Top Banner
KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM PENYIDIKAN KASUS KORUPSI SIMULATOR SIM DITINJAU DARI PRINSIP BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENULISAN HUKUM Oleh : BAGOES SUDRAJAD 09400221 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM 2013
14

KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator

Mar 09, 2019

Download

Documents

lamkhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator

KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM

PENYIDIKAN KASUS KORUPSI SIMULATOR SIM DITINJAU DARI

PRINSIP BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENULISAN HUKUM

Oleh :

BAGOES SUDRAJAD

09400221

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2013

Page 2: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator

i

PENULISAN HUKUM

KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM

PENYIDIKAN KASUS KORUPSI SIMULATOR SIM DITINJAU DARI

PRINSIP BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

BAGOES SUDRAJAD

09400221

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2013

Page 3: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator
Page 4: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator
Page 5: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator
Page 6: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator

v

UNGKAPAN PRIBADI :

Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaatnya (kebaikannya)

kepada manusia lainnya.

(HR. Qadla’ie dari Jabir)

MOTTO :

Selalu ada harapan bagi kita

yang berdoa, dan selalu ada

jalan bagi kita yang berusaha.

Page 7: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator

viii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap puji syujkur kehadirat Allah SWT yang memberikan

rahmat dan hidayahnya, kemudian juga tidak lupa sholawat serta salam tetap

tercurahkan kepada Rasullullah Nabi Muhammad SAW sebagai suriteladan yang

menolong umatnya dari jaman kegelapan menuju jaman terang benderang seperti

sekarang. Sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir

Penulisan Hukum dengan judul “KONFLIK KEWENANGAN ANTARA

POLRI DAN KPK DALAM PENYIDIKAN KASUS KORUPSI

SIMULATOR SIM DITINJAU DARI PRINSIP BERLAKUNYA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”. Adapun Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan berkat

bantuan, bimbingan, serta pengarahan dari berbagai pihak. Sehingga pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada:

1. Bapak Samuji dan Ibu Cholifah sebagai orangtua serta keluarga yang

selalu memberikan segala doa, dukungan, semangat dan motivasinya yang

telah diberikan kepada penulis.

2. Bapak Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Tongat, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang bersedia

meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan

bimbingan, pengarahan serta saran-saran yang bermanfaat dan

membangun bagi penulis.

5. Bapak Bayu Dwiwiddy J, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang

bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan

bimbingan, pengarahan serta saran-saran yang bermanfaat dan

membangun bagi penulis.

6. Ibu Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum selaku Pembantu Dekan I

yang sudah memberikan rekomendasi dan dukungan kepada penulis untuk

segera mengikuti ujian Tugas Akhir Penulisan Hukum ini.

7. Ibu Ratri Novita, SH., M.Hum selaku dosen wali kelas D angkatan 2009.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang

telah dengan sabar dan telaten memberikan ilmunya sehingga penulis

dapat memiliki pegangan ilmu yang cukup dalam mengerjakan Tugas

Akhir Penulisan Hukum ini.

Page 8: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator

ix

9. Seluruh Staf TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

yang sudah dengan sabar membantu penulis dalam pengurusan

administrasi.

10. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2009 yang

telah memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas

Akhir Penulisan Hukum ini.

Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dibuat dengan cermat dan teliti serta

dibimbing oleh dosen yang kompeten dibidangnya. Selanjutnya Tugas Akhir

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

kesarjanaan (S-1) dalam bidang ilmu hukum. Sehingga penulis berharap hasil

penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan oleh penulis, bila ada salah kata

atau ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 19 Mei 2013

Penulis

Bagoes Sudrajad

Page 9: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator

x

DAFTAR ISI

Lembar Cover/ Sampul Dalam ........................................................................................... i

Lembar Pengesahan ............................................................................................................ ii

Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat ................................................... iv

Ungkapan Pribadi / Motto ................................................................................................... v

Abstrak ................................................................................................................................ vi

Abstract ............................................................................................................................... vii

Kata Pengantar .................................................................................................................... viii

Daftar Isi ............................................................................................................................. x

Daftar Tabel ........................................................................................................................ xii

Daftar Lampiran .................................................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 8

C. Tujuan Penulisan ............................................................................................... 8

D. Manfaat / Kegunaan Penulisan ......................................................................... 8

E. Metode Penulisan .............................................................................................. 9

F. Sistematika Penulisan ........................................................................................ 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A..Tinjauan Umum Tentang Konflik Kewenangan ..................................................... 13

1. Pengertian Konflik .............................................................................................. 13

2. Pengertian Kewenangan ...................................................................................... 14

3. Pengertian Konflik Kewenangan ........................................................................ 16

B..Kewenangan Polri dan KPK dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ............... 17

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan ............................................................ 17

a. Penyelidikan ................................................................................................... 17

b. Penyidikan ...................................................................................................... 19

2. Kewenangan Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi ......................... 20

3. Kewenangan KPK Dalam Penanganan Dalam Tindak Pidana Korupsi ............. 24

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi ................................................................ 26

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Korupsi .................................................... 26

a. Pengertian Tindak Pidana ............................................................................... 26

b. Unsur Tindak Pidana ...................................................................................... 27

1. Unsur Subjektif .......................................................................................... 28

2. Unsur Objektif ........................................................................................... 29

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi...................................................................... 29

3. Unsur Tindak Pidana Korupsi ............................................................................. 31

D. Tinjauan Umum Simulator SIM ............................................................................. 33

E. Tinjauan Umum Prinsip Berlakunya Peraturan Perundang-undangan.................... 35

1. Landasan Peraturan Perundang-undangan .......................................................... 35

2. Prinsip atau Asas Berlakunya Peraturan Perundang-undangan .......................... 37

Page 10: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator

xi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan

Kasus Korupsi Simulator Sim Ditinjau Dari Prinsip Berlakunya Peraturan

Perundang-Undangan .............................................................................................. 39

1. Konflik Kewenangan Antara Polri Dan KPK Dalam Penyidikan Kasus

Korupsi Simulator SIM ...................................................................................... 39

2. Konflik Kewenangan Antara Polri Dan KPK Ditinjau Dari Prinsip

Berlakunya Peraturan Perundang-undangan ...................................................... 47

B. Analisis Akibat Hukum Berkas Acara Hasil Penyidikan Kasus Korupsi

Simulator Sim Yang Dilakukan Polri ..................................................................... 62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................................. 71

B. Saran ........................................................................................................................ 74

Daftar Pustaka ..................................................................................................................... 75

Indeks .................................................................................................................................. 78

Lampiran- lampiran ............................................................................................................ 79- dst

Page 11: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Kewenangan Polri Dan KPK Dalam Penyidikan Kasus

Korupsi ................................................................................................................. 40

Tabel 2. Perbandingan Konflik Kewenangan Antara Polri dan KPK Ditinjau Dari

Prinsip Berlakunya Peraturan Perundang-undangan ............................................ 50

Page 12: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas .................................................................................................... 79

Lampiran 2. Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir ................................................. 80

Lampiran 3. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir ......................................................... 82

Page 13: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi. 2010. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang.

Bayumedia Publishing

Ateng Syafrudin. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan

Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung, Universitas Parahyangan

Darwan Prinst. 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung. PT. Citra Aditya

Bakti

Efi Laila Kholis. 2003. Hubungan Polisi Dan Jaksa Dalam Peradilan Pidana Terpadu. Media

Hukum Vol 2

Ermansyah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta. Sinar Grafika

Firmansyah Arifin dkk. 2005. Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga

Negara. Jakarta. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)

Fuad Usfa, M. Najih, dan Tongat. 2004. Pengantar Hukum Pidana. Malang. UMM Press

Hartono.2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum

Prgresif. Jakarta. Sinar Grafika

I. Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a. 2008. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan

di Indonesia. Bandung. PT Alumni

Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT. Cita Aditya Bakti

Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan

Masalahnya). Jakarta. PT Alumni

Marwan Efendi. 2012. Sistem Peradian Pidana (tinjauan terhadap beberapa perkembangan

hukum pidana). Jakarta Selatan. Referensi

M. Marwan dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition).

Surabaya. Penerbit Reality Publisher

Rusli Muhammad. 2011. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta. UII Press

R. Soeroso. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika

R. Wiyono. 2009. Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jakarta. Sinar Grafika

Page 14: KONFLIK KEWENANGAN ANTARA POLRI DAN KPK DALAM … · bab iii hasil penelitian dan pembahasan A. Analisis Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator

Wahyudi. 2008. Manajemen Konflik Dalam Organisasi. Pontianak Timur. Penerbit Alfabeta

Internet :

Azizi. Apa itu penyelidikan. http://www.scribd.com/doc/18521231/Apa itu_penyelidikan,

diakses pada tanggal 20 Februari 2013

Derman. J. L. Pengertian, Jenis dan Sumber Konflik.

http://zeincom.wordpress.com/2011/10/23/pkjsk/ diakses pada tanggal 14 November

2012

Iwan. KPK Tidak Akan Mundur Tangani Simulator.

http://www.suarapembaruan.com/home/kpk-tidak-akan-mundur-tangani-

simulator/25328 diakses pada tanggal 5 Oktober 2012

Jupri. Menguak Tabir Korupsi Korps Bhayangkara.

http://www.negarahukum.com/hukum/menguak-tabir-korupsi-korps-bhayangkara.htm

diakses pada tanggal 5 Oktober 2012

Samuel MP Hutabarat. MoU Antara KPK, Kejaksaan dan Polri.

http://news.detik.com/read/2012/08/10/091232/1987925/103/mou-antara-kpk-

kejaksaan-dan-polri diakses pada tanggal 20 Desember 2012

Wiyono.Manajemen Konflik. http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/04/manajemen-konflik-

definisi-ciri-sumber.html diakses pada tanggal 11 November 2012

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang “Percepatan

Pemberantasan Korupsi”, Huruf Kesebelas butir 10 khusus Kepala Kepolisian Republik

Indonesia

Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Polri, KPK, dan

Kejaksaan Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, nomor: B/23/III/2012, dan nomor: SP3-

39/01/03/2012 Tentang “Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”