Konsep Dasar Ppn Dan Ppnbm-mhs

1/30/2015

1

1DATA

KARAKTERISTIK LEGAL PPN2

1. Pajak Tidak Langsung2. Dikenakan secara bertingkat3. Pajak Konsumsi4. Bersifat Netral5. Pajak obyektif6. Menggunakan sistem faktur

(walau ada juga yang dipersamakan dengan faktur)2

1/30/2015

2

3

Obyek PPN adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan barang dan jasa

OBYEK PPN

3

PRINSIP PPN4

1) Prinsip utama PPN menganut bahwasemua penyerahan BKP yang berakibatpindahnya hak penguasaan dankepemilikan atas suatu barang merupakanpenyerahan BKP yang terutang PPN

2) Kecuali dalam peraturan menetapkan lain

4

1/30/2015

3

PENGERTIAN BKP/JKP5

Dalam aturannya mengenal negatif list berarti bahwa pada dasarnya semua barang adalah BKP/JKP kecuali ditetapkan lain

Seperti yang tertuang dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat 2 termasuk kelompok barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN

5

OBYEK PPN dalam pasal 46

Penyerahan BKP dalam daerah pabean

Impor BKP

Penyerahan JKP dalam daerah pabean

Pemanfaatan BKP tidak berwujud

Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean

Ekport BKP

Ekspor BKP tidak berwujud

Ekspor Jasa Kena Pajak

6

1/30/2015

4

Tambahan obyek :7

Ps. 16C : membangun sendiri

Ps. 16D :

penyerahan BKP aktiva yang tujuan semula tidak u/dijual tapi dijual dilakukan oleh PKP kecuali tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan

7

8

Subyek PPN biasa disebut pengusaha, baik orang pribadi maupun badan yang menyerahkan atau memanfaatkan

SUBYEK PAJAK

8

1/30/2015

5

KEWAJIBAN PKP PS. 4 f

9

Melaporkan usahanya

Memungut PPN dan PnBM

Menyetor

Melaporkan

TANGGAL : 06 PEBRUARI 201410

1. Peredaraan usaha dalam 1 tahun buku tidak

lebih dari Rp. 4.800.000.000,-- mulai berlaku 1

Jaanuari 2014.

2. Jumlah peredaran merupakan jumlah

keseluruhan baik barang kena pajak maupun

jasa kena pajak.

3. Orang pribadi yang dikecualikan pembukuan

tahun buku adalah tahun kalender

BATASAN PENGUSAHA KECIL pmk. 197/pmk.03/2013

1/30/2015

6


1. Atas pengusaha tersebut dikecualikansebagai pengusaha kena pajak, sehinggatidak wajib melaporkan PPN.

2. Kecuali memilih untuk menjadi PKP



1. Bila dalam satu pereode telah melebihan ketentuan Rp. 4.800.000.000,-- paling lambat pada akhir bulanberikutnya harus melaporkan sebagai PKP

2. Bila kewajiban tidak terpenuhi akan ditetapkan secarajabatan.

3. Bila dalam 1 tahun kalender jumlah peredaran tidakmencapai Rp. 4.800.000.000,-- pengukuhan dapatdiajukan pencabutan.


1/30/2015

7

DAERAH PABEAN13

Dalam pemungutan PPN mengenal daerah pabean

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesiayang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruangudara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu diZona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang yang mengaturmengenai kepabeanan.

13

TARIF PPN14

Tarif PPN 10 % dengan peraturan pemerintah dapat diturunkan menjadi 5 % atau dinaikan menjadi 15 %

Untuk ekspor baik BKP. Bkp tidak berwujud dan JKP sebesar 0 %

Untuk PPnBM 10 % sampai dengan 200 %

14

1/30/2015

8

FAKTUR PAJAK15

Dasar hukumnya adalah UU PPN No. 42 tahun 2009dan yg terakhir PER 24/PJ/2012

Dlm. Pembuatan faktur pajak hrs memuat paling sedikit :

PKP, Pembeli , Nama BKP/JKP, Harga Jual/Penggantian, Potongan Harga, Dasar Pengenaan Pajak, Pajak yang dipungut, Nomor Seri, Tanggal , Nama

15

FAKTUR PAJAKPER : 24/PJ/2012

16

Faktur Pajak : Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha -kena pajak atas penyerahanBKP / JKP

Faktur Pajak Faktur Pajak Gabungan

Dalam rangka mempermudah pembuatan faktur pajak faktur pajak hanyaAda satu dan pembuatannya dipermudah

PER DIRJEN 24/PJ/2012 16

1/30/2015

9

17

Pembuatan Faktur pajakPer No. 24/PJ/2012 Ps. 2

FAKTUR PAJAK a. Pada saat penyerahan BKP/JKPb. Saat penerimaan pembayaranc. Saat penerimaan termin.d. Pada saat PKP menyampaikan tagihan pada

bendaharawane. Saat lain ditetapkan oleh PMK

FAKTUR PAJAK GABUNGANa. Pada akhir bulan penyerahan BKP/JKP dlm hal

pembayaran terjadi setelah berakhirnya penyerahan BKP/JKP

Bila melampui tanggal tersebut dikenakan denda 2 % dari DPP.


18

PER DIRJEN 24/PJ/2012

PENGADAAN FAKTUR PAJAK

Pengadaan Formulir FP oleh PKPPasal 4 per : 24/PJ/2012

FP dibuat paling sedikit rangkap 21. Untuk pembeli BKP/Penerima JKP2. Untuk arsip PKP yg menerbitkan FP

Bila dibuat lebih dari yg ditetapkan harus dinyatakan peruntukannya

18

1/30/2015

10

19

KODE FAKTUR PAJAK

KODE FAKTUR pasal 7

Kode Faktur pajak :2 dua digit Kode Transaksi1 satu digit Kode Status

Nomor Seri :3 tiga digit diberikan DJP2 dua digit tahun penerbitan8 digit nomor seri faktur

Kode seri faktur pajak ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajaksedangkan kode transaksi ditentukan sendiri oleh wajib pakal

PER DIRJEN 24/PJ/2012

20

KODE TRANSAKSI PS. 7 ayat 2 a

01. Pada selain pemungut PPN

Kode 2 digit faktur pajak u/penyerahan

02. Pada pemungut PPN Bendaharawan

03. Pada pemungut PPN lainnya selain bendah

04. Menggunakan DPP nilai lain selain pemungut

05. Mulai tahun ini tidak dipergunakan

06. Lainnya selain pemungut PPN

07. PPN tidak dipungut selain pemungut

08. PPN dibebaskan selain pemungut

09.Aktiva pasal 16D selain pemungut

20

1/30/2015

11

21

Kode Status faktur pajak Dengan ketentuan

Kode 1Untuk status penggantian

Kode 0 Untuk status normal

KODE STATUS FAKTUR PAJAKPS. 7 ayat 2 b

21

22

FAKTUR PAJAK / FAKTUR PENJUALAN

Ps. 14

Faktur penjualan Yang memuat keterangan

sesusai dalam faktur pajak dan pengisiannya sesuai

dapat dipersamakan dengan faktur pajak

Dan sesuai SE Dirjen No. 56/PJ/2010 tanggal : 27 April

2010, pembuatan/bentuk faktur pajak diserahkan

sepenuhnya kepada wajib pajak


1/30/2015

12

23

23

PER : 33/PJ/2014

24

DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR

PAJAK

1. PEB dan PE dilampiri dengan invoce

2. SPPB yang dikeluarkan oleh bulog

3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dikeluarkanpertamina

4. Tanda pembayaran/kuitansi Telkom

5. Tiket untuk jasa angkutan udara penerbangan udara

6. Nota jasa pelabuhan

24

1/30/2015

13

PER : 33/PJ/2014

7. Tanda pembayaran/kuitansi listrik

8. PEJKP/BKP tidak berwujud yang dilampiri invoce

9. PIB yang dilampiri SSPCP

10. SSP untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud /jasakena pajak dari luar daerah pabean

25

25

PER : 33/PJ/2014

11. Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak oleh Perusahaaan Air Minum;

12. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan JasaKena Pajak oleh perusahaan perantara efek;

13. Dan Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak olehperbankan.

14. SSP pembayaran PPN penyerahan BKP Melalui juru lelangdilampiri risalah lelang

26

26

1/30/2015

14

27

SANKSI PENGUSAHA KENA PAJAKPasal : 16 ayat 2

Denda Adsministrasi2 % dari DPP bila

1. Menerbitkan faktur pajak tidak memuat keterangan

dan mengisi secara lengkap, jelas benar dan tidak

ditandatangani oleh yang ditujunjuk PKP.

2. Menerbitkan faktur pajak lebih 3 bulan

Faktur pajak dibuat lebih 3 bulanTidak dapat dikreditkan

27

28

SANKSI PENGUSAHA KENA PAJAKPasal : 17 ayat 2

Dikecualikan dari denda Adsministrasi2 % dari DPP bila

28

Dalam hal faktur pajak tidak memuat :

a. Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP

b. Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP

dan tanda tangan yang berhak bila PKP pedagang

eceran

1/30/2015

15

29

DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

29

HARGA JUAL ayat 1 (18) UU PPN No. 42 Tahun 2009

30

Nilai berupa uang Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta

oleh penjual Barang Kena Pajak. Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum

dalam faktur pajak.Yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakanunsur harga jual, antara lain : pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, dan garansi.

30

1/30/2015

16

PENGGANTIAN ayat 1(19 )

31

nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh pemberijasa karena penyerahan atau ekspor JasaKena Pajak, tidak termasuk pajak yangdipungut menurut Undang-Undang ini danpotongan harga yang dicantumkan dalamFaktur Pajak

31

Nilai Impor ( Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 42 Th. 2009 ) :

32

Nilai berupa uang yang menjadi Dasar penghitungan bea masuk

Ditambah pungutan yang dikenakan sesuai Undang-Undang Pabean.

Tidak termasuk PPN/PPn BM.

Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea MasukPPN = 10% x Nilai Impor

Memiliki PIB dan SSPCP

32

1/30/2015

17

Nilai Ekspor ( Pasal 1 angka 26 Undang-UndangNomor NO. 42 TH 2009 ) :

33

Nilai berupa uang

Termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu, nilai yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Persetujuan ekport ( PE )).

PPN Ekspor = 0% x Nilai Ekspor

Memiliki PEB dan PE

33

NILAI LAIN34

NILAI LAIN SEBAGAI DASAR

PENGENAAN PAJAK

PMK. 38PMK.11/2013

34

1/30/2015

18

NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

35

Untuk menetapkan besarnya PPN DPP ditetapkan dengan nilai lain antara lain :

1. Pemakaian sendiri Harga jual/Penggantian dikurangi laba kotor

2. Pemberian Cuma-Cuma Harga jual/Penggantian dikurang laba kotor

3. Media Rekaman suara /gambar perkiraan harga jual rata-rata

4. Penyerahan film cerita perkiraan hasil rata-rata per judul

5. Hasil tembakau harga jual eceran

6. Persediaan/Aktiva saat pembubaran harga pasar wajar

35

NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

36

7. Barang dari pusat ke cabang Sebaliknya Harga pokok penjualan

8. Penyerahaan ke pedagang perantara yang disepakati antara pembelidan pedagang perantara

9. Penyerahan BKP melalui juru lelang herga lelang

10. Jasa pengiriman paket sebesar 10 % dari jumlah yang ditagih.

11. Jasa biro perjalanan /jasa biro wisata 10 % dari jumlah tagihan

12. Emas perhiasan yang dilakukan pabrikan 20 %

13. Jasa Pengurusan transaportasi (FF ) yang terdapat unsur freight 10 %

Untuk penyerahan no. 1 s/d 13 tersebut menggunakan kode seri fakturpajak 04

36

1/30/2015

19

PAJAK MASUKAN 37

Pajak masukan sehubungan dengan jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan dan jasa biro wisata tidak dapat dikreditkan

Pabrikan emas perhiasan dan FF tidak dapat dikreditkan dan khusus untuk emas perhiasan telah dicabut dengan PMK No. 30/PMK.03/2014

PMK. 38PMK.11/2013 37

MENJADI PEMUNGGUT38

Dasar Hukum : UU PPN th 1984 Sdd UU No. 42 Tahun 2009, Kep Dirjen KEP-382/PJ/2002 Sejak tgl 1 Jan 2004 Pemungut PPN Kep Men No. 563/KMK.03/2003

a. Bendh. Pemerintah dananya dr. APBN / APBDb. Kantor Perbendaraan dan Kas Negara

Sejak tgl. 1 Peb 2005 Kep. Men No. 11/PMK.03/2005 dirubah dengan PMK 73/PMK.03/2010 Kontraktor perjanjian kerjasama pertambangan MGB dan kontraktor pemegang usaha.ijinpertambahan

Sesuai PMK 85/PMK.03/2012 BUMN ditjunjuk sebagai pemungut PPN dan PPnBm sejak 1 Juni2012

Pembeli BKP/JKP tersebut diatas PPN terutang tidak dipungut oleh penjual melainkan olehpemungut PPN

38

1/30/2015

20

Obyeknya :

39

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh pemungut atas perolehan BKP/JKP oleh pemungut.

Yang dipungut semua rekanan pemungut PPN tsb

39

Tata Cara :

40

Bendaharawan :

Faktur Pajak dan SSP bukti pemungutan

Pemungutan PPN dilakukan saat pembayaran dipotong langsung dr. pembayaran

Saat menyampaikan tagihan rekanan wajib membuat

FPS & SSP Indentitas dan NPWP PKP rekanan td Pemungut

40

1/30/2015

21

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN 41

a. Pembayaran tdk lebih Rp. 1.000.000,00

b. Pembayaran untuk pembebasan tanah

c. Pemb. Yang mendapatkan fasilitas

d. Pemb. BBM dan Non BBM pertamina

e. Pemb. Rekg. Tilpn.

f. Pemb. Jasa pernerbangan udara

g. Pemb. Untuk penyerahan BKP/JKP yg. Tdk PPN

41

KONTRAKTOR KERJA SAMA MIGAS DAN BUMN

42

KONTRAKTOR PKS dg pemerintah RI

Faktur Pajak dan SSP sbg bukti pemungutan

FP dibuat paling lambat saat

Pada saat penyerahaan

Pada saat penerimaan pembayaran.

Pada saat terima termin

42

1/30/2015

22

Penyetoran dan pelaporanoleh pemungut

43

Penyetoran paling lambat tgl. 15 bulan berikut

Pelaporan paling lambat akhir bulan berikutnya.

Pelaporan dengan SPT pada pemungut SPT 1107 PUT

43

DIKECUALIKAN

44

Dikecualikan :

1. Pembayaran tdk lebih Rp. 10.000.000,00 ( kalau jumlah sd Rp. 10.000.000 disetor oleh rekanan sendiri )

2. Pemb. Yang mendapatkan fasilitas

3. Pemb. BBM dan Non BBM pertamina

4. Pemb. Rekg. Tilpn.

5. Pemb. Jasa pernerbangan udara

6. Pemb. Untuk penyerahan BKP/JKP yg. Tdk PPN

44

1/30/2015

23

PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKANPEREDARAN TERTENTU

45

Yang dapat melakukan PKP yang memiliki peredaran usaha

tertentu dalam satu tahun buku tidak lebih dari Rp. 1,800,000,000,--

PMK. 74PMK.03/201045

YANG HARUS DIPENUHI PKP46

a. Memiliki peredaraan usaha 2 tahun buku sebelumnya tidak Rp. 1.800.000.000,-- per tahun.

b. Wajib pajak baru

c. Tahun buku untuk WP OP dikecualikan pembukuan adalah tahun kalender

PMK. 74PMK.03/201046

1/30/2015

24

TARIF PAJAK47

Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan :

a) 60 % dari pajak keluaran untuk JKP

b) 70 % dari pajak keluaran untuk BKP

Pajak keluaran besarnya 10 % dari Dasar pengenaan pajak

PMK. 74PMK.03/201047

PAJAK MASUKAN / RETUR 48

Perusahaan yang menggunakan pedoman penghitungkan pengkreditan pajak masukan sesuai ketentuan ini tidak dapat membebankan PPN sebagai biaya dalam menghitung Pajak penghasilan

Bila terjadi retur baik BKP/JKP mengurangi mengurangi PPN terutang pada masa pajak retur terjadi.

Pajak masukan yang diterima tidak dapat dikreditkan

PMK. 74PMK.03/201048

1/30/2015

25

PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKANKEGIATAN USAHA TERTENTU

49

Yang dapat melakukan PKP yang memiliki kegiatan usaha tertentu yaitu :

1. Penyerahan kendaraan bermotor bekas eceran.

2. Penyerahan emas perhisan secara eceran

PMK. 79PMK.03/2010 49

TARIF PAJAK50

Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan :

1. 90% dari pajak keluaran untuk usahaPenyerahaan kendaraan Bermotor bekas

2. 80 % dari pajak keluaran untuk penyerahaanemas perhiasan

Pajak keluaran besarnya 10 % dari Dasar pengenaan pajak

(Khusus untuk emas perhiasan telah dicabutdengan PMK. 30/PMK.03/2014 sehingga SPT menggunakan SPT 1111 )

PMK. 79PMK.03/2010 50

1/30/2015

26

PAJAK MASUKAN / RETUR 51

1. Perusahaan yang menggunakan pedoman penghitungkan pengkreditan pajak masukan sesuai ketentuan ini tidak dapat membebankan PPN sebagai biaya dalam menghitung Pajak penghasilan

2. Bila terjadi retur baik BKP/JKP mengurangi mengurangi PPN terutang pada masa pajak retur terjadi

3. Pajak masukan yang diterima tidak dapat dikreditkan

PMK. 79PMK.03/2010 51

PPnBM52

DASAR HUKUM

PP. No. 55 Tahun 2004 ,PP No. 41 Th 2013

PMK. 620/PMK.03/2004 Selain kendaraan, 616/PMK.03.2004 Pembebasan

KMK. 355/KMK.03/2003 Kendaraan

KEP. 229/PJ/2003 Pengembalian

52

1/30/2015

27

KARAKTERISTIK53

PPnBM merupakan pungutan tambahan selain PPN Hanya dipungut sekali waktu impor atau produsen

barang mewah Tidak dapat dikreditkan

Merupakan unsur harga pokok Diserahkan ke cabang belum terutang PPnBM

terutang setelah diserahkan ke pihak lain. Bila ekpor BKP mewah PPnBM yang diperoleh pada

saat perolehan dapat diminta kembali.

53

YG TERMASUK BARANG MEWAH54

Bukan barang kebutuhan pokok

Dikomsumsi masyarakat tertentu

Umumnya dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi.

Dikonsumsi untuk menunjukkan status

54

1/30/2015

28

TARIF PPnBM 55

Dlm penentuan tarif ada dua jenis

1. PPnBM kendaraan bermotor

KMK. 355/kmk.03/2003

2. PPnBM bukan kendaraan bermotor

PMK. 620/PMK.03/2004

55

PPnBM dikenakan u/kendaraan56

Sesuai pasal 2 KMK. 355/kmk.03/2003

Impor Kendaraan bermotor < 15 org dan sepeda motor >250 CC

Penyerahhan hasil perakitan/produksi dlm daerah pabean

Sesuai pasal 5

Tarif : 10 % s/d 200 %

56

1/30/2015

29

PPnBM tdk dikenakananps. 3

57

Kendaraan CKD

Kendaraan Sasis

Pengangkut barang

Roda 2 < 250 CC

Kendaraan bermotor pengangkutan orang >16 orang termasuk pengemudi.

57

PPnBM dibebaskanps. 4

58

Ambulan, jenazah, pemadam kebakaran, tahanan, pengangkutan umum.

Ken. Protokoler kenegaraan

Ken. Penum >10 < 15 termasuk pengemudi untuk dinas TNI dan Polri

Kend. Pratroli TNI Polri

Untuk bisa dibebaskan harus mengajukan permohona ke ditjen pajak.

58

1/30/2015

30

PPnBM SELAIN KENDARAANPMK. 620/PMK.03/2004

59

Untuk barang bewah selain kendaraan bermotor yang tertulis dalam peraturan saja yang dikenakan sedangkan yg tidak tidk dikenakan.

Tarifnya 10 % s/d 75 % Sedangkan untuk hunian mewah trf 20 %

- untuk luas bangunan > =350 m2- Aprtemen dsb luas >= 150 M2

59

MEKANISME PENGKREDITAN PPN60

Syarat utama pengkreditan pajak masukan adalah Faktur Pajak

Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut dalam masa pajak yang sama.

Apabila tidak dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama.

Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut telah terlewati, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT

60

1/30/2015

31

MEKANISME PENGKREDITAN PPN61

Dalam hal pada suatu masa pajak belum terdapat Pajak Keluaran Pajak Masukantetap dapat dikreditkan dan bila gagal dalam produksi harus dikembalikan.

Jika Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnyaharus disetor ke kas negara selambat-lambatnya tanggal Akhir bulanberikutnya.

Jika Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka kelebihantersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali(direstitusi).

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, adalah Pajak Masukan atas perolehanBKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran) dari BKP/JKP yang diserahkan/yang dijual.

61

62

FASILITAS BIDANG PPNFASILITAS BIDANG PPN

TUJUANTUJUAN

1.1. DASAR HUKUMDASAR HUKUM

2.2. PEROLEHAN TERKAIT FASILITASPEROLEHAN TERKAIT FASILITAS

3.3. FASILITAS PPN FASILITAS PPN

62

1/30/2015

32

63

TUJUAN FASILITAS PPNTUJUAN FASILITAS PPN

a.a. MendorongMendorong ekporekpor ygyg merupakanmerupakan prioritasprioritas KB KB dandan EPTEEPTE

b.b. MenampungMenampung kemungkiankemungkian perjanjianperjanjian dg dg negaranegara lain lain dlmdlm bidangbidang perdaganganperdagangan

c.c. MeningkatkanMeningkatkan kesehatankesehatan masyarakatmasyarakatd.d. MenjaminMenjamin peralatanperalatan TNI/TNI/PolriPolrie.e. MendukungMendukung data data batasbatas dandan fotofoto udaraudara ygyg

dilakukandilakukan TNITNI

63

64

f. Meningkatkan pendidikan

g. Mendorong pembangunan tempat ibadah

h. Menjamin tersedianya perumahan oleh masya lapisan bawah

i. Mendorong pengembangan armada nasional

j. Mendorong pembangunan nasional dg tersedia barang-barang yg bersifat strategis

k. Meringankan kebutuhan masyarakat akan minyak goreng

64

1/30/2015

33

65

JENIS FASILITAS YANG MASIH BERLAKUJENIS FASILITAS YANG MASIH BERLAKU

Dasar Dasar hukumhukum : :

PP No. 38 PP No. 38 TahunTahun 2003 BKP 2003 BKP tertentutertentu dibebaskandibebaskan

PP. 46 PP. 46 TahunTahun 2003 2003 BrgBrg StrategisStrategis dibebaskandibebaskan

PP. 7 TAHUN 2007 PP. 7 TAHUN 2007 BrgBrg StrategisStrategis dibebaskandibebaskan ( ( pertanianpertanian ))

PMK. No. 11/PMK.03/2007 PMK. No. 11/PMK.03/2007 BrgBrg StrategisStrategis dibebaskandibebaskan ( ( pertanianpertanian ))

PP. No. 31/2007 ( PP. No. 31/2007 ( RumahRumah SusunSusun Milik )Milik )

PMK. 31/PMK.03/2011 PMK. 31/PMK.03/2011 RumahRumah sederhanasederhana

KMK. 386/KMK.04/2004 KMK. 386/KMK.04/2004 PekPek. Sub . Sub kontrakkontrak keke KBKB

PMK. 22/PMK.011/2011 PMK. 22/PMK.011/2011 tentangtentang minyakminyak gas gas bumibumi

PajakPajak terutangterutang tidaktidak dipungutdipungut

PembebasanPembebasan daridari pengenaanpengenaan pajakpajak

65

66

KAITAN PENJUALAN THD FASILITAS PPNKAITAN PENJUALAN THD FASILITAS PPN

PenjualanPenjualan ygyg mendapatmendapat fasilitasfasilitas perlakukanperlakukan PPN PPN masukannyamasukannya ::

PPN PPN dibebaskandibebaskan PM PM tdktdk dptdpt dikreditkandikreditkan

PPN PPN tdktdk dipungutdipungut PM PM dptdpt dikreditkandikreditkan

PPN PPN dengandengan 0% 0% -- PM PM dapatdapat dikreditkandikreditkan

PPN PPN dikecualikandikecualikan -- PM PM tidaktidak dptdpt dikreditkandikreditkan

BilaBila adaada penyerahanpenyerahan dibebaskandibebaskan dandan tidaktidak makamaka PM PM harusharus dihitungdihitung kembalikembali..

66

1/30/2015

34

67

FASILITAS DALAM IMPOR/ FASILITAS DALAM IMPOR/ PENYERAHAN BKPPENYERAHAN BKP

FasilitasFasilitas yang yang diberikandiberikan dapatdapat ::

1.1. Tidak Tidak dikenakandikenakan//dikecualikandikecualikan

2.2. Pajak Pajak terutangterutang tidaktidak dipungutdipungut

3.3. DibebaskanDibebaskan daridari pengenaanpengenaan PajakPajak

4.4. Pajak Pajak dikenakandikenakan dengandengan tariftarif 0%0%

67

68

1. PPN Tidak 1. PPN Tidak DikenakanDikenakanUU.PPN PS. 4 A UU.PPN PS. 4 A

a.a. BKP/JKP BKP/JKP dikecualikandikecualikan daridari objekobjek PPN.PPN.

b.b. ApabilaApabila tidaktidak adaada usahausaha lain, lain, makamaka wajibwajib pajakpajak tidaktidakwajibwajib untukuntuk dikukuhkandikukuhkan sebagai PKP.sebagai PKP.

c.c. Pajak Pajak MasukanMasukan atasatas perolehanperolehan BarangBarang dandan//atauatau JasaJasaKenaKena Pajak Pajak tidaktidak dapatdapat dikreditkandikreditkan

d.d. BilaBila tidaktidak adaada usahausaha lain lain tidaktidak perluperlu membuatmembuat fakturfakturpajakpajak

68

1/30/2015

35

69

2. PPN 2. PPN DibebaskanDibebaskanPP NO. 146/2000PP NO. 146/2000

a.a. AdaAda ObjekObjek PPN.PPN.b.b. WajibWajib Pajak Pajak harusharus mintaminta dikukuhkandikukuhkan sebagai sebagai

PKP PKP dandan wajibwajib membuatmembuat FakturFaktur Pajak Pajak kecualikecualiadaada peraturanperaturan yang yang menyatakanmenyatakan tidaktidakdiperlukandiperlukan..

c.c. Pajak Pajak MasukanMasukan atasatas perolehanperolehan BarangBarangdandan//atauatau JasaJasa KenaKena Pajak Pajak tidaktidak dapatdapatdikreditkandikreditkan

d.d. BilaBila membuatmembuat fakturfaktur pajakpajak standarstandar kodekode 08 08

69

70

DIBEBASKAN

1. BKP/JKP tertentu dibebaskan ( PP.38 )Impornya dibebaskanAtas penyerahannya dibebaskan

Sampai dengan saat ini belum ada satu PPyang menyertaikan keluarnyaUU PPN. 42/2009 sehingga yangdipergunakan masih PP yang lama

70

1/30/2015

36

71

DIBEBASKAN

2. BKP yang bersifat strategis ( PP46 2003 PP. 7 TH. 2007 Barang pertanianPP. 31 th 2007 Rumah Susun milikImpornya dibebaskanPenyerahannya dibebaskanDalam pembebasan ini ada yang menggunakan surat keterangan bebas PPN

71

72

PP NO. PP NO. 38 ATAS 38 ATAS PENYERAHAN BKPPENYERAHAN BKP

A. A. SesuaiSesuai pasalpasal 1 yang 1 yang impornyaimpornya dibebaskandibebaskan

1.1. Senjata,amunisiSenjata,amunisi, , alatalat angkutanangkutan air, air, diabwahdiabwah air, air, udaraudara , , daratdarat, , kendkend, , lapis lapis bajabaja, , dsbdsb ygyg diimpordiimpor oleholeh DephanDephan, TNI, , TNI, PolriPolri

2.2. VaksinVaksin PolioPolio

3.3. BukuBuku pelajaranpelajaran umumumum, , kitabkitab sucisuci dandan agamaagama

4.4. ImporImpor kapalkapal lautlaut dsbdsb ygyg dilakukandilakukan oleholeh PershPersh nasionalnasional

5.5. PesawatPesawat udaraudara dandan sukusuku cadangnnyacadangnnya oleholeh PAUNNPAUNN

6.6. KeretaKereta ApiApi dandan sukusuku cadangcadang PeseroPesero KAIKAI

7.7. PeralatanPeralatan dandan sukusuku cadangcadang ygyg digunakandigunakan untukuntuk fotofoto batasbatas wilayahwilayahRI RI ygyg dilakukandilakukan oleholeh Dep. Dep. Per.NasPer.Nas..

72

1/30/2015

37

73

B. Yang B. Yang penyerahannyapenyerahannya dibebaskandibebaskan ::

1.1. SepertiSeperti diatasdiatas ditambahditambah dengandengan RumahRumahSederhanaSederhana, , SangatSangat sederhanasederhana, , AsramaAsramaMahasiswaMahasiswa yang yang ditetapkanditetapkan oleholeh MenteriMenteriPemukimanPemukiman PrasaranaPrasarana Wilayah. Wilayah.

PP NO. PP NO. 38 ATAS 38 ATAS PENYERAHAN BKPPENYERAHAN BKP

73

74

3. PPN Tidak 3. PPN Tidak DipungutDipungut

a.a. AdaAda ObjekObjek PPN.PPN.b.b. WajibWajib Pajak Pajak harusharus mintaminta dikukuhkandikukuhkan sebagai sebagai PKP PKP dandan wajibwajib membuatmembuat FakturFaktur Pajak Pajak

kecualikecuali adaada peraturanperaturan yang yang menyatakanmenyatakantidaktidak diperlukandiperlukan..c.c. Pajak Pajak MasukanMasukan atasatas perolehanperolehan BarangBarang KenaKena

Pajak Pajak dapatdapat dikreditkandikreditkan..d.d. PenyerahanPenyerahan dg dg fakturfaktur kodekode 0707

74

1/30/2015

38

75

PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUTPAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT

Dasar Dasar hukumhukum

KMK. 37/KMK.04/2002 KMK. 37/KMK.04/2002 dandan SE.26/PJ.53/2003 SE.26/PJ.53/2003

KMKKMK. 386/KMK.04/2004. 386/KMK.04/2004

a.a. BarangBarang yang yang diserahkandiserahkan keke KB KB untukuntuk diolahdiolah lebihlebih lanjutlanjut tidaktidakdipungutdipungut, , namunnamun bilabila tidaktidak tetaptetap dipungutdipungut..

b.b. JKP / JKP / maklonmaklon dandan sub sub kontrakkontrak

1.1. Dari DPIL Dari DPIL keke pulaupulau batambatam tidaktidak dipungutdipungut

2.2. KeKe KB KB lainnyalainnya tetaptetap dipungutdipungut

3.3. Dr. KB Dr. KB keke KB KB lainnyalainnya tetaptetap dipungutdipungut

4.4. Dr. KB Dr. KB keke DPIL DPIL tetaptetap dipungutdipungut PPNPPN

75

Proyek Pemerintah

Proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri atau hibah PPN terutang tidak dipungut yang diserahkan oleh kontraktor utama

Kontraktrak membeli barang PPN dipungut

76

1/30/2015

39

77

4. PPN 0% (4. PPN 0% (NolNol PersenPersen))

a.a. AdaAda ObjekObjek PPN.PPN.

b.b. WajibWajib PajakPajak harusharus mintaminta dikukuhkandikukuhkan sebagaisebagaiPKP.PKP.

c.c. PajakPajak MasukanMasukan atasatas perolehanperolehan BKP BKP dapatdapatdikreditkandikreditkan

d.d. UntukUntuk ekporekpor dasardasar PEB/PEPEB/PE

77

78

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

BilaBila tidaktidak terdapatterdapat penyerahanpenyerahan yang yang tidaktidak terutangterutang PPN PPN semuasemua pajakpajak masukanmasukan dapatdapat dikreditkandikreditkan..

BilaBila penyerahnyapenyerahnya tidaktidak terutangterutang PPN PPN atauatau dibebaskandibebaskantidaktidak dapatdapat dikreditkandikreditkan..

BilaBila adaada penyerahanpenyerahan yang yang tdktdk terutangterutang PPN PPN harusharusdihitungdihitung kembalikembali paling paling lambatlambat bulanbulan ketigaketiga setelahsetelahberakhirnyaberakhirnya tahuntahun pajakpajak

78

1/30/2015

40

79

AdapunAdapun perhitungannyaperhitungannya ::

1. 1. UntukUntuk barangbarang modal : P X PM/Tmodal : P X PM/T

dibandingkandibandingkan dengandengan PM/TPM/T

P = % P = % penggunaanpenggunaan brgbrg modalmodal

PM = PM PM = PM atasatas perolehanperolehan barangbarang modalmodal

tersebuttersebut sesuaisesuai dengandengan perkiraanperkiraan atasatas

penggunaanpenggunaan barangbarang modal modal untukuntuk yangyang

terutangterutang PPNPPN

PM : PM yang PM : PM yang diperolehdiperoleh

T = T = MasaMasa manfaatmanfaat barangbarang modalmodal

10 10 thth u/u/bangunanbangunan , 4 , 4 tahuntahun untukuntuk lainnyalainnya

79

80

2. 2. BilaBila menghasilkanmenghasilkan BKP BKP dandan non BKP non BKP dengandengan perhitunganperhitungansbbsbb ::

u/ u/ barangbarang modal : X/Y x PM/Tmodal : X/Y x PM/T

u/u/bukanbukan barangbarang modal : X/Y x PMmodal : X/Y x PM

DibandingkanDibandingkan dengandengan ::

u/ u/ barangbarang modal : PM/Tmodal : PM/T

u/u/bukanbukan barangbarang modal : PMmodal : PM

80

1/30/2015

41

81

2. 2. BilaBila menghasilkanmenghasilkan BKP BKP dandan non BKP non BKP dengandengan perhitunganperhitungansbbsbb ::

X = X = JmlhJmlh seluruhseluruh peredaranperedaran ygyg non BKPnon BKP

Y = Y = JmlhJmlh seluruhseluruh peredaranperedaran

PM = PM = PajakPajak masukanmasukan yang yang telahtelah dikreditkandikreditkan

sesuaisesuai perkiraanperkiraan pajakpajak yang yang dapatdapat dikreditkandikreditkan

PM = PM = PajakPajak masukanmasukan yang yang diterimaditerima

T = T = masamasa manfaatmanfaat..

81


82

MEMBANGUN SENDIRI

Sesuai dengan pasal 16 C dan PMK 163/PMK.03/20121. Tidak dalam kegiatan usahanya dan digunakan u/tempat tinggal atau

usaha2. Bangunan sebagaimana dimaksud berupa satu atau lebih konstruksi

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuantanah dan/atau perairan dengan kriteria:a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata

atau bahan sejenis, dan/atau baja;b. diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; danc. luas keseluruhan paling sedikit 200 m2 (duaratus meter persegi

82

1/30/2015

42


83

MEMBANGUN SENDIRI

a. Terutang PPN sebesar 10 % dari DPPb. DPP sebesar 20 % dari jumlah biaya yang dikeluarkanc. Saat terutang dimulai pada saat bangunan dimulaid. Kegiatan yang dilakukan bertahap dianggap merupakan

satu kesatuan sepanjang tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak lebih 2 tahun

e. Tempat pajak terutang dimana bangunan berada dan dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

83


84

MEMBANGUN SENDIRI

Tempat pembangunan tidak sama tempat KPP orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri maka cara pembuatan SSP sebagai berikut :a) Kolom NPWP diiisi dengan angka 0 (nol ) kecuali digit kode wilayah

diisi seuai wilayah kerja bangunan beradab) Kotak wajib pajak/penyetor diisi nama dan NPWP orang pribadi

atau badan dan bagi yang belum memiliki NPWP diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tersebut.

84

1/30/2015

43


85

PEMAKAIAN SENDIRI

Pemakaian sendiri dapat katagorikan menjadi :a. Untuk tujuan Produktifb. Untuk tujuan konsumtif

1. Pemakaian sendiri untuk produktif terutang PPN/PPnBM untukkemudahan administrasi tidak dilakukan pemungutan PPN/PPnBMkrn PPNnya merupakan PPN masukan yang dapat dikreditkan.

2. Pemakaian sendiri untuk konsumtif terutang PPN/PPnBM dan tetapdilakukan pemungutan PPN/PPnBM

85

KEWAJIBAN PKP

Sesuai dengan UU KUP No. 16 tahun 2009

Menyampaikan SPT dengan lengkap dan benar

Sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi isinya tidak benar dan bukan merupakan kealpaan :

1) Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6tahun.

2) Denda paling rendah 2 kali dan paling tinggi 4 kali pajakterutang

86 86

1/30/2015

44


87

Sesuai Per Dirjen No. 10/PJ/2013 dan Per 11/PJ/2013

Pelaporan dapat menggunakan :

a) Hard Copy

b) eSPT

Untuk Badan mulai masa Juni 2013 wajib eSPT

Sesuai Per Dirjen No. 10/PJ/2013 dan Per 11/PJ/2013

Pelaporan dapat menggunakan :

a) Hard Copy

b) eSPT

Untuk Badan mulai masa Juni 2013 wajib eSPT

CARA PELAPORAN SPT PPN

87

88

FUNGSI SPT PPN

Sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan perhitungan PPN yang terutang

Melaporkan tentang :

Pelunasan PPN terutang dibayar sendiri atau melalui pemungutan.

Pelaporan PPN Masukan terhadap PPN keluaran

88

1/30/2015

45

89

KETENTUAN PENTING

Jumlah Rupiah PPN dan PPnBM dalam rupiah penuh dibulatkan ke bawah

Bila rupiah Nihil karena

1. tidak ada nilainya

2. penjumlahan/pengurangan hasilnya NIHIL

kolom jumlah rupiah ditulis angka 0

89


90

Menggunakan SPT Masa 1111DMa) Membuat dokumen tidak lebih 25 dokumenb) Penyerahan dalam 1 masa tidak lebih Rp. 400.000.000,--

Menggunakan SPT Masa 1111a) Melaporan Faktur/dipersamakan/Nota

retur/pembatalan dalam satu lampiran tidak lebih 25b) Penyerahan dalam 1 masa tidak lebih Rp. 400.000.000,--

DIKECUALIKAN U/WP ORANG PRIBADI

90

1/30/2015

46


91

KELENGKAPAN SPT MASA PPN

SPT Masa dianggap lengkap bila tidak dilampiri form lampiran SPT MASA PPN jika dalam suatu masa pajak tidak ada data yang harus dilaporkan.

SPT Masa PPN dianggap tidak disampaikan bila tidak memenuhi ketentuan

91

SPT MASA PPN 1111 DIANGGAP LENGKAP BILA :

92

Tidak perlu dilampiri formulir :

1. 1111.A1 Tdk ada ekpor BKP/JKP

2. 1111.A2 Bila tidak menerbitkan faktur pajak

3. 1111.B1 Bila tidak ada impor BKP

4. 1111.B2 Bila tidak menerima faktur pajak / menerbitkan nota Retur /pembatalan

5. 1111.B3 Bila tidak PM yang tidak dapat dikreditkan

Dasar Per Dirjen No. 44/PJ/2010 PS. 8 Ayat 1 & 2

92

1/30/2015

47


93

PEMBETULAN KARENA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK

Penggantian Faktur pajak setelah 1 April 2013 atau Faktur yang diterbitkan sebelum 1 April 2013 menggunakan ketentuan yang diatur dalam Per 24/PJ/2013

93


94

KETENTUAN TAMBAHAN

Bagi yang menerima faktur pajak

yang seharusnya dapat dikreditkan

tapi tidak dikreditkan harus

dimasukan ke 1111B3

94

1/30/2015

48

95

BENTUK DAN JENIS SPT

SPT terdiri dari Induk Formulir 1111 dan 6 lampiran

Formulir untuk keluaran : 1111 AB, 1111 A1 dan A2

Formulir pajak masukan : 1111B1, B2, B3

Sedangkan yang menggunakan pedoman :

SPT induk formulir 1111 dan 2 lampiran :

- 1111 RA : Untuk penyerahan Barang Jasa

- 1111 DM : Untuk mencatat barang yang dikembalikan

Untuk SPT ada 3 bentuk SPT :

- SPT. Bentuk kertas ( hard copy )

- e-SPT ( SPT digital ) melalui CD/Disket

- e-SPT melalui jaringan komunikasi.

95

96

PER DIRJEN : 44/PJ/ 2010


SPT. Bentuk kertas ( hard copy )Diperuntuk bagi orang pribadi yang dalam 1 masa pajak

memiliki transaksi tidak lebih 25 Faktur Pasal 3 ayat 3

Data Elektronik

Untuk PKP badan wajib menggunakan e SPT ps. 3 ayat 2

Catatan :1. Bila menggunakan hardcopy tidak boleh merubah atau

menambah formulir2. Bila sudah eSPT tidak boleh ke Hard copy

96

1/30/2015

49

97


PERUBAHAN FORMULIR

Induk - Pembayaran kembali PM Bagi PKP Gagal produksi

Hasil perhitungan dimasukan dalam satu formulir yaitu 1111 AB sedangkan yang lainnya merupakan lampiran.

97

98


I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN

1. Ekspor

2. PPN dipungut sendiri

3. PPN Dipungut oleh pemungut

4. PPN tidak dipungut

5. PPN dibebaskan

B. Tidak Terutang PPN

C. Jumlah seluruh penyerahan ( A+B)

98

1/30/2015

50

99


II. PERHITUNGAN PPN KURANG/LEBIHBAYAR

1. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri ( I A.2 )

2. PPN disetor dimuka dlm masa pajak sama

3. Pajak masukan yang dapat diperhitungan ( 1111 AB III 5)

4. PPN kurang / lebih bayar

5. PPN kurang / lebih bayar pembetulan

99

FORMULIR 1111. ABREKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

100


I. Rekapitulasi Penyerahaan

II. Rekapitulasi Perolehan

III. Perhitungan PM yang dapat dikreditkan

100

1/30/2015

51

101


I. REKAPITULASI PENYERAHAN

A. Ekport BKP Berwujud/BKP tidak berwujud/JKP. Pindahan dariFormulir 1111.A1

B. Penyerahan Dalam Negeri1. Tidak dapat digunggung pindahan dr 1111. A22. Penyerahaan dapat digunggung ( khusus

pedagang eceran )C. Rincian Penyerahaan Dalam Negeri

1. Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri( 01,04,06,09. ditambah. I.B2.)

2. Penyerahan PPN yang harus dipungut oleh pemungut( 02.03.)

3. Penyerahan PPN yang tidak dipungut ( 07 )4. Penyerahan PPN dibebaskan ( 08 )

101

102


II. REKAPITULASI PEROLEHAN

A. Impor BKP yang Pmnya dapat dikreditkan (B1)

B. Perolehan BKP/JKP yang Pmnya dapat dikreditkan. (B2)

C. Impor atau perolehan yang PM nya tidak dapat dikreditkan (B3)

( disini untuk mengetahui semua faktur/pembelian yang telah dilakukan dalam satu periode )

102

1/30/2015

52

103


III. Penghitungan PM yang DapatDikreditkan

A. Pajak masukan yang dapat dikreditkan ( IIA +IIB)

B. Pajak Masukan Lainnya

1. Kompensasi sebelumnya

2. Kompensasi kelebihan karena pembetulan masa

3. Hasil penghitungan kembali (penambah/pengurang)

103

104


FORMULIR LAMPIRAN

1. 1111 A1 : Daftar Ekspor

2. 1111. A2 : Daftar Pajak Keluaran

3. 1111. B1 : Daftar Impor

4. 1111. B2 : Daftar Pajak Masukan

5. 1111. B3 : Daftar PM tidak dpt dikreditkan

104

1/30/2015

53

105


SPT MASA PPN 1111 DMPer Dirjen : 45/PJ/2010 dirubah dengan per : 10/PJ/2012

Diperuntukan untuk yang menggunakan pedoman Penghitungan Pajak masukan Wajib untuk pasal 2.2.:

1. Pengusaha Melakukan Kegiatan tertentu PMK. 79/PMK.03/2010

2. Pengusaha yang peredaraanya tidak melebihi jumlah tertentu PMK. 74/PMK.03/2010

105

106



SPT. Bentuk kertas ( hard copy ) Diperuntuk bagi PKP orang pribadi yang dalam 1 masa pajak memiliki transaksi tidaklebih 25 Faktur Pasal 3 ayat 2

Data Elektronik :

Untuk PKP yang bebentuk badan wajibmenggunakan eSPT

106

1/30/2015

54

107



1. Bila SPT disampaikan dalam bentuk hard copy formulir tidak bisa dirubah harus sesuai.

2. Bila sudah disampaikan dengan eSPT tidak boleh kembali ke hard copy

107

108


SPT MASA PPN 1111 DM DIANGGAPLENGKAP BILA

Tidak perlu dilampiri formulir :

1. 1111.A DM : Menerbitkan Faktur pajak

2. 1111.R DM : Bila tidak menerbitkan nota retur/pembatalan

Dasar Per Dirjen No. 45/PJ/2010 PS. 8 Ayat 1 & 2

108

1/30/2015

55

109


PERUBAHAN SPT MASA PPN

Merupakan pengembangan dari SPT yang lama dan sekarang menggunakan SPT tersendiri terdiri dari :

1. Penyerahaan barang dan jasa

2. Perhitungan PPN Kurang /lebih bayar

3. PPN terutang atas membangun sendiri

4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Yang merupakan SPT Induk 1111. DM

109

110


LAMPIRAN SPT MASA 1111.DM

1. 1111 A DM : Daftar pajak keluaran

2. 1111 R DM : Daftar Nota pembatalan

/retur yang diterbitkan

[email protected]

110

1/30/2015

56

DATA PRIBADI

``

January 30, 2015

Nama : Supardi Djoko SusiloStatus : Kawin anak 3Alamat : Jl. Pandugo Baru XII/72 R/18

Surabaya Tlp. 031-70903439- 0811371879Pendidikan : S1 Ekonomi th 1986

S1 Fisip tahun 1990S1 Hukum th 2004S2 Teknologi Pembelajaran th 2008S2 Akuntansi keuangan dan perpajakan Th. 2012Lulus Ujian UNA tahun 1992Lulus Ujian Brevet C tahun 2001Bersertifikat Mediator th 2009

Pengalaman kerja :1. PNP XIX th 1976 s/d 19802. Beberapa perusahaan dr. tahun 1981 s/d 2002 di Surabaya3. Kantor Akuntan Publik Th, 1992 s/d 2010.4. Konsultan Pajak Terdaftar tahun 2001 s/d sekarang.5. Dosen LB dan Mengajar kursus perpajakan dan nara sumber beberapa

kegiatan perpajakan

Organisasi : Anggota IAI ( Seksi pendidikan dan Sertifikasi): IKPI (Ketua Pengda Jatim)

Konsep Dasar Ppn Dan Ppnbm-mhs

Documents