KONTRADIKSI KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN … · 2019. 4. 9. · Ahmad Saidi. NIM 1613048000083. Kontradiksi Kedudukan Hakim Ad Hoc Dalam Struktur Kekuasaan

KONTRADIKSI KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM STRUKTUR

KEKUASAAN KEHAKIMAN

(Analisis Putusan MK No. 32/PUU - XII/2014 Judicial Review Pasal 122

huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AHMAD SAIDI

NIM: 1613048000083

KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1437 H/2016 M

iv

ABSTRAK

Ahmad Saidi. NIM 1613048000083. Kontradiksi Kedudukan Hakim Ad

Hoc Dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman (Analisis Putusan MK No. 32/PUU-

XII/2014 Judicial Review Pasal 122 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara). Program Studi Ilmu Hukum. Konsentrasi Hukum

Kelembagaan Negara. Fakultas Syariˊah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 1437/ 2015 M..

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kontradiksi Kedudukan hakim ad

hoc dalam struktur kekuasaan kehakiman dalam putusan Mahkamah Konstitusi

yang mana dalam Putusan ini, MK menolak permohonan pemohon yang

mengajukan judicial review terhadap Pasal 122 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara, karena menurut MK alasan pemohon tidak

beralasan menurut MK.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu menggunakan data

berupa buku-buku, undang-undang, artikel, jurnal dan literatur lain yang berkaitan

dengan judul yang penulis angkat. Sedangkan teknik dan pengumpulan data

adalah mereduksi berbagai ide, teori, dan konsep dari berbagai literatur yang

menitik beratkan pada proses perbandingan antara dalil-dalil atau undang-undang

dengan lainnya, lalu penulis menganalisis putusan tersebut.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi

terhadap kedudukan hakim ad hoc tersebut sudah tepat karena memberikan

kedudukan yang sama terhadap suatu hal yang berbeda justru menimbulkan

ketidak adilan. Walaupun penulis lebih setuju kalau hakim ad hoc juga diberikan

kedudukan yang sama sebagai pejabat negara walaupun bersifat sementara, hakim

ad hoc juga penyelenggara negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Kekuasaan kehakiman, Hakim ad hoc, Putusan Mahkamah

Konstitusi.

Pembimbing I : Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, SH. HM

Pembimbing II : Dr. Burhanuddin, SH. MH

v

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala

puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas segala rahmat dan

kemudahan dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat

serta salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Besar Muhammad saw.,

para keluarga beliau, para sahabat beliau yang mulia, dan umat beliau yang

mengikuti dan mengamalkan sunnah dan ajarannya hingga hari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari benar bahwa tanpa adanya

bantuan dari berbagai pihak terkait, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik. Karena berkat arahan, bantuan, dan motivasi yang diberikan,

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna mendapatkan gelar Strata

Satu (S1) di jurusan Hukum Kelembagaan Negara, Program Studi Ilmu Hukum,

Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada kedua orang tua penulis Syafiuddin dan Syamsiyah, yang telah

memberikan banyak kebaikan kepada penulis yang tak bisa penulis sebutkan

seluruhnya dan tak akan pernah bisa penulis balas seutuhnya. Terimakasih banyak

Ayah dan Ibu, semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlimpah atas amal

kebaikan kalian kepada anak-anak kalian. Aamiin. begitu juga saya mengucapkan

terimakasih kepada:

vi

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, SH. MH, Ketua Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, selalu memberikan dukungan kepada penulis selama

perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

3. Dr. Abu Tamrin, SH, MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, selalu pelayanan terbaiknya bagi dalam melayani mahasiswa

khususnya dalam menyelasaikan skripsi ini.

4. Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, SH. MH & Burhanuddin, SH. MH

selaku dosen Pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu

memberikan arahan khusus dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Pegawai perpustakaan kampus, baik perpustakaan fakultas maupun

perpustakaan utama yang selalu melayani saya dalam peminjaman buku-

buku sebagai refrensi penulisan skripsi saya.

6. Saudara-Saudara kandung saya Hamidah yang telah pulang duluan ke

rahmatullah (Allahummaghfir laha war ham ha), Moh. Salim, Zainullah,

Rifˊatun, Rahimah, dan Khoiruddin yang telah banyak memberikan

motivasi dan selalu mendoakan saya. sehingga saya lebih bertambah

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

vii

7. Sehabat-sehabat sekaligus senior saya Muhammad Karim Munthe dan

Novita yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam

menyelesaikan skripsi ini

8. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga khususnya jurusan peradilan

agama angkatan 2011 dan sahabat-sahabat mahasantri Darus-Sunnah

angkatan 2011 (Fushilat). Terimakasih atas kebersamaannya, penulis

bangga menjadi bagian dari kalian. Tetap berjuang dan tetap semangat!

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat menambah keilmuan terutama

bagi rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis sadari bahwa skripsi

ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis menyadari

pentingnya kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi

masukan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi

penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.

Jakarta, 15 Juli 2015

Ahmad Saidi

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ............................................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... iii

ABSTRAK .......................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................ v

DAFTAR IS ........................................................................................................viii

BAB I: PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................ 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................... 7

D. Tinjauan Studi Terdahulu .............................................................. 8

E. Kerangka Teori dan Konseptual ...................................................... 10

F. Metode Penelitan ........................................................................... 13

G. Teknis Pengumpulan Data ............................................................... 14

H. Metode Analisis Data ..................................................................... 14

I. Metode Penulisan ........................................................................... 15

J. Sistematika Penulisan ..................................................................... 15

ix

BAB II: NEGARA HUKUM DAN STRUKTUR KEKUASAAN NEGARA

A. Indonesia Sebagai Negara Hukum ................................................. 16

B. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara ............................. 23

C. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .............................................. 30

BAB III:KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM STRUKTUR

KEKUASAAN NEGARA

A. Sejarah Kekuasaan Kehakiman ..................................................... 36

B. Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakiman ......................................... 41

C. Dasar Pembentukan Hakim Ad Hoc Dalam Kekuasaan Kehakiman

......................................................................................................... 44

D. Kedudukan Dan Kewenangan Hakim Ad Hoc Dalam Struktur

Kekuasaan Kehakiman .................................................................... 52

BAB IV: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-

XII/2014 TENTANG KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM

STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA..........59

A. Posisi Perkara ................................................................................. 59

B. Pertimbangan Majelis Hakim ......................................................... 61

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Hakim

Ad Hoc dalam Struktur Kekusaan Kehakiman ............................... 70

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................... 77

x

B. Saran ............................................................................................... 78

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................ 83

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan pancasila.

Berdasarkan Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia” dijelaskan bahwa setiap rakyat Indonesia di mata hukum

kedudukannya sama. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk

mendapat suatu keadilan. Baik itu suatu keadilan yang berasal dari

lingkungan sekitar maupun keadilan yang berasal dari pemerintah.

Konstitusi telah menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti bebas dari campur tangan

pihak kekuasaan ekstrayudisial lain yang merupakan ideologi universal masa

kini maupun masa akan datang.1 Prinsip ini tertuang dalam ketentuan pasal 24

(1) yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah agung

dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Dan dalam

penjelasan pasal 24 dan 25 yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan

pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-

undang tentang kedudukan para hakim”.2

Doktrin pemisahan kekuasaan (sparation of power) merupakan

sebuah upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-

1 Ridman, Kekuasaan kehakiman Pasca-Amandemen, (Jakarta: Prenada Media Group,

2012), h.14

2 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, (Jakarta: PT

Grafindo Persada, 2011), h.94

2

wenang. Dengan kata lain, kekusaan kehakiman yang merdeka ini adalah

dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak rakyat dari kemungkinan

kesewenang-wenangan dari pemerintah. Independensi kekuasaan kehakiman

adalah suatu yang mutlak harus ada karena merupakan prasyarat bagi

terwujudnya cita negara hukum (rechtsidee) dan merupakan jaminan bagi

tegaknya hukum dan keadilan.3

Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 tersebut, dapat

dipahami bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung

dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini,

Mahkamah Agung lembaga peradilan yang ada dibawah naungannya serta

Mahkamah Konstitusi adalah badan yudisial yang merupakan alat

kelengkapan negara, sehingga menjalankan fungsi ketatanegaraan.

Pada masa sekarang, corak dan struktur organisasi dewasa ini

mengalami perkembangan yang sangat pesat, itu terbukti pasca reformasi

1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan organ negara dibentuk Bahkan

sampai sekarang seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan

3 Mujahid A Latief , dkk, Kebijakan Penegakan Hukum, (Jakarta: Komisi Hukum

Nasional, 2010), h.163

3

Korupsi (KPK), Peradilan Perikanan dan lain sebagainya. Kekuasaan

kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah satu peradilan

yang mengalami perkembangan seperti terbentuknya beberapa peradilan

khusus yaitu peradilan HAM, peradilan tipikor, peradilan industrial, peradilan

perikanan dan lain sebagainya. Dengan dibentuknya beberapa peradilan

khusus tersebut juga diangkat beberapa hakim ad hoc yang berkompeten

sesuai bidang peradilan tersebut.

Profesi hakim pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 tidak secara jelas status hakim ad hoc sebagai Pejabat Negara, sehingga

dibuat peraturan Menteri Sekertaris Negara Nomor 6 Tahun 2007 dan diganti

oleh peraturan Menteri Sekertaris Negara Nomor 7 Tahun 2012 yang

menyatakan bahwa hakim ad hoc termasuk katagori Pejabat Negara lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggara negara menyatakan bahwa Penyelenggara Negara adalah

Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif

dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 2 UU No 28 tahun 1999, Penyelenggara Negara adalah

pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga

tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pejabat lain yang memiliki

4

tempat strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim ad hoc adalah hakim yang

bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Hakim ad hoc sendiri diangkat pada pengadilan khusus, yang

merupakan pengadilan khusus, yang merupakan pengadilan yang berada di

bawah Mahkamah Agung, baik dalam peradilan umum, peradilan agama,

peradilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Misalnya hakim ad hoc

pada pengadilan tipikor, pengadilan HAM, pengadilan perikanan atau

pengadilan niaga.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada

badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.4 Hakim dan

Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan

kehakiman yang diatur dalam undang-undang5. Dalam hal ini, semua hakim

baik hakim Mahkamah agung termasuk hakim pengadilan yang berada

4 Pasal 1 ayat (5) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

5 Pasal 19 UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

5

dibawahnya serta hakim Mahkamah konstitusi berkedudukan sebagai pejabat

negara tanpa terkecuali.

Namun, Pasal 122 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara menyatakan “Pejabat Negara sebagai dimaksud dalam

Pasal 121 yaitu: ketua wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada

Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan

peradilan kecuali hakim ad hoc;”. Berdasarkan Pasal 122 huruf e UU Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini, hakim ad hoc status

kedudukannya tidak jelas seperti sebelumnya sebagai pejabat negara. Karena

sudah tidak diakui dalam kedudukan tersebut.

Pada tanggal 19 Maret 2014, beberapa hakim ad hoc mengajukan

peninjauan kembali terhadap Pasal 122 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Namun, MK memutuskan menolak terhadap judicial review tersebut sehingga

putusan MK No. 32/PUU-XII/2014 tersebut lebih memperkuat Pasal 122

huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut

yaitu hakim ad hoc tidak berkedudukan sebagai pejabat negara. Hal tersebut

merupakan permasalahan yang sangat signifikan terutama bagi hakim ad hoc

yang sebelumnya kedudukannya sama seperti hakim-hakim karir lainnya

tanpa terkecuali.

Peristiwa perubahan kedudukan hakim ad hoc sebagai

pejabat menjadi hakim yang bukan pejabat negara sehingga kedudukan tidak

6

jelas berdasarkan Pasal 122 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-

XII/2014.

Latar belakang yang penulis uraikan diatas membuat penulis

tertarik memilih penelitian yang berdasarkan dengan kedudukan hakim ad

hoc, hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Kontradiksi

Kedudukan Hakim Ad Hoc Dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman

(Analisis Putusan MK No. 32/PUU-XII/2014 Judicial Review Pasal 122

huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dikemukakan masalah-masalah

yang berkaitan dengan kedudukan hakim dalam struktur kekuasaan

kehakiman, yang mana hal tersebut mempengaruhi beberapa

permasalahan, yaitu sebagai berikut:

a. Pemberlakuan pajak atas penghasilan para pemohon sebesar 15%.

b. Adanya pemberlakuan yang berbeda terhadap hakim ad hoc yang

menyebabkan kecemburuan antara hakim ad hoc dengan hakim karir.

c. Adanya pembedaan dalam hal pemberian fasilitas dan tunjangan kepada

hakim ad hoc.

7

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan mengenai Hakim Ad

hoc. Maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi, yaitu

hanya membahas dari segi kedudukan hakim ad hoc dalam struktur

kekuasaan kehakiman dengan mengalisis Putusan MK No. 32/PUU-

XII/2014 Judicial Review Pasal 122 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penulis rumuskan dalam beberapa pertanyaan

berikut, yaitu:

a. Bagaimana kedudukan hakim ad hoc dalam kekuasaan kehakiman

sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-

XII/2014 Judicial Reiew Pasal 122 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara?

b. Apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap terhadap putusan

Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XII/2014 Judicial Review Pasal

122 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana

kedudukan hakim ad hoc dalam struktur kekuasaan kehakiman pasca

8

putusan Putusan MK No. 32/PUU-XII/2014 Judicial Review Pasal 122

huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui kedudukan hakim ad hoc sebelum putusan

MK No. 32/PUU-XII/2014 Judicial Review Pasal 122 huruf e

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kedudukan

hakim ad hoc dalam putusan MK No. 32/PUU-XII/2014

Judicial Review Pasal 122 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan menjadi sumbangsih

pengetahuan tentang kedudukan hakim ad hoc dalam struktur kekuasaan

kehakiman Republik indonesia yang berasaskan pancasila sebagaimana

hakim telah diberi amanat oleh oleh Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Terkait dengan kedudukan hakim ad hoc agar Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) benar-benar

menjadi dasar yang membawakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat

indonesia pada umumnya, khusus bagi hakim ad hoc. Bukan justru

memberikan rasa diskriminatif.

D. Tinjauan (review) Studi Terdahulu

Sejauh ini sudah ada penelitian yang berjudul:

9

Pertama, “Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi dalam sistem Kekuasaan Kehakiman”, yang ditulis oleh Efa Roza

Nur „Afifah, fakultas hukum Universitas Sebelas Maret. Dalam skripsi ini

dijelaskan bahwa adanya hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi akan memberi dampak positif dalam rangka mewujudkan keadilan

bagi masyarakat Indonesia.

Kedua, “Tinjauan yuridis keberadaan hakim ad hoc di Pengadilan Niaga”,

yang ditulis oleh Shandi Izhandri fakultas hukum Universitas Sumatra Utara

Medan, dalam skripsi ini dinyatakan bahwa keberadaan hakim ad hoc dalam

Pengadilan Niaga ini sangat diperlukan karena hakim ad hoc lebih dapat

memberikan jaminan akan pengambilan keputusan yang tepat karena hakim

ad hoc berasal dari para ahli tertentu yang memiliki spesifikasi keilmuan yang

baik.

Ketiga, “Tinjauan Yuridis Tentang Contempt Of Court oleh Hakim (Studi

kasus hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi yang Walk Out dari sidang

perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Harini Wijoso)” yang ditulis

oleh Ahmat Samsul Hadi, Fakultas Hukum Universitas Jember, dalam skripsi

ini dijelaskan bahwa tindakan apapun yang ada dalam persidangan yang

melakukan perbuatan merendahkan atau tidak menghormati pengadilan dapat

dikualifikasikan sebagai contempt of court sedangkan hakim yang keluar dari

persidangan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai contempt of court karena

mereka sudah menjalankan mekanisme hukum acara pidana yang berlaku.

10

Beberapa judul yang telah saya cantumkan di atas, tidak satupun yang

sama dengan tema skripsi yang saya angkat sehingga judul skripsi saya

benar-benar karya saya sendiri yang belum pernah ditulis oleh orang lain.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik

Indonesia.

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang

memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur

dalam undang-undang.

Pasal 1 butir 8 KUHAP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat

peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

mengadili. Selain itu, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam

Pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan

kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan

istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau

mahkamah.

11

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Oleh karena itu hakim itu dianggap mengetahui

hukum. Maka, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan

dan apabila tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan

ijtihadnya sendiri.

2. Kerangka Konseptual

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan

bebas dari segala intervensi baik dari dalam pemerintahan maupun luar

pemerintahan. Maka diperlukan tata tertib antara lain di bidang

pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-

undangan tersebut harus mengatur secara jelas fungsi, kewenangan serta

kedudukan hakim baik hakim karier maupun hakim ad hoc agar tidak

terjadi permasalahan atau kesenjangan dalam menjalani tugas sebagai

hakim.

Kontradiksi merupakan pertentangan antara dua hal yang sangat

berlawanan atau bertentangan.6 Hal ini bisa terjadi pada satu perorangan

atau lembaga. Kontradiksi jika tidak dijelaskan akan menimbulkan

kesenjangan dalam menjalaninya.

Secara bahasa kedudukan berarti tempat kediaman, tempat pegawai

tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan, letak atau tempat suatu

6 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia, 1988), h. 1011

12

benda, tingkat atau martabat. Dalam pemerintahan kedudukan biasanya

digunakan dalam penempatan posisi jabatan sehingga mempengaruhi

terhadap fungsi dan wewenang dalam menjalani tugas dan kewajiban dari

posisi kedudukan tersebut.

Pasal 1 angka 3 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi menyatakan bahwa Hakim Ad Hoc adalah seorang yang

diangkat berdasarkan undang-undang seperti hakim ad hoc pengadilan

Tipikor. Ia seorang ahli dalam bidang tertentu yang diangkat menjadi

menjadi hakim. Hakim Ad Hoc ini diangkat atas usul ketua MA untuk

bertugas sebagai hakim anggota dalam suatu majelis dan bertugas seperti

hakim-hakim lainnya yaitu memeriksa dan memutus perkara.

Struktur menurut bahasa berarti susunan, bagian atau unsur.

Misalnya dalam sebuah organisasi ada yang dinamakan sekertaris,

bendahara, humas dan lain sebagainya. Nama-nama tersebut merupakan

sebuah bagian dari struktur organisasi.

Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 1 UU No.48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

berdasarkan pancasila. Dan demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia. Hal senada juga dinyatakan dalam pasal 24 UUD

1945.

13

Kontradiksi Kedudukan Hakim Ad Hoc dalam Struktur Kekuasaan

Kehakiman yang dimaksud oleh penulis adalah suatu kedudukan jabatan

hakim ad hoc dalam pemerintahan yudikatif yang bertentangan antara satu

aturan dengan aturan lainnya sehingga menimbulkan ketidak jelasan

perihal kedudukan tersebut

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka

metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat

memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode

penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang

digunakan dalam suatu kegiatan penelitian.7

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang

sumber datanya diambil dari tulisan-tulisan atau sumber bacaan yang

diterbitkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu

masalah yang timbul. Dalam hal ini yaitu dengan mencari dan

mengumpulkan serta menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan

kedudukan dan cara pengangkatan hakim ad hoc.

7 Afifi Fauzi Abbas, Metode Penelitian, (Jakarta: 2010), cet ke-1, h. 97.

14

2. Sumber Data

Sumber penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini

berupa data Primer dan sekunder. Di dalam penelitian hukum, data

sekunder mencakupi:8

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Yang

terdiri dari Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-undang, Peraturan

pemerintah, Sema dan lain-lain.

b. Data hukum Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi

tentang bahan primer yang terdiri dari buku-buku, artikel ilmiah, dan

arsip-arsip yang mendukung.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang akurat saat penelitian, penulis

menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan pengambilan data yang

diperoleh melalui dokumen-dokumen.9 Dalam hal ini penulis mengambil

dokumen dan arsip-arsip yang ada di lembaga pemerintahan setempat yang

dijadikan objek penelitian serta data-data dari literatur dan referensi yang

berhubungan dengan judul penelitian ini.

H. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang penulis peroleh, data tersebut lalu dianalisa

dengan analisa kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan

Singkat, Edisi 1, Cet. XII, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 13.

9 Husaini Usman, dkk., Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.

69.

15

deskriptif analisis.10

Lalu di interpretasikan sedemikian rupa dengan metode

deduktif. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif

eksploratif yakni menggambarkan atau melukiskan secara jelas dan terperinci

mengenai suatu keadaan yang terjadi dilapangan secara objektif, sehingga

didapatkan fakta-fakta yang diselidiki.

I. Metode Penulisan

Metode penulisan skripsi ini mengacu pada “Pedoman Penulisan Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, Cet. I, 2012".

J. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini

akan penulis sajikan dalam 5 Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi

terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teoritis tentang kekuasaan kehakiman yang berisi tentang

indonesia sebagai negara hukum, pemisahan dan pembagian kekuasaan

negara, hakim ad hoc dalam struktur kekuasaan kehakiman.

Bab III Sejarah kekuasaan kehakiman, ruang lingkup kekuasaan kehakiman,

dasar pembentukan dan wewenang hakim ad hoc dalam kekuasaan

10

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 13.

16

kehakiman, kedudukan hakim ad hoc sebelum dan setelah putusan

Mahkamah Konstitusi.

Bab IV Posisi perkara, pertimbangan majelis hakim, analisis dan implikasi

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan hakim ad hoc dalam

struktur kekusaan kehakiman

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran penulis berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan.

16

BAB II

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM STRUKTUR

KEKUASAAN NEGARA

A. Indonesia Sebagai Negara Hukum

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas

menyatakan “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas

kekuasaan belaka. disebutkan juga bahwa pemerintah Indonesia “berdasar

atas konstitusi (hukum dasar), tidak berdasar absolutisme (kekuasaan yang

tidak terbatas)”.

Konsep negara hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dalam

masyarakat, dimana hukum dalam kehidupan bernegara yang demokratis

adalah ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan interaksi

antara mereka.1 Selaras dengan pendapat Sajipto Raharjo bahwa hukum itu

memiliki struktur sosial yang berhubungan dengan asal-usul perkembangan

sosial dari suatu hukum, sehingga mencapai bentuk sebagaimana apa adanya,

hukum merupakan interaksi dari pengorganisasian masyarakat dan kekuatan-

kekuatan lain seperti ekonomi dan politik.2

1 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, (bandung: PT Rafika Aditama,

2007), hal,45 yang dikutip dari Guellermo S. Santos, The Rule of Law in Unconventional Warfare,

Philipine Law Jounal, Number 3 (July 1965), P.24.

2 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, hal,45.

17

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya

Revolusi 1688 di Inggris3 bahkan ide negara hukum sebenarnya telah lama

dikembangkan oleh para filusuf dari zaman yunani kuno. Plato pada awalnya

dalam the Republic berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara

ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan

harus dipegang oleh yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (the

philosoper king). Namun dalam bukunya the statesman dan the law, Plato

menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling kedua (the

second best) yang menempatkan supermasi hukum. Pemerintahan yang

mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan

oleh hukum. Senada dengan plato, tujuan negara menurut aristoteles adalah

untuk mencapai kehidupan paling baik (the best life possible) yang dapat

dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan

kolektif warga negara (colletive wisdom), sehingga peran warga negara

diperlukan dalam pembentukannya.4

Konsep negara hukum pada dasarnya memiliki akar historis dalam

perjuangan menegakkan demokrasi, karena pengertian negara hukum kerap

dijadikan satu istilah, yaitu konsep negara hukum yang demokratis. Dalam

pengertian yang sederhana, di negara hukum tidak ada warga negara di atas

3 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, (Yogyakarta: UII Press

Yogyakarta, 2005), h.1.

4 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2012), h.130.

18

hukum, dan karenanya semua warga negara harus patuh pada hukum.5

Persamaan di muka hukum (equality before the law) merupakan satu diantara

unsur-unsur negara hukum dalam tradisi anglo saxon (rule of law), yang

kemudian diakui sebagai nilai-nilai yang universal. Keadilan dan persamaan

sangat erat kaitan dengan penegakan hukum yang merupakan instrumen

praktis dalam negara hukum.

Eropa kontinental mengembangkan konsep negara hukum modern

menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat antara lain oleh Immanuel

Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika

konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan The Rule of Law yang

dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait

dengan istilah nomokrasi (nomocratie) yang berarti penentu dalam

penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut stahl, konsep

negara hukum yang disebut dengan istilah rechtsstaat mencakup empat

elemen penting, yaitu6:

1. Perlindungan hak asasi manusia.

2. Pembagian kekuasaan.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

4. Peradilan tata usaha negara.

5 A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, (Jakarta:

ELSAM, 2004), h.42.

6 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah

Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004),

h.122.

19

Adapun A.V. Decey menyebutkan tiga ciri penting The Rule of Law,

yaitu7:

1. Supremacy of law.

2. Equality before the law.

3. Due process of law.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan

perkembangan masyarakat dan negara. Prof. Utrech membedakan dua macam

negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan

negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil

menyangkut hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti

peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas negara melaksanakan

peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakan ketertiban. Tipe

negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam8. Negara

hukum formal ini harus mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan

penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-

undang. Negara hukum formal ini disebut pula negara dengan negara

demokratis yang berlandaskan negara hukum.9

7 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrakrasi, h.130.

8 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Ichtiar, 1962), h.9.

9 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, h.6.

20

Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J. Stahl menyusun

negara hukum formal dengan unsur utamanya sebagai berikut:10

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi.

2. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan

kekuasaan).

3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang.

4. Adanya peradilan administrasi.

Keempat unsur utama negara hukum formal tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa menurut Stahl, negara hukum bertujuan untuk melindungi

hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak

langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. Jadi hanya

mengedepankan aspek formalnya saja, sehingga hak asasi dan kebebasan

individu terlindungi secara formal.11

Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk

keadilan didalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan

melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk

keadilan (Welfarestate)12

. Sehingga materiil ini dibenarkan bertindak

menyimpang dari undang-undang demi kepentingan warga negaranya atau

10

Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsur, (Jakarta: UI

Press, 1995), h.44-45.

11

Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, h.6.

12

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Ichtiar, 1962),

h.9.

21

berlaku asas opportunitas. Tipe negara hukum ini sering disebut negara hukum

dalam arti luas atau disebut pula negara hukum modern.13

Berdasarkan beberapa prinsip negara hukum yang dikemukakan

tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern

yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara

hukum , maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang

menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah

sebagai berikut14

:

1. Supremasi hukum (Supremacy of Law).

2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law).

3. Asas Legalitas (Due Process of Law).

4. Pembatasan Kekuasaan.

5. Organ-organ penunjang yang independen.

6. Peradilan bebas tidak memihak.

7. Peradilan tata usaha negara.

8. Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court).

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

10. Bersifat Demokratis (Democratishe Rechsstaat).

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare

Rechtsstaat).

12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

13

Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, h.7.

14

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrakrasi, h.131.

22

Perkembangan perinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi

oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi

dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model tradisional15

karena

hal tersebut dipandang lebih sesuai dalam menciptakan rasa keadilan.

Keberhasilan penegakan hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa

keadilan masyarakat sebagai elemen penting dalam sistem hukum yang

demokratis. John Rawls melihat pentingnya sistem hukum untuk

melaksanakan prinsip kebebasan dan keadilan. Karena itu hadir sistem hukum

merupakan suatu keharusan dalam masyarakat16

. Penegakan hukum sesuai

dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian

hukum pada setiap individu warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai

demokratis. Karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi

dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk

menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga

negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis17

.

Negara indonesia di satu segi adalah negara demokrasi yang berdasar

atas hukum (constitusional democracy), tetapi dari segi yang lain adalah juga

negara hukum yang demokratis (democratic rule of law, democratische

15

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrakrasi. h.131.

16

Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, h.45.

17

Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1985), h.25.

23

rechtsstaat).18

Dalam paham negara hukum ini yang diutumakan adalah

hukum sebagai suatu kesatuan sistem bernegara. Sistem yang paling tinggi

kekuasaannya bukanlah orang, tetapi sistem aturan yang dinamakan hukum.

Hukumlah yang sesungguhnya berdaulat, bukan orang. Artinya, dalam paham

kedaulatan hukum ini, rakyat juga bukan pemegang kekuasaan tertinggi yang

sebenarnya.

Pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, yang

pengaturannya pada tingkat puncak tertinggi tercermin dalam konstitusi

negara, yaitu the rule of the constitution. Dalam kaitan itu, di negara kita

hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi adalah UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dimana tidak boleh ada hukum dan peraturan

perundang-undangan yang bertentangan dengannya.19

B. Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan Negara

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa inggris disebut legal

state atau state based on the rule of law, dalam bahasa Belanda dan Jerman

disebut rechtsstaat adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam

penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah rechtsstaat dan

rule of law itu memiliki latar belakang yang sejarah yang berbeda, tetapi

sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan

dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme

18

Jimly Asshiddiqie, Green Constitution; Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h.108.

19

Jimly Asshiddiqie, Green Constitution; Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar, h.108.

24

modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara

konstitusional atau constitusional state, yaitu negara yang dibatasi oleh

konstitusi.20

Teori pemisahan atau pembagian kekuasaan pada mulanya lahir akibat

adanya kekuasaan raja yang absolut di Eropa barat. Disatu pihak, pemisahan

kekuasaan adalah untuk mencegah tumbuhnya kekuasaan di tangan satu orang

yaitu raja, aspek lainnya agar adanya jaminan terhadap hak-hak asasi

manusia.21

Secara umum, sistem kenegaraan membagi kekuasaan pemerintahan

menjadi tiga bagian yaitu ekskutif, legislatif, dan yudikatif, yang biasa disebut

trias politica sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu, dimana ketiga jenis

kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (functie)

maupun mengenai alat perlengkapan (orgaan) yang melakukannya.22

Menurut

ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan antara satu kekuasaan

dengan kekuasaan lainnya. Masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya

tanpa ada yang mempengaruhi. Oleh karena itu ajaran ini disebut pemisahan

kekuasaan karena masing-masing lembaga terpisah dalam menjalankan

fungsinya.

20

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2009), 281.

21

Ridman, Kekuasaan Kehakiman, Pasca-Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Kencana

Predana Media Group, 2012), h. 28.

22

Moh. Kusnardi da Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,

(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI), h.141.

25

Menurut Montesquieu, dalam sistem suatu pemerintahan negara, ketiga

kekuasaan harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat

perlengkapan yang melaksanakan:23

1. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh satu badan perwakilan rakyat.

2. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau Raja

dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet).

3. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah

Agung dan Pengadilan dibawahnya).

Isi ajaran Montesquieu ini kemudian dikenal dengan istilah pemisahan

kekuasaan negara (the separation of power) yang lebih dikenal dengan istilah

“trias politica” nama yang diberikan oleh Immanuel Kant.

Sebelumnya, John Locke24

juga membagi kekuasaan negara dalam tiga

fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan

negara itu meliputi:

1. Fungsi legislatif;

2. Fungsi ekskutif;

3. Fungsi federatif.

Dalam bidang legislatif dan ekskutif, pendapat kedua sarjana itu

tampaknya sependapat dalam membagi kekuasaan. Akan tetapi, dalam bidang

yang ketiga, pendapat mereka berbeda. Jonh Locke mengutamakan fungsi

23

Ridman, Kekuasaan Kehakiman, Pasca-Amandemen Konstitusi, h.29.

24

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, h. 283.

26

federatif, sedangkan Baron de Montesquie mengutamakan fungsi kekuasaan

kehakiman (yudisial). Montesquie lebih melihat pembagian atau pemisahan

kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan

John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan ke dalam dan ke luar dengan

negara-negara lain. Bagi Jonh Locke, penjelmaan fungsi defincie baru timbul

apabila fungsi diplomacie terbukti gagal. Oleh karena itu, yang dianggap

penting adalah fungsi federatif, sedangkan fungsi yudisial bagi Locke cukup

dimasukan ke dalam fungsi ekskutif, yaitu terkait dengan fungsi pelaksanaan

hukum. Namun bagi Montesquie, fungsi pertahanan (defincie) dan hubungan

luar negerilah (diplomasi) yang termasuk ke dalam fungsi ekskutif sehingga

tidak perlu disebut tersendiri. Justru dianggap penting menurut Montesquie

adalah fungsi yudisial atau fungsi kekuasaan kehakiman25

.

Meminjam teori Ivor Jennings dapatlah dilihat bahwa pemisahan

kekuasaan dalam arti materiil, dalam arti pembagian kekuasaan itu

dipertahankan dengan prinsipiil dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara

karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan itu kepada tiga bagian tidak

dianut oleh UUD 1945. UUD 1945 hanya mengenal pemisahan dalam arti

formal, oleh karena itu pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara

prinsipiil. Dengan kata lain, UUD 1945 hanya mengenal pembagian

25


27

kekuasaan (divison of power) bukan pemisahan kekuasaan (separation of

power).26

Adapun menurut pandangan Soepomo, bahwa UUD 1945 mempunyai

sistem tersendiri, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan. Walaupun dalam

pembagian kekuasaan itu setiap lembaga negara sudah tugas tertentu, namun

dalam sistem ini memungkinkan adanya kerja sama antar lembaga27

.

Namun, pada dasarnya istilah-istilah separation of power, division of

power, distribution of power, dan demikian pula istilah-istilah pemisahan

kekuasaan dan pembagian kekuasaan, sebenarnya mempunyai arti yang sama

saja, tergantung konteks pengertian yang dianut. Misalnya dalam konstitusi

Amerika Serikat, kedua istilah separation of power dan devision of power juga

sama-sama digunakan. Hanya saja, istilah devision of power itu digunakan

dalam konteks pembagian kekuasaan antara federal dan negara bagian,

sedangkan separation of power dipakai dalam konteks pembagian kekuasaan

di tingkat pemerintahan federal, yaitu antara legislature, the executie, dan

judiciary28

.

Maka dari itu, dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan

pemisahan kekuasaan itu dalam konteks yang berbeda, yaitu konteks

hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal atau vertikal. Perspektif vertikal

26

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen

UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.75.

27

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia.., h.75.

28


28

versus horizontal ini juga dapat dipakai untuk membedakan antara konsep

pembagian kekuasaan (division of power) yang dianut Indonesia sebelum

perubahan UUD 1945, yaitu bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi

dianggap berada di tangan rakyat dan dijelmakan dalam Majelis

Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Sistem yang

dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan itu dapat dianggap sebagai

pembagian kekuasaan (division of power) dalam konteks pengertian yang

bersifat vertikal, sedangkan sekarang, setelah perubahan yang keempat, sistem

yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem pemisahan kekuasaan (separation

of power) berdasarkan prinsip checks and balances.29

Perubahan amandemen UUD 1945 tersebut dilakukan oleh MPR pada

tahun 1999 hingga 2002 yang dilatar belakangi adanya kehendak untuk

membangun pemerintahan yang demokratis dengan checks and balances yang

setara dan seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan

supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi

manusia.

Disamping itu, pergeseran tersebut berkaitan pula dengan doktrin

pembagian kekuasaan versus pemisahan kekuasaan. Sebelum diadakan

perubahan, kedaulatan rakyat dianggap tercermin dalam kekuasaan lembaga

tertinggi negara bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dari lembaga

tertinggi inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga

29

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. 289.

29

tinggi negara yang secara distributif (ditributif of power atau division of

power).30

Oleh karena itu, paham yang dianut bukan pemisahan kekuasaan

dalam arti horizontal (horizontal separation of power), melainkan pembagian

kekuasaan dalam arti vertikal (vertikal distribution of power). Sekarang sejak

diadakannya perubahan pertama yang kemudian lebih dilengkapi lagi oleh

perubahan kedua, ketiga, dan keempat UUD 1945, konstitusi negara kita

meninggalkan doktrin pembagian kekuasaan itu dan mengadopsi gagasan

pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal (horizontal separation of power).

Pemisahan kekuasaan itu dilakukan dengan menerapkan prinsip cheks and

balances diantara lembaga-lembaga konstitusional yang sederajat itu yang

diidealkan saling mengendalikan satu sama lain.31

Berkaitan dengan kelembagaan negara, perubahan pertama UUD 1945

memuat pengendalian kekuasaan presiden dan tugas serta wewenang DPR

dan presiden dalam hal pembentukan undang-undang. Perubahan kedua UUD

1945 menata ulang keanggotaan, fungsi, hak, maupun cara pengisiannya.

Perubahan ketiga, membahas ulang kekuasaan dan kedudukan MPR, jabatan

presiden yang berkaitan dengan tata cara pemilihan dan pemilihan secara

langsung, pembentukan lembaga negara baru meliputi Mahkamah Konstitusi,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial serta pengaturan tambahan

30

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.39.

31

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.

h.40.

30

BPK. Dan perubahan keempat UUD 1945, meliputi keanggotaan MPR,

pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua dan kemungkinan

presiden/wakil presiden berhalangan tetap, serta kewenangan presiden.32

UUD 1945 hasil amandemen menetapkan 4 (empat) kekuasaan dan 7

(tujuh) lembaga negara sebagai berikut:33

1. Kekuasaan eksaminatif (Inspekatif), yaitu Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK);

2. Kekuasaan Legislatif, yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat yang

tersusun atas: a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b)Dewan

Perwakilan Daerah (DPD). C) Kekuasaan Pemerintahan Negara

(Ekskutif), yaitu Presiden, dan Wakil Presiden;

3. Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif), meliputi:

a. Mahkamah Agung (MA);

b. Mahkamah Konstitusi (MK);

4. Lembaga Negara Bantu (The Auxiliary State Body), yaitu Komisi

Yudisial (KY).

C. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah

32

Titik Triwulan Tutik, Konstrujsi Hukum Tata Negara Indonesia .. h.77.

33

Titik Triwulan Tutik, Konstrujsi Hukum Tata Negara Indonesia. h.77.

31

Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan

hukum dan keadilan.

Pasal 1 angka 1 UU Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menyebutkan bahwa yang dimaksud kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia.

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan

sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dengan prinsip pemisahan kekuasaan kehakiman, fungsi-fungsi legislatif,

ekskutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang

terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD,

maka cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang

juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi.34

Prinsip trias politika yang juga terkandung di dalam UUD 1945 adalah

adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak sebagai ciri dan

34

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2011), h.191.

32

syarat tegaknya negara hukum.35

Penganutan atas prisip itu tertuang di dalam

ketentuan Pasal 24 (1) yang berbunyi; “kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan”. Kemandirian kekuasaan kehakiman lebih

lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman sebagai payung hukum seluruh badan peradilan di Indonesia, pada

Pasal 1 ayat (1) sebagaimana disebutkan di atas.

Dua ketentuan dasar tersebut, memberikan pemahaman bahwa

kekuasaan kehakiman yang merdeka mendapatkan landasan kuat untuk

dilaksanakan dan diakui secara konstitusional. Karena tidak ada negara hukum

tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, pada negara hukum yang

demokratislah kekuasaan kehakiman yang merdeka akan dapat diwujudkan

dan bukan hanya uraian kata-kata semu di dalam konstitusi.36

Kekuasaan kehakiman diakui secara konstitusional tersebut di atur

dalam pasal 24 dan 25 UUD 1945 37

yang menyebutkan: “kekuasaan

kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam

undang-undang tentang kedudukan hakim”.

35

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2011), h.94.

36

Ridman, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi. h.299.

37

Pasal 24 dan 25 UUD 1945

33

Disamping itu, ketetapan MPR No. III/MPR/1978, Pasal 11 ayat 1 juga

menyebutkan: “Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan

kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari

pengaruh kekuasaan pemerintah”.38

Kekuasaan kehakiman yang merdeka

dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, juga ditegaskan

kembali, baik dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

yang sudah diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 maupun dalam UU No.

14/1985 tentang Mahkamah Agung.

Menurut Bagir Manan, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah

kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan fungsi

yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau

sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.39

Bagir Manan juga berpendapat, bahwa beberapa subtansi kekuasaan

kehakiman yang merdeka, yaitu:

a. Kekuasaaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam

menyelenggarakan peradilan dan fungsi yustisial yang meliputi

kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan

kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.

b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksud untuk menjamin

kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat

suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.

38

Pasal 11 ayat 1 ketetapan MPR No. III/MPR/1978

39

Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kukuasaan Kehakiman Indonesia dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), h.25-26.

34

c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim

bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak.

d. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-

mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa

oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.

e. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut

undang-undang.

Kekuasaan kehakiman sebagai alat negara itu berdiri sendiri di samping

sejajar dengan kedua alat negara lainnya yaitu kekuasaan pelaksanaan

(executive power) dan kekuasaan perundang-undangan (legislatif power) dan

oleh sebab itu kekuasaan kehakiman bebas dari kedua alat negara ini. jaminan

yang diberikan kepada hakim sangatlah penting keberadaannya guna

tercapainya tujuan hukum.40

Mengenai penyelenggaraan peradilan, maka kekuasaan kehakiman,

karena kedudukannya yang bebas itu, telah bertanggung jawab, baik kepada

kekuasaan perundang-undangan, maupun kekuasaan pelaksana. Akan tetapi

walaupun demikian tidaklah boleh hakim menyalah gunakan kedudukannya

yang bebas itu, karena terikat pada syarat-syarat tertentu yang harus

diindahkannya pada saat menunaikan tugasnya, yakni syarat-syarat yang telah

ditentukan oleh hakim yang berlaku, yang harus dipatuhinya dengan tidak

40

Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradila pidana, h.221.

35

ditawar-tawar, untuk memberi jaminan-jaminan bagi sesuatu penyelenggaraan

peradilan yang layak dan adil.41

Oleh karena itu, dalam rangka menegakan keadilan dalam kekuasaan

kehakiman, hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah

dipositifkan, tetapi lebih dari sekedar itu, hakim harus pula memahami makna

yang terkandung dibalik hukum yang dipositifkan tersebut, karena hakim

memainkan peran sentral dalam proses komunikasi di pengadilan melalui

interpretasi, dan seorang hakim pun harus sadar akan ideologi dan

subjektifitas sendiri, sehingga keduanya tidak akan mengintervensi proses

interpretasi. Hakim harus mulai dengan pembacaan awal, yang kemudian

dilanjutkan dengan pembacaan analitis, agar kunci dan gagasan-gagasan

sentral ini hakim diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dan

mengembangkan makna-makna baru.42

41

MH Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Jaksa, (Jakarta: Djambatan, 1962)

cet.kedua. h.2.

42

Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana; Komponen, & Pelaksaannya

Dalam Penegakan Hukum Indonesia, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h.223.

36

BAB III

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM STRUKTUR

KEKUASAAN NEGARA

A. Sejarah Kekuasaan Kehakiman

Sejarah kekuasaan kehakiman di indonesia dapat dibagi menjadi 4

(empat) bagian yaitu kekuasaan kehakiman pada Masa UUD 1945 pertama

(18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949), kekuasaan kehakiman pada

Masa Konstitusi RIS (27 Desember 1947-17 Agustus 1950), kekuasaan

kehakiman pada Masa UUDS 1950 (17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959)

dan kekuasaan kehakiman pada Masa UUD 1945 Kedua. Selanjutnya penulis

akan menguraikan sejarah kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman pada Masa UUD 1945 pertama (18 Agustus 1945

sampai 27 Desember 1949)

Kekuasaan kehakiman pada Undang-Undang Dasar 1945 periode

pertama, yakni dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949.

Kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang di dalam BAB IX tentang

kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (1) berbunyi “Kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut

undang-undang.1” ayat (2) berbunyi “ Susunan dan kekuasaan badan

`

1 Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

37

kehakiman itu diatur dengan undang-undang”2 Pasal 25 berbunyi “Syarat-

syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan

dengan undang-undang.”3

Lebih lanjut dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945

terhadap Pasal 24 dan 25 dinyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah

kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan

pemerintah berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-

undang tentang kedudukan para hakim.4

Dilihat dari sejarahnya, pada awalnya peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman sebagai pelaksanaan pasal

24 dan 25 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal

18 Agustus 1945 adalah dikeluarkannya undang-undang No 7 Tahun 1947

tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

disahkan pada tanggal 27 februari 1947 yang ditetapkan di Malang-Jawa

Timur oleh Presiden Soekarno.5

2. kekuasaan kehakiman pada Masa Konstitusi RIS (27 Desember 1947-17

Agustus 1950)



4 Ridman, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi. h.88.


38

Aturan-aturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam

Konstitusi RIS dapat dijumpai pada Pasal 135 yang berbunyi:

a. Segala campur tangan, bagaimanapun juga, oleh alat-alat perlengkapan

yang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang, kecuali diizinkan oleh

undang-undang.

b. Asas ini hanya berlaku terhadap pengadilan swapraja dan pengadilan

adat sekadar telah diatur cara meminta pertimbangan kepada hakim

yang ditunjuk dengan undang-undang.6

Kemudian kekuasaan kehakiman di dalam Konstitusi RIS diatur

dalam BAB III, di dalam pasal 113 dinyatakan, “maka adalah suatu

Mahkamah Agung Indonesia yang susunan dan kekuasaannya diatur

dengan undang-undang federal.” Dapat dipahami bahwa lembaga tertinggi

pemegang kekuasaan kehakiman hanya diatur dengan undang-undang

yang sifatnya terkotak-kotak, sehingga tidak menggambarkan kesatuan

payung hukum dalam negara kesatuan Republik Indonesia sehingga juga

tidak berlaku di dalam seluruh wilayah negara Republik Indonesia,

padahal sudah merupakan kepastian dan keharusan bahwa sistem peradilan

dalam suatu negara tidak hanya berlaku bagi seluruh wilayah negara.7

3. Kekuasaan kehakiman pada Masa UUDS 1950 (17 Agustus 1950 sampai 5

Juli 1959)

6 Pasal 135 Konstitusi RIS


39

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950

merupakan perubahan terhadap Konstitusi Sementara Republik Indonesia

Serikat. Salah satu sebab yang menjadi pertimbangan yang menjadi dasar

disahkannya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 adalah karena

rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk

susunan Negara Republik Kesatuan.

Dalam hal kekuasaan kehakiman pada Undang-Undang Dasar

Sementara dicantumkan secara tegas pada Pasal 103 yang berbunyi:

“Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat

perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali

diijinkan oleh undang-undang.8 Pasal 78 dan 79 mengatur tentang susunan

dan kekuasaan Mahkamah Agung, sebagaimana Pasal 79 angka 1 yang

berbunyi, “Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung

diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak

mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.”9

Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun

1950 telah meletakan dasar-dasar kekuasaan kehakiman yang merdeka,

dengan cara telah mengatur tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah

8 Pasal 103 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950

9 Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950

40

Agung di dalam Undang-Undang Dasar dan memerintahkannya dengan

menindaklanjuti ke dalam undang-undang sebagai pelaksana.10

4. Kekuasaan kehakiman pada Masa UUD 1945 Kedua

Setelah berakhir masa Orde Baru yang ditandai dengan tragedi

kemanusiaan pada tanggal 12 hingga 15 Mei 1998, dan dengan turunnya

Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Masa

ini ditandai dengan perubahan besar yaitu dengan dilakukannya

amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebanyak empat kali oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan perubahan-perubahan mendasar

pada UUD 1945, maka perubahan-perubahan juga dialami oleh peraturan-

peratuan pelaksana dibawahnya.11

Peraturan perundang-undangan tentang

kekuasaan kehakiman adalah:

a. Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan

kehakiman (mencabut UU No 14 Tahun 1970):

b. Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Secara umum, munculnya peraturan perundang-undangan tersebut

disebabkan terjadinya perubahan mendasar kekuasaan kehakiman dan

pergeseran kekuasaan dalam amandemen 3 UUD 1945, sebagaimana

terdapat dalam BAB IX Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, “Kekuasaan

10

Ridman, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi. h.112.

11

Rachmani Puspita Dewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan

Kehakima di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justitia, Januari 2006, Volume 24 No.1. h.6.

41

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dan ayat (2) berbunyi,

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.”

B. Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan oleh

Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan payung hukum bagi

seluruh badan peradilan di Indonesia, lebih lanjut pasal 1 kembali ditegaskan:

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia.

42

2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan

untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya

dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang

berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki

keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa,

43

mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur

dalam undang-undang.”12

Asas yang menyatakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, berarti

bahwa dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas,

yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur

tangan atau turun tangan kekuasaan ekstrayudisial. Jadi pada dasarnya tidak

ada satu kekuatan pun yang dapat memengaruhi hakim dalam proses

peradilan.13

Kemerdekaan dan kemandirian proses peradilan merupakan parameter

mandiri tidaknya suatu peradilan ditandai dengan ada tidak campur tangan

(intervensi) dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dengan

berbagai upaya memengaruhi proses peradilan baik secara langsung ataupun

secara tidak langsung. Apakah dengan intervensi tersebut proses peradilan

menjadi terpengaruh kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilan

tersebut tidak merdeka dan tidak mandiri.14

Pasal 25 UU No.48 Tahun 2009 menjelaskan beberapa fungsi peradilan

yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu:

12

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

13

Ridman, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen, h.70.

14

Bambang Sutioso dan Sri Hastuti, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman

di Indonesia, (Yogyakata: UII Press, 2005), h.53.

44

1. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi

badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,

peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

2. Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara

orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan

sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.15

C. Dasar Pembentukan Hakim Ad Hoc Dalam Kekuasaan Kehakiman

Hakim Ad hoc mulai masuk kedalam sistem peradilan di indonesia

yaitu dengan dimulainya hakim ad hoc yang ditempatkan di jajaran

Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN), secara historis bentuk hakim ad hoc

yang berpartisipasi dari luar peradilan ikut duduk sebagai hakim bersama –

15

Pasal 25 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

45

sama hakim karir untuk tujuan khusus sesungguhnya sudah pernah dijalankan

sebelumnya di indonesia, dengan kata lain hakim ad hoc yang secara

konseptual kedudukannya untuk tujuan khusus (a special purpose) seperti

dalam pengadilan pidana dewasa ini bukanlah hal baru sejarah pengadilan di

indonesia.

Salah satu alasan dibentuknya hakim ad hoc adalah untuk membantu

para hakim dalam menganalisis berbagai kasus yang dihadapi. Oleh karena

itu, diperlukan hakim yang ahli dalam bidang tertentu yang disebut hakim ad

hoc. Pasal 1 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2000 tentang

penyempurnaan peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1999 tentang

hakim ad hoc yang menyatakan bahwa, “ahli adalah seseorang yang memiliki

disiplin ilmu yang cukup dan berpengalaman di bidangnya sekurang-

kurangnya 10 tahun.”

Ketika zaman kolonial, di pengadilan negeri yang disebut landraad

telah mengenal hakim ad hoc yang disebut dengan lid landraad. Hakim ini

bukan hakim karir tetapi anggota masyarakat yang duduk bersama hakim karir

untuk mengadili suatu perkara pidana. Selain juga keberadaan peradilan

perdamaian desa dibeberapa daerah di indonesia yang mendasarkan pada

hukum masyarakat setempat.16

16

Luhut M Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc,(Jakarta: Papas Sinar Sinanti,

2009), h.399.

46

Dalam pengadilan khusus seperti pengadilan HAM, Pengadilan

Tipikor, dan Pengadilan Perikanan semuanya dalam lingkungan peradilan

umum diperkenalkan hakim yang berdasarkan karir di pengadilan yang

disebut dengan hakim ad hoc.17

Hakim ad hoc seperti dalam pengadilan

khusus bukanlah yang pertama karena sebelumnya sudah diperkenalkan dalam

pengadilan TUN.18

Kemudian di pengadilan niaga19

, pengadilan pajak20

, serta

pengadilan hubungan industrial21

. Hakim ad hoc ini sama dengan hakim

agung non karir yang sudah ada sebelumnya di MA, yakni sama-sama sarjana

hukum yang berkarir di luar pengadilan kemudian diangkat menjadi Hakim ad

hoc.22

Dalam pengadilan HAM ini komposisi hakim ada lima orang yang

mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim ad hoc. Pengaturan yang

sifatnya khusus ini didasarkan atas karakteristik kejahatan yang sifatnya extra

ordinary sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang seharusnya

juga sifatnya khusus.23

UU Nomor 26 Tahun 2000 mengatur kekhususan

17

UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU

No. 26 Tahun 2000 tentang HAM.

18

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tapi tidak terlaksana

sampai sekarang tidak ada Ppnya

19

UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

20

UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

21

UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

22

Luhut M Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc, h. 399.

23

M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan

Restoratif, (Bandung: PT. Alumni, 2012) h. 250.

47

Pengadilan HAM di luar ketentuan KUHAP untuk pelanggaran HAM yang

berat.

Kekhususan dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat dalam

UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah digunakannya Penyidik Ad Hoc, Penuntut

Ad Hoc, dan Hakim Ad Hoc, penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima

laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP.24

Hakim ad hoc dalam pengadilan HAM diangkat untuk masa kerja 5

tahun dan hanya untuk satu kali masa jabatan saja. Majelis hakim Pengadilan

HAM diketuai oleh hakim karir pengadilan HAM.25

UU Pengadilan HAM

mengatur untuk menjadi hakim ad hoc pada Pengadilan HAM, harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. warga negara Republik Indonesia

2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. berumur sekurang-kurangnya 45 tahun dan paling tinggi 65 tahun

4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian

di bidang hukum

5. sehat jasmani dan rohani

6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

24

M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan

Restoratif, h. 250.

25

Luhut M Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc, h.360.

48

7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.26

Selanjutnya hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang

dibentuk berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi. Sebagaimana Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa hakim ad

hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan pada

Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan

jabatannya diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam

Pasal 10 ayat (5) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Pengadilan Tipikor Tahun 2009,

Mahkamah Agung pada tahap awal akan membentuk Pengadilan Tipikor di

tujuh Provinsi, yakni Bandung, Semarang, Surabaya, Medang, Palembang,

Samarinda, dan Makassar. Dalam proses pembentukan tersebut, Mahkamah

Agung melakukan seleksi hakim ad hoc untuk mengisi pengadilan tipikor di

tujuh daerah itu baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi.27

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi

hakim ad hoc dalam Pengadilan Tipikor yang diatur Pasal 10 ayat (12) UU

Nomor 46 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

26

Pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

27

M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan h. 253.

49

1. warga negara Republik Indonesia;

2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. sehat jasmani dan rohani;

4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di

bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk

Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan

tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah

Agung;

5. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses

pemilihan untuk hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk hakim ad hoc pada

Mahkamah Agung;

6. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi

yang baik;

8. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;

9. melaporkan harta kekayaannya;

10. bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan

11. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama

menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Hakim ad hoc selanjutnya adalah hakim ad hoc di Pengadilan

Perikanan. Adapun Pengadilan Perikanan itu sendiri bertugas dan berwenang

50

memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang

dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas satu orang Hakim karier

Pengadilan Negeri dan dua orang hakim ad hoc.28

Pengadilan Perikanan yang

dibentuk melalui UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk pertama

kali dibentuk di Pengadilan Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan,

Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Blitung, dan Pengadilan

Negeri Tual.29

Hakim ad hoc dalam Pengadilan Perikanan sebagaimana ayat (1),

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas Usul Ketua Mahkamah

Agung.30

Adapun yang dimaksud hakim ad hoc pada Pengadilan Perikanan

adalah seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain,

perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan

mempunyai keahlian dalam bidang hukum perikanan.31

Adapun hakim ad hoc pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 302

ayat (3) yang berbunyi “dengan tetap memperhatikan syarat-syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan

Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat

28

Pasal 78 ayat (2) UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 29


30

Pasal 78 ayat (4) UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

31

Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Penjelasan terhadap

UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan)

51

seseorang yang ahli, sebagai hakim ad hoc, baik pada pengadilan tingkat

pertama, kasasi, maupun pada peninjauan kembali”

Pengadilan Niaga dibentuk melalui Perppu Nomor 1 Tahun 1998 yang

kemudian diganti dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengadilan Niaga yang pertama

kali dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan

keputusan Presiden dibentuk Pengadilan Niaga di Medan, Surabaya,

Semarang dan Makassar. Kewenangan mengadili Pengadilan termasuk

mengadili perkara kepailitan dan Hak Kekayaan Intelektuan (HKI).32

Terakhir adalah hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial,

yang mana Pengadilan Industrial ini dibentuk melalui UU Nomor 2 Tahun

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mempunyai

kewenangan untuk mengadili sengketa perselisihan hubungan industrial.

Pengadilan menggantikan fungsi dari Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan Pusat (P4P) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Daerah (P4D) yang telah dilikuidasi.33

32

M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan h. 255 33


52

D. Kedudukan dan Kewenangan Hakim Ad Hoc Dalam Kekuasaan

Kehakiman

Pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman menyebutkan hakim ad hoc adalah: “hakim yang

bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

pengangkatannya diatur dalam undang-undang.34

”

Sebagaimana telah diuraikan bahwa dalam pengadilan pidana yakni

dalam pengadilan khusus HAM, Tipikor dan Perikanan telah dibentuk hakim

ad hoc. Sebelumnya, dalam pengadilan lain yakni Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) dan Niaga sudah ada terlebih dahulu. Hakim justru pertama-

tama diperkenalkan dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara

(PTUN) pada tahun 1986 sekalipun sampai sekarang hakim ad hoc di PTUN

belum pernah terbentuk dan menjalankan tugasnya. Penjelasan mengapa

hakim ad hoc akan dibentuk di PTUN sangat sumir yakni dikatakan jika

memerlukan keahlian dalam memeriksa suatu perkara tertentu dapat diangkat

menjadi hakim ad hoc. Pembentukan selanjutkan akan dilakukan oleh

peraturan pemerintah yang sampai ini belum pernah diterbitkan.35

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan

34

Pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

35


53

dibawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. dalam hal ini Mahkamah Agung

termasuk juga badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi

adalah badan yudisial yang merupakan alat kelengkapan negara sehingga

menjalankan fungsi ketatanegaraan alias bertindak atas nama negara.36

Konsekuensinya, hakim pada seluruh jenis dan tingkatan badan yudisial,

berkedudukan sebagai “pejabat negara”.

Berdasarkan Pasal 2 UU No 28 tahun 1999, Penyelenggara Negara

adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada

lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pejabat lain yang

memiliki tempat strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lebih diperkuat lagi oleh Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999

tentang penyelenggara negara menyatakan bahwa Penyelenggara Negara

adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan

yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Hakim adalah hakim pada Mahakamah Agung dan hakim pada badan

peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan

36

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52d60f02e2b5c/hakim-ad-hoc-adalah-

pejabat-negara diakses pada hari jum’at tanggal 11 September 2015

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52d60f02e2b5c/hakim-ad-hoc-adalah-pejabat-negara

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52d60f02e2b5c/hakim-ad-hoc-adalah-pejabat-negara

54

peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.37

Hakim dan

Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan

kehakiman yang diatur dalam undang-undang38

. Dalam hal ini, semua hakim

baik hakim Mahkamah agung termasuk hakim pengadilan yang berada

dibawahnya serta hakim Mahkamah konstitusi berkedudukan sebagai pejabat

negara tanpa terkecuali. Pernyataan senada juga datang dari Luhut M

Pangaribuan yang mengatakan bahwa “hakim ad hoc bila sudah diangkat akan

sama seperti hakim karir yakni sebagai pejabat negara.39

”

Sebelumnya, profesi hakim pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 tidak secara jelas status hakim ad hoc sebagai Pejabat Negara,

sehingga dibuat peraturan Menteri Sekertaris Negara Nomor 6 Tahun 2007

dan diganti oleh peraturan Menteri Sekertaris Negara Nomor 7 Tahun 2012

yang menyatakan bahwa hakim ad hoc termasuk katagori Pejabat Negara

lainnya.

Namun, setelah lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara kedudukan hakim ad hoc itu kandas sebagai pejabat negara.

Karena, dalam undang-undang tersebut Pasal 122 huruf e disebutkan bahwa

“Pejabat Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: ketua wakil ketua,

37

Pasal 1 ayat (5) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

38

Pasal 19 UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lihat juga pasal 1 butir

8 KUHAP

39


55

ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil

ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;”

Berdasarkan Pasal tersebut, hakim ad hoc dikecualikan sebagai pejabat

negara. Sehingga menurut penulis pasal yang mengecualikan hakim ad hoc

sebagai pejabat negara tersebut berimplikasi terhadap hakim ad hoc yang tidak

jelas kedudukannya. Walaupun hakim ad hoc tersebut masih mempunyai

wewenang yang sama dengan hakim lainnya baik dalam memeriksa dan

memberikan putusan atas suatu perkara.

Dalam mengadili perkara, hakim profesional (karir) dan hakim ad hoc

ini bersama-sama dalam satu majelis untuk mengadili satu perkara di

pengadilan khusus masing-masing. Bersama-sama dalam arti mereka secara

kolegial (kolaboratif) duduk dalam satu meja yang sama dan memiliki

wewenang dan hak suara yang sama dalam memeriksa dan memberikan

putusan atas suatu perkara.40

Adapun kewenangan hakim ad hoc, penulis akan jelaskan sebagian

kewenangan hakim ad hoc di beberapa badan peradilan. Pertama;

kewenangan hakim ad hoc di Pengadilan HAM. Pasal 4 UU No 26 Tahun

2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa Pengadilan HAM bertugas

dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi

manusia yang berat. Begitu juga Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan

memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di

40

Luhut M Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc. h.360.

56

luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara

Indonesia.41

Namun, Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan

memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan

oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat

kejahatan dilakukan.42

Dalam melakukan Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia

yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 27 dilakukan oleh

majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2

(dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga)

orang hakim ad hoc.43

Selain di Pengadilan HAM, hakim ad hoc juga terdapat dalam

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hakim ad hoc dalam pengadilan

ini dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana

korupsi bersama hakim karier lainnya baik di pengadilan tindak pidana

korupsi, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung.44

Pasal 26 ayat (1)

Nomor 46 Tahun 2009 diatur bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim

berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-

41

Pasal 5 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

42

Pasal 5 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 43

Pasal 27 ayat (2) UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

44

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi. Adapun Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan

keputusan Ketua Mahkamah Agung. (Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

57

banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc.

Berdasarkan uraian di atas, kewenangan Pengadilan Tipikor adalah mengadili

perkara tindak pidana korupsi khusus yang penuntutannya dilakukan oleh

KPK.

Kemudian hakim ad hoc di Pengadilan Perikanan yang berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.45

Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc yang

mana susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu)

hakim karier.46

Pemeriksaan di Pengadilan Perikanan dapat dilaksanakan tanpa

kehadiran terdakwa. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim berwenang

melakukan penahanan selama 20 hari, yang dapat diperpanjang paling lama 10

hari atas izin ketua Pengadilan Negeri. Dalam jangka waktu paling lama 30

hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusan yang tidak perlu dihadiri oleh

terdakwa. Dalam hal putusan dimintakan banding pengadilan tinggi, perkara

tersebut diperiksa dan diputus paling lama 30 hari; dalam pemeriksaan

banding hakim dapat menahan paling lama 20 hari yang dapat diperpanjang

paling lama 10 hari dengan izin ketua Pengadilan Tinggi. Putusan banding

45


46

Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

58

dapat dimintakan kasasi dan perkara diperiksa dan diputus paling lama 30

hari.47

Selanjutnya adalah hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan

Industrial. Yang dimaksud hakim ad hoc pada pengadilan ini adalah hakim ad

hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim ad hoc pada Mahkamah

Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan

organisasi pengusaha. Hakim tersebut berwenang memeriksa, mengadili dan

memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.48

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa

dan memutuskan di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat

pertama dan terakhir mengenai perselihan kepentingan, di tingkat pertama

mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan di tingkat pertama dan

terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu

perusahaan. Sesuai Pasal 57 UU Nomor 2 Tahun 2004, hukum acara yang

berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata

kecuali ditentukan lain.49

47


48

Pasal 1 Point 19 UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

49


59

BAB IV

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XII/2014

TENTANG KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM STRUKTUR

KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

A. Duduk Perkara

Pengujian konstitusionalitas Pasal 122 huruf e UU No 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara ini diajukan oleh perwakilan hakim ad hoc dari

berbagai daerah. Pertama; DR. Gazalba, S.H., M.H yang lahir di Bone 15

April 1968 berprofesi sebagai hakim ad hoc tipikor pada pengadilan Negeri

Surabaya yang berkedudukan sebagai pemohon I. Kedua, DR. Lufsiana, S.H.,

M.H, beralamat jalan sugihwaras E 2 No 13 Candi Sidoarjo, jawa timur. lahir

di Sekayu 29 November 1965, menjabat sebagai hakim ad hoc di Pengadilan

Negeri Palembang. Ketiga, Sumali, S.H., M.H. lahir di Malang 12 Desember

1962, beralamat di Perum IKIP Tegalgondo Asri F/19 Malang Jawa Timur,

menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar

yang berkedudukan sebagai Pemohon ke III.

Keempat, Sugeng Santoso PN, S.H., M.H., M.M, lahir yogyakarta 09

Maret 1968, alamat Taman Pondok I FG IVA-17 Pepelagi, sidoarjo.

Jabatannya sebagai hakim ad hoc PHI pada PN Surabaya sebagai pemohon

ke IV. Kelima, DR. Ir. Moh. Indah Ginting, MM, lahir di Kaban Jahe, 15

Maret 1947, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok L No 39 RT.007/008

Jalan Cempaka Mas Tengah Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran,

Jakarta Pusat. Menjabat sebagai hakim ad hoc Perikanan pada PN Jakarta

60

Utara. Kedudukannya sebagai Pemohon ke V. Keenam, Elias Hamonangan

Purba, SE, S.H., lahir di Jakarta 10 Maret 1966, alamat jalan Kapas 14

Nomor 35 Desa Mangga Medan Tuntungan, Medan. Menjabat sebagai hakim

ad hoc PHI pada PN Samarinda.

Ketujuh, Sahala Aritonang, S.H., AM.Pd, lahir di S. Langge, 30 Agustus

1965, alamat jalan Perkebunan III Nomor 9, RT 007/06 Kelurahan Pondok

Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Jabatannya sebagai hakim

Ad Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kedelapan, Abdur

Razak., S.H., M.H., lahir di Masalembu 27 April 1967, alamat jalan Tupai 9

Nomor 5 Makassar. Jabatannya sebagai hakim ad hoc Tipikor pada

Pengadilan Negeri Makassar. Kesembilan, Army Rustam Effendy, S.H., M.H,

lahir di Surabaya 27 Januari 1958, alamat jalan Komp. Bea Cukai Nomor 11

Pisangan Ciputat Timur, jabatannya sebagai hakim ad hoc Perikanan pada

Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kesepuluh, Lukman Amin S.H., M.H., lahir di Galesong, 12 Juli 1969.

Alamat komp. Tirta Nusantara Blok B 2 Nomor 3 karampuang, penakkukan,

Makassar. Jabatannya sebagai hakim ad hoc Perikanan pada Pengadilan

Negeri Tual. sebelas, Suwito S.H., M.H, lahir di Wonogiri 14 Januari 1971,

alamat Jaya Asri Blok AD No 9 Entrop Jayapura, profesi sebagai hakim ad

hoc tipikor Jaya Pura. Dalam hal ini, para pemohon mengajukan permohonan

pada tanggal 6 Marer 2014, yang diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi

pada tanggal 14 Maret 2014 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan

nomor 80/PAN.MK/2014 dengan Nomor 32/PUU-XII/2014, yang telah

61

diperbaiki dan diterima di kepanitraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2014

yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji

konstitusionalitas frase kecuali hakim ad hoc pada Pasal 122 huruf e

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang

selengkapnya berbunyi, “Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

121 yaitu: “Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada

Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan

peradilan kecuali hakim ad hoc” terhadap UUD 1945.

B. Pertimbangan Majelis Hakim

Sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan para pemohon

Mahkamah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah terlebih dalulu.

salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

terhadap UUD 1945, ini berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 No 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

62

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076). Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah

berwenang mengadili permohonan a quo.

Di dalam pengajuan Uji Materiil Undang-Undang, Menurut Jazim Hamidi,

Muhammad sinal dkk, pemohon diharuskan untuk membuktikan bahwa

pemohon benar-benar memiliki kedudukan hukum, sehingga permohonan

pengujian yang diujikan dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim

Mahkamah Konstitusi.1 Maka dari itu, mahkamah juga melihat kedudukan

hukum (legal standing) pemohon dalam mengajukan pengujian

konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. hal

itu dijelaskan dalam UU MK Pasal 51 ayat (1), yang dapat bertindak sebagai

pemohon dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD

1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang

dimohonkan pengujian, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok yang

mempunyai kepentingan sama.

2. Kesatuan hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang.

3. Badan hukum publik atau privat. Atau

1 Jazim Hamidi, Muhammad sinal dkk, Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of

The State, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hal.158

63

4. Lembaga negara.

Dengan demikian, para pemohon dalam melakukan pengujian

terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu

mengenai kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) UU MK, juga menjelaskan hak dan/atau kewenangan

konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh

berlakunya undang-undang yang dimohonkan oleh pengujian.

Dalam konteks pengujian undang-undang, kepentingan yang digugat

adalah kepentingan yang luas yang menyangkut kepentingan semua orang

dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, perkara yang diajukan tidak

dalam bentuk gugatan, tetapi permohonan dan subjek yang mengajukannya

disebut pemohon. Lebih lanjut agar suatu perkara yang diajukan dapat

diperiksa dan diputus, pemohon yang mengajukan permohonan atas

pengujian undang-undang haruslah yang mempunyai persyaratan kedudukan

(legal standing), sehingga masalah pemenuhan persyaratan legal standing

pemohon ini merupakan masalah pokok dalam setiap pengajuan permohon

pengujian undang-undang.2

Untuk dapat dinyatakan memiliki legal standing, dalam mengajukan

permohonan merupakan hal yang sulit. Hal ini karena seseorang tidak dapat

dengan serta merta dapat dinyatakan memiliki legal standing sebelum

2 Jazim Hamidi, Mohammad Sinal dkk, Teori Hukum Tata Negara, (Jakarta: Selemba

Humanika, 2012), hal,158

64

pemeriksaan pokok perkara, bahkan legal standing seseorang baru diketahui

setelah proses pembuktian atau bahkan kadang-kadang keputusan tentang

penentuan seseorang miliki legal standing baru dapat ditentukan dengan

keputusan final atas pokok perkara.3

Maka dari itu, pertimbangan selanjutnya para pemohon dalam melakukan

pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 terlebih dahulu harus

menjelaskan dan membuktikan kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan kerugian hak dan/atau

kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan

oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Mahkamah juga menimbang sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005.

Tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20

September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan

oleh UUD 1945.

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

3 Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara (Jakarta: Bahana Ilmu

Populer,2007), hal.65

65

c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik

dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang

wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian

dimaksud dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan

tidak lagi terjadi.

Pertimbangan selanjutnya adalah tentang para pemohon, yang mana para

pemohon ini adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini

berprofesi sebagai hakim ad hoc. Mereka beranggapan telah dirugikan hak

konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

serta mendapatkan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman,

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi dengan berlakunya Pasal 122 huruf e UU

No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut para pemohon, pasal a quo telah merugikan hak-hak

konstitusional para pemohon sebagai hakim ad hoc yang dijamin oleh UUD

1945 khususnya Pasal 24 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1)

UUD 1945, karena memuat hukum yang menimbulkan ketidak jelasan,

perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang beda di hadapan hukum, dan

66

perlakuan diskriminatif. Para Pemohon sebagai hakim ad hoc merasa

dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama

sebagai hakim pada umumnya sebagai pejabat negara disebabkan berlakunya

UU a quo.

Kerugian yang dialami oleh para pemohon dengan berlakunya Pasal 122

huruf e UU ASN adalah sebagai berikut:

1. Perberlakuan pajak atas penghasilan para pemohon sebesar 15%;

2. Adanya pemberlakuan yang berbeda terhadap hakim ad hoc telah

menyebabkan adanya kecemburuan diantara para hakim ad hoc

dengan hakim karier yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya

kewibawaan dan kehormatan hakim ad hoc;

3. Adanya pembedaan dalam pemberian fasilitas dan tunjangan kepada

hakim ad hoc yang dianggap bukan sebagai pejabat negara telah

menyebabkan adanya perlakuan yang tidak sama antara hakim ad hoc

dengan hakim karir sehingga menyebabkan runtuhnya wibawa hakim

ad hoc.

Berdasarkan dalil yang dijelaskan oleh para pemohon di atas, menurut

Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal

standing) sehingga para pemohon dapat mengajukan permohonan a quo.

Sebelum menjelaskan tentang pokok permohonan, mahkamah

menjelaskan bahwa pengertian dari pada hakim ad hoc yang tersebar di

beberapa undang-undang, antara lain dalam Pasal 28 ayat (1) UU No 26

67

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (2) UU No

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 78 ayat (1) Tahun 2004

tentang Perikanan, Pasal 1 angka 19 UU No 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka 3 UU No 46

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 9 UU

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 1 angka 6 UU No

49 Tahun tentang perubahan kedua atas UU No 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum.

Pengertian pejabat negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

“orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan”, sedangkan

pengertian pejabat negara dalam undang-undang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam

Pasal 1 disebutkan bahwa “Penyelenggara Negara adalah Pejabat

Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif,

dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. Sedangkan dalam Pasal 2 yang dimaksud

penyelenggara negara dijelaskan yaitu “Pejabat negara pada lembaga

tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri,

gubernur, hakim, pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang

memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara

68

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Yang

dimaksud pejabat negara lain dalam pasal 1 di atas, misalnya Kepala

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur,

dan Bupati/Walikotamadya.

2. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 122 menyebutkan yang dimaksud pejabat negara dalam pasal

121 yaitu a) Presiden dan Wakil Presiden; b) Ketua, wakil ketua, dan

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Ketua, wakil ketua, dan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d) Ketua, wakil ketua, dan

anggota Dewan Perwakilan Daerah; e) Ketua, wakil ketua, ketua muda

dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan

hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f) Ketua,

wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g) Ketua, wakil ketua,

dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h) Ketua, wakil ketua, dan

anggota Komisi Yudisial; i) Ketua dan wakil ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi; j) Menteri dan jabatan setingkat menteri; k)

Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang

berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l)

Gubernur dan wakil gubernur; m) Bupati/walikota dan wakil

bupati/wakil walikota; dan n) Pejabat negara lainnya yang ditentukan

oleh Undang-Undang.

69

Dibentuknya hakim ad hoc menurut mahkamah karena adanya faktor

kebutuhan akan keahlian dan efektifitas pemeriksaan perkara di

pengadilan yang bersifat khusus. Selain itu, tujuan awal dibentuknya

hakim ad hoc adalah untuk memperkuat peran kekuasaan kehakiman

dalam menegakan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas

perkara yang ada. Hakim ad hoc merupakan hakim non-karir yang

mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara

khusus sehingga hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika

hakim ad hoc bersama hakim karir menangani sebuah perkara.

Mahkamah juga menjelaskan bahwa adanya pengecualian hakim ad hoc,

sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf e UU ASN menurut Mahkamah

mengingat sifat, pola rekrutmen, tidak adanya pembatasan usia berakhir masa

tugasnya, serta ruang lingkup tugas dan kewenangan yang bersifat terbatas

dan sementara maka penentuan hakim ad hoc yang dikatagorikan sebagai

pejabat negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini,

Mahkamah menolak permohonan pemohon karena menurut Mahkamah

permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menurut Mahkamah, tidak tepat apabila Pemohon beranggapan bahwa

penegasan hakim karir dan hakim ad hoc sebagai pejabat negara dapat dirujuk

dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 46 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi yang menyatakan “hakim adalah hakim karir dan hakim ad hoc”

yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang

70

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan

bahwa, “hakim di bawah Mahakamah agung adalah pejabat Negara”

Begitu juga, menurut Mahkamah benar ada perbedaan antara hakim ad

hoc dan hakim karir, tetapi perbedaan tersebut menurut Mahkamah tidak serta

merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28I ayat (2) UUD 1945, perbedaan dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter,

dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan

diskriminasi apabila memperlakukan sama terhadap suatu hal yang berbeda

atau sebaliknya memperlakukan berbeda terhadap suatu hal yang sama.

menurut Mahkamah, walaupun antara hakim ad hoc dan hakim karir sama-

sama berstatus hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda,

hal itu merupakan wilayah kebijakan undang-undang.

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Hakim Ad

Hoc dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman

Dukungan kelembagaan untuk penyelenggara kekuasaan kehakiman

adalah sebuah keniscayaan sebagaimana diatur secara konstitusional dan

perundang-undangan yang berlaku. Kelembagaan dimaksud adalah instansi

yang bertugas melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam rangka

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni kepolisian, kejaksaan, KPK,

Advokat, dan instansi lainnya.4 Penyelenggara kekuasaan kehakiman diatur

dalam UUD 1945 Bab IX. Pasal 24 ayat (1) berbunyi: “Kekuasaan kehakiman

4 Mohammad Askin, Dukungan Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan

Kehakiman/Peradilan Tipikor. h.45.

71

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.” Ayat (2) berbunyi: “Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang

berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pembentukan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan

umum dimungkinkan oleh Pasal 27 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Pembentukannya untuk menjawab tantangan zaman karena masyarakat

mengalami perubahan dengan cepat yang menghendaki penyelesaian suatu

perkara dilakukan oleh pengadilan yang sesuai dengan bidang hukumnya dan

dengan proses yang berjalan lebih cepat serta profesional.5

Refleksi paling mendasar dari tugas pengadilan termasuk pengadilan

khusus pidana adalah tentang keadilan. Konkritnya, setiap putusan pengadilan

bertujuan untuk mencapai keadilan yang subtansinya dapat dinikmati orang

secara setara dan pada waktunya. Sebab proses hukum yang dialami oleh

seseorang melalui peradilan akan dirasakan apakah sebagai keadilan atau

ketidakadilan dapat dinilai dari dua hal secara bersamaan yakni dari derajat

subtansinya dan dari aspek waktunya. Dalam hubungan dengan yang terakhir

ini dikenal satu maksim: justice delayed justice denied, artinya keadilan yang

tertunda adalah sama dengan meniadakan keadilan itu.6

5 Gatot Supramono, Rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor dan Masalah Keahliannya,

(Jakarta: IKAHI, 2013), h.53

6 Luhut M Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc. h.397

72

Sejalan dengan namanya pengadilan khusus, pejabat yang menangani

perkara adalah hakim khusus yang terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc.

Hakim karier berasal dari hakim umum di Pengadilan Negeri yang telah

berpengalaman menyidangkan berbagai perkara. Sedangkan hakim ad hoc

adalah pihak ketiga yang berasal dari luar pengadilan yang memiliki keahlian

tertentu sesuai dengan bidang pengadilan khususnya.7

Hakim ad hoc merupakan pejabat pengadilan yang sifatnya sementara,

untuk kurun waktu tertentu. Oleh undang-undang ditentukan masa jabatannya

selama lima tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan waktu

yang sama. Masuknya hakim ad hoc ke dalam sebuah pengadilan khusus

karena adanya keputusan politik yang dituangkan dalam undang-undang,

dengan tujuan agar pengadilan di dalam menjalankan tugasnya bersih dari

campur tangan pihak ketiga, jujur, berwibawa, dan mampu memberikan

keadilan dan kebenaran dan putusannya berguna bagi masyarakat.8

Dalam putusan No 32/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menolak

permohonan pemohon yang mengajukan pengujian Pasal 122 UU Aparatur

Sipil Negara yang mengecualikan hakim ad hoc sebagai pejabat negara. dari

semua pertimbangan majelis hakim terhadap pengujian tersebut menurut

penulis sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengujian konstitusionalitas Pasal 122 UU ASN oleh para pemohon

dikarenakan sejak awal terbentuknya hakim ad hoc, hakim ad hoc

7 Gatot Supramono, Rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor dan Masalah Keahliannya. h.53

8 Gatot Supramono, Rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor dan Masalah Keahliannya. h.53

73

mempunyai kedudukan yang sama dengan hakim-hakim karier lainnya yaitu

sebagai pejabat negara, sehingga UU ASN khususnya Pasal 122 tersebut

menurut para pemohon telah merugikan pemohon karena menimbulkan

perlakuan diskriminatif terhadap pemohon.

Dari beberapa pertimbangan Mahkamah sehingga menolak

permohonan pemohon menurut penulis sudah tepat. Namun, dalam hal lain

menurut penulis pertimbangan Mahkamah yang mengecualikan hakim ad hoc

sebagai pejabat negara dalam Pasal 122 UU ASN disebabkan pola rekrutmen,

dan tidak adanya batasan usia berakhir masa tugasnya sehingga menyebabkan

hakim ad hoc dikecualikan sebagai pejabat negara bukan berarti hakim ad

hoc tidak bisa mendapatkan kedudukan sebagai pejabat negara, dikarenakan

hakim ad hoc juga diangkat melalui peraturan perundang-undangan dan juga

dibatasi masa jabatannya walaupun dalam hal usia hakim ad hoc tidak

dibatasi.

Namun, menurut penulis, walaupun dari segi usia hakim ad hoc tidak

dibatasi tidak menjadi masalah terhadap wibawa hakim, karena dalam

undang-undang sudah diatur bahwa syarat menjadi hakim ad hoc tersebut

salah satunya harus sehat jasmani dan rohani, sehingga masalah usia menurut

penulis tidak bermasalah asalkan telah memenuhi persyaratan yang sudah

diatur dalam undang-undang.

Mahkamah juga mengatakan tidak tepat terhadap alasan pemohon

yang menegaskan hakim karier dan hakim ad hoc sebagai pejabat negara

dengan merujuk dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun

74

2009 tentang pengadilan Tindak Pindak Korupsi yang mengatakan, “hakim

adalah hakim karier dan hakim ad hoc” yang kemudian dikaitkan dengan

ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, “hakim di bawah

Mahakamah agung adalah pejabat Negara”. Dalam hal ini, penulis lebih

sepakat terhadap alasan pemohon dikarenakan hakim ad hoc di Pengadilan

Tindak Pindana Korupsi dan pengadilan lain juga berada dibawah Mahkamah

agung. dalam undang-undang tersebut juga tidak membeda-bedakan

kedudukan hakim karir dan hakim ad hoc. Itu terbukti sebelum adanya

undang-undang ASN kedudukan hakim ad hoc sama seperti hakim karir

sebagai pejabat negara. Namun, disisi lain penulis juga menyayangkan dalil

yang digunakan pemohon yang menggunakan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pindak Korupsi

saja, karena pasal tersebut hanya mewakili hakim ad hoc Tipikor saja.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan batasan dan

kualifikasi apakah hakim termasuk pejabat negara atau bukan pejabat negara,

justru karena tidak ditentukan dalam UUD 1945 itulah menurut penulis alasan

pemohon tepat karena hakim ad hoc termasuk di bawah naungan Mahkamah

Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU tentang

Kekuasaan Kehakiman tersebut. satu-satunya frasa pejabat negara dalam

UUD 1945 hanya terdapat dalam Pasal 24C ayat (5) yang menyatakan

“Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak

75

tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,

serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

Dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas bahwa hakim ad hoc

dan hakim karir mempunyai kewenangan yang sama yaitu untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus suatu perkara dalam suatu persidangan. Hanya saja,

dalam suatu persidangan, hakim ad hoc hanya bisa menjadi anggota saja tidak

bisa menjadi ketua majelis. Karena ketua majelis hanya bisa diduduki oleh

hakim karir, Mungkin hal itu disebabkan karena hakim karir dipandang lebih

pengalaman dalam memimpin persidangan.

Senada dengan pendapat Luhut M Pangaribuan, menurutnya hakim

ad hoc dan hakim karier dalam permusyawaratan dalam mengambil

keputusan juga mempunyai hak yang suara yang sama. Setiap anggota

majelis hakim termasuk hakim ad hoc dapat tidak setuju dengan suatu

putusan. Ketidak setujuan itu akan dituangkan secara tertulis dan merupakan

bagian putusan disebut disenting opinion. Tetapi tidak mengenal bentuk

concuring opinion, yakni setuju dengan putusan dengan alasan yang

berbeda.9 Perbedaan mendasar antara hakim ad hoc dengan hakim karier

yaitu dalam bentuk kebutuhan, cara pengangkatan serta batasan usia yang

tidak ditentukan dalam hakim ad hoc.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan

pemohon tetap harus dihormati, dan itu menjadi keputusan final dan

mengikat. Namun, bukan berarti hakim ad hoc tidak punya harapan lagi

9 Luhut M Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc. h.448.

76

untuk menjadi pejabat negara, karena Mahakamah juga menjelaskan bahwa

penentuan kualifikasi hakim in casu hakim ad hoc apakah pejabat negara atau

atau bukan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Yang

sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan

tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada sesuai dengan jenis dan

spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian, penentuan

kualifikasi pejabat negara yang dikecualikan untuk hakim ad hoc sepenuhnya

merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. suatu saat nanti bisa saja

pembentuk undang-undang akan mengembalikan kedudukan hakim ad hoc

sebagai pejabat negara.

Penulis sendiri lebih setuju kalau kedudukan hakim ad hoc sama

dengan hakim-hakim karir lainnya sebagai pejabat negara selama mereka

menjabat sebagai hakim sebagaimana ditentukan waktunya dalam undang-

undang, karena pada prinsipnya hakim ad hoc juga menjalankan salah satu

fungsi ketatanegaraan seperti hakim lainnya sehingga merupakan

penyelenggara negara. sedangkan penyelenggara negara adalah pejabat

negara sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang penyelenggara

negara.

77

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan, menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi No

32/PUU-XII/2014 terhadap uji konstitusional Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengecualikan hakim ad hoc, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hakim ad hoc sebelum putusan Mahkamah Konstitusi sama

seperti kedudukan hakim karir yaitu sebegai pejabat negara, sedangkan

setelah adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 122 No 5

Tahun 2014 hakim tidak lagi mempunyai kedudukan sebagai pejabat

negara.

2. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa alasan para pemohon terhadap uji

konstitusional Pasal 122 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara yang mengecualikan hakim ad hoc sebagai pejabat

negara tidak beralasan menurut hukum sehingga Mahkamah Konstitusi

menolak terhadap permohonan pemohon. Justru menurut Mahkamah,

memberikan kedudukan yang sama terhadap suatu yang berbeda itulah

yang dinamakan perbuatan diskriminasi. Namun Mahkamah juga

mengatakan bahwa penentuan hakim ad hoc untuk pejabat negara atau

bukan adalah kewenangan pembuat undang-undang sehingga suata saat

nanti bisa berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

78

B. Saran-Saran

1. Bagi para hakim ad hoc, walaupun kedudukannya dibedakan dengan

hakim karir agar tetap menjaga wibawa hakim dan menjalankan tugas dan

fungsi kekuasaan kehakiman sebaik-baiknya. Jangan sampai perbedaan

kedudukan tersebut berdampak negatif terhadap kinerja hakim ad hoc

dalam menegakan hukum di negeri ini.

2. Bagi pembuat undang-undang atau dewan legislatif harus berpikir kembali

secara matang dalam membuat undang-undang, jangan sampai undang-

undang yang dibuat menimbulkan keresahan atau diskriminasi terhadap

suatu institusi, masyarakat atau perorangan termasuk kepada hakim ad

hoc.

79

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ali, M. Hatta. Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan

Restoratif. Bandung: PT. Alumni. 2012

Anwar, Yesmil dan Adang. Sistem Peradilan Pidana; Komponen, &

Pelaksaannya Dalam Penegakan Hukum Indonesia. Bandung: Widya

Padjadjaran. 2009

Asrun, A.Muhammad. Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto.

Jakarta: ELSAM. 2004

Asshiddiqie, Jimly. Green Constitution; Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010

---------------------- Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrakrasi. Jakarta:

Sinar Grafika. 2012

---------------------- Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar

Grafika. 2011

---------------------- Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada. 2009

---------------------- Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. 2012

---------------------- Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Bahana Ilmu

Populer. 2007

Azhary. Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsur.

Jakarta: UI Press. 1995

80

Dewi, Rachmani Puspita. Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan

Kehakiman di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justitia. 24 No.1. (Januari

2006).

Hamidi, Jazim. sinal, Muhammad, dkk. Teori Hukum Tata Negara A Turning

Point of The State. Jakarta: Selemba Humanika. 2012

Huda, Ni’matul. Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review. Yogyakarta: UII

Press Yogyakarta. 2005

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia. 1988

Koentjaraningrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.

1985

Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily. Pengantar Hukum Tata Negara

Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI

Manan, Bagir. Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2005

MD, Moh. Mahfud. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Jakarta:

PT RajaGrafindo Persada. 2011

Mujahid A Latief , dkk. Kebijakan Penegakan Hukum. Jakarta: Komisi Hukum

Nasional. 2010

Mujahidin, Ahmad. Peradilan Satu Atap di Indonesia. bandung: PT Rafika

Aditama. 2007

Pangaribuan, Luhut M. Lay Judges & Hakim Ad Hoc. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

2009

Ridman. Kekuasaan kehakiman Pasca-Amandemen. Jakarta: Prenada Media

Group. 2012

81

Sanit, Arbi. Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali. 1985

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu

Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

--------------------. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 1984

Supramono, Gatot. Rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor dan Masalah Keahliannya.

Jakarta: IKAHI. 2013

Sopyan, Yayan. Metode Penelitian untuk Mahasiswa Fakultas Syariah dan

Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2009

Surachmad, Winarno. Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah.

Bandung: C.V Tarsito. 1975

Sutiyoso, Bambang dan Hastuti, Sri. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan

Kehakiman di Indonesia. Yogyakata: UII Press. 2005

Tirtaamidjaja, MH. Kedudukan Hakim dan Jaksa. Jakarta: Djambatan. 1962

Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-

Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011

Usman, Husaini, dkk. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 2008

Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar. 1962

Warfare, Unconventional. Philipine Law Jounal. Number 3. (July 1965)

B. Internet

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52d60f02e2b5c/hakim-ad-hoc-

adalah-pejabat-negara diakses pada hari jum’at tanggal 11 September 2015

82

C. Undang-Undang

Pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



Pasal 1 Point 19 UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial


Korupsi


Korupsi

Pasal 103 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950

Pasal 11 ayat 1 ketetapan MPR No. III/MPR/1978

Pasal 135 Konstitusi RIS

Pasal 19 UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Pasal 19 UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lihat juga pasal 1

butir 8 KUHAP

Pasal 22 ayat (2) UUD 1945


Pasal 24 dan 25 UUD 1945


Pasal 25 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

83

Pasal 27 ayat (2) UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 5 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM


Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang



Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun

1950

UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan Industrial

UU No. 26 Tahun 2000 tentang HAM.

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tapi tidak terlaksana

sampai sekarang tidak ada Ppnya

UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK

UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

KONTRADIKSI KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN … · 2019. 4. 9. · Ahmad Saidi. NIM 1613048000083. Kontradiksi Kedudukan Hakim Ad Hoc Dalam Struktur Kekuasaan

Documents