678.756.091 1.231.585 22 1.235.646.424,22 770.757,14
8 KAB. MURATARA 0 0 0 0 0 0 Kab hasil pemekaran
9 KAB. OKI 28 1.156.720.850 1.909.603 28 989.870.850 1.909.603
10 KAB. M. ENIM 51 1.047.236.541 3.732.932 0 0 0
11 KAB. PALI 0 0 0 0 0 0 Kab hasil pemekaran
12 KAB OKU SELATAN 0 0 0 0 0 0 Tidak ada data
13 KAB. OKU 20 447.981.250 779.597 14 0 862.414,59
14 KOTA. PRABUMULIH 3 138.537.000 26.651 1 0 33.894
15 KAB. OGAN ILIR 7 278.923.000 328.600 7 278.923.000 328.600
16 KOTA. PALEMBANG 0 0 0 0 0 0
17 KOTA PAGAR ALAM 0 0 0 0 0 0
18 KOTA LUBUK LINGGAU 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 281 9.301.322.763 15.616.588 150 49.854.615.861,72 7.503.984,46
PENATAAN JAMINAN REKLAMASI & JAMINAN PASCA TAMBANG
No. PROV/KAB/KOTA
SEBELUM KORSUP KPK SETELAH KORSUP KPK
JAMINAN REKLAMASI
JAMINAN PASCA TAMBANG
JAMINAN REKLAMASI
JAMINAN PASCA TAMBANG
TOTAL DANA JAMREK DAN RPT(Rp)
1 PROV. SUMSEL 1 IUP (ADA DATA) TIDAK ADA DATA 5 1 57.251.044.247
2 KAB. MUSI BANYUASIN 1 IUP (ADA DATA) 1 IUP (ADA DATA) 24 6 36.485.261.081
3 KAB. BANYUASIN TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA 0 0 0
4 KAB. OKU TIMUR TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA 1 0 38.278.276
5 KAB. EMPAT LAWANG TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA 0 0 0
6 KAB. LAHAT 17 IUP (ADA DATA) 1 IUP (ADA DATA) 25 15 30.837.732.019,33
7 KAB. MUSI RAWAS TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA 4 1 6.154.197.282
8 KAB. MURATARA 0 0 0
9 KAB. OGAN KOMERING ILIR TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA 0 0 0
10 KAB. MUARA ENIM 9 IUP (ADA DATA) TIDAK ADA DATA 21 8 30.029.462.018,57
11 KAB. PALI 3 2 574.316.044
12 KAB. OKU SELATAN TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA 3 1 1.360.672.555
13 KAB. OGAN KOMERING ULU 1 IUP (ADA DATA) 1 IUP (ADA DATA) 2 2 596.380.703
14 KOTA PRABUMULIH TIDAK ADA DATA 1 IUP (ADA DATA) 1 0 2.582.245.548
15 KAB. OGAN ILIR TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA 0 0 0
16 KOTA PALEMBANG TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA 0 0 0
17 KOTA PAGAR ALAM TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA 0 0 0
18 KOTA LUBUK LINGGAU TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA 0 0 0
TOTAL 29 IUP (ADA DATA) 4 IUP (ADA DATA) 89 36 165.909.589.774.3
No. Provinsi,/Kabupaten/KotaRencana Aksi KPK
KeteranganA B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 Sumatera Selatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - -
2 Empat Lawang - - - - - - - - - - - - - - - - - - IUP Belum produksi
3 Lahat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - -
4 Muara Enim √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Muba √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - -
6 Banyuasin - - - - - - - - - - - - - - - - - - IUP Belum produksi
7 Mura √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - -
8 Muratara √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - -
9 Pali √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - -
10 OKU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - -
11 OKU Timur √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - -
12 OKU Selatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - IUP Belum produksi
13 OKI √ √ √ - √ √ √ √ - - - - - - - - - -
14 OI - - - - - - - - - - - - - - - - - - IUP Belum produksi
15 Prabumulih - - - - - - - - - - - - - - - - - - IUP belum produksi
16 Lubuk Linggau - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak ada IUP
17 Palembang - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak ada IUP
Keterangan :
A Mengirimkan surat kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin
B Melakukan pendataan dan evaluasi laporan Produksi pelaku usaha pertambangan minerba
C Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan secara rutin
D Mengimplementasikan system pelaporan berbasis IT
E Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan pelaku usaha
F Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin
G Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan secara rutin oleh pelaku usaha, termasuk pemberian sanksi kepada
pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya
H Menyampaikan pelaporan secara regular kepada Pemerintahan Provinsi/Pusat
I Melakukan monitoring dan evaluasi secara regular terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan pemda
J Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada instansi pusat terkait (khususnya kepada Kementerian
ESDM dan Kementerian Dalam Negeri)
K Mensosialisasikan good mining pratices dalam proses produksi pertambangan minerba
L Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan good mining pratices dalam proses produksi
M Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menerapkan good mining pratices
N Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan good mining pratices, termasuk penerapan sanksi kepada pelaku usaha
O Melakukan identifikasi pelaku dan lokasi PETI
P Melakukan langkah-langkah hukum untuk menerbitkan PETI
Q Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap langkah-langkah penertiban PETI
R Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penertiban PETI
Sebagai tindak lanjut SE Dirjen Minerba No 05E/36.04/DJB/2013 Tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pemasaran dan Keuangan Terhadap Para Pemegang IUP dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur No 020.A/540/Dispertamben/2013 Tanggal 30 September 2013 tentang Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Batubara dalam rangka pemeriksaan langsung pembayaran dimuka royalty sebelum batubara dikapalkan.
Kapal / Tongkang dapat diberangkatkan apabila :
• Melunasi Royalti.
• Tambang dari IUP CnC,
• Memiliki Sertifikat ET untuk Ekspor
• Stockpile Batubara berasal dari Tersus yang telahmemiliki izin.
Menertibkan dermaga-dermaga
tikus dengan menetapkan 13 stockpile di dermaga sebagai titik
penjualan yg legal melalui SK Gubernur No. 286/KPTS/Dispertamben
/2014 Tanggal 8 April 2014
Bekerjsama dengan
Beacukai dan KSOP dalam melaksanakan pengawasan penjualan
batubara dan kewajiban PNBP
Menertibkan angkutan
batubara melalui pemberlakuan
IUJP Pengangkutan Batubara bagi
transportir