KONSEP DASAR EKONOMI MONETEREkonomi Moneter merupakan salah satu
instrumen penting dalam perekonomian modern, dalam perekonomian
modern terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumen
oleh pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara, yang
pertama adalah kebijakan Fiskal, yaitu kebijakan yang diambil
pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasi
tujuan-tujuan ekonomi. Yang kedua adalah kebijakan moneter.
Kebijakan moneter adalah langkah pemerintah untuk mengatur
penawaran uang dan tingkat bunga. Pada tulisan ini saya sebagai
penulis, akan mencoba menyajikan konsep-konsep dasar ekonomi
moneter konvensional dan ekonomi moneter islam.
Ekonomi juga salah satu instrument penting dalam perekonomian
modern, dalam perekonomian modern terdapat dua kebijakan yaitu
:
a) Kebijakan Fiskal yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah
untuk membelanjakan pendapatan Negara untuk tujuan-tujuan
ekonomi.Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari
sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan
berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya
beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan
jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya
beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
b) Kebijakan Moneter yaitu suatu usaha dalam mengendalikan
keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam
perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang
dan tingkat bunga. Kebijakan moneter terbagi dua yaitu :
v Kebijakan Moneter Ekspansif yaitu suatu kebijakan dalam rangka
menambah jumlah uang yang beredar disuatu Negara, apabila tidak ada
kebijakan ini maka jumlah uang di suatu negara akan menipis
sehingga transaksi atau jual beli disuatu negara akan
terganggu.
v Kebijakan Moneter Kontraktif yaitu suatu kebijakan dalam
rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan
kebijakan uang ketat (tight money policu).
Tujuan Ekonomi Moneter
Adapun tujuan ekonomi moneter adalah untuk mencapai stablisasi
ekonomi yang dapat diukur dengan :
v Kesempatan kerja.Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan
pekerjaan maka makin besar dalam meningkatkan produksi, selain
dapat meningkatkan produksi maka dapat juga membantu masyarakat
yang menjadi pengangguran.
v Kestabilan hargaHarga yang makin kian tinggi membuat
masyarakat menjadi resah, tiap tahunnya harga barang bukannya
menjadi turun tetapi semakin naik, untuk mencegah harga yang
semakin naik maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga
tidak mengalami kenaikkan setiap tahunnya.
v Neraca pembayaran internasionalNeraca pembayaran internasional
yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu Negara. Agar
neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering
melakukan kebijakan-kebijakan moneter.
Konsep Ekonomi Moneter Konvensional
Ekonomi Moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang
membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat
harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Dalam
pandangan ekonomi konvensional maka tujuan memegang uang terdiri
dari tiga keinginan, yaitu :
a) Tujuan transaksi
Dalam rangka membayar pembelian-pembelian yang akan mereka
lakukan
b) Tujuan Berjaga-jaga
Sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di
masa yang akan datang
c) Tujuan Spekulasi
Dalam masyarakat yang menganunt sistem ekonomi konvensional ini,
maka fungsi uang yang tak kalah pentingnya adalah untuk spekulasi,
dimana pelaku ekonomi dengan cermat mengamati tingkat bunga yang
berlaku saat itu, jika menguntungkan bila dibandingkan investasi,
maka masyarakat cendrung mendepositokan saja uang, dengan harapan
mendapat imbalan bunga.Selanjutnya terkait dengan konsep ekonomi
Moneter Konvensional maka tidak bisa dipisahkan dengan Kebijakan
Moneter.
Kebijakan Moneter adalah Kebijakan pemerintah dalam mengatur
penawaran uang dan tingkat bunga yang dilaksanakan oleh Bank
sentral. Bentuk Kebijakan Moneter ini terdiri dari Kebijakan
Moneter Kuantitatif dan Kebijakan Moneter Kualitatif.
Kebijakan Moneter Kuantitatif
adalah merupakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk
mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam
perekonomian. terdiri dari:
a) Operasi pasar terbuka
Pada masa inflasi maka Bang Sentral akan mengadakan operasi
pasar terbuka dengan melempar surat-surat berharga ke Bank umum,
sehingga kelebihan uang di Bank Umum tidak menyebabkan inflasi, dan
sebaliknya pada masa deflasi
b) Mengubah Tingkat Bunga dan Tingkat
DiscontoTingkat bunga dan tingkat disconto merupakan instrumen
pemerintah dalam stabilisasi moneter, ketika inflasi maka
pemerintah melalui bank sentral dapat melakukan kebijakan menaikkan
suku bungga sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan
berkurang, dan kestabilan moneter akan tercapai, dan begitu pula
sebaliknya pada masa deflasi.
c) Mengubah Tingkat Cadangan Minimum
Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah
dengan mengubah cadangan minimun bank-bank umum ketika inflasi maka
pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan cadangan minimum
yang harus dimiliki oleh bank umum, dengan demikian jumlah uang
yang beredar di masyarakat akan berkurang, dan sebaliknya pada masa
deflasi.
Kebijakan Moneter kualitatif
a) Pengawasan pinjaman secara selektif
Melalui kebijakan ini maka pmerintah melalui bank sentral
mengendalikan dan mengawasi peminjaman dan investasi-investasi yang
dilakukan oleh bank-bank umum.
b) Pembujukan Moral
Bank sentral melakukan pertemuan dengan bank-bank umum, malalui
forum ini maka bank sentral menjelaskan kebijakan-kebijakan yang
sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang
diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank umum untuk mensukseskan
kebijakan tersebut.Pemikiran Ekonomi Moneter IslamiDari terminologi
ekonomi konvensional, pembahasan ekonomi Moneter islami ini
kelompok
c) mengambil asumsi
bahwa berbicara tentang ekonomi moneter terkait tentang dua hal
:
1) Tentang uang dan aspek yang terpengaruh olehnya dan
2) Tentang tingkat bunga dan semua aspeknya.
Konsep Ekonomi Moneter Syariah
Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku
bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin,
kebijakan moneter dilaksanakan tanpa mengunakan instrumen bunga
sama sekali.
Perekonomian Jazirah Arabia ketika itu adalah perekonomian
dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam; Minyak bumi
belum ditemukan dan sumber daya alam lainnya terbatas.
Lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui
Arab dikenal sebagai Jalur Dagang Selatan. Sedangkan antara Romawi
dan Persia disebut Jalur Dagang Utara. Sedangkan antara Syam dan
Yaman disebut Jalur Dagang Utara-Selatan.
Perekonomian Arab di zaman Rasulullah SAW, bukanlah ekonomi
terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran
seperti itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh
seluruh lapisan masyarakat Arab.
Dinar dan Dirham juga dijadikan alat pembayaran resmi. Sistem
devisa bebas diterapkan, tidak ada halangan sedikit pun untuk
mengimpor dinar dan dirham.
Transaksi tidak tunai diterima luas dikalangan pedagang. Cek dan
promissory notes lazim digunakan. Misalnya Umar Ibnu-Khaththab ra.
Beliau menggunakan instrumen ini untuk mempercepat distribusi
barang-barang yang baru diimpor dari Mesir ke Madinah.
Instrumen factoring (anjak piutang) yang baru populer tahun
1980-an, telah dikenal pula pada masa itu dengan nama al-hiwalah,
tapi tentunya bebas dari unsur bunga.
Apabila para pedagang mengekspor barang, berarti dinar/dirham
diimpor. Sebalikanya, bila mereka mengimpor barang. Berarti
dinar/dirham diekspor. Jadi dapat dikatakan bahwa keseimbangan
supply dan demand di pasar uang adalah derived market dari
keseimbangan aggregate supply dan aggregate demand di pasar barang
dan jasa.
Nilai emas dan perak yang terkandung di dalam dinar dan dirham,
sama dengan nilai nominalnya. Sehingga dapat dikatakan penawaran
uang elastis sempurna terhadap tingkat pendapatan. Tidak ada
larangan impor dirham dan dinar berarti penawaran uang elastis.
Sistem moneter mengunakan bimetallic standar, dengan emas dan
perak (dalam bentuk uang dirham dan dinar) sebagai alat pembayaran
yang syah. Nilai tukar emas dan perak pada masa ini relatif stabil
dengan nilai kurs dinar dirham 1 : 10. Permintaan akan uang
dilandasi hanya oleh dua motif, yaitu untuk transaksi dan
berjaga-jaga. Modelnya sebagai berikut :Md = Mdtr + Md pr ; apabila
Md pr maka Mdtr. Mata uang dimpor, dinar dari romawi, dirham dari
parsia dan disesuaikan dengan volume ekspor dan impor. Nilai emas
dan perak pada kepingan dinar dan atau dirham sama dengan nilai
nominal (face value) uangnya. Penawaran uang terhadap pendapatan
sangat elastis. Tinggi rendahnya permintaan uang bergantung kepada
frekuensi transaksi perdagangan dan jasa. Permintaan uang untuk
transaksi dan berjaga-jagaKanz (larangan menimbun uang). Deamnd
money, elastis, karena tidak adanya hambatan terhadap impor ketika
demand meningkat.
KESIMPULAN
Ekonomi Moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang
membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat
harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Dalam
pandangan ekonomi konvensional maka tujuan memegang uang terdiri
dari tiga keinginan, yaitu : Tujuan transaksi, Tujuan
Berjaga-jaga,Tujuan Spekulasi. Sedangkan dalam pandangan ekonomi
Islam maka tujuan memegang uang terdiri dari dua keinginan, yaitu :
Tujuan transaksi, Tujuan Berjaga-jaga. Dalam pandangan kebijakan
moneter syariah, kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya
mengutamakan suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan
Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa mengunakan
instrumen bunga sama sekali. Sedangkan dalam pandangan kebijakan
moneter konvensional bunga (interest) ini menjadi hal yang sangat
dominan bisa dilihat dari fungsi uang dalam kebijakan ekonomi
moneter salah satunya adalah tujuan spekulasi. Bentuk Kebijakan
Moneter terdiri dari Kebijakan Moneter Kuantitatif dan Kebijakan
Moneter Kualitatif.
PENGELOLAAN BANK UMUM KONVENSIONALBerbagai pengertian bank :
v Bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang
dari pihak ketiga
v Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara
untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang
ditentukan
v Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya menciptakan
kredit
v Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.
v Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki
wewenang dan fungsi untuk untuk menghimpun dana masyarakat umum
untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut.
v Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa :Bank
Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum
memiliki peranan yang strategis dalam menyelaraskan dan
menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil- hasil
pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.
Usaha Bank Umum meliputi :
v menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
v memberikan kredit
v menerbitkan surat pengakuan hutang
v membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun
untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
v memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah
v menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana
lainnya
v menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
v menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga
v melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak
v melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
v membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian
dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan
ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan
secepatnya
v melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan
kegiatan wali amanat;m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
v melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
PENGELOLAAN BANK UMUM SYARIAHv Pengelolaan Dana
Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak
diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan
mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15
persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah
selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun.
Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6
miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu,
Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan
syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.
Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih
dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Akhir Maret 2006,
aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12
persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia,
aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen
dari total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi
pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun
ini.
Implementasi kebijakan office channeling, dukungan akseleratif
pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan
pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan
mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah,
Adiwarman Azwar Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah
antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau
sukuk yang dipersiapkan pemerintah.
Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC,
bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha
syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga
tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi
menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset
relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah
dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi
pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.
Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya
Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI)dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan
pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak
berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan
juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Apabila dilihat dari
segi ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena
penduduk Indonesia 80% beragama islam, tentunya ini bisnis yang
sangat potensial. Meskipun sebagian orang islam berpendapat bahwa
bunga bank itu bukan riba tetapi faedah, karena bunga yang
diberikan atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan
saling dirugikan atau didzolimi, tetapi tetap saja bagi umat islam
berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar.
Tetapi sistem perbankan syariah di Indonesia masih belum
sempurna atau masih ada kekurangannya yaitu masih berinduk pada
Bank Indonesia, idealnya pemerintah Indonesia mendirikan lembaga
keuangan khusus syariah yang setingkat Bank Indonesia yaitu Bank
Indonesia Syariah.
v Prinsip perbankan syariah
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan
syariah.
Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan
syariah antara lain :
Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari
nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak
diperbolehkan.Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan
kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam
dana.Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang
hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak
memiliki nilai intrinsik.Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi)
tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik
hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.Investasi
hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam
islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh
perbankan syariah.Prinsip perbankan syariah pada akhirnya akan
membawa kemaslahatan bagi umat karena menjanjikan keseimbangan
sistem ekonominya.
v Produk perbankan syariah
Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah
antara lain:
a) Jasa untuk peminjam dana
Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan
pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio
tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh
pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan
pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti
penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.Musyarokah (Joint
Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint
venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang
disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas
yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan
mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan
manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tanganMurobahah
, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan
membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya
kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin
keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur
barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan
besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati.
Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt,
maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur
selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
(asuransi islam)b) Jasa untuk penyimpan dana
Wadiah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana
penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem
wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk
memberikan bonus kepada nasabah. Bank Muamalat Indonesia-Shahibul
Maal.Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam
kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana
nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah
dengan nisbah bagi hasil tertentu.v Fungsi Bank umum syariah
Manajemen InvestasiBank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini
ber-dasarkan kontrak mudharabah atau kontrak
perwakilan.InvestasiBank-bank Islam menginvestasikan dana yang
ditem-patkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening
investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten
dengan syariah.Jasa-Jasa KeuanganBank Islam dapat juga menawarkan
berbagai jasa ke-uangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam
sebuah kontrak perwakilan atau penyewaanJasa SosialKonsep perbankan
Islam mengharuskan bank Islam me-laksanakan jasa sosial, bisa
melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial
yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan
Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam
pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi
pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidupKesimpulan :
Hal ini sangat disayangkan karena kurangnya pengetahuan tentang
prinsip tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang kurang
percaya dan kurang merasa mudah menggunakan fasilitas-fasilitas
yang terdapat dalam prinsip-prinsip Bank Syariah. Didalam
perbankaqn syariah telah diatur berbagai macam transaksi yang tidak
merugikan bagi kedua pihak. Karena jika sampai ada yang dirugikan
dan dirugikan maka sudah melanggar ajaran Islam itu sendiri.
Prinsip perbankan syariah itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan
Hadits.
PENGELOLAAN PEGADAIAN DAN LEASINGv Leasing
a) Pengertian leasing menurut surat Keputusan Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia
No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor
30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: Setiap kegiatan
pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal
untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu,
berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan
hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang
modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing
berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama.
b) Equipment Leasing Association di London memberikan definisi
leasing sebagai berikut: Leasing adalah perjanjian antara lessor
dan lessee untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang
dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak pemilikan barang modal tersebut
ada pada lessor sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal
tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan
dalam jangka waktu tertentu.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pada prinsipnya
pengertian leasing terdiri dari beberapa elemen di bawah ini:
1. Pembiayaan perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
3. Jangka waktu tertentu
4. Pembayaran secara berkala
5. Adanya hak pilih (option right)
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama
7. Adanya pihak lessor
8. Adanya pihak lessee
Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan
hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi
(operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu
tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha
dengan hak opsi (finance lease) apabila memenuhi semua kriteria
berikut :
jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha
pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat
menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.
Masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya :- 2 (dua)
tahun untuk barang modal Golongan I,- 3 (tiga) tahun untuk barang
modal Golongan II dan III,- 7 (tujuh) tahun untuk Golongan
bangunan.Perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi
bagi lessee.Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai
sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) apabila memenuhi
semua kriteria berikut :
jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha
pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang
disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh
lessor.
Perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi
bagi lessee.Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi
sewa-guna-usaha dapat dilaksanakan sebagai berikut :
Sewa-guna-usaha Langsung (Direct Lease).Dalam transaksi ini
lessee belum pernah memiliki barang modal yang menjadi obyek
sewa-guna-usaha, sehingga atas permintaannya lessor membeli barang
modal tersebut.
Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back).Dalam
transaksi ini lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang
sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama
kemudian dilakukan kontrak sewa-guna-usaha antara lessee (pemilik
semula) dengan lessor (pembeli barang modal
tersebut).Sewa-Guna-Usaha Sindikasi (Syndicated Lease)Yaitu
beberapa perusahaan sewa-guna-usaha secara bersama melakukan
transaksi sewa-guna-usaha dengan satu lessee. Dalam hal ini salah
satu perusahaan sewa-guna-usaha akan bertindak sebagai koordinator,
sehingga lessee cukup berkomunikasi dengan koordinator ini.Lessor
adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang
telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan
kegiatan sewa-guna-usaha. Lessor hanya diperkenankan memberikan
pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP,
mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.Lessor wajib
menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang
disewa-guna-usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lessor
serta pernyataan bahwa barang modal dimaksud terikat dalam
perjanjian sewa-guna-usaha. Plakat atau etiket ini harus
ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang modal
tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang
pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha. Selama masa
sewa-guna-usaha, lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar
plakat atau etiket ini tetap melekat pada barang modal yang
disewa-guna-usaha.Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang
menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. Lessee
dilarang menyewa-guna-usahakan kembali barang modal yang
disewa-guna-usaha kepada pihak lain, kecuali Lessee yang memang
bergerak di bidang usaha persewaan. Dalam hal lessee memilih untuk
memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha, maka nilai
sisa barang modal yang disewa-guna-usahakan digunakan sebagai dasar
dalam menetapkan piutang sewa-guna-usaha. Pada saat berakhirnya
masa sewa-guna-usaha dari transaksi sewa-guna-usaha dengan hak
opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama
pada permulaan masa sewa-guna-usaha. Dalam hal lessee menggunakan
hak opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang
modal. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran
nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usaha.
v PERLAKUAN PERPAJAKAN
a) Finance Lease
Perlakuan Pajak bagi LessorPenghasilan lessor yang dikenakan PPh
adalah sebagian dari pembayaran finance lease yaitu berupa imbalan
jasa leasing dikurangi dengan angsuran pokok. Dalam hal
sewa-guna-usaha sindikasi, imbalan jasa bagi masing-masing anggota
dihitung secara proporsional sesuai dengan perjanjian antar anggota
sindikasi yang bersangkutan. Lessor tidak boleh menyusutkan atas
barang modal yang di leasing. Dalam hal masa leasing lebih pendek
dari masa yang telah ditentukan, DJP melakukan koreksi atas
pengakuan penghasilan pihak lessor. Lessor dapat membentuk cadangan
penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2,5% (dua setengah persen)
dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang finance lease.
Kerugian yang diderita karena piutang leasing yang nyata-nyta tidak
dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang
ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang
bersangkutan. Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu
tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup
kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan,
sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka
kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari
penghasilan bruto. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap
bulan adalah jumlah PPh terutang berdasarkan Laporan Keuangan
Triwulanan terakhir yang disetahunkan, dibagi dua belas. Dalam hal
lessor juga melaksanakan kegiatan operating lease, maka laporan
keuangan triwulanan dimaksud adalah laporan keuangan triwulanan
gabungan.Perlakuan Pajak bagi Lesseeselama masa leasing, lessee
tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasing,
sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. Setelah
lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut,
lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai
sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan. Pembayaran
leasing oleh lessee merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi leasing tersebut
memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal masa leasing lebih
pendek dari masa yang telah ditentukan, DJP melakukan koreksi atas
pembebanan biaya leasing. Dalam hal terjadi transaksi sale and
lease back, harus diperlakukan sebagai 2 (dua) transaksi yang
terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa-guna-usaha.
Transaksi penjualan barang modal kepada lessor diperlakukan sebagai
penarikan aktiva dari pemakaian oleh sebab biasa. Lessee tidak
memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran leasing. Atas penyerahan jasa
ini dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.v
Pegadaian
Kegiatan pinjam meminjam berupa uang telah lama beredar dan
dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebelum lembaga Pegadaian
dikenal kebanyakan masyarakat yang memerlukan pinjaman uang
mendatangi lintah darat/rentenir dengan memberikan jaminan yang
mereka miliki serta membayar bunga melampaui batas kewajaran dan
mencekik leher. Sehingga tujuan mereka yang utama untuk mengatasi
masalah keuangan yang sedang dihadapi telah menjadi masalah baru
karena disamping membayar uang pokok pinjaman mereka diwajibkan
membayar bunga uang yang sangat tinggi. Dalam mengatasi masalah
peminjaman uang ini maka pemerintah membentuk lembaga keuangan
perbankan. Tetapi ruang lingkup perkreditan pada bank ini
kebanyakan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah
ke atas, hal ini tentunya tidak terlepas dari tujuan perbankan yang
dalam memberikan kredit menginginkan keuntungan. Keuntungan ini
dapat diperoleh pihak bank melalui penetapan suku bunga yang
relatif tinggi yang hanya mampu dipenuhi oleh masyarakat ekonomi
menengah ke atas.
Disamping itu pada lembaga perbankan dalam melakukan pinjaman
harus melalui sistem birokrasi yang panjang dan rumit. Oleh karena
pemberian kredit terhadap masayarakat ekonomi lemah belum dapat
dipenuhi maka pemerintah membentuk lembaga pengkajian yang dapat
memberikan pinjaman modal pada masyarakat ekonomi lemah dengan
pegadaian sistem hukum gadai. Lembaga ini memberikan peluang besar
kepada masyarakat yang mampu mengikat kredit dengan pihak bank
dengan cara mengagunkan barang-barang bergerak yang dimilikinya.
Begitu juga dengan proses yang ditempuh dalam mendapatkan pinjaman
adalah sederhana dan dalam waktu yang singkat. Hal ini tertuang
dalam semboyan Perum Pegadaian yaitu Mengatasi Masalah Tanpa
Masalah.
Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya
adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar
hukum gadai. Jajaran direksi Pegadaian saat ini adalah Direktur
Utama Chandra Purnama, Direktur Keuangan Budiyanto, Direktur
Pengembangan Usaha Wasis Djuhar, Direktur Operasi Moch. Edy
Prayitno, dan Direktur Umum dan SDM Sumanto Hadi.
Menurut UU hukum perdata pasal 1150, Gadai adalah suatu hak yang
diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang
bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang
berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain
atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang mempunyai utang
tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk
menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi
utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya
pada jatuh tempo.
Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di
Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan
kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran
dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud
dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 di atas.
PENGELOLAAN PEGADAIAN DAN LEASINGv Leasing
a) Pengertian leasing menurut surat Keputusan Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia
No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor
30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: Setiap kegiatan
pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal
untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu,
berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan
hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang
modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing
berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama.
b) Equipment Leasing Association di London memberikan definisi
leasing sebagai berikut: Leasing adalah perjanjian antara lessor
dan lessee untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang
dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak pemilikan barang modal tersebut
ada pada lessor sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal
tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan
dalam jangka waktu tertentu.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pada prinsipnya
pengertian leasing terdiri dari beberapa elemen di bawah ini:
1. Pembiayaan perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
3. Jangka waktu tertentu
4. Pembayaran secara berkala
5. Adanya hak pilih (option right)
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama
7. Adanya pihak lessor
8. Adanya pihak lessee
Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan
hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi
(operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu
tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha
dengan hak opsi (finance lease) apabila memenuhi semua kriteria
berikut :
jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha
pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat
menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.
Masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya :- 2 (dua)
tahun untuk barang modal Golongan I,- 3 (tiga) tahun untuk barang
modal Golongan II dan III,- 7 (tujuh) tahun untuk Golongan
bangunan.Perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi
bagi lessee.Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai
sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) apabila memenuhi
semua kriteria berikut :
jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha
pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang
disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh
lessor.
Perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi
bagi lessee.Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi
sewa-guna-usaha dapat dilaksanakan sebagai berikut :
Sewa-guna-usaha Langsung (Direct Lease).Dalam transaksi ini
lessee belum pernah memiliki barang modal yang menjadi obyek
sewa-guna-usaha, sehingga atas permintaannya lessor membeli barang
modal tersebut.
Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back).Dalam
transaksi ini lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang
sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama
kemudian dilakukan kontrak sewa-guna-usaha antara lessee (pemilik
semula) dengan lessor (pembeli barang modal
tersebut).Sewa-Guna-Usaha Sindikasi (Syndicated Lease)Yaitu
beberapa perusahaan sewa-guna-usaha secara bersama melakukan
transaksi sewa-guna-usaha dengan satu lessee. Dalam hal ini salah
satu perusahaan sewa-guna-usaha akan bertindak sebagai koordinator,
sehingga lessee cukup berkomunikasi dengan koordinator ini.Lessor
adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang
telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan
kegiatan sewa-guna-usaha. Lessor hanya diperkenankan memberikan
pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP,
mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.Lessor wajib
menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang
disewa-guna-usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lessor
serta pernyataan bahwa barang modal dimaksud terikat dalam
perjanjian sewa-guna-usaha. Plakat atau etiket ini harus
ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang modal
tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang
pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha. Selama masa
sewa-guna-usaha, lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar
plakat atau etiket ini tetap melekat pada barang modal yang
disewa-guna-usaha.Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang
menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. Lessee
dilarang menyewa-guna-usahakan kembali barang modal yang
disewa-guna-usaha kepada pihak lain, kecuali Lessee yang memang
bergerak di bidang usaha persewaan. Dalam hal lessee memilih untuk
memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha, maka nilai
sisa barang modal yang disewa-guna-usahakan digunakan sebagai dasar
dalam menetapkan piutang sewa-guna-usaha. Pada saat berakhirnya
masa sewa-guna-usaha dari transaksi sewa-guna-usaha dengan hak
opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama
pada permulaan masa sewa-guna-usaha. Dalam hal lessee menggunakan
hak opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang
modal. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran
nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usaha.
v PERLAKUAN PERPAJAKAN
a) Finance Lease
Perlakuan Pajak bagi LessorPenghasilan lessor yang dikenakan PPh
adalah sebagian dari pembayaran finance lease yaitu berupa imbalan
jasa leasing dikurangi dengan angsuran pokok. Dalam hal
sewa-guna-usaha sindikasi, imbalan jasa bagi masing-masing anggota
dihitung secara proporsional sesuai dengan perjanjian antar anggota
sindikasi yang bersangkutan. Lessor tidak boleh menyusutkan atas
barang modal yang di leasing. Dalam hal masa leasing lebih pendek
dari masa yang telah ditentukan, DJP melakukan koreksi atas
pengakuan penghasilan pihak lessor. Lessor dapat membentuk cadangan
penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2,5% (dua setengah persen)
dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang finance lease.
Kerugian yang diderita karena piutang leasing yang nyata-nyta tidak
dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang
ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang
bersangkutan. Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu
tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup
kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan,
sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka
kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari
penghasilan bruto. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap
bulan adalah jumlah PPh terutang berdasarkan Laporan Keuangan
Triwulanan terakhir yang disetahunkan, dibagi dua belas. Dalam hal
lessor juga melaksanakan kegiatan operating lease, maka laporan
keuangan triwulanan dimaksud adalah laporan keuangan triwulanan
gabungan.Perlakuan Pajak bagi Lesseeselama masa leasing, lessee
tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasing,
sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. Setelah
lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut,
lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai
sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan. Pembayaran
leasing oleh lessee merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi leasing tersebut
memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal masa leasing lebih
pendek dari masa yang telah ditentukan, DJP melakukan koreksi atas
pembebanan biaya leasing. Dalam hal terjadi transaksi sale and
lease back, harus diperlakukan sebagai 2 (dua) transaksi yang
terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa-guna-usaha.
Transaksi penjualan barang modal kepada lessor diperlakukan sebagai
penarikan aktiva dari pemakaian oleh sebab biasa. Lessee tidak
memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran leasing. Atas penyerahan jasa
ini dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.v
Pegadaian
Kegiatan pinjam meminjam berupa uang telah lama beredar dan
dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebelum lembaga Pegadaian
dikenal kebanyakan masyarakat yang memerlukan pinjaman uang
mendatangi lintah darat/rentenir dengan memberikan jaminan yang
mereka miliki serta membayar bunga melampaui batas kewajaran dan
mencekik leher. Sehingga tujuan mereka yang utama untuk mengatasi
masalah keuangan yang sedang dihadapi telah menjadi masalah baru
karena disamping membayar uang pokok pinjaman mereka diwajibkan
membayar bunga uang yang sangat tinggi. Dalam mengatasi masalah
peminjaman uang ini maka pemerintah membentuk lembaga keuangan
perbankan. Tetapi ruang lingkup perkreditan pada bank ini
kebanyakan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah
ke atas, hal ini tentunya tidak terlepas dari tujuan perbankan yang
dalam memberikan kredit menginginkan keuntungan. Keuntungan ini
dapat diperoleh pihak bank melalui penetapan suku bunga yang
relatif tinggi yang hanya mampu dipenuhi oleh masyarakat ekonomi
menengah ke atas.
Disamping itu pada lembaga perbankan dalam melakukan pinjaman
harus melalui sistem birokrasi yang panjang dan rumit. Oleh karena
pemberian kredit terhadap masayarakat ekonomi lemah belum dapat
dipenuhi maka pemerintah membentuk lembaga pengkajian yang dapat
memberikan pinjaman modal pada masyarakat ekonomi lemah dengan
pegadaian sistem hukum gadai. Lembaga ini memberikan peluang besar
kepada masyarakat yang mampu mengikat kredit dengan pihak bank
dengan cara mengagunkan barang-barang bergerak yang dimilikinya.
Begitu juga dengan proses yang ditempuh dalam mendapatkan pinjaman
adalah sederhana dan dalam waktu yang singkat. Hal ini tertuang
dalam semboyan Perum Pegadaian yaitu Mengatasi Masalah Tanpa
Masalah.
Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya
adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar
hukum gadai. Jajaran direksi Pegadaian saat ini adalah Direktur
Utama Chandra Purnama, Direktur Keuangan Budiyanto, Direktur
Pengembangan Usaha Wasis Djuhar, Direktur Operasi Moch. Edy
Prayitno, dan Direktur Umum dan SDM Sumanto Hadi.
Menurut UU hukum perdata pasal 1150, Gadai adalah suatu hak yang
diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang
bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang
berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain
atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang mempunyai utang
tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk
menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi
utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya
pada jatuh tempo.
Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di
Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan
kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran
dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud
dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 di atas.