KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551 Website : www.ksap.org / E-mail : [email protected]
DAFTAR UNDANGAN FGD Draf Bultek Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan
Gedung Ex MA, 9 Juni 2015
1. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan
Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan 2. Kepala Direktorat Litbang, Badan Pemeriksa Keuangan 3. Deputi PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan 4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan 5. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kehutanan 6. Kepala Biro Keuangan, Kementerian ESDM 7. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan 8. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kesehatan 9. Direktur STAN 10. Direktur Lelang, Ditjen Kekayaan Negara 11. Direktur PNBP, Ditjen Anggaran 12. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan 13. Kepala BPKD Pemprov DKI 14. Kepala DPKD Pemerintah Kota Depok 15. Kepala DPKD Pemerintah Kota Semarang 16. Kepala DPKD Pemerintah Kota Bandar Lampung 17. Direktur Pengelola Gelora Bung Karno 18. Direktur Pengelola Kawasan Kemayoran 19. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710 Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : [email protected]
DAFTAR UNDANGAN FGD Draf Bultek Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan
Gedung Ex MA, 9 Juni 2015
1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua Komite Kerja 2. Drs. AB Triharta, Ak., MM., Wakil Ketua Komite Kerja 3. Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris Komite Kerja 4. Dr. Jan Hoesada. , Anggota Komite Kerja 5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., Anggota Komite Kerja 6. Dr. Dwi Martani, Ak., Anggota Komite Kerja 7. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota Komite Kerja 8. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Anggota Komite Kerja 9. Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak., Anggota Komite Kerja 10. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua Kelompok Kerja 11. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua Kelompok Kerja 12. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja 13. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota Kelompok Kerja 14. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja 15. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS, Anggota Kelompok Kerja 16. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota Kelompok Kerja 17. Hasanuddin, Ak., M., Ak., Anggota Kelompok Kerja 18. Syaiful, SE., Ak, MM., Anggota Kelompok Kerja 19. Hamim Mustofa, Ak., Anggota Kelompok Kerja 20. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota Kelompok Kerja 21. Muliani Sulya F., SE., Anggota Kelompok Kerja 22. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja 23. Mugiya Wardhani, SE, M. Si. Anggota Kelompok Kerja 24. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc. Anggota Kelompok Kerja 25. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota Kelompok Kerja 26. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja 27. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota Kelompok Kerja 28. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., Anggota Kelompok Kerja 29. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja 30. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., Anggota Kelompok Kerja 31. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., Anggota Kelompok Kerja 32. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja 33. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja 34. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja 35. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota Kelompok Kerja 36. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja 37. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja 38. Ahmad Fauzi, SE., Anggota Kelompok Kerja
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551 Website : www.ksap.org / E-mail : [email protected]
SUSUNAN ACARA
FGD Draf Bultek Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan Gedung Ex MA, 9 Juni 2015
WAKTU ACARA NARASUMBER/PETUGAS
09.00 - 09.15 Registrasi Panitia
09.15 – 09.45
Sambutan Dirjen Perbendaharaan
selaku Ketua Komite Konsultatif
sekaligus membuka secara resmi
acara FGD
Ketua Komite Konsultatif KSAP
09.45 – 10.00 Pembacaan Doa Panitia
10.00 – 10.30 Pemaparan Draf Bultek Akuntansi
Pendapatan Non Perpajakan KSAP
10.30 – 12.00 Diskusi dan Tanya Jawab KSAP dan Peserta
12.00 Penutupan KSAP
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710 Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : [email protected]
LEMBAR KONFIRMASI
Instansi : ...........................................................................
Nomor telepon/fax : ...........................................................................
Nomor ponsel : ...........................................................................
Berikut adalah nama peserta yang akan hadir pada acara Focus Group Discussion (FGD) Draf Bultek Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan yang diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Selasa, 9 Juni 2015
Waktu : Pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Ex MA
Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Jalan Lapangan Banteng Timur – Jakarta Pusat
No. NAMA JABATAN 1.
2.
................, Juni 2015
Nama: ............................
Catatan: lembar konfirmasi harap difax ke (021) 3864776 Kontak person: Zulfikar di 081385047137
OMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI PENDAPATAN
NON PERPAJAKAN
BULETIN TEKNIS
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
NOMOR XX
BULETIN TEKNIS
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI
PENDAPATAN NON PERPAJAKAN
NOMOR XX
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551 http://www.ksap.org
e-mail : [email protected] [email protected]
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1 1.2. Tujuan 2 1.3. Ruang Lingkup 2
BAB II JENIS-JENIS PENDAPATAN NON PERPAJAKAN 3
2.1. Pendahuluan 3 2.2. Pendapatan Perizinan 4 2.3. Pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam 5 2.4. Pendapatan yang berasal dari layanan 7 2.5 .Pendapatan dari hasil investasi dan aset keuangan 7 2.6. Pendapatan bukan pajak lainnya 7
BAB III AKUNTANSI PENDAPATAN NON PERPAJAKAN 8
3.1. Pendapatan Non Perpajakan-LO 8 3.2. Pendapatan Non Perpajakan-LRA 15
BAB IV PENYESUAIAN PENDAPATAN NON PERPAJAKAN 18 REFERENSI
Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Lampiran I memuat standar akuntansi dengan basis akuntansi akrual, basis akrual diterapkan paling lambat tahun 2015. Basis akrual adalah untuk pengakuan pendapatan-Laporan Operasional (LO), beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk meperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
Praktik penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) menunjukkan masih terdapat berbagai macam penafsiran dalam mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan pos-pos dalam laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan PSAP hanya menetapkan secara umum mengenai identifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan. Guna menghindari terjadinya berbagai macam penafsiran dimaksud, KSAP memandang masih diperlukan penjelasan lebih lanjut pengaturan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan karakteristiknya.
International Accounting Standard (IAS) 18 tentang Revenue menyatakan bahwa Revenue is the gross inflow of economic benefits arising from the ordinary activities of an entity that result in increases in equity other than contributions from equity holders. Dalam IAS 18 ini suatu pendapatan berasal dari: (1) penjualan barang; (2) pemberian layanan dan (3) penggunaan aset oleh entitas lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.
Menurut Revenue are recognized when (a) realized or realizable and (b) earned (SFAC No.5, Para 83), hal ini mengandung arti bahwa pendapatan tidak diakui sampai saat pendapatan tersebut direalisasikan atau dapat direalisasikan dan tidak diakui sampai pendapatan tersebut dihasilkan. Pengakuan adalah suatu proses pencatatan suatu transaksi ke dalam laporan keuangan sementara itu Realisasi adalah proses merubah sumber daya non kas menjadi kas.
International Public Sector Accounting Standar (IPSAS) 9 tentang Revenue from Exchange Transaction membagi jenis pendapatan ke dalam tiga (3 kelompok) yaitu pendapatan dari pemberian jasa, penjualan barang serta penggunaan aset yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen atau hasil lainnya dari penggunaan aset suatu entitas. Sementara itu dalam IPSAS 23 tentang Revenue from Non Exchange Transaction membagi pendapatan dalam 2 kelompok yaitu pendapatan perpajakan dan transfer, pendapatan transfer meliputi pendapatan hibah, pendapatan dari penghapusan utang, denda, warisan, hadiah, donasi serta barang/jasa dan bagian dari konsesi yang diperoleh dari pinjaman.
Pembahasan dalam Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan ini tidak membagi pendapatan seperti yang ada dalam IPSAS namun membagi pendapatan berdasarkan Entitas Pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu pendapatan non
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
perpajakan pada pemerintah pusat dan pendapatan non perpajakan pada pemerintah daerah.
Pendapatan pada pemerintah pusat dibedakan ke dalam pendapatan perpajakan, pendapatan non perpajakan dan hibah. Sementara itu pendapatan pada pemerintah daerah dibedakan menjadi Pendapatan Asli Daerah, Transfer dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Masing-masing jenis pendapatan mempunyai karakteristik pengakuan dan pengukurannya. Dari tiga kelompok pendapatan dimaksud, Buletin Teknis ini hanya membahas tentang pendapatan non perpajakan. Pendapatan perpajakan, pendapatan transfer dan hibah dibahas dalam Buletin Teknis tersendiri. Secara umum Bultek ini dimaksudkan untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman tentang cara mengakui, mengukur, dan menyajikan pendapatan non perpajakan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1.2. Tujuan
Buletin teknis ini bertujuan untuk membantu entitas pemerintah dalam mencatat dan melaporkan transaksi pendapatan yang berasal dari penerimaan negara non perpajakan pada laporan keuangan. Buletin Teknis ini juga dimaksudkan untuk melengkapi PSAP 02 dan PSAP 12 dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.
1.3. Ruang Lingkup
Buletin teknis diterapkan dalam akuntansi untuk seluruh transaksi pendapatan non perpajakan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Buletin Teknis ini tidak mengatur akuntansi pendapatan perpajakan, transfer, pendapatan hibah serta pendapatan selisih kurs yang diatur dalam buletin teknis yang tersendiri.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
BAB II
JENIS-JENIS PENDAPATAN NON PERPAJAKAN
2.1. Pendahuluan
Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. oleh karena itu peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.
Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang terdapat banyak bentuk penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan. penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan Negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalty diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian penerimaan Negara bukan pajak mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut (UU Nomor 20 Tahun 1997).
Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.
Pendapatan non perpajakan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat digolongkan berdasarkan:
a. Pendapatan perizinan; b. Pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam; c. Pendapatan yang berasal dari layanan; d. Pendapatan dari hasil investasi dan aset keuangan; e. Pendapatan bukan pajak lainnya.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
2.2. Pendapatan Perizinan
Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.
Perizinan dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang. Perizinan dalam arti sempit adalah pembebasan, dispensasi dan konsesi. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.
Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Iuran atau retribusi yang terkait dengan perizinan adalah setoran dari masyarakat sehubungan dengan pemberian hak oleh pemerintah. Pembayar iuran dianggap turut menikmati hak tersebut, misalnya: izin usaha, izin mendirikan bangunan, izin penggunaan barang publik seperti frekuensi radio dan sebagainya.
Contoh penerimaan bukan pajak dari perizinan adalah:
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH). Kepada setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dikenakan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. IIUPH dihitung berdasarkan luas areal kerja dikalikan tarif IUPH sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang mengatur tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP). Pungutan Pengusahaan Perikanan dikenakan pada saat perusahaan perikanan Indonesia memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) baru atau perubahan, alokasi ikan penanaman modal (APIPM) baru atau perubahan, atau surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan. Besarnya PPP ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal yang dipergunakan.
Pada pelayanan pemberian izin, hak pemerintah timbul pada saat izin diberikan atau diterbitkan. Contoh hak timbul setelah izin diberikan misalnya izin mendirikan bangunan, izin penggunaan frekuensi gelombang radio dan sebagainya.
Mengingat bahwa pendapatan LO pada akhirnya harus dapat direalisasikan dalam bentuk kas, perlu diperhatikan agar sistem pemberian layanan pemerintah mengatur pula kepastian penerimaan kas. Misalnya dalam hal perizinan, sistem penyetoran kas lebih dahulu sebelum izin diberikan merupakan suatu sistem pengendalian untuk menjamin kepastian realisasi pendapatan.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 4
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
2.3. Pendapatan yang Bersumber dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Jenis penerimaan negara atas pengelolaan sumber daya alam diatur dalam Kontrak Kerja Sama namun harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus untuk PNBP.
Bagian negara yang dimaksud diatas adalah bagian negara berdasarkan prosentase tertentu atas produksi bersih. Sedangkan pungutan negara berupa iuran tetap per satuan luas Wilayah Kerja dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi per satuan volume produksi.
Pola ekploitasi sumber daya alam terdiri dari pengambilan dan bagi hasil dari hasil perolehan SDA. Pengakuan pendapatan ini dibedakan menjadi dua kelompok: (1) berdasar volume/unit pengambilan dan (2) berdasarkan bagi hasil.
Pendapatan PNBP atas sumber daya alam diantaranya terdiri dari: a. Minyak Bumi dan Gas Alam b. Pertambangan Umum c. Kehutanan d. Perikanan e. Pertambangan Panas Bumi
2.3.1. Pendapatan PNBP Minyak Bumi dan Gas Alam
Besaran penerimaan PNBP Minyak bumi dan gas alam (migas) yang diterima oleh negara sangat tergantung dari lifting minyak dan harga internasional, baik minyak bumi dan gas alam. Penghitungan PNBP migas dipengaruhi oleh proporsi bagian pemerintah yang tercantum dalam kontrak dengan investor.
2.3.2. Pendapatan PNBP atas Pertambangan Umum
Besaran penerimaan PNBP pertambangan umum yang diterima oleh negara, dipengaruhi oleh jumlah produksi Disamping jumlah produksi, besaran tarif dan pungutan lainnya berpengaruh pada besaran PNBP tersebut.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak secara spesifik mengatur mengenai PNBP di bidang pertambangan umum, namun menjelaskan secara limitative mengenai PNBP yang berada di Kementerian ESDM yaitu: a. Pelayanan Jasa Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral b. Iuran Tetap c. Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalty d. Dana Hasil Produksi Batubara e. Jasa Teknologi/Konsultasi Eksplorasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan
Konservasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian
diperbaharui dengan Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bagian dari daerah dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan umum (pertambangan mineral dan batu bara) meliputi:
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 5
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
a. Iuran Tetap (Landrent), diukur berdasarkan jumlah hektar tergantung dalam kontrak atau area pertambangan masing-masing.
b. Iuran Eksplorasi dan iuran eksploitasi (Royalty).
2.3.3. Pendapatan PNBP atas Kehutanan Besaran penerimaan PNBP kehutanan yang diterima oleh negara, dipengaruhi
oleh jumlah areal produksi hasil hutan (kehutanan) Disamping areal produksi, maka besaran tarif dan pungutan lainnya berpengaruh pada besaran PNBP kehutanan tersebut.
Contoh penerimaan bukan pajak dari Kehutanan adalah:
- Dana Reboisasi (DR)
Setiap hasil hutan kayu yang diproduksi dari pemegang IUPH dari hutan alam dan hutan tanaman yang dibiayai dari sumber dana pemerintah dikenakan dana reboisasi.
DR ditetapkan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tebangan Tahunan (RLHC) atau usulan Laporan Hasil Penebangan /Produksi (ULHP) sesuai daerah penghasilnya.
DR dihitung dengan cara mengalikan jumlah satuan hasil hutan dengan tarif DR sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Pemerintah yang mengatur tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Setiap hasil hutan kayu dan bukan kayu yang ditebang/diproduksi dari hutan negara atau dari areal yang dibiayai baik sebagian maupun seluruhnya dari sumber dana pemerintah dikenakan PSDH.
PSDH ditetapkan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tebangan Tahunan (RLHC) atau usulan Laporan Hasil Penebangan /Produksi (ULHP) sesuai daerah penghasilnya.
PSDH dihitung dengan cara mengalikan jumlah satuan hasil hutan dengan harga patokan dan tarif PSDH sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Pemerintah yang mengatur tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
2.3.4. Pendapatan PNBP Perikanan
Besaran penerimaan PNBP perikanan dipengaruhi oleh volume penangkapan ikan. Disamping volume penangkapan ikan, maka besaran tarif dan pungutan lainnya berpengaruh pada besaran PNBP tersebut.
Contoh penerimaan bukan pajak dari PNBP Perikanan adalah:
- Pungutan Hasil Perikanan (PHP)
Pungutan hasil perikanan dikenakan pada saat perusahaan perikanan Indonesia memperoleh dan/atau memperpanjang surat penangkapan ikan.
- Pungutan Perikanan Asing (PPA)
Pungutan perikanan asing dikenakan pada saat perusahaan perikanan asing memperoleh atau memperpanjang surat penangkapan ikan (SPI).
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 6
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
2.3.5. Pendapatan PNBP Pertambangan Panas Bumi
Besaran penerimaan PNBP Pertambangan Panas Bumi terdiri atas pungutan negara berupa Iuran Tetap dan Iuran Produksi serta pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.4. Pendapatan yang berasal dari layanan
Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah antara lain berupa pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merk, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Untuk pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, pendapatan yang berasal dari jasa layanan diantaranya adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal dan lain sebagainya.
2.5. Pendapatan dari hasil investasi aset keuangan
Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan dari hasil investasi aset keuangan adalah penerimaan dari penyertaan modal dan pemberian pinjaman yang antara lain berupa dividen, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham Pemerintah.
2.6. Pendapatan bukan pajak lainnya
Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan bukan pajak lainnya adalah penerimaan dari pemanfaatan aset (sewa), surplus pertukaran/penjualan aset, denda dan sitaan yang antara lain berupa pendapatan penjualan dan sewa, pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain termasuk selisih kurs dalam mata uang asing (valas).
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 7
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
BAB III AKUNTANSI PENDAPATAN NON PERPAJAKAN
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif sebagai prasyarat agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Informasi yang disajikan juga harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
Salah satu kendala informasi yang relevan dan andal pada laporan keuangan pemerintah adalah keseimbangan antar karakteristik kualitatif yang tepat di antara berbagai tujuan normatif. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif dimaksud merupakan masalah pertimbangan profesional. Secara umum, dalam rangka akuntansi pendapatan operasional bukan pajak karakteristik andal lebih mengemuka dalam arti kepastian akan dapat direalisasikannya suatu pendapatan lebih diutamakan.
Dengan mempertimbangkan prinsip dan kendala di atas, pengakuan pendapatan operasional bukan pajak lebih ditekankan pada kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan untuk membahaminya serta prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan kepastian dapat direalisasikannya pendapatan operasional dimaksud.
Prosedur akuntansi pendapatan bukan pajak terdiri dari pengakuan, penilaian, pencatatan dan penyajian dalam laporan keuangan.
Tingkat keragaman pengakuan pendapatan bukan pajak secara umum senada dengan keragaman jenis pendapatan. Sesuai dengan PSAP 12 paragraf 19, Pendapatan LO diakui pada saat: (a) Timbulnya hak atas pendapatan atau (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut, pembahasan pengakuan pendapatan dengan melihat proses untuk memperoleh pendapatan dimaksud (earning proccess).
Berdasarkan proses untuk memperoleh pendapatan, dari beragam jenis PNBP dimaksud dapat dikelompokkan menjadi: a. Perizinan; b. Eksploitasi sumber daya alam; c. Layanan; d. Hasil investasi & aset keuangan; e. Pendapatan lainnya. 3.1. Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan-LO 3.1.1. Pendapatan Perizinan
a. Pengakuan
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 8
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
Pendapatan perizinan diakui pada saat izin diberikan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Termasuk dalam kategori ini untuk pemerintah pusat adalah pemberian konsesi untuk melakukan eksplorasi dan/atau ekploitasi sumber daya alam dan hak pemanfaatan tanah. Mengacu pada penyajian laporan keuangan pemerintah pusat, saat ini contoh dari jenis pendapatan dari pemberian izin ini diantaranya pemberian izin izin iuran usaha pengelolaan hutan (IIUPH), izin penggunaan frekuensi dan lain-lainnya. Sementara itu untuk pemerintah daerah, yang termasuk dalam kategori pendapatan dari pemberian izin ini adalah: retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi izin trayek, retribusi tempat penginapan dll.
b. Pengukuran Pendapatan perizinan dinilai sebesar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah atas penerbitan izin tersebut.
c. Pencatatan Pada saat pemohon izin menyetor uang ke kas negara/kas daerah atau rekening bendahara penerimaan, jurnal untuk mencatatnya adalah: - Pada Pemerintah Pusat:
Diterima langsung di kas negara No Uraian Debit Kredit
Akun antara xxx Pendapatan-LO Izin Pemanfaatan Hasil
Hutan xxx
Diterima oleh Bendahara Penerimaan No Uraian Debit Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan-LO Izin Pemanfaatan Hasil
Hutan xxx
- Pada Pemerintah Daerah:
Diterima langsung di kas daerah No Uraian Debit Kredit
RK PPKD xxx Pendapatan-LO Retribusi IMB xxx
Diterima oleh Bendahara Penerimaan No Uraian Debit Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan-LO Retribusi IMB xxx
d. Penyajian Pendapatan perizinan disajikan pada Laporan Operasional menurut jenis pendapatan.
3.1.2. Pendapatan Operasional Eksploitasi SDA
a. Pengakuan
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 9
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
Pola ekloitasi sumber daya alam terdiri dari pengambilan dan bagi hasil dari hasil perolehan SDA. Pengakuan pendapatan ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Berdasar volume/unit pengambilan, dan;
Hak pemerintah atas pendapatan operasional yang berasal dari pengambilan/ eksploitasi SDA berdasarkan volume/unit, timbul pada saat pengambilan dilakukan oleh masyarakat atau pihak ketiga yang telah diberi izin. Contoh pendapatan operasional dari aktivitas ini pada pemerintah pusat adalah izin pertambangan.
(2) Berdasarkan bagi hasil. Hak pemerintah atas pendapatan operasional dari aktivitas ini pada pemerintah pusat adalah pada saat adanya eksploitasi sumber daya alam. Pendapatan operasional dari aktivitas ini diakui pada saat terdapat penetapan jumlah SDA yang dieksploitasi. Contoh pendapatan operasional dari bagi hasil ini pada pemerintah pusat adalah pendapatan hasil pertambangan.
b. Pengukuran Pendapatan dari ekploitasi sumber daya alam dinilai sebesar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah atas penerbitan eksploitas dan atau sebesar bagi hasil yang akan diterima oleh entitas pemerintah. c. Pencatatan
Diterima langsung di kas negara No Uraian Debit Kredit
Akun antara xxx Pendapatan-LO Sumber Daya Alam xxx
Diterima oleh Bendahara Penerimaan No Uraian Debit Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan-LO Sumber Daya Alam xxx
Dilakukan penagihan oleh entitas pemerintah No Uraian Debit Kredit
Piutang xxx Pendapatan-LO Sumber Daya Alam xxx
d. Penyajian Pendapatan dari ekploitasi sumber daya alam disajikan pada Laporan Operasional menurut jenis pendapatan.
3.1.3. Pendapatan Jasa Layanan
Dalam PSAP 09 disebutkan bahwa suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 10
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
a. Pengakuan Pendapatan diakui hanya ketika besar kemungkinannya bahwa manfaat ekonomi atau potensi layanan yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Ketika outcome dari sebuah transaksi yang melibatkan pemberian jasa tidak dapat diestimasi secara handal, pendapatan akan diakui hanya sejauh beban yang dapat dipulihkan. b. Pengukuran Pendapatan diukur sebesar nilai wajarnya ketika diterima. Jumlah pendapatan yang diterima biasanya ditentukan dengan kesepakatan bersama antara entitas dengan pengguna aset atau layanan. c. Pencatatan di Pemerintah Pusat
Diterima langsung di kas negara No Uraian Debit Kredit
Akun antara xxx Pendapatan-LO Pendapatan Pendidikan xxx
Diterima langsung diterima oleh Bendahara Penerimaan No Uraian Debit Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan-LO Pendapatan Pendidikan xxx
Dilakukan penagihan oleh entitas pemerintah No Uraian Debit Kredit
Piutang PNBP xxx Pendapatan-LO Pendapatan Pendidikan xxx
d. Pencatatan di Pemerintah Daerah
Diterima langsung di kas daerah No Uraian Debit Kredit
RK PPKD xxx Pendapatan-LO Retribusi Pelayanan
Kesehatan xxx
Diterima oleh Bendahara Penerimaan No Uraian Debit Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan-LO Retribusi Pelayanan
Kesehatan xxx
Dilakukan penagihan oleh entitas pemerintah No Uraian Debit Kredit
Piutang Retribusi xxx Pendapatan-LO Retribusi Pelayanan
Kesehatan xxx
e. Penyajian Pendapatan dari jasa layanan disajikan pada Laporan Operasional menurut jenis pendapatan.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 11
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
3.1.4. Pendapatan Hasil Investasi dan Aset Keuangan a. Pengakuan Pendapatan diakui hanya ketika besar kemungkinannya bahwa manfaat ekonomi atau potensi pendapatan dari hasil investasi dan pemanfaatan aset akan mengalir ke entitas.
b. Pengukuran Pendapatan dinilai sebesar hak pemerintah yang akan meningkatkan ekuitas suatu entitas pemerintah. Jumlah pendapatan yang diterima biasanya ditentukan dengan kesepakatan bersama antara entitas dengan pengguna aset. c. Pencatatan di Pemerintah Pusat
Diterima langsung di kas negara No Uraian Debit Kredit
Akun antara xxx Pendapatan-LO Dividen Tunai xxx
Pada saat pengumuman oleh BUMN No Uraian Debit Kredit
Piutang Dividen xxx Pendapatan-LO Dividen Tunai xxx
d. Pencatatan di Pemerintah Daerah
Diterima langsung di kas daerah No Uraian Debit Kredit
RK PPKD xxx Lain-lain PAD yang sah-LO Dividen Tunai xxx
Pada saat pengumuman oleh BUMN No Uraian Debit Kredit
Piutang Dividen xxx Lain-lain PAD yang sah-LO Dividen Tunai xxx
e. Penyajian Pendapatan dari hasil investasi dan aset keuangan disajikan pada Laporan Operasional menurut jenis pendapatan.
3.1.5. Pendapatan Operasional Lainnya a. Pengakuan Pendapatan diakui hanya ketika besar kemungkinannya bahwa manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terkait dengan transaksi tersebut telah mengalir ke entitas. Contoh dari pedapatan ini misalnya penjualan aset sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan surplus dari penjualan aset tetap pemerintah. b. Pengukuran Pendapatan diukur sebesar nilai wajarnya ketika diterima. Jumlah pendapatan yang diterima biasanya ditentukan dengan kesepakatan bersama antara entitas dengan pengguna aset atau layanan. c. Pencatatan di Pemerintah Pusat
Diterima langsung di kas negara
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 12
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
No Uraian Debit Kredit Akun antara xxx Pendapatan-LO Surplus penjualan Aset xxx
d. Pencatatan di Pemerintah Daerah Diterima langsung di kas daerah
No Uraian Debit Kredit RK PPKD xxx Lain-lain PAD yang sah-LO Surplus
penjualan Aset xxx
e. Penyajian Pendapatan dari jasa layanan disajikan pada Laporan Operasional menurut jenis pendapatan.
3.1.6. Penyajian Pendapatan Non Perpajakan pada Laporan Operasional Penyajian pendapatan non perpajakan pemerintah pusat pada Laporan
Operasional akan tergantung pada tugas dan fungsi dari entitas yang melaporkannya. Apabila pendapatan non perpajakan tersebut merupakan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh entitas, maka pendapatan tersebut disajikan dalam kelompok operasional pada Laporan Operasional entitas yang bersangkutan. Namun apabila pendapatan tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi dari entitas yang bersangkutan, maka disajikan pada kelompok pendapatan non operasional pada Laporan Operasional entitas yang bersangkutan. Contoh dari transaksi tersebut adalah pendapatan biaya pelelangan, dimana pada entitas dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan DJKN menjadi pendapatan operasional namun untuk entitas lain akan menjadi pendapatan non operasional.
Penyajian pada Laporan Operasional pada pemerintah pusat seperti ilustrasi di bawah ini:
Satker ESDM Laporan Operasional
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 20xx
Pendapatan Operasional: - Pendapatan Minyak Bumi Rpxxx - Pendapatan Gas Bumi xxx Jumlah Pendapatan non Operasional Rpxxx Beban: - Beban Pegawai Rpxxx - Beban Persediaan
xxx - Beban Barang (Pemeliharaan) xxx - Beban Penyisihan Piutang
xxx - Beban Penyusutan
xxx Jumlah Beban xxx Surplus/Defisit sebelum Kegiatan Non Operasional Rpxxx
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 13
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
Pendapatan/Beban Non Operasional: - Pendapatan Dokumen Pelelangan
xxx Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rpxxx Pos Luar Biasa: - Pendapatan/Beban pos luar biasa
xxx Surplus/Defisit Operasional Rpxxx
Ilustrasi penyajian pada Laporan Operasional pada pemerintah daerah seperti di bawah ini:
SKPD Laporan Operasional
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 20xx
Pendapatan Operasional: - Pendapatan Asli Daerah Rpxxx - Pendapatan Transfer xxx - Lain-lain PAD yang sah xxx Jumlah Pendapatan non Operasional Rpxxx Beban: - Beban Pegawai Rpxxx - Beban Persediaan
xxx - Beban Barang (Pemeliharaan) xxx - Beban Penyisihan Piutang
xxx - Beban Penyusutan
xxx Jumlah Beban xxx Surplus/Defisit sebelum Kegiatan Non Operasional Rpxxx Pendapatan/Beban Non Operasional: - Pendapatan Dokumen Pelelangan
xxx Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rpxxx Pos Luar Biasa: - Pendapatan/Beban pos luar biasa
xxx Surplus/Defisit Operasional Rpxxx
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 14
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
3.2. Akuntansi Pendapatan Bukan Pajak-LRA 3.2.1. Pengakuan
Pendapatan Bukan Pajak-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara yang berasal dari selain perpajakan yang diakui sebagai penambah SAL dan menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan serta tidak perlu dibayar kembali.
Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuann dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah
Sesuai paragraf 21 PSAP 02, dinyatakan, “Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.” Berbeda dengan Pendapatan Bukan Pajak-LO dimana pendapatan diakui pada titik-titik tertentu yang antara jenis pendapatan bukan pajak yang satu dengan yang lainnya berbeda titik pengakuannya.. Pengakuan Pendapatan Bukan Pajak-LRA dicatat pada saat kas masuk ke rekening kas negara untuk semua jenis dan karakteristik pendapatan bukan pajak.
Penerimaan kas di Rekening KUN ini diinterpretasikan dalam IPSAP 02 sehingga pendapatan sesuai PSAP tidak hanya pendapatan yang kasnya masuk ke rekening KUN/KUD melainkan mencakup juga, antara lain : a. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai
pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetor ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
b. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
c. Pendapatan yang diterima oleh entitas lain di luar pemeintah tetapi atas nama BUN/BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUN/RKUD.
Dokumen sumber pencatatan pengakuan Pendapatan Bukan Pajak-LRA adalah bukti setor seperti SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) atau dokumen lainnya yang dipersamakan setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari bank/pos tempat menyetor.
Jurnal untuk mengakui Pendapatan Bukan Pajak-LRA adalah sebagai berikut: No Uraian Debit Kredit
Akun antara xxx Pendapatan Bukan Pajak – LRA xxx
*) Jurnal tersebut merupakan jurnal akuntansi secara umum, dimana masing-masing entitas dapat mengembangkannya sesuai dengan karakteristik masing-masing.
3.2.2. Pengukuran
Pendapatan Bukan Pajak-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas negara sebagaimana dokumen sumber bukti setornya. Akuntansi Pendapatan Bukan Pajak-LRA dilaksanakan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya tanpa
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 15
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
3.2.3. Akuntansi Pendapatan-LRA a. Pemerintah Pusat (Saat diterima di Rekening Kas Negara)
No Uraian Debit Kredit Akun antara xxx Pendapatan-LRA Perizinan xxx
b. Pemerintah Daerah (Saat diterima langsung di Kas Daerah)
No Uraian Debit Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan-LRA Retribusi Kesehatan xxx
Pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan No Uraian Debit Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan-LRA Retribusi Kesehatan xxx
Pada saat disetorkan ke Rekening Kas Daerah No Uraian Debit Kredit
RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx
3.2.4. Penyajian
Pendapatan Bukan Pajak-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran yang dikelompokkan per jenis Pendapatan Bukan Pajak dalam mata uang rupiah. Apabila terdapat penerimaan kas atas Pendapatan Bukan Pajak-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.
Ilustrasi penyajian:
Laporan Realisasi Pendapatan Bukan Pajak-LRA Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Akun Uraian Anggaran
20X1 Realisasi
20X0 (%)
Realisasi 20X0
xxx Pendapatan Sumber Daya Alam
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 16
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
3.2.5. Pengungkapan
Pendapatan Bukan Pajak-LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara lain:
- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Bukan Pajak-LRA.
- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- Perubahan peraturan perundangan terkait Pendapatan Bukan Pajak.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 17
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
BAB IV PENYESUAIAN PENDAPATAN NON PERPAJAKAN
Pengakuan pendapatan non perpajakan pada pemerintah erat kaitannya dengan proses pengakuan pendapatan non perpajakan tersebut. Pengakuan pendapatan pada umumnya berhubungan dengan proses pengakuan pendapatannya. Secara umum pengakuan suatu pendapatan dapat digolongkan dalam:
a. Penerimaan pendapatan secara Kas (Cash)
Pendapatan non perpajakan pada pemerintah daerah diakui pada saat telah diterima di Kas Daerah atau diterima oleh SKPD. Penerimaan secara kas ini dapat terjadi pada saat manfaat/benefit telah diterima oleh wajib bayar dan pembayaran telah diterima oleh entitas. Kondisi biasa terjadi pada proses penerimaan Retribusi, dimana wajib bayar melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menerima manfaat/benefit dari pemerintah daerah dan tidak didahului dengan surat penagihan. Manfaat/benefit tersebut dapat berupa penyediaan barang, fasilitas, jasa atau benefit lainnya. Contoh transaksi ini antara lain pendapatan yang dipungut dari retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pelayanan pasar dll. Meskipun manfaat yang diterima oleh wajib bayar melebihi satu tahun, namun karena sifat penerimaan pendapatan tersebut adalah pemberian izin dan bukan penggunaan atau pemanfaatannya maka pendapatan tersebut diakui secara kas dan tidak diperhitungkan sesuai dengan berjalannya waktu (earn).
b. Penerimaan pendapatan yang terhutang (Accrued Revenue) Suatu kondisi dimana manfaat/benefit telah diterima oleh wajib bayar namun belum terdapat pembayaran uang oleh wajib bayar ke SKPD atau Kas Daerah, karena itu selanjutnya diterbitkan surat penetapan/surat penagihan. PNBP diakui pada saat ditetapkan terutang oleh pemerintah daerah atau oleh SKPD yang memiliki kewenangan untuk menagih. Kondisi ini terjadi apabila wajib bayar belum membayarkan retribusi atau PNBP Daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan
c. Penerimaan pendapatan yang ditangguhkan (Unearned Revenue)
Suatu kondisi pengakuan pendapatan dimana uang telah diterima oleh kas daerah atau oleh SKPD namun manfaat belum diterima oleh wajib bayar. Pengakuan pendapatan pada jenis ini dilakukan sejalan dengan penyerahan jasa oleh entitas atau sesuai dengan berlalunya waktu (earned). Contoh tarnsaksi ini adalah pendapatan sewa gedung oleh pihak ketiga yang dibayar terlebih dahulu untuk jangka waktu yang melebihi 12 bulan.
d. Penerimaan pendapatan secara angsuran (Installment) Suatu kondisi dimana wajib bayar melakukan pembayaran secara bertahap ke Kas Daerah atas suatu penetapan/penagihan yang dilakukan oleh Daerah maupun atas perjanjian tertentu yang menyatakan wajib bayar melakukan pembayaran secara bertahap. Retribusi atau pendapatan diakui sebesar jumlah yang diterima oleh kas daerah.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 18
Draft Buletin Teknis Pendapatan Non Perpajakan
Pada akhir periode akuntansi, perlu dilakukan penyesuaian atas pendapatan yang masih terhutang (accrued) dan pendapatan yang ditangguhkan (deferral). Penyesuaian perlu dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang sesungguhnya atas hak suatu entitas yang menambah ekuitas pada tahun berjalan.
Metode pencatatan pendapatan ditangguhkan dapat menggunakan metode pendapatan atau metode aset, tergantung dari sistem yang dikembangkan oleh pemerintah dan ditetapkan secara konsisten. Berikut disajikan metode pencatatan pengakuan pendapatan tersebut:
c. Metode Pendapatan Pada saat penerimaan pendapatan
No Uraian Debit Kredit Akun antara xxx Pendapatan-LO Jasa layanan xxx
Pada saat penyesuaian akhir tahun
No Uraian Debit Kredit Pendapatan-LO Jasa layanan xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx
d. Metode Aset Pada saat penerimaan pendapatan
No Uraian Debit Kredit Akun antara xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx
Pada saat penerimaan pendapatan
No Uraian Debit Kredit Pendapatan Diterima Dimuka xxx Pendapatan-LO Jasa layanan xxx
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 19