Komunikasi Efektif Dokter Pasien

LAPORAN TUTORIAL

KASUS SKENARIO C

Kelompok Tutorial 1

1. Cendy Arizona (70.2011.005)

1. Putra Manggala Wicaksana(70.2011.015)

1. Risma Kurniasih(70.2011.019)

1. Geta Virucha Meivila(70.2011.024)

1. Eldhi Aprian(70.2011.027)

1. Fabyenne Vasilefa (70.2011.039)

1. Nedya Bellinawati(70.2011.041)

1. Sulastri(70.2011.046)

1. Lilia Muspida(70.2011.050)

1. Febry Setiawan(70.2011.058)

1. Apprilia Ayu Fransiska(70.2011.063)

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jalan Jenderal Ahmad Yani Talang Banten Kampus-B

13 Ulu Telp. 0711-7780788

PALEMBANG

Learning Issue

1. Komunikasi Medik

Secara ringkas ada 6 (enam) hal yang penting diperhatikan agar efektif dalam berkomunikasi dengan pasien, yaitu:

1. Materi informasi apa yang disampaikan

a. Tujuan anamnesis dan pemeriksaan fisik (kemungkinan rasa tidak nyaman/sakit saat

pemeriksaan).

b. Kondisi saat ini dan berbagai kemungkinan diagnosis.

c. Berbagai tindakan medis yang akan dilakukan untuk menentukan diagnosis, termasuk

manfaat, risiko, serta kemungkinan efek samping/komplikasi.

d. Hasil dan interpretasi dari tindakan medis yang telah dilakukan untuk menegakkan

diagnosis.

e. Diagnosis, jenis atau tipe.

f. Pilihan tindakan medis untuk tujuan terapi (kekurangan dan kelebihan masing-masing

cara).

g. Prognosis.

h. Dukungan (support) yang tersedia.

2. Siapa yang diberi informasi

a. Pasien, apabila dia menghendaki dan kondisinya memungkinkan.

b. Keluarganya atau orang lain yang ditunjuk oleh pasien.

c. Keluarganya atau pihak lain yang menjadi wali/pengampu dan bertanggung jawab atas

pasien kalau kondisi pasien tidak memungkinkan untuk berkomunikasi sendiri secara

langsung

3. Berapa banyak atau sejauh mana

a. Untuk pasien: sebanyak yang pasien kehendaki, yang dokter merasa perlu untuk

disampaikan, dengan memerhatikan kesiapan mental pasien.

b. Untuk keluarga: sebanyak yang pasien/keluarga kehendaki dan sebanyak yang dokter

perlukan agar dapat menentukan tindakan selanjutnya.

4. Kapan waktu tepat menyampaikan informasi

a. Segera, jika kondisi dan situasinya memungkinkan.

5. Di mana menyampaikannya

a. Di ruang praktik dokter.

b. Di bangsal, ruangan tempat pasien dirawat.

c. Di ruang diskusi.

d. Di tempat lain yang pantas, atas persetujuan bersama, pasien/keluarga dan dokter.

6. Bagaimana menyampaikannya

a. Informasi penting sebaiknya dikomunikasikan secara langsung, tidak melalui telpon,

juga tidak diberikan dalam bentuk tulisan yang dikirim melalui pos, faksimile, sms,

internet.

b. Persiapan meliputi:

Materi yang akan disampaikan (bila diagnosis, tindakan medis, prognosis sudah

disepakati oleh tim);

Ruangan yang nyaman, memperhatikan privasi, tidak terganggu orang lalu lalang,

suara gaduh dari tv/radio, telepon;

Waktu yang cukup;

Mengetahui orang yang akan hadir (sebaiknya pasien ditemani oleh keluarga/orang

yang ditunjuk; bila hanya keluarga yang hadir sebaiknya lebih dari satu orang).

c. Jajaki sejauh mana pengertian pasien/keluarga tentang hal yang akan dibicarakan.

d. Tanyakan kepada pasien/keluarga, sejauh mana informasi yang diinginkan dan amati kesiapan pasien/keluarga menerima informasi yang akan diberikan.

Langkah-langkah Komunikasi Dokter-Pasien

Ada empat langkah yang terangkum dalam satu kata untuk melakukan komunikasi, yaitu SAJI (Poernomo, Ieda SS, Program Family Health Nutrition, Depkes RI, 1999).

S = Salam

A = Ajak Bicara

J = Jelaskan

I = Ingatkan

Secara rinci penjelasan mengenai SAJI adalah sebagai berikut.

Salam:

Beri salam, sapa dia, tunjukkan bahwa Anda bersedia meluangkan waktu untuk berbicara dengannya.

Ajak Bicara:

Usahakan berkomunikasi secara dua arah. Jangan bicara sendiri. Dorong agar pasien mau dan dapat mengemukakan pikiran dan perasaannya. Tunjukkan bahwa dokter menghargai pendapatnya, dapat memahami kecemasannya, serta mengerti perasaannya. Dokter dapat menggunakan pertanyaan terbuka maupun tertutup dalam usaha menggali informasi.

Jelaskan:

Beri penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi perhatiannya, yang ingin diketahuinya, dan yang akan dijalani/dihadapinya agar ia tidak terjebak oleh pikirannya sendiri. Luruskan persepsi yang keliru. Berikan penjelasan mengenai penyakit, terapi, atau apapun secara jelas dan detil.

Ingatkan:

Percakapan yang dokter lakukan bersama pasien mungkin memasukkan berbagai materi secara luas, yang tidak mudah diingatnya kembali. Di bagian akhir percakapan, ingatkan dia untuk hal-hal yang penting dan koreksi untuk persepsi yang keliru. Selalu melakukan klarifikasi apakah pasien telah mengerti benar, maupun klarifikasi terhadap hal-hal yang masih belum jelas bagi kedua belah pihak serta mengulang kembali akan pesan-pesan kesehatan yang penting.

Melihat pentingnya komunikasi timbal balik yang berisi informasi ini, maka secara jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Paragraf 2, Pasal 45 ayat (2), (3), Paragraf 6, Pasal 50 huruf (c), Paragraf 7, Pasal 52 huruf (a), (b), dan Pasal 53 huruf (a).

Komunikasi efektif dokter-pasien memerlukan waktu yang sedikit karena dokter terampil mengenai kebutuhan pasien (tidak hanya ingin sembuh). (5)

Tujuan dari komunikasi efektif dokter-pasien adalah untuk mengarahkan proses penggalian riwayat penyakit lebih akurat untuk dokter, lebih memebrikan dukungan pada pasien, dengan demikian lebih efektif dan efisien bagi keduanya. (5)

Dua pendekatan komunikasi dalam dunia kedokteran, yaitu: (5)

a. Disease Centered Communication Style atau Doctor Centered Communication Style.

Komunikasi berdasarkan kepentingan dokter dalam usaha menegakkan diagnosis, termasuk penyelidikan dan penalaran klinik mengenai tanda dan gejala-gejala.

b. Illness Centered Communication Style atau Patient Centered Communication Style.

Komunikasi berdasarkan apa yang dirasakan pasien tentang penyakit yang secara individu merupakan pengalaman unik. Di sini termasuk pendapat pasien, kekhawatirannya, harapannya, apa yang menjadi kepentingannya serta apa yang dipikirkannya.

Ada tiga macam gangguan yang dapat terjadi dalam komunikasi dokter-pasien, yaitu :

a. Gangguan Fisik

b. Gangguan Semantik

c. Gangguan Psikologis

Cara seorang dokter dalam menyampaikan berita buruk kepada pasien, yaitu :

a. Menyampaikan berita tersebut dengan baik.

b. Menjelaskan bagaimana terjadinya kebutaan tersebut.

c. Memberikan nasehat dan membesarkan hati pasien

2. Hak dan Kewajiban Pasien

Hak dan kewajiban seorang pasien, antara lain : (6)

a. Hak Pasien

1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;

2. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain (second opinion);

3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

4. menolak tindakan medis; dan

5. mendapatkan isi rekam medis.

b. Kewajiban Pasien

1. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

2. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

3. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;

4. memberikan imblasan jasa atas pelayanan yang diterima.

Hak otonomi pasien :

a. Hak untuk memperoleh informasi, tentang kondisi dan keadaan apa yangs sedang mereka alami. Isi dan waktu pemberian informasi, sangat tergantung dari kondisi pasien dan jenis tindakan yang akan segera dilaksanakan. Informasi harus diberikan langsung kepada pasien (dan keluarganya).

b. Hak untuk bertanya, atau mendiskusikan tentang kondisi atau keadaan dirinya dan apa yang mereka harapkan dari sistem pelayanan yang ada, dalam suasana yang dianggap memadai. Proses ini berlangsung secara pribadi dan didasari rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

c. Hak pasien untuk dilayani secara pribadi. Pasien harus diberitahu siapa dan apa peran mereka masing-masing (staf klinik, peneliti, peserta pelatihan dan instruktunya, penyelia dan sebagainya).

d. Hak untuk menyatakan pandangannya, tentang pelayanan yang telah diberikan. Pendapatnya tentang kualitas pelayanan, yang baik maupun yang masih kurang, maupun saran-saran perbaikan, harus diterima secara positif dalam kaitannya dengan perbaikan kualitas pelayanan.

e. Hak untuk memutuskan secara bebas, apakah menerima atau menolak suatu pengobatan. Persetujuan merupakan persyaratan dalam melakukan suatu tindakan, termasuk kegawatdaruratan.

Pedoman Hak Pasien dalam Teaching Hospital, sebagai berikut :

1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

3. Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran, kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi.

4. Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan setara dengan standar profesi keperawatan.

5. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

6. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

7. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.

8. Pasien berhak atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.

9. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :

a. Penyakit yang diderita.

b. Tindakan medik apa yang hendak dilakukan.

c. Kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya.

d. Alternatif terapi lainnya.

e. Prognosanya.

f. Perkiraan biaya pengobatan.

10. Pasien berhak menyetujui/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.

11. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.

12. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

13. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.

14. Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya.

15. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.

Hak dan Kewajiban seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien terdapat pada UU Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004 Pasal 50 dan 51 dimana :

Hak Dokter :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional

2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional

3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan keluarganya

4. Menerima imbalan jasa

Kewajiban Dokter :

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional

2. Merujuk pasien ke dokter yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan

3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia

4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melaksanakannya dan

5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran

Sikap yang harus dimiliki seorang dokter, meliputi :

Beneficence ( Berbuat Baik)

Ciri-cirinya :

Altruisme terjaga (rela berkorban)

Menghormati martabat manusia

Mengusahakan agaar pasien yang dirawatnya terjaga kesehatannya

Bersikap ramah

Non Maleficence ( Tidak merugikan )

Ciri-cirinnya :

Menolong pasien Emergency/darurat

Mencegah pasien dari bahaya lebih lanjut

Manfaat pasien lebih besar dari kerugian dokter

Autonomy ( Kemandirian )

Ciri-cirinya :

Menghargai hak untuk menentukan nasib sendiri

Berterus terang

Menghargai privasi pasien

Menjaga rahasia

Melaksanakan informed consent

Justice ( Keadilan )

Ciri-cirinya :

Tidak tergantung SARA, sosial, ekonomi, budaya, dll

Hanya mementingkan kesehatan pasien

Hak dan Kewajiban Rumah SakitRumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit agar dapat menyesuaikan dengan hak dan kewajiban di bidang profesi masing-masing. Karena hak dan tanggung jawab ini berkaitan erat dengan pasien sebagai penerima jasa, maka masyarakatpun harus mengetahui dan memahaminya.Hak Rumah SakitHak rumah sakit adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki rumah sakit untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu yaitu:* Membuat peraturan-peraturan yang berlaku di RS nya sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ada di RS tersebut (hospital by laws).* Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan RS.* Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya.* Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di RS. melalui panitia kredential.* Menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi (termasuk pasien, pihak ketiga, dll).* Mendapat jaminan dan perlindungan hukum.* Hak untuk mendapatkan imbalan jasa pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.Kewajiban Rumah Sakit Mematuhi peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Memberikan pelayanan pada pasien tanpa membedakan golongan dan status pasien. Merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan (Duty of Care). Menjaga mutu perawatan tanpa membedakan kelas perawatan (Quality of Care). Memberikan pertolongan pengobatan di Unit Gawat Darurat tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu. Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan. Menyediakan sarana dan peralatan medik sesuai dengan standar yang berlaku. Menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai. Merujuk pasien ke RS lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan. Mengusahakan adanya sistem, sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. Melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum bilamana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapatkan perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya. Mengadakan perjanjian tertulis dengan para dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Membuat standar dan prosedur tetap untuk pelayanan medik, penunjang medik, maupun non medik. Mematuhi Kode Etik Rumah Sakit (KODERSI).

3. Pasien Safety.Keselamatan Pasien sebagai suatu Sistem diharapkan memberikan asuhan kepada pasien Iebih aman, mencegah cedera akibat kesalahan karena melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.Dalam pelaksanaannya, Keselamatan Pasien akan banyak menggunakan prinsip dan metode manajemen risiko mulai dan identifikasi, asesmen dan pengolahan risiko. Diharapkan, pelaporan & analmsis insiden keselamatan pasien akan meningkatkan kemampuan belajar dan insiden yang terjadi untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama dikemudian hari. Standar I. Hak pasienStandar:Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan.Kriteria:1.1. Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan.1.2. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan.1.3. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan.Standar II. Mendidik pasien dan keluarga.Standar:RS harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasienKriteria :Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien yang merupakan partner dalam proses pelayanan. Karena itu, di RS harus ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien dan keluarga dapat :1) Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur.2) Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga.3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti4) Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.5) Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan RS.6) Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa.7) Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.Standar III. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan.Standar :RS menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan.Kriteria :3.1. Terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan dan saat pasien keluar dari RS.3.2. Terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan sehingga pada seluruh tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan dapat berjalan baik dan lancar.3.3. Terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan rujukan, pelayanan kesehatan primer dan tindak lanjut lainnya.3.4. Terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan sehingga dapat tercapainya proses koordinasi tanpa hambatan, aman dan efektif.Standar IV. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien.Standar :RS harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif Kejadian Tidak Diharapkan, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien.Kriteria :4.1. Setiap RS harus melakukan proses perancangan (desain) yang baik, mengacu pada visi, misi, dan tujuan RS, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan "Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien RS".4.2. Setiap RS harus melakukan pengumpulan data kinerja yang antara lain terkait dengan: pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilisasi, mutu pelayanan, keuangan.4.3. Setiap RS harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua Kejadian Tidak Diharapkan, dan secara proaktif melakukan evaluasi satu proses kasus risiko tinggi.4.4. Setiap RS harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan, agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin.

materi referensi:

http://www.sinarharapan.co.id/berita/060

4.Sengketa Medis

Sengketa Medik : (8)

sengketa yang terjadi antara pengguna pelayanan medik dengan pelaku pelayanan medik dalam hal ini pasien dengan dokter, dengan kata lain adalah suatu kondisi dimana terjadi perselisihan atau persengketaan dalam praktek kedokteran.

Hukum Medis (Medical Law) : (12)

the study of the judicial relations to which the doctor is party, is a part of health law.

Terjemahan :

Semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya kepada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana.

Aspek hukum perdata (K.U.H.Perdata), hukum administrasi, hukum pidana (K.U.H.P), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahkan juga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, belum cukup mengatur praktek kedokteran. Khususnya pengaturan hubungan antara dokter sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan (health care provider) dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan (health care receiver). Tambahan lagi, ketidakcukupan pengaturannya dapat pula dilihat dari tidak adanya ketentuan penyelesaian sengketa alternatif ( alternative dispute resolution ADR) bagi penyelesaian sengketa medik antara dokter dan pasien.

METODE ADR :

Pada umumnya metode ADR sebagai berikut:

1. Negosiasi, yaitu proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasi, serta halus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Orang melakukan negosiasi dalam situasi yang tidak dapat dihitung, dimana mereka perlu atau ingin sesuatu yang pihak lain dapat memberi dan menahannya; bila mereka ingin untuk mencapai kerja sama, bantuan atau persetujuan dari pihak lain; atau ingin menyelesaikan atau mengurangi sengketa atau konflik.(13)

2. Arbitrase, yaitu suatu institusi hukum ADR di luar pengadilan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut pengamatan Sandra Day OConnor, arbitrase tersebut barangkali adalah bentuk ADR yang paling populer. (14)

3. Mediasi, yaitu seperangkat proses yang membantu para pihak yang bersengketa untuk sepakat dengan masalah-masalah tertentu. (15)

Gary Goodpaster mengatakan bahwa mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah di mana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak; malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka. Selanjutnya Ia mengatakan pula Asumsi adalah bahwa pihak ketiga akan dapat mengubah dinamika kekuatan dan sosial atas hubungan konflik dengan mempengaruhi pendapat dan perilaku dari masing-masing pihak, dengan menyediakan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan suatu proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan itu membantu para peserta untuk menyelesaikan masalah yang sedang diperebutkan. (16)

4. Konsilisi, yaitu suatu aliansi dari dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bergabung dalam tindakan bersama atau terkoordinasi melawan pihak atau koalisi lain. Dalam hal ini koalisi mengumpulkan, mengkatalisasi, memediasi dan meneruskan kepentingan.

Gary Goodpaster mengatakan koalisasi ibaratnya halnya sel otak dalam suatu jaringan netral, koalisi merupakan prosesor titik waktu komunikasi dan juga informasi, dan lewat interaksi, koneksi. Dan efek lapangan mereka, menjadi persilangan pengaruh dan keputusan.

Sengketa medik antara dokter dan pasien harus diatasi atau diselesaikan, misalnya melalui ADR. Namun, kita harus mengakui adakalanya penyelesaian sengketa medik antara dokter dan pasien melalui ADR tidak berjalan sebagaimana diinginkan. Misalnya dalam sengketa medik, dimana tindakan seorang dokter termasuk mala in se atau perbuatan melawan hukum dan setelah ditelusuri pula terdapat unsur mens rea (guilty mind),yaitu niat untuk berbuat dan terdapat unsur actus reus, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan itu pula sengketa medik tersebut telah dapat dikategorikan sebagai medical malpractice.(17)

Sebaliknya, penyelesaian sengketa medik antara dokter dan pasien melalui ADR akan dapat berjalan sebagaimana diinginkan, bila tindakan seorang dokter hanya termasuk mala in prohibita, yaitu perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum hukum apabila ada aturan yang melarangnya. Sebab sengketa medik demikian hanya dikategorikan sebagai kelalaian (culva negligence). (18)

Perjanjian antara dokter dan pasien dalam praktik kedokteran itu harus dibuat secara tertulis dengan menetapkan satu klausula Penyelesaian Sengketa, biasanya ditentukan bahwa sengketa para pihak diselesaikan melalui musyawarah, mediasi dan/atau arbitrase. Dengan demikian bila terjadi sengketa antara dokter dan pasien akan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi melalui musyawarah, mediasi atau arbitrase. Sebab perjanjian antara dokter dan pasien itu wajib mereka patuhi (pacta sunt servanda) dan perjanjian itu merupakan undang-undang bagi dokter dan pasien.

Alur tata cara penanganan kasus pelanggaran : (19)

Pengaduan dari masyarakat > verifikasi > penetapan ketua MKDKI pemeriksaan proses dan pembuktian KEPUTUSAN

Bentuk Keputusan :

a. Tidak bersalah

b. Bersalah dan pemberian sanksi disiplin

c. Ditemukan pelanggaran etika

Macam-macam sanksi :

a. Penolaan

b. Peringatan tertutlis

c. Rekomendasi pencabutan SIP

d. Mengikuti Pendidikan Pelatihan

(1)Malang Post.

(2) Prof.dr. Abdul Bari Saifuddin, SpOG, MPH (co.ed.). 2002. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta : JNPKKR-POGI.

(3)Al-Quranulkarim. Q.S. Al-Baqarah : 155.

(4)Al-Quranulkarim. Q.S. Muhammad : 31.

(5)Kurt. 1998. Konsil Kedokteran Indonesia, rangkuman.

(6)Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Paragraf 7.

(7)Surat Edaran Dir.Yanmedik No. 02.04.3.5.2504

(8)Safitri Hariyani, SH. MH. 2005. Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien. Jakarta : Diadit Media.

(9)Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik

Jamkesmas

Jamkesmas merupakan akronim dari Jaminan Kesehatan Masyarakat. Jamkesmas merupakan salah satu program perbaikan kesehatan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan dana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam mendapatkan pelayanan, pasien harus mengikuti beberapa prosedur pelayanan Jamkesmas, antara lain : (1)

a. Pasien datang ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang menerima penggunaan fasilitas jamkesmas

b. Pasien mendaftari diri dan menunjukkan kartu Jamkesmas dan KTP untuk memastikan bahwa milik si pasien.

Fasilitas Pelayanan Jamkesmas : (1)

a. mendapatkan pelayanan gratis,

b. obat-obatan yang diperlukan selama menjalani perawatan pun juga gratis

c. Bahkan, untuk melakukan operasi pun juga dibebaskan dari biaya.

Sikap Rumah Sakit terhadap pasien yang menggunakan Jam KesMas :

a. Menerima kedatangan pasien secara friendly.

b. Memberi pelayanan yang sama seperti melayani pasien pada umumnya

UU PRAKTEK KEDOKTERAN

Dalam Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:Ayat 1: setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Ayat 2: Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. Ayat 3: Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

diagnosis dan tata cara tindakan medis

tujuan tindakan medis yang dilakukan

alternative tindakan lain dan resikonya

risikonya dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan

prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

Ayat 4: Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Ayat 5: Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Dalam penjelasan atas UU Nomor 29 Tahun 2004 tersebut disebutkan bahwa pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun, apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampuan, persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/istri/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung. hak atas informasiSebelum melakukan tindakan medis tersebut, dokter seharusnya akan meminta persetujuan dari pasien. Untuk jenis tindakan medis ringan, persetujuan dari pasien dapat diwujudkan secara lisan atau bahkan hanya dengan gerakan tubuh yang menunjukkan bahwa pasien setuju, misalnya mengangguk. Untuk tindakan medis yang lebih besar atau beresiko, persetujuan ini diwujudkan dengan menandatangani formulir persetujuan tindakan medis. Dalam proses ini, pasien sebenarnya memiliki beberapa hak sebelum menyatakan persetujuannya, yaitu :Pasien berhak mendapat informasi yang cukup mengenai rencana tindakan medis yang akan dialaminya. Informasi ini akan diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan atau petugas medis lain yang diberi wewenang. Informasi ini meliputi :

Bentuk tindakan medis

Prosedur pelaksanaannya

Tujuan dan keuntungan dari pelaksanaannya

Resiko dan efek samping dari pelaksanaannya

Resiko / kerugian apabila rencana tindakan medis itu tidak dilakukan

Alternatif lain sebagai pengganti rencana tindakan medis itu, termasuk keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif tersebut

Pasien berhak bertanya tentang hal-hal seputar rencana tindakan medis yang akan diterimanya tersebut apabila informasi yang diberikan dirasakan masih belum jelas,Pasien berhak meminta pendapat atau penjelasan dari dokter lain untuk memperjelas atau membandingkan informasi tentang rencana tindakan medis yang akan dialaminya,Pasien berhak menolak rencana tindakan medis tersebut

Semua informasi diatas sudah harus diterima pasien SEBELUM rencana tindakan medis dilaksanakan. Pemberian informasi ini selayaknya bersifat obyektif, tidak memihak, dan tanpa tekanan. Setelah menerima semua informasi tersebut, pasien seharusnya diberi waktu untuk berfikir dan mempertimbangkan keputusannya.