TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA-015.09-0/AG/2014 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS : 2461-5774-5715-7500 C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014. : : : 015 015.09 633.719.919.000 KEMENTERIAN KEUANGAN DITJEN KEKAYAAN NEGARA (ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA MILYAR TUJUH RATUS SEMBILANBELAS JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILANBELAS RIBU RUPIAH) Rp. 1. 2. 3. A. DASAR HUKUM : B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 1. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 2. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara 3. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh Satker 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. 7. Jakarta, 05 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP.196606111992021001
20
Embed
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SURAT … · DITJEN KEKAYAAN NEGARA ... 05 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ... - Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : SP DIPA-015.09-0/AG/2014
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUKKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS : 2461-5774-5715-7500
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) :
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.
:
:
:
015
015.09
633.719.919.000
KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
(ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA MILYAR TUJUH RATUS SEMBILANBELAS JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILANBELAS RIBU RUPIAH)Rp.
1.
2.
3.
A. DASAR HUKUM :
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU
DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.1.Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.2.DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara3.Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.4.Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh Satker5.Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.6.DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.7.
Jakarta, 05 Desember 2013A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ASKOLANINIP.196606111992021001
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : DIPA-015.09-0/2014I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK
Halaman : 1 dari 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS : 2461-5774-5715-7500
:
::
015
015.09
633.719.919.000
KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
(ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA MILYAR TUJUH RATUS SEMBILANBELAS JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILANBELAS RIBU RUPIAH)
Rp.
(dalam ribuan rupiah)
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU
A. IDENTITAS UNIT :
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 1. :PROGRAM 10 633.719.919
Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 2. :SASARAN STRATEGIS 18
Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel: 19
Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use: 20
Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel: 22
PELAYANAN UMUM 3. :FUNGSI 01 633.719.919
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI:SUB FUNGSI 0101 633.719.919
4. :PRIORITAS 633.719.919
Non Prioritas:Non Prioritas 0 0 607.871.839
Bidang Ekonomi:Bidang B 03 25.848.080
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAMHalaman : 1 dari 4
(dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : DIPA-015.09-0/2014
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUKKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARANDS : 2461-5774-5715-7500
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang015.09.10 633.719.919
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeh
Jumlah Penerimaan Kembali (Recovery) yang Berasal Dari Pengeluaran Pembiayaan APBN01Jumlah Piutang Negara yang Dapat di Selesaikan (PNDS)02Persentase Penyelesaian Permohonan penilaian BMN tepat waktu03Persentase penyusunan, penyempurnaan dan harmonisasi peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang
04
Nilai kekayaan negara yang diutilisasi05Persentase bidang tanah BMN yang direkomendasikan untuk disertifikatkan06Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu07Jumlah pokok lelang08
Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara1708 5.500.000Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang BMN -Jumlah Laporan BMN yang disusun tepat waktu -Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L -
Peraturan Perundang-undangan di Bidang BMN1708.001 1.180.903 2,0000 PeraturanB 03Laporan Penatausahaan BMN1708.002 936.400 3,0000 LaporanB 03Laporan Kegiatan dan Pembinaan BMN1708.003 3.382.697 10,0000 LaporanB 03
Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan1709 4.766.000Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang KND -Indeks opini BPK atas BA 999.03 -Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu -
Peraturan Perundang-undangan di Bidang KND1709.001 339.270 3,0000 PeraturanB 03Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan KND1709.003 2.015.140 19,0000 LaporanB 03Laporan Kegiatan dan Pembinaan KND1709.004 372.670 5,0000 LaporanB 03Kajian atas Pengelolaan KND1709.005 2.038.920 46,0000 KajianB 03
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAMHalaman : 2 dari 4
(dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : DIPA-015.09-0/2014
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUKKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARANDS : 2461-5774-5715-7500
Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi1710 5.075.820Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan -Persentase penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum -Indeks Kepuasan pengguna Layanan Kehumasan -
Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan1710.001 940.910 2,0000 Kajian0 0Layanan Bantuan Hukum dan Pendapat Hukum1710.002 1.267.450 12,0000 Bulan Layanan0 0Layanan Kehumasan1710.003 2.867.460 12,0000 Bulan Layanan0 0
Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi1711 43.540.000Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi -Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN -Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis -
Rekomendasi dan Persetujuan/Penolakan Atas Permohonan Pengelolaan KN1711.001 3.215.380 422,0000 DokumenB 03Berkas Kekayaan Negara1711.002 7.285.700 200,0000 BerkasB 03Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi1711.007 7.223.600 6,0000 AplikasiLaporan Penyediaan Layanan TIK1711.008 25.815.320 33,0000 Laporan
Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang1712 4.232.650Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang lelang -Jumlah Pokok Lelang -Jumlah Bea Lelang -
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lelang1712.001 611.200 3,0000 Peraturan0 0Rekomendasi/ Persetujuan di Bidang Lelang1712.002 40.020 3,0000 Surat0 0Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Lelang1712.003 3.581.430 9,0000 Laporan0 0
Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian1713 4.641.257Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang penilaian -Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian BMN tepat waktu -Jumlah database penilaian -
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAMHalaman : 3 dari 4
(dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : DIPA-015.09-0/2014
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUKKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARANDS : 2461-5774-5715-7500
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penilaian1713.001 1.526.240 7,0000 Peraturan0 0Laporan Penilaian1713.002 1.229.577 102,0000 Laporan0 0Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Penilaian1713.004 1.150.360 7,0000 Laporan0 0Data dan Informasi Penilaian1713.005 735.080 500,0000 Dokumen
Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain
1714 5.081.000
Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain -Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan dalam satuan rupiah -Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara -
Peraturan Perundang-undangan di Bidang PN dan KNL1714.001 2.121.520 9,0000 PeraturanB 03Rekomendasi, Persetujuan/ Penolakan atas Permohonan Pengelolaan di Bidang PN dan KNL1714.002 177.738 40,0000 SuratB 03Layanan Kesekretariatan PUPN Pusat1714.003 98.000 12,0000 Bulan LayananB 03Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang PN dan KNL1714.004 2.683.742 10,0000 LaporanB 03
Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN1715 136.475.054Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu -Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang negara dan jumlah bea lelang -Piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) dan Pokok Lelang -
Surat rekomendasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang1715.018 4.539.869 1.044,0000 SuratDokumen Pengelolaan Kekayaan Negara1715.019 25.149.167 102,0000 DokumenLaporan Penilaian1715.020 1.770.232 446,0000 LaporanLaporan Kegiatan dan Pembinaan1715.021 6.073.958 34,0000 LaporanLayanan Perkantoran1715.994 84.340.959 12,0000 Bulan Layanan0 0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi1715.996 517.450 75,0000 Unit0 0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran1715.997 1.692.960 395,0000 Unit0 0Gedung/Bangunan1715.998 12.390.459 6.187,0000 M20 0
Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL1716 319.397.287
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAMHalaman : 4 dari 4
(dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : DIPA-015.09-0/2014
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUKKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARANDS : 2461-5774-5715-7500
Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu -Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara -Jumlah Bea Lelang -Piutang Negara Yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan Jumlah Pokok Lelang -
Laporan Kegiatan dan Pembinaan1716.005 12.779.950 140,0000 Laporan0 0Laporan Penilaian1716.016 9.067.454 7.507,0000 LaporanDokumen Pelaksanaan Lelang1716.018 8.279.526 25.848,0000 RisalahDokumen Pengurusan Piutang Negara1716.019 12.505.487 20.101,0000 BerkasDokumen Pengelolaan Kekayaan Negara1716.020 11.451.902 4.476,0000 DokumenLayanan Perkantoran1716.994 212.855.215 12,0000 Bulan Layanan0 0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi1716.996 1.448.832 236,0000 Unit0 0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran1716.997 8.635.417 1.762,0000 Unit0 0Gedung/Bangunan1716.998 42.373.504 18.183,0000 M20 0
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara1717 105.010.851Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat -Persentase penyelesaian modernisasi organisasi -Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) -
Laporan Kegiatan dan Pembinaan1717.001 8.364.847 14,0000 Laporan0 0Layanan Pelatihan dan Pengembangan1717.002 11.444.624 1.580,0000 Peserta0 0Dokumen Anggaran dan Keuangan1717.003 4.435.415 1.004,0000 Dokumen0 0Dokumen Perencanaan, Organisasi, dan Kepatuhan Internal1717.004 3.289.356 13,0000 Dokumen0 0Layanan Administrasi Kepegawaian1717.005 8.239.200 422,0000 Dokumen0 0Layanan Pengelolaan Aset1717.006 1.452.410 5,0000 Layanan0 0Layanan Perkantoran1717.994 59.246.099 12,0000 Bulan Layanan0 0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi1717.996 7.588.300 505,0000 Unit0 0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran1717.997 950.600 376,0000 Unit0 0
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
Jakarta, 05 Desember 2013Direktur Jenderal Kekayaan Negara
HADIYANTONIP 196210101987031006
:
:
:
NO. KODE PROGRAM / PROVINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP
KD
DK
TP
UB
PAGU/TARGETPEGAWAI BARANG MODAL BANTUANPENDAPATAN
CATATAN
SOSIAL
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
JENIS BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10
51 52 53 57
015
015.09
633.719.919.000
KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
(ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA MILYAR TUJUH RATUS SEMBILANBELAS JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILANBELAS RIBU RUPIAH)Rp.
Halaman : 1 dari 13
(dalam ribuan rupiah)
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU
A. IDENTITAS UNIT :
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : DIPA-015.09-0/2014
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUKKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS : 2461-5774-5715-7500
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang015.09.10 207.191.120 342.752.545 83.776.254 0 633.719.919 0
DKI JAKARTA01 47.287.822 153.737.790 17.157.291 0 218.182.903 0KDKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V119312 2.198.596 2.331.994 42.500 0 4.573.090 0