Hal. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Sumber Daya Air berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Tugas Pokok bidang Sumber Daya Air tersebut dilaksanakan melalui program – program kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013 yang meliputi 4 Program Utama, yaitu : 1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 2. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya 4. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. 5. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/021833 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014; C. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 adalah agar hasil yang telah dicapai dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2013 dapat terpublikasikan secara akuntabel.
29
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 2. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3. Pengelolaan dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hal. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah bidang Sumber Daya Air berdasarkan asas Otonomi
Daerah dan Tugas Pembantuan.
Tugas Pokok bidang Sumber Daya Air tersebut dilaksanakan melalui
program – program kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013 yang
meliputi 4 Program Utama, yaitu :
1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
2. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
3. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
4. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dilandasi dasar hukum sebagai
berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
2. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang
Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014.
5. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/021833 tanggal 2 Januari 2014
tentang Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun
2014;
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 adalah agar hasil yang telah dicapai dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2013 dapat terpublikasikan secara
akuntabel.
Hal. 2
Tujuannya antara lain:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah ditetapkan
dalam Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya
dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya
dalam rentang waktu satu tahun.
D. Gambaran Umum Organisasi
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan
tugas pokok dan fungsi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Jawa
Tengah No. 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
Tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan sumber
daya air berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Sedangkan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Tengah adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang
pengelolaan sumber daya air;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan sumber daya air lingkup
provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas dibidang pengembangan dan pembinaan teknis, irigasi
dan air baku, sungai waduk dan pantai, dan kerjasama dan pendayagunaan
sumber daya air;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sumber daya air;
6. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana
a. Susunan kepegawaian :
(1) Kepala Dinas, membawahkan:
a) Sekretariat;
b) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis;
c) Bidang Irigasi dan Air Baku;
d) Bidang Sungai, Waduk, dan Pantai;
e) Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
f) UPTD;
g) Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Hal. 3
(3) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Seorang Tenaga
Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
b. Sarana dan Prasarana :
(1) Gedung Kantor
(2) Peralatan Kerja
(3) Aset Lainnya
Hal. 4
BAB II
RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Stratejik
Rencana Stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima
tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan
yang timbul. Rencana Stratejik Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
s.d 2013, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh
aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi
yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yaitu :
1. Visi
Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan
pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 - 2013, yaitu : Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin
Sejahtera.
Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
maka Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi : Terwujudnya
pengelolaan sumber daya air yang handal dengan meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan yang
bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat.
Visi tersebut mengandung makna bahwa Sumber Daya Air sebagai
salah satu unsur utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat harus
dikelola secara berkelanjutan, sehingga keberadaan dan fungsinya tetap
terpelihara bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat.
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air harus dilaksanakan secara
adil dan merata sehingga setiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi
kebutuhannya secara memadai, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok
hidupnya maupun untuk meningkatkan ekonominya guna menunjang
masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Meskipun air merupakan
sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun bukan berarti
keberadaannya tak terbatas.
2. Misi
Guna mewujudkan visi tersebut, Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah
melaksanakan misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap upaya
konservasi SDA secara terpadu dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan pengembangan SDA secara terpadu, berkelanjutan, serta
kelestarian fungsi prasarana dan sarana SDA;
3. Mengurangi dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan terutama
pada kawasan strategis dan sumber-sumber produksi;
Hal. 5
4. Mewujudkan tata pengaturan air yang berwawasan lingkungan secara
optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan pengelolaan SDA yang memberikan keadilan bagi
masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan
antar kepentingan.
3. Tujuan
Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai
oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, yaitu :
1. Menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik prasarana dan
sarana SDA termasuk irigasi;
2. Menjaga kelestarian SDA dan fungsi hidro-orologis Daerah Aliran
Sungai (DAS);
3. Mengurangi konflik pemanfaatan air antar pengguna dan antar
penggunaan
4. Mengoptimalkan SDA yang ada;
5. Mengamankan dan menertibkan aset-aset daerah.
6. Meningkatkan kesadaran dan kerjasama seluruh pemangku
kepentingan , pengelolaan dan pengembangan SDA sebagai ekosistem
daerah, dengan segala aspek yang meliputi ekonomi, sosial, estetika,
potensi rekreasi dan nilai – nilai keseimbangan ruang dan lingkungan
secara utuh.
7. Mengurangi dampak negatif akibat banjir dan kekeringan;
4. Sasaran
Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi ,dengan
indikator sebagai berikut :
- Persentase jaringan irigasi kewenangan Provinsi dalam kondisi baik.
2. Meningkatnya cakupan layanan air baku, dengan indikator ;
- Persentase pemenuhan kebutuhan air baku.
3. Meningkatnya Penanganan dan pengendalian konservasi pada sungai
atau danau pada DAS kritis , dengan indikator :
- Jumlah DAS yang tertangani
4. Berkurangnya luas daerah rawan genangan banjir, dengan indikator:
- Luas genangan banjir yang diturunkan
B. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2013
Dalam rencana kinerja Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013, sasaran , indikator dan target yang ingin dicapai adalah sebagaimana
tercantum dalam tabel :
Hal. 6
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi
Prosentase kondisi baik jaringan Irigasi kewenangan pemerintah provinsi
72 %
Meningkatnya cakupan
layanan air baku
Prosentase cakupan layanan air baku
50 %
Meningkatnya Penanganan dan pengendalian konservasi pada sungai atau danau di DAS kritis
Jumlah DAS Kritis yang tertangani
7 DAS
Berkurangnya luas daerah
rawan genangan banjir
Luas genangan yang diturunkan 6485 Ha
C. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013
Guna mencapai target tersebut, Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah
melaksanakan program dan kegiatan teknis sebagai berikut :
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
1 2 3 4 5
Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi
Prosentase kondisi baik jaringan Irigasi kewenangan pemerintah provinsi
72%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya
65.694.770.000
1 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Irigasi
2.000.000.000
2 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
40.739.390.000
3 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi
300.000.000
4 Kegiatan Pendampingan Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri
690.000.000
5 Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA
750.000.000
Hal. 7
6 Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA
450.000.000
7 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA
550.000.000
8 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Pemali Comal
3.509.870.000
9 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Jragung Tuntang
3.375.600.000
10 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Seluna
2.480.070.000
11 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Bengawan Solo
5.401.630.000
12 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Probolo
1.490.240.000
13 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy
2.347.970.000
14 Kegiatan Bantuan Luar Negeri - WISMP 1.610.000.000
Meningkatnya cakupan layanan air baku
Prosentase cakupan layanan air baku
50%
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 8.968.680.000
1 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku
1.500.000.000
2 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku
4.615.000.000
3 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku
200.000.000
4 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Saluran Air Baku Klambu Kudu
1.418.680.000
5 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Baku
200.000.000
6 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
165.000.000
Hal. 8
Air Baku Balai PSDA Pemali Comal
7 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Jragung Tuntang
180.000.000
8 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Seluna
170.000.000
9 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Bengawan Solo
185.000.000
10 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Probolo
160.000.000
11 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Serayu Citanduy
175.000.000
Meningkatnya Penanganan dan pengendalian konservasi pada sungai atau danau di DAS kritis
Jumlah DAS Kritis yang tertangani
7 DAS
Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
27.148.287.000
1 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi
900.000.000
2 Kegiatan Pengelolaan Alat dan Data Hidrologi
675.000.000
3 Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA
1.389.000.000
4 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA
414.000.000
5 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi
9.942.834.000
6 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan
200.000.000
7 Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat
200.000.000
8 Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu
250.000.000
9 Kegiatan Pengadaan Tanah dan Fasilitasnya
6.792.453.000
10 Kegiatan Pengelolaan Aset dan Perijinan
670.000.000
Hal. 9
11 Kegiatan Fasilitasi Kehumasan dalam Pengelolaan SDA
745.000.000
12 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Pemali Comal
250.000.000
13 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal
200.000.000
14 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Pemali Comal
310.000.000
15 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Jragung Tuntang
300.000.000
16 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Jragung Tuntang
200.000.000
17 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Jragung Tuntang
340.000.000
18 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Seluna
200.000.000
19 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna
200.000.000
20 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Seluna
310.000.000
21 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Bengawan Solo
410.000.000
22 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo
225.000.000
23 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Bengawan Solo
310.000.000
24 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Probolo
425.000.000
25 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo
140.000.000
26 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai
310.000.000
Hal. 10
PSDA Probolo
27 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Serayu Citanduy
180.000.000
28 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy
200.000.000
29 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Serayu Citanduy
310.000.000
30 Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA Berbasis Gender
150.000.000
Berkurangnya luas daerah rawan genangan banjir
Luas genangan yang diturunkan
6485 Ha
Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 36.519.902.000
1 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
850.000.000
2 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
27.564.962.000
3 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
200.000.000
4 Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber Daya Air Akibat Banjir
2.370.000.000
5 Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Informasi Posko Banjir
415.385.000
6 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Pemali Comal
800.000.000
7 Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Pemali Comal
413.000.000
8 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Jragung Tuntang
637.500.000
Hal. 11
9 Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Jragung Tuntang
586.455.000
10 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Seluna
340.000.000
11 Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Seluna
424.500.000
12 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo
400.000.000
13 Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Bengawan Solo
218.300.000
14 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Probolo
300.000.000
15 Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Probolo
276.800.000
16 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy
310.000.000
17 Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Serayu Citanduy
413.000.000
Hal. 12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi
kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi SKPD
Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu
hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok
indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan
dampak.
Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan
untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran.
Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2013 ada 3 (tiga) aspek
yang akan dibahas, yaitu :
1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis kinerja
Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran
dipergunakan interval nilai sebagai berikut :
- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang
Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :
A. Pengukuran Pencapaian Sasaran
Hingga akhir tahun 2013, Dinas PSDA telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari hasil pengukuran
pencapaian sasaran, Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah berhasil
mencapai 100% dari target sasaran yang ditetapkan. Adapun capaian
sasaran seluruhnya dapat dilihat sebagai berikut :
Tujuan 1. Menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik
prasarana dan sarana sumber daya air termasuk irigasi.
2. Mengoptimalkan sumber daya air yang ada
3. Menjaga kelestarian sumber daya air dan fungsi hidro-orologis
Daerah Aliran Sungai (DAS)
4. Mengurangi dampak negatif akibat banjir dan kekeringan
Untuk mengatur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut telah
ditetapkan sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau
Hal. 13
kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.1 Pengukuran Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
%
% Capaian Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi
1. Prosentase kondisi baik jaringan Irigasi kewenangan pemerintah provinsi
72 %
72 %
100 %
100 %
1. Meningkatnya cakupan layanan air baku
1. Prosentase cakupan layanan air baku
50 %
50 %
100 % 100 %
2. Meningkatnya Penanganan dan pengendalian konservasi pada sungai atau danau di DAS kritis
1. Jumlah DAS Kritis yang tertangani
7 DAS 7 DAS 100 % 100 %
3. Berkurangnya luas daerah rawan genangan banjir
1. Luas genangan yang diturunkan
6485 Ha 6485 Ha 100 % 100 %
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja
a. Sasaran-1:
Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran-1 , indikator
kinerja, target, dan realisasinya tercermin dari tabel :
Tabel 3.2 Realisasi Sasaran-1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
%
% Capaian Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi
Prosentase kondisi baik jaringan Irigasi kewenangan pemerintah provinsi
72 % 72 % 100 % 100 %
Rata-rata capaian sasaran 1
100 % 100%
Hal. 14
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, dari indikator
kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian
kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah
ditetapkan. Namun ada hambatan dan kendala dalam pencapaian
sasaran -1 , yaitu pada Kegiatan Bantuan Luar Negeri – WISMP,
terkendala lambatnya persetujuan NOL (No Objection Letter) dari Bank
Dunia.
b. Sasaran-2:
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3 Realisasi Sasaran-2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
%
% Capaian Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya cakupan layanan air baku
Presentase cakupan layanan air baku
50% 50 % 100 % 100%
Rata-rata capaian sasaran 2
100% 100%
Hasil pengukuran kinerja sasaran-2 menggambarkan, dari indikator
kinerja sebagai tolok ukurnya menunjukkan bahwa secara umum capaian
kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah
ditetapkan.
c. Sasaran-3
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.4 Realisasi Sasaran-3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
%
% Capaian Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Penanganan dan pengendalian konservasi pada sungai atau danau di DAS kritis
Jumlah DAS Kritis yang tertangani
7 DAS 7 DAS 100 % 100 %
Rata-rata capaian sasaran 3
100% 100%
Hal. 15
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3, dari indikator
kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian
kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah
ditetapkan, meskipun ada kendala yaitu pada kegiatan Perbaikan dan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi untuk paket pekerjaan
Pembangunan Klanthe Rawa Pening yang tidak dapat diselesaikan oleh
penyedia jasa sampai akhir tahun 2013.
d. Sasaran- 4
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -4, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.5 Realisasi Sasaran-4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
%
% Capaian Tahun
seblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Berkurangnya luas daerah rawan genangan banjir
Luas genangan yang diturunkan
6485 Ha
6485 Ha
100% 100%
Rata-rata capaian sasaran 4
100% 100%
Hasil pengukuran kinerja sasaran-4, dari indikator kinerja sebagai tolok
ukurnya menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator
kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi capaian
sasaran selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel 1.
C. Akuntabilitas Keuangan
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2013, besarnya
anggaran yang dikelola yaitu :
a. Target Pendapatan
Pada tahun 2013, SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah
ditagetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp
3.850.000.000,-, namun ternyata pendapatan yang diperoleh adalah
sebesar Rp. 3.349.496.335,- atau dicapai sebesar 87,00 %. Rincian
target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel :
Hal. 16
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013
NO JENIS PENDAPATAN TARGET REALISASI SELISIH
(Rp) (Rp) (Rp) %
1 Sewa Tanah & Bangunan 2.312.010.000
1.803.657.635
(508.352.365)
(21,99)
2 Sewa Alat Berat 1.432.600.000 1.426.800.000
(5.800.000) (0,40)
3 Sewa Rumah Dinas 26.880.000 41.215.000
14.335.000 53,33
4 Sewa Lapangan Tenis 3.600.000 3.600.000 - -
5 Sewa Ged./Ruang /Aula & Asrm 59.910.000
54.820.000
(5.090.000) (8,50)
6 Sewa Kantin 6.000.000 5.550.000
(450.000) (7,50)
7 Sewa Lahan 9.000.000 13.853.700
4.853.700 53,93
8 R. Pengambilan & Pemanfaatan Air P. 0 - -
9 Lain - Lain PAD Yang Sah 0 - -
Capaian Tahun 2013 3.850.000.000 3.349.496.335
(500.503.665)
Capaian Tahun 2012 3.500.000.000 3.341.922.900
591.352.721
Selisih 7.573.435
Apabila dibandingkan antara Tahun 2012 dengan 2013, dengan melihat
tabel tersebut maka dapat dikatakan bahwa target Tahun 2013
mengalami kenaikan sebesar Rp. 350.000.000.
b. Pelaksanaan APBD Tahun 2013
Pada tahun 2013 SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah
mendapatkan Anggaran (termasuk DAK) sebesar Rp.200.692.273.000,
namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp.
181.911.241.468 atau ( 90.64 %), sehingga terdapat efisiensi sebanyak
Rp 18.781.031.532,
Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja tidak
langsung adalah sebanyak Rp 45.518.147.950 (91,04%) dari anggaran
yang tersedia sebanyak Rp 49.995.178.000, sedangkan belanja
langsung dari anggaran yang ada sebanyak Rp.150.697.095.000,-
direalisasikan sebesar Rp. 136.393.093.518,- (90.508%). Realisasi
belanja langsung selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel 2.
Hal. 17
BAB IV
P E N U T U P
A. Tinjauan Umum Keberhasilan
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagai
SKPD teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah
daerah di bidang sumber daya air berdasarkan asas otonomi daerah dan
tugas pembantuan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan
secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana
seefektif dan seefisien mungkin.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas,
maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil,
karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik.
Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :
1. Hasil pengukuran Pencapaian Sasaran sebesar 100 % (Baik),
2. Realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung Dinas PSDA Provinsi Jawa
Tengah sampai dengan akhir tahun 2013 sebesar Rp. 45.518.147.950,-
(91.04%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 49.995.178.000,- sehingga
terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.477.030.050,- (8.95 %),
3. Realisasi keuangan Belanja Langsung sebesar Rp. 136.393.093.518,-
(90.508 %), dari alokasi anggaran sebesar Rp. 150.697.095.000,-
sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 14.304.001.482,-
4. Realisasi pendapatan sampai dengan akhir Tahun 2013 sebesar Rp
3.349.496.335,- dari target pendapatan sebesar Rp. 3.850.000.000,-
atau tercapai sebesar 87.00 %.
B. Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan Pencapaian
Kinerja
Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan
kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan , diantaranya :
1. Bantuan Luar Negeri WISMP Sub Kegiatan Detail Desain yang perlu
persetujuan (No Objection Letter) dari Bank Dunia sampai akhir tahun
2013 belum terbit sehingga belum dapat dilaksanakan.
2. Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana
Konservasi untuk paket Pekerjaan Pembangunan Klanthe Rawa Pening
tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia Jasa.
C. Strategi Pemecahan Masalah
Strategi yang dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut di atas
adalah :
1. Terus berkoordinasi dengan Kementrian PU untuk percepatan proses
persetujuan Bank Dunia.
2. Dilakukan pemutusan kontrak.
Hal. 18
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD
Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, semoga dapat
menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.
Sekian dan terima kasih.
Semarang, 26 Februari 2013
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah
PRASETYO BUDIE YUWONO, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198302 1 001
Hal. 19
Lampiran
Tabel 1
Pengukuran Pencapian Sasaran (PPS)
No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % Ket
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi
Persentase kondisi baik jaringan Irigasi kewenangan pemerintah provinsi
72 % 72 % 100 %
Rata-rata capaian sasaran-1 100 %
2 Meningkatnya cakupan layanan air baku
Persentase cakupan layanan air baku
50 % 50 % 100 %
Rata-rata capaian sasaran-2 100 %
3 Meningkatnya Penanganan dan pengendalian konservasi pada sungai atau danau di DAS Kritis
Jumlah DAS Kritis yang tertangani
7 DAS 7 DAS 100 %
Rata-rata capaian sasaran-3 100 %
4 Berkuranganya luas daerah rawan genangan banjir
Luas genangan yang diturunkan 6485 Ha 6485 Ha 100 %
Rata-rata capaian sasaran-4 100 %
Total Rata-rata capaian sasaran (1+2+3+4)
100 %
Hal. 20
Lampiran
Tabel .2
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2013
NO.
JENIS BELANJA
PROGRAM KEGIATAN JUML.APBD REALISASI SELISIH
%
(Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8
A Belanja tidak
langsung
Belanja Pegawai 49.995.175.000 45.518.147.950 4.477.027.050 91,05