Komunikasi Politik di Era Pandemi Covid-19

SENASPOLHI 3 FISIP UNWAHAS 2021 | 1

ISBN : 978-602-8273-88-6

Komunikasi Politik di Era Pandemi Covid-191

Andreas Pandiangan

UNIKA Soegijapranata, Semarang

Abstrak

Sejak Maret 2020, saat dinyatakan bahwa pamdemi Covid-19 sebagai bencana non

alam mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melakukan

berbagai kebijakan dan tindakan. Kebijakan dan tindakan dilakukan guna penanganan dan

pencegahan virus corona dibawah koordinasi Gugus Tugas dan lalu dilanjutkan Satuan Tugas

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penanganan dan pencegahan virus corona juga mengubah pola dan mekanisme

komunikasi politik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Makalah ini akan melakukan

pemaparan dan kajian akan pelaksanaan komunikasi politik pada penanganan pamdemi

Covid-19 yang berubah pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan terjadi

pada komunikator, pesan dan wadah/alat komunikasi yang digunakan.

"Tadi malam sekitar pukul 02.00 WIB lewat sedikit pasien

dengan identitas 25 meninggal dunia," kata juru bicara pemerintah untuk urusan virus Corona,

Achmad Yurianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

(detik.com, Rabu, 11 Mar 2020 13:04 WIB)

Kutipan di atas merupakan bagian keterangan pers juru bicara pemerintah untuk urusan

virus Corona, Achmad Yurianto. Selama hampir 4 bulan, tepatnya hingga Selasa 21 Juli 2020,

secara bergantian di kompleks Istana Kepresidenan atau di Graha BNPB, Jakarta, Dirjen

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan tiap siang jelang sore selalu

bertemu kalangan pers. Secara teratur menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-

19 secara nasional. termasuk perkembangan kondisi dan penanganan di wilayah yang

menonjol. Serta pasti menyampaikan himbauan agar masyarakat taat pada protokol kesehatan.

Apa yang dilakukan Achmad Yurianto dan diteruskan juru bicara pemerintah untuk

urusan virus Corona berikutnya, merupakan perubahan bentuk komunikasi politik

pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Biasanya, penjelasan suatu kebijakan dan respon

pemerintah akan suatu peristiwa kebangsaan, kemasyarakatan disampaikan pejabat yang

bersangkutan. Perubahan dimaksud juga untuk melengkapi manajemen komunikasi

pemerintahan dan komunikasi politik pemerintah.

Suatu kelaziman bila penjelasan suatu kebijakan dan respon pemerintah dilakukan

Menteri Koordinator, Menteri yang memimpin suatu kementerian, Menteri Negara, Kepala

lembaga non kementerian bahkan pimpinan dan wakil dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

1 Disampaikan di Seminar Nasional Politik dan Hubungan Internasional “Arah Tatanan Politik Nasional

dan Global Pasca Covid 19”, Fisip Universitas Wahid Hasyim Semarang, 31 Agustus 2021.


ISBN : 978-602-8273-88-6

Belum lagi, meskipun tidak terlalu menonjol selama ini, menjadi tugas dari Staf Khusus

Presiden. Presiden Jokowi sejak tanggal 2 Desember 2019 membentuk staf khusus. "Ada 3

gugus tugas yang nanti akan bekerja bantu perlancar tugas Bapak Presiden. Yang gugus tugas

pertama bergerak di bidang komunikasi yang akan lebih banyak berinteraksi dengan teman-

teman (wartawan) semua," kata Ari, Koordinator Staf Khusus Presiden. Gugus dimaksud yakni

gugus bidang komunikasi, bidang strategis dan teman diskusi Presiden. Untuk bidang

komunikasi dengan tugas menyiapkan narasi Presiden dan memperkuat komunikasi narasi

Presiden kepada publik. Berangggotakan 1. Fadjroel Rachman (bidang politik pemerintahan),

2. Arif Budimanta (bidang ekonomi), 3. Angkie Yudistia (bidang sosial), dan 4. Dini Shanti

Purwono (bidang hukum).2

Sejak Maret 2020, saat dinyatakan bahwa pamdemi Covid-19 sebagai bencana non alam

mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melakukan berbagai

kebijakan dan tindakan. Kebijakan dan tindakan dilakukan guna penanganan dan pencegahan

virus corona dibawah koordinasi Gugus Tugas dan lalu dilanjutkan Satuan Tugas Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penanganan dan pencegahan virus corona juga mengubah pola dan mekanisme

komunikasi politik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan terjadi pada

komunikator, pesan dan wadah/alat komunikasi yang digunakan. Makalah singkat ini hanya

akan menfokuskan pada pemaparan dan pembahasan perubahan saluran komunikasi yang

digunakan guna penanganan pamdemi Covid-19.

Brian McNair dengan mengutif definisi Denton dan Woodward, menyatakan bahwa

komunikasi politik sebagai pembahasan murni tentang alokasi sumber daya publik

(pendapatan), wewenang pejabat (siapa yang diberikan kuasa untuk membuat keputusan

hukum, legislative, dan eksekutif), dan sanksi resmi (tindakan apa yang mendapat penghargaan

atau hukum dari negara).3 Definisi Denton dan Woodward ini oleh Brian McNair didefinisikan

sebagai komunikasi bertujuan tentang politik. Cakupan defenisi Brian McNair 3 yakni: 1.

2Bidang strategis, dengan tugas untuk menjalankan komunikasi dengan kelompok-kelompok strategis.

Sebagai jembatan Presiden dengan kelompok-kelompok strategis terkait posisi dan program-program

strategis Presiden. Terdiri dari: 1. Sukardi Rinakit, 2. Diaz Hendropriyono, 3. Aminuddin Ma'ruf, dan

4. Anggit Nugroho/Sekretaris pribadi Jokowi. Gugus Teman Diskusi presiden, lebih fokus kepada teman

diskusi presiden tentang gagasan-gagasan inovatif. Diisi -teman muda kita stafsus milenial. Terdiri dari

7 orang yakni: 1. Angkie Yudistia (Pendiri Thisable Enterprise), 2. Aminuddin Ma'ruf (Ketua Umum

PB PMII 2014-2016), 3. Adamas Belva Syah Devara (Pendiri/CEO Ruang Guru), 4. Ayu Kartika Dewi

(Pendiri dan Mentor Sabang Merauke), 5. Putri Indahsari Tanjung (CEO Creativepreneur Event Creator

dan cBO Kreati), 6. Andi Taufan Garuda Putra (CEO PT Amartha), dan 7. Gracia Billy Mambrasar

(CEO Kitong Bisa). Detik.com. Senin, 02 Des 2019 17:07 WIB dan Kompas 15/12/2019 hal. 2. 3 Brian McNair, 2015, Pengantar Komunikasi Politik, (Bandung: Nusa Media), hal. 3.


ISBN : 978-602-8273-88-6

Segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan pelaku politik lain guna mencapai

tujuan tertentu; 2. Komunikasi yang ditujukan kepada para pelaku ini oleh kalangan non-politisi

semisal pemilih dan kolumnis surat kabar, dan 3. Komunikasi tentang para pelaku ini beserta

kegiatan mereka, seperti dimuat dalam berita, editorial, dan bentuk lain pembahasan politik di

media. 4

Saluran Komunikasi Politik

Dalam konteks komunikasi politik, Hafied Cangar menyebutkan bahwa tersedia 13 media

atau saluran komunikasi politik yang biasanya digunakan. Media atau saluran komunikasi

politik dimaksud yakni: 1. Media cetak; 2. Media elektronik; 3. Media luar ruang (outdoor

media); 4. Media format kecil; 5. Saluran komunikasi kelompok; 6. Saluran komunikasi publik;

7. Saluran komunikasi sosial; 8. Saluran komunikasi antarpribadi; 9. Saluran komunikasi

tradisional; 10. Kombinasi media massa dan media antarpribadi; 11. Telepon seluler dan (short

message service) SMS; 12. International Networking atau Interconnetion Networking (internet)

dan media sosial, dan 13. Komunikasi Politik Daring (Online Political Communication).5

Pertama, media cetak merupakan saluran komunikasi dimana pesan-pesan verbalnya

(tertulis) maupun dalam bentuk gambar-gambar seperti karikatur dan komik dilakukan dalam

bentuk tercetak. Media cetak ini sangat baik disebarluaskan untuk mereka yang bisa membaca

dan memiliki waktu sengang yang cukup. 6 Media cetak dimaksud sebagai saluran komunikasi

berupa suratkabar, majalah dan tabloid. Pesan-pesan politik biasanya dalam bentuk

pemberitaan, iklan dan pariwara.

Kedua, berbeda dengan media cetak, media elektronik mengirimkan pesan-pesannya

melalui getaran listrik yang diterima oleh pesawat penerima tertentu, misalnya televisi dan

radio. Kelebihan media elektronik yakni bisa menembus ruang dan waktu, sehingga

informasinya sangat cepat dan serempat meliputi semua wilayah yang berada dalam radius

penerimaan. Selain cepat, juga pesan-pesannya disertai gambar hidup yang berwarna sehingga

menarik untuk ditonton oleh pemirsa. 7 Pesan-pesan politik di media elektronik biasanya dalam

bentuk pemberitaan dan iklan.

Ketiga, media luar ruang (outdoor media) dikaitkan dengan dunia estetika dalam bentuk

lukisan, dan ditempatkan pada tempat-tempat yang ramai dilihat orang dan ditempatkan pada

4 Ibid,, hal. 4. 5 Hafied Cangar, 2016, Komunikasi Politik-Konsep, Teori dan Strategi, edisi revisi, (Jakarta:

RajaGrafindo Persada), hal. 332. 6Ibid. 7Ibid.


ISBN : 978-602-8273-88-6

tempat-tempat yang ramai dilihat orang banyak. 8 Pesan-pesan politik di media luar ruang,

biasanya menjelang dan selama kampanye pemilu, biasanya dalam bentuk baliho, bendera,

umbul-umbul, spanduk, electronic board, dan lain sebagainya.

Keempat, media format kecil, biasanya terdiri atas berbagai media, tetapi bentuknya lebih

kecil, dan isinya kadang lebih fokus pada satu macam informasi. Mudah dibawa ke mana-mana

dan mudah menarik perhatian orang banyak. Bentuk media format kecil ada dalam bentuk

cetakan, lukisan dan artifact lainnya.9 biasanya, saat kampanye pemilu/pilkada, media format

kecil ini lebih dipilih partai politik dan calon legislatif, calon presiden/wakil presiden serta calon

kepala/wakil kepala daerah guna menjangkau masyarakat umum khususnya calon pemilih.

Kelima, saluran komunikasi kelompok merupakan saluran yang berkaitan dengan

kelompok terkait seperti kelompok partai, kelomppok sosial atau kelompok profesi. Kelompok

menjadi saluran komunikasi politik sebab berhubungan dengan sesame pengurus dan anggota

maupun dengan masyarakat pemilih.10 Keenam, saluran komunikasi publik berbeda dengan

komunikasi massa. Komunikasi publik sifatnya tatap muka, terbuka dan langsung. Sementara,

komunikasi massa terbuka untuk umum tanpa mengenal komunitas dari mana. 11 Saluran

komunikasi publik biasanya bertemu langsung dengan target komunikan.

Ketujuh, disebut komunikasi sosial bila komunikasi dalam bentuk tatap muka. Sifat

pesannya adalah hal-hal yang berkaitan hubungan sosial antarsesama warga. Biasanya orang

terlibat sangat terbatas dalam lingkungan sekitar. 12 Kampanye terbatas salah satu contoh

komunikasi sosial dimaksud. Kedelapan, saluran komunikasi antarpribadi merupakan bentuk

komunikasi yang berlangsung secara tatap muka. Karena pesan-pesannya yang sangat pribadi

(privacy) dan tidak boleh didengar orang lain, kecuali mereka yang terlibat langsung dalam

komunikasi. 13 Dalam konteks kampanye seperti dilakukan calon peserta pemilu biasanya saat

mengunjungi masyarakat biasanya melakukan pembicaraan pribadi dengan tokoh masyarakat

dan atau masyarakat calon pemilih untuk mengenalkan diri dan meminta dukungan.

Kesembilan, saluran komunikasi tradisional merupakan saluran komunikasi yang

digunakan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dengan hak-hak politik yang sama

8Ibid., hal. 333. 9Ibid., hal. 333-334. 10Ibid., hal. 334. 11Ibid.. 12Ibid.. 13Ibid., hal. 335.


ISBN : 978-602-8273-88-6

dengan warga negara lainnya. 14 Kesepuluh, merupakan saluran politik sebagai kombinasi

media massa dan media antarpribadi. Kombinasi ditujukan mencapai efektifitas komunikasi.15

Kesebelas, telepon seluler dan SMS sebagai saluran komunikasi politik telah mengubah

perilaku komunikasi pribadi dan kelompok. Dengan telepon seluler dan SMS, komunikasi lebih

cepat berbeda jauh dengan komunikasi yang memerlukan kertas, amplop, perangko dan jasa

pos yang pengirimannya memerlukan waktu berminggu baru sampai kepada penerima. 16

Keduabelas, internet dan media sosial sebagai saluran komunikasi politik media internet

memiliki sejumlah kelebihan, antara lain: (1) kemampuan untuk menembus batas wilayah,

ruang dan waktu, (2) memperluas akses memperoleh informasi global, (3) meningkatkan

kemampuan untuk berserikat secara bebas, (4) mengancam tatanan yang telah mapan, seperti

pemerintahan otokrasi, serta (5) memiliki kecepatan perkembangan dan penyebaran yang sulit

diatasi. 17

Giansante memaparkan adanya kesenjangan atau gap antara penggunaan internet yang

masif dengan pemanfaatan dalam komunikasi politik oleh aktor politik. Media digital yang

berbasis internet masih dilihat dan diperlakukan sebagai media konvensional seperti koran

cetak dan siaran televisi satu arah. Padahal internet merupakan alat yang dapat digunakan untuk

membangun kepercayaan dan konsensus bagi program kerja aktor politik.

Meskipun komunikasi politik daring bukan merupakan panasea (ramuan mujarab untuk

segala penyakit), jika dimanfaatkan secara efektif dapat memainkan peran penting dalam

membangun masa pendukung dan memperkuat citra kandidat sehingga memudahkan

tercapainya tujuan politik.18 Namun, di sisi yang lain, komunikasi politik daring juga bukan

satu-satunya faktor penentu keberhasilan dalam membangun konsensus. Faktor lain yang perlu

mendapat perhatian adalah program politik yang berkualitas, basis dukungan yang sudah

mapan, manajemen organisasi politik yang kokoh dan lawan politik yang bisa dikalahkan. 19

Media sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi

siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi,

berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas. Media sosial adalah

institusi sosial yang berkontribusi dalam proses demokratisasi dan deliberasi ruang publik,

14Ibid. 15Ibid. 16Ibid. hal. 345. 17Ibid. hal. 347-356. 18 Giansante, Gianluca. 2015, Online Political Communication, (Cham: Springer International

Publishing Switzerland), hal. 2. 19Ibid., hal. 1.


ISBN : 978-602-8273-88-6

tetapi juga bersikap instrumentalistik terhadap ketergantungan masyarakat atas media sosial

dengan menggunakannya sebagai objek komodifikasi. Media sosial berperan besar dalam

menyediakan ruang perdebatan publik, tetapi juga mengambil keuntungan dari perdebatan itu

untuk menaikkan popularitas atau leverage perusahaan platform di mata publik dan pengiklan.

20

Media sosial membawa perubahan revolusioner dalam komunikasi massa. Media sosial

hadir untuk menjadikan semua orang sebagai sumber dan pelaku komunikasi. Politik tidak lagi

hanya urusan elite politik semata. Masyarakat memiliki sarana untuk menjalankan agenda

politik mereka sendiri. Di sisi lain, pemerintah terkondisikah untuk makin transparan dan

partisipatif.21

Bencana Non-Alam

Untuk pertama kalinya, Pemerintah dalam hal Presiden Jokowi didampingi Menteri

Kesehatan Terawan Agus Putranto, tanggal 2 Maret 2020, mengumumkan kasus pertama yang

dikonfirmasikan sebagai Covid-19 telah ada di Indonesia. Meskipun saat itu Presiden Jokowi

belum menyatakan Covid-19 sebagai bencana non-alam namun dalam kajian komunikasi

politik telah mulai dilakukan perubahan.

Perubahan komunikasi politik dimaksud adalah dalam hal komunikator, pesan dan

saluran yang digunakan. Mengapa?. Keesokkan harinya, yakni tanggal 3 Maret 2020,

keberadaan juru bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 mulai bekerja.

Tanggal 31 Maret 2021, Presiden Joko Widodo menetapkan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 22

Lalu apa yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan masyarakat itu?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mendefinisikan kedaruratan

kesehatan masyarakat merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa

dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi

nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan

bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. 23

20Agus Sudibyo, 2019, Jagat Digital-Pembebasan dan Penguasaan, (Jakarta: Kepustakaan Populer

Gramedia), hal. 363. 21Ibid., hal. 366-367. 22Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 31 Maret 2021. 23 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan

Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128.


ISBN : 978-602-8273-88-6

Seiring dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin massif dan dengan jumlah

korban yang kian meningkat setiap harinya. Dalam langkah menanggulangi pandemi Covid-19

Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat keputusan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan

Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan tertentu

penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penybaran penyakit atau kontaminasi. 24 PSBB

dengan kriteria sebagai berikut: 25 1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit

meningkat dan menyebat secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan 2. Terdapat

kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

PSBB meliputi: 1. Peliburan sekolah dan tempat kerja; 2. Pembatasan kegiatan

keagamaan; 3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; 4. Pembatasan kegiatan

sosial dan budaya; 5. Pembatasan moda transportasi, dan 6. Pembatasan kegiatan lainnya

khusus terkait aspek pertanahan dan keamanan.

Menteri Kesehatan menetapkan suatu wilayah PSBB atas usulan

gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksanan Gugus

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Setelah itu Pemerintah mengenalkan konsep

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam prakteknya, hingga

sekarang PPKM memiliki kategori yakni darurat dan berdasarkan tingkatkan yakni level 4,

level 3, dan level 2.

Komunikasi politik dalam situasi PSBB dan atau PPKM tentunya membutuhkan

perubahan dari segi isi dan kualitas pesan yang dapat menyakinkan masyarakat akan kebijakan

dan tindakan-tindakan pemerintah guna pencegahan dan pemulihan situasi. Termasuk isi dan

kualitas pesan yang mengharapkan perubahan sikap dan kebiasaan masyarakat yang

mendukung pencegahan dan pemulihan situasi. Perubahan juga menyentuh kecepatan

penyampaian pesan serta kecepatan merespon keluhan dan masukan masyarakat.

Perubahan dan Melengkapi

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020

Tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diterbitkan

tanggal 12 Maret 2020. mengubah komunikasi pemerintahan sekaligus komunikasi politik yang

24 Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan

Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91.


ISBN : 978-602-8273-88-6

selama ini diselenggarakan hubungan masyarakat (humas) dalam kondisi sebelum bencana non

alam.

Humas pemerintah melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan

publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi

memperoleh manfaat bersama, meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas

publik, meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan

pemerintah dan membangun citra dan reputasi positif. Tugas humas ini dilaksanakan oleh setiap

tingkatan pemerintah (nasional, provinsi, kabupaten, dan kota)26.

Humas pemerintah sebagai lembaga humas atau praktisi humas pemerintah yang

melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi yang persuasif dan

komunikatif untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai

saran kehumasan dalam rangka menciptakan citra yang positif instansi pemerintah27.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 30 Tahun 2011 mengatur visi dan misi humas pemerintah. Visi humas pemerintah

adalah terciptanya pengelolaan kehumasan (kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM) yang

proposional, professional, efektif, dan efesien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik28.

Sementara Humas pemerintah memiliki 6 misi yakni: 1. Membangun citra dan reputasi

positif pemerintah; 2. Membentuk, meningkatkan, dan memlihara opini positif publik; 3.

Menampung dan mengolah aspirasi masyarakat; 4. Mencari, mengkalrifikasi, serta

menganalisis data dan informasi; 5. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah, dan

6. Membangun kepercayaan public (public trust).29

Dalam pelaksanaan tugasnya, Humas pemerintah memiliki 8 asas umum yakni: 1.

Pembangun hubungan internal dan eksternal; 2. Penyelenggara pertemuan dan koordinasi

antarinstansi; 3. Penyedia informasi pemerintah; 4. Pengatur pertemuan instansi pemerintah

dengan media massa; 5. Pendorong upaya pemberdayaan masyarakat; 6. Pengelola sarana dan

prasarana kehumasan; 7. Pembentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah; 8. Pengelola

informasi pemerintah dan pembangunan;30

26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30

Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah. 27 Ibid.,. Bab I. Bagian F. Ayat 3. 28 Ibid., Bab II. Bagian A. 29 Ibid. Bab II. Bagian B. 30 Ibid. Bab II. Bagian C.


ISBN : 978-602-8273-88-6

Tugas Humas Pemerintah memiliki 4 tugas yakni: 1. Melaksanakan komunikasi timbal

balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling

pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama; 2. Meningkatkan

kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik; 3. Meningkatkan koordinasi dalam

penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah, dan 4. Membangun citra dan reputasi

positif31

Menteri Kesehatan pada tanggal 12 Maret 2021 mengeluarkan Surat Edaran Menteri

Kesehatan Republik Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 Tentang Komunikasi Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

SE Menkes tersebut terutama dan utama membagi tugas antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Tabel 1). Tujuannya, dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan

kerjasama lintas sektor dan Pemerintah Daerah pada pelaksanaan komunikasi kepada

masyarakat dalam menghadapi ancaman wabah Covid-19, sehingga masyarakat tenang dan

mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dilakukan abgi lingkungan terdekatnya.

Suatu hal yang selama ini dipandang tugas dan kewajiban komunikasi pemerintahan apalagi

komunikasi politik pemerintah cenderung sektoral dan tidak terpadu.

Tabel 1: Pembagian Kegiatan Komunikasi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kegiatan Komunikasi

Pemerintah Pusat Pemerintah

1. Membentuk Tim Komunikasi Membentuk Tim Komunikasi yang diketuai

Pimpinan Daerah

2. Menunjuk Juru Bicara dari Kementerian

Kesehatan

Menunjuk Juru Bicara dari Dinas Kesehatan

3. Membuat media center Informasi yang dapat disampaikan setelah mendapat

persetujuan dari Pemerintah Pusat32. Tapi data dan

identitas pasien tidak disebarluaskan ke publik.

4. Membuat website sebagai rujuan informasi

utama

Juru Bicara tingkat Provinsi dan di tingkat

kabupaten/kota dapat mengumumkan informasi

seperti di nomor 3.

5. Menyampaikan data harian nasional secara

berskala melalui konferensi pers33

Menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh

Pemerintah Pusat seperti di catatan kaki nomor 34.

31Ibid. Bab II. Bagian G. 32Informasi dimaksud seperti pada catatan kaki nomor 33. 33Hanya oleh Juru Bicara Covid-19, rilis dan update di website: a. jumlah dan sebaran, Orang Dalam

Pemantauan (ODP); b. Jumlah dan sebaran, Pasien Dalam Pengawasan (PDP); c. Jumlah dan sebaran,

pasien yang sudah dinyatakan sehat; d. Jumlah dan sebaran, specimen yang diambil; e. Jumlah dan

sebaran, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap specimen.


ISBN : 978-602-8273-88-6

6. Membuat produk komunikasi dan menyebarkan

informasi lain34

Pimpinan daerah mensosialisasikan informasi di

nomor 5 kepada seluruh lapisan masyarakat dengan

dipandu Dinas Kesehatan setempat dengan

menggunakan narasi-narasi yang disupakan di

website rujukan Kementerian Kesehatan.

7. Pemerintah Daerah dapat membuat produk

komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerah

masing-masing.

SE Menkes mengatur bahwa kanal komunikasi mencakup 10 yakni: 1. Website sebagai

rujukan pertama. Website resmi Kemenkes khusus untuk Covid-19 sebagai rujukan; 2. Televisi;

3. Media Cetak; 4. Media online; 5. Radio; 6. SMS gateway; 7. Media Sosial; 8. Jaringan

sekolah; 9. Jaringan organisasi kepemudaan/agama/politik, dan 10. Jaringan informasl lainnya.

Langkah awal dari SE Menkes antara menunjuk juru bicara. Pemerintah resmi menunjuk

dr. Achmad Yurianto, 35 waktu itu masih Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, sebagai juru bicara untuk penanganan

virus Corona jenis baru (Covid-19).

Juru bicara Pemerintah untuk Covid-19 menjadi salah satu komunikator yang menonjol

di kurun waktu Maret-Juli 2020. dr. Achmad Yurianto selalu tampil di setiap sore, termasuk

hari libur, bertemu dengan awak media dalam konferensi pers. Komunikator politik lainnya

yang menonjol adalah Presiden Jokowi sendiri. Salah satunya dengan memanfaatkan akun

media sosial.

34Mencakup: 1. Penjelasan dasar tentang Covid-19; 2. Penjelasan pencegahan wabah Covid-19; 3.

Protokol penanganan PDP sampai dinyatakan sehat; 4. Kriteria PDP; 5. Penjelasan tentang karantina

dan karantina yang dapat dilakukan di rumah; 6; Kriteria ODP; 7. Protokol penanganan orang masuk

dari negara beresiko dan pengawasan di perbatasan; 8. Protokol WHO tentang penggunaan masker dan

alat pelindung diri yang digunakan; 9. Protokol komunikasi sekolah; 10. Kesiapan logistik dan pangan;

11. 132 rumah sakit rujukan penanganan Covid-19; 12. Penjelasan tentang pemeriksaan kesehatan

beserta biaya yang dibebankan; 13. Penjelasan virus mati dalam 5-15 menit; 14. Penjelasan detail

tentang fasilitas HOTLINE Pemerintah Pusat 119; 15. Penjelasan mengenai hoax dan disinformasi yang

terjadi. 35Dilahirkan di Malang, 11 Maret 1962. Alumnus Fakultas Kedokteran (FK) UNAIR angkatan 1990.

Sebelum bertugas di Kementerian Kesehatan, dokter Achmad Yurianto berkarir di kesehatan militer.

Diawali tahun 1987, sebagai Perwira Utama Kesehatan Daerah Militer V Brawijaya. Lalu berkarir

sebagai

Kepala Kesehatan Kodam Pattimura; Batalyon Kesehatan Kostrad; dokter Batalyon Infanteri

745/Sampada Yudha Bakti yang ditugaskan ke Dili Timor Timur (1991); Wakil Kepala Rumah Sakit

tingkat II Dustira Bandung Jawa Barat (2006); Wakil Kepala Kesehatan Daerah Militer IV Diponegoro

(2008); Kepala Kesehatan Daerah Militer XI Pattimura Ambon Maluku (2009); Kepala Dinas Dukungan

Kesehatan Operasi Pusat Kesehatan TNI (2011). Sejak tahun 2015, diangkat menjadi Kepala Pusat

Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan hingga tengah tahun 2019. https://rri.co.id/humaniora/info-

publik/797645/mengenal-dr-achmad-yurianto-juru-bicara-penanganan-virus-corona, akses 27 Agustus

2021.

https://rri.co.id/humaniora/info-publik/797645/mengenal-dr-achmad-yurianto-juru-bicara-penanganan-virus-corona

https://rri.co.id/humaniora/info-publik/797645/mengenal-dr-achmad-yurianto-juru-bicara-penanganan-virus-corona


ISBN : 978-602-8273-88-6

Kanal komunikasi Politik

Bila dicermati, ada kemiripan antara 10 Kanal komunikasi yang diatur SE Menkes dengan

13 media atau saluran komunikasi politik yang dikonstruksikan Hafied Cangar. 10 kanal

komunikasi yang diatur SE Menkes yakni: 1. Website sebagai rujukan pertama. Website resmi

Kemenkes khusus untuk Covid-19 sebagai rujukan; 2. Televisi; 3. Media Cetak; 4. Media

online; 5. Radio; 6. SMS gateway; 7. Media Sosial; 8. Jaringan sekolah; 9. Jaringan organisasi

kepemudaan/agama/politik, dan 10. Jaringan informasl lainnya.

1. Website sebagai rujukan pertama. Website resmi Kemenkes khusus untuk Covid-19 sebagai

rujukan.

https://covid19.go.id/ diakses 29 Agustus 2021.

Beragam informasi dan data hingga panduan bagi masyarakat tersedia di situs covid19.go.id,

seperti Gambar 1.

Gambar 1

https://covid19.go.id/


ISBN : 978-602-8273-88-6

Sementara di daerah, khususnya di provinsi, dari 34 provinsi hanya 4 provinsi yang tidak

menyediakan situs khusus Covid-19. (Tabel 2).

Tabel 2 : Alamat Situs Covid-19 di Provinsi se Indonesia

No. Provinsi Alamat Situs No. Provinsi Alamat Situs

1 Aceh covid19.acehprov.go.id 18 NTB corona.ntbprov.go.id

2 Sumut covid19.sumutprov.go.id 19 NTT covid19.nttprov.go.id

3 Sumbar corona.sumbarprov.go.id 20 Kalbar dinkes.kalbarprov.go.id

4 Jambi corona.jambiprov.go.id 21 Kalteng mmc.kalteng.go.id

5 Riau corona.riau.go.id 22 Kalsel corona.kalselprov.go.id

6 Kep. Riau corona.kepriprov.go.id 23 Kaltim covid19.kaltimprov.go.id

7 Bengkulu covid19.bengkuluprov.go.id 24 Kaltara coronainfo.kaltaraprov.go.id/

8 Sumsel corona.sumselprov.go.id 25 Sulut corona.sulutprov.go.id

9 Kep. Babel covid19.babelprov.go.id 26 Gorontalo dinkes.gorontaloprov.go.id

10 Lampung covid19.lampungprov.go.id 27 Sulawesi

Tengah

corona.sultengprov.go.id

11 DKI Jakarta corona.jakarta.go.id 28 Sulsel covid19.sulselprov.go.id

12 Jawa Barat pikobar.jabarprov.go.id 29 Sulawesi

Tenggara

corona.sultraprov.go.id

13 Banten bantenprov.go.id/

covid-19

30 Sulbar covid19.sulbarprov.go.id

14 Jateng corona.jatengprov.go.go.id 31 Maluku corona.malukuprov.go.id

15 DIY corona.jogjaprov.go.id 32 Malut www.malutprov.go.id

16 Jawa Timur infocovid19.

jatimprov.go.id

33 Papua covid19.papua.go.is

17 Bali infocorona.baliprov.go.id 34 Papua Barat dinkes.papuabaratprov.go.id

Sumber: situs 34 provinsi se Indonesia, observasi, 26 Agustus 2021.

Meskipun, berdasarkan observasi, cukup banyak kabupaten/kota se Indonesia yang

mengikuti anjuran SE Menkes untuk menyediakan situs khusus Covid-19. Biasanya

informasi yang disediakan dalam konteks kabupaten/kota seperti yang tercantum di catatan

kaki 34.

2. Televisi;

https://jambiprov.go.id/

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8hoHBurjyAhX9lEsFHY7IDL0QFnoECAsQAw&url=https%3A%2F%2Fcorona.riau.go.id%2F&usg=AOvVaw1bVgik0hvoQf_GOV2oOJhe


ISBN : 978-602-8273-88-6

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210512152007-8-245246/satgas-covid-ada-7-provinsi-masuk-

zona-merah-jelang-lebaran, diakses 29 Agustus 2021.

3. Media Cetak;

Media Indonesia, 26 Agustus 2021, hal. 1 Kompas 28 Agustus 2021, hal. 2

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210512152007-8-245246/satgas-covid-ada-7-provinsi-masuk-zona-merah-jelang-lebaran

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210512152007-8-245246/satgas-covid-ada-7-provinsi-masuk-zona-merah-jelang-lebaran


ISBN : 978-602-8273-88-6

4. Radio;

https://m.tribunnews.com/corona/2021/06/28/1251-persen-anak-terinfeksi-covid-19-dr-reisa-ini-berarti-

235000-kasus-lebih-gejalanya-ini, diakses 29 Agustus 2021.

5. SMS gateway;

SMS gateway guna menyampaikan pesan/himbaun ke masyarakat dilakukan salah satunya

melalui nama LAWAN COVID. Isi pesan antara lain

Tetap patuhi prokes 3M:

Memakai masker dgn near,

Menjaga jarak dan jauhi kerumuna,

Mencuci tangan pakai sabun.

Siap divaksin saat vaksin siap! C

Covid19.go.id

11 Januari 2021, pukul 13.04

6. Media Online dan Media Sosial;

https://m.tribunnews.com/corona/2021/06/28/1251-persen-anak-terinfeksi-covid-19-dr-reisa-ini-berarti-235000-kasus-lebih-gejalanya-ini

https://m.tribunnews.com/corona/2021/06/28/1251-persen-anak-terinfeksi-covid-19-dr-reisa-ini-berarti-235000-kasus-lebih-gejalanya-ini


ISBN : 978-602-8273-88-6

Hal yang sama dilakukan Presiden Jokowi juga melalui akun Instagram

Manusia boleh berencana, tapi Tuhan jualah penentunya.

Seperti tahun kemarin, pandemi membuat begitu banyak

rencana yang tertinggal, impian yang tak menjadi nyata,

dan keinginan yang tak terwujudkan.

Mari memasuki tahun 2021 ini dengan rencana, langkah,

dan semangat yang baru. Kita masih punya waktu. Kita

selalu punya harapan.

Ig, 1 Januari 2021

Pada hari kerja pertama tahun 2021, inilah yang saya

lakukan: meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun

2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di

tengah pandemi Covid-19.

Dari Istana Negara, Jakarta, saya meluncurkan bantuan

tunai berupa Program Keluarga Harapan, Program

Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai kepada 24 perwakilan

dan diikuti pula secara virtual keluarga-keluarga penerima

di 34 provinsi.

Saya berharap bantuan ini dapat meringankan beban

keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus

membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan

bergerak.

4 Januari 2021


ISBN : 978-602-8273-88-6

7. Jaringan informasi lainnya. Seperti melalui media luar ruang (outdoor media);

polresbrebesnews.com/gelorakan-gerakan-pakai-

masker-sejumlah-poster-himbauan-jokowi-ayo-

pakai-masker-terpasang-di-kota-brebes/

https://radarindonesiaonline.com/dandim-pasuruan-

intruksikan-jajaran-koramil-pasang-baliho-ajakan-

pakai-masker/

Penutup

Komunikasi politik di masa pamdemi Covid-19 ini yang dilakukan Pemerintah

mengalami perubahan seiring tuntutan pemanfaatan teknologi informasi dan pemanfaatan

saluran komunikasi politik. Termasuk juga tuntutan keterpaduan antar pemangku kepentingan

dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan meningkatkan dukungan dan kerjasama lintas sektor dan Pemerintah Daerah pada

pelaksanaan komunikasi kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman wabah Covid-19,

sehingga masyarakat tenang dan mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal yang harus

dilakukan abgi lingkungan terdekatnya, memang dipandang begitu maksimal. Buktinya,

sekelompok masyarakat masih percaya akan informasi dan data yang sifatnya hoaks. Untuk itu,

maksimalisasi saluran komunikasi politik yang inisiatif dari sisi komunikatornya dan responsif

menjadi kebutuhan saat ini dan di masa yang datang menjadi kebutuhan dasar.


ISBN : 978-602-8273-88-6

Pustaka

Giansante, Gianluca. 2015, Online Political Communication, Cham: Springer International

Publishing Switzerland.

Agus Sudibyo, 2019, Jagat Digital-Pembebasan dan Penguasaan, Jakarta: Kepustakaan

Populer Gramedia.

Lynda Lee Kaid, 2015, Handbook Penelitian Komunikasi Politik, Bandung: Nusa Media.

Hafied Cangar, 2016, Komunikasi Politik-Konsep, Teori dan Strategi, edisi revisi, Jakarta:

RajaGrafindo Persada.

Brian McNair, 2015, Pengantar Komunikasi Politik, Bandung: Nusa Media.

Komunikasi Politik di Era Pandemi Covid-19

Documents