KONSEP ETIK DAN MORAL ASUHAN KEPERAWATAN TRANSKULTURAL A. Pengertian etika keperawatan. Keperawatan merupakan salah satu profesi yang mempunyai bidang garap di kesejahteraan manusia, yaitu dengan memberikan bantuan pada individu yang sehat maupun sakit untuk dapat menjalankan fungsi hidup sehari-hari. Karena bidang garap keperawatan adalah manusia, maka dibutuhkan suatu aturan guna menata hubungan antara perawat dengan pasien, mulai dari tahap pengkajian sampai evaluasi. Salah satu aturan yang mengatur hubungan antara perawat-pasien adalah etika. Istilah etika dan moral sering digunakan secara bergantian. Secara falsafah etika dan moral ini tidak memiliki perbedaan (Ladd, 1978, lih, pada megan 1989). Perbedaan antar etika dan moral hanya terletak pada dasar linguistiknya saja. Etika berasal dari bahasa yunani yaitu ethikos-yang berarti adat-istiadat atau kebiasaan-, sedangkan moralitas berasal dari dari bahasa latin yang juga berarti adat-istiadat atau kebiasaan. Sumber lain menyatakan bahwa moral mempunyai arti tuntutan prilaku dan keharusan masyarakat, sedangkan etika mempunyai arti prinsip-prinsip dibelakang keharusantersebut. (Thompson dan Thompson, 1981; lih Doheny, Cook, Stoper, 1982). Dalam oxford advance learner‟s dictionary of current English, AS Hornby mengartikan etika sebagai system dari prinsip-pronsip moral atau aturan-aturan prilaku. Sedanghkan moral berarti prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk. Definisi yang lebih jelas dikemukakan oleh Curtin, yaitu etika merupakansuatu disiplin yang diawali dengan mengidentifikasi, mengorganisasi, menganalisis dan memutuskan prilaku manusia dengan menerapkan prinsip- prinsip untuk mendeterminasi prilaku yang baik terahdap terhadap situasi yang dihadapi (MacPahil, 1988).
33
Embed
KONSEP ETIK DAN MORAL ASUHAN KEPERAWATAN … · Sedanghkan moral berarti prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk. Definisi yang lebih jelas dikemukakan oleh
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KONSEP ETIK DAN MORAL
ASUHAN KEPERAWATAN TRANSKULTURAL
A. Pengertian etika keperawatan.
Keperawatan merupakan salah satu profesi yang mempunyai bidang garap
di kesejahteraan manusia, yaitu dengan memberikan bantuan pada individu yang
sehat maupun sakit untuk dapat menjalankan fungsi hidup sehari-hari. Karena
bidang garap keperawatan adalah manusia, maka dibutuhkan suatu aturan guna
menata hubungan antara perawat dengan pasien, mulai dari tahap pengkajian
sampai evaluasi.
Salah satu aturan yang mengatur hubungan antara perawat-pasien adalah
etika. Istilah etika dan moral sering digunakan secara bergantian. Secara falsafah
etika dan moral ini tidak memiliki perbedaan (Ladd, 1978, lih, pada megan 1989).
Perbedaan antar etika dan moral hanya terletak pada dasar linguistiknya saja.
Etika berasal dari bahasa yunani yaitu ethikos-yang berarti adat-istiadat atau
kebiasaan-, sedangkan moralitas berasal dari dari bahasa latin yang juga berarti
adat-istiadat atau kebiasaan. Sumber lain menyatakan bahwa moral mempunyai
arti tuntutan prilaku dan keharusan masyarakat, sedangkan etika mempunyai arti
prinsip-prinsip dibelakang keharusantersebut. (Thompson dan Thompson, 1981;
lih Doheny, Cook, Stoper, 1982).
Dalam oxford advance learner‟s dictionary of current English, AS Hornby
mengartikan etika sebagai system dari prinsip-pronsip moral atau aturan-aturan
prilaku. Sedanghkan moral berarti prinsip-prinsip yang berkaitan dengan
perbuatan baik dan buruk.
Definisi yang lebih jelas dikemukakan oleh Curtin, yaitu etika
merupakansuatu disiplin yang diawali dengan mengidentifikasi, mengorganisasi,
menganalisis dan memutuskan prilaku manusia dengan menerapkan prinsip-
prinsip untuk mendeterminasi prilaku yang baik terahdap terhadap situasi yang
dihadapi (MacPahil, 1988).
Berkaitan dengan etika dan moral, terdapat pula istilah etiket yang
merupakan cara atau aturan yang sopan dalam hubungan social. Sedangkan etiket
professional berarti prilaku yang diharapkan bagi setiap anggota profesi untuk
bertindak dengan kapasitas profesionalnya (Tabbner 1981).
Etika dan moral merupakan sumber dalam merumuskan standar dan
menjadi prinsip-prinsip yang menjadi penuntun dalam berprilaku serta membuat
keputusan untuk menlindungi hak-hak manusia. Etika diperlukan oleh
semuaprofeso-termasuk keperawatan-, yang mendasari prinsip-prinsip
suatuprofesi dan tercermin dalam standar praktik profesi (Doheny, Cook, Stoper,
1982).
B. Konsep Moral Dalam Praktik Keperwatan.
Praktik keperawatan, termasuk etika keperawatan, mempunyai beberapa
dasar penting seperti advokasi, akuntabilitan , loyalitas, kepedulian, rasa haru dan
menghormati martabat manusia. Diantara berbagai pernyataan ini yang lazim
termaktub dalam standar praktik keperawatan dan telah menjadi bahan kajian
dalam waktu lama adalah advokasi, akuntabilitas dan loyalitas (fry, 1991; lih.
Creasia, 1991).
1. Advokasi
Istilah advokasi sering digunakan dalam konteks hokum yang berkaitan
dengan upaya melindungi hak-hak manusia bagi mereka yang tidak mampu
membela diri. Arti advokasi menurut ikatan perawat amerika/ANA (1985)
adalah “melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan dan
keselamatan praktik tidak sah yang tidak kompeten dan melanggar etika yang
dilakukan oleh siapa pun”. Fry (1987) mendefinisikan advokasi sebagai
dukungan aktif terhadap setiaphal yang memiliki penyebab/dampak penting.
Definisi ini mirip dengan yang dinyatakan oleh Gadow (1983; lih. Megan,
1989); bahwa advokasi merupakan dasar falsafah dan ideal keperawatan yang
melibatkan bantuan poerawat secara aktif kepada individu untuk secara bebas
untuk menentukan nasibnya sendiri.
Posisi perawat yang mempunyai jam kerja 8 sampai 10 atau 10 jam
memungkinkanya mempunyai banyak waktu untuk mengadakan hubungan baik
dan mengetahui keunikan pasien sebagai manusia holistic sehingga menempatkan
perawat sebagai advokat pasien (curtin, 1986; lih. Megan 1989).
Pada dasarnya peran perawat sebagai advokat pasien adalah member informasi
dan member bantuan kepada pasien atas keputusan apa pun yang dibuat pasien.
Member informasi berarti menyediakan penjelasan atau informasi sesuai
dibutuhkan pasien. Memberi bantuan mengandung dua peran, yaitu petan aksi dan
petran nonaksi. Dalam menjalankan petan aksi, perawat memberikan keyakinan
kepada pasien bahwa merekan mampunyai hak dan tanggungjawabdalam
menentukan pilihan atau keputusan sendiri dan tidak tertekan dengan pengaruh
orang lain. Sedangkan peran nonaksi mengandung arti pihak advokat seharusnya
menahan diri untuk tidak mempengaruhi keputusan pasien (Kohnke, 1982; lih.
Megan 1991).
Dalam menjalankanperan sebagai advokat, perawat harus menghargai pasien
sebagai individu yang memiliki berbagai karakteristik. Dalam hal ini perawat
memberikan perlindungan terhadap martabat dan nilai-nilai manusiawi pasien
selama dalam keadaan sakit.
2. Akuntabilitas.
Akuntabilitas merupakan konsep yang sangat penting dalam praktik keperawatan.
Akuntabilitas mengandung arti dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan
yang dilakukan dan dapat menerima konsekuensi dari tindakan tersebut (Kozier,
erb 1991).
Fry (1990) menyatakan bahwa akuntabilitas mengandung dua komponenutama,
yakni tanggung jawab dan tanggung gugat. Ini berarti bahwa tindakan yang
dilakukan dilihat dari praktik keperawatan, kode etik dan undang-undang dapat
dibenarkan atau abash.
Akuntabilitas adapat dipandang dalam suatu kerangkaistem hierarki, dimulai dari
tingkat individu, tingkat intuisi/professional dan tingkat social (Sullivian, Decker,
1988; lih. Kozier Erb, 1991). Pada tingkat individu atautingkat pasien,
akuntabilitas direfleksikan dalam proses pembuatan keputusan tigkat perawat,
kompetensi, komitmen dan integritas. Pada tingkat intuisi, akuntabilitas
direfleksikan dalam pernyataan falsafah dan tujuan bidang keperawatanatau audit
keperawatan. Pada tingkat professional, akuntabilitas direfleksikan dalam standar
praktik keperawatan. Sedangkan pada tingkat soisal, direfleksikan dalam undang-
undang yng mengatur praktik keperawatan.
3. Loyalitas.
Loyalitas merupakan suatu konsep yang pelbagai segi, meliputi simpati, pedulu
dan hubungan timbal balik terhadap pihak yang secara profesional berhubungan
dengan perawat.ini berarti ada pertimbangan tentang nilai dan tujuan orang lain
sebagai nilai dan tujuan sendiri.hubungan profesional dipertahnkan dengan cara
menyasun tujuan bersama, menepati janji, menentukan masalah dan prioritas serta
mengupayakan pencapaian kepuasan bersama (Jameton, 1984; Fry, 1991; lih.
Creasia, 1991).
Loyalitas merupakan elemen pembentuk kombinasi manusia yang
memoertahankan dan memperkuat anggota masyarakat keperawatan dalam
mencapai tujuan. Dalam mempertahankan loyalitas, tidak berarti tidak terjadi
konflik. Loyalitas dapat mengancam asuhan keperawatan, bila terhadap anggota
profesi atau teman sejawat, loyalitas lebih penting dari asuhan keperawatan.
Untuk mencapai kualitas asuhan keperawatan yang tinggi dan hubungan dengan
berbagai pihak yang harmonis, maka aspek loyalitas harus dipertahankan oleh
setiap perawat, baik loyalitas terhadap pasien, teman sejawat, rumah sakit maupun
profesi. Untuk mewujudkan ini, AR. Tabbner (1981; lih. Creasia, 1991)
mengajukan berbagai argumentasi.
a. Masalah pasien lain tidak boleh didiskusikan dengan pasien lain dan perawata
harus bijaksana bila informasi dari pasien harus didiskusikan secara profesional.
b. Perawat harus menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan berbagai
persoalan, yang berkaitan dengan pasien, rumah sakit atau pekerja rumah sakit,
harus didiskusikan dengan umum (terbuka dengan masyarakat).
c. Perawat hatus menghargai dan memberi bantuan kepada teman sejawat.
Kegagalan dalam melakukan hal ini dapat menurunkan penghargaan dan
kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan.
d. Pandangan masyarakat terhadap profesi keperawatan ditentukan oleh kelakuan
anggota profesi (perawat). Perawat harus menunjukan loyalitas terhadap profesi
dengan berprilaku secara tepat pada saat bertugas.
C. Pengertian Isue Legal
Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat di perkirakan terjadi
atau tidak terjadi di masa mendatang, yang menyangkut ekonomi, moneter, social,
politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, hari kematian
ataupun tentang krisis.
Legal adalah sesuatu yang di anggap sah oleh hukum dan undang-undang
(Kamus Besar Bahasa Indonesia).Aspek legal yang sering pula disebut dasar
hukum praktik keperawatan mengacu pada hukum nasional yang berlaku di suatu
negara. Hukum bermaksud melindungi hak publik, misalnya undang-undang
keperawatan bermaksud melindungi hak publik dan kemudian melindungi hak
perawatan.Praktik keperawatan adalah Tindakan mandiri perawat professional
melalui kerja sama bersifat kolaboratif dengan pasien/klien dan tenaga kesehatan
lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan
tanggung jawabnya.Dengan demikian seseorang perawat profesional yang dalam
memberikan praktik asuhan keperawatan sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan/ hukum, maka dapat diartikan bahwa praktik asuhan
keperawatan tersebut legal.
Jadi, Issue legal dalam praktik keperawatan adalah suatu peristiwa atau
kejadian yang dapat di perkirakan terjadi atau tidak terjadi di masa mendatang dan
Sah, sesuai dengan Undang-Undang/Hukum mengenai tindakan mandiri perawat
profesional melalui kerjasama dengan klien baik individu, keluarga atau
komunitas dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan
asuhan keperawatan sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya,
baik tanggung jawab medis/kesehatan maupun tanggung jawab hukum.
Perawat perlu tahu tentang hukum yang mengatur prakteknya untuk:
1. Memberikan kepastian bahwa keputusan & tindakan perawat yang
dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum
2. Melindungi perawat dari liabilitas
D. Karakteristik praktik keperawatan professional
1. Otoritas (authority), yakni memiliki kewenangan sesuai dengan
keahliannya yang akan mempengaruhi proses asuhan melalui peran
professional.
2. Akuntabilitas (accountability), yakni tanggung gugat terhadap apa yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung
jawab kepada klien,diri sendiri, dan profesi, serta mengambil keputusan
yang berhubungan dengan asuhan
3. Pengambilan keputusan yang mandiri (independent decision ,making),
berarti sesuai dengan kewenangannya dengan dilandasi oleh pengetahuan
yang kokoh dan keputusan (judgment) pada tiap tahap proses keperawatan
dalam menyelesaikan masalah klien.
4. Kolaborasi, artinya dapat bekerja sama, baik lintas program maupun lintas
sector dengan berbagai disiplin dalam mengakses masalah klien dan
membantu klien menyelesaikannya.
5. Pembelaan atau dukungan (advokasi), artinya bertindak demi hak klien
untuk mendapatkan asuhan yang bermutu dengan mengadakan intervensi
untuk kepentingan atau demi klien, dalam mengatasi masalahnya, serta
behadapan dengan pihak-pihak lain yang lebih luas (sistem at large).
6. Fasilitasi (Facilitation), artinya mampu memberdayakan klien dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatannya demi memaksimalkan potensi dari
organisasi dan sistem klien keluarga dalam asuhan.
Untuk melindungi masyarakat dan perawat dalam praktik keperawatan,
perlu disusun peraturan perundang-undangan keperawatan sebagai aspek legal
dari profesi keperawatan.Perundang-undangan yang mengatur praktik keperawatn
disebut undang-undang atau peraturan praktik kepperawatan.Bentuk perundang-
undangan tersebut diatur sesuai dengan kebutuhan dan jenjang peraturan
perundang-undangan.
E. Peran Keperawatan Berkaitan Dengan Praktik Legal
Perawat bekerja di berbagai tempat di luar lingkungan perawatan yang
melembaga termasuk dalam lingkungan komunitas adalah tempat kerja
okupasional atau industri di mana perawat memberikan perawatan primer
preventif dan terus menerus bagi pekerja, kesehatan publik atau komunitas,
dimana pelayanan preventif seperti imunisasi dan perawatan anak yang baik
diberikan di sekolah, rumah dan klinik dan perawatan kesehatan rumah, yang
memberikan pelayanan lanjutan setelah hospitalisasi. Klien juga dapat dirawat
dalam fasilitas perawatan jangka panjang.
Penting bahwa perawat, terutama mereka yang dipekerjakan dalam lingkungan
kesehatan komunitas, memahami hukum kesehatan publik.Legislatur Negara
membuat undang-undang dibawah kode kesehatan, yang menjelaskan laporan
hukum untuk penyakit menular, imunisasi sekolah, dan hukum yang diharapkan
untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi resiko kesehatan di komunitas.
The center for disease control and prevention (CDC) the occupational health and
safety act (DHSA) juga memberikan pedoman pada tingkat nasional untuk
lingkungan komunitas dan bekerja dengan aman dan sehat. Kegunaan dari hukum
kesehatan publik adalah perlindungan kesehatan publik, advokasi untuk hak
manusia, mengatur pelayanan kesehatan dan keuangan pelayanan kesehatan dan
untuk memastikan kesehatan public.
F. Berbagai Issue Legal Dalam Keperawatan
Telenursing akan berkaitan dengan isu aspek legal, peraturan etik dan
kerahasiaan pasien sama seperti telehealth secara keseluruhan. Di banyak negara,
dan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat khususnya praktek telenursing
dilarang (perawat yang online sebagai koordinator harus memiliki lisensi di setiap
resindesi negara bagian dan pasien yang menerima telecare harus bersifat lokal)
guna menghindari malpraktek perawat antarnegara bagian.Isu legal aspek seperti
akontabilitas dan malprakatek, dan sebagainya dalam kaitan telenursing masih
dalam perdebatan dan sulit pemecahannya.
Dalam memberikan asuhan keperawatan secara jarak jauh maka diperlukan
kebijakan umum kesehatan (terintegrasi) yang mengatur praktek, SOP/standar
operasi prosedur, etik dan profesionalisme, keamanan, kerahasiaan pasien dan
jaminan informasi yang diberikan.Kegiatan telenursing mesti terintegrasi dengan
strategi dan kebijakan pengembangan praktek keperawatan, penyediaan pelayanan
asuhan keperawatan, dan sistem pendidikan dan pelatihan keperawatan yang
menggunakan model informasi kesehatan/berbasis internet.
Perawat memiliki komitmen menyeluruh tentang perlunya mempertahankan
privasi dan kerahasiaan pasien sesuai kode etik keperawatan. Beberapa hal terkait
dengan isu ini, yang secara fundamental mesti dilakukan dalam penerapan
tehnologi dalam bidang kesehatan dalam merawat pasien adalah:
1. Jaminan kerahasiaan dan jaminan pelayanan dari informasi kesehatan yang
diberikan harus tetap terjaga
2. Pasien yang mendapatkan intervensi melalui telehealth harus diinformasikan
potensial resiko (seperti keterbatasan jaminan kerahasiaan informasi, melalui
internet atau telepon) dan keuntungannya
3. Diseminasi data pasien seperti identifikasi pasien (suara, gambar) dapat dikontrol
dengan membuat informed consent (pernyataan persetujuan) lewat email
4. Individu yang menyalahgunakan kerahasiaan, keamanan dan peraturan dan
penyalah gunaan informasi dapat dikenakan hukuman/legal aspek
G. Isu Legal Dalam Keperawatan Berkaitan Dengan Hak Pasien
Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam pelayanan kesehatan
dan tindakan yang manusiawi semakin meningkat, sehingga diharapkan adanya
pemberi pelayanan kesehatan dapat memberi pelayanan yang aman, efektif dan
ramah terhadap mereka. Jika harapan ini tidak terpenuhi, maka masyarakat akan
menempuh jalur hukum untuk membela hak-haknya.
Klien mempunyai hak legal yang diakui secara hukun untuk mendapatkan
pelayanan yang aman dan kompeten.Perhatian terhadap legal dan etik yang
dimunculkan oleh konsumen telah mengubah sistem pelayanan
kesehatan.Kebijakan yang ada dalam institusi menetapkan prosedur yang tepat
untuk mendapatkan persetujuan klien terhadap tindakan pengobatan yang
dilaksanakan.Institusi telah membentuk berbagai komite etik untuk meninjau
praktik profesional dan memberi pedoman bila hak-hak klien terancam.Perhatian
lebih juga diberikan pada advokasi klien sehingga pemberi pelayanan kesehatan
semakin bersungguh-sungguh untuk tetap memberikan informasi kepada klien dan
keluarganya bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan.
Tipe Tindakan Legal
Terdapat dua macam tindakan legal: tindakan sipil/pribadi, dan tindakan kriminal.
a. Tindakan sipil berkaitan dengan isu antara individu-individu. Contohnya:
seorang pria dapat mengajukan tuntutan terhadap seseorang yang diyakininya
telah menipunya.
b. Tindakan kriminal berkaitan dengan perselisihan antara individu dan
masyarakat secara keseluruhan. Contohnya: jika seorang pria menembak
seseorang, masyarakat akan membawanya ke persidangan.
Masalah Legal Dalam Keperawatan
Hukum dikeluarkan oleh badan pemerintah dan harus dipatuhi oleh warga
negara. Setiap orang yang tidak mematuhi hukun akan terikat secara hukum untuk
menanggung denda atau hukuman penjara. Beberapa situasi yang perlu dihindari
seorang perawat :
1. Pelanggaran adalah perlakuan seseorang yang dapat merugikan orang lain berupa
harta atau milik lainnya secara di sengaja atau tidak disengaja. Jika ada tuntutan
hukum, biasanya diselesaikan secara perdata dengan mengganti kerugia tersebut.
Contoh : menghilangkan barang titipan klien atau merugikan nama baik klien.
2. Kejahatan adalah suatu perlakuan merugikan publik. Karena terlalu parah,
kejahatan yang dianggap tindakan perdata (tort) dapat digolongkan sebagai
tindakan kriminal (tindakan pidana). Tindak kriminal atau pidana ini dapat
dijatuhi hukuman denda atau penjara, atau kedua-duanya.
Contoh :
a. Kecerobohan luar biasa yang menunjukkan bahwa pelaku tidak mengindahkan
sama sekali nyawa orang lain (korban). Kejahatan ini dapat dikenakan tindak
perdata maupun pidana.
b. Kealpaan mematuhi undang-undang kesehatan yang mengakibatkan tewasnya
orang lain atau mengonsi/mengedarkan obat-obatan terlarang. Kejahatan ini dapat
dianggap sebagai tindakan kriminal (lepas dari kenyataan disengaja atau tidak).
3. Kecerobohan dan praktik sesat. Kecorobohan adalah suatu perbuatan yang
tidak akan dilakukan oleh seseorang yang bersikap hati-hati dalam situasi yang
sama. Dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan di luar koridor standar
keperawatan yang telah ditetapkan dan dapat menimbulkan kerugian.
Apabila hal tersebut terjadi dan ada penuntutan, hakim/juri biasanya
menggunakan saksi ahli (orang yang ahli di bidang tersebut).
Contoh:
a. Sembarangan menguras barang pribadi klien (pakaian, uang, kacamata, dll)
sehingga rusak atau hilang.
b. Tidak menjawab tanda panggilan klien yang di rawat sehingga klien mencoba
mengatasinya sendiri dan terjadi cedera.
c. Tidak melakukan tindakan perlindungan pada klien yang mengakibatkan klien
cedera, misalnya tidak mengambilkan air panas dari dekat klien yang
mengakibatkan air tersebut tumpah kena klien dan klien mengalami luka bakar.
d. Gagal melaksanakan perintah perawatan, gagal memberi obat secara tepat atau
melaporkan tanda dan gejala yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak
menyelidiki perintah yang meragukan sebelumnya sehingga dengan
kelalaian/kegagalan tersebut menimbulkan cedera.
Selanjutnya, secara profesional dikatakan bahwa kecerobohan sama dengan
pelaksanaan praktik buruk, praktik sesat, atau malpraktik.
4. Pelanggaran penghinaan, yaitu suatu perkataan atau tulisan yang tidak benar
mengenai seseorang sehingga orang tersebut merasa terhina dan dicemooh. Jika
pernyataan tersebut dalam bentuk lisan, disebut slander dan jika berbentuk
tulisan, disebut libel.
Contoh :
a. Pernyataan palsu
b. Menuduh orang secara keliru
c. Memberi keterangan palsu kepada klien.
Orang yang di dakwa dengan tuduhan slander atau libel tidak dapat diancam
hukuman jika ia dapat membuktikan kebenaran pernyataan (lisan/tulisan).
Tuduhan ini dapat dibela dengan komunikasi yang didasarkan pada anggapan
bahwa petugas profesional tidak dapat memberi pelayanan yang baik tanpa
pembeberan fakta secara lengkap mengenai masalah yang di hadapinya.Jadi,
informasi berprivilese merupakan informasi rahasia antarpetugas profesional
dengan kliennya, misalnya antara perawat/dokter dengan kliennya, antara
pngacara dengan kliennya, antara kiai dengan pemeluk agamanya.
5. Penahanan yang keliru adalah penahanan klien tanpa alasan yang tepat atau
pencegahan gerak seseorang tanpa persetjuannya, misalnya menahan klien pulang
dari rumah sakit guna mendapat perawatan tambahan tanpa persetujuan klien yang
bersangkutan, kecuali jika klien tersebut mengalami gangguan jiwa atau penyakit
menular yang apabila di pulangkan dari rumah sakit akan membahayakan
masyarakat. Untuk itu, rumah sakit mempunyai formulir khusus yang
ditandatangani klien/keluarga, yang menyatakan bahwa rumah sakit yang
bersanguktan tidak bertanggung jawab apabila klien cedera karena meninggalkan
rumah sakit tersebut.
6. Pelanggaran privasi, yaitu tindakan mengekspos/memamerkan/menyampaikan
seseorang (klien) kepada publik, baik orangnya langsung, gambar ataupun
rekaman, tanpa persetujuan orang/klien yang bersangkutan, kecuali ekspos klien
tersebut memang diperlukan menurut prosuder perawatannya.
Contoh:
a. Menyebar gosip atau memberi informasi klien kepada orang yang tidak berhak
memperoleh informasi itu.
b. Memberi perawatan tanpa memerhatikan kerahasiaan klien, yaitu klien di
lihat/didengar orang lain sehingga klien merasa malu.
7. Ancaman dan pemukulan. Ancaman (assault) adalah suatu percobaan/ancaman,
melakukan kontak badan dengan orang lain tanpa persetujuannya. Pemukulan
(batter) adalah ancaman yang dilaksanakan. Setiap orang diberi kebebasan dari
kontak badan dari orang lain, keculi jika ia telah menyatakan perseujuannya.
Contoh: jika klien dioperasi tanpa persetujuan yang bersangkutan/keluarganya,
dokter/rumah sakit tersebut dapat dituntut secara hukum.
8. Penipuan adalah pemberian gambaran salah secara sengaja yang dapat
mengakibatkan atau telah mengakibatkan kerugian atau cedera pada seseorang
atau hartanya..
Contoh : memberi data yang keliru guna mendapat lisensi keperawatan.
Tanggung jawab professional untuk pelayanan yang diberikan. Perawat
kesehatan komunitas memiliki tanggung jawab legal untuk menjalankan hukum
yang diberikan untuk melindungi kesehatan public. Hukum ini dapat mencakup
pelaporan kecurigaan adanya penyalahgunaan dan pengabaian, laporan penyakit
menular, memastikan bahwa imunisasi yang diperlukan telah diterima oleh klien
komunitas dan laporan masalah yang berhubungan dengan kesehatan lain
diberikan untuk melindungi kesehatan public.
H. Proses Legalisasi Praktik Keperawatan
Legislasi Keperawatan adalah proses pembuatan undang-undang atau
penyempurnaan perangkat hukumyang sudah ada yang mempengaruhi ilmu dan
kiat dalam praktik keperawatan (Sand,Robbles1981).
Legislasi praktek keperawatan merupakan ketetapan hukum yang mengatur
hak dan kewajiban seorang perawat dalam melakukan praktek keperawatan.
Legislasi praktek keperawatan di Indonesia diatur melalui Surat Keputusan
Menteri Kesehatan tentang registrasi dan praktek perawat.
Legislasi (Registrasi dan Praktek Keperawatan) Keputusan Menteri
Kesehatan No.1239/Menkes/XI/2001, Latar belakang “Perawat sebagai tenaga
profesional bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan
keperawatan secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan
lainnya sesuai dengan kewenangannya.Untuk itu perlu ketetapan yang mengatur
tentang hak dan kewajiban seseorang untuk terkait dengan pekerjaan/profesi.”
Legislasi Keperawatan ini dapat dibagi atas 3 tahap, antara lain :
1. Surat Izin Perawat (SIP)
Surat ini diberikan oleh Departemen Kesaehatan kepada perawat setelah
lulus dari pendidikan keperawatan sebagai bukti tertulis pemberian kewenangan
untuk menjalankan praktek keperawatan.
Registrasi SIP adalah suatu proses dimana perawat harus (wajib)
mendaftarkan diri pada kantor wilayah Departemen Kesehatan Propinsi untuk
mendapat Surat Izin Perawat (SIP) sebagai persyaratan menjalankan pekerjaan
keperawatan dan memperoleh nomor registrasi. Sasarannya adalah semua
perawat.Sedangkan yang berwenang mengeluarkannya adalah Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi dimana institusi perawat itu berasal. Bagi perawat yang sudah
bekerja sebelum ditetapkan keputusan ini memperolah SIP dari pejabat kantor
kesehatan kabupaten/kota diwilayah tempat kerja perawat yang bersangkutan.
Jenis dan waktu registrasi :
a. Registrasi awal dilakukan setelah yang bersangkutan lulus pendidikan
keperawatan selambat-lambatnya 2 tahun sejak peraturan ini di keluarkan.
b. Registrasi ulang dilakukan setelah 5 tahun sejak tanggal registrasi sebelumnya,
diajukan 6 bulan berakhir berlakunya SIP.
2. Surat Izin Kerja (SIK)
Surat ini merupakan bukti yang diberikan kepada perawat untuk melakukan
praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.SIK hanya berlaku pada satu
tempat sarana pelayanan kesehatan. Pejabat yang berwenang menerbitkan SIK
adalah kantor dinas kabupaten / kota dimana yang bersangkutan akan
melaksanakan praktek keperawatan.
3. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
Surat ini merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk
menjalankan praktek keperawatan secara perorangan atau kelompok.SIPP hanya
berlaku untuk satu tempat praktek perorangan atau kelompok dimana yang
bersangkutan mendapat izin untuk melakukan praktek perawat. Pejabat yang
berwenang menerbitkan SIPP adalah kantor dinas kabupaten / kota dimana yang
bersangkutan akan melaksanakan praktek keperawatan.
I. Kredensial
Kredensial merupakan proses untuk menentukan dan mempertahankan
kompetensi keperawatan. Proses kredensial merupakan salah satu cara profesi
keperawatan mempertahankan standar praktik dan akuntabilitas persiapan
pendidikan anggotanya. Kredensial meliputi pemberian izin praktik (lisensi),
registrasi (pendaftaran), pemberian sertifikat (sertifikasi) dan akreditasi (Kozier
Erb, 1990)
Proses penetapan dan pemeliharaan kompetensi dalam praktek keperawatan
meliputi:
1. Pemberian lisensi
Pemberian lisensi adalah pemberian izin kepada seseorang yang memenuhi
persyaratan oleh badan pemerintah yang berwenag, sebelum ia diperkenankan
melakukan pekerjaan dan prakteknya yang telah ditetapkan. Tujuan lisensi ini:
a. Membatasi pemberian kewenangan melaksanakan praktik keperawatan hanya
bagi yang kompeten
b. Meyakinkan masyarakat bahwa yang melakukan praktek mempunyai
kompetensi yang diperlukan
2. Registrasi
Registrasi merupakan pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada
badan resmi baik milik pemerintah maupun non pemerintah. Perawat yang telah
terdaftar diizinkan memakai sebutan registered nurse. Untuk dapat terdaftar,
perawat harus telah menyelesaikan pendidikan keperawatan dan lulus ujian dari
badan pendaftaran dengan nilai yang diterima. Izin praktik maupun registrasi
harus diperbaharui setiap satu atau dua tahun. Dalam masa transisi professional
keperawatan di Indonesia, sistem pemberian izin praktik dan registrasi sudah
saatnya segera diwujudkan untuk semua perawat baik bagi lulusan SPK, akademi,
sarjana keperawatan maupun program master keperawatan dengan lingkup praktik
sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Register Nurse:
a.Mengkaji status kesehatan individu dan kelompok
b.Menegakkan diagnosa keperawatan
c.Menentukan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan
d.Membuat rencana strategi perawatan
e. Menyusun intervensi keperawatan untuk mengimplementasikan strategi perawatan
f.Memberi kewenangan intervensi keperawatan yang dapat dilaksanakan orang lain,
dan tidak bertentangan dengan undang-undang
Tujuan registrasi:
a. Menjamin kemampuan perawat untuk melakukan praktek keperawatan
b. Mempertahankan prosedur penatalaksanaan secara objektif
c.Mengidentifikasi jumlah dan kwalifikasi perawat yg akan melakukan praktek
keperawatan
d.Mempertahankan proses pemantauan dan pengendalian jumlah dan kwalitas
perawat profesional
3. Sertifikasi
Sertifikasi merupakan proses pengabsahan bahwa seorang perawat telah
memenuhi standar minimal kompetensi praktik pada area spesialisasi tertentu
seperti kesehatan ibu dan anak, pediatric, kesehatan mental, gerontology dan
kesehatan sekolah. Sertifikasi telah diterapkan di Amerika Serikat.Di Indonesia
sertifikasi belum diatur, namun demikian tidak menutup kemungkinan dimasa
mendatang hal ini dilaksanakan.
Tujuan sertifikasi:
a.Menyatakan pengetahuan, keterampilan dan perilaku perawat sesuai dengan
pendidikan tambahan yg diikutinya
b.Menetapkan klasifikasi, tingkat dan lingkup praktek perawat sesuai pendidikan
c.Memenuhi persyaratan registrasi sesuai dengan area praktek keperawatn
4. Akreditasi
Akreditasi merupakan suatu proses pengukuran dan pemberian status akreditasi
kepada institusi, program atau pelayanan yang dilakukan oleh organisasi atau
badan pemerintah tertentu. Hal-hal yang diukur meliputi struktur, proses dan
kriteria hasil. Pendidikan keperawatan pada waktu tertentu dilakukan
penilaian/pengukuran untuk pendidikan DIII keperawatan dan sekolah perawat
kesehatan dikoordinator oleh Pusat Diknakes sedangkan untuk jenjang S 1 oleh
Dikti. Pengukuran rumah sakit dilakukan dengan suatu sistem akrteditasi rumah
sakit yang sampai saat ini terus dikembangkan.
Perlindungan Legal Keperawatan
Untuk menjalankan praktiknya secara hukum perawat harus dilindungi dari
tuntutan malpraktik dan kelalaian pada keadaan darurat.Contoh :
a. UU di AS yang bernama Good Samaritan Acts yang memberikan perlindungan
tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan pada keadaan darurat.
b. Di kanada terdapat UU lalu lintas yang memperbolehkan setiap orang untuk
menolong korban pada setiap situasi kecealakaan yang bernama Traffic Acrt.
c. Di Indonesia UU kesehatan No.23 tahun 1992.
Undang-undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi
para perawat.PPNI pada kongres Nasional ke duanya di Surabaya tahun 1980
mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk
perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan.Tidak adanya Undang-Undang
perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat
bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang tindih
antara tugas dokter dan perawat masih sering tejadi dan beberapa perawat lulus
pendidikan tinggi merasa prustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran,
fungsi dan kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap
sama pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang
ilmiah yang mereka miliki.
Pentingnya Undang-undang Praktik Keperawatan
Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Praktik Keperawatan dibutuhkan.
1. Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam
peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan
kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga
pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada
kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan
cenderung menjadi objek hukum (WHO, 2002).
2. Kedua, alasan yuridis. UUD 1945, pasal 5, menyebutkan bahwa Presiden
memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. Demikian Juga UU Nomor 23 tahun 1992, Pasal 32, secara
eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan
berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
untuk itu. Sedang pasal 53, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak
memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
profesinya.Ditambah lagi, pasal 53 bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan
tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak
pasien. Disisi lain secara teknis telah berlaku Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.
3. Ketiga, alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan
khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya
pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal
yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan, ke
paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai
informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996).
Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang
mudah dijangkau, pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral
dari pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian
dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan.Keperawatan merupakan salah satu
profesi dalam dunia kesehatan.Sebagai profesi, tentunya pelayanan yang diberikan
harus professional, sehingga perawat/ners harus memiliki kompetensi dan
memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode etik dan moral
profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperwatan yang
bemutu.
J. Undang-Undang yang Berkaitan dengan Praktik Keperawatan
1. UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan
Bab II (tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa
pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan
hukum.
2. UU No. 6 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan
UU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960.UU ini
membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana.Tenaga sarjana meliputi
dokter, doter gigi dan apoteker.Tenaga perawat termasuk dalam tenaga bukan
sarjana atau tenaga kesehatan dengan pendidikan rendah, termasuk bidan dan
asisten farmasi dimana dalam menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter,
dokter gigi dan apoteker.Pada keadaan tertentu kepada tenaga pendidik rendah
dapat diberikaqn kewenangan terbats untuk menjalankan pekerjaannya tanpa
pengawasan langsung.
UU ini boleh dikatakan sudah using karena hanya mengklaripikasikan
tenaga kesehatan secara dikotomis (tenaga sarjana dan bukan sarjana).UU ini juga
tidak mengatur landasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan
pekerjaannya.Dalam UU ini juga belum tercantum berbagai jenis tenaga sarjana
keperawatan seperti sekarang ini dan perawat ditempatkan pada posisi yang secara
hukum tidak mempunyai tanggung jawab mandiri karena harus tergantung pada
tenaga kesehatan lainnya.
3. UU kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang wajib kerja paramedis
Pada pasal 2,ayat (3) dijelasakan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda,
menengah dan rendah wqajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah selama 3
tahun.Dalam pasal 3 dihelaskan bahwa selama bekerja pada pemerintah, tenaga
kesehatan yang dimaksut pada pasal 2 memiliki kedudukan sebagain pegawai
negeri sehingga peraturan-peraturan pegawai negeri juga diberlakukan
terhadapnya.UU ini untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan kemampuan
pemerintah dalam mengangkat pegawai negeri. Penatalaksanaan wajib kerja juga
tidak jelas dalam UU tersebut sebagai contoh bagai mana sisitem rekruitmen
calon pesrta wajib kerja, apa sangsinya bila seseorang tidak menjalankaqn wajib
kerja dll. Yang perlu diperhatikan dalam UU ini,lagi posisi perawat dinyatakan
sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga kesehatan akademis termasuk dokter,
sehingga dari aspek propesionalisasian, perawat rasanya masih jauh dari
kewenangan tanggung jawab terhadap pelayanannya sendiri.
4. SK Menkes No. 262/per/VII/1979 tahun 1979
Membedakan para medis menjadi dua golongan yaitu paramedic keperawatan
(termasuk bidan) dan paramedic non keperawata.Dari aspek hukum, sartu hal
yang perlu dicatat disini bahwa tenaga bidan tidak lagi terpisah tetapi juga
termasuk kategori tenaga keperawatan.
5. Permenkes. No. 363/ Menkes/ per/XX/1980 tahun 1980
Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara tenaga
keperawatan dan bidan.Bidan seperti halnya dokter, diizinkan mengadakan
praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi
tidak diizinkan.Dokter dapat membuka praktik swasta untuk mengobati orang
sakit dan bidan dapat menolong persalinan dan pelayanan KB.Peraturan ini boleh
dikatakan kurang relevan atau adil bagi propesi keperawatan. Kita ketahuai
Negara lain perawat diizinkan membuka praktik swasta. Dalam bidang kuratif
banyak perawat harus menggantikan atau mengisi kekujrangan tenaga dokter
untuk mengobati penyakit terutam dipuskesmas- puskesmas tetapi secara hukum
hal tersebut tidak dilindungi terutama bagi perawat yang memperpanjang
pelayanan dirumah.Bila memang secara resmi tidak diakui, maka seharusnya
perawat dibebaskan dari pelayanan kuratif atau pengobatan untuk benar-benar
melakuan nursing care.
6. SK Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 94/Menpan/
1986,tanggal 4 Nopember 1989, tentang jabatan fungsional tenaga
keperawatan dan system kredit poin.
Dalam system ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik jabatannya
atau naik pangkatnya setiap 2 tahun bila memenuhi angka kredit
tertentu. Dalam SK ini, tenaga keperawatan yang dimaksud adalah : penyenang
kesehatan, yang sudah mencapai golongan II/a, Pengatur Rawat/ Perawat
Kesehatan/Bidan, Sarjana Muda/D III Keperawatan dan Sarjana/S I Keperawatan.
System ini menguntungkan perawat karena dapat naik pangkatnya dan tidak
tergantung kepada pangkat/ golongan atasannya
7. UU kesehatan No. 23 tahun 1992
Merupakan UU yang banyak member kesempatan bagi perkembangan termasuk
praktik keperawatan professional karena dalam UU ini dinyatakan tentang standar
praktik, hak-hak pasien, kewenangan, maupun perlindungan hukum bagi profesi
kesehatan termasuk keperawatan.
Beberapa pernyataan UU kes. No. 23 Th. 1992 yang dapat dipakai sebagai
acuan pembuatan UU praktik keperawatan adalah :
a. Pasal 32 ayat 4
Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan
ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
b. Pasal 53 ayat I
Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas sesui dengan profesinya.
c. Pasal 53 ayat 2
Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi
standar profesi dan menghormati hak pasien.
Perspektif Transkultural dalam Keperawatan
1. Keperawatan Transkultural dan Globalisasi dalam Pelayanan Kesehatan
Sebelum mengetahui lebih lanjut keperawatan transkultural, perlu kita
ketahui apa arti kebudayaan terlebih dahulu. Kebudayaan adalah suatu system
gagasan, tindakan, hasil karya manusia yang diperoleh dengan cara belajar dalam
rangka kehidupan masyarakat. (koentjoroningrat, 1986
Wujud-wujud kebudayaan antara lain :
1.Kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma dan peraturan
2.Kompleks aktivitas atau tindakan
3.Benda-benda hasil karya manusia
Keperawatan sebagai profesi memiliki landasan body of knowledge yang dapat
dikembangkan dan diaplikasikan dalam praktek keperawatan. Teori transkultural
dari keperawatan berasal dari disiplin ilmu antropologi dan dikembangkan dalam
konteks keperawatan. Teori ini menjabarkan konteks atau konsep keperawatan
yang didasari oleh pemahaman tentang adanya perbedaan nilai-nilai cultural yang
melekat dalam masyarakat.
Menurut Leinenger, sangat penting memperhatikan keragaman budaya dan nilai-
nilai dalam penerapan asuhan keperawatan kepada klien. Bila hal tersebut
diabaikan oleh perawat, akan mengakibatkan terjadinya cultural shock. Cultural
shock akan dialami oleh klien pada suatu kondisi dimana perawat tidak mampu
beradaptasi dengan perbedaan nilai budaya.
Keperawatan transkultural adalah ilmu dengan kiat yang humanis yang
difokuskan pada perilaku individu/kelompok serta proses untuk mempertahankan
atau meningkatkan perilaku sehat atau sakit secara fisik dan psikokultural sesuai
latar belakang budaya. Sedangkan menurut Leinenger (1978), keperawatan
transkultural adalah suatu pelayanan keperawatan yang berfokus pada analisa dan
studi perbandingan tentang perbedaan budaya.
Tujuan dari transcultural nursing adalah untuk mengidentifikasi, menguji,
mengerti dan menggunakan norma pemahaman keperawatan transcultural dalam
meningkatkan kebudayaan spesifik dalam asuhan keperawatan. Asumsinya adalah
berdasarkan teori caring, caring adalah esensi dari, membedakan, mendominasi
serta mempersatukan tindakan keperawatan. Perilaku caring diberikan kepada
manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Human caring merupakan fenomena
universal dimana,ekspresi, struktur polanya bervariasi diantara kultur satu tempat
dengan tempat lainnya.
2. Konsep dan Prinsip dalam Asuhan Keperawatan Transkultural
Konsep dalam transcultural nursing adalah :
a. Budaya
Norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari, dibagi serta
memberi petunjuk dalam berfikir, bertindak dan mengambil keputusan.
b. Nilai budaya
Keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau suatu tindakan yang
dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan
c. Perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan
Merupakan bentuk yang optimal dalam pemberian asuhan keperawatan
d. Etnosentris
Budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain adalah persepsi yang dimiliki
individu menganggap budayanya adalah yang terbaik.
e. Etnis
Berkaitan dengan manusia ras tertentu atau kelompok budaya yang digolongkan
menurut cirri-ciri dan kebiasaan yang lazim
f. Ras
Perbedaan macam-macam manusia didasarkan pada mendiskreditkan asal muasal
manusia. Jenis ras umum dikenal kaukasoid, negroid,mongoloid.
g. Etnografi: Ilmu budaya
Pendekatan metodologi padapenelitian etnografi memungkinkan perawat untuk
mengembangkan kesadaran yang tinggi pada pemberdayaan budaya setiap
individu.
h. Care
Fenomena yang berhubungan dengan bimbingan bantuan, dukungan perilaku
pada individu, keluarga dan kelompok dengan adanya kejadian untuk
memenuhikebutuhan baik actual maupun potensial untuk meningkatkan kondisi
dan kualitas kehidupan manusia
i. Caring
Tindakan langsung yang diarahkan untuk membimbing, mendukung dan
mengarahkan individu, keluarga atau kelompok pada keadaan yang nyata atau
antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia
j. Culture car
Kemampuan kognitif untuk mengetahui nilai, kepercayaan dan pola ekspresi
digunakan untuk membimbing, mendukung atau member kesempatan individu,
keluarga atau kelompok untuk mempertahankan kesehatan, sehat dan
berkembang bertahan hidup dalam keterbatasan dan mencapai kematian dengan
damai
k. Cultural imposition
Kecenderungan tenaga kesehatan untuk memaksakan kepercayaan, praktek dan
nilai karena percaya bahwa ide yang dimiliki oleh perawat lebih tinggi dari
kelompok lain.
Paradigma transcultural nursing (Leininger 1985) , adalah cara pandang,
keyakinan, nilai-nilai, konsep-konsep dalam asuhan keperawatan yang sesuai
latar belakang budaya, terhadap 4 konsep sentral keperawatan yaitu :
Manusia
Manusia adalah individu, keluarga atau kelompok yang memiliki nilai-nilaidan
norma-norma yang diyakini dan berguna untuk menetapkan pilihan danmelakukan
pilihan. Menurut Leininger (1984) manusia memilikikecenderungan untuk
mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapundia berada (Geiger and
Davidhizar, 1995).
Sehat
Kesehatan adalah keseluruhan aktifitas yang dimiliki klien dalam
mengisikehidupannya, terletak pada rentang sehat sakit. Kesehatan merupakan
suatukeyakinan, nilai, pola kegiatan dalam konteks budaya yang digunakan
untukmenjaga dan memelihara keadaan seimbang/sehat yang dapat
diobservasidalam aktivitas sehari-hari. Klien dan perawat mempunyai tujuan yang
samayaitu ingin mempertahankan keadaan sehat dalam rentang sehat-sakit
yangadaptif (Andrew and Boyle, 1995).
Lingkungan
Lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena yang mempengaruhi
perkembangan, kepercayaan dan perilaku klien. Lingkungan dipandang sebagai
suatu totalitas kehidupan dimana klien dengan budayanya saling berinteraksi.
Terdapat tiga bentuk lingkungan yaitu : fisik, sosial dan simbolik. Lingkungan
fisik adalah lingkungan alam atau diciptakan oleh manusia seperti daerah
katulistiwa, pegunungan, pemukiman padat dan iklim seperti rumah di daerah
Eskimo yang hampir tertutup rapat karena tidak pernah ada matahari sepanjang
tahun. Lingkungan sosial adalah keseluruhan struktur sosial yang berhubungan
dengan sosialisasi individu, keluarga atau kelompok ke dalam masyarakat yang
lebih luas. Di dalam lingkungan sosial individu harus mengikuti struktur dan
aturan-aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Lingkungan simbolik adalah
keseluruhan bentuk dan simbol yang menyebabkan individu atau kelompok
merasa bersatu seperti musik, seni, riwayat hidup, bahasa dan atribut yang
digunakan.
Keperawatan
Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada
praktikkeperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang
budayanya. Asuhan keperawatan ditujukan memnadirikan individu sesuai dengan
budaya klien. Strategi yang digunakan dalam asuhan keperawatan adalah
perlindungan/mempertahankan budaya,
mengakomodasi/negoasiasi budaya dan mengubah/mengganti budaya klien
(Leininger,1991)
3. Pengkajian Asuhan Keperawatan Budaya
Peran perawat dalam transkultural nursing yaitu menjembatani antara sistem
perawatan yang dilakukan masyarakat awam dengan sistem perawatan melalui
asuhan keperawatan.
Tindakan keperawatan yang diberikan harus memperhatikan 3 prinsip asuhan
keperawatan yaitu:
· Cara I : Mempertahankan budaya
Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan
kesehatan. Perencanaan dan implementasi keperawatan diberikan sesuai dengan
nilai-nilai yang relevan yang telah dimiliki klien sehingga klien dapat
meningkatkan atau mempertahankan status kesehatannya, misalnya budaya
berolahraga setiap pagi.
Cara II : Negosiasi budaya
Intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan untuk
membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan
kesehatan. Perawat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya
lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan, misalnya klien sedang hamil
mempunyai pantang makan yang berbau amis, maka ikan dapat diganti dengan
sumber protein hewani yang lain.
·Cara III : Restrukturisasi budaya
Restrukturisasi budaya klien dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan
status kesehatan. Perawat berupaya merestrukturisasi gaya hidup klien yang
biasanya merokok menjadi tidak merokok. Pola rencana hidup yang dipilih
biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut.
Model konseptual yang di kembangkan oleh Leininger dalam menjelaskan asuhan
keperawatan dalam konteks budaya digambarkan dalam bentuk matahari terbit
(Sunrise Model). Geisser (1991) menyatakan bahwa proses keperawatan ini
digunakan oleh perawat sebagai landasan berpikir dan memberikan solusi
terhadap masalah klien (Andrew and Boyle, 1995). Pengelolaan asuhan
keperawatan dilaksanakan dari mulai tahap pengkajian, diagnosa keperawatan,
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Pengkajian adalah proses mengumpulkan data untuk mengidentifikasi masalah
kesehatan klien sesuai dengan latar belakang budaya klien ( Giger and Davidhizar,
1995).
Pengkajian dirancang berdasarkan tujuh komponen yang ada pada”Sunrise
Model” yaitu:
1. Faktor teknologi (technological factors)
Teknologi kesehatan memungkinkan individu untuk memilih atau mendapat
penawaran menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesehatan. Perawat perlu
mengkaji: Persepsi sehat sakit, kebiasaan berobat atau mengatasi masalah
kesehatan, alasan mencari bantuan kesehatan, alasan klien memilih pengobatan
alternative dan persepsi klien tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi
untuk mengatasi permasalahan kesehatan ini.
2. Faktor agama dan falsafah hidup ( religious and philosophical factors )
Agama adalah suatu symbol yang mengakibatkan pandangan yang amat realistis
bagi para pemeluknya. Agama memberikan motivasi yang sangat kuat untuk
mendapatkan kebenaran diatas segalanya, bahkan diatas kehidupannya sendiri.
Faktor agama yang harus dikaji oleh perawat adalah: agama yang dianut, status
pernikahan, cara pandang klien terhadap penyebab penyakit, cara pengobatan dan
kebiasaan agama yang berdampak positif terhadap kesehatan.
3. Faktos sosial dan keterikatan keluarga ( kinshop and Social factors )
Perawat pada tahap ini harus mengkaji faktor-faktor: nama lengkap, nama
panggilan, umur dan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, tipe keluarga,
pengambilan keputusan dalam keluarga dan hubungan klien dengan kepala
keluarga.
4. Nilai-nilai budaya dan gaya hidup (cultural value and life ways )
Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang dirumuskan dan ditetapkan oleh penganut
budaya yang di anggap baik atau buruk. Norma –norma budaya adalah suatu
kaidah yang mempunyai sifat penerapan terbatas pada penganut budaya terkait.
Yang perlu di kaji pada factor ini adalah posisi dan jabatan yang dipegang oleh
kepala keluarga, bahasa yang digunakan, kebiasaan makan, makanan yang
dipantang dalam kondisi sakit, perseosi sakit berkaitan dengan aktivitas sehari-
hari dan kebiasaan membersihkan diri.
5. Faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku (political and legal factors )
Kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku adalah segala sesuatu yang
mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan keperawatan lintas budaya
(Andrew and Boyle, 1995 ). Yang perlu dikaji pada tahap ini adalah: peraturan
dan kebijakan yang berkaitan dengan jam berkunjung, jumlah anggota keluarga
yang boleh menunggu, cara pembayaran untuk klien yang dirawat.
6. Faktor ekonomi (economical factors)
Klien yang dirawat dirumah sakit memanfaatkan sumber-sumber material yang
dimiliki untuk membiayai sakitnya agar segera sembuh. Faktor ekonomi yang
harus dikaji oleh perawat diantaranya: pekerjaan klien, sumber biaya pengobatan,
tabungan yang dimiliki oleh keluarga, biaya dari sumber lain misalnya asuransi,
penggantian biaya dari kantor atau patungan antar anggota keluarga.
7. Faktor pendidikan ( educational factors )
Latar belakang pendidikan klien adalah pengalaman klien dalam menempuh jalur
formal tertinggi saat ini. Semakin tinggi pendidikan klien maka keyakinan klien
biasanya didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang rasional dan individu tersebut
dapat belajar beradaptasi terhadap budaya yang sesuai dengan kondisi
kesehatannya. Hal yang perlu dikaji pada tahap ini adalah: tingkat pendidikan
klien, jenis pendidikan serta kemampuannya untuk belajar secara aktif mandiri
tentang pengalaman sedikitnya sehingga tidak terulang kembali.
· Prinsip-prinsip pengkajian budaya:
a. Jangan menggunakan asumsi.
b. Jangan membuat streotif bisa menjadi konflik misalnya: orang Padang
pelit,orang Jawa halus.
c. Menerima dan memahami metode komunikasi.
d. Menghargai perbedaan individual.
e. Tidak boleh membeda-bedakan keyakinan klien.
f. Menyediakan privacy terkait kebutuhan pribadi.
3. Instrumen Pengkajian Budaya
Sejalan berjalnnya waktu,Transkultural in Nursing mengalami perkembangan oleh
beberapa ahli, diantaranya:
A. Sunrise model (Leininger)
Yang terdiri dari komponen:
1) Faktor teknbologi (Technological Factors)
Persepsi sehat-sakit
Kebiassaan berobat atau mengatasi masalah kesehatan
Alasan mencari bantuan/pertolongan medis
Alasan memilih pengobatan alternative
Persepsi penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam
mengatasi masalah kesehatan
2) Faktor agama atau falsafah hidup (Religious & Philosophical factors)
Agama yang dianut
Status pernikahan
Cara pandang terhadap penyebab penyakit
Cara pengobatan / kebiasaan agama yang positif terhadap
kesehatan
3) Faktor sosial dan keterikatan kelluarga (Kinship & Social Factors)
Nama lengkap & nama panggilan
Umur & tempat lahir,jenis kelamin
Status,tipe keluarga,hubungan klien dengan keluarga
Pengambilan keputusan dalam keluarga
4) Nilai-nilai budaya dan gaya hidup (Cultural value and lifeways)
Posisi / jabatan yang dipegang dalam keluarga dan
komunitas
Bahasa yang digunakan
Kebiasaan yang berhubungan dengan makanan & pola
makan
Persepsi sakit dan kaitannya dengan aktifitas kebersihan
diri dan aktifitas sehari-hari.
5) Faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku (Political& legal Factors)
Kebijakan dan peraturan Rumah Sakit yang berlaku adalah segala
sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan
keperawatan lintas budaya,meliputi:
Peraturan dan kebijakan jam berkunjung
Jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu
Cara pembayaran
6) Faktor ekonomi (Economical Factors)
Pekerjaan
Tabungan yang dimiliki oleh keluarga
Sumber biaya pengobatan
Sumber lain ; penggantian dari kantor,asuransi dll.
Patungan antar anggota keluarga
7) Faktor Pendidikan (Educational Factors)
Tingkat pendidikan klien
Jenis pendidikan
Tingkat kemampuan untuk belajar secara aktif
Pengetahuan tentang sehat-sakit
B. Keperawatan transkultural model Giger & Davidhizar
Dalam model ini klien/individu dipandang sebagai hasil unik dari suatu
kebudayaan,pengkajian keperawatan transkultural model ini meliputi:
1. Komunikasi (Communication)
Bahasa yang digunakan,intonasi dan kualitas suara,pengucapan
(pronounciation), penggunaan bahasa non verbal, penggunaan „diam‟
2. Space (ruang gerak)
Tingkat rasa nyaman,hubungan kedekatan dengan orang lain,persepsi
tentang ruang gerak dan pergerakan tubuh.
3. Orientasi social (social orientastion)
Budaya, etnisitas, tempat, peran dan fungsi keluarga, pekerjaan, waktu
luang, persahabatan dan kegiatan social keagamaan.
4. Waktu (time)
Penggunaan waktu,definisi dan pengukuran waktu,waktu untuk bekerja
dan menjalin hubungan social,orientasi waktu saat ini,masa lalu dan
yang akan datang.
5. Kontrol lingkungan (environmental control)
Nilai-nilai budaya,definisi tentang sehat-sakit,budaya yang berkaitan
dengan sehat-sakit.
6. Variasi biologis (Biological variation)
Struktur tubuh,warna kulit & rambut, dimensi fisik lainnya seperti;
eksistensi enzim dan genetic,penyakit yang spesifik pada populasi
terntentu,kerentanan terhadap penyakit tertentu,kecenderungan pola
makan dan karakteristikpsikologis,koping dan dukungan social.
C. Keperawatan transkultural model Andrew & Boyle
Komponen-komponenya meliputi:
1) Identitas budaya
2) Ethnohistory
3) Nilai-nilai budaya
4) Hubungan kekeluargaan
5) Kepercayaan agama dan spiritual
6) Kode etik dan moral
7) Pendidikan
8) Politik
9) Status ekonomi dan social
10) Kebiasaan dan gaya hidup
11) Faktor/sifat-sifat bawaan
12) Kecenderungan individu
13) Profesi dan organisasi budaya
Komponen-komponen diatas perlu dikaji pada diri perawat (self assessment) dan
pada klien, Kemudian perawat mengkomunikasikan kompetensi transkulturalnya
melalui media: verbal, non verbal & teknologi, untuk tercapainya lingkungan
yang kondusif bagi kesehatan dan kesejahteraan klien.
5. Diagnosis keperawatan
Diagnosa keperawatan adalah respon klien sesuai latar belakang
budayanya yang dapat dicegah, diubah atau dikurangi melalui intervensi
keperawatan. (Giger and Davidhizar, 1995).Terdapat tiga diagnose keperawatan
yang sering ditegakkan dalam asuhan keperawatan transkultural yaitu :
a. gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan kultur
b. gangguan interaksi sosial berhubungan disorientasi sosiokultural
c. ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini.
6. Perencanaan dan Pelaksanaan
Perencanaan dan pelaksanaan dalam keperawatan trnaskultural adalah
suatu proses keperawatan yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan adalah suatu
proses memilih strategi yang tepat dan pelaksanaan adalah melaksanakan tindakan
yang sesuai denganlatar belakang budaya klien (Giger and Davidhizar, 1995).
Ada tiga pedoman yang ditawarkan dalam keperawatan transkultural (Andrew and
Boyle, 1995) yaitu; mempertahankan budaya yang dimiliki klien bila budaya klien
tidak bertentangan dengan kesehatan, mengakomodasi budaya klien bila budaya
klien kurang menguntungkan kesehatan dan merubah budaya klien bila budaya
yang dimiliki klien bertentangan dengan kesehatan.
a.Cultural care preservation/maintenance
1) Identifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat
2) Bersikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinterkasi dengan klien
3) Mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan perawat
b.Cultural careaccomodation/negotiation
1) Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien
2) Libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan
3) Apabila konflik tidak terselesaikan, lakukan negosiasi dimana kesepakatan
berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien dan standar etik.
c. Cultual care repartening/reconstruction
1) Beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan
melaksanakannya
2) Tentukan tingkat perbedaan pasien melihat dirinya dari budaya kelompok
3) Gunakan pihak ketiga bila perlu
4) Terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat
dipahami oleh klien dan orang tua
5) Berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan
Perawat dan klien harus mencoba untuk memahami budaya masingmasing
melalui proses akulturasi, yaitu proses mengidentifikasi persamaan dan perbedaan
budaya yang akhirnya akan memperkaya budaya budaya mereka. Bila perawat
tidak memahami budaya klien maka akan timbul rasa tidak percaya sehingga
hubungan terapeutik antara perawat dengan klien akan terganggu. Pemahaman
budaya klien amat mendasari efektifitas keberhasilan menciptakan hubungan
perawat dan klien yang bersifat terapeutik.
7. Evaluasi
Evaluasi asuhan keperawatan transkultural dilakukan terhadap
keberhasilan klien tentang mempertahankan budaya yang sesuai dengan
kesehatan, mengurangi budaya klien yang tidak sesuai dengan kesehatan atau
beradaptasi dengan budaya baru yang mungkin sangat bertentangan dengan
budaya yang dimiliki klien. Melalui evaluasi dapat diketahui asuhan keperawatan
yang sesuai dengan latar belakang budaya klien.
PENUTUP
Kesimpulan
Aspek Legal Etik Keperawatan adalah Aspek aturan Keperawatan dalam
memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung
jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang
diatur dalam undang-undang keperawatan. Praktik keperawatan yang aman
memerlukan pemahaman tentang batasan legal yang ada dalam praktik perawat.
Sama dengan semua aspek keperawatan, pemahaman tentang implikasi hukum
dapat mendukung pemikiran kristis perawat. Perawat perlu memahami hukum
untuk melindungi hak kliennya dan dirinya sendiri dari masalah. Perawat tidak
perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap
apa yang masyarakat harapkan dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang
profesional.
Saran
Perlunya kehatian-hatian seseorang tentunya keperawatan dalam melakukan
suatu tindakan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat menyababkan kejadian yang
fatal akibatnya. Adanya berbagai pendekatan yang bersifat persuasif, konsultatif
dan partisipatif semua pihak (Stake Holder) yang terkait dalam penyelenggaran
Praktik Keperawatan berorientasi kepada pelayanan yang bermutu. Perlu adanya
peraturan perundang-undangan dibidang keperawatan yang diselenggarakan oleh
tenaga keperawatan dapat mengayomi dan bersikap mendidik sekaligus bersifat
menghukum yang mudah dipahami dan dilaksanakan, karena penyelenggaraan
praktik keperawatan menyangkut berbagai pihak sehingga yang terkait hendaknya
bersifat proaktif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Potter, Patricia A., dan Anne G. Perry. 2009. Fundamental Keperawatan. Jaka
Salemba Medika.
Prasetyo, Agus. 2013. Aspek Hukum dalam Praktek Keperawatan.
Kozier, Barbara, dkk. 2010. Fundamental Keperawatan. Jakarta : EGC. Krista. 2011.