Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat | #HakAndaUntukTahu ...komisiinformasi.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2020/...Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 yang mewajibkan Pemerintah

i

PENGANTAR KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI

DI JAWA BARAT TAHUN 2018

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setiap tahun melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan Badan Publik dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan penjabaran terkait keterbukaan Informasi Publik. Hal itu sesuai dengan fungsi Komisi Informasi untuk menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Kami berharap di kemudian hari, monitoring dan evaluasi ini dapat dilengkapi bersama berbagai pihak untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas pelayanan maupun kepuasan publik terhadap keterbukaan informasi.

Pada tahun 2018 ini kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap 4 jenis badan publik, yaitu pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal yang memiliki lingkup kerja di Jawa Barat, Dewan Pimpinan Daerah/wilayah partai politik di Jawa Barat, serta Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemerintah kabupaten/kota tersebut, rata-rata prosentase kelengkapan pemenuhan seluruh kewajiban oleh pemerintah kabupaten/kota mencapai angka 58,17%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan rata-rata prosentase kelengkapan pemenuhan seluruh kewajiban yang sebelumnya mencapai angka 53,44%. Peningkatan prosentase tersebut menempatkan kualifikasi penerapan keterbukaan informasi di kabupaten/kota Jawa Barat meningkat dari kualifikasi “Kurang Lengkap” menjadi “Cukup Lengkap”.

Namun berdasarkan kualifikasi keterbukaan informasi tersebut, pada tahun 2018 ini belum ada satupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang masuk dalam kualifikasi “Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban di atas 80 persen.

ii

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan informasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota. Begitu pula terhadap partai politik peserta Pemilu 2019. Kami berkeyakinan, bahwa keterbukaan informasi penyelenggara dan peserta Pemilu menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas Pemilu 2019 yang jujur dan adil.

Hasil dari monitoring dan evaluasi ini sudah ada 26 KPUD kabupaten/kota yang telah memiliki website untuk mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala. Namun hanya 5 KPUD kabupaten/kota yang menyerahkan salinan laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Padahal laporan pelayanan ini menjadi penting untuk melihat dan mengukur kualitas pelayanan informasi yang dilaksanakan KPUD kabupaten/kota.

Dari monitoring dan evaluasi terhadap website Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah partai politik di Jawa Barat, hanya ada 3 partai politik, yaitu DPD Partai Golkar Jawa Barat, DPD PDIP Jawa Barat, dan DPD PKB Jawa Barat yang memiliki website khusus dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik di Jawa Barat. Sebagian besar partai politik di Jawa Barat hanya menjadikan website Dewan Pimpinan Pusat partai politik di tingkat nasional sebagai sumber informasi bagi warga Jawa Barat.

Tahun 2018 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mulai memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Publik dan warga negara yang kami anggap telah melakukan inisiatif untuk mendorong keterbukaan informasi dan menggunakan informasi publik sesuai tujuan UU KIP. Pada tahun ini Komisi Informasi memberikan apresiasi khusus kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat atas upaya kedua lembaga tersebut mendorong keterbukaan informasi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. Apresiasi khusus diberikan kepada Saudara Vincent Fabian Thomas, seorang wakil dari generasi muda yang telah mengakses dan memanfaatkan informasi publik untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan di perguruan tinggi dan melakukan sosialisasi di kalangan mahasiswa untuk memanfaatkan informasi publik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tentunya apresiasi khusus ini ke depannya akan terus menerus diperbaiki dengan harapan dapat mendorong munculnya inisiatif badan publik dan warga untuk mempermudah akses dan memanfaatkan informasi publik

iii

sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian hasil monitoring dan evaluasi yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, agar kita semua dapat bersama-sama memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi untuk pengembangan program keterbukaan informasi di Jawa Barat secara sistematik dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari misi Pemerintah Jawa Barat 2018-2023 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Jawa Barat.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas upaya keras yang telah dilakukan PPID di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/kota, serta semua kelompok masyarakat yang telah bersama-sama mendorong dan mengawal keterbukaan informasi publik di Jawa Barat sepanjang tahun 2017-2018. Terima kasih.

Wassalammualaikum warahmatullah hiwabaratuh.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,

Ketua

Dan Satriana

iv

Pengantar ................................................................................................... i

Bagian I Pendahuluan ................................................................................1Bagian II Kriteria Penilaian Monitoring dan Evaluasi .................... 10Bagian III Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ............................. 13Bagian IV Hasil Monitoring dan Evaluasi ............................................ 22Bagian V Penutup ........................................................................................ 35

Lampiran I Potret Penerapan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat 208 .................................................................... 39

Lampiran IILaporan Monitoring Dan Evaluasi Partai Politik Tahun 2018 .... 48

Lampiran IIIDokumentaasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat Tahun 2018......................................................................... 53

DAFTAR ISI

v

1

BAGIAN I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sejak tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengawal penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan informasi pada umumnya.

Secara bertahap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring terhadap penerapan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik.

Pada tahun 2018 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menilai penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi oleh pemerintah kabupaten/kota memiliki nilai strategis. Dalam era otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota, penerapan transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan

2

kualitas peran serta masyarakat yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga memandang penting untuk meneruskan kerjasama dengan KPU Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (KPU Kabupaten/kota). Bahkan tahun ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu peserta monitoring dan evaluasi.

Keterbukaan informasi oleh penyelenggara Pemilu menjadi perhatian pada monitoring dan evaluasi tahun ini. Memetakan penerapan keterbukaan informasi merupakan bagian dari persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2018. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap dapat memberikan kontribusi mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan memperkuat penyelenggaraan Pilkada yang memenuhi prinsip terbuka sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Melalui monitoring dan evaluasi tahun 2018 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap memperoleh gambaran penerapan UU KIP pada Badan Publik di Jawa Barat. Lebih jauh lagi montioring dan evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi Badan Publik dalam menerapkan keterbukaan informasi. Termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik oleh Badan Publik.

Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan bahan yang berharga bagi pemerintah maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan program dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di kabupaten/kota maupun provinsi Jawa Barat pada umumnya.

3

Khusus dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2018 ini juga kami mengharapkan pemanfaatkan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari proses peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, yaitu melakukan pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 yang mewajibkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada OPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Diharapkan keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama tersebut dapat mendukung kesinambungan penerapan UU KIP di Provinsi Jawa Barat secara sistematik.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat ini adalah mendorong percepatan penerapan UU KIP di Badan Publik di Jawa Barat.

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat ini adalah:

1. Memetakan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik di Jawa Barat.

2. Menyusun pemeringkatan terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik di Jawa Barat.

3. Mendapatkan masukan terhadap pengembangan program percepatan penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.

4

4. Memberikan masukan bagi peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota maupun pemberian penghargaan kepada OPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat:

1. Badan Publik

Badan Publik yang dimonitoring direncanakan adalah:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

b. Kantor Wilayah/Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Jawa Barat.

c. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat.

d. Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat.

Monitoring dan evaluasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat dan DPW dan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat merupakan tindak lanjut dari kerjasama Komisi Informasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu. Salah satu kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang menjadi kriteria monitoring dan evaluasi adalah membuat dan menyediakan laporan pelayanan informasi publik paling lambat setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir yang salinannya disampaikan kepada Komisi Informasi Publik1.

1 Lihat Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum.

5

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebenarnya mengundang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengikuti monitoring dan evaluasi tahun 2018. Tercatat 13 perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengembalikan kuesioner penilaian sendiri (self assessment). Namun berdasarkan kesepakatan PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2018 ini penilaian perangkat daerah hanya akan digunakan sebagai pemetaan internal penerapan UU KIP oleh PemerintahProvinsi Jawa Barat.

2. Materi Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penerapan 5 (lima) jenis kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

a. kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala,

b. kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat,

c. kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),

d. kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik, dan

e. kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik

Setiap jenis kewajiban dinilai berdasarkan indikator-indikator yang mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan publik sebagaimana diamanahkan peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik.

IV. Persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pada Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan serangkaian persiapan di Komisi Informasi untuk melaksanakan Monitoring dan

6

Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat. Beberapa persiapan yang dikoordinir oleh Bidang Program Advokasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Menyusun dan melakukan uji publik terhadap Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP

2. Membentuk Komite Pengarah

3. Menyusun metode dan perangkat Monitoring dan Evaluasi

4. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan

5. Mempersiapkan dukungan administrasi dan anggaran

Seluruh rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat dilaksanakan pada bulan Mei-September 2018 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

No Tanggal Kegiatan Uraian Kegiatan

1. 7 Mei 2018 Penjelasan kegiatan Monev penerapan UU KIP

Sosialisasi mengenai ruang lingkup dan tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2018

2. 7 Mei - 29 Juni 2018

Pengisian kuesioner penilaian sendiri ( self

assesment)

Badan Publik melakukan penilaian sendiri dengan mengisi kuesioner

3. 29 Juni 2018

Batas waktu pengembalian kuesioner penilaian sendiri

Badan Publik mengembalikan kuesioner bersama dokumen pendukung

4. 29 Juni - 6 Juli 2018

Perpanjangan batas waktu pengembalian kuisioner penilaian sendiri

Pengembalian kuisioner oleh Badan Publik

5. 2 Juli – 19 Verifikasi kuesioner, Tim Verifikasi melakukan

7

No Tanggal Kegiatan Uraian Kegiatan

Juli 2018 website, dan bukti pendukung

verifikasi terhadap kuesioner, website, dan bukti pendukung

6. 24 Juli 2018

Sosialisasi hasil sementara verifikasi terhadap self assesment

Penyampaian hasil sementara hasil verifikasi self assesment

7. 25 Juli – 31 Juli 2018

Tanggapan/sanggahan PPID

Badan Publik melakukan klarifikasi dan memberikan dokumen pendukung tambahan

8. 6 Agustus –7 September 2018

Verifikasi lapangan Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap website dan kesesuaian dokumen pendukung

9. 3 Sept –20 Sept 2018

Analisa data hasil verifikasi lapangan

Tim Verifikasi dan Komite Pengarah melakukan analisa terhadap hasil verifikasi lapangan

10. 28 September 2018

Pengumuman Pemeringkatan

Acara pengumuman pemeringkatan

11. 31 Oktober 2018

Seminar “Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP terhadap Badan Publik se Jawa Barat tahun 2018”

Penjelasan Hasil Akhir Monev 2018

8

V. Pelaksana kegiatan

Kegiatan Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat dikoordinir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan Komite Pengarah dari berbagai unsur dengan susunan pelaksana sebagai berikut:

Penanggung jawab : Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Komite Pengarah : 1. Unsur Pemerintah (Diskominfo/Humas Jawa Barat)

2. Unsur Pelayanan Publik (Ombudsman)

3. Unsur Masyarakat/CSO 4. Unsur Akademisi

Ketua pelaksana : Komisioner Koordinator Bidang Advokasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Tim verifikasi : Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Sekretariat : Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Dalam penilaian pemeringkatan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan menunjuk dan mengangkat tim ahli dari berbagai kalangan yang berkompeten dan berkepentingan dengan keterbukaan informasi di Jawa Barat. Komite Pengarah selanjutnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk: 1. Mengawasi pelaksanaan program Monitoring dan Evaluasi agar berjalan

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

9

2. Memberikan pertimbangan berupa masukan dan saran dalam penetapan hasil Monitoring dan Evaluasi.

3. Memberikan catatan dan rekomendasi atas kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

VI. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam dua tahapan, yaitu yang disebut dengan Tahapan Pengukuran dan Tahapan Penilaian.

(1) Tahapan pengukuran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kepatuhan dan kelengkapan untuk setiap indikator yang dilakukan melalui membandingkan antara data hasil survei self assesment dengan realisasi dan atau temuan di lapangan. Pengukuran tersebut dilakukan atas aspek regulasi, infratruktur dan substansi dalam rentang periodik Tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Monev.

(2) Tahapan Penilaian adalah proses interpretasi atas hasil yang diperoleh dari tahapan proses pengukuran untuk kemudian memasukannya ke dalam informasi yang menggambarkan kualitas Kepatuhan dan Kelengkapan pada UU KIP dan peraturan perundangan di bawahnya yang mencerminkan keberhasilan kebijakan, Program dan atau kegiatan Badan publik dalam Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian tersebut dilakukan dengan menghitung hasil pengukuran dengan pemberian bobot masing masing aspek berkenaan.

Proses penilaian sendiri (self assessment) pada Tahapan pengukuran dilakukan juga untuk mengetahui pemahaman dan koordinasi yang dilakukan oleh PPPID Utama bersama PPID Pembantu di setiap Badan Publik.

10

BAGIAN II

KRITERIA PENILAIAN MONITORING DAN

EVALUASI

Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di badan publik di Jawa Barat dilakukan terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan 5 kriteria kewajiban, yaitu:

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat. 3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi. 4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan

informasi publik. 5. Kelengkapan penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik.

Pada tahun 2018 ini kriteria monitoring dan evaluasi setiap badan publik berbeda-beda. Kriteria monitoring dan evaluasi setiap badan publik adalah sebagai berikut:

No Badan publik Kriteria kewajiban

1. Pemerintah kabupaten/kota

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat. 3. Pembentukan dan dukungan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 4. Penyusunan Standar Prosedur Operasional

pelayanan informasi publik.

11

5. Laporan Pelayanan Informasi Publik.

2. KPU Kabupaten/kota

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

2. Laporan Pelayanan Informasi Publik. 3. DPW/DPD

Partai politik 1. Informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala. 4. Instansi vertikal 1. Informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala. 2. Penyusunan Standar Prosedur Operasional

pelayanan informasi publik.

Kriteria monitoring dan evaluasi yang berbeda-beda untuk setiap jenis badan publik didasarkan pertimbangan terhadap prioritas kebutuhan pelayanan informasi publik dan perkembangan penerapan keterbukaan informasi publik pada masing-masing badan publik.

Monitoring dan Evaluasi seluruhnya didasarkan pada kewajiban yang diamanahkan oleh UU KIP dan peraturan pejabaran mengenai penerapan keterbukaan informasi. Jumlah indikator yang digunakan untuk memeriksa kelengkapan pemenuhan kewajiban di setiap kriteria penilaian tersebut adalah2:

No Kewajiban Jumlah indikator

1. kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala

24 Indikator

2. kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat

54 Indikator

2 Uraian setiap indikator berupa pernyataan dapat dilihat lengkap pada Kuesioner terlampir

12

3. kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

8 Indikator

4. kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik

18 Indikator

5. kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik

21 Indikator

13

BAGIAN III

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

I. Tahapan pengukuran

Pelaksanaan tahapan pengukuran dilakukan dalam tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota melakukan penilaian sendiri melalui pengisian kuesioner (self assessment) dan menyerahkan dokumen pendukung.

2. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan pengisian kuesioner penilaian sendiri (self assessment) dan dokumen pendukung yang diserahkan badan publik. Pemeriksaan ini menghasilkan hasil pengukuran kelengkapan sementara di setiap kriteria penilaian.

3. Penanggung jawab, Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana mengadakan rapat membahas hasil penilaian sementara untuk diumumkan dan diberikan kepada masing-masing Badan Publik pada tahapan masa sanggah.

4. Badan Publik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan melengkapi dokumen pendukung selama masa sanggah.

5. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan akhir terhadap kelengkapan hasil klarifikasi dan tambahan dokumen yang diberikan oleh Badan Publik pada masa sanggah.

6. Penanggung jawab, Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana membahas hasil verifikasi penilaian diri dan kelengkapan dokumen sebagai acuan kunjungan dan verifikasi di lapangan.

14

7. Penanggung jawab, Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana menetapkan 24 pemerintah kabupaten/kota, 5 Lembaga Tinggi Negara di wilayah Provinsi Jawa Barat yang akan dikunjungi untuk melakukan verifikasi dokumen dan kondisi penerapan di lapangan.

8. Tim verifikasi melakukan kunjungan dan verifikasi lapangan untuk memeriksa secara lengkap dokumen dan bukti lain pada 24 pemerintah kabupaten/kota dan 5 Lembaga Tinggi Negara di wilayah Provinsi Jawa Barat.

9. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap penerapan Standar Pelayanan Informasi Publik dan kelengkapan Informasi Publik yang wajib disediakan setiap Saat di Unit Kerja/perangkat daerah terpilih pada 24 pemerintah kabupaten/kota.

10. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan rekaptulasi hasil penilaian berdasarkan kesesuaian bukti pada saat kunjungan dan verifikasi lapangan.

Sampai dengan tengat waktu dan tenggang waktu perpanjangan pengembalian kuesioner penilaian diri (self assessment), kelengkapan kuesioner dan bukti dokumen yang dikirim oleh pemerintah kabupaten/kota pada tahapan penilaian sendiri (self assessment) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO Pemerintah kabupaten/ kota Status Dokumen

Kuisioner Dokumen

1 Pemerintah Kota Bandung Ada Ada

2 Pemerintah Kabupaten Bandung Ada Ada

3 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Ada Ada

4 Pemerintah Kota Cimahi Ada Ada

15


Kuisioner Dokumen

5 Pemerintah Kabupaten Subang Ada Ada

6 Pemerintah Kabupaten Indramayu Ada Ada

7 Pemerintah Kabupaten Cirebon Ada Ada

8 Pemerintah Kota Cirebon Ada Ada

9 Pemerintah Kabupaten Kuningan Ada Ada

10 Pemerintah Kabupaten Majalengka Ada Ada

11 Pemerintah Kabupaten Sumedang Ada Ada

12 Pemerintah Kabupaten Garut Ada Ada

13 Pemerintah Kota Tasikmalaya Ada Tidak Ada

14 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya * Ada Ada

15 Pemerintah Kabupaten Ciamis Ada Ada

16 Pemerintah Kota Banjar Ada Ada

17 Pemerintah Kabupaten Pangandaran Ada Ada

18 Pemerintah Kabupaten Purwakarta Ada Ada

19 Pemerintah Kabupaten Cianjur** Tidak Ada Tidak Ada

20 Pemerintah Kota Sukabumi Ada Ada

21 Pemerintah Kabupaten Sukabumi* Ada Ada

22 Pemerintah Kabupaten Karawang Ada Ada

23 Pemerintah Kabupaten Bekasi Ada Ada

24 Pemerintah Kota Bekasi Ada Ada

16


Kuisioner Dokumen

25 Pemerintah Kota Bogor Ada Ada

26 Pemerintah Kabupaten Bogor Ada Ada

27 Pemerintah Kota Depok Ada Ada

Keterangan: * Pengembalian melewati tengat waktu, sehingga tidak diberikan penilaian

** Tidak mengembalikan kuesioner, sehingga tidak diberikan penilaian

Dari data di atas dapat dilihat terdapat 24 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengirim kembali kuesioner beserta bukti pendukungnya. Sedangkan 3 Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mengembalikan atau terlambat mengembalikan kuesioner sesuai tengat waktu yang ditentukan, sehingga tidak dapat diberikan penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Tahun 2018. Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengembalikan kuesioner sesuai dengan tengat waktu yang ditentukan mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tercatat 16 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengembalikan kuesioner sesuai dengan tengat waktu yang ditentukan.

Sedangkan penilaian terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota pada tahap ini dilakukan terhadap pengiriman salinan laporan pelayanan informasi publik yang diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

17

tahun pelaksanaan dan kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan3. Adapun Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota yang menyampaikan salinan laporan pelayanan informasi publik tahun 2017 kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah:

NO KPUD Kabupaten/ kota Laporan

Pelayanan

Keberadaan

website

1 KPUD Kota Bandung Ada Ada

2 KPUD Kabupaten Bandung Tidak Ada Ada

3 KPUD Kabupaten Bandung Barat Tidak Ada Ada

4 KPUD Kota Cimahi Tidak Ada Ada

5 KPUD Kabupaten Subang Ada Ada

6 KPUD Kabupaten Indramayu Tidak Ada Ada

7 KPUD Kabupaten Cirebon Tidak Ada Ada

8 KPUD Kota Cirebon Ada Ada

9 KPUD Kabupaten Kuningan Tidak Ada Ada

10 KPUD Kabupaten Majalengka Tidak Ada Ada

11 KPUD Kabupaten Sumedang Tidak Ada Ada

12 KPUD Kabupaten Garut Tidak Ada Ada

13 KPUD Kota Tasikmalaya Tidak Ada Ada

14 KPUD Kabupaten Tasikmalaya Tidak Ada Ada

3 Pasal 46 Peraturan KPU RI Nomor 1Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komi Pemilihan Umum menyebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Salinan laporan disampaikan kepada Komisi Informasi Publik.

18

NO KPUD Kabupaten/ kota Laporan

Pelayanan

Keberadaan

website

15 KPUD Kabupaten Ciamis Tidak Ada Ada

16 KPUD Kota Banjar Tidak Ada Ada

17 KPUD Kabupaten Pangandaran Tidak Ada Ada

18 KPUD Kabupaten Purwakarta Tidak Ada Ada

19 KPUD Kabupaten Cianjur Tidak Ada Ada

20 KPUD Kota Sukabumi Ada Ada

21 KPUD Kabupaten Sukabumi Tidak Ada Ada

22 KPUD Kabupaten Karawang Tidak Ada Ada

23 KPUD Kabupaten Bekasi Tidak Ada Tidak Ada

24 KPUD Kota Bekasi Tidak Ada Ada

25 KPUD Kota Bogor Ada Ada

26 KPUD Kabupaten Bogor Tidak Ada Ada

27 KPUD Kota Depok Tidak Ada Ada

Berdasarkan tabel di atas, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota yang mengirimkan salinan laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tercatat hanya 5 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan website Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota yang dapat diakses dan dinilai berjumlah 26 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Jumlah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota yang mengirimkan salinan laporan pelayanan informasi publik mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang mencatat ada 22 Komisi Pemilihan Umum Daerah

19

Kabupaten/Kota yang mengirimkan salinan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Selain penyelenggara Pemilu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh partai politik peserta Pemilu melalui situs-situs 16 DPD/DPW Partai Politik peserta pemilu 2019. Dalam monitoring dan evaluasi tersebut hanya 3 DPD/DPW partai politik di Jawa Barat yang memiliki situs khusus DPD/DPW partai politik Jawa Barat, yaitu DPD Partai PDI Perjuangan Jawa Barat, DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat, dan DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Tahun ini Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar layanan informasi publik serta kesediaan informasi berkala pada instansi vertikal yang mempunyai lingkup kerja Jawa Barat. Sebanyak 5 instansi vertikal yang mempunyai lingkup kerja di Jawa Barat mengembalikan kuesioner sesuai tengat waktu yang ditentukan.

Jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 3 instansi. Perlu dicatat pula, bahwa dari 5 instansi yang mengikuti kegiamonitoring dan evaluasi tahun ini, hanya 1 instansi yang sudah mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sejak tahun sebelumnya. 4 institusi lain baru pertama kali mengikuti kegiatan montoring dan evaluasi pada tahun 2018.

Berdasarkan pengembalian kuesioner dan bukti yang dikirimkan, instansi vertikal yang memenuhi kelengkapan kuesioner dan dokumen pendukung adalah sebagai berikut:

NO Badan Publik Vertikal Status Dokumen

Kuisioner Dokumen

1 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Ada Tidak Ada

2 Badan Pusat Statistik Ada Ada

20

NO Badan Publik Vertikal Status Dokumen

Kuisioner Dokumen

3 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jabar Ada Ada

4 Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Jawa Barat Ada Ada

5 Badan Pertanahan Nasional Ada Ada

Setelah tahapan pengukuran ini selesai, Komite Pengarah dan Tim Pelaksana memutuskan untuk melakukan penilaian lebih lanjut terhadap 24 Pemerintah Kabupaten/kota dan 5 Instansi Vertikal. Sedangkan KPU kabupaten/kota dan DPD/DPW partai politik penilaian dilanjutkan pada pemeriksaan pada kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan berkala melalui website badan publik yang bersangkutan.

Tim Pelaksana juga menentukan perangkat daerah untuk menilai penerapan standar pelayanan informasi publik dan ketersediaan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat pada PPID Pembantu Pemerintah Kabupaten/kota. Pada monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP tahun 2018 ini Tim Verifikasi Lapangan akan mengunjungi dan menilai perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan penanaman modal dan perizinan di setiap kabupaten/kota. Adapun pertimbangan pemilihan perangkat daerah didasarkan kecenderungan peningkatan jumlah sengketa informasi publik mengenai dokumen dan prosedur perizinan serta kecenderungan peningkatan pembangunan di wilayah provinsi Jawa Barat.

II. Tahapan Penilaian

Tahapan penilaian dilaksanakan melalui rapat Penanggung jawab, Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana. Dalam rapat tersebut pertama-tama ditetapkan nilai pembobotan setiap kriteria. Berdasarkan rapat tersebut ditetapkan bobot penilaian setiap kriteria sebagai berikut:

21

No. Kriteria Penilaian Bobot 1 Kelengkapan informasi yang wajib disediakan

setiap saat 25%

2 Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

21%

3 Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

17%

4 Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Infromasi Publik

15%

5 Kelengkapan penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik

13%

6 Hasil Penilaian atas Unit Kerja Terpilih (untuk Pemerintah Kabupaten/Kota)

9%

Penetapan pembobotan ini berdasarkan pencapaian nilai setiap kriteria dalam dua tahun terakhir. Pembobotan tertinggi diberikan kepada kriteria yang menjadi prioritas perbaikan yang perlu menjadi perhatian Badan Publik. Pembobotan yang cukup tinggi terhadap kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat juga diterapkan unutk mendorong Badan Publik lebih memprioritaskan perbaikan koordinasi antara unit kerja yang menguasai informasi publik. Diharapkan pula hal ini akan mendorong Badan Publik untuk memperbaiki penyusunan daftar informasi publik dan penyediaan informasi publik yang lengkap.

Hal kedua yang ditetapkan dalam tahapan penilaian ini adalah pemeringkatan Badan Publik berdasarkan:

1. Akumulasi hasil penilaian seluruh kriteria untuk menentukan Peringkat Umum 1-3 setiap kategori Badan Publik.

2. Penilaian tertinggi pada masing-masing kriteria untuk menentukan Peringkat masing-masing kriteria bagi setiap kategori Badan Publik.

3. Laporan hasil status Badan Publik berdasarkan penilaian zonasi.

22

BAGIAN IV

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

I. Hasil Pengukuran dan Penilaian

1. Hasil pengukuran

Hasil dari tahap penilaian sendiri (self assessment) hanya menilai kelengkapan Badan Publik dalam menyerahkan kuesioner dan dokumen pendukungnya.

Pada tahap penilaian sendiri, Badan Publik diminta menilai sendiri penerapan UU KIP di Badan Publik mereka dengan memberikan nilai skala 1-3 untuk setiap indikator jenis kewajiban. Nilai 1 diberikan jika informasi tidak tersedia/tidak ada. Nilai 2 adalah jika informasi yang tersedia kurang lengkap. Sedangkan nilai 3 diberikan jika Badan Publik merasa informasi yang disediakan lengkap sesuai peraturan perundangan.

Tim Verifikasi Monev melakukan pemeriksaan terhadap penilaian sendiri dengan melihat kesesuaian isi kuesioner dengan kelengkapan dokumen yang digunakan sebagai bukti pendukung pernyataan/penilaian sendiri oleh Badan Publik.

Adapun hasil pemeriksaan Tim Verifikasi terhadap kesesuaian pernyataan/penilaian sendiri dengan bukti pendukung yang diserahkan Badan Publik adalah sebagai berikut*:

23

NO Badan Publik PPID SLIP SS BERKALA LIP NILAI1 Kabupaten Bogor 79.17% 70.37% 96.30% 81.94% 74.60% 80.48%2 Kota Bandung 87.50% 72.22% 66.67% 84.72% 84.13% 79.05%3 Kota Bekasi 83.33% 59.26% 74.07% 84.72% 92.06% 78.69%4 Kota Depok 58.33% 61.11% 96.30% 70.83% 77.78% 72.87%5 Kabupaten Bandung 95.83% 51.85% 60.49% 81.94% 71.43% 72.31%6 Kota Bogor 83.33% 48.15% 62.96% 65.28% 87.30% 69.40%7 Kabupaten Bekasi 79.17% 57.41% 33.33% 80.56% 88.89% 67.87%8 Kabupaten Subang 83.33% 51.85% 50.62% 63.89% 68.25% 63.59%9 Kota Cimahi 70.83% 70.37% 33.33% 59.72% 79.37% 62.72%10 Kabupaten Purwakarta 75.00% 38.89% 84.57% 51.39% 58.73% 61.72%11 Kabupaten Karawang 79.17% 46.30% 33.33% 68.06% 80.95% 61.56%12 Kabupaten Majalengka 79.17% 53.70% 58.02% 61.11% 55.56% 61.51%13 Kabupaten Kuningan 83.33% 61.11% 33.33% 61.11% 66.67% 61.11%14 Kabupaten Sumedang 87.50% 62.96% 33.33% 54.17% 57.14% 59.02%15 Kabupaten Ciamis 83.33% 44.44% 43.21% 52.78% 50.79% 54.91%16 Kota Sukabumi 66.67% 33.33% 58.02% 52.78% 61.90% 54.54%17 Kabupaten Garut 50.00% 37.04% 33.33% 63.89% 87.30% 54.31%18 Kabupaten Indramayu 66.67% 35.19% 33.33% 63.89% 65.08% 52.83%19 Kabupaten Pangandaran 66.67% 37.04% 33.33% 58.33% 68.25% 52.72%20 Kota Cirebon 62.50% 40.74% 33.33% 41.67% 74.60% 50.57%21 Kabupaten Cirebon 62.50% 35.19% 33.33% 63.89% 33.33% 45.65%22 Kota Banjar 37.50% 33.33% 33.33% 54.17% 66.67% 45.00%23 Kabupaten Bandung Barat 50.00% 51.85% 33.33% 55.56% 33.33% 44.81%24 Kota Tasikmalaya 33.33% 33.33% 33.33% 36.11% 65.08% 40.24%

*Catatan: Prosentase dilihat dari nilai keseluruhan, yaitu sebesar 375

Penilaian dan peringkat pada tahap pengukuran adalah hasil penilaian dan peringkat sementara karena hanya berdasarkan pada hasil penilaian sendiri dan pemeriksaan kesesuaian dokumen pendukung yang diserahkan oleh Badan Publik.

Hasil penilaian pada tahap pengukuran ini diperlukan untuk dijadikan acuan dalam memutuskan pemerintah kabupaten/kota yang akan dikunjungi verifikasi lapangan. Selain itu, hasil penilaian sendiri juga dapat dijadikan gambaran pemahaman dari PPID Utama mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam menerapkan UU KIP.

Berdasarkan hasil tahap pengukuran ini, Tim Pelaksana dan Tim Pengarah memutuskan untuk melakukan kunjungan dan verifikasi lapangan kepada 24 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam kunjungan lapangan Tim

24

Verifikasi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Klarifikasi isi website yang memuat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

2. Kelengkapan isi dan keabsahan dokumen pendukung.

3. Daftar Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi di unit kerja terpilih.

Untuk Badan Publik Lembaga Tinggi/Instansi Vertikal hanya 5 Badan Publik yang dianggap memenuhi syarat kelengkapan dalam tahap penilaian diri sendiri, sehingga Tim Pelaksana memutuskan Tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan kepada kelima lembaga tinggi/instansi vertikal tersebut.

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota tidak dilakukan verifikasi lapangan. Penilaian Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan laporan pelayanan informasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta kelengkapan ketersediaan informasi berkala.

2. Hasil Penilaian

Pada tahapan penilaian ini, Tim verifikasi lapangan melakukan pemeriksaan kelengkapan isi dokumen yang menjadi bukti pendukung penilaian pada tahap sebelumnya. Tim verifikasi mengunjungi PPID kabupaten/kota dan memeriksa isi setiap dokumen pendukung pernyataan pemenuhan. Dari hasil pemeriksaan akhir ini, Tim verifikasi memberikan catatan sebagai masukan pembahasan hasil penilaian pada tahap sebelumnya.

Pada tahapan ini Tim verifikasi juga melakukan pemeriksaan penerapan UU KIP di unit kerja/perangkat daerah terpilih. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat dijadikan bagian dari penilaian kategori kelengkapan pemenuhan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat.

25

Sedangkan penerapan standar pelayanan informasi publik di unit kerja/perangkat daerah akan dijadikan penilaian penerapan UU KIP di unit kerja/perangkat daerah.

Selain melakukan kunjungan kepada pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal, pada tahap penilaian ini Tim verifikasi melakukan pemeriksaan lebih rinci terhadap laporan pelayanan informasi publik dan kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan KPU Kabupaten/kota serta kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan DPD/DPW Partai Politik peserta Pemilu.

Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut diserahkan kepada Tim Pelaksana untuk dilakukan pemeriksaan ulang bersama-sama yang selanjutnya dibahas dan diperiksa bersama Tim Pengarah. Dalam pembahasan verifikasi untuk memastikan keakuratan hasil verifikasi lapangan sebagai bahan untuk diguhasil nakan acuan penilaian akhir dan pemeringkatan

Berdasarkan hasil akhir Tim Pelaksana melakukan pembobotan yang sudah disepakati untuk menjadi dasar pemeringkatan Badan Publik. Adapun hasil akhir dan peringkat untuk penerapan UU KIP di Pemerintah Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

26

PPID SLIP SS BERKALA LIP SKPD17% 15% 25% 21% 13% 9%

1 Kabupaten Bogor 87.50% 85.19% 71.60% 79.17% 62.67% 33.33% 73.33% 69.91%2 Kota Bandung 95.83% 70.37% 61.73% 81.94% 72.00% 43.83% 72.79% 70.95%3 Kota Depok 83.33% 68.52% 69.75% 79.17% 65.33% 33.33% 70.00% 66.57%4 Kota Bekasi 83.33% 66.67% 62.35% 68.06% 77.33% 33.33% 67.10% 65.18%5 Kabupaten Bandung 95.83% 75.93% 33.33% 77.78% 60.00% 68.52% 66.31% 68.56%6 Kota Bogor 91.67% 61.11% 54.94% 68.06% 73.33% 33.33% 65.31% 63.74%7 Kabupaten Garut 91.67% 70.37% 33.33% 63.89% 76.00% 48.15% 62.10% 63.90%8 Kota Cimahi 79.17% 77.78% 33.33% 72.22% 66.67% 48.15% 61.63% 62.89%9 Kabupaten Majalengka 91.67% 57.41% 50.00% 61.11% 54.67% 51.23% 61.25% 61.01%10 Kabupaten Purwakarta 83.33% 57.41% 63.58% 56.94% 52.00% 33.33% 60.39% 57.77%11 Kabupaten Subang 87.50% 55.56% 49.38% 62.50% 57.33% 33.33% 59.13% 57.60%12 Kabupaten Karawang 91.67% 53.70% 33.33% 66.67% 68.00% 33.33% 57.81% 57.78%13 Kota Sukabumi 75.00% 59.26% 58.64% 55.56% 52.00% 33.33% 57.73% 55.63%14 Kabupaten Cirebon 79.17% 51.85% 59.26% 61.11% 28.00% 33.33% 55.52% 52.12%15 Kabupaten Indramayu 87.50% 57.41% 33.33% 62.50% 54.67% 33.33% 55.05% 54.79%16 Kabupaten Kuningan 79.17% 64.81% 33.33% 62.50% 56.00% 33.33% 54.92% 54.86%17 Kabupaten Bekasi 79.17% 53.70% 33.33% 61.11% 68.00% 33.33% 54.52% 54.77%18 Kabupaten Pangandaran 83.33% 53.70% 33.33% 54.17% 62.67% 46.30% 54.24% 55.58%19 Kota Cirebon 87.50% 48.15% 33.33% 59.72% 62.67% 33.33% 54.12% 54.12%20 Kabupaten Bandung Barat 50.00% 55.56% 68.52% 55.56% 30.67% 33.33% 52.62% 48.94%21 Kabupaten Sumedang 79.17% 59.26% 33.33% 54.17% 48.00% 33.33% 51.30% 51.21%22 Kota Banjar 83.33% 46.30% 33.33% 50.00% 56.00% 33.33% 50.22% 50.38%23 Kota Tasikmalaya 70.83% 44.44% 33.33% 61.11% 54.67% 33.33% 49.98% 49.62%24 Kabupaten Ciamis 58.33% 55.56% 43.21% 55.56% 42.67% 33.33% 49.27% 48.11%

NO Badan Publik Nilai Kualifikasi Penilaian

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa prosentase tertinggi adalah pemenuhan kewajiban pembentukan dan dukungan pada PPID. Rata-rata prosentase kelengkapan pemenuhan kewajiban dalam pembentukan dan dukungan PPID adalah 82,29%. Prosentase tertinggi kelengkapan pembentukan dan dukungan PPID dicapai oleh Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dengan prosentase pemenuhan kelengkapan 95,83%. Sedangkan prosentase terendah adalah penerapan standar pelayanan informasi publik di unit kerja dengan rata-rata prosentase pencapaian 37,75%. Prosentase tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bandung, sebesar 68,52%.

Nilai setiap kategori yang telah diberikan bobot penilaian dijumlahkan menjadi nilai keseluruhan Pemerintahan Kabupaten/kota yang menjadi acuan penyusunan peringkat pemerintah kabupaten/kota.

Tim Pelaksana dan Tim Pengarah ngka rata-rata pencapaian seluruh kategori dijadikan untuk menenentukan kualifikasi penilaian yang terdiri dari:

27

▪ Lengkap: 80-100

▪ Cukup Lengkap: 55-79

▪ Tidak Lengkap: 40-54

Berdasarkan kualifiasi di atas, rata-rata prosentase kelengkapan pemenuhan seluruh kewajiban oleh pemerintah kabupaten/kota mencapai angka 58,17%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan rata-rata prosentase kelengkapan pemenuhan seluruh kewajiban yang sebelumnya mencapai angka 53,44%. Peningkatan prosentase tersebut menempatkan kualifikasi penerapan keterbukaan informasi di kabupaten/kota Jawa Barat meningkat dari kualifikasi “Kurang Lengkap” menjadi “Cukup Lengkap”.

Namun belum ada satupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang masuk dalam kualifikasi Lengkap (80-100). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemerintah kabupaten/kota tersebut, Berdasarkan kualifikasi keterbukaan informasi tersebut, pada tahun 2018 ini belum ada satupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang masuk dalam kualifikasi “Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban di atas 80 persen. Terdapat 19 pemerintah kabupaten/kota yang dikualifikasikan “Cukup Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban antara 55-79 persen, serta 5 pemerintah kabupaten/kota yang dikualifikasikan “Kurang Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban antara 40-54 persen. Adapun 3 pemerintah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi tidak dapat diberi catatan karena ketiga pemerintah daerah tersebut tidak memberikan atau terlambat memberikan data untuk diberikan penilaian.

Adapun hasil akhir pemeriksaan dan Pemeringkatan Komisi Pemilihan Umum Badan Publik untuk Lembaga Tinggi/Instansi Vertikal diputuskan sebagai berikut:

28

No Instansi Berkala SLIP Nilai

1 Kementerian Agama RI 71.01% 83.33% 77.17%

2 Badan Pusat Statistik 81.16% 61.67% 71.42%

3 Badan Pengawas Pemilu 43.48% 60.00% 51.74%

4 Badan Pertanahan Nasional Jabar 42.03% 58.33% 50.18%

5 Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Barat 46.38% 53.33% 49.86%

Sementara untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

No KPU Berkala LLIP Nilai

1 Kota Bogor 53.62% 87.30% 70.46%

2 Kota Cirebon 52.17% 87.30% 69.74%

3 Kota Bandung 46.38% 87.30% 66.84%

4 Kota Sukabumi 44.93% 79.37% 62.15%

5 Kabupaten Subang 33.33% 76.19% 54.76%

6 Kota Tasikmalaya 57.97% 0% 28.99%

7 Kabupaten Bogor 56.52% 0% 28.26%

8 Kabupaten Tasikmalaya 53.62% 0% 26.81%

9 Kabupaten Bandung 53.62% 0% 26.81%

10 Kota Depok 50.72% 0% 25.36%

11 Kabupaten Bandung Barat 50.72% 0% 25.36%

29

No KPU Berkala LLIP Nilai

12 Kota Banjar 50.72% 0% 25.36%

13 Kabupaten Ciamis 50.72% 0% 25.36%

14 Kota Bekasi 49.28% 0% 24.64%

15 Kota Cimahi 49.28% 0% 24.64%

16 Kabupaten Cianjur 49.28% 0% 24.64%

17 Kabupaten Pangandaran 49.28% 0% 24.64%

18 Kabupaten Kuningan 46.38% 0% 23.19%

19 Kabupaten Karawang 46.38% 0% 23.19%

20 Kabupaten Cirebon 44.93% 0% 22.47%

21 Kabupaten Purwakarta 44.93% 0% 22.47%

22 Kabupaten Majalengka 40.58% 0% 20.29%

23 Kabupaten Sumedang 40.58% 0% 20.29%

24 Kabupten Garut 37.68% 0% 18.84%

25 Kabupaten Indramayu 33.33% 0% 16.67%

26 Kabupaten Sukabumi 33.33% 0% 16.67%

27 Kabupaten Bekasi 0% 0% 0.00%

Terakhir, untuk Partai Politik, berikut hasil akhir untuk penilaian kategori berkala yang dilakukan langsung oleh tim penilai:

No Instansi Berkala

1 DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat 51.28%

2 DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Barat 43.59%

30

No Instansi Berkala

3 DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat 41.03%

II. Pemeringkatan kelengkapan

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka ditetapkan pemberian penghargaan kelengkapan untuk setiap kategori atau jenis kewajiban sebagai berikut:

1. Kategori Kelengkapan Pembentukan dan dukungan PPID, yaitu:

Peringkat Pertama : Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung

2. Kategori Kelengkapan Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik,

yaitu:

Peringkat Pertama : Pemerintah Kabupaten Bogor

Peringkat Kedua : Pemerintah Kota Cimahi

Peringkat Ketiga : Pemerintah Kabupaten Bandung

3. Kategori Kelengkapan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Secara Berkala, yaitu:

Peringkat Pertama : Pemerintah Kota Bandung

Peringkat Kedua : Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Depok


4. Kategori Kelengkapan Informasi yang Wajib Disediakan Setiap Saat, yaitu:


31

Peringkat Kedua : Pemerintah Kota Depok


5. Kategori Kelengkapan Standar Laporan Pelayanan Informasi Publik,

yaitu:

Peringkat Pertama : Pemerintah Kota Bekasi

Peringkat Kedua : Pemerintah Kabupaten Garut

Peringkat Ketiga : Pemerintah Kota Bogor

Berdasarkan rekaptulasi penilaian keseluruhan, maka ditetapkan pemeringkatan berdasarkan nilai kelengkapan keseluruhan sebagai berikut:


Peringkat Kedua : Pemerintah Kota Bandung

Peringkat Ketiga : Pemerintah Kota Depok

Sedangkan untuk Badan Publik Lembaga Tinggi/Instansi Vertikal dibagi menjadi dua kategori atau jenis kewajiban, yaitu:



Peringkat Pertama : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

1. Kategori Kelengkapan Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik,

yaitu:

Peringkat Pertama : Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Jawa Barat

32

Berdasarkan rekaptulasi penilaian keseluruhan, Pemeringkatan Kantor Wilayah /Instansi Vertikal berdasarkan kelengkapan keseluruhan jenis kewajiban adalah:

Peringkat Pertama : Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Jawa Barat

Peringkat Kedua : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Peringkat Ketiga : Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat

Untuk Pemeringkatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibagi menjadi dua kategori, yaitu:



Peringkat Pertama : Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya

2. Kategori Kelengkapan Standar Laporan Pelayanan Informasi Publik,

yaitu:

Peringkat Pertama : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor,

Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dan

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Berdasarkan rekaptulasi penilaian keseluruhan, maka pemeringkatan unuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah:

33

Peringkat Pertama : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

Peringkat Kedua : Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

Peringkat Ketiga : Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Terakhir, untuk Partai Politik di wilayah Jawa Barat, pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim verifikasi tidak dibagi menjadi kategori atau jenis kewajiban. Pemeringkatan hanya untuk kategori ketersediaan informasi secara berkala, yaitu:

Peringkat Pertama : DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat

Peringkat Kedua : DPD Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Barat

Peringkat Ketiga : DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat

III. Penghargaan khusus

Selain melakukan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP, mulai Tahun 2018 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Publik dan warga negara yang kami anggap telah melakukan inisiatif untuk mendorong keterbukaan informasi dan menggunakan informasi publik sesuai tujuan UU KIP. Pada tahun ini Komisi Informasi memberikan apresiasi khusus kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat atas upaya kedua lembaga tersebut mendorong keterbukaan informasi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.

34

Inisiatif Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengembangkan aplikasi pintar berbasis TPS perlu diapresiasi karena semakin memudahkan akses pemilih terhadap berbagai informasi terkait Pilkada Serentak 2018. Sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat perlu diberikan apresiasi atas upaya mengembangkan Pojok Pengawasan yang memungkinkan warga mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga memberikan perhatian kepada kelompok dan warga yang mempunyai komitmen dan mendorong penggunaan informasi publik sesuai dengan tujuan dari Undang-undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Pemberian apresiasi ini didasari tugas Komisi Informasi untuk mendorong penggunaan informasi publik untuk meningkatkan kualitas peran serta warga dan mendorong tata pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2018 ini Komisi Informasi memberikan apresiasi kepada Saudara Vincent Fabian Thomas, seorang wakil dari generasi muda yang telah mengakses dan memanfaatkan informasi publik untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan di perguruan tinggi dan melakukan sosialisasi di kalangan mahasiswa untuk memanfaatkan informasi publik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tentunya apresiasi khusus ini ke depannya akan terus menerus diperbaiki dengan harapan dapat mendorong munculnya inisiatif badan publik dan warga untuk mempermudah akses dan memanfaatkan informasi publik sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

35

BAGIAN V

PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi ini bukanlah akhir dari program Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Hasil dari montioring dan evaluasi ini dihaapkan dapat memberikan gambaran mengenai kewajiban terkati keterbukaan informasi publik yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan masukan bagi badan publik untuk merumuskan arah dan program peningkatan keterbukaan informasi secara sistematik.ari minto

Lebih jauh lagi, hasil Monitoring dan Evaluasi ini menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan pemerintah kabupaten/kota. Sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, Pembinaan dan pengendalian penataan Pengelola Layanan dan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemeritah Pusat.

Beberapa catatan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahun 2018 antara lain:

1. Jumlah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota yang mengirimkan salinan laporan pelayanan informasi publik tahun 2018 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada thaun 2018 tercatat hanya 5 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat ada 22 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota yang mengirimkan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

36

2. Jumlah Kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi pada Tahun 2018 ini meningkat dibandingkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi tahun 2017. Pada tahun 2018 terdapat 24 kabupaten/kota yang mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi, sedangkan pada tahun 2017 hanya menilai 16 Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Barat.

3. Badan publik lain yang mengirim kembali kuesioner beserta bukti pendukung sesuai batas waktu yang ditentukan termasuk pada masa perpanjangan batas waktu pengembalian kuesioner adalah ada 5 instansi vertikal yang mempunyai lingkup kerja di Jawa Barat. Jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 3 instansi. Perlu dicatat, dari 5 instansi yang mengikuti Monev tahun ini, hanya 1 yang ikut serta dari tahun sebelumnya. 4 institusi baru pertama mengikuti Monev. Sementara 2 peserta tahun lalu tidak kembali ikut serta dalam Monev tahun ini. Tahun ini penilaian untuk lembaga tinggi adalah standar layanan informasi publik serta kesediaan informasi berkala.

4. Pada tahun ini untuk pertama kalinya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengundang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Partai Politik di tingkat daerah untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi penerapan UU KIP di badan publik tersebut. Ada 13 OPD yang mengembalikan kuesioner, namun, sesuai kesepakatan dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OPD tidak dilanjutkan ketahap penilaian self assessment.

5. Sementara untuk badan publik lingkup partai politik, Komisi Informasi melakukan penilaian informasi berkala secara langsung oleh tim verifikasi ke situs-situs DPD atau DPW Partai Politik, meskipun dari 16 partai peserta pemilu hanya ditemukan hanya 3 partai politik yang memiliki situs DPD di Jawa Barat.

37

6. Prosentase tertinggi kelengkapan pemenuhan kewajiban adalah pemenuhan kewajiban pembentukan dan dukungan pada PPID. Rata-rata prosentase kelengkapan pemenuhan kewajiban dalam pembentukan dan dukungan PPID adalah 82,29%.

7. Prosentase terendah kelengkapan pemenuhan kewajiban adalah penerapan standar pelayanan informasi publik di unit kerja dengan rata-rata prosentase pencapaian 37,75%.

8. Rata-rata prosentase kelengkapan pemenuhan seluruh kewajiban oleh pemerintah kabupaten/kota mencapai angka 58,17%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan rata-rata prosentase kelengkapan pemenuhan seluruh kewajiban yang sebelumnya mencapai angka 53,44%. Peningkatan prosentase tersebut menempatkan kualifikasi penerapan keterbukaan informasi di kabupaten/kota Jawa Barat meningkat dari kualifikasi “Kurang Lengkap” menjadi “Cukup Lengkap”.

9. Namun belum ada satupun Badan Publik di Jawa Barat yang masuk dalam kualifikasi Lengkap (80-100).

10. Terdapat 19 pemerintah kabupaten/kota yang dikualifikasikan “Cukup Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban antara 55-79 persen, serta 5 pemerintah kabupaten/kota yang dikualifikasikan “Kurang Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban antara 40-54 persen. Adapun 3 pemerintah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi tidak dapat diberi catatan karena ketiga pemerintah daerah tersebut tidak memberikan atau terlambat memberikan data untuk diberikan penilaian.

11. Kualifikasi Lembaga Tinggi/Instansi Vertikal yang mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi tahun 2018menunjukkan ada 2 Badan Publik yang masuk kualifikasi “Cukup Lengkap” dan 3 Badan Publik lain masuk kualifikasi “Kurang Lengkap”.

38

12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota yang masuk kualifikasi “Cukup Lengkap” ada 4 KPU KAbupaten/kota. Sedangkan sisanya, sebanyak 23 KPU KAbupaten/kota masuk kualifikasi “Kurang Lengkap”

13. Partai politik peserta Pemilu semuanya masuk dalam kualifikasi “Kurang Lengkap”.

39

LAMPIRAN I

POTRET PENERAPAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT 2018

Oleh

Dedi D. Malik dan Rizki Estrada

1. Latar Belakang

Upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, merupakan bagian prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia untuk terus digalakan. Hal tersebut dapat dilihat dari komitmen pemerintahan Indonesia dalam menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; yang salah satu diantaranya menjadi sasaran Nasional pada RPJMN 2015-2019, yaitu (1) Terukurnya badan publik dalam menjalankan kewajiban UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkatnya indikator kewajiban mengumumkan, menyediakan, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, dan (2) meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 57 tahun 2017.

Terukurnya badan publik dalam menjalankan kewajiban UU No. 14 tahun 2008 dalam kontek pemerintahan daerah, diantaranya tercantum dalam Bab XXII pasal 391 ayat (1) dan Pasal 394 ayat (1) Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan amanat yang semestinya dipatuhi. Tepat pada 23 Januari 2017, dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi, Kementrian Dalam Negeri turut memberikan pedoman pengelolaan pelayanan informasi bagi pemerintahan daerah, ditunjukkan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35/2010 menjadi Permendagri nomor 3/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

40

Menginjak tahun 2018, telah satu tahun peraturan tersebut diharapkan telah menjadi penuntun Pemerintahan Daerah untuk mengukur sejauhmana kewajiban dan peran PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka perlu adanya evaluasi guna memotret gambaran pencapaian serta kendala dan hambatan yang dihadapi didalam pelaksanaannya.

2. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi mandiri ini adalah untuk menilai sejauhmana penerapan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik oleh badan publik di tingkat pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, yang didasarkan pada kondisi faktual yang dialami dan diamati oleh badan publik dan atau PPID.

3. Lingkup Evaluasi

Adapun ruang lingkup evaluasi mandiri ini, terbatas pada ketentuan yang telah diatur dalam Permendagri 3/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik. Adapun hasil dari evaluasi mandiri ini tidak berpengaruh pada hasil pemeringkatan, melainkan sebatas gambaran aktual yang menjadi dasar evaluasi tahun berikutnya.

4. Hasil Evaluasi Mandiri

Kemajuan peserta monitoring dan evaluasi di tahun 2018 mengalami peningkatan. Sejumlah 17 Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi di tahun 2017, mengalami peningkatan sebanyak 8 kab/kota, sehingga secara total sebanyak 25 kab/kota di tahun 2018 ( 4 satuan vertikal). Hasil evaluasi terhadap perkembangan kelembagaan badan publik, paska diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2017. Perkembangan kelembagaan badan publik dari 25 kabupaten kota menunjukkan berada pada status Off-Track.

Kondisi tersebut dilihat dari indikator yang dipersyaratan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang belum terpenuhi, setidak-tidaknya dilihat dari kelengkapan aspek legal yang telah ada maupun perubahannya. Dari 25 PPID kabupaten kota dan satuan vertical Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan status On-track dalam adanya perubahan surat keputusan penetapan pimpinan Badan Publik terkait dengan penunjukkan atasan PPID; sementara status Off-track, berupa keberadaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa

41

Informasi, daftar Informasi dan Dokumentasi publik, serta perubahan kebijakan lain yang mendukungnya.

Diagram-1. Status Perkembangan Kelembagaan Badan Publik Paska Implementasi Permendagri No. 3/2017.

Kriteria Aspek Penilaian Indikator Skor Status

Perkembangan Kelembagaan Badan Publik

1 Surat Keputusan Penetapam Pimpinan Badan Publik tentang Penunjukkan Atasan PPID.; 2.0 On-track

2 Perubahan Keputusan dan kebijakan lainnya;(bila ada) 1.2 Off- Track

3 Adanya bukti pengesahan /Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik ( DIDP) yang dapat diakses oleh masyarakat; 1.3 Off- Track

4 Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi ( TPSI) 0.9 Off- Track

5 Surat Keputusan Gubernur/Bupati tentang Susunan dan Struktur Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi ( PLID) 1.3 Off- Track

Status Akhir 1.4 Off- Track Sumber : Hasil Olah 2018.

Selanjutnya, terkait dengan Perkembangan dalam Manajemen Operasional Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dalam Permendagri No.3/2017 berada pada status Off-track. Kondisi tersebut dilihat dari kelengkapan acuan/pedoman dalam manajemen pengelolaan pelayanan informasi, meliputi kelengkapan informasi dan dokumentasi yang dapat diperoleh oleh pemohon (masyarakat); pedoman atau standar operasional prosedur pengelolaan, ketercukupan sumberdaya manusia yang memadai secara jumlah dan kapasitas; alokasi anggaran yang belum menunjukkan adanya peningkatan; ruang pelayanan informasi dan dokumentasi yang belum merata sampai PPID Pembantu; serta bangunan sistem yang dapat

42

menghubungkan informasi dan dokumentasi internal maupun ekternal. Sedangkan, upaya menuju adanya perubahan sebatas dalam rangka penetapan pimpinan badan publik/dan atau atasan PPID akibat dari terpilihnya kepala daerah baru di beberapa daerah; perubahan tugas dan wewenang dari struktur baru, dan upaya memadukan laporan pelayanan publik menjadi satu bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang berada pada status On-track.

Diagram-2. Status Perkembangan Manajemen Operasional Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Menurut Permendagri No. 3/2017.

Kriteria

Aspek Penilaian Indikator Skor Status

Perkembangan dalam Manajemen

Operasional Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi

Publik

1 Surat Keputusan Penetapam Pimpinan Badan Publik tentang Penunjukkan Atasan PPID.; dan atau perubahan lainnya 1.6 On-track

2 Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik ( DIDP) yang dapat diakses oleh masyarakat; 1.5 Off- Track

3 Adanya bukti pengesahan Informasi dan Dokumentasi Publik ( DIDP) bila diperoleh oleh pemohon ( masyarakat) 1.2 Off- Track

4 Adanya Ruang Pelayanan Informasi Publik ( RPID) 1.5 Off- Track

5 Pedoman tentang Tugas dan Weweng Atasan PPID, PPID utama dan PPID pembantu; 1.6 On-track

6 SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi 1.6 On-track

43

Publik; 7 SOP Pelayanan

Permohonan Informasi Publik; 1.6 On-track

8 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; 1.4 Off- Track

9 SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; 1.2 Off- Track

10 SOP Fasilitasi Sengketa Informasi. 0.8 Off- Track

11 SOP/Pedoman Tata Cara Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahunan 1.1 Off- Track

12 Adanya Jumlah SDM yang memadai dari segi jumlah, dan kompetensi serta insentif dan disentif yang jelas; 0.9 Off- Track

13 Adanya peningkatan alokasi anggaran dan atau mekanisme penetapan biaya/maklumat pelayanan; 1.2 Off- Track

14 Adanya Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIPD), yang dapat diakses public secara cepat, mudah dan murah, termasuk memudahkan menkonsolidasi data dan informasi internal atau lintas badan public; 1.6 On-track

15 Laporan Layanan Informadi dan Dokumentasi (LLID) telah menjadi 1.7 On-track

44

bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Status Akhir 1.4 Off- Track Sumber : Hasil Olah 2018.

Dari status perkembangan yang diuraikan diatas, yang secara khusus terkait dengan penerapan kebijakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, sebagaimana tertuang dalam Permendagri 3/2017. Pada tataran penerapannya, tidak luput dari kendala dan hambatan yang menjadi temuan, antara lain;

1. Adanya perubahan PPID secara ex-officio dari esselon II ke esselon III berdampak pada koordinasi ke PPID pembantu dan pengambilan keputusan terkait keseragaman arah pelayanan informasi dan dokumentasi publik; sehingga kendala paling mendasar dan dirasakan sekali adalah terkait koordinasi.

2. Masih rendahnya rapat koordinasi mengenai implementasi PPID disetiap lembaga/instansi secara berkala, yang tujuannya untuk mengukur kemajuan dan kinerja serta penanganan kendala dalam implementasi pelayanan informasi publik;

3. Rendahnya kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan bagi PPID; 4. Belum adanya pedoman yang jelas untuk penganggaran pelayanan di daerah

yang menjadi pertimbangan prioritas anggaran di daerah. 5. Belum adanya bimtek TOT kepada PPID kab/kota untuk fasilitasi

pembentukan PPID di tingkat Desa 6. Belum adanya bantuan program dari pemprov untuk optimalisasi pelayanan

PPID Kab/Kota dalam hal: a) peningkatan SDM PPID. b) Peningkatan sarana/prasarana PPID. c) Bimtek produk hukum layanan PPID.

Kendala dan hambatan yang diuraikan diatas merupakan hasil pengamatan kerja-kerja PPID di tingkat kabupaten/kota, didalam menjalankan ketentuan kebijakan dalam Permendagri, meski kendala tersebut hampir serupa dengan apa yang telah menjadi temuan kunci pada kegiatan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Daerah Jabar tahun 2017.

Sementara itu, guna mengatasi kendala dan hambatan tersebut, dalam ketentuan Permendagri 3/2017, merekomendasikan salah satu kelembagaan berupa Forum Koordinasi PPID di tingkat pemerintah daerah

45

Provinsi. Adapun sikap dari 25 PPID kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam kegiatan monev KIP 2018, sebanyak 63 persen menyatakan sikap sangat setuju terbentuknya FKPPID, yang sekiranya dapat (1) memperkuat peran dan fungsi PPID; (2) Untuk mengatasi kendala dan permasalahan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi public; dan (3) Penetapan struktur kepengurungan FKPPID ditetapkan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, sebanyak 37 persen peserta monev KI 2018 menyatakan sikap setuju; bahwa (1) beban biaya kegiatan FKPPID dapat dialokasikan dari PPID tingkat Kabupaten/Kota; dan (2) Keberadaan FKPPID dapat memberikan Asistensi dan Konsultasi dalam penyelesaian sengketa informasi di masa mendatang.

Diagram-3. Sikap PPID kabupaten/kota terhadap keberadaan FKPPID di Provinsi Jawa Barat.

No Pertanyaan Kunci

%

Sikap PPID terhadap poin - per poin pertanyaan

1 Koordinasi antar PPID dalam memperkuat peran dan fungsi PPID adalah penting dan mendesak

21% Sangat Setuju

2 Forum Koordinasi PPID tingkat Provinsi dirasakan perlu untuk mengatasi kendala dan permasalahan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi public;

21% Sangat Setuju

3 Susunan kepengurusan FKPPID di tetapkan oleh Pemerintahan Provinsi

21% Sangat Setuju

4 Beban biaya kegiatan FKPPID dialokasikan dari PPID tiap kabupaten/kota

17% Setuju

5 Asistensi dan Konsultasi dalam penyelesaian sengketa informasi merupakan kebutuhan segera

20% Setuju

Sumber : Hasil Olah 2018.

5. Kesimpulan dan Saran

46

Dari evaluasi mandiri yang dilakukan, terdapat kesimpulan yang dapat ditarik, diantaranya;

1. Kemajuan kelembagaan 25 badan publik di tingkat kabupaten/kota dan satuan kerja vertical di pemerintahan daerah provinsi Jawa Barat menunjukkan berada pada status off-track, yang ditunjukkan dengan belum lengkapnya beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2017;

2. Perkembangan dalam Manajemen Operasional Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dalam Permendagri No.3/2017 berada pada status Off-track. Salah satu indikasinya, kelengkapan operasional pelayanan informasi dan dokumentasi yang belum tersedia, serta daya dukung sumberdaya yang belum sepenuhnya memadai;

3. Sebanyak 63 persen dari 25 PPID kabupaten/kota menyatakan sikap sangat setuju terbentuknya Forum Koordinasi PPID di tingkat Provinsi, dengan 37 persennya menyatakan sikap setuju; bahwa (1) beban biaya kegiatan FKPPID dialokasikan dari PPID tingkat Kabupaten/Kota; dan (2) Keberadaan FKPPID mampu memberikan Asistensi dan Konsultasi dalam penyelesaian sengketa informasi di masa mendatang.

Adapun saran kedepan, guna mendorong penerapan keterbukaan informasi public yang lebih memberikan manfaat diantaranya;

1. Melakukan prioritas peningkatan dan perbaikan layanan informasi dan dokumentasi publik, sesuai dengan urgensi, kemampuan dan peluang yang ada pada masing-masing PPID, dan melakukan perubahan secara bertahap terhadap aspek penunjang kelengkapan yang dipandang perlu dan segera menurut kebijakan yang lebih realistik dan aplikatif dalam pelaksanaannya;

2. Bersikap realistik, kreatif, inovatif dari jajaran internal PPID yang berfokus

pada pelayanan informasi dan dokumentasi public, sembari berupaya menyusun agenda yang ideal sebagaimana tertuang dalam kebijakan-kebijakan normatif penepatan keterbukaan informasi publik;

Mendorong adanya sikap dan semangat kolektif, bahwasannya Provinsi Jawa Barat harus lebih baik daripada provinsi lain, yang seyogyanya

47

dapat dicerminkan melalui kelembagaan Forum Komunikasi PPID di tingkat Provinsi Jawa Barat.

48

LAMPIRAN II

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Partai Politik Tahun 2018

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang : 1. Telah 10 tahun penerapan Keterbukaan Informasi Publik diterapkan, semenjak terbitnya UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia;

2. Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat memiliki peranan penting dalam kehidupan berdemokrasi dan memiliki tanggungjawab dalam membangun tata kelola bernegara yang transparan dan akuntabel;

3. Kesadaran Partai Politik untuk mewujudkan keterbukaan informasi masih relative rendah, meski dalam undang-undang Partai Politik secara tegas telah mengamanatkan kewajiban Partai Politik terkait keterbukaan informasi;

4. Menjelang pesta Demokrasi tahun 2019, amatlah penting untuk melihat sejauhmana komitmen partai politik dalam mewujudkan keterbukaan informasi sebagai pilar tata kelola yang transparan, bersih dan akuntabel bagi konstituennya.

b. Landasan Hukum

: 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

c. Landasan Operasional

: 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standard Pelayanan Informasi Publik.

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Daerah.

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan

49

Transparansi dalam Penyelenggaraan Daerah

d. Maksud dan tujuan

: 1. Mengidentifikasi perkembangan penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaanya yang dilakukan oleh Partai Politik sebagai Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

2. Mendapatkan gambaran terkait kendala dan hambatan penerapan keterbukaan informasi publik dalam partai politik di wilayah Jawa Barat;

3. Menyusun pemeringkatan upaya pemenuhan kewajiban Partai Politik di wilayah Provinsi Jawa Barat.

e. Jenis Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018

f. Peserta : Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) dari 16 Partai Politik di Provinsi Jawa Barat

g. Penyelenggara : Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

h. Tempat : Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Jalan Turangga No. 25, Lantai 2 – Kota Bandung

i. Waktu : 09 Agustus 2018 s.d 14 Agustus 2018

II. Ruang Lingkup Kegiatan

: Fokus Monitoring di tujukan pada ketersediaan informasi public yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Partai Politik, yang dilakukan dengan cara;

1. Meninjau keberadaan situs resmi/saluran komunikasi dan informasi Partai Politik;

2. Mengidentifikasi indikator kelengkapan/ketersediaan informasi yang wajib disediatan dan diumumkan oleh Partai Politik, berdasarkan pada UU KIP dan UU Partai Politik;

3. Melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap ketersediaan dan kelengkapan informasi; dengan metode pembobotan.

III. Metode Penilaian

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, dengan indikator penilaian terbatas pada menyediakan dan mengumumkan informasi publik (Pasal 5, butir (a) dan (b).

50

IV. Hasil yang dicapai

: 1. Sebanyak 3 ( tiga) partai politik dewan perwakilan wilayah Jawa Barat, telah menyediakan dan mengumumkan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum diantaranya Partai Berkarya, PKB dan Golkar.

No

Badan Publik (PARTAI POLITIK) DPW Jawa Barat

Nilai Peringkat

1 PKB 31.94% II 2 Gerindra 18.06% 3 PDI P 23.61% 4 GOLKAR 25.00% III 5 NASDEM 18.06% 6 GARUDA 18.06% 7 BERKARYA 34.72% I 8 PKS 18.06% 9 PERINDO 18.06%

10 PPP 18.06% 11 PSI 18.06% 12 PAN 18.06% 13 HANURA 18.06% 14 DEMOKRAT 18.06% 15 PBB 18.06% 16 PKPI 18.06%

2. Informasi tentang Profil Badan Publik dari

ketiga partai tersebut dapat diakses secara mudah dan terjangkau melalui website DPW Partai Politi, dibandingkan dengan partai politik lainnya.

3. Dari 16 Partai Politik DPW Jawa Barat belum menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala terkait program dan kegiatan pendidikan politik; serta laporan keuangan. Meski didalam UU 2/2011 pasal 34 ayat (3b); dan pasal 39 ayat (1) dan (2) tentang Partai Politik secara tegas telah diatur.

51

V. Kesimpulan dan Saran

: 1. Penerapan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya dapat direalisasikan oleh sebagian besar Partai Politik di wilayah Jawa Barat; tercatat 3 dari 16 DPW partai politik yang baru mengawali menyediakan dan mengumumkan informasi berkala berupa profil badan publik, yang dapat diakses melalui alamat situs resmi DPW partai politik secara mandiri.

2. Informasi terkait kegiatan pendidikan politik yang ditujukan bagi kader partai maupun masyarakat belum tersedia dan diumumkan oleh 16 DPW Jawa Barat; termasuk didalamnya laporan penggunaan anggaran; dalam pengertian bahwa penerapan keterbukaan informasi publik dan ketentuan kewajiban partai politik dalam Undang-undang Partai Politik belum dipatuhi sepenuhnya.

Adapun saran yang diharapkan dapat disampaikan guna memberikan daya manfaat akuntabilitas partai politik dalam penerapan keterbukaan informasi publik, menjelang memasuki pesta demokrasi tahun 2019; a.l

1. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Komisi Informasi Publik Daerah Jawa Barat, dalam rangka memperkuat komitmen dalam penerapan keterbukaan informasi publik, yang dapat memberikan manfaat bagi kredibilitas partai politik di wilayah Jawa Barat;

2. Meningkatkan kapasitas pengurus partai politik DPW Jawa Barat, dalam tata kelola pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan penguatan kelembagaan sekretariat partai politik melalui PPID dan atau PLID.

VI. Penutup : Demikian hasil penilaian dalam monitoring dan

evaluasi keterbukaan informasi publik di partai

52

politik di wilayah Jawa Barat, yang dapat digunakan sebagai potret/gambaran umum kondisi penerapan keterbukaan informasi tahun 2018.

53

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP DI

JAWA BARAT TAHUN 2018

1. Sosialisasi awal Monev 2018 (tanggal 7 Mei)

2. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah (25 Juli 2018)

54

3. Verifikasi Lapangan (6 Agustus – 7 September 2018)

Verifikasi Lapangan Monev Kota Sukabumi

Verifikasi Lapangan Monev Kabupaten Sumedang

55

4. Pemeringkatan (28 September 2018)

56

5. Seminar Hasil Monev 2018 (31 Oktober 2018)

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat | #HakAndaUntukTahu ...komisiinformasi.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2020/...Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 yang mewajibkan Pemerintah

Documents