KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN - … Biro Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 7. ... Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Ditjen ... 13 peningkatan pendapatan

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551 Website : www.ksap.org / E-mail : [email protected]

DAFTAR UNDANGAN FGD Draf Bultek Akuntansi Dana Bergulir

Gedung Ex MA, 10 Juni 2015

1. Deputi PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan 2. Kepala Direktorat Litbang, Badan Pemeriksa Keuangan 3. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kemendagri 4. Direktur Pendapatan dan Investasi Daerah, Kemendagri 5. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 7. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM 8. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 9. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Ditjen Kekayaan Negara 10. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Ditjen Kekayaan Negara 11. Direktur PPK Badan Layanan Umum, Ditjen Perbendaharaan 12. Kepala BPKD Pemprov DKI 13. Kepala DPKBD Pemerintah Kabupaten Tangerang 14. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 15. Direktur Keuangan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Kementerian Koperasi dan

UKM 16. Direktur Keuangan BLU Badan Pengatur Jalan Tol 17. Direktur Keuangan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan 18. Direktur Keuangan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan 19. Kepala BLU Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang


Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710 Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551

Website : www.ksap.org / E-mail : [email protected]

DAFTAR UNDANGAN FGD Draf Bultek Akuntansi Dana Bergulir

Gedung Ex MA, 10 Juni 2015

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua Komite Kerja 2. Drs. AB Triharta, Ak., MM., Wakil Ketua Komite Kerja 3. Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris Komite Kerja 4. Dr. Jan Hoesada. , Anggota Komite Kerja 5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., Anggota Komite Kerja 6. Dr. Dwi Martani, Ak., Anggota Komite Kerja 7. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota Komite Kerja 8. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Anggota Komite Kerja 9. Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak., Anggota Komite Kerja 10. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua Kelompok Kerja 11. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua Kelompok Kerja 12. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja 13. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota Kelompok Kerja 14. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja 15. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS, Anggota Kelompok Kerja 16. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota Kelompok Kerja 17. Hasanuddin, Ak., M., Ak., Anggota Kelompok Kerja 18. Syaiful, SE., Ak, MM., Anggota Kelompok Kerja 19. Hamim Mustofa, Ak., Anggota Kelompok Kerja 20. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota Kelompok Kerja 21. Muliani Sulya F., SE., Anggota Kelompok Kerja 22. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja 23. Mugiya Wardhani, SE, M. Si. Anggota Kelompok Kerja 24. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc. Anggota Kelompok Kerja 25. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota Kelompok Kerja 26. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja 27. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota Kelompok Kerja 28. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., Anggota Kelompok Kerja 29. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja 30. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., Anggota Kelompok Kerja 31. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., Anggota Kelompok Kerja 32. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja 33. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja 34. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja 35. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota Kelompok Kerja 36. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja 37. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja 38. Ahmad Fauzi, SE., Anggota Kelompok Kerja


Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551 Website : www.ksap.org / E-mail : [email protected]

SUSUNAN ACARA

FGD Draf Bultek Akuntansi Dana Bergulir Gedung Ex MA, 10 Juni 2015

WAKTU ACARA NARASUMBER/PETUGAS

12.00 - 13.00 Registrasi dan Santap Siang Panitia

13.00 – 13.15 Pembukaan Panitia

13.15 – 13.45

Sambutan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif sekaligus membuka secara resmi acara Limited Hearing

Wakil Ketua Komite Konsultatif

KSAP

13.45 – 14.00 Pembacaan Doa Panitia

14.00 – 14.30 Pemaparan Draf Bultek Akuntansi Dana Bergulir

KSAP

14.30 – 16.00 Diskusi dan Tanya Jawab KSAP dan Peserta

16.00 Penutupan KSAP


Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710 Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551

Website : www.ksap.org / E-mail : [email protected]

LEMBAR KONFIRMASI

Instansi : ...........................................................................

Nomor telepon/fax : ...........................................................................

Nomor ponsel : ...........................................................................

Berikut adalah nama peserta yang akan hadir pada acara Focus Group Discussion (FGD) Draf Bultek Akuntansi Dana Bergulir yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 10 Juni 2015

Waktu : Pukul 12.00 – selesai

Tempat : Ruang Ex MA

Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Jalan Lapangan Banteng Timur – Jakarta Pusat

No. NAMA JABATAN 1.

2.

................, Juni 2015

Nama: ............................

Catatan: lembar konfirmasi harap difax ke (021) 3864776 Kontak person: Zulfikar di 081385047137

OMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKUNTANSI DANA BERGULIR

BULETIN TEKNIS

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

NOMOR XX

BULETIN TEKNIS

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

AKUNTANSI

DANA BERGULIR

NOMOR XX

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Sekretariat :

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia

Telepon/Faksimile : +62 21 3524551 http://www.ksap.org

e-mail : [email protected] [email protected]

http://www.ksap.org/

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum dan Tujuan 2

BAB II PENGERTIAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR 3

A. Pengertian dan Karakteristik Dana Bergulir 3

B. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir 3

BAB III AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR 5

A. Akuntansi Anggaran Dana Bergulir 5

B. Akuntansi Pengeluaran Dana Bergulir 7

C. Akuntansi Perguliran Dana Bergulir 10

D. Akuntansi Penagihan Dana Bergulir 11

E. Akuntansi Perguliran Kembali Dana Bergulir 19

BAB IV AKUNTANSI PIUTANG DANA BERGULIR 25

A. Piutang Pinjaman - Dana Bergulir atas Pokok Pinjaman

B. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir

C. Penyisihan Piutang Dana Bergulir

D. Penghentian Pengakuan Piutang Pinjaman – Dana Bergulir

25

26

27

31

BAB VI KESIMPULAN 35

DAFTAR PUSTAKA 36

ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 2

3

A. Latar Belakang 4

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat maupun 5 peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk 6 mendukung dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan 7 adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemberdayaan ini diselenggarakan 8 secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang 9 kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan 10 usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha 11 Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan 12 peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. 13

Untuk itu, dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, 14 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk membantu permodalan 15 usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi. Dalam perkembangannya pengguliran dana ini 16 meliputi usaha skala besar yang dilayani oleh badan usaha khususnya untuk bidang usaha 17 yang pendanaannya tidak menarik bagi lembaga keuangan bank maupun non bank. Selain itu 18 dana bergulir tidak hanya untuk pengembangan usaha, namun juga digunakan untuk beberapa 19 aktivitas lainnya seperti dana bergulir kepemilikan perumahan bagi masyarakat ekonomi lemah, 20 maupun aktivitas lainnya yang mendukung peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan 21 kesejahteraan masyarakat. 22

Di sisi lain, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 23 termasuk dana bergulir semakin meningkat. Pengelolaan Dana bergulir harus 24 dipertanggungjawabkan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Dengan 25 diimplementasikannya sistem akuntansi berbasis akrual, Entitas yang ada di Pemerintah Pusat 26 dan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangannya harus berpedoman pada 27 Standar Akuntansi Pemerintahan. 28

Namun, pada SAP tidak terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 29 secara khusus mengatur akuntansi dana bergulir. Pedoman yang lebih khusus berupa Buletin 30 Teknis Akuntansi Dana Bergulir diharapkan mampu melengkapi dalam usaha untuk 31 meningkatkan akuntanbilitas dan transparansi pengelolaan dana bergulir. 32

33

B. Dasar Hukum dan Tujuan 34

Penyusunan Buletin Teknis ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 35 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang 36 mengatur tentang dana bergulir, pembiayaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan 37 pelaksanaan anggaran antara lain: 38

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 39 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 40 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 41

Buletin Teknis ini disusun dengan tujuan agar terdapat kesamaan pemahaman dan 42 persepsi tentang Dana Bergulir pada lingkungan pemerintah dan juga sebagai pedoman 43 dalam mengakui, mengklasifikasikan, mengukur, dan menyajikan serta mengungkapkan Dana 44

1

Bergulir. Disamping itu, dapat dijadikan acuan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang 45 menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) dalam melakukan 46 akuntansi dan pelaporan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian 47 negara/lembaga/pemerintah daerah. 48

Buletin Teknis ini menjelaskan secara detail mengenai: 49

1. Defenisi; 50

2. Pengakuan; 51

3. Pengukuran; dan 52

4. Penyajian dan Pengungkapan. 53

Untuk memberikan gambaran mengenai penerapan akuntansi dana bergulir, Buletin 54 Teknis ini juga dilengkapi dengan contoh transaksi yang dilengkapi dengan ilustrasi jurnal. 55 Ilustrasi jurnal pada Pemerintah Pusat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan 56 untuk ilustrasi jurnal pada pemerintah daerah didasarkan pada praktek akuntansi yang umum 57 berlaku, karena sistem akuntansi pada satu pemerintah daerah dapat berbeda dengan 58 pemerintah daerah lainnya. 59

2

BAB II 1

PENGERTIAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR 2

3

A. Pengertian dan Karakteristik Dana Bergulir 4

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada 5 masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan 6 meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir 7 adalah sebagai berikut: 8

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah. 9

Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran 10 Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari 11 masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 12 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai 13 kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama 14 pemerintah/pemerintah daerah. 15

2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan. 16

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 17 menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh 18 sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. 19 Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD 20 awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan) 21

3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna 22 Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). 23

Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA 24 mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan 25 maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, 26 monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir. 27

4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari 28 masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada 29 masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir). 30

5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir. 31

Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Pemerintah baik untuk dihentikan 32 pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat. 33

34

B. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir 35

Dana bergulir dapat disalurkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 36 untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, dan peningkatan pelayanan pemerintah. 37 Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh Entitas yang sesuai dengan ketentuan perundang-38 undangan dapat melakukan pengelolaan dana bergulir dengan mekanisme sebagai berikut: 39

1. Entitas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat melakukan pengelolaan 40 dana bergulir mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam dokumen 41 pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA). 42

3

2. Entitas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat melakukan pengelolaan 43 dana bergulir mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Negara/Bendahara 44 Umum Daerah (BUN/BUD). 45

3. Penyaluran dana bisa dilakukan secara langsung oleh Entitas yang sesuai dengan 46 ketentuan perundang-undangan dapat melakukan pengelolaan dana bergulir. 47

4. Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh 48 debitur/masyarakat peminjam kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau langsung 49 kepada satuan kerja pemerintah yang bersangkutan. 50

5. Satuan kerja melakukan pengelolaan dana, pengendalian dan penagihan dana dari 51 masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, 52 serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut. 53

4

BAB III 1

AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR 2

3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4 mengisyaratkan bahwa setiap pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) wajib 5 menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi keuangannya. 6 Demikian juga Menteri Keuangan dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 7 selaku Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD) wajib 8 menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan arus kas yang berisikan informasi arus 9 masuk dan arus keluar uang ke/dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Untuk 10 mengakomodasi kebutuhan tersebut, Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah 11 mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah yang minimal terdiri dari 2 (dua) subsistem 12 akuntansi yaitu sistem akuntansi instansi (akuntansi di PA/KPA) dan sistem akuntansi pada 13 kas umum negara/kas daerah (akuntansi di BUN/BUD). 14

Sistem akuntansi instansi/SKPD merupakan sistem akuntansi yang mencatat transaksi 15 pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk menghasilkan Laporan 16 Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca 17 termasuk juga PA/KPA yang menguasai transaksi pembiayaan di mana transaksi pembiayaan 18 tersebut harus dikelola tersendiri. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut, sistem 19 akuntansi instansi/SKPD hendaknya mempunyai dua sub sistem pencatatan yaitu pencatatan 20 Basis Kas untuk menghasilkan menghasilkan LRA yang pengakuan transaksinya berdasarkan 21 uang yang masuk atau keluar dari kas negara/daerah, dan pencatatan Basis Akrual yang 22 dilaksanakan untuk menghasilkan LO, LPE dan Neraca yang mengakui pengaruh transaksi 23 dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat 24 kas atau setara kas diterima atau dibayar. 25

Sistem akuntansi pada kas umum negara/daerah merupakan sistem akuntansi yang 26 mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang dari/ke Rekening Kas Umum 27 Negara/Kas Daerah. Sistem akuntansi pada Kas Umum Negara/Kas Daerah akan 28 menghasilkan Laporan Arus Kas. 29

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi 30 Anggaran, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas 31 Laporan Keuangan adalah merupakan gabungan laporan keuangan seluruh PA ditambah 32 laporan arus kas yang dihasilkan oleh BUN/BUD. 33

34

A. Akuntansi Anggaran Dana Bergulir 35

Salah satu karakteristik akuntansi pemerintahan adalah peranan anggaran yang sangat 36 penting untuk evaluasi kinerja dan pengendalian. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu 37 penyelenggaraan akuntansi anggaran. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi anggaran 38 adalah Laporan Realisasi Anggaran, yang berisikan informasi realisasi pendapatan, belanja 39 dan pembiayaan diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi 40 Anggaran tersebut merupakan statutory report atau sering juga disebut budgetary report. 41 Akuntansi anggaran hanya terdapat pada sistem akuntansi instansi/SKPD yang dilaksanakan 42 oleh PA/KPA, meliputi akuntansi anggaran pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan 43 pengeluaran pembiayaan. Adapun jurnal untuk akuntansi anggaran adalah sebagai berikut: 44

5

Akuntansi anggaran pendapatan: 45

Estimasi Pendapatan Rp xxx 46 Estimasi Perubahan SAL Rp xxx 47 (untuk mencatat alokasi anggaran pendapatan) 48

49

Akuntansi anggaran belanja: 50

Estimasi Perubahan SAL Rp xxx 51 Allotment Belanja Rp xxx 52

53

Akuntansi anggaran penerimaan pembiayaan: 54 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Rp xxx 55

Estimasi Perubahan SAL Rp xxx 56 57 Akuntansi anggaran pengeluaran pembiayaan: 58 Estimasi Perubahan SAL Rp xxx 59

Allotment Pengeluaran Pembiayaan Rp xxx 60 61

Jurnal Akuntansi Anggaran di atas adalah ilustrasi, Pemerintah dapat mengembangkan jurnal 62 anggaran sesuai sistem akuntansi yang ditetapkan Pemerintah. 63

Akuntansi anggaran hanya dicatat pada sistem akuntansi instansi/SKPD sedangkan sistem 64 akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah tidak mencatat transaksi anggaran karena alokasi 65 anggaran belum mempengaruhi kas di Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. 66

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I tentang Standar Akuntansi 67 Pemerintahan Berbasis Akrual, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 6, 68 Akuntansi Investasi, paragraf 16 huruf (c) menyatakan bahwa dana yang disisihkan pemerintah 69 dalam rangka pelayanan masyarakat, seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada 70 kelompok masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen. 71 Lebih lanjut Paragraf 21 PSAP 6, Akuntansi Investasi, menyatakan bahwa pengeluaran 72 anggaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan. 73 Konsekuensinya adalah pemerintah harus mengakui pengeluaran untuk dana bergulir sebagai 74 pengeluaran pembiayaan baik dalam dokumen penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun 75 laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, pemerintah juga harus mencatat adanya perolehan 76 aset berupa Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir sebesar perolehan atau 77 pengeluaran pembiayaan yang dilakukan. 78

Contoh: Pemerintah Kabupaten ABC mengalokasikan anggaran untuk dana bergulir 79 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BUD Kabupaten ABC Tahun Anggaran 2015 80 adalah sebesar Rp 15 miliar. Dana tersebut dimaksudkan untuk perkuatan modal Koperasi, 81 Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Adapun jurnal anggaran pengeluaran dana bergulir yang 82 dibuat pada awal tahun 2015 adalah sebagai berikut: 83

Sistem akuntansi instansi: 84

Estimasi Perubahan SAL Rp 15 miliar 85

Allotment Pengeluaran Pembiayaan Rp 15 miliar 86

87

88

6

Sistem akuntansi pada unit perbendaharaan umum: 89

Sistem akuntansi kas daerah tidak mencatat alokasi anggaran untuk dana bergulir karena 90 alokasi anggaran tersebut belum mempengaruhi kas daerah Kabupaten ABC. 91

92

Dalam rangka meningkatkan manajemen dana bergulir, dapat dibentuk Kuasa 93 Pengguna Anggaran (KPA) di kementerian/lembaga/SKPD. KPA tersebut berfungsi sebagai 94 entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban secara periodik untuk menyampaikan Laporan 95 Keuangan yang berisikan transaksi dana kepada Pengguna Anggaran (PA). 96

Sesuai dengan karakteristiknya, dana bergulir dikelola oleh satuan kerja dengan pola 97 pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU/BLUD). Satker BLU tersebut dapat 98 merupakan KPA BUN/BUD sebagai pengguna anggaran dana bergulir. 99

100

B. Akuntansi Pengeluaran Dana Bergulir 101

Dana bergulir adalah merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah oleh karena 102 itu, sesuai dengan ketentuan, alokasi anggaran dana bergulir berada di BUN/BUD. Namun 103 dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada Kementerian 104 Negara/Lembaga/SKPD. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan 105 pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah 106

107 Ilustrasi jurnal untuk mencatat pengeluaran dana bergulir pada Pemerintah Pusat adalah 108 sebagai berikut: 109 Jurnal ini adalah ilustrasi untuk memudahkan pemahaman terhadap akuntansi pengeluaran 110 dana bergulir, Pemerintah Pusat dapat mengembangkan jurnal sesuai sistem akuntansi yang 111 ditetapkan. 112

Pencatatan oleh BUN sebagai Pengguna Anggaran: 113 a. Basis Akrual 114

Pada saat realisasi Pengeluaran Pembiayaan dana bergulir, maka akan dijurnal: 115 116

Investasi Jk Panjang Non Permanen - Dana Bergulir xxx 117 Akun Antara xxx 118

119 b. Basis Kas 120

Pencatatan hanya dilakukan berkenaan dengan keluarnya uang dari Kas Umum Negara 121 yaitu saat diterbitkannya SP2D/ dokumen lain yang dipersamakan. Jurnal yang dibuat 122 adalah 123 124 Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir xxx 125

Akun Antara xxx 126 127

Pencatatan oleh BLU: 128 a. Basis Kas 129 Satker BLU tidak mencatat pengeluaran pembiayaan dana bergulir karena DIPA 130

pengeluaran pembiayaan tersebut berada pada BA BUN. 131 132

b. Basis Akrual 133

7

Pada basis akrual, penerimaan kas pada BLU yang berasal dari pembiayaan dana 134 bergulir hanya mempengaruhi neraca. Adapun jurnalnya adalah 135 Kas Lainnya dan Setara Kas BLU xxxx 136

Ekuitas xxxx 137 138 Pencatatan oleh Unit Perbendaharaan Umum/Kas Umum Negara: 139 Pengeluaran Dana Bergulir dari Rekening Kas Umum Negara dicatat untuk menghasilkan 140 Laporan Arus Kas. Adapun jurnalnya adalah : 141 Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir xxxx 142

Kas di RKUN xxxx 143 144

Contoh : Pada tahun anggaran 2015, APBN melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum 145 Negara (BA BUN) mengalokasikan anggaran untuk dana bergulir sebesar Rp 150 miliar. Dana 146 bergulir tersebut akan dikelola oleh BLU A, Kementerian A. Pada tahun 2015, dana bergulir 147 tersebut disalurkan kepada penerima dana. 148 Penjelasan : 149 Atas transaksi pengeluaran investasi ini, BLU A dan Kementerian A tidak akan melakukan 150 pencatatan karena pengalokasian dananya ada pada BA BUN bukan pada Kementerian A. 151 DIPA BLU A sebagai satker Kementerian A hanya mengalokasikan anggaran pendapatan dan 152 belanja BLU. 153 BLU mencatat penerimaan kas atas dana bergulir sebagai kas lainnya dan setara kas pada 154 neraca. Sedangkan BA BUN sebagai KPA pengeluaran pembiayaan dana bergulir akan 155 mencatat investasi tersebut sebagai invesasi jangka panjang non permanen-dana bergulir. 156 Pengeluaran investasi dana bergulir tersebut akan dicatat sebagai aktivitas investasi pada LAK 157 BUN dan aktivitas pendanaan pada LAK BLU. 158 159 Akuntansi pada BA BUN : 160

a. Basis Kas 161 Pencatatan dilakukan berkenaan dengan keluarnya uang dari Kas Umum Negara yaitu 162 saat diterbitkannya SP2D/dokumen lain yang dipersamakan. Jurnal yang dibuat adalah 163 sebagai berikut : 164 165 Pengeluaran Pembiayaan-Inv Jk Panjang - Dana Bergulir 150 miliar 166

Akun Antara 150 miliar 167 168

b. Basis Akrual 169 Pada Basis akrual, pengeluaran dana bergulir hanya mempengaruhi neraca. Adapun 170 jurnal pengeluaran dana bergulir tersebut sebagai berikut : 171 172 Investasi Jk Panjang Non Permanen - Dana Bergulir 150 miliar 173

Akun Antara 150 miliar 174 175 Akuntansi pada satker BLU A: 176

a. Basis Kas 177 Satker BLU A tidak mencatat pengeluaran pembiayaan dana bergulir karena DIPA 178 pengeluaran pembiayaan tersebut berada pada BA BUN 179 180

b. Basis Akrual 181

8

Pada Basis akrual, pengeluaran dana bergulir hanya mempengaruhi neraca. Adapun 182 jurnal penerimaan dana bergulir oleh BLU tersebut sebagai berikut: 183 184 Kas Lainnya dan Setara Kas BLU 150 miliar 185

Ekuitas 150 miliar 186 187

Akuntansi pada unit perbendaharaan umum/kas umum negara: 188 Untuk menghasilkan laporan arus kas, sistem kas umum negara mencatat pengeluaran 189 pembiayaan tersebut sebagai berikut: 190

191 Pengeluaran pembiayaan -Dana Bergulir 150 miliar 192

Kas di RKUN 150 miliar 193 194

Ilustrasi jurnal untuk mencatat pembiayaan dana bergulir pada Pemerintah Daerah adalah 195 sebagai berikut : 196 Pencatatan oleh BUD: 197 a. Basis Kas 198

Pencatatan hanya dilakukan berkenaan dengan keluarnya uang dari Kas di Kas Daerah 199 yaitu saat diterbitkannya SP2D/ dokumen lain yang dipersamakan. Jurnal untuk transaksi 200 tersebut adalah : 201 202 Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir xxx 203

Estimasi Perubahan SAL xxx 204 205

b. Basis Akrual 206 Pada saat realisasi pengeluaran pembiayaan dana bergulir, maka akan dijurnal : 207

208 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir xxx 209

Kas di Kas Daerah xxx 210 211

212 Pencatatan oleh BLUD : 213 a. Basis Kas 214

Satker BLUD tidak mencatat pengeluaran pembiayaan dana bergulir karena DPA 215 pengeluaran pembiayaan tersebut berada pada PPKD 216

217 b. Basis Akrual 218

Pada Basis akrual, penerimaan pembiayaan dana bergulir hanya mempengaruhi neraca. 219 Adapun jurnalnya adalah : 220 221 Kas Lainnya dan Setara Kas BLUD xxxx 222

Ekuitas xxxx 223 224

Akuntansi pada unit perbendaharaan umum/kas umum daerah : 225 Untuk menghasilkan laporan arus kas, sistem kas umum daerah mencatat pengeluaran 226 pembiayaan tersebut sebagai berikut: 227

228 Pengeluaran pembiayaan -Dana Bergulir xxxx 229

Kas di RKUD xxxx 230 231

9

Jurnal di atas adalah ilustrasi untuk memudahkan pemahaman terhadap akuntansi 232 pengeluaran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan jurnal sesuai sistem 233 akuntansi yang ditetapkan. 234

235 C. Akuntansi Pengguliran Dana Bergulir 236

Setelah BLU menerima kas dari BA BUN/D untuk investasi dana bergulir dari 237 APBN/APBD, dana tersebut harus disalurkan oleh BLU/D kepada masyarakat. Oleh sebab itu, 238 akuntansi atas pengguliran dana bergulir hanya dilakukan oleh BLU/D, tidak mempengaruhi 239 akuntansi pada BA BUN/BUD (pengguna anggaran dana bergulir) dan sistem akuntansi kas 240 umum negara/daerah. 241

Dana bergulir yang disalurkan oleh BLU/D kepada masyarakat diakui sebagai piutang 242 dana bergulir. Piutang dana bergulir diakui pada saat pinjaman diterima oleh debitur dan/atau 243 perjanjian/akad dana bergulir ditandatangani. 244

Adapun Ilustrasi jurnal untuk mencatat pengguliran dana bergulir kepada masyarakat 245 adalah sebagai berikut : 246

247 Pencatatan oleh BLU/D 248 Piutang - Dana bergulir xxx 249 Kas Lainnya Setara kas BLU/D xxx 250 251 Contoh: Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten ABC yang berstatus BLUD, 252 menerima dana bergulir dari APBD sebesar Rp150 miliar. Dari alokasi dana tersebut, 253 disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp100 miliar. Adapun akuntansi penyaluran dana 254 bergulir adalah sebagai berikut: 255 256 Pada UPDB 257

1. Basis Kas 258 BLU UPDB tidak melakukan pencatatan pada sistem akuntansi basis kas karena 259 transaksi tersebut bukan merupakan pengeluaran/belanja yang dialokasikan pada DPA. 260 261

2. Basis Akrual 262 BLU UPDB mencatat penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sebagai berikut: 263 264 Piutang - Dana bergulir 100 miliar 265

Kas Lainnya dan setara kas BLUD 100 miliar 266 267

Pada BUD 268 Tidak ada jurnal 269

270 BUD sebagai Pengguna Anggaran pengeluaran pembiayaan dana bergulir tidak mencatat 271 penyaluran dana yang dilakukan oleh BLUD UPDB kepada masyarakat karena dana yang 272 disalurkan oleh BLUD, bukan merupakan pengeluaran yang berasal dari DPA BUD. 273 Pengeluaran dana bergulir telah dicatat oleh BUD pada saat penerbitan SP2D. 274 275 D. Akuntansi Penagihan Dana Bergulir 276

Salah satu karakteristik dana bergulir adalah dana tersebut disalurkan kepada 277 masyarakat dan akan dikembalikan kepada satker yang mengelola dana bergulir. 278 Pengembalian dana tersebut dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus. 279

10

Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari 280 pinjaman pokok dan pendapatan. Pendapatan dapat berupa bunga, bagi hasil, dan pendapatan 281 lainnya. 282

Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana 283 yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian. Sementara itu besaran 284 pendapatan yang dibayar kepada satker pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga 285 atau bagi hasil yang disepakati antara penerima dana dengan satker pengelola dana bergulir. 286

Perlakuan akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir dan pendapatan dari 287 dana bergulir merupakan hal yang berbeda. Satker pengelola dana bergulir menerima 288 pengembalian dana bergulir dari masyarakat, maka satker tersebut harus dapat memisahkan 289 berapa dari dana tersebut yang merupakan cicilan pokok pinjaman dan bunga. Ilustrasi 290 pencatatan akuntansi untuk Pemerintah Pusat dalam mencatat penerimaan ciclian pokok 291 adalah sebagai berikut: 292

293 Pencatatan oleh BLU: 294

295 a. Basis Kas 296 Pada saat diterima cicilan pokok dana bergulir, BLU tidak melakukan pencatatan karena 297 transaksi ini tidak tercantum di DIPA satker BLU. 298


301 Kas Lainnya dan Setara Kas xxx 302

Piutang - Dana Bergulir xxx 303 304

Pencatatan oleh BUN : 305 306

a. Basis Kas 307 Tidak ada pencatatan penerimaan cicilan pokok dana bergulir oleh BUN karena transaksi ini 308 tidak tercantum di DIPA satker BLU. 309 310

b. Basis Akrual 311 Tidak ada pencatatan penerimaan cicilan pokok dana bergulir oleh BUN karena transaksi 312 tersebut hanya mempengaruhi pencatatan pada BLU. 313 314

315 Pada unit perbendaharaan umum/kas umum negara 316 Tidak ada pencatatan atas transaksi penerimaan dana bergulir oleh BLU/D pada sistem kas 317 umum negara karena tidak ada penerimaan kas pada kas umum negara/daerah atas transaksi 318 tersebut. 319 320 Jurnal di atas adalah ilustrasi untuk memudahkan pemahaman terhadap akuntansi 321 pengeluaran dana bergulir, Pemerintah Pusat dapat mengembangkan jurnal sesuai sistem 322 akuntansi yang ditetapkan. 323

Ilustrasi untuk pencatatan pada Pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 324 Pencatatan oleh BLUD: 325

326 a. Basis Kas 327

11

Pada saat diterima cicilan pokok dana bergulir, tidak ada pencatatan penerimaan cicilan pokok 328 dana bergulir pada akuntansi basis kas karena transaksi ini tidak tercantum di DPA satker 329 BLUD. 330


333 Kas Lainnya dan Setara Kas BLUD xxx 334

Piutang - Dana Bergulir xxx 335 336

Pencatatan oleh BUD : 337 338

a. Basis Kas 339 Tidak ada pencatatan penerimaan cicilan pokok dana bergulir oleh BUN karena transaksi ini 340 tidak tercantum di DIPA satker BLUD. 341 342

b. Basis Akrual 343 Tidak ada pencatatan penerimaan cicilan pokok dana bergulir oleh BUD karena transaksi 344 tersebut hanya mempengaruhi pencatatan pada BLUD. 345

346 2. Akuntansi Pendapatan dari Dana Bergulir. 347

Pendapatan atas bunga diakui dari piutang dana bergulir yang mempunyai kualitas lancar. 348 Hal ini dilakukan untuk menghindari pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan 349 keadaan yang sebenarnya. Pendapatan atas bunga dari piutang dana bergulir yang 350 memiliki kualitas selain lancar diakui pada saat kas diterima. Prinsip pengakuan ini sejalan 351 dengan prinsip kehati-hatian dan konservatisme. 352 353

Ilustrasi akuntansi pendapatan dana bergulir untuk Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut: 354 355 Pencatatan oleh BLU : 356


Pengakuan pendapatan dana bergulir dilakukan pada saat pendapatan tersebut disahkan 359 oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUN) pada Pemerintah Pusat dengan 360 jurnal sebagai berikut : 361 Akun Antara xxx 362

Pendapatan Bunga - LRA xxx 363 364 Dalam hal pendapatan BLU sudah diterima tetapi belum disahkan maka pendapatan 365 tersebut tidak diakui sebagai pendapatan pada LRA. 366 367

b. Basis Akrual 368 Pengakuan pendapatan-LO dana bergulir dilakukan pada saat BLU sudah mempunyai hak 369 atas pendapatan tersebut. Jurnal untuk mencatat pendapatan tersebut adalah sebagai 370 berikut : 371 372 Piutang Bunga xxx 373

Pendapatan Bunga - LO xxx 374 375 Pada saat pelunasan piutang, BLU akan melakukan pencatatan sebagai berikut : 376

12

Kas Lainnya dan Setara Kas di BLU xxx 377 Piutang Bunga xxx 378

379 Dalam hal BLU sudah menerima kas dari pendapatan tetapi belum mengesahkannya ke 380 unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan maka jurnalnya sebagai berikut : 381 382 Kas Lainnya dan Setara Kas di BLU xxx 383

PendapatanBunga - LO xxx 384 385 Setelah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, maka jurnalnya 386 adalah: 387 388 Kas di BLU xxx 389

Kas Lainnya dan Setara Kas di BLU xxx 390 391 Perlu pembedaan antara penerimaan pendapatan BLU yang sudah disahkan dan yang 392 belum disahkan ke unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, agar BLU segera 393 mengesahkan pendapatannya. 394

395 Pencatatan pada BUN 396 Tidak ada pencatatan penerimaan pendapatan dana bergulir oleh BUN karena pendapatan 397 dimaksud bukan merupakan pendapatan pada BUN sebagai Pengguna Anggaran dana 398 bergulir. 399

400 Pencatatan pada kas umum negara 401 Pencatatan pendapatan pada kas umum negara adalah sebagai berikut: 402

403 Kas di BLU xxx 404

Pendapatan Bunga xxx 405 406

Jurnal di atas dibuat tergantung sistem akuntansi yang diterapkan oleh entitas. Dalam hal 407 laporan arus kas pemerintah pusat/daerah dihasilkan dari konsolidasian laporan arus kas BLU 408 dan laporan arus kas BUN (sebagai pengelola kas), maka jurnal di atas tidak diperlukan. 409

410 Pendapatan BLU yang sudah diterima tetapi belum disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi 411 perbendaharaan, pendapatan tersebut tidak disajikan pada laporan arus kas BUN, tetapi 412 disajikan pada laporan arus kas BLU. Ketika konsolidasian laporan arus kas BLU ke laporan 413 arus kas pemerintah, pendapatan yang belum disahkan tersebut tidak dikonsolidasikan. 414 415 Ilustrasi Akuntansi Pendapatan dari Dana Bergulir untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai 416 berikut : 417

418 Pencatatan oleh BLUD : 419


Pengakuan pendapatan dana bergulir dilakukan pada saat pendapatan tersebut disahkan 422 oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan jurnal sebagai berikut : 423 Estimasi Perubahan SAL xxx 424

Pendapatan Bunga - LRA xxx 425

13

Dalam hal pendapatan BLUD sudah diterima tetapi belum disahkan maka pendapatan 426 tersebut tidak diakui sebagai pendapatan pada LRA, tetapi diakui di LO. 427 428

b. Akuntansi Berbasis Akrual 429 Pengakuan pendapatan-LO dana bergulir dilakukan pada saat BLUD sudah mempunyai 430 hak atas pendapatan tersebut. Jurnal untuk mencatat pendapatan tersebut adalah sebagai 431 berikut : 432 Piutang Bunga xxx 433

Pendapatan Bunga - LO xxx 434 435 Pada saat pelunasan piutang, BLUD akan melakukan pencatatan sebagai berikut : 436 437 Kas Lainnya dan Setara Kas di BLUD xxx 438

Piutang Bunga xxx 439 440 Dalam hal BLUD sudah menerima kas dari pendapatan tetapi belum mengesahkannya ke 441 unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan maka jurnalnya sebagai berikut : 442 443 Kas Lainnya dan Setara Kas di BLUD xxx 444

Pendapatan Bunga - LO xxx 445 446 Setelah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, maka jurnalnya 447 adalah : 448 449 Kas di BLUD xxx 450

Kas Lainnya dan Setara Kas di BLUD xxx 451 452

453 Pencatatan pada BUD 454 Tidak ada pencatatan penerimaan pendapatan dana bergulir oleh BUD karena pendapatan 455 dimaksud bukan merupakan pendapatan pada BUD sebagai Pengguna Anggaran dana 456 bergulir. 457

458 Pencatatan pada kas umum daerah 459 Pencatatan pendapatan pada kas umum daerah adalah sebagai berikut: 460

461 Kas di BLUD xxx 462

Pendapatan Bunga xxx 463 464

Jurnal di atas dibuat tergantung sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. 465 Dalam hal laporan arus kas pemerintah daerah dihasilkan dari konsolidasian laporan arus kas 466 BLUD dan laporan arus kas BUD (sebagai pengelola kas), maka jurnal di atas tidak diperlukan. 467 468 Pendapatan BLUD yang sudah diterima tetapi belum disahkan oleh unit yang mempunyai 469 fungsi perbendaharaan, pendapatan tersebut tidak disajikan pada laporan arus kas BUD, tetapi 470 disajikan pada laporan arus kas BLUD. Ketika konsolidasian laporan arus kas BLUD ke laporan 471 arus kas pemerintah daerah, pendapatan yang belum disahkan tersebut tidak dikonsolidasikan. 472

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan BLU/BLUD, kas 473 yang diterima baik yang berasal dari penagihan dana bergulir dan pendapatan dari dana 474

14

bergulir dapat dikelola langsung oleh BLU/BLUD tanpa perlu disetor ke Rekening Kas Umum 475 Negara/Kas Daerah. Dalam rangka pengesahan pendapatan dari dana bergulir oleh BUN/BUD, 476 BLU/BLUD secara periodik perlu menyampaikan surat/dokumen pengesahan kepada 477 BUN/BUD. 478

479 Perhitungan suku bunga dapat dilakukan dengan metode bunga menurun atau bunga 480 tetap. Penerapan bunga tetap akan mengakibatkan besaran cicilan pokok dana bergulir yang 481 akan dikembalikan dan besaran angsuran bunga berjumlah tetap sepanjang masa cicilan. 482 Dengan demikian besaran cicilan (pokok dan bunga) akan tetap. Sebaliknya penerapan bunga 483 menurun akan mengakibatkan besaran cicilan pokok dana bergulir yang akan dikembalikan 484 dan besaran bunga berjumlah tidak sama sepanjang masa cicilan. Besaran cicilan pokok dana 485 bergulir akan sama sepanjang masa pinjaman, besaran bunga yang dibayar pada awal-awal 486 masa cicilan diakui besar, dan akan semakin kecil pada cicilan berikutnya, dengan demikian 487 besaran cicilan (pokok dan bunga) akan semakin kecil. 488

Contoh penerapan suku bunga tetap 489

Pada tahun 2015, Satker B menyalurkan dana kepada A sebesar Rp 10 juta, masa 490 pengembalian selama 10 bulan dengan suku bunga sebesar 12 % tetap. Adapun skema 491 cicilannya adalah sebagai berikut: 492

BULAN CICILAN POKOK BUNGA TOTAL CICILAN

1 1,000,000.00 100,000.00 1,100,000.00

2 1,000,000.00 100,000.00 1,100,000.00

3 1,000,000.00 100,000.00 1,100,000.00

4 1,000,000.00 100,000.00 1,100,000.00

5 1,000,000.00 100,000.00 1,100,000.00

6 1,000,000.00 100,000.00 1,100,000.00

7 1,000,000.00 100,000.00 1,100,000.00

8 1,000,000.00 100,000.00 1,100,000.00

9 1,000,000.00 100,000.00 1,100,000.00

10 1,000,000.00 100,000.00 1,100,000.00

493

Contoh penerapan suku bunga menurun: 494

Pada tahun 2015, Satker C menyalurkan dana kepada A sebesar Rp 10 juta, masa 495 pengembalian selama 10 bulan dengan suku bunga sebesar 12 % menurun. Adapun skema 496 cicilannya adalah sebagai berikut: 497

BULAN BESAR PINJAMAN CICILAN POKOK BUNGA TOTAL CICILAN

1 10,000,000 1,000,000 100,000 1,100,000

2 9,000,000 1,000,000 90,000 1,090,000

3 8,000,000 1,000,000 80,000 1,080,000

4 7,000,000 1,000,000 70,000 1,070,000

5 6,000,000 1,000,000 60,000 1,060,000

15

6 5,000,000 1,000,000 50,000 1,050,000

7 4,000,000 1,000,000 40,000 1,040,000

8 3,000,000 1,000,000 30,000 1,030,000

9 2,000,000 1,000,000 20,000 1,020,000

10 1,000,000 1,000,000 10,000 1,010,000

498

Berdasarkan ilustrasi di atas (suku bunga menurun), pada saat satker C menerima 499 pengembalian dana bergulir di bulan pertama sebesar Rp1.100.000, maka satker C harus 500 dapat memisahkan penerimaan cicilan pokok sebesar Rp1.000.000 dan penerimaan dari 501 bunga sebesar Rp100.000. 502 503 Adapun akuntansi untuk mencatat transaksi pengembalian pokok tersebut pada Pemerintah 504 Pusat adalah sebagai berikut: 505 506 Pencatatan oleh BLU: 507 508 a. Basis Kas 509

Tidak ada jurnal 510 511 b. Basis Akrual 512

Pada saat diterima cicilan pokok dana bergulir maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: 513 Kas di BLU 1.000.000 514 Piutang Dana Bergulir 1.000.000 515

516 Pencatatan oleh BUN/ BUD : 517

Tidak ada jurnal 518 519 Sedangkan pencatatan transaksi pendapatan bunga dana bergulir tersebut pada Pemerintah 520 Pusat adalah sebagai berikut: 521 522 Pencatatan oleh BLU: 523 524

a. Basis Kas 525 Pencatatan dilakukan pada saat diterimanya pembayaran atas pendapatan dari dana 526 bergulir dan sudah disahkan oleh BUN/BUD, dengan melakukan penjurnalan sebagai 527 berikut: 528

529 Akun Antara 100.000 530

Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir-LRA 100.000 531 532

b. Basis Akrual 533 Pada saat proses perolehan pendapatan dari dana bergulir selesai misalnya pada tanggal jatuh 534 tempo bunga/bagi, maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: 535 536

Piutang Bunga/ Bagi Hasil 100.000 537 Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir 100.000 538

16

539 Jurnal pada saat piutang tersebut dilunasi dan selanjutnya disahkan pada BUN yang 540 mempunyai fungsi perbendaharaan adalah sebagai berikut: 541 542 Kas Lainnya di BLU 100.000 543

Piutang Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir 100.000 544 545 Kas di BLU 100.000 546

Kas Lainnya di BLU 100.000 547 548 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara: 549 550 Kas di BLU 100.000 551

Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir-LRA 100.000 552 553 Jurnal pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 554 555 Pencatatan oleh BLUD: 556 557 a. Basis Kas 558

Tidak ada jurnal 559 560 b. Basis Akrual 561

Pada saat diterima cicilan pokok dana bergulir maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: 562 563

Kas Lainnya di BLUD 1.000.000 564 Piutang Dana Bergulir 1.000.000 565

566 Pencatatan oleh BUD: 567

Tidak ada jurnal 568 569 Sedangkan pencatatan transaksi pendapatan bunga dana bergulir pada Pemerintah Daerah 570 adalah sebagai berikut: 571 572 Pencatatan oleh BLUD: 573


Pencatatan dilakukan pada saat diterimanya pembayaran atas pendapatan dari dana 576 bergulir dan sudah disahkan oleh BUD, dengan melakukan penjurnalan sebagai berikut: 577

578 Estimasi Perubahan SAL 100.000 579

Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir-LRA 100.000 580 581 b. Basis Akrual 582

Pada saat proses perolehan pendapatan dari dana bergulir selesai misalnya tanggal jatuh 583 tempo bunga/bagi hasil dapat diukur dengan memadai, maka akan dibuat jurnal sebagai 584 berikut: 585

Piutang Bunga/ Bagi Hasil 100.000 586 Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir 100.000 587

17

588 Jurnal pada saat piutang tersebut dilunasi dan selanjutnya disahkan pada BUD yang 589 mempunyai fungsi perbendaharaan adalah sebagai berikut: 590 591 Kas Lainnya di BLUD 100.000 592

Piutang Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir 100.000 593 594 Kas di BLUD 100.000 595

Kas Lainnya di BLUD 100.000 596 597

598 Sistem Akuntansi pada unit perbendaharaan umum daerah: 599 600 Kas di BLUD 100.000 601

Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir-LRA 100.000 602 603

604 E. Akuntansi Pengguliran Kembali Dana Bergulir 605

606 Jika satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU/BLUD menerima kembali dana yang 607 disalurkan kepada masyarakat baik berupa pokok dana bergulir maupun pendapatan (bunga, 608 bagi hasil dan lain-lain) tidak akan disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah 609 melainkan langsung dikelola oleh BLU/BLUD. Penerimaan cicilan pokok dana bergulir akan 610 digulirkan kepada masyarakat sedangkan pendapatan (bunga, bagi hasil dan lain-lain) selain 611 digunakan untuk pengeluaran operasional dapat juga digulirkan kembali kepada masyarakat 612

613 Sumber dana untuk pengguliran kembali dana bergulir yang dapat dilakukan oleh satker 614

BLU/BLUD dapat berasal dari pengembalian pokok dana bergulir dan pendapatan dana 615 bergulir (bunga, bagi hasil dan lain-lain). 616

617 a. Dana bergulir yang bersumber dari tagihan pokok dana bergulir 618

Penerimaan kembali pokok dana bergulir dari masyarakat dapat dikelola langsung oleh 619 BLU/BLUD tanpa perlu disetor ke Rekening Kas Umum Negara/ Kas Daerah. Dana tersebut 620 dapat langsung digulirkan kembali kepada masyarakat. Pencatatan transaksi pengguliran 621 kembali dana bergulir pada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut: 622

623 Pencatatan oleh BLU: 624 625 1. Basis Kas 626

Tidak ada jurnal 627 628 2. Basis Akrual 629

Pada saat penyaluran dana bergulir ke masyarakat dimana dananya bersumber dari 630 pengembalian cicilan pokok dana bergulir maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: 631

632 Piutang - Dana Bergulir xxxx 633

Kas Lainnya di BLUD xxxx 634 Pencatatan oleh BUN sebagai Pengguna Anggaran: 635

18

Tidak ada jurnal 636 637 Pencatatan pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 638 Pencatatan oleh BLUD: 639

1. Basis Kas 640 Tidak ada jurnal 641

642 2. Basis Akrual 643

Pada saat penyaluran dana bergulir ke masyarakat dimana dananya bersumber dari 644 pengembalian cicilan pokok dana bergulir maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: 645

646 Piutang - Dana Bergulir xxxx 647

Kas Lainnya di BLUD xxxx 648 649

650 Contoh: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) A yang berstatus BLUD dibawah BUD yaitu 651 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Provinsi ABC yang mempunyai tugas, pokok dan 652 fungsi menyalurkan dana kepada KUKM dengan skim dana bergulir. BLUD tersebut menerima 653 kembali dana bergulir dari masyarakat sebesar Rp 1 miliar pada tahun 2014. Pada tahun yang 654 sama, UPTD tersebut menyalurkan kembali dana tersebut kepada KUKM lainnya. Bagaimana 655 akuntansi pengguliran kembali dana sebesar Rp 1 miliar? 656 657 Atas pengguliran kembali dana bergulir, yang berasal dari penerimaan pokok dana bergulir 658 akan dicatat oleh UPTD A sebagai berikut: 659 660

Piutang - Dana Bergulir Rp 1 milyar 661 Kas Lainya BLUD Rp 1 milyar 662 663

664 Transaksi tersebut hanya dicatat pada BLUD sistem akuntansi berbasis akrual. Pencatatan 665 tidak dilakukan pada sistem akuntansi berbasi kas karena transaksi ini bukan merupakan 666 APBD. Demikian pula sistem akuntansi kas daerah tidak akan mencatat transaksi tersebut 667 karena tidak mempengaruhi kas daerah. 668 669 b. Dana bergulir yang bersumber dari Pendapatan 670 671

Dana yang digulirkan oleh satker dapat dikenakan bunga atau hasil lainnya kepada 672 penerima dana bergulir sesuai dengan perjanjian/kesepakatan/aturan yang berlaku antara 673 kedua belah pihak. Pendapatan dari dana bergulir tersebut dapat dikelola langsung oleh satker 674 berstatus BLU/BLUD dan dapat digunakan untuk membiayai operasional BLU/BLUD maupun 675 untuk digulirkan kembali. Jika pendapatan tersebut digulirkan kembali maka aset dana bergulir 676 yang dikelola oleh satker akan bertambah. 677

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap penerimaan dan 678 pengeluaran negara harus melaui APBN/D. Satuan kerja BLU/BLUD sebagai bagian dari 679 keuangan negara diwajibkan untuk mencatat pendapatan dan belanjanya dalam APBN/D. 680 Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan dana bergulir dan digulirkan kembali harus 681 dialokasikan dalam APBN/D sebagai anggaran pengeluaran pembiayaan pada BUN/BUD. 682

19

Pengalokasian dana tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme pengesahan oleh unit yang 683 mempunyai fungsi perbendaharaan dan selanjutnya pengeluaran pembiayaan tersebut akan 684 dicatat sebagai investasi jangka panjang non permanen – dana bergulir pada BUN/BUD. 685 Akuntansi anggaran dan realisasinya serta penyalurannya adalah seperti pada uraian 686 sebelumnya. 687 688 Berikut adalah ilustrasi jurnal atas transaksi dana bergulir yang berasal dari Pendapatan BLU 689 pada Pemerintah Pusat: 690 • Akuntansi pada saat diterimanya pendapatan dan dilakukan pengesahan atas pendapatan 691

tersebut kepada unit yang meiliki fungsi perbendaharaan. 692 693 Pencatatan oleh Satker BLU: 694 695 a. Basis Kas 696 697

Akun Antara xxxx 698 Pendapatan Bunga – LRA xxxx 699


Pada saat diterima pendapatan baik berupa bunga atau bagi hasil atau pendapatan lainnya 702 dan selanjutnya disahkan adalah sebagai berikut: 703

704 Kas Lainnya di BLU xxxx 705

Pendapatan Bunga - LO xxxx 706 707 Kas di BLU xxxx 708 Kas Lainnya di BLU xxxx 709 710 Pencatatan oleh BUN Sebagai Pengguna Anggaran: 711

Tidak ada jurnal 712 713

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara: 714 715 Kas di BLU xxxx 716 Pendapatan Bunga-LRA xxxx 717 718 Akuntansi pada saat dilakukan pengesahan atas Kas BLU dari pendapatan untuk selanjutnya 719 disalurkan sebagai dana bergulir. 720 721 Pencatatan oleh BLU: 722

723 a. Basis Kas 724 Tidak ada Jurnal. 725 726 b. Basis Akrual 727

728 Kas Lainnya di BLU xxxx 729 Kas di BLU xxxx 730

Pencatatan oleh BUN sebagai Pengguna Anggaran: 731

20


Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir xxxx 734 Akun Antara xxxx 735

736 b. Basis Akrual 737 738

Investasi Jk Panjang – Dana Bergulir xxxx 739 Akun Antara xxxx 740

741 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara: 742 743

Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir xxxx 744 Kas di BLU xxxx 745

746 Akuntansi pada saat dilakukan Penyaluran Dana Bergulir kepada Masyarakat . 747 748 Pencatatan oleh BLU: 749 750 a. Basis Kas 751

752 Pada saat penyaluran dana bergulir, tidak ada pencatatan penyalurannya pada akuntansi basis 753 kas karena transaksi ini tidak tercantum dalam DIPA satker BLU. 754


Piutang - Dana Bergulir xxxx 758 Kas Lainnya di BLU xxxx 759

760 Pencatatan oleh BUN sebagai Pengguna Anggaran: 761



b. Basis Akrual 766 Tidak ada jurnal 767

768 Pada sistem kas umum negara 769

Tidak ada jurnal 770 771 Berikut adalah ilustrasi jurnal atas transaksi dana bergulir yang berasal dari Pendapatan pada 772 Pemerintah Daerah: 773 774 Akuntansi pada saat diterimanya pendapatan dan dilakukan pengesahan atas pendapatan 775 tersebut kepada unit yang meiliki fungsi perbendaharaan. 776

777 Pencatatan oleh BLUD: 778 779 a. Basis Kas 780

21

781 Estimasi Perubahan SAL xxxx 782 Pendapatan Bunga – LRA xxxx 783


Pada saat diterima pendapatan baik berupa bunga ata bagi hasil atau pendapatan lainnya 786 adalah sebagai berikut: 787

788 Kas Lainnya dan Setara Kas BLUD xxxx 789 Pendapatan Bunga - LO xxxx 790 791 Kas di BLUD xxxx 792 Kas Lainnya di BLUD xxxx 793

794 Pencatatan oleh BUD Sebagai Pengguna Anggaran: 795


Akuntansi pada saat dilakukan pengesahan atas Kas BLUD dari pendapatan untuk selanjutnya 798 disalurkan sebagai dana bergulir. 799 800 Pencatatan oleh BLUD: 801


Tidak ada Jurnal 804 805 b. Basis Akrual 806 807

Kas Lainnya di BLUD xxxx 808 Kas di BLUD xxxx 809

810 Pencatatan oleh BUD sebagai Pengguna Anggaran: 811 812 a. Basis Kas 813 814

Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir xxxx 815 Estimasi Perubahan SAL xxxx 816


Investasi Jk Panjang – Dana Bergulir xxxx 820 Kas di Kas Daerah xxxx 821

822 Pencatatan pada unit perbendahraan umum daerah : 823 824 Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir xxxx 825 Kas di BLUD xxxx 826 827 828 Akuntansi pada saat dilakukan Penyaluran Dana Bergulir kepada Masyarakat . 829

22

830 Pencatatan oleh BLUD: 831

832 a. Basis Kas 833 Pada saat penyaluran dana bergulir, tidak ada pencatatan penyalurannya pada akuntansi basis 834 kas karena transaksi ini tidak tercantum dalam DPA satker BLUD. 835 836 b. Basis Akrual 837 838 Piutang - Dana Bergulir xxxx 839

Kas Lainnya di BLUD xxxx 840 841 Pencatatan oleh BUD sebagai Pengguna Anggaran: 842



b. Basis Akrual 847 Tidak ada jurnal 848 849

Contoh: Pada Tahun 2014, UPTD A, yang berstatus BLUD dibawah BUD (BKPD) Provinsi 850 DEF, mempunyai tugas pokok dan fungsi menyalurkan dana bergulir untuk sektor KUKM, 851 memperoleh pendapatan berupa bunga dari dana bergulir sebesar Rp 1 miliar. Pada tahun 852 anggaran 2015, UPTD A menggunakan pendapatan tersebut untuk keperluan operasionalnya 853 sebesar Rp 400 juta dan digulirkan kembali sebesar Rp 600 juta dengan mencantumkannya 854 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD A. Pengeluaran untuk operasional 855 diperuntukkan untuk perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK) masing-masing 856 sebesar Rp100 juta dan Rp300 juta. Pengeluaran untuk operasional dan pengguliran kembali 857 dana bergulir dilakukan pada bulan Maret 2015. Bagaimana akuntansi dan pelaporan 858 pendapatan sebesar Rp 1 miliar, pengeluaran belanja sebesar Rp 400 juta dan pengguliran 859 kembali dana sebesar Rp 600 juta yang berasal dari pendapatan UPTD A? 860 Jawaban: 861 1. Penerimaan pendapatan sebesar Rp 1 miliar yang berasal dari pendapatan bunga dana 862

bergulir akan dicatat sebagai berikut: 863 864 Pencatatan pada BLUD: 865 866

a. Basis Kas 867 868 Estmasi Perubahan SAL Rp 1 miliar 869

Pendapatan Bunga BLUD - LRA Rp 1 miliar 870 871

b. Basis Akrual 872 873 Kas di BLUD Rp 1 miliar 874

Pendapatan Bunga BLUD – LO Rp 1 miliar 875 876

2. Penggunaan pendapatan sebesar Rp 1 milyar adalah untuk digulirkan kembali sebesar 877 Rp600.000 dan digunakan untuk perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK) 878

23

masing-masing sebesar Rp100 juta dan Rp300 juta, akan dicatat dengan jurnal sebagai 879 berikut: 880

881 Pencatatan pada BLUD: 882 883 a. Basis Kas 884

885 Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir Rp 600 juta 886 Estimasi Perubahan SAL Rp 600 juta 887 888 Belanja Barang dan Jasa Rp 400 juta 889 Estimasi Perubahan SAL Rp 400 juta. 890 891 Pengeluaran untuk pengguliran kembali dana bergulir yang berasal dari pendapatan, akan 892 dicatat dan dilaporkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya laporan keuangan 893 BLUD tersebut akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan PPKD. Pengeluaran tersebut 894 juga mengakibatkan kenaikan Investasi Jangka Panjang – Dana Bergulir. 895 896 b. Basis Akrual 897

898 Kas Lainnya di BLUD Rp 600 juta 899 Kas di BLUD Rp 600 juta. 900 901 Beban Persediaan Rp 100 juta 902 Beban Perjalanan Dinas Rp 300 juta 903 Kas di BLUD Rp 400 juta. 904

905 906 Pencatatan pada unit perbendaharaan umum Daerah: 907 908 Belanja Barang Rp 100 juta 909 Belanja Perjalanan Dinas Rp 300 juta 910 Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir Rp 600 juta 911 Kas di BLUD Rp 1 miliar 912 913

914 Walaupun tidak terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah untuk pengeluaran 915

operasional, tetapi Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah harus mencatat transaksi tersebut 916 sehingga transaksi dimaksud tercantum dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah. 917

24

BAB IV 1

AKUNTANSI PIUTANG PINJAMAN DANA BERGULIR 2

3

Transaksi piutang pinjamanan dana bergulir adalah merupakan salah satu transaksi terpenting 4 dalam sebuah entitas dana bergulir. Entitas Dana Bergulir mengelola transaksi terkait piutang 5 tersebut dalam jumlah paling besar dalam asetnya. Disamping itu, frekuensi transaksi terkait 6 piutang pinjamanan dana bergulir adalah transaksi yang relatif sering terjadi. Para pengguna 7 laporan akan memberikan perhatian khusus terkait penyajian dan pengungkapan piutang pada 8 entitas dana bergulir. 9

Manajemen harus menyajikan informasi keuangan khususnya piutang secara transparan dan 10 akuntabel. Informasi keuangan khususnya piutang diharapkan akan dapat memberikan 11 informasi yang andal terkait kondisi keuangan entitas. Informasi yang andal dan transparan 12 terkait piutang akan dapat memberikan informasi bahwa entitas telah melakukan praktek-13 praktek yang sehat dalam pengelolaan keuangannya. 14

Secara umum, piutang yang timbul dari kegiatan dana bergulir berasal dari berbagai transaksi. 15 Transaksi-transaksi tersebut antara lain pelunasan pinjaman dana bergulir dan pendapatan 16 bunga pinjaman yang belum dibayar oleh debitur. Disamping transaksi-transaksi lainnya terkait 17 kewajiban debitur yang belum diselesaikan. 18

Penyajian piutang dana bergulir pada neraca hendaknya dapat mencerminkan keadaan yang 19 sebenarnya. Piutang yang disajikan pada neraca adalah piutang yang dapat direalisasikan 20 menjadi kas (net realizable value). Untuk mewujudkan hal tersebut, entitas harus melakukan 21 penyisihan piutang tak tertagih. Sikap kehati-hatian sangat diperlukan dalam merumuskan 22 kebijakan penyisihan piutang tak tertagih sehingga mampu menyajikan nilai yang diharapkan 23 dapat ditagih atas piutang dana bergulir yang ada per tanggal neraca. 24

25

A. Piutang Pinjaman - Dana Bergulir atas Pokok Pinjaman 26

1. Pengakuan 27

Piutang Pinjaman Dana Bergulir diakui pada saat pinjaman dana bergulir diterima oleh 28 debitur atau perjanjian/akad kredit ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 29

2. Pengukuran 30

Piutang Pinjaman Dana Bergulir atas pokok pinjaman dicatat sebesar nilai Pokok 31 Pinjaman Dana Bergulir yang belum dibayar. 32

3. Penyajian 33

Piutang Pinjaman Dana Bergulir atas Pokok Pinjaman diklasifikasikan berdasarkan 34 periode jatuh temponya sehingga disajikan pada kelompok aset lancar maupun aset 35 non lancar. Piutang pinjaman Dana Bergulir yang cicilannya akan jatuh tempo dalam 36 jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai aset 37 lancar. Sedangkan, Piutang Pinjaman Dana Bergulir yang cicilannya akan jatuh tempo 38 melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan 39 disajikan sebagai aset non lancar. 40

41

42

25

Neraca 43

Per 31 Desember 20XX 44

Aset Kewajiban Aset Lancar ........ Piutang Bunga xxxx Kewajiban Jangka

Pendek xxxx

Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir - Lancar

xxxx Kewajiban Jangka Panjang

xxxx

Penyisihan Piutang Pinjaman-Dana Bergulir - Lancar

(xxxx)

Aset Non Lancar Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir – Non Lancar

xxxx

Penyisihan Piutang Pinjaman-Dana Bergulir – Non Lancar

(xxxx)

Aset Lainnya xxxx Ekuitas xxxx

45

4. Pengungkapan 46 Informasi dimaksud dapat berupa: 47 • Kebijakan akuntansi berkenaan dengan Piutang-Pinjaman Dana Bergulir 48 • Rincian dan saldo piutang beserta anggunan (jika ada) menurut kualitasnya 49 • Penjelasan atas usaha-usaha yang dilakukan untuk penyelesaian piutang pinjaman 50

dana bergulir dengan kualitas macet. 51 • Piutang Pinjaman Dana- Bergulir yang penagihannya telah diserahkan kepada 52

PUPN 53 54

B. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir 55

1. Pengakuan 56 Piutang atas Bunga/Bagi Hasil diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan 57 bunga/bagi hasil. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir timbul dari penyaluran 58 Dana Bergulir yang pada perjanjiannya memuat ketentuan bahwa debitur diwajibkan 59 untuk membayar/memberikan bunga bagi hasil dengan nilai tertentu kepada penyalur 60 Dana Bergulir. 61

2. Pengukuran 62 Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir diakui sebesar nilai Bunga/Bagi Hasil 63 yang sudah jatuh tempo namun belum dibayarkan penerima Dana Bergulir. 64

3. Penyajian 65 Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir disajikan pada kelompok aset lancar di 66 neraca. 67 68 69 70 71

26

Neraca 72

Per 31 Desember 20XX 73

Aset Kewajiban ........ ........ Piutang Bunga Xxxx Kewajiban Jangka

Pendek xxxx

Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir- Jk Pendek

Xxxx Kewajiban Jangka Panjang

xxxx

Penyisihan Piutang Pinjaman-Dana Bergulir

(xxxx)

Aset Lainnya Xxxx Ekuitas xxxx

74

75 C. Penyisihan Piutang Dana Bergulir 76

Untuk memenuhi prinsip penyajian yang wajar (fair presentation), piutang harus disajikan 77 pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan 78 adalah nilai bersih yang diharapkan akan direalisasikan oleh entitas. Oleh karena tingkat 79 realisasi piutang adalah merupakan loss contingency maka metode yang paling tepat untuk 80 menyesuaikan penyajiannya adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. 81 Metode ini memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat 82 diperhitungkan secara rasional. 83 84 Entitas akuntansi harus merumuskan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih secara 85 cermat dalam kebijakan akuntansinya. Sikap kehati-hatian harus dijaga untuk menjamin 86 agar saat melakukan prakiraan, aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan 87 kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Pemilihan dasar penyisihan dapat dilakukan 88 misalnya dengan melihat prospek usaha debitur, analisis atas data, kondisi perekonomian, 89 pengalaman tahun sebelumnya dan faktor-faktor lainnya. 90 91 Besarnya penyisihan piutang tak tertagih ditentukan dengan memperhatikan faktor-faktor 92 tertentu , misalnya: 93 a) Kualitas piutang yaitu estimasi atas ketertagihan suatu piutang; 94 b) Nilai agunan yang tersedia dapat menggunakan nilai pasar atau hasil penilaian yang 95

dilakukan oleh penilai independen 96 Kualitas piutang adalah estimasi atas ketertagihan suatu piutang yang ditentukan oleh 97 kepatuhan membayar dan faktor lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Kualitas piutang 98 dikelompokkan dalam beberapa golongan, misalnya menjadi Lancar, Kurang Lancar, 99 Diragukan dan Macet. 100 101 Selanjutnya, entitas menentukan persentase penyisihan piutang tak tertagihnya untuk tiap 102 golongan. Presentase penyisihan ditentukan, misalnya, untuk piutang lancar penyisihannya 103 0,5 %, Kurang lancar 10%, Diragukan 50%, dan Macet 100%. Persentase penyisihan 104 piutang tak tertagih dihitung dari persentase kualitas piutang dikalikan dengan nilai saldo 105 piutang setelah dikurangi agunan bila ada. Nilai anggunan ditentukan berdasarkan 106 kebijakan yang juga ditentukan oleh manajemen 107 108 Contoh: 109

27

BLU KIE mempunyai piutang-pinjaman dana bergulir pada tanggal 31 Desember 2015 110 sebesar Rp250 juta dengan kualitas piutang dan anggunan sebagai berikut: 111 112

No Jumlah Pinjaman Anggunan Kualitas Pinjaman

1 240.000.000 150.000.000 Lancar

2 4.000.000 1.000.000 Kurang Lancar

3 5.000.000 - Diragukan

4 1.000.000 - Macet

250.000.000 151.000.000

113

Kebijakan manajemen untuk penyisihan piutang tak tertagi adalah sebagai berikut: 114

No Kualitas Pinjaman Persentase Penysisihan

Pinjaman Tak Tertagih

1 Lancar 0,5%

2 Kurang Lancar 10%

3 Diragukan 50%

4 Macet 100%

115

Berdasarkan data diatas, penyisihan piutang tak tertagih akan dihitung sebagai berikut 116

No Kualitas Jumlah

Pinjaman Nilai

Anggunan Dasar

Penyisihan %

Penyisihan Jumlah

Penyisihan

1 Lancar 240.000.000 150.000.000 90.000.000 0.5% 450.000

2 Kurang

Lancar

4.000.000 1.000.000 3.000.000 10% 300.000

3 Diragukan 5.000.000 - 5.000.000 50% 2.500.000

4 Macet 1.000.000 - 1.000.000 100% 1.000.000

Jumlah 250.000.000 151.000.000 99.000.000 4.250.000

117

Dari perhitungan di atas maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: 118 119 Beban Piutang Pinjaman – Dana Bergulir Tak Tertagih 4.250.000 120 Penyisihan Pinjaman Tak Tertagih 4.250.000 121

122 123 Pengakuan dan Pengukuran 124 125 Entitas dana bergulir wajib membentuk penyisihan piutang tak tertagih sesuai dengan 126

kebijakan akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Pembentukan penyisihan tersebut dapat 127

dilakukan setiap saat atau pada setiap tanggal laporan keuangan. 128

129

28

Penyajian 130 131 Penyisihan Piutang – Pinjaman Tak Tertagih disajikan sebagai kontra akun dari piutang 132

pinjaman dana bergulir. 133

134 Aset Kewajiban

........ ........ Piutang Bunga xxxx Kewajiban Jangka

Pendek xxxx

Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir- Jk Pendek

xxxx Kewajiban Pangka Panjang

xxxx


(xxxx)

........... Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir- Jk Pendek

xxxx


(xxxx)

Aset Lainnya xxxx Ekuitas xxxx 135 136 Pengungkapan 137 138 Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 139 1. Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan piutang tak tertagih. 140 2. Besaran dan tarif dari masing-masing jenis penyisihan 141 3. Ikhtisar perubahan penyisihan piutang tak tertagih.: 142

a) saldo awal tahun 143 b) Penambahan dan Pengurangan selama tahun berjalan 144 d) saldo akhir tahun penyisihan piutang tak tertagih 145

146 D. Penghentian Pengakuan Piutang Pinjaman – Dana Bergulir 147

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: 148 penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak Penghapusan secara bersyarat dilakukan 149 dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak 150 tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih 151 Negara/Daerah. 152

Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan 153 akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Di satu 154 sisi, penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan 155 keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net 156 realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan 157 ekuitas yang lebih tepat, Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi 158 ekonomik piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi 159 ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum 160 subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris 161 atau penanggung renteng utang. 162

163

29

Di sisi lain, penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih 164 secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai 165 konsekuensi menghapuskan dari catatan. Hal ini berarti, hapusnya hak tagih berarti 166 menghapus hak/piutang pemerintah. 167

Dengan kata lain, penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-168 formil. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun entitas telah menghapus buku. 169 Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstra 170 comptabel. 171 172

1. Penghapusbukuan Piutang Pinjaman – Dana Bergulir (write-off) 173 Dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, 174 penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan secara Bersyarat, yaitu 175 menghapuskan Piutang Negara/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. 176 Kriteria Penghapusbukuan Piutang Pinjaman Dana - Bergulir Secara umum, kriteria 177 penghapusbukuan adalah sebagai berikut: 178 1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian 179

penghapusbukuan. 180 a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan 181

entitas pelaporan. 182 b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas. 183 c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi,untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin 184

terealisasi tagihannya. 185 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada 186

neraca entitas, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil 187 keputusan penghapusbukuan. 188

3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang 189 menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). 190

191 Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), 192 berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang 193 bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. Akuntansi 194 Penghapusbukuan Piutang Pinjaman Dana - Bergulir Berdasarkan keputusan 195 penghapusbukuan piutang Pinjaman Dana - Bergulir sebagai dokumen sumber. 196 Jurnal untuk mencatat penghapusbukuan piutang Pinjaman Dana - Bergulir tersebut 197 adalah sebagai berikut: 198 199 Penyisihan Piutang Pinjaman Dana Bergulir - Tidak tertagih xxxx 200

Piutang xxxx 201 202 Meskipun dihapusbukukan, tetapi BLU/D harus tetap mencatat jumlah piutang Pinjaman 203 Dana - Bergulir secara ekstrakomptabel. Pengungkapan Penghapusbukuan Piutang 204 Pinjaman Dana – Bergulir harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas 205 Laporan Keuangan. 206

207 2. Penghapustagihan Piutang Pinjaman – Dana Bergulir 208 Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi 209 ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan. Oleh 210 karena itu, penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, 211

30

prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi 212 pemerintah secara hukum dan ekonomik. 213 214 Penghapustagihan piutang Pinjaman Dana - Bergulir dilaksanakan sesuai dengan 215 peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan 216 yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang 217 bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti 218 ketentuan yang berlaku. Misalnya, terhadap piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang tidak 219 dapat ditagih oleh BLU/D, penagihannya harus dilimpahkan kepada PUPN. Sementara 220 itu, BLU/D yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan 221 bahwa penagihannya dilimpahkan ke PUPN. Setelah mekanisme penagihan melalui 222 PUPN tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari PUPN, dapat 223 dilakukan penghapustagihan. 224 225 Dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pensghapusan Piutang Negara/Daerah, 226 penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan sebagai Penghapusan secara 227 Mutlak, yaitu menghapuskan piutang Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih 228 Negara/Daerah. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak 229 tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat (hapus buku). 230 231 Kriteria Penghapustagihan Piutang Pinjaman Dana - Bergulir Secara umum, kriteria 232 penghapustagihan sebagian atau seluruhnya suatu piutang Pinjaman Dana - Bergulir 233 adalah sebagai berikut: 234 1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara 235

untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. 236 2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi 237

lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan. 238 3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak 239

mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih. 240 4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan 241

denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan 242 penurunan tarif bunga kredit. 243

5. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin 244 diterapkan. Misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual 245 (anjak piutang), jaminan lelang. 246

6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri 247 (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum 248 pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain. 249

7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah 250 diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (writedown 251 maupun write off) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan 252 administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan 253 alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin akan dicatat 254 kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel. 255

256 3. Penerimaan Kembali atas Piutang Pinjaman – Dana Bergulir yang Telah 257

Dihapusbukukan 258 Suatu piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan 259 diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang 260

31

berutang. Terhadap kejadian adanya piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah 261 dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya. Terhadap 262 penerimaan kembali piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah dilakukan penyisihan 263 dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan 264 terhadap penerimaan kembali piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang dilakukan 265 penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, 266 penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain. 267 Ilustrasi transaksi atas penerimaan piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah 268 dihapusbuku: 269

Neraca 270

31 Desember 20X2 271 Aset Kewajiban ........ ........ Piutang Bunga .......... Kewajiban Jangka

Pendek .........

Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir

1.000.000 Kewajiban Pangka Panjang

........


(160.000)

Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir (bersih)

840.000

Aset Lainnya ........... Ekuitas ..........

272

Pada tahun 20x2, diterima pembayaran kembali terhadap Piutang Pinjaman Dana - 273

Bergulir yang telah dihapusbukuan pada tahun 20X1 dan 20X1 masing – masing 274

sebesar Rp40.000 dan Rp20.000 maka jurnalnya adalah sebagai berikut: 275

276

a. Untuk mencatat kembali piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah dihapuskan 277 Piutang Pinjaman – Dana Bergulir 60.000 278

Penyisihan Pinjaman – Dana Bergulir Tidak Tertagih 60.000 279 280

b. Untuk mencatat Penerimaan Kas 281 Kas 60.000 282

Beban Penyisihan Piutang Pinjaman – Dana Bergulir 283 Tidak Tertagih 40.000 284 Pendapatan Lain-Lain 20.000 285

286 c. Untuk mencatat pelunasan piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah dihapuskan 287

Penyisihan Pinjaman – Dana Bergulir Tidak Tertagih 60.000 288 Piutang Pinjaman – Dana Bergulir 60.000 289

290 4. Penerimaan Kembali Piutang Pinjaman – Dana Bergulir yang Telah 291

Dihapustagihkan 292 293

Suatu piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah dihapustagihkan dan ternyata di 294 kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali 295 atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan 296 pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain. 297

32

Dengan menggunakan ilustrasi diatas, jika piutang Pinjaman Dana - Bergulir tersebut 298 berasal dari piutang yang telah dihapustagihkan maka jurnal untuk mencatat penerimaan 299 kasnya adalah 300

Kas 60.000 301 Pendapatan Lain-Lain 60.000 302

33

BAB VI 1

KESIMPULAN 2

3

Karakteristik dana bergulir adalah: 4

1. Merupakan bagian dari keuangan negara/daerah 5 2. Tercantum dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan 6 3. Dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 7

Anggaran (PA/KPA) 8 4. Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat 9

dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada 10 masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir) 11

5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir 12 13

Jika istilah Dana Bergulir digunakan untuk dana yang digulirkan kepada masyarakat, 14 karakteristik di atas harus terpenuhi. 15

Kareteristik di atas menentukan perlakuan akuntansinya yang meliputi pengakuan, 16 pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Perlakuan akuntansi yang diatur dalam Buletin 17 Teknis adalah dalam rangka pelaporan dana bergulir yang dikelola Pemerintah menjadi 18 transparan dan akuntabel. 19

34

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN - … Biro Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 7. ... Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Ditjen ... 13 peningkatan pendapatan

Documents