Km 43 Tahun 2005 Struktur Organisasi Dephub

ORGANISASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

SO-DEPHUB-01-2005 (SETJEN edit MENPAN) 1

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : 43 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun

2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menata kembali organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam

surat Nomor B/1176/M.PAN/6/2005 tanggal 22 Juni 2005;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Departemen Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah di bidang perhubungan dipimpin oleh Menteri Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Departemen Perhubungan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Perhubungan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan

kebijakan teknis di bidang perhubungan; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggung jawab Departemen Perhubungan; d. pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang perhubungan; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di

bidang tugas dan fungsi bidang perhubungan kepada Presiden.


BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Departemen Perhubungan, terdiri dari: a. Menteri; b. Sekretariat Jenderal; c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian; g. Inspektorat Jenderal; h. Badan Search And Rescue Nasional; i. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; j. Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan; k. Staf Ahli; l. Pusat Data dan Informasi; m. Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan; n. Unit Pelaksana Teknis.


BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen Perhubungan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Departemen Perhubungan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Perhubungan;

c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan

Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

Perhubungan.


Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal, terdiri dari : a. Biro Perencanaan; b. Biro Kepegawaian dan Organisasi; c. Biro Keuangan; d. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri; e. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengolahan, penelaahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta koordinasi kerjasama teknik dan pinjaman/ hibah luar negeri.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana jangka panjang,

jangka menengah dan jangka pendek di lingkungan Departemen Perhubungan;

b. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran di

lingkungan Departemen Perhubungan;

c. penyiapan koordinasi penyusunan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Departemen Perhubungan;


d. penyiapan koordinasi kerjasama teknik dan pinjaman/ hibah luar negeri;

e. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan penetapan

pentarifan di bidang perhubungan;

f. pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan rencana dan program, kerjasama teknik dan pinjaman/ hibah luar negeri;

g. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah Departemen Perhubungan;

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan, terdiri dari: a. Bagian Rencana; b. Bagian Pentarifan; c. Bagian Program; d. Bagian Analisa dan Evaluasi.

Pasal 12 Bagian Rencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Rencana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan

pendek Departemen Perhubungan; b. penyusunan rencana bergulir (rolling plan) Departemen

Perhubungan.


Pasal 14

Bagian Rencana, terdiri dari: a. Subbagian Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian;

b. Subbagian Rencana Transportasi Laut dan Penunjang; c. Subbagian Rencana Transportasi Udara.

Pasal 15

(1) Subbagian Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek, dan rencana bergulir (rolling plan) di bidang transportasi darat dan perkeretaapian.

(2) Subbagian Rencana Transportasi Laut dan Penunjang

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek, dan rencana bergulir (rolling plan) di bidang transportasi laut dan penunjang.

(3) Subbagian Rencana Transportasi Udara mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek, dan rencana bergulir (rolling plan) di bidang transportasi udara.

Pasal 16

Bagian Pentarifan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan penetapan pentarifan di bidang transportasi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Rencana Pentarifan menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan dan analisis perkembangan biaya transportasi; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pentarifan

termasuk tarif pendapatan negara bukan pajak (PNBP);


c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi dan penunjang;

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 18

Bagian Rencana Pentarifan, terdiri dari: a. Subbagian Pentarifan Transportasi Darat dan Perkeretaapian; b. Subbagian Pentarifan Transportasi Laut dan Tata Usaha Biro; c. Subbagian Pentarifan Transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 19

(1) Subbagian Pentarifan Transportasi Darat dan Perkeretaapian

mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis perkembangan biaya, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif pendapatan negara bukan pajak (PNBP), serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi darat dan perkeretaapian.

(2) Subbagian Pentarifan Tranportasi Laut dan Tata Usaha Biro

mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis perkembangan biaya, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif pendapatan negara bukan pajak (PNBP), serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi laut serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

(3) Subbagian Pentarifan Transportasi Udara dan Penunjang

mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis perkembangan biaya, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif pendapatan negara bukan pajak (PNBP), serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi udara dan penunjang.


Pasal 20

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, anggaran dan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Departemen Perhubungan, serta kerjasama teknik dan pinjaman/ hibah luar negeri.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan rencana kerja

(RENJA) Departemen Perhubungan; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan rencana kerja

dan anggaran (RKA) Departemen Perhubungan;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Departemen Perhubungan;

d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kerjasama teknik

dan pinjaman/ hibah luar negeri.

Pasal 22

Bagian Program, terdiri dari: a. Subbagian Program Transportasi Darat dan Perkeretaapian; b. Subbagian Program Transportasi Laut dan Pinjaman Luar

Negeri; c. Subbagian Program Transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 23

(1) Subbagian Program Transportasi Darat dan Perkeretaapian

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan rencana kerja (RENJA), rencana kerja dan anggaran (RKA), dan penyusunan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran di bidang transportasi darat dan perkeretaapian.


(2) Subbagian Program Transportasi Laut dan Pinjaman Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan rencana kerja (RENJA), rencana kerja dan anggaran (RKA), dan penyusunan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran di bidang transportasi laut, serta penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kerjasama teknik dan pinjaman/ hibah luar negeri Departemen Perhubungan.

(3) Subbagian Program Transportasi Udara dan Penunjang

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan rencana kerja (RENJA), rencana kerja dan anggaran (RKA), dan penyusunan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran di bidang transportasi udara dan penunjang.

Pasal 24

Bagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Departemen Perhubungan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Departemen Perhubungan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Analisa dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana di

lingkungan Departemen Perhubungan; b. analisis dan evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik dan

pinjaman/ hibah luar negeri; c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Departemen Perhubungan.

Pasal 26

Bagian Analisa dan Evaluasi, terdiri dari: a. Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Darat dan

Perkeretaapian;


b. Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Laut; c. Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Udara dan

Penunjang.

Pasal 27

(1) Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan kerjasama teknik dan pinjaman/ hibah luar negeri, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) bidang transportasi darat dan perkeretaapian.

(2) Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Laut mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan kerjasama teknik dan pinjaman/ hibah luar negeri, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) bidang transportasi laut.

(3) Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Udara dan

Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan kerjasama teknik dan pinjaman/ hibah luar negeri, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) bidang transportasi udara dan penunjang


Bagian Keempat

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Pasal 28

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan kepegawaian dan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan

ketatalaksanaan; b. pelaksanaan perencanaan kepegawaian;

c. pelaksanaan pengembangan pegawai; d. pelaksanaan mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai;

e. pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 30

Biro Kepegawaian dan Organisasi, terdiri dari: a. Bagian Perencanaan Kepegawaian;

b. Bagian Pengembangan Pegawai;

c. Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai; d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.


Pasal 31

Bagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kepegawaian, penyusunan formasi pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai, serta penyusunan dan pengelolaan peraturan kepegawaian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perencanaan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di

lingkungan Departemen Perhubungan; b. pengelolaan perencanaan kepegawaian (man power planning) di


c. penyusunan formasi pegawai Departemen Perhubungan; d. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan pegawai Departemen

Perhubungan;

e. pengangkatan dan penempatan pegawai Departemen Perhubungan;

f. penyusunan dan evaluasi program kerja Biro;

g. penelaahan dan penyusunan peraturan kepegawaian di

lingkungan Departemen Perhubungan, serta dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 33

Bagian Perencanaan Kepegawaian, terdiri dari : a. Subbagian Data dan Program; b. Subbagian Formasi Pegawai; c. Subbagian Pengadaan, Pengangkatan dan Peraturan

Kepegawaian.


Pasal 34

(1) Subbagian Data dan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pegawai di lingkungan Departemen Perhubungan, penyusunan dan evaluasi program kerja, serta penyiapan laporan tahunan dan kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi.

(2) Subbagian Formasi Pegawai mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengelolaan perencanaan kepegawaian (man power planning) di lingkungan Departemen Perhubungan, dan penyusunan formasi pegawai Departemen Perhubungan.

(3) Subbagian Pengadaan, Pengangkatan dan Peraturan

Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan pegawai Departemen Perhubungan, pengangkatan dan penempatan pegawai Departemen Perhubungan, serta penelaahan dan penyusunan peraturan kepegawaian di lingkungan Departemen Perhubungan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 35

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, perumusan dan pengembangan karier pegawai, administrasi jabatan fungsional, penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pembinaan pengembangan pegawai; b. penyusunan bahan pengembangan karier pegawai Departemen

Perhubungan; c. penyusunan instrumen pendukung pengembangan pola karier

pegawai;


d. pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah;

e. evaluasi jabatan struktural dan fungsional;

f. penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Departemen Perhubungan;

g. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;

h. penyusunan bahan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai

di lingkungan Departemen Perhubungan; i. pelaksanaan administrasi dan seleksi calon peserta pendidikan

dan pelatihan pegawai di lingkungan Departemen Perhubungan ;

j. pemantauan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Departemen Perhubungan;

k. pelaksanaan pemantapan, penyegaran pengetahuan dan

keterampilan pegawai di lingkungan Departemen Perhubungan;

l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 37

Bagian Pengembangan Pegawai, terdiri dari : a. Subbagian Karier Pegawai; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; c. Subbagian Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan

Tata Usaha Biro.

Pasal 38

(1) Subbagian Karier Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengembangan pegawai, penyusunan bahan pengembangan karier pegawai Departemen Perhubungan, penyusunan instrumen pendukung pengembangan pola karier pegawai, penyiapan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah serta penyiapan evaluasi jabatan struktural dan fungsional.


(2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Departemen Perhubungan.

(3) Subbagian Kebutuhan Pendidikan dan pelatihan Pegawai dan

Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, pelaksanaan administrasi dan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan pegawai, pemantauan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pelaksanaan pemantapan, penyegaran pengetahuan dan keterampilan pegawai di lingkungan Departemen Perhubungan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 39

Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural, mutasi wilayah kerja, urusan kepangkatan, kesejahteraan dan disiplin pegawai serta pemberhentian dan pensiun.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pembinaan mutasi, kesejahteraan dan disiplin

pegawai; b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan mutasi wilayah kerja;

d. pelaksanaan administrasi tenaga perbantuan dan dipekerjakan; e. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepangkatan;


f. pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan pegawai dalam bentuk fisik dan non fisik;

g. penyiapan bahan pemberian tanda penghargaan;

h. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

i. pelaksanaan disiplin pegawai;

j. pencatatan penilaian prestasi kerja pegawai;

k. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberhentian dan pensiun

pegawai.

Pasal 41

Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, terdiri dari : a. Subbagian Mutasi Pegawai; b. Subbagian Kesejahteraan Pegawai; c. Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai;

Pasal 42

(1) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural, penyiapan bahan dan pelaksanaan mutasi wilayah kerja, pelaksanaan administrasi tenaga perbantuan dan dipekerjakan serta penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepangkatan.

(2) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan pegawai dalam bentuk fisik dan non fisik, pemberian tanda penghargaan serta pelaksanaan administrasi kepegawaian.


(3) Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan disiplin pegawai, pencatatan penilaian prestasi kerja pegawai, serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberhentian dan pensiun pegawai.

Pasal 43

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, penyusunan, analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana di

lingkungan Departemen Perhubungan; b. perencanaan, penyusunan dan perumusan organisasi di


c. analisa dan evaluasi organisasi di lingkungan Departemen Perhubungan;

d. perencanaan, penyusunan dan perumusan ketalalaksanaan di


e. analisa dan evaluasi ketatalaksanaan di lingkungan Departemen Perhubungan;

f. analisa kewenangan dan beban kerja dari unit kerja di lingkungan

Departemen Perhubungan;

g. penyiapan bahan penyerahan dan pelimpahan kewenangan dalam rangka otonomi daerah bidang perhubungan.


Pasal 45

Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari : a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Darat dan

Perkeretaapian; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Laut; c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Udara dan Penunjang.

Pasal 46

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Darat dan

Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, penyusunan dan perumusan, analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan, analisa kewenangan dan beban kerja serta penyiapan penyerahan dan pelimpahan kewenangan dalam rangka otonomi daerah bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

(2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Laut mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, penyusunan dan perumusan, analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan, analisa kewenangan dan beban kerja serta penyiapan penyerahan dan pelimpahan kewenangan dalam rangka otonomi daerah bidang perhubungan laut.

(3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Udara dan Penunjang

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, penyusunan dan perumusan, analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan, analisa kewenangan dan beban kerja serta penyiapan penyerahan dan pelimpahan kewenangan dalam rangka otonomi daerah bidang perhubungan udara dan penunjang.


Bagian Kelima

Biro Keuangan

Pasal 47

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan administrasi perlengkapan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan proses pengesahan Konsep Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Departemen Perhubungan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Perhubungan;

b. penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja Departemen Perhubungan;

c. pelaksanaan revisi rencana anggaran pendapatan dan belanja Departemen Perhubungan;

d. pemantauan dan penilaian serta penyusunan laporan pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja Departemen Perhubungan; e. pelaksanaan verifikasi, pembukuan, dan penyusunan laporan

realisasi anggaran (LRA) pendapatan dan belanja Departemen Perhubungan;

f. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran

pendapatan dan belanja Departemen Perhubungan; g. pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta

administrasi pengelola keuangan di lingkungan Departemen Perhubungan;

h. penyiapan pertimbangan penyelesaian masalah dan tindak lanjut

tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Departemen Perhubungan;


i. pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan meliputi pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Departemen Perhubungan;

j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 49

Biro Keuangan, terdiri dari : a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; b. Bagian Akuntansi; c. Bagian Perbendaharaan; d. Bagian Perlengkapan.

Pasal 50

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan proses pengesahan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Departemen Perhubungan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Perhubungan, serta penyusunan rencana dan pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi rencana anggaran pendapatan dan belanja, pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pembinaan dan proses pengesahan Konsep

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Departemen Perhubungan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Perhubungan;

b. penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan petunjuk

pelaksanaan/ operasional anggaran pendapatan dan belanja;


c. penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja;

d. penyiapan bahan penyusunan revisi rencana anggaran

pendapatan dan belanja termasuk pinjaman/ hibah luar negeri;

e. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

Pasal 52

Bagian Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari: a. Subbagian Anggaran Transportasi Darat dan Perkeretaapian; b. Subbagian Anggaran Transportasi Laut; c. Subbagian Anggaran Transportasi Udara, dan Penunjang.

Pasal 53

(1) Subbagian Anggaran Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan proses pengesahan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyiapan bahan pembinaan teknis dan penyusunan petunjuk pelaksanaan/ operasional anggaran pendapatan dan belanja, penyusunan revisi rencana anggaran dan belanja termasuk pinjaman/hibah luar negeri, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta penyiapan bahan koordinasi laporan belanja pegawai dan belanja barang.

(2) Subbagian Anggaran Transportasi Laut mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pembinaan dan proses pengesahan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyiapan bahan pembinaan teknis dan penyusunan petunjuk pelaksanaan/ operasional anggaran pendapatan dan belanja, penyusunan revisi rencana anggaran dan belanja termasuk pinjaman/hibah luar negeri, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta penyiapan bahan koordinasi laporan belanja modal.


(3) Subbagian Anggaran Transportasi Udara, dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan proses pengesahan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyiapan bahan pembinaan teknis dan penyusunan petunjuk pelaksanaan/ operasional anggaran pendapatan dan belanja, penyusunan revisi rencana anggaran dan belanja termasuk pinjaman/hibah luar negeri, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang serta penyiapan bahan koordinasi laporan pinjaman luar negeri.

Pasal 54

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan urusan pembukuan, serta penyusunan bahan laporan realisasi anggaran (LRA) dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan verifikasi dokumen dan penilaian realisasi

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Departemen Perhubungan;

b. penyiapan pembukuan, penyusunan perhitungan dan pelaporan

serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Departemen Perhubungan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah untuk

anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 56

Bagian Akuntansi, terdiri dari:

a. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Darat dan

Perkeretaapian;


b. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Laut;

c. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 57

(1) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Darat dan

Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dokumen dan penilaian realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyiapan pembukuan, penyusunan perhitungan dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja, penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah untuk anggaran pendapatan dan belanja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

(2) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Laut

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dokumen dan penilaian realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyiapan pembukuan, penyusunan perhitungan dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja, penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah untuk anggaran pendapatan dan belanja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

(3) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Udara dan

Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dokumen dan penilaian realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyiapan pembukuan, penyusunan perhitungan dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja, penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah untuk anggaran pendapatan dan belanja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

Pasal 58

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta administrasi pengelola keuangan di lingkungan Departemen Perhubungan.


Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan

keuangan; b. penyiapan bahan penetapan pengelola anggaran;

c. pemantauan laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan; d. penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian masalah dan tindak

lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Departemen Perhubungan;

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 60

Bagian Perbendaharaan, terdiri dari : a. Subbagian Perbendaharaan Transportasi Darat dan

Perkeretaapian; b. Subbagian Perbendaharaan Transportasi Laut; c. Subbagian Perbendaharaan Transportasi Udara dan Penunjang

dan Tata Usaha Biro.

Pasal 61

(1) Subbagian Perbendaharaan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan, penetapan pengelola anggaran, pemantauan laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, pertimbangan penyelesaian masalah dan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta penyiapan koordinasi penyusunan pengelola anggaran di lingkungan Departemen Perhubungan.


(2) Subbagian Perbendaharaan Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan, penetapan pengelola anggaran, pemantauan laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, pertimbangan penyelesaian masalah dan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta penyiapan koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) di lingkungan Departemen Perhubungan.

(3) Subbagian Perbendaharaan Transportasi Udara dan Penunjang

dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan, penetapan pengelola anggaran, pemantauan laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, pertimbangan penyelesaian masalah dan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang, serta penyiapan koordinasi penyelesaian laporan tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR) di lingkungan Depertemen Perhubungan, dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 62

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan meliputi pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan barang milik/ kekayaan negara (BM/KN) di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan

jasa di lingkungan Departemen Perhubungan; b. penyiapan bahan pembinaan administrasi pelaksanaan

inventarisasi barang milik/ kekayaan negara di lingkungan Departemen Perhubungan;

c. penyiapan bahan pembinaan administrasi pelaksanaan

pemanfaatan dan penghapusan barang milik/ kekayaan negara di lingkungan Departemen Perhubungan;


d. penyiapan bahan koordinasi serah terima operasional dan

penetapan status barang milik /kekayaan negara di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 64

Bagian Perlengkapan, terdiri dari: a. Subbagian Perlengkapan Transportasi Darat dan Perkeretaapian; b. Subbagian Perlengkapan Transportasi Laut; c. Subbagian Perlengkapan Transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 65

(1) Subbagian Perlengkapan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan serta penyiapan bahan koordinasi serah terima operasional dan penetapan status barang milik /kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Sekretariat Jenderal.

(2) Subbagian Perlengkapan Transportasi Laut mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan serta penyiapan bahan koordinasi serah terima operasional dan penetapan status barang milik /kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inspektorat Jenderal.

(3) Subbagian Perlengkapan Transportasi Udara dan Penunjang

mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan serta penyiapan bahan koordinasi serah terima operasional dan penetapan status barang milik /kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan dan Badan SAR Nasional.


Bagian Keenam

Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri

Pasal 66

Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi, penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta urusan kerjasama luar negeri di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pembinaan terhadap penyusunan peraturan perundang-

undangan di bidang transportasi, penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta urusan kerjasama luar negeri

b. perencanaan, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-

undangan di bidang transportasi; c. penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan di bidang transportasi; d. pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang-

undangan dan perumusan perjanjian;

e. pelaksanaan pemberian bantuan hukum; f. penyiapan bahan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional

di bidang transportasi; g. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi peraturan

perundang-undangan di bidang transportasi;

h. pelaksanaan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan;


i. pelaksanaan penyiapan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta konsultasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri;

j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 68

Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, terdiri dari: a. Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian; b. Bagian Peraturan Transportasi Laut dan Udara; c. Bagian Perjanjian dan Pertimbangan Hukum; d. Bagian Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 69

Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penelaahan, perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, dokumentasi dan pelayanan informasi hukum serta pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian; b. penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang

transportasi darat dan perkeretaapian; c. perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;


d. penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;

e. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan penyuluhan

hukum; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 71

Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian, terdiri dari:

a. Subbagian Peraturan Transportasi Darat;

b. Subbagian Peraturan Transportasi Perkeretaapian;

c. Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan dan

Tata Usaha Biro.

Pasal 72

(1) Subbagian Peraturan Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi darat.

(2) Subbagian Peraturan Transportasi Kereta Api mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi perkeretaapian.

(3) Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan

Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan penyuluhan hukum, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 73

Bagian Peraturan Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penelaahan, perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi laut, udara dan penunjang.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Peraturan Transportasi Laut, Udara dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan di bidang transportasi laut, udara dan penunjang; b. penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang

transportasi laut, udara dan penunjang; c. perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang transportasi laut, udara dan penunjang; d. penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang

transportasi laut, udara dan penunjang;

Pasal 75

Bagian Peraturan Transportasi Laut, Udara dan Penunjang, terdiri dari:

a. Subbagian Peraturan Transportasi Laut;

b. Subbagian Peraturan Transportasi Udara; c. Subbagian Peraturan Penunjang.


Pasal 76

(1) Subbagian Peraturan Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi laut.

(2) Subbagian Peraturan Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang transportasi udara.

(3) Subbagian Peraturan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional di bidang penunjang.

Pasal 77

Bagian Perjanjian dan Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyiapan rumusan perjanjian, pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, serta pemberian bantuan dan penyuluhan hukum.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Perjanjian dan Pertimbangan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penelaahan dan penyiapan bahan perumusan perjanjian nasional

dan internasional di bidang transportasi; b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum terhadap

penyusunan perjanjian nasional maupun internasional di bidang transportasi serta permasalahan yang timbul akibat penerapan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;


c. pemberian bantuan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut tugas dan fungsi Departemen Perhubungan;

d. pelaksanaan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 79

Bagian Perjanjian dan Pertimbangan Hukum, terdiri dari: a. Subbagian Perjanjian; b. Subbagian Penyuluhan Hukum; c. Subbagian Bantuan Hukum.

Pasal 80

(1) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan perumusan perjanjian nasional dan internasional, serta pemberian pertimbangan hukum terhadap penyusunan perjanjian nasional maupun internasional dan permasalahan yang timbul akibat penerapan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

(2) Subbagian Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan.

(3) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut tugas dan fungsi Departemen Perhubungan.

Pasal 81

Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kerjasama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional, dan antar negara secara bilateral, multilateral dan regional di bidang transportasi, serta melaksanakan pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan hubungan luar negeri.


Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan

kerjasama bilateral, multilateral dan regional di bidang transportasi;

b. pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama luar negeri dengan

badan dunia, organisasi internasional, hubungan antar lembaga negara secara bilateral, multilateral dan regional di bidang transportasi;

c. penyiapan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka

kerjasama luar negeri di bidang transportasi.

Pasal 83

Bagian Kerjasama Luar Negeri, terdiri dari: a. Subbagian Kerjasama Bilateral; b. Subbagian Kerjasama Multilateral; c. Subbagian Kerjasama Regional.

Pasal 84

(1) Subbagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama luar negeri secara bilateral, pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional, hubungan antar lembaga negara secara bilateral serta penyiapan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama bilateral di bidang transportasi.


(2) Subbagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama luar negeri secara multilateral, pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional, hubungan antar lembaga negara secara multilateral di bidang transportasi, yaitu International Civil Aviation Organization (ICAO), International Maritime Organization (IMO), World Trade Organization (WTO), General Agreement on Trade and Services (GATS), Economic and Social Communication for Asia and the Pacific (ESCAP), United Nations Development Program (UNDP), Organisasi Konferensi Islam (OKI), United Nations Commission on Trade and Development (UNCTAD), dan Gerakan Negara Non Blok (GNB), serta penyiapan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama multilateral di bidang transportasi.

(3) Subbagian Kerjasama Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama secara regional, pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional, hubungan antar lembaga negara secara regional di bidang transportasi yaitu Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), Association of South East Asian Nation (ASEAN), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Brunei-Indonesia-Malaysia-Philipina East Asia Growth Area (BIMP-EAGA) serta penyiapan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama regional di bidang transportasi.


Bagian Ketujuh

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 85

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan urusan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, hubungan pers dan publikasi, dan hubungan antar lembaga Departemen Perhubungan.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan pembinaan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, hubungan pers dan publikasi, dan hubungan antar lembaga;

b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri dan Sekretaris

Jenderal; c. pelaksanaan urusan keprotokolan;

d. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;

e. pelaksanaan penatausahaan pembiayaan Sekretariat Jenderal; f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan yang menjadi tanggung

jawab Sekretariat Jenderal; g. pelaksanaan urusan hubungan pers dan publikasi Departemen

Perhubungan; h. pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga;

i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


Pasal 87

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari:

a. Bagian Tata Usaha dan Keprotokolan; b. Bagian Rumah Tangga; c. Bagian Hubungan Pers dan Publikasi; d. Bagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha dan Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keprotokolan Departemen Perhubungan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha dan Keprotokolan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan dan keprotokolan; b. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan Sekretaris Jenderal;

c. pelaksanaan pemberian bimbingan dan urusan keprotokolan; d. pelaksanaan pemberian bimbingan administrasi perkantoran; e. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan; f. pelaksanaan penatausahaan pembiayaan Sekretariat Jenderal.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha dan Keprotokolan terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan; b. Subbagian Persuratan dan Kearsipan;


c. Subbagian Pelaksanaan dan Penataausahaan Pembiayaan.

Pasal 91

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan Sekretaris Jenderal, serta pemberian bimbingan dan melakukan urusan keprotokolan.

(2) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan administrasi perkantoran serta urusan persuratan dan kearsipan.

(3) Subbagian Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan

mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

Pasal 92

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan urusan

kerumahtanggaan; b. pelaksanaan urusan dalam, keamanan kantor dan rumah tangga

yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal;

c. pelaksanaan urusan pengadaan peralatan dan inventarisasi barang milik/ kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal;

d. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana, prasarana dan angkutan

di lingkungan kantor pusat Departemen Perhubungan;

e. pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan pegawai.


Pasal 94

Bagian Rumah Tangga, terdiri dari: a. Subbagian Keamanan dan Urusan Dalam; b. Subbagian Penyediaan Peralatan dan Inventarisasi; c. Subbagian Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Angkutan.

Pasal 95

(1) Subbagian Keamanan dan Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan urusan kerumahtanggaan, pelaksanaan urusan dalam, keamanan kantor dan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal serta urusan pelayanan kesehatan pegawai.

(2) Subbagian Penyediaan Peralatan dan Inventarisasi mempunyai

tugas melakukan urusan pengadaan peralatan dan inventarisasi barang milik/ kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

(3) Subbagian Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Angkutan

mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana, prasarana dan angkutan di lingkungan kantor pusat Departemen Perhubungan.

Pasal 96

Bagian Hubungan Pers dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan hubungan pers dan publikasi Departemen Perhubungan

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Hubungan Pers dan Publikasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kegiatan hubungan pers

dan media serta publikasi; b. pelaksanaan kegiatan hubungan pers dan media;


c. analisis dan evaluasi berita pers dan media, opini masyarakat dan topik khusus;

d. pelaksanaan kegiatan publikasi, penerangan dan dokumentasi.

Pasal 98

Bagian Hubungan Pers dan Publikasi, terdiri dari: a. Subbagian Hubungan Pers dan Media; b. Subbagian Analisis dan Evaluasi Opini; c. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 99

(1) Subbagian Hubungan Pers dan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan hubungan pers dan media.

(2) Subbagian Analisa dan Evaluasi Opini mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi berita pers dan media, opini masyarakat dan topik khusus.

(3) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan publikasi, penerangan dan dokumentasi.

Pasal 100

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga. serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan hubungan lembaga

negara, lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan;


b. pelaksanaan hubungan lembaga negara; c. pelaksanaan hubungan lembaga pemerintah;

d. pelaksanaan hubungan organisasi kemasyarakatan;

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 102

Bagian Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari: a. Subbagian Hubungan Lembaga Negara; b. Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah;

c. Subbagian Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Tata

Usaha Biro.

Pasal 103

(1) Subbagian Hubungan Lembaga Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan hubungan lembaga negara.

(2) Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan hubungan lembaga pemerintah.

(3) Subbagian Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Tata

Usaha Biro mempunyi tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan hubungan organisasi kemasyarakatan, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.


Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 104

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Biro yang bersangkutan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SO-DITJEN DARAT 2005 edit MENPAN 43

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Pertama


Pasal 106

(1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

(2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dipimpin oleh Direktur

Jenderal.

Pasal 107

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan darat.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di

bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi jalan, transportasi

sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;

c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;


e. pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 109

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdiri dari :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan; d. Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan; e. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Pasal 110

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, pemaduan

jaringan transportasi darat, penyusunan laporan dan evaluasi serta sistem informasi di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi darat;


b. pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

c. pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris

milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang

keselamatan dan transportasi darat, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri;

e. penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak

lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

Pasal 112

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdiri dari :

a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan;

c. Bagian Hukum; d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 113

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan dan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja, penyusunan sistem informasi serta pemaduan sistem transportasi darat serta penyusunan anggaran dan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.


Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana,

program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

b. penyiapan bahan pemaduan jaringan transportasi darat;

c. penyiapan bahan pemberian bimbingan penyusunan rencana

regional dan lokal di bidang transportasi darat;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

e. penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan

teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 115

Bagian Perencanaan terdiri dari :

a. Subbagian Rencana dan Program; b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; c. Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan.

Pasal 116

(1) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat.


(2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemaduan jaringan transportasi darat.

(3) Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 117

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara (BMKN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; b. pelaksanaan perbendaharaan anggaran direktorat jenderal dan

pengelolaan barang milik/kekayaan negara (BMKN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

c. pelaksanaan verifikasi anggaran Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat.

Pasal 119

Bagian Keuangan, terdiri dari :

a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik/Kekayaan Negara; c. Subbagian Verifikasi Anggaran.


Pasal 120

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, pengeluaran dan penerimaan serta revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

(2) Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik/Kekayaan Negara

mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (BMKN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

(3) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan

urusan verifikasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 121

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri di bidang transportasi darat.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-

undangan di bidang transportasi darat; b. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan

jaringan dan dokumentasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat;

c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga

serta urusan kerjasama luar negeri di bidang transportasi darat.


Pasal 123

Bagian Hukum, terdiri dari :

a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum; c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 124

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat.

(2) Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum

mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat.

(3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang transportasi darat.

Pasal 125

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana serta tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi

pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang transportasi darat;


b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

c. pengelolaan urusan rumah tangga di lingkungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 127

Bagian Kepegawaian dan Umum, terdiri dari :

a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; b. Subbagian Tata Usaha; c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 128

(1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang transportasi darat.

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata

usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan.

(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan

dalam, urusan umum dan kesejahteraan pegawai.

Bagian Keempat

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 129

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.


Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi

jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;

b. penyusunan Standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;

c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang

jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;

d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

e. pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang

lalu lintas dan angkutan jalan serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

f. penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi nasional,

regional, dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan;

h. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 131

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :

a. Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan; b. Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan;


c. Subdirektorat Lalu Lintas Jalan; d. Subdirektorat Angkutan Jalan;

e. Subdirektorat Pengendalian Operasional; f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 132

Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan jaringan transportasi jalan, penyusunan jaringan transportasi jalan primer, penetapan kelas jalan di jaringan jalan primer, penyusunan jaringan trayek antar kota antar propinsi, jaringan trayek lintas batas negara dan jaringan lintas di jaringan jalan primer, penetapan lokasi terminal tipe A dan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas serta penentuan lokasi terminal dan penetapan kelas jalan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana

umum jaringan transportasi jalan sekunder, jaringan trayek antar kota dalam propinsi, jaringan trayek pedesaan, penentuan lokasi terminal tipe B dan terminal tipe C serta terminal barang dan penetapan kelas jalan di jaringan jalan sekunder;

c. penyiapan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan

primer, penetapan kelas jalan di jaringan jalan primer, penetapan lokasi terminal tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan serta pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan jalan;


d. penyiapan penyusunan jaringan trayek lintas batas negara,

jaringan trayek antar kota antar propinsi dan jaringan lintas di jaringan jalan primer;

e. penyiapan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan

transportasi jalan.

Pasal 134

Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan, terdiri dari :

a. Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan; b. Seksi Pengembangan Transportasi Jalan.

Pasal 135

(1) Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana transportasi jalan dan jaringan pelayanan angkutan jalan serta penyiapan bimbingan teknis penyusunan jaringan transportasi jalan sekunder dan penentuan lokasi terminal tipe B dan terminal tipe C serta terminal barang, penetapan jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar propinsi dan jaringan lintas pada jaringan jalan primer serta penetapan lokasi terminal tipe A, penetapan lokasi terminal barang utama dan penetapan kelas jalan primer serta pemberian kualifikasi teknis petugas terminal.

(2) Seksi Pengembangan Transportasi Jalan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi jalan, dan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer, perumusan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan, serta pengembangan sistim informasi manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan jalan.


Pasal 136

Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta pengujian kendaraan bermotor dan penyiapan pengesahan hasil uji tipe, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta pengujian kendaraan bermotor;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang persyaratan teknis dan

laik jalan kendaraan bermotor serta pengujian kendaraan bermotor;

c. penyiapan pengesahan hasil uji tipe dan sertifikasi uji tipe

kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor dan pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor serta pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan

jalan.

Pasal 138

Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan, terdiri dari :

a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; b. Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor.


Pasal 139

(1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan penyiapan bahan pengesahan hasil uji tipe, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor dan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.

(2) Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor, serta penyiapan bahan sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Pasal 140

Subdirektorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor, serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Subdirektorat Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen dan rekayasa

lalu lintas, perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan;


c. penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

Pasal 142

Subdirektorat Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; b. Seksi Perlengkapan Jalan.

Pasal 143

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan penyiapan bahan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional.

(2) Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, serta penyiapan bahan akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 144

Subdirektorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan penumpang dan barang, pemberian izin angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di jalan sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta perhitungan tarif angkutan umum di jalan.


Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Subdirektorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang angkutan orang dan angkutan barang serta tarif angkutan umum;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang angkutan orang dan

angkutan barang serta tarif angkutan umum;

c. penyiapan pemberian izin trayek angkutan orang untuk trayek lintas batas negara dan trayek antar kota antar propinsi, izin operasi angkutan pariwisata, taksi tertentu dan angkutan sewa, penetapan tarif angkutan orang kelas ekonomi, serta pengendalian angkutan barang tertentu;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

Pasal 146

Subdirektorat Angkutan Jalan, terdiri dari :

a. Seksi Angkutan Penumpang; b. Seksi Angkutan Barang.

Pasal 147

(1) Seksi Angkutan Penumpang mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang dan tarif angkutan orang serta penyiapan bahan pemberian izin trayek dan izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara dan antar kota antar propinsi serta penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi.


(2) Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang dan tarif angkutan barang serta penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian angkutan barang tertentu, pembinaan angkutan barang.

Pasal 148

Subdirektorat Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Subdirektorat Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian operasional

dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

c. penyiapan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas

dan angkutan jalan, dan penyiapan bahan pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian

operasional lalu lintas dan angkutan jalan.


Pasal 150

Subdirektorat Pengendalian Operasional, terdiri dari :

a. Seksi Monitoring Operasional; b. Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 151

(1) Seksi Monitoring Operasional mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan serta penyiapan bahan pelaksanaan penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

(2) Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyiapan bahan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 152

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.


Bagian Kelima

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 153

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi,

sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;


jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan transportasi,

sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

e. pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang

lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan

angkutan sungai, danau dan penyeberangan;


g. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 155

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :

a. Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan

Penyeberangan; b. Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan; c. Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan; d. Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan;

e. Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 156

Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma,

pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;


b. pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten/kota;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan

transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

d. penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan

antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan

transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 158

Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari:

a. Seksi Analisa dan Evaluasi Jaringan; b. Seksi Pengembangan Jaringan.

Pasal 159

(1) Seksi Analisa dan Evaluasi Jaringan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.


(2) Seksi Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum, pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 160

Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan, pemeliharaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalalm Pasal 160, Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun sarana

sungai, danau dan penyeberangan serta perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;

c. penyiapan bahan penyusunan perawatan dan pemeliharaan

sarana sungai, danau dan penyeberangan serta registrasi sarana angkutan sungai dan danau;

d. pemberian kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai dan

danau;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.


Pasal 162

Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :

a. Seksi Rancang Bangun Sarana; b. Seksi Bimbingan Perawatan Sarana.

Pasal 163

(1) Seksi Rancang Bangun Sarana mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

(2) Seksi Bimbingan Perawatan Sarana mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan dan pemeliharaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

Pasal 164

Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :


a. penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan,

pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;

c. penyiapan bahan pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan

dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional;

d. pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau

dan penyeberangan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 166

Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari:

a. Seksi Rancang Bangun Pelabuhan; b. Seksi Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan.

Pasal 167

(1) Seksi Rancang Bangun Pelabuhan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional.


(2) Seksi Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 168

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen dan tata cara

berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau serta pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan;


c. penyiapan bahan penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu

lintas, dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.

Pasal 170

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; b. Seksi Alur dan Perambuan.

Pasal 171

(1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.

(2) Seksi Alur dan Perambuan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan, penyiapan bahan penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau.


Pasal 172

Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan

angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

c. penyiapan bahan persetujuan operasi kapal penyeberangan di

lintas nasional dan internasional; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan

angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.


Pasal 174

Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari:

a. Seksi Bimbingan Usaha Angkutan; b. Seksi Tarif dan Keperintisan.

Pasal 175

(1) Seksi Bimbingan Usaha Angkutan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional.

(2) Seksi Tarif dan Keperintisan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan.

Pasal 176


Bagian Keenam

Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan

Pasal 177

Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaaan.


Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi

perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di

bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;


jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;

d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi

perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi

perkotaan; f. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga

Direktorat.

Pasal 179

Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, terdiri dari:

a. Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan; b. Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan;

c. Subdirektorat Angkutan Perkotaan; d. Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan; e. Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan; f. Subbagian Tata Usaha.


Pasal 180

Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan serta penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana

umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan;

c. penyusunan sistem informasi manajemen (SIM) transportasi

perkotaan; d. penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk

kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan

rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan serta implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi.


Pasal 182

Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan, terdiri dari:

a. Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I;

b. Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II.

Pasal 183

(1) Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan serta penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi, penyusunan sistem informasi manajemen (SIM) transportasi perkotaan dan implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

(2) Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan serta penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi, penyusunan sistem informasi manajemen (SIM) transportasi perkotaan dan implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua

Pasal 184

Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan serta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.


Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan menyelenggarakan fungsi:


kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan;


manajemen dan rekayasa lalu lintas; c. penyiapan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis

teknologi; d. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan

nasional dalam kawasan perkotaan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan

manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

Pasal 186

Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan, terdiri dari:

a. Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I; b. Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II.

Pasal 187

(1) Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan, dan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.


(2) Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan, dan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

Pasal 188

Subdirektorat Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan, penyusunan rencana jaringan trayek serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Angkutan Perkotaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;


angkutan perkotaan dalam trayek;

c. penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi;

d. penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam

trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan

angkutan perkotaan dalam trayek, pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.


Pasal 190

Subdirektorat Angkutan Perkotaan, terdiri dari:

a. Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I; b. Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II.

Pasal 191

(1) Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan, serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

(2) Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan, serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

Pasal 192

Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek, serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.


Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:


kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan/atau barang;


pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan/atau barang;

c. penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi

perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi;

d. penentuan alokasi kebutuhan angkutan penumpang umum

perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan

pemaduan moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang serta pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu propinsi.

Pasal 194

Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan, terdiri dari:

a. Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I; b. Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II.


Pasal 195

(1) Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang, penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

(2) Seksi Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang, penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi serta penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

Pasal 196

Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi serta melaksanakan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.


Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan dan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan;


transportasi perkotaan berwawasan lingkungan dan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan;

c. penyiapan penyusunan masterplan pengembangan teknologi

transportasi ramah lingkungan; d. pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam

kawasan perkotaan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

Pasal 198

Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan, terdiri dari:

a. Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I; b. Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II.


Pasal 199

(1) Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan, penyusunan masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

(2) Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan, penyusunan masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

Pasal 200

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat

Pasal 201

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat.


Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi, audit keselamatan transportasi darat;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan,

promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi serta audit keselamatan transportasi darat;

c. penyusunan kualifikasi dan pembinaan teknis sumber daya

manusia di bidang keselamatan transportasi darat; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan

transportasi darat; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga

Direktorat.

Pasal 203

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, terdiri dari:

a. Subdirektorat Manajemen Keselamatan; b. Subdirektorat Promosi dan Kemitraan; c. Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi; d. Subdirektorat Audit Keselamatan; e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 204

Subdirektorat Manajemen Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan analisis keselamatan serta pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.


Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Manajemen Keselamatan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselamatan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan;

c. penyiapan pelaksanaan pendataan dan analisis kecelakaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;

d. penyiapan bahan pengembangan keselamatan dan sistem

informasi manajemen (SIM) keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan program keselamatan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen

keselamatan.

Pasal 206

Subdirektorat Manajemen Keselamatan terdiri dari :

a. Seksi Analisis Data Kecelakaan; b. Seksi Pengembangan Keselamatan.

Pasal 207

(1) Seksi Analisis Data Kecelakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data kecelakaan dan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.


(2) Seksi Pengembangan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan keselamatan, dan penyiapan bahan harmonisasi kebijakan dan penyusunan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 208

Subdirektorat Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan, serta pelaksanaan promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang promosi dan kemitraan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;

c. penyiapan pelaksanaan penyuluhan, publikasi dan deseminasi,

serta kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan

kemitraan keselamatan.


Pasal 210

Subdirektorat Promosi dan Kemitraan terdiri dari :

a. Seksi Advokasi dan Deseminasi;

b. Seksi Kemitraan.

Pasal 211

(1) Seksi Advokasi dan Deseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi keselamatan dan penyiapan bahan penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

(2) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan keselamatan dan penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 212

Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi pengemudi dan awak kapal sungai dan danau.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang akreditasi dan sertifikasi

lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau;


c. penyiapan pemberian sertifikat pengemudi angkutan umum dan

awak kapal sungai dan danau;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 214

Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi terdiri dari :

a. Seksi Standardisasi dan Akreditasi; b. Seksi Sertifikasi Pengemudi.

Pasal 215

(1) Seksi Standardisasi dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan akreditasi serta sertifikasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai, dan danau.

(2) Seksi Sertifikasi Pengemudi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau, dan penyiapan bahan pemberian Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) dan awak kapal sungai, dan danau.

Pasal 216

Subdirektorat Audit Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan dan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.


Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Subdirektorat Audit Keselamatan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan, dan investigasi kecelakaan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang audit keselamatan sarana,

prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan, dan investigasi kecelakaan;

c. penyiapan pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan

angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan, dan investigasi kecelakaan.

Pasal 218

Subdirektorat Audit Keselamatan terdiri dari :

a. Seksi Audit Faktor Keselamatan; b. Seksi Investigasi Kecelakaan.

Pasal 219

(1) Seksi Audit Faktor Keselamatan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan penyiapan bahan pelaksanaan audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.


(2) Seksi Investigasi Kecelakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang investigasi kecelakaan dan penyiapan bahan pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 220

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kedelapan


Pasal 221

Kelompok Jabatan Fungsional pada organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 222



(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan masing-masing Direktur.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.


SO-DITJEN LAUT 2005 edit MENPAN

87

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Pertama


Pasal 223

(1) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Departemen Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

(2) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dipimpin oleh Direktur

Jenderal.

Pasal 224

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi :


bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta penjagaan dan penyelamatan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut,

pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta penjagaan dan penyelamatan;

c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang perhubungan laut;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.


88

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 226

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdiri dari :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut; c. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan; d. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan; e. Direktorat Kenavigasian; f. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pasal 227

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan

anggaran, penyiapan bahan rumusan kebijakan, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

b. pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/

kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;


89

c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dokumentasi hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

d. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

e. penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

Pasal 229

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdiri dari :

a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan;

c. Bagian Hukum;

d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 230

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, perumusan kebijakan, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana,

perumusan bahan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, hubungan antar lembaga, penyusunan pedoman, standar dan rencana usaha kemitraan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program

dan anggaran, rancangan rencana kerja (RENJA), rencana kerja dan anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyusunan program kerja sama teknik dan pinjaman / hibah luar negeri;


90

c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan koordinasi kebijakan dan penetapan tarif, penyusunan rencana dan evaluasi kinerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 232

Bagian Perencanaan, terdiri dari :

a. Subbagian Rencana; b. Subbagian Program;

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 233

(1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi penyusunan rencana, perumusan bahan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, hubungan antar lembaga, penyusunan pedoman, standar dan rencana usaha kemitraan.

(2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi penyusunan program dan anggaran, rancangan rencana kerja (RENJA), rencana kerja dan Anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyusunan program kerja sama teknik dan pinjaman / hibah luar negeri.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program, rencana dan evaluasi kinerja, bimbingan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan bahan koordinasi kebijakan dan penetapan tarif.

Pasal 234

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan inventarisasi barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.


91

Pasal 235


a. pelaksanaan penyiapan proses pengesahan konsep dokumen

pelaksanaan anggaran menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi anggaran dan pemantauan anggaran serta penyiapan petunjuk pelaksanaan anggaran;

b. pelaksanaan dan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan

tata usaha keuangan, pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca, serta tindak lanjut penyelesaian temuan dan pemantauan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas;

c. pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan perhitungan anggaran,

penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR).

Pasal 236

Bagian Keuangan, terdiri dari : a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan;

c. Subbagian Verifikasi dan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Pasal 237

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan proses pengesahan konsep dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi anggaran dan pemantauan anggaran serta penyiapan petunjuk pelaksanaan anggaran.


92

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca, serta tindak lanjut penyelesaian temuan dan pemantauan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas.

(3) Subbagian Verifikasi dan Barang Milik/Kekayaan Negara

mempunyai tugas melakukan verifikasi dan pembukuan, penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR).

Pasal 238

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum serta urusan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan; b. pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan peraturan perundang-

undangan serta dokumentasi hukum;

c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan penyiapan bahan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang perhubungan laut.

Pasal 240

Bagian Hukum, terdiri dari : a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi; c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.


93

Pasal 241

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan telaahan dan penyiapan rancangan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan laut.

(2) Subbagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi mempunyai tugas

melakukan pelaksanaan bantuan hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum.


mempunyai tugas melakukan hubungan masyarakat dan menyiapkan bahan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri.

Pasal 242

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan karir pegawai dan

pengelolaan basis data kepegawaian serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;

b. pelaksanaan urusan mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai;

c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan

keprotokolan.

Pasal 244

Bagian Kepegawaian danUmum, terdiri dari : a. Subbagian Pengembangan Pegawai; b. Subbagian Mutasi; c. Subbagian Tata Usaha.


94

Pasal 245

(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan

perencanaan, pengembangan pegawai dan pengelolaan basis data kepegawaian serta penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai.

(2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan urusan

pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pensiun, serta kesejahteraan dan disiplin pegawai.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.

Bagian Keempat

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Pasal 246

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif angkutan laut,

angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

b. penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;


95

c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

d. penyiapan pemberian perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran

antar propinsi dan atau internasional dan izin operasi angkutan laut khusus serta penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif angkutan laut,

angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 248

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, terdiri dari :

a. Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri; b. Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri; c. Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan

Laut; d. Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut; e. Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan

Laut; f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 249

Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner, Tramper dan Pelayaran Rakyat.


96

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang jaringan trayek tetap dan teratur (liner), tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri, penempatan kapalnya dalam jaringan trayek, dispensasi syarat bendera kapal asing yang digunakan untuk angkutan laut dalam negeri, dan usaha pelayaran rakyat;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan trayek tetap dan

teratur (liner), tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri, penempatan kapalnya dalam jaringan trayek, dispensasi syarat bendera kapal asing yang digunakan untuk angkutan laut dalam negeri, dan usaha pelayaran rakyat;

c. penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan syarat bendera

kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan trayek tetap

dan teratur (liner), tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri, penempatan kapalnya dalam jaringan trayek, dispensasi syarat bendera kapal asing yang digunakan untuk angkutan laut dalam negeri, dan usaha pelayaran rakyat.

Pasal 251

Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri, terdiri dari: a. Seksi Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner; b. Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat.

Pasal 252

(1) Seksi Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri, penempatan kapal dan penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing.


97

(2) Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang trayek tidak berjadual tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri dan usaha pelayaran rakyat.

Pasal 253

Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan Laut Luar Negeri.

Pasal 254 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang kegiatan pelayaran samudera nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut jurusan Amerika, Eropa, Afrika, Asia Pasific, Asia Tenggara dan Australia dengan trayek liner dan tramper;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang kegiatan pelayaran

samudera nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut jurusan Amerika, Eropa, Afrika, Asia Pasific, Asia Tenggara dan Australia dengan trayek liner dan tramper;

c. penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan persyaratan

agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan pelayaran

samudera nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut jurusan Amerika, Eropa, Afrika, Asia Pasific, Asia Tenggara dan Australia dengan trayek liner dan tramper.

Pasal 255

Subdirektorat Angkuan Laut Luar Negeri, terdiri dari : a. Seksi Amerika, Eropa dan Afrika; b. Seksi Asia Pasifik dan Australia.


98

Pasal 256

(1) Seksi Amerika, Eropa dan Afrika, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut dari Indonesia ke negara-negara di Amerika, Eropa, Afrika dan sebaliknya serta penyiapan bahan perumusan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan laut dan penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing.

(2) Seksi Asia Pasifik dan Australia, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan,standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut dari Indonesia ke negara-negara di Asia, Pasifik, Australia dan sebaliknya serta penyiapan bahan perumusan kerjasama bilateral, sub regional, regional dan multilateral di bidang angkutan laut dan penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing.

Pasal 257

Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan laut khusus pertambangan, aneka industri, pariwisata, penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang operasional angkutan laut khusus pertambangan, aneka industri, pariwisata, penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat;


99

b. pemberian bimbingan teknis di bidang operasional angkutan laut khusus pertambangan, aneka industri, pariwisata, penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat;

c. penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan syarat bendera

kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional

angkutan laut khusus pertambangan, aneka industri, pariwisata, penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat.

Pasal 259

Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut, terdiri dari : a. Seksi Pertambangan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar Muat; b. Seksi Aneka Industri dan Penunjang Angkutan Laut.

Pasal 260

(1) Seksi Pertambangan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar Muat

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan operasional angkutan laut khusus pertambangan dan lepas pantai, pariwisata dan penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia serta tenaga kerja bongkar muat.

(2) Seksi Aneka Industri dan Penunjang Angkutan Laut mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan operasional angkutan laut khusus aneka industri, kehutanan, perikanan dan penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia serta penunjang angkutan laut.


100

Pasal 261

Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tarif angkutan laut serta penyiapan perumusan pengembangan armada.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang tarif, pengembangan armada dan analisis ekonomis kebutuhan armada serta usaha angkutan laut;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang tarif, pengembangan

armada dan analisis ekonomis kebutuhan armada serta usaha angkutan laut;

c. penyiapan bahan pemberian perizinan penyelenggaraan usaha

pelayaran antar provinsi dan atau internasional, izin operasi angkutan laut khusus;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif, pengembangan

armada dan analisis ekonomis kebutuhan armada serta usaha angkutan laut.

Pasal 263

Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut, terdiri dari : a. Seksi Analisis Kebutuhan dan Bimbingan Armada; b. Seksi Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut.

Pasal 264

(1) Seksi Analisis Kebutuhan dan Bimbingan Armada mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan armada serta analisis ekonomis kebutuhan armada.


101

(2) Seksi Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut, penyaiapan bahan pemberian perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar provinsi dan atau internasional dan izin operasi angkutan laut khusus.

Pasal 265

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana sistem dan kebutuhan pokok, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut serta laporan tahunan Direktorat.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu, angkutan bahan pokok serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang rencana kebutuhan

angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu, angkutan bahan pokok serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana kebutuhan

angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu, angkutan bahan pokok serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut.


102

Pasal 267

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut, terdiri dari : a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Angkutan Laut; b. Seksi Evaluasi Angkutan Laut.

Pasal 268

(1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Angkutan Laut mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu dan angkutan bahan pokok.

(2) Seksi Evaluasi Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu dan angkutan bahan pokok untuk kelancaran angkutan laut.

Pasal 269

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. .

Bagian Kelima

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

Pasal 270

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan.


103

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan

pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;


bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;


pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;

d. penyiapan pemberian perizinan dan standardisasi penyelenggaraan

pengembangan pelabuhan, perancangan fasilitas pelabuhan pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan

pelabuhan, perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;


Pasal 272

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, terdiri dari : a. Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan; b. Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan;

c. Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi;

d. Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal;


104

e. Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan;

f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 273

Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan lokasi pelabuhan, tatanan kepelabuhanan nasional, data dan informasi kepelabuhanan, rencana induk dan pengembangan pelabuhan.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang penerapan lokasi pelabuhan, tatanan kepelabuhanan nasional rencana induk dan pengembangan pelabuhan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang tatanan kepelabuhanan

nasional, rencana induk dan pengembangan pelabuhan serta data dan informasi kepelabuhanan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan lokasi

pelabuhan dan tatanan kepelabuhanan nasional, rencana induk dan pengembangan pelabuhan.

Pasal 275

Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan, terdiri dari : a. Seksi Tatanan dan Evaluasi Kepelabuhanan; b. Seksi Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan

Pelabuhan.


105

Pasal 276

(1) Seksi Tatanan dan Evaluasi Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan lokasi pelabuhan, tatanan kepelabuhanan nasional, pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhanan serta penyiapan persetujuan penetapan lokasi pelabuhan, dan penyusunan laporan Direktorat.

(2) Seksi Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan

Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang rencana induk dan pengembangan pelabuhan.

Pasal 277

Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang survei, perancangan teknis fasilitas pelabuhan, program pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang perancangan dan survei teknis fasilitas pelabuhan, program pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang perancangan dan survei

fasilitas pelabuhan, program pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan dan

survei teknis fasilitas pelabuhan, program pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan.


106

Pasal 279

Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan, terdiri dari : a. Seksi Pedoman dan Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan; b. Seksi Penyusunan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan.

Pasal 280

(1) Seksi Pedoman dan Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan teknis fasilitas dan peralatan pelabuhan, survai topografi dan hidro-oceanografi dan geoteknik serta persetujuan desain, pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan.

(2) Seksi Penyusunan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas dan peralatan pelabuhan serta sertifikasi fasilitas dan peralatan pelabuhan.

Pasal 281

Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang program, perancangan teknis pengerukan, dan reklamasi serta peralatan pengerukan.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang perancangan dan survei teknis pengerukan dan reklamasi serta peralatan pengerukan;


107

b. pemberian bimbingan teknis di bidang program, perancangan dan survei teknis pengerukan dan reklamasi serta peralatan pengerukan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang program,

perancangan dan survei teknis pengerukan dan reklamasi serta peralatan pengerukan.

Pasal 283

Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi, terdiri dari : a. Seksi Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan

Reklamasi; b. Seksi Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi.

Pasal 284

(1) Seksi Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan

Reklamasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang program, perancangan dan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi.

(2) Seksi Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan, penggunaan kapal dan alat bantu keruk, pekerjaan pengerukan dan reklamasi.

Pasal 285

Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanduan dan penundaan kapal.


108

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang penetapan wilayah perairan pandu, standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi sarana bantu pemanduan serta kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang penetapan wilayah perairan

pandu, standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi sarana bantu pemanduan serta kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di

bidang penetapan wilayah perairan pandu, standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi sarana bantu pemanduan serta kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu.

Pasal 287

Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal, terdiri dari : a. Seksi Perairan dan Pelayanan Pandu; b. Seksi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan.

Pasal 288

(1) Seksi Perairan dan Pelayanan Pandu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan wilayah perairan pandu serta standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

(2) Seksi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu, serta standardisasi sarana bantu pemanduan.


109

Pasal 289

Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tarif kepelabuhanan, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa Operasional Pelabuhan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang tarif jasa kepelabuhanan, pengoperasian pelabuhan dan kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan, dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, penggunaan tanah dan perairan pelabuhan, kerjasama kepelabuhanan serta penyiapan persetujuan pengoperasian pelabuhan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang tarif jasa kepelabuhanan,

pengoperasian pelabuhan dan kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan, dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, penggunaan tanah dan perairan pelabuhan, serta penyiapan persetujuan pengoperasian pelabuhan;

c. pelaksanaan evaluasi dan peloporan pelaksanaan kegiatan di

bidang tarif jasa kepelabuhanan, pengoperasian pelabuhan dan kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan, dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, penggunaan tanah dan perairan pelabuhan, serta penyiapan persetujuan pengoperasian pelabuhan.


110

Pasal 291

Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa Operasional Pelabuhan, terdiri dari :

a. Seksi Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan; b. Seksi Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan

Pasal 292

(1) Seksi Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tarif jasa kepelabuhanan, pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan pelabuhan dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri.

(2) Seksi Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan batas daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, kerjasama kepelabuhanan serta penyiapan persetujuan pengoperasian pelabuhan.

Pasal 293

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Pasal 294

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan.


111

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan

kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis, dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (tank cleaning), perbaikan dan pemeliharaan (floating and running repair) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;


bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis, dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (tank cleaning), perbaikan dan pemeliharaan (floating and running repair) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;


rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis, dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (tank cleaning), perbaikan dan pemeliharaan (floating and running repair) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;

d. penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran

dari kapal, kepelautan, manajemen keselamatan kapal (ISM-Code), surat ukur kapal dan surat tanda kebangsaan kapal dalam rangka penyelenggaraan kelaiklautan kapal dan daftar riwayat kapal (continuous synopsis record);

e. pengesahan gambar rancang bangun kapal, perhitungan stabilitas

kapal, lambung timbul kapal, daftar ukur kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, program lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan dan panduan muatan dalam rangka pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;


112

f. penerbitan surat persetujuan penggunaan/ penggantian nama kapal, surat penetapan tanda panggilan (call sign) kapal, surat keterangan status hukum kapal dan surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan

sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal dan dokumen pelaut, keselamatan kapal dan manajemen keselamatan kapal, pengukuran dan surat ukur kapal, pendaftaran dan tanda kebangsaan kapal, jaminan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak dari kapal;

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 296

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, terdiri dari : a. Subdirektorat Kelaikan Kapal; b. Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal; c. Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal; d. Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal; e. Subdirektorat Kepelautan; f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 297

Subdirektorat Kelaikan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang konstruksi, instalasi permesinan dan listrik kapal, lambung timbul dan stabilitas kapal, pengesahan gambar dan rancang bangun serta pemasukan kapal dan peti kemas.


113

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Subdirektorat Kelaikan Kapal menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung timbul kapal, stabilitas kapal, pengesahan gambar dan rancang bangun serta pemasukan kapal dan peti kemas;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang konstruksi, instalasi

permesinan dan listrik kapal, stabilitas kapal, pengesahan gambar dan rancang bangun serta pemasukan kapal dan peti kemas;

c. pelaksanaan pengesahan gambar rancang bangun kapal, stabilitas

dan lambung timbul kapal dan peti kemas; d. penilaian teknis terhadap kondisi umum dalam rangka pemasukan

kapal dari luar negeri; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konstruksi, instalasi

permesinan, listrik dan lambung timbul kapal, stabilitas kapal, pengesahan gambar dan rancang bangun serta pemasukan kapal dan peti kemas.

Pasal 299

Subdirektorat Kelaikan Kapal, terdiri dari : a. Seksi Konstruksi dan Stabilitas Kapal; b. Seksi Rancang Bangun dan Pemasukan Kapal.

Pasal 300

(1) Seksi Konstruksi dan Stabilitas Kapal mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung timbul kapal, stabilitas kapal, dan peti kemas.


114

(2) Seksi Rancang Bangun dan Pemasukan Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan gambar dan rancang bangun serta pemasukan kapal dan perawatan kapal berencana.

Pasal 301

Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal, pendaftaran dan balik nama kapal, hipotek dan kebangsaan kapal.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, pedoman, norma,

kriteria, dan prosedur di bidang pengukuran kapal, pendaftaran dan baliknama kapal, hipotek dan kebangsaan kapal;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang pengukuran kapal,

pendaftaran dan balik nama kapal, hipotek dan kebangsaan kapal; c. penyiapan pengesahan daftar ukur kapal, penerbitan surat ukur,

surat tanda kebangsaan kapal, surat persetujuan penggunaan/ penggantian nama kapal, surat penetapan tanda panggilan (call sign) kapal, surat keterangan status hukum kapal, surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran dan daftar riwayat kapal;

d. pelaksanaan pendaftaran, baliknama dan hipotek kapal; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal,

penggantian bendera kapal, pendaftaran dan baliknama kapal, hipotek dan kebangsaan kapal.


115

Pasal 303

Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, terdiri dari: a. Seksi Pengukuran Kapal; b. Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Pasal 304

(1) Seksi Pengukuran Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal cara dalam negeri dan cara internasional.

(2) Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran, baliknama dan hipotek kapal serta penyelenggaraan penggantian bendera kapal, pemberian surat tanda kebangsaan kapal, pemberian nama kapal dan tanda panggilan kapal.

Pasal 305

Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang nautis, teknis permesinan, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, pedoman, norma,

kriteria, dan prosedur di bidang nautis, teknis permesinan kapal, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal serta sertifikat keselamatan kapal;


116

b. pemberian bimbingan teknis di bidang nautis dan teknis permesinan, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal serta sertifikat keselamatan kapal;

c. penyiapan penerbitan sertifikat keselamatan kapal;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang nautis dan teknis

permesinan, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal serta sertifikat keselamatan kapal.

Pasal 307

Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal, terdiri dari : a. Seksi Penilikan Keselamatan Kapal; b. Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal.

Pasal 308

(1) Seksi Penilikan Keselamatan Kapal mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang nautis, teknis permesinan kapal, elektronika dan radio kapal, perlengkapan dan peralatan kapal.

(2) Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi keselamatan kapal.

Pasal 309

Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keselamatan pengoperasian kapal, jaminan ganti rugi pencemaran dan dumping.


117

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, pedoman, norma,

kriteria, dan prosedur di bidang pencegahan pencemaran oleh minyak, bahan berbahaya, beracun dan bahan lainnya dari kapal serta dana jaminan ganti rugi pencemaran dari kapal;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang pencegahan dan ganti rugi

pencemaran, dan dumping serta manajemen keselamatan kapal;

c. pelaksanaan audit di bidang manajemen keselamatan kapal;

d. penyiapan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan jaminan ganti rugi;

e. pelaksanaan pengesahan pola penanggulangan darurat pencemaran

minyak dari kapal (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan), pola penanggulangan darurat pencemaran laut dari kapal (Shipboard Marine Pollution Emergency Plan) dan instalasi peralatan pencegahan pencemaran di kapal;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan

ganti rugi pencemaran, dan dumping serta manajemen keselamatan kapal.

Pasal 311

Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal, terdiri dari: a. Seksi Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran; b. Seksi Manajemen Keselamatan Kapal.


118

Pasal 312 (1) Seksi Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pencemaran oleh minyak, bahan berbahaya beracun dan bahan lainnya dari kapal, pemantauan peralatan pencemaran serta ganti rugi pencemaran, pembersihan tangki-tangki kapal, sarana pengangkutan dan penampungan limbah di pelabuhan, serta penyiapan sertifikasi pencegahan pencemaran dan pengurusan konstribusi tahunan.

(2) Seksi Manajemen Keselamatan Kapal mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan sertifikasi manajemen keselamatan kapal.

Pasal 313

Subdirektorat Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawakan, dan perlindungan awak kapal, standardisasi dan sertifikasi pelaut.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Subdirektorat Kepelautan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, pedoman, norma,

kriteria, dan prosedur di bidang pengawakan dan perlindungan awak kapal, serta standardisasi dan sertifikasi pelaut;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang pengawakan dan

perlindungan awak kapal serta standardisasi dan sertifikasi pelaut;

c. pelaksanaan pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan dan perjanjian kerja laut;

d. pelaksanaan dokumentasi kepelautan dan pengawakan kapal;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawakan dan

perlindungan awak kapal serta standardisasi dan sertifikasi pelaut.


119

Pasal 315

Subdirektorat Kepelautan, terdiri dari : a. Seksi Pengawakan dan Perlindungan Awak Kapal; b. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pelaut.

Pasal 316

(1) Seksi Pengawakan dan Perlindungan Awak Kapal mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawakan dan perlindungan awak kapal serta penerbitan buku pelaut, database identitas pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal.

(2) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pelaut mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi serta pengukuhan sertifikat, database sertifikat pelaut, pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepelautan.

Pasal 317



120

Bagian Ketujuh

Direktorat Kenavigasian

Pasal 318

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian serta sarana dan prasarana kenavigasian.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Direktorat Kenavigasian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan dibidang

perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;

b. penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur

dibidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara pangkalan kenavigasian , sarana dan prasarana kenavigasian;

c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis dibidang

perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian , sarana dan prasarana kenavigasian;

d. penyiapan pemberian perizinan dan pelayanan dalam

penyelenggaraan perambuan dan telekomunikasi pelayaran;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;

f. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.


121

Pasal 320

Direktorat Kenavigasian, terdiri dari : a. Subdirektorat Perambuan;

b. Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran;

c. Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian;

d. Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian;

e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;


Pasal 321

Subdirektorat Perambuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian peralatan dan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran serta pengamatan laut dan survei alur pelayaran, penandaan daerah terbatas dan terlarang, daerah ship to ship, maklumat pelayaran bahaya navigasi, design sistem rute dan tata cara berlalu lintas. .

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat Perambuan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang pengoperasian peralatan dan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran serta pengamatan laut dan survei alur pelayaran, penandaan daerah terbatas dan terlarang, daerah ship to ship, maklumat pelayaran bahaya navigasi, design sistem rute dan tata cara berlalu lintas;


122

b. pemberian bimbingan teknis dibidang bidang pengoperasian peralatan dan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran. serta pengamatan laut dan survei alur pelayaran, penandaan daerah terbatas dan terlarang, daerah ship to ship, maklumat pelayaran bahaya navigasi, design sistem rute dan tata cara berlalu lintas;

c. penyiapan bahan perijinan spesifikasi teknis pembangunan sarana

bantu navigasi pelayaran pihak ketiga;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian peralatan dan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran. serta pengamatan laut dan survei alur pelayaran, penandaan daerah terbatas dan terlarang, daerah ship to ship, maklumat pelayaran bahaya navigasi, design sistem rute dan tata cara berlalu lintas.

Pasal 323

Subdirektorat Perambuan, terdiri dari :

a. Seksi Operasi dan Survey; b. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Perambuan.

Pasal 324

(1) Seksi Operasi dan Survey mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, stándar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian, pemberian ijin spesifikasi teknis sarana bantu navigasi pelayaran serta pengamatan laut dan survei alur pelayaran, penandaan daerah terbatas dan terlarang, daerah ship to ship, maklumat pelayaran bahaya navigasi, design sistem rute dan tata cara berlalu lintas.

(2) Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Perambuan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang peralatan, perencanaan pembangunan, replcement, perbaikan dan pemeliharaan, gambar design konstruksi serta kelainan dan keandalan sarana bantu navigasi pelayaran dan koreksi peta laut.


123

Pasal 325

Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian peralatan dan prosedur kerja, perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perbaikan, pemberian ijin kuasa perhitungan jasa, rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang pengoperasian peralatan dan prosedur kerja, pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknis, kuasa perhitungan jasa Telekomunikasi Pelayaran;

b. pemberian bimbingan teknis dibidang pengoperasian peralatan dan

prosedur kerja, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknis, dan kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran serta pelaksanaan perhitungan;

c. penyiapan bahan rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran,

ijin identifikasi untuk dinas bergerak pelayaran serta ijin kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengoperasian,

peralatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknis, perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran.

Pasal 327

Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran, terdiri dari : a. Seksi Operasi; b. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Telekomunikasi Pelayaran.


124

Pasal 328 (1) Seksi Operasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang

penyusunan kinerja stasiun radio pantai, stasiun radio kapal dan sarana bantu navigasi pelayaran elektronika, pemberian rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran, radio kapal, ijin identifikasi untuk dinas bergerak pelayaran serta ijin kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran.

(2) Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Telekomunikasi Pelayaran

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan bangunan gedung, sistem jaringan, peralatan dan suku cadang, serta penilaian teknis, pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi pelayaran.

Pasal 329

Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal, formasi dan penempatan kapal, rancang bangun dan pembangunan kapal kenavigasian, pemeliharaan kapal negara kenavigasian.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan, standard, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur dibidang pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal, formasi dan penempatan kapal, rancang bangun dan pembangunan kapal, pemeliharaan, perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian.

b. pemberian bimbingan teknis di bidang pengoperasian,

pengawakan dan perbekalan kapal, formasi dan penempatan kapal, rancang bangun dan pembangunan kapal, pemeliharaan, perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian.


125

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal, formasi dan penempatan kapal, rancang bangun dan pembangunan kapal, pemeliharaan, perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian.

Pasal 331

Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian, terdiri dari :

a. Seksi Operasi dan Pengawakan; b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan.

Pasal 332

(1) Seksi Operasi dan Pengawakan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal, formasi dan penempatan kapal negara kenavigasian.

(2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pembangunan kapal, pemeliharaan dan penilaian teknis penghapusan kapal, perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian.

Pasal 333

Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian penetapan fasilitas galangan, penetapan lokasi bangunan, perencanaan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan, pemeliharaan dan penyusunan peralatan bengkel.


126

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang pengoperasian penetapan fasilitas galangan, penetapan lokasi bangunan, perencanaan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan, pemeliharaan dan penyusunan peralatan bengkel;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang pengoperasian penetapan

fasilitas galangan, penetapan lokasi bangunan, perencanaan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan, pemeliharaan dan penyusunan peralatan bengkel;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kegiatan di bidang

pengoperasian penetapan fasilitas galangan, penetapan lokasi bangunan, perencanaan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan, pemeliharaan dan penyusunan peralatan bengkel.

Pasal 335

Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian, terdiri dari :

a. Seksi Bangunan; b. Seksi Perbengkelan.

Pasal 336

(1) Seksi Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemeliharaaan bangunan gedung, lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan, serta penilaian teknis fasilitas pangkalan.

(2) Seksi Perbengkelan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana kebutuhan peralatan suku cadang bengkel, kebutuhan, pemeliharaan, perbaikan dan penilaian teknis peralatan galangan dan bengkel.


127

Pasal 337

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana dan

program kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian; c. penyiapan bahan program dan rencana kerja serta anggaran sarana

dan prasarana kenavigasian;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana dan program kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian.

Pasal 339

Subdirektorat Sarana dan Prasarana, terdiri dari : a. Seksi Program; b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 340

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian.


128

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja, anggaran serta pembangunan sarana dan prasarana kenavigasian.

Pasal 341


Bagian Kedelapan

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Pasal 342

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan,

pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;


bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;


129

c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;

d. penyiapan pelaksanaan di bidang patroli dan pengamanan,

pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;

e. pembinaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air dan pemberian perijinan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan

pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 344

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, terdiri dari : a. Subdirektorat Patroli dan Pengamanan; b. Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil;

c. Subdirektorat Tertib Pelayaran;

d. Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah air;

e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;



130

Pasal 345

Subdirektorat Patroli dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang patroli dan pengamanan sarana dan prasarana transportasi (ISPS Code) di laut, pantai dan pelabuhan.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Subdirektorat Patroli dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang patroli, penanganan perompakan dan pembajakan, sistem pelaporan kapal (Ships Reporting System), analisa kerawanan wilayah, penegakan peraturan perundang-undangan, pengamanan sarana dan prasarana transportasi di laut, pantai dan pelabuhan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang patroli, penanganan

perompakan dan pembajakan, sistem pelaporan kapal (Ships Reporting System), analisa kerawanan wilayah, penegakan peraturan perundang-undangan pelayaran, pengamanan sarana dan prasarana transportasi di laut, pantai dan pelabuhan;

c. penyiapan prosedur penahanan kapal dan penyerahan kapal yang

melakukan pelanggaran dan tindak pidana pelayaran, penyediaan data kegiatan kapal di perairan dan pelabuhan, tingkat ancaman keamanan di laut, pantai dan pelabuhan, serta perijinan penggunaan, pendistribusian amunisi dan senjata api dinas;

d. penilaian rancangan keamanan dalam rangka pengesahan dan

penerbitan sertifikat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang patroli dan pengamanan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli, penanganan

perompakan dan pembajakan, sistem pelaporan kapal (Ships Reporting System), analisa kerawanan wilayah, penegakan peraturan perundang-undangan, dan pengamanan sarana dan prasarana transportasi di laut, pantai dan pelabuhan.


131

Pasal 347

Subdirektorat Patroli dan Pengamanan, terdiri dari : a. Seksi Patroli; b. Seksi Pengamanan.

Pasal 348

(1) Seksi Patroli mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli, penanganan perompakan dan pembajakan, sistem pelaporan kapal (Ships Reporting System), analisa kerawanan wilayah serta penegakan peraturan perundang-undangan di laut, pantai dan pelabuhan serta penetapan kualifikasi teknis petugas patroli.

(2) Seksi Pengamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan sarana dan prasarana transportasi (ISPS Code) di laut, pantai dan pelabuhan, perijinan penggunaan, pendistribusian amunisi dan senjata api serta penetapan kualifikasi teknis petugas pengamanan.

Pasal 349

Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan desiminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang penyidik pegawai negeri sipil.


132

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang advokasi dan desiminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang advokasi dan desiminasi

pengawasan keselamatan pelayaran serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;

c. penyiapan bahan sosialisasi dan advokasi serta desiminasi bidang

keselamatan pelayaran; d. penyiapan penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang penyidik

pegawai negeri sipil;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan desiminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 351

Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari : a. Seksi Advokasi dan Desiminasi Pengawasan Keselamatan; b. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 352

(1) Seksi Advokasi dan Desiminasi Pengawasan Keselamatan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan desiminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas advokasi dan desiminasi.


133

(2) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidik pegawai negeri sipil, penyelidikan, penyidikan serta pengajuan berkas perkara pelanggaran dan tindak pidana pelayaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 353

Subdirektorat Tertib Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang kebandaran dan kecelakaan kapal.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 353, Subdirektorat Tertib Pelayaran menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang tertib lalulintas kapal, tertib bandar, pengawasan kapal asing, surat ijin berlayar, pengawasan penanganan muatan berbahaya dan penanganan kecelakaan kapal;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang tertib lalulintas kapal, tertib

bandar, pengawasan kapal asing, surat ijin berlayar, pengawasan penanganan muatan berbahaya dan penanganan kecelakaan kapal;

c. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kualifikasi teknis

petugas di bidang kesyahbandaran, Port State Control Officer, penanganan muatan berbahaya, penanganan pemrosesan kecelakaan kapal;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tertib lalulintas

kapal, tertib bandar, pengawasan kapal asing, surat ijin berlayar, pengawasan penanganan muatan berbahaya dan penanganan kecelakaan kapal.


134

Pasal 355

Subdirektorat Tertib Pelayaran, terdiri dari : a. Seksi Kebandaran; b. Seksi Kecelakaan Kapal.

Pasal 356

(1) Seksi Kebandaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan penanganan muatan berbahaya, tertib lalulintas kapal, tertib bandar, ijin berlayar, pengawasan kapal asing dan penetapan kualifikasi teknis petugas kesyahbandaran, Port State Control Officer, serta pengawasan penanganan muatan berbahaya.

(2) Seksi Kecelakaan Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusutan kecelakaan dan bencana kapal, pengajuan pemeriksaan lanjutan perkara, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization serta penetapan kualifikasi teknis petugas penanganan pemrosesan kecelakaan kapal.

Pasal 357

Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang penanggulangan musibah, pencemaran dan pekerjaan bawah air.


135

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang Search And Rescue, penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, serta pendirian, perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan salvage;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang Search And Rescue,

penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, serta pendirian, perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan salvage;

c. penyiapan bahan perijinan di bidang pendirian, perubahan dan

pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan, kegiatan penyelaman serta penanganan kerangka kapal dan salvage;

d. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kualifikasi teknis

petugas di bidang Search And Rescue, pemadam kebakaran, penanggulangan pencemaran dan penyelam;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Search And Rescue,

penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, serta pendirian, perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan salvage.

Pasal 359

Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air, terdiri dari :

a. Seksi Penanggulangan Musibah; b. Seksi Pekerjaan Bawah Air.


136

Pasal 360

(1) Seksi Penanggulangan Musibah mempuyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Search And Rescue, penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran dan pemadaman kebakaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas Search And Rescue, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran.

(2) Seksi Pekerjaan Bawah Air mempuyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, perijinan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendirian, perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan salvage serta penetapan kualifikasi teknis petugas penyelam.

Pasal 361

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana dan prasarana operasional serta peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang Penjagaan laut dan Pantai.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan Laut Pantai serta peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang Penjagaan laut dan Pantai;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang pengadaan, pembangunan,

pemeliharaan, pengelolaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan Laut Pantai serta peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang Penjagaan Laut dan Pantai;


137

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan Laut Pantai serta peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang Penjagaan laut dan Pantai.

Pasal 363

Subdirektorat Sarana dan Prasarana, terdiri dari : a. Seksi Sarana dan Prasarana Operasional; b. Seksi Awak Kapal.

Pasal 364

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Operasional mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta pemeliharaan senjata api.

(2) Seksi Awak Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas dan kuantitas petugas di bidang awak kapal Penjagaan laut dan Pantai serta penyiapan rencana, program kerja dan laporan Direktorat.

Pasal 365



138

Bagian Kesembilan


Pasal 366

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 367




dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan masing-masing Direktur.


ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S0-DITJEN UDARA 2005 edit MENPAN) 139

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Pertama


Pasal 368

(1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah unsur pelaksana

sebagian tugas dan fungsi Departemen Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

(2) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipimpin oleh Direktur

Jenderal.

Pasal 369

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan udara.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, tehnik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik penerbangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, tehnik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik penerbangan;

c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, tehnik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik penerbangan;


d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, tehnik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik penerbangan;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 371

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terdiri dari :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. Direktorat Angkutan Udara;

c. Direktorat Keselamatan Penerbangan;

d. Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara;

e. Direktorat Teknik Bandar Udara;

f. Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Pasal 372

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.


Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, penyiapan bahan rumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/ kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penyuluhan hukum serta kerjasama luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

d. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;

e. penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

Pasal 374

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terdiri dari : a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan;

c. Bagian Hukum;

d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 375

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana jangka panjang dan menengah, penyusunan dan revisi rencana, program dan anggaran belanja modal dan belanja tidak mengikat (RKA), evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, bimbingan pelaksanaan program, penataan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas kinerja unit kerja, pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.


Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan koordinasi,penelaahan, penyusunan dan tinjau

ulang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), rencana strategis, cetak biru/blue printe serta penataan organisasi dan tata laksana, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penyusunan pedoman dan standar kebijakan transportasi udara;

b. pelaksanaan koordinasi, penelaahan, penyusunan prioritas

program tahunan, rancangan rencana pembangunan jangka pendek/rencan kerja (RENJA), penyusunan dan revisi belanja modal dan belanja tidak mengikat (RKA), bantuan program/pinjaman luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c. pelaksanaan dan penyiapan bahan analisa dan evaluasi kinerja,

pemberian bimbingan pelaksanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan serah terima hasil pelaksanaan program.

Pasal 377

Bagian Perencanaan, terdiri dari :

a. Subbagian Rencana;

b. Subbagian Program;

c. Subbagian Analisa dan Evaluasi.

Pasal 378

(1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan tinjau ulang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), rencana strategis, cetak biru/blue print serta penataan organisasi dan tata laksana, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penyusunan pedoman dan standar kebijakan transportasi udara.

(2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi, penelaahan, dan penyusunan prioritas program tahunan, penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka pendek/rencana kerja (RENJA), penyusunan dan revisi rencana program dan anggaran tahunan belanja modal dan belanja tidak mengikat (RKA), bantuan program/pinjaman luar di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.


(3) Subbagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa dan evaluasi kinerja, penyiapan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran, pemberian bimbingan pelaksanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan serah terima hasil pelaksanaan program.

Pasal 379

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan proses pengesahan konsep dokumen pelaksanaan anggaran menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan monitoring serta pengusulan pengelola anggaran;

b. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan rencana penerimaan anggaran pendapatan dan belanja, serta verifikasi keuangan dan pelaporan;

c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja, urusan tata usaha keuangan dan gaji, dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaan administrasi barang milik/kekayaan negara.

Pasal 381

Bagian Keuangan, terdiri dari:

a. Subbagian Anggaran;

b. Subbagian Tata Usaha Pendapatan;

c. Subbagian Tata Usaha Keuangan dan Administrasi Barang Milik/Kekayaan Negara.

Pasal 382

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan proses pengesahan konsep dokumen pelaksanaan anggaran menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan monitoring serta pengusulan pengelola anggaran.


(2) Subbagian Tata Usaha Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan rencana penerimaan anggaran pendapatan dan belanja, serta verifikasi keuangan dan pelaporan.

(3) Subbagian Tata Usaha Keuangan dan Administrasi Barang Milik/Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja, urusan tata usaha keuangan dan gaji, dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaan administrasi barang milik/kekayaan negara.

Pasal 383

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum serta urusan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Bagian Hukum meyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum;

c. penyiapan bahan pertimbangan hukum, pembuatan perjanjian, kontrak serta penyelesaian perselisihan dan permasalahan hukum;

c. pelaksanaan pemantauan, analisis dan penyiapan bahan penilaian opini masyarakat, publikasi, hubungan antar lembaga, serta pelaksanaan urusan kerjasama luar negeri.

Pasal 385

Bagian Hukum, terdiri dari :

a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;

b. Subbagian Bantuan Hukum;

c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.


Pasal 386

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum.

(2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, pembuatan perjanjian, kontrak serta penyelesaian perselisihan dan permasalahan hukum.

(3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis dan penyiapan bahan penilaian opini masyarakat, publikasi, hubungan antar lembaga serta pelaksanaan urusan kerjasama luar negeri.

Pasal 387

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan keprotokolan;

b. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang milik/kekayaan negara;

c. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengangkatan, kepangkatan, mutasi, penyusunan rencana dan pengembangan, pemberhentian dan pensiun pegawai, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta kesejahteraan dan disiplin pegawai.

Pasal 389

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

b. Subbagian Perlengkapan;


c. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 390

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

(2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengangkatan, kepangkatan, mutasi, penyusunan rencana dan pengembangan, pemberhentian dan pensiun pegawai, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta kesejahteraan dan disiplin pegawai.

Bagian Keempat

Direktorat Angkutan Udara

Pasal 391

Direktorat Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan data angkutan udara, angkutan udara dalam negeri, angkutan udara luar negeri, serta pengembangan usaha angkutan udara dan pengembangan usaha bandar udara.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Direktorat Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem dan data angkutan udara, angkutan udara dalam dan luar negeri, perjanjian dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan udara, serta pengembangan usaha angkutan udara dan bandar udara;


b. penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sistem dan data angkutan udara, angkutan udara dalam dan luar negeri, perjanjian dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan udara, serta pengembangan usaha di bidang angkutan udara dan bandar udara;

c. pemberian bimbingan teknis di bidang sistem dan data angkutan udara, angkutan udara dalam dan luar negeri, perjanjian dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan udara, pengembangan usaha di bidang angkutan udara dan bandar udara;

d. penyiapan bahan pemberian perizinan di bidang angkutan udara;

e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang sistem dan data angkutan udara, angkutan udara dalam dan luar negeri, perjanjian dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan udara, serta pengembangan usaha angkutan udara dan bandar udara;

f. pelaksanaan perjanjian dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan udara;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan data angkutan udara, angkutan udara dalam dan luar negeri, perjanjian dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan udara, serta pengembangan usaha angkutan udara dan bandar udara;

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 393

Direktorat Angkutan Udara, terdiri dari :

a. Subdirektorat Sistem dan Data Angkutan Udara;

b. Subdirektorat Angkutan Udara Dalam Negeri;

c. Subdirektorat Angkutan Udara Luar Negeri;

d. Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Udara;

e. Subdirektorat Pengembangan Usaha Bandar Udara;



Pasal 394

Subdirektorat Sistem dan Data Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan data angkutan udara.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Subdirektorat Sistem dan Data Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sistem angkutan udara dan data dan informasi angkutan udara;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang sistem angkutan udara dan data dan informasi angkutan udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem angkutan udara dan data dan informasi angkutan udara.

Pasal 396

Subdirektorat Sistem dan Data Angkutan Udara, terdiri dari :

a. Seksi Sistem Angkutan Udara;

b. Seksi Data dan Informasi Angkutan Udara.

Pasal 397

(1) Seksi Sistem Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang sistem angkutan udara yang meliputi rute dan jaringan penerbangan, fungsi dan status bandar udara, kapasitas angkutan udara dan bandar udara.

(2) Seksi Data dan Informasi Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi angkutan udara.


Pasal 398

Subdirektorat Angkutan Udara Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara dalam negeri.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Subdirektorat Angkutan Udara Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penerbangan niaga berjadwal dan tidak berjadwal dalam negeri;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang penerbangan niaga berjadwal dan tidak berjadwal dalam negeri;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penerbangan niaga berjadwal dan tidak berjadwal dalam negeri;

d. penyiapan bahan perizinan di bidang angkutan udara dalam negeri.

Pasal 400

Subdirektorat Angkutan Udara Dalam Negeri, terdiri dari :

a. Seksi Penerbangan Niaga Berjadwal;

b. Seksi Penerbangan Niaga Tidak Berjadwal.

Pasal 401

(1) Seksi Penerbangan Niaga Berjadwal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan penerbangan perintis.

(2) Seksi Penerbangan Niaga Tidak Berjadwal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri.


Pasal 402

Subdirektorat Angkutan Udara Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan angkutan udara luar negeri serta perjanjian dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan udara.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Subdirektorat Angkutan Udara Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penerbangan luar negeri dan perjanjian angkutan udara;

c. pemberian bimbingan teknis di bidang penerbangan luar negeri dan perjanjian angkutan udara;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penerbangan luar negeri dan perjanjian angkutan udara;

e. penyiapan bahan perizinan di bidang angkutan udara luar negeri.

Pasal 404

Subdirektorat Angkutan Udara Luar Negeri, terdiri dari :

a. Seksi Penerbangan Luar Negeri;

b. Seksi Perjanjian Angkutan Udara.

Pasal 405

(1) Seksi Penerbangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang angkutan udara niaga berjadwal, tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri termasuk angkutan udara haji.


(2) Seksi Perjanjian Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang perjanjian dan kerjasama bilateral, regional serta multilateral di bidang angkutan udara.

Pasal 406

Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha angkutan udara dan pelayanan angkutan udara.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang bimbingan dan pengembangan usaha angkutan udara dan pelayanan angkutan udara, serta tarif jasa angkutan udara;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang bimbingan dan pengembangan usaha angkutan udara dan pelayanan angkutan udara, serta tarif jasa angkutan udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan dan pengembangan usaha angkutan udara dan pelayanan angkutan udara, serta tarif jasa angkutan udara serta tenaga kerja jasa angkutan udara;

d. penyiapan penilaian permohonan perizinan usaha jasa angkutan udara.

Pasal 408

Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Udara, terdiri dari :

a. Seksi Bimbingan Usaha Angkutan Udara;

b. Seksi Pelayanan Angkutan Udara.


Pasal 409

(1) Seksi Bimbingan Usaha Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang usaha jasa angkutan udara.

(2) Seksi Pelayanan Angkutan Udara, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa angkutan udara, tarif jasa angkutan udara serta tenaga kerja jasa angkutan udara.

Pasal 410

Subdirektorat Pengembangan Usaha Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan pelayanan jasa kebandarudaraan.

Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Subdirektorat Pengembangan Usaha Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang pengembangan usaha dan pelayanan jasa kebandarudaraan, serta kegiatan penunjang bandar udara dan tarif jasa kebandarudaraan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha dan pelayanan jasa kebandarudaraan, serta kegiatan penunjang bandar udara dan tarif jasa kebandarudaraan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang bandar udara, tarif jasa kebandarudaraan dan tenaga kerja jasa kebandarudaraan, serta penerapan pengaturan fasilitasi angkutan udara dan bandar udara.


Pasal 412

Subdirektorat Pengembangan Usaha Bandar Udara, terdiri dari :

a. Seksi Bimbingan Usaha Bandar Udara;

b. Seksi Pelayanan Usaha Bandar Udara.

Pasal 413

(1) Seksi Bimbingan Usaha Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang bimbingan usaha jasa kebandarudaraan.

(2) Seksi Pelayanan Usaha Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan usaha jasa kebandarudaraan, tarif jasa kebandarudaraan, tenaga kerja pelayanan jasa kebandarudaraan serta pengaturan fasilitasi bandar udara dan angkutan udara.

Pasal 414

Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Keselamatan Penerbangan

Pasal 415

Direktorat Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan lalu lintas penerbangan, sistem dan prosedur navigasi penerbangan, informasi aeronautika, operasi bandar udara, pengamanan dan pelayanan darurat.


Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Direktorat Keselamatan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keselamatan lalu lintas penerbangan, sistem dan prosedur navigasi penerbangan, informasi aeronautika, operasi bandar udara, pengamanan dan pelayanan darurat;

b. penyusunan norma, standar, pedoma, kriteria dan prosedur di bidang keselamatan lalu lintas penerbangan, sistem dan prosedur navigasi penerbangan, informasi aeronautika, operasi bandar udara, pengamanan dan pelayanan darurat;

c. penyiapan bahan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang keselamatan lalu lintas penerbangan, sistem dan prosedur navigasi penerbangan, informasi aeronautika, operasi bandar udara, pengamanan dan pelayanan darurat;

c. pelaksanaan sertifikasi kecakapan personil keselamatan lalu lintas penerbangan, sistem dan prosedur navigasi penerbangan, informasi aeronautika, operasi bandar udara, pengamanan dan pelayanan darurat;

d. pelaksanaan sertifikasi operasional peralatan keselamatan lalu lintas penerbangan, sistem dan prosedur navigasi penerbangan, operasi bandar udara, serta pengamanan dan pelayanan darurat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan lalu lintas penerbangan, sistem dan prosedur navigasi penerbangan, informasi aeronautika, operasi bandar udara, pengamanan dan pelayanan darurat;


Pasal 417

Direktorat Keselamatan Penerbangan, terdiri dari :

a. Subdirektorat Keselamatan Lalu Lintas Penerbangan;

b. Subdirektorat Sistem dan Prosedur Navigasi Penerbangan;

c. Subdirektorat Informasi Aeronautika;

d. Subdirektorat Operasi Bandar Udara;


e. Subdirektorat Pengamanan dan Pelayanan Darurat;


Pasal 418

Subdirektorat Keselamatan Lalu lintas Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan dan manajemen ruang udara.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Subdirektorat Keselamatan Lalu Lintas Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan dan manajemen ruang udara;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan dan manajemen ruang udara;

c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan lalu lintas penerbangan dan manajemen ruang udara;

d. penyiapan sertifikasi kecakapan personil operasional keselamatan lalu lintas penerbangan.

Pasal 420

Subdirektorat Keselamatan Lalu Lintas Penerbangan, terdiri dari:

a. Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;

b. Seksi Manajemen Ruang Udara.

Pasal 421

(1) Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan lalu lintas penerbangan dan penyiapan sertifikasi kecakapan personil lalu lintas penerbangan.


(2) Seksi Manajemen Ruang Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan manajemen ruang udara dan perumusan klasifikasi penggunaan ruang udara serta pengawasan penggunaan ruang udara.

Pasal 422

Subdirektorat Sistem dan Prosedur Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang navigasi dan kalibrasi, serta pengamatan dan komunikasi penerbangan.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Subdirektorat Sistem dan Prosedur Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman kriteria dan prosedur di bidang navigasi dan kalibrasi, serta pengamatan dan komunikasi penerbangan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang navigasi dan kalibrasi, pengamatan dan komunikasi penerbangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan navigasi dan kalibrasi, pengamatan dan komunikasi penerbangan;

e. penyiapan sertifikasi operasional peralatan dan kecakapan personil navigasi, komunikasi dan pengamatan penerbangan.

Pasal 424

Suddirektorat Sistem dan Prosedur Navigasi Penerbangan, terdiri dari:

a. Seksi Navigasi dan Kalibrasi;

b. Seksi Pengamatan dan Komunikasi Penerbangan.


Pasal 425

(1) Seksi Navigasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan navigasi dan kalibrasi serta penyiapan sertifikasi kecakapan personil, teknis operasional navigasi dan kalibrasi serta sertifikasi peralatan navigasi dan kalibrasi.

(2) Seksi Pengamatan dan Komunikasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan pengamatan dan komunikasi penerbangan serta sertifikasi kecakapan personil komunikasi penerbangan dan pemberian rekomendasi frekuensi radio penerbangan.

Pasal 426

Subdirektorat Informasi Aeronautika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang notice to airman dan publikasi informasi aeronautika serta kartographi penerbangan.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Subdirektorat Informasi Aeronautika menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang notice to airman dan publikasi informasi aeronautika serta kartographi penerbangan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang notice to airman dan publikasi informasi aeronautika serta kartographi penerbangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang notice to airman dan publikasi informasi aeronautika serta kartographi penerbangan;

e. penyiapan bahan sertifikasi kecakapan personil pelayanan informasi aeronautika.


Pasal 428

Subdirektorat Informasi Aeronautika, terdiri dari :

a. Seksi Notice To Airman dan Publikasi Informasi Aeronautika;

b. Seksi Kartographi Penerbangan.

Pasal 429

(1) Seksi Notice To Airman dan Publikasi Informasi Aeronautika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan notice to airman, publikasi informasi aeronautika serta kartographi penerbangan serta penyiapan sertifikasi kecakapan personil pelayanan informasi aeronautika.

(2) Seksi Kartographi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan kartographi penerbangan dan penganalisaan data aeronautika untuk pembuatan peta penerbangan.

Pasal 430

Subdirektorat Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi terminal dan persyaratan operasional aerodrome.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Subdirektorat Operasi Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang operasi terminal dan persyaratan operasional aerodrome;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang operasi terminal dan persyaratan operasional aerodrome;


c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan operasi terminal dan persyaratan opersional aerodrome;

d. penyiapan sertifikasi kecakapan personil operasi bandar udara dan peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara.

Pasal 432

Subdirektorat Operasi Bandar Udara, terdiri dari :

a. Seksi Operasi Terminal;

b. Seksi Persyaratan Operasional Aerodrome.

Pasal 433

(1) Seksi Operasi Terminal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan pengoperasian dibandar udara, pengendalian mutu lingkungan, higiene, dan sanitasi penerbangan serta penyiapan sertifikasi kecakapan personil operasi bandar udara dan peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara.

(2) Seksi Persyaratan Operasional Aerodrome mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis , evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan persyaratan operasional aerodrome serta pengawasan terhadap marka dan rambu didaerah pergerakan pesawat udara.

Pasal 434

Subdirektorat Pengamanan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan bandar udara dan angkutan udara serta pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran serta salvage.


Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Pengamanan dan Pelayanan Darurat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengamanan bandar udara dan angkutan udara serta pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran dan salvage;

b. pemberian bimbingan teknis dibidang pengamanan bandar udara dan angkutan udara serta pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran dan salvage;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan bandar udara dan angkutan udara serta pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran dan salvage;

d. penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan peralatan pengamanan bandar udara dan angkutan udara serta sertifikasi personil dan operasional peralatan pelayanan darurat.

Pasal 436

Subdirektorat Pengamanan dan Pelayanan Darurat, terdiri dari :

a. Seksi Pengamanan Bandar Udara dan Angkutan Udara;

b. Seksi Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran dan Salvage.

Pasal 437

(1) Seksi Pengamanan Bandar Udara dan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan pengamanan bandar udara dan angkutan udara, pengangkutan barang dan/atau bahan berbahaya serta penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan operasional peralatan pengamanan bandar udara dan angkutan udara.


(2) Seksi Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran dan Salvage mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran dan salvage dibandar udara, water base, Helideck, Heliport serta penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan peralatan pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran dan salvage.

Pasal 438


Bagian Keenam

DIREKTORAT SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA

Pasal 439 Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara.

Pasal 440 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standarisasi,

rekayasa, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;


bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;

c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di

bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;


d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;

e. pelaksanaan sertifikasi rekayasa, produksi, pengoperasian dan perawatan pesawat udara;

f. pelaksanaan sertifikasi personil pesawat udara;

g. pelaksanaan program pencegahan insiden dan kecelakaan pesawat udara;

h. pelaksanaan urusan internasional di bidang standarisasi rekayasa, produksi, pengoperasian, perawatan dan komponen pesawat udara serta personil pesawat udara;


Pasal 441

Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara, terdiri dari :

a. Sub Direktorat Standardisasi Kelaikan Udara;

b. Sub Direktorat Rekayasa;

c. Sub Direktorat Produk Aeronautika;

d. Sub Direktorat Operasi Pesawat Udara;

e. Sub Direktorat Perawatan;

f. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 442

Subdirektorat Standardisasi Kelaikan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, rekayasa produk aeronautika dan pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara, serta program pencegahan insiden dan kecelakaan pesawat udara.


Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Subdirektorat Standardisasi Kelaikan Udara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang rekayasa produk aeronautika pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang rekayasa produk aeronautika pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa produk aeronautika pengoperasian, perawatan dan personil pesawat udara, sertifikat organisasi rekayasa, pabrikasi, operator, fasilitas perawatan, distributor produk aeronautika dan pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;

d. pelaksanaan audit mutu kelaikan dan pengoperasian pesawat udara berkala;

e. pelaksanaan program pencegahan insiden dan kecelakaan pesawat udara;

f. penyiapan bahan hubungan internasional di bidang sertifikasi kelaikan dan pengoperasian pesawat udara.

Pasal 444

Sub Direktorat Standardisasi Kelaikan Udara, terdiri dari:

a. Seksi Standardisasi Produk Aeronautika;

b. Seksi Standardisasi Operasi dan Perawatan Pesawat Udara.

Pasal 445

(1) Seksi Standardisasi Produk Aeronautika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis , evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan standardisasi, rekayasa, produk aeronautika dan perawatan pesawat udara.


(2) Seksi Standar Operasi dan Perawatan Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan standardisasi pengoperasian pesawat udara.

Pasal 446

Subdirektorat Pengendalian Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan proses rekayasa, penyiapan penerbitan persetujuan rekayasa, penerbitan perintah kelaikan udara dan penyiapan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Sub Direktorat Rekayasa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengawasan proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara bimbingan dan pengawasan teknis mutu rekayasa pesawat udara termasuk mesin, baling-baling, dan komponennya;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan proses rekayasa dan uji terbang kemampuan pesawat udara dan penerbitan persetujuan rekayasa dan penerbitan perintah kelaikan udara;

d. penyiapan pelaksanaan uji terbang;

e. penyiapan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang rekayasa.

Pasal 448

Subdirektorat Pengendalian Rekayasa, terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Proses Rekayasa;

b. Seksi Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara.


Pasal 449

(1) Seksi Pengawasan Proses Rekayasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis rekayasa pesawat udara dan komponennya serta penyiapan, bahan penerbitan perintah kelaikan udara, dan evaluasi pelimpahan wewenang terbatas di bidang rekayasa.

(2) Seksi Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis kelaikan udara, uji terbang dan kemampuan pesawat udara serta penyiapan evaluasi pelimpahan wewenang terbatas di bidang uji terbang dan kemampuan.

Pasal 450

Subdirektorat Pengendalian Produk Aeronautika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Subdirektorat Pengendalian Produk Aeronautika menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;


b. pemberian bimbingan teknis di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang teknis pabrikasi pesawat udara serta komponennya, penyiapan bahan penerbitan sertifikat kelaikan udara awal dan sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kelaikan udara untuk ekspor, dan bahan pendelegasian kewenangan terbatas produk aeronautika;

d. penyiapan bahan penerbitan dan penghapusan surat tanda pendaftaran pesawat udara.

Pasal 452

Subdirektorat Pengendalian Produk Aeronautika, terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Mutu dan Proses Produksi;

b. Seksi Pengesahan Produksi.

Pasal 453

(1) Seksi Pengawasan Mutu dan Proses Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis produksi pesawat udara, dan evaluasi bahan pelimpahan wewenang terbatas produksi pesawat udara.

(2) Seksi Pengesahan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis pemeriksaan kelaikan udara awal dan kelaikan udara untuk ekspor, serta penyiapan bahan penerbitan dan penghapusan sertifikat pendaftaran pesawat udara.


Pasal 454

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pesawat udara, serta bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara.

Pasal 455

Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Subdirektorat Operasi Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang di bidang teknis pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pesawat udara, serta bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang di bidang teknis pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pesawat udara, serta bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang teknis pengoperasian pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil pengoperasian pesawat udara, persyaratan pengoperasian, pengujian kecakapan personil pesawat udara, serta bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang pengoperasian pesawat udara;

d. pengujian dan sertifikasi kecakapan personil operasi pesawat udara.


Pasal 456

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara, terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara;

b. Seksi Personil Operasi Pesawat Udara.

Pasal 457

(1) Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan dan pengawasan teknis operasi pesawat udara, bahan evaluasi persyaratan pengoperasian dan pelimpahan wewenang terbatas operasi pesawat udara.

(2) Seksi Personil Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis program pendidikan dan latihan personil pesawat udara, pengujian kecakapan personil pesawat udara dan sertifikasi personil pesawat udara, serta bahan evaluasi pelimpahan wewenang terbatas program pendidikan dan latihan pesawat udara.

Pasal 458

Subdirektorat Perawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara, pemeriksaan berkala kelaikan udara, evaluasi persyaratan perawatan dan laporan kegagalan sistem pesawat udara, pengujian personil perawatan pesawat udara, serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara.


Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Sub Direktorat Perawatan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma,

pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perawatan pesawat udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara, pemeriksaan berkala kelaikan udara, evaluasi persyaratan perawatan dan laporan kegagalan sistem pesawat udara, pengujian personil perawatan pesawat udara, serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang perawatan pesawat

udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara, pemeriksaan berkala kelaikan udara, evaluasi persyaratan perawatan dan laporan kegagalan sistem pesawat udara, pengujian personil perawatan pesawat udara, serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan pesawat

udara, program pendidikan dan pelatihan personil perawatan pesawat udara, pemeriksaan berkala kelaikan udara, evaluasi persyaratan perawatan dan laporan kegagalan sistem pesawat udara, pengujian personil perawatan pesawat udara, serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas di bidang perawatan pesawat udara;

d. penyiapan bahan pemeriksaan berkala kelaikan udara dan

evaluasi persyaratan perawatan dan laporan kegagalan sistem pesawat udara;

e. penyiapan bahan pengujian dan sertifikasi personil perawatan

pesawat udara.


Pasal 460

Subdirektorat Perawatan, terdiri dari :

a. Seksi Perawatan Pesawat Udara;

b. Seksi Personil Teknik Perawatan.

Pasal 461

(1) Seksi Perawatan Pesawat Udara mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis perawatan pesawat udara, persyaratan perawatan, pemeriksaan berkala kelaikan udara dan evaluasi laporan kegagalan sistem pesawat udara serta penyiapan bahan pendelegasian kewenangan terbatas perawatan pesawat udara.

(2) Seksi Personil Teknik Perawatan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis program pendidikan dan latihan perawatan pesawat udara, pengujian personil dan sertifikasi personil perawatan pesawat udara, serta bahan evaluasi pelimpahan wewenang terbatas program pendidikan dan latihan perawatan pesawat udara.

Pasal 462


Bagian Ketujuh

Direktorat Teknik Bandar Udara

Pasal 463

Direktorat Teknik Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang program bandar udara, tata bandar udara, rancang bangun fasilitas bandar udara, rekayasa peralatan fasilitas bandar udara dan pengoperasian fasilitas bandar udara.


Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Direktorat Teknik Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program bandar udara, tata bandar udara, rancang bangun fasilitas bandar udara, rekayasa peralatan fasilitas bandar udara dan pengoperasian fasilitas bandar udara;

b. penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang program bandar udara, tata bandar udara, rancang bangun fasilitas bandar udara, rekayasa peralatan fasilitas bandar udara dan pengoperasian fasilitas bandar udara;

c. penyiapan bahan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang program bandar udara, tata bandar udara, rancang bangun fasilitas bandar udara, rekayasa peralatan fasilitas bandar udara dan pengoperasian fasilitas bandar udara;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program bandar udara, tata bandar udara, rancang bangun fasilitas bandar udara, rekayasa peralatan fasilitas bandar udara dan pengoperasian fasilitas bandar udara;

e. penyiapan pemberian izin penetapan lokasi bandar udara, tata letak, pola pengembangan fasilitas bandar udara, tata ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan daerah lingkungan kerja bandar udara serta sertifikasi kecakapan teknisi landasan, taxiway, apron serta bangunan operasi dan terminal;


Pasal 465

Direktorat Teknik Bandar Udara terdiri dari :

a. Subdirektorat Program Bandar Udara;

b. Subdirektorat Tata Bandar Udara;

c. Subdirektorat Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara;

d. Subdirektorat Rekayasa Peralatan Fasilitas Bandar Udara;


e. Subdirektorat Pengoperasian Fasilitas Bandar Udara;


Pasal 466

Subdirektorat Program Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keterpaduan program bandar udara dan kerjasama dan jaringan informasi fasilitas bandar udara.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 466, Subdirektorat Program Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keterpaduan program bandar udara dan kerjasama dan jaringan informasi fasilitas bandar udara;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang keterpaduan program bandar udara dan kerjasama dan jaringan informasi fasilitas bandar udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keterpaduan program bandar udara dan kerjasama dan jaringan informasi fasilitas bandar udara;

d. penyiapan bahan kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan dan/ atau pengelolaan fasilitas bandar udara;

e. analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang keterpaduan program Bandar udara dan jaringan informasi fasilitas Bandar udara serta kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan dan/ atau pengelolaan fasilitas bandar udara.

Pasal 468

Subdirektorat Program Bandar Udara, terdiri dari :

a. Seksi Keterpaduan Program Bandar Udara;

b. Seksi Kerjasama dan Jaringan Informasi Fasilitas Bandar Udara.


Pasal 469

(1) Seksi Keterpaduan Program Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keterpaduan program bandar udara lintas sektor dan antar moda.

(2) Seksi Kerjasama dan Jaringan Informasi Fasilitas Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam pengelolaan bandar udara serta penyusunan, pengolahan dan pemutahiran data jaringan informasi fasilitas bandar udara.

Pasal 470

Subdirektorat Tata Bandar Udara mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaoran di bidang tata letak fasiltias bandar udara dan tata kawasan bandar udara.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, ubdirektorat Tata Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tata letak fasiltias bandar udara dan tata kawasan bandar udara;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang tata letak fasiltias bandar udara dan tata kawasan bandar udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata letak fasiltias bandar udara dan tata kawasan bandar udara.

Pasal 472

Subdirektorat Tata Bandar Udara, terdiri dari :

a. Seksi Tata Letak Fasilitas Bandar Udara;

b. Seksi Tata Kawasan Bandar Udara.


Pasal 473

(1) Seksi Tata Letak Fasilitas Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan persyaratan teknis untuk penetapan lokasi, tata letak, rencana induk dan pola pengembangan bandar udara.

(2) Seksi Tata Kawasan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksaaan kegiatan persyaratan teknis tata ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan, kriteria batas kawasan kebisingan, pengendalian dampak lingkungan, dan tata guna lahan disekitar bandar udara serta daerah lingkungan kerja bandar udara.

Pasal 474

Subdirektorat Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaoran di bidang fasilitas sisi darat dan fasilitas sisi udara.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang fasilitas sisi darat dan sisi udara bandar udara;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang fasilitas sisi darat dan sisi udara bandar udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas sisi darat dan sisi udara bandar udara.


Pasal 476

Subdirektorat Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara, terdiri dari :

a. Seksi Fasilitas Sisi Darat;

b. Seksi Fasilitas Sisi Udara.

Pasal 477

(1) Seksi Fasilitas Sisi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan persyaratan teknis untuk kegiatan rancang bangun, dan pemeliharaan fasilitas sisi darat bandar udara.

(2) Seksi Fasilitas Sisi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan persyaratan teknis, kegiatan rancang bangun, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sisi udara bandar udara.

Pasal 478

Subdirektorat Rekayasa Peralatan Fasilitas Bandar Udara mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan fasilitas sisi darat dan peralatan fasilitas sisi udara.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Rekayasa Peralatan Fasilitas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peralatan fasilitas sisi darat dan peralatan fasilitas sisi udara bandar udara;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang peralatan fasilitas sisi darat dan peralatan fasilitas sisi udara bandar udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan fasilitas sisi darat dan peralatan fasilitas sisi udara bandar udara.


Pasal 480

Subdirektorat Rekayasa Peralatan Fasilitas Bandar Udara, terdiri dari:

a. Seksi Peralatan Fasilitas Sisi Darat;

b. Seksi Peralatan Fasilitas Sisi Udara.

Pasal 481

(1) Seksi Peralatan Fasilitas Sisi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan persyaratan teknis, pedoman pengoperasian, pemeliharaan peralatan sisi darat bandar udara.

(2) Seksi Peralatan Fasilitas Sisi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pedoman pengoperasian, pemeliharaan peralatan sisi udara bandar udara.

Pasal 482

Subdirektorat Pengoperasian Fasilitas Bandar Udara mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis , evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi fasilitas sisi darat dan verifikasi fasilitas sisi udara.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Pengoperasian Fasilitas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang verifikasi fasilitas sisi darat dan verifikasi fasilitas sisi udara;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang verifikasi fasilitas sisi darat dan verifikasi fasilitas sisi udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi fasilitas sisi darat dan verifikasi fasilitas sisi udara;


d. pelaksanaan sertifikasi kecakapan tenaga teknisi kebandarudaraan sisi udara, tenaga teknisi landasan, taxiway, apron dan bangunan operasi dan terminal.

Pasal 484

Subdirektorat Pengoperasian Fasilitas Bandar Udara, terdiri dari:

a. Seksi Verifikasi Fasilitas Sisi Darat;

b. Seksi Verifikasi Fasilitas Sisi Udara.

Pasal 485

(1) Seksi Verifikasi Fasilitas Sisi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi keandalan fasilitas sisi darat bandar udara serta sertifikasi teknisi bangunan terminal bandar udara.

(2) Seksi Verifikasi Fasilitas Sisi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi keandalan fasilitas sisi darat bandar udara serta sertifikasi teknisi landasan, taxiway, dan apron.

Pasal 486

Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha rumah tangga Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan

Pasal 487

Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas komunikasi penerbangan, fasilitas navigasi dan pengamatan, fasilitas bantu pendaratan, fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dan fasilitas listrik bandar udara.


Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas komunikasi penerbangan, fasilitas navigasi dan pengamatan, fasilitas bantu pendaratan, fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dan fasilitas listrik bandar udara;

b. penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang fasilitas komunikasi penerbangan, fasilitas navigasi dan pengamatan, fasilitas bantu pendaratan, fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dan fasilitas listrik bandar udara;

c. penyiapan bahan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang fasilitas komunikasi penerbangan, fasilitas navigasi dan pengamatan, fasilitas bantu pendaratan, fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dan fasilitas listrik bandar udara;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas komunikasi penerbangan, fasilitas navigasi dan pengamatan, fasilitas bantu pendaratan, fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara dan fasilitas listrik bandar udara;

e. pelaksanaan sertifikasi kecakapan personil dan sertifikasi peralatan di bidang fasilitas komunikasi penerbangan, fasilitas navigasi dan pengamatan, fasilitas bantu pendaratan, fasilitas bantu pelayanan, dan pengamanan bandar udara, fasilitas listrik bandar udara;


Pasal 489

Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan, terdiri dari :

a. Subdirektorat Fasilitas Komunikasi Penerbangan;

b. Subdirektorat Fasilitas Navigasi dan Pengamatan;

c. Subdirektorat Fasilitas Bantu Pendaratan;


d. Subdirektorat Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara;

e. Subdirektorat Fasilitas Listrik Bandar Udara;

f. Subagian Tata Usaha.

Pasal 490

Subdirektorat Fasilitas Komunikasi Penerbangan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan komunikasi antar stasiun penerbangan, dan peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Subdirektorat Fasilitas Komunikasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peralatan komunikasi antar stasiun penerbangan, dan peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang peralatan komunikasi antar stasiun penerbangan, dan peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan komunikasi antar stasiun penerbangan, dan peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan;

d. penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan sertifikasi peralatan komunikasi antar stasiun penerbangan dan peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan.

Pasal 492

Subdirektorat Fasilitas Komunikasi Penerbangan, terdiri dari :

a. Seksi Peralatan Komunikasi Antar Stasiun Penerbangan;

b. Seksi peralatan Komunikasi Lalu Lintas Penerbangan.


Pasal 493

(1) Seksi Peralatan Komunikasi Antar Stasiun Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan peralatan komunikasi antar stasiun penerbangan serta penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan sertifikasi peralatan komunikasi antar stasiun penerbangan.

(2) Seksi Peralatan Komunikasi Lalu Lintas Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan serta penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan sertifikasi peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan.

Pasal 494

Subdirektorat Fasilitas Navigasi dan Pengamatan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan pengamatan penerbangan dan peralatan rambu udara radio.

Pasal 495

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Subdirektorat Fasilitas Navigasi dan Pengamatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peralatan pengamatan penerbangan dan peralatan rambu udara radio;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang peralatan pengamatan penerbangan dan peralatan rambu udara radio;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan pengamatan penerbangan dan peralatan rambu udara radio;

d. penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan peralatan pengamatan dan peralatan rambu udara radio.


Pasal 496

Subdirektorat Fasilitas Navigasi dan Pengamatan, terdiri dari :

a. Seksi Peralatan Pengamatan Penerbangan;

b. Seksi Peralatan Rambu Udara Radio.

Pasal 497

(1) Seksi Peralatan Pengamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan pengamatan penerbangan serta penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan sertifikasi peralatan pengamatan penerbangan.

(2) Seksi Peralatan Rambu Udara Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan rambu udara radio termasuk penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan sertifikasi peralatan rambu udara radio.

Pasal 498

Subdirektorat Fasilitas Bantu Pendaratan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan bantu pendaratan instrument dan peralatan bantu pendaratan visual.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Subdirektorat Fasilitas Bantu Pendaratan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peralatan bantu pendaratan instrument dan peralatan bantu pendaratan visual;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang peralatan bantu pendaratan instrument dan peralatan bantu pendaratan visual;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan bantu pendaratan instrument dan peralatan bantu pendaratan visual;


d. penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan penyiapan sertifikasi peralatan bantu pendaratan instrumen dan bantu pendaratan visual.

Pasal 500

Subdirektorat Fasilitas Bantu Pendaratan, terdiri dari :

a. Seksi Peralatan Bantu Pendaratan Instrumen;

b. Seksi Peralatan Bantu Pendaratan Visual.

Pasal 501

(1) Seksi Peralatan Bantu Pendaratan Instrumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan bantu pendaratan instrumen dan penyiapan sertifikasi kecakapan personil serta sertifikasi peralatan bantu pendaratan instrumen.

(2) Seksi Peralatan Bantu Pendaratan Visual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan bantu pendaratan visual dan penyiapan sertifikasi kecakapan personil serta sertifikasi peralatan bantu pendaratan visual.

Pasal 502

Subdirektorat Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan informasi dan komunikasi bandar udara dan peralatan pengamanan bandar udara.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Subdirektorat Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peralatan informasi dan komunikasi bandar udara dan peralatan pengamanan bandar udara;


b. pemberian bimbingan teknis di bidang peralatan informasi dan komunikasi bandar udara dan peralatan pengamanan bandar udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan informasi dan komunikasi bandar udara dan peralatan pengamanan bandar udara;

d. penyiapan bahan sertifikasi kecakapan personil serta penyiapan sertifikasi peralatan informasi dan peralatan pengamatan bandar udara.

Pasal 504

Subdirektorat Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara, terdiri dari :

a. Seksi Peralatan Informasi dan Komunikasi Bandar Udara ;

b. Seksi Peralatan Pengamanan Bandar Udara.

Pasal 505

(1) Seksi Peralatan Informasi dan Komunikasi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan informasi dan komunikasi bandar udara dan penyiapan sertifikasi kecakapan personil serta sertifikasi peralatan informasi dan komunikasi bandar udara.

(2) Seksi Peralatan Pengamanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan pengamanan bandar udara dan penyiapan sertifikasi kecakapan personil serta sertifikasi peralatan pengamanan bandar udara.

Pasal 506

Subdirektorat Fasilitas Listrik Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara dan peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara.


Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Subdirektorat Fasilitas Listrik Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara dan peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara dan peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara dan peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara;

d. penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan penyiapan sertifikasi peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara serta peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara.

Pasal 508

Subdirektorat Fasilitas Komunikasi Penerbangan, terdiri dari :

a. Seksi Peralatan Pembangkit dan Jaringan Listrik Bandar Udara;

b. Seksi Peralatan Elektromekanikal dan Instalasi Listrik Bandar Udara.

Pasal 509

(1) Seksi Peralatan Pembangkit dan Jaringan Listrik Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara, serta penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan sertifikasi peralatan pembangkit dan jaringan listrik bandar udara.


(2) Seksi Peralatan Elektromekanikal dan Instalasi Listrik Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara serta penyiapan sertifikasi kecakapan personil dan sertifikasi peralatan elektromekanikal dan instalasi listrik bandar udara.

Pasal 510


Bagian Kesembilan


Pasal 511

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsioanl masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 512

(1) Kelompok Jabatan Fungsioanl terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan masing-masing Direktur.



SO-DITJEN KA 2005 edit MENPAN 186

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bagian Pertama


Pasal 513

(1) Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

(2) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur

Jenderal.

Pasal 514

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian.

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :


bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta

api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api; c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

perkeretaapian; e. pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian.


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 516

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdiri dari : a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; c. Direktorat Teknik Prasarana; d. Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Pasal 517

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, pemaduan

jaringan transportasi perkeretaapian, penyusunan laporan dan evaluasi serta sistem informasi di bidang perkeretaapian;

b. pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata

laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;


c. pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang

keselamatan dan transportasi perkeretaapian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri;

e. penelaahan, evaluasi dan koordinasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

Pasal 519

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdiri dari : a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Kepegawaian dan Umum; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Hukum.

Pasal 520

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja, penyusunan sistem informasi serta pemaduan sistem transportasi perkeretaapian serta penyusunan anggaran dan laporan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 521

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunanan kebijakan, rencana,

program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. penyiapan bahan pemaduan jaringan jalur perkeretaapian;


c. penyiapan bahan pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian;

d. pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program,

kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

e. penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan

teknologi informasi di bidang transportasi perkeretaapian serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 522

Bagian Perencanaan terdiri dari :

a. Subbagian Rencana dan Program; b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; c. Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan.

Pasal 523


penyiapan bahan koordinasi penyusunanan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian.

(2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pemaduan sistem transportasi perkeretaapian.

(3) Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi perkeretaapian serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 524


Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana serta tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 525


a. penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi

pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, organisasi dan tata laksana dan penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang perkeretaapian;

b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi

perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; c. pengelolaan urusan rumah tangga di lingkungan Direktorat

Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 526


a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; b. Subbagian Tata Usaha; c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 527

(1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, organisasi dan tata laksana dan penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional bidang perkeretaapian.


usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan.


(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, urusan umum dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 528

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 529


a. pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian; b. pelaksanaan perbendaharaan anggaran Direktorat Jenderal dan

pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c. pelaksanaan verifikasi anggaran Direktorat Jenderal

Perkeretaapian.

Pasal 530


a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik/Kekayaan Negara; c. Subbagian Verifikasi Anggaran.

Pasal 531

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan

pengelolaan penggunaan, pengeluaran dan penerimaan serta revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

(2) Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik/Kekayaan Negara

mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata


usaha keuangan serta pengelolaan barang milik/kekayaan Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

(3) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan

urusan verifikasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 532

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian.

Pasal 533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundangan-

undangan bidang perkeretaapian; b. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan

jaringan dan dokumentasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian;

c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga

serta urusan kerjasama luar negeri di bidang perkeretaapian.

Pasal 534

Bagian Hukum, terdiri dari : a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum; c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 535


(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

(2) Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum

mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.


mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang perkeretaapian.

Bagian Keempat

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Pasal 536

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api.

Pasal 537

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan antar kota, lalu lintas dan angkutan perkotaan, promosi dan pengembangan usaha;


bidang pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan antar kota, lalu lintas dan angkutan perkotaan, promosi dan pengembangan usaha;



pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan antar kota, lalu lintas dan angkutan perkotaan, promosi dan pengembangan usaha;

d. penyusunan rencana umum jaringan jalur kereta api termasuk

kereta api untuk keperluan khusus; e. penyusunan bahan dan pelaksanaan promosi serta pengembangan

usaha di bidang perkeretaapian; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan

jaringan, lalu lintas dan angkutan perkotaan, lalu lintas dan angkutan antar kota, promosi dan pengembangan usaha;


Pasal 538

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, terdiri dari :

a. Subdirektorat Pengembangan Jaringan; b. Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Antar Kota; c. Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan; d. Subdirektorat Promosi dan Pengembangan Usaha; e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 539

Subdirektorat Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan jalur kereta api dan kereta api khusus.


Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Subdirektorat Pengembangan Jaringan menyelenggarakan fungsi :


pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan jalur kereta api

dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang;

c. pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan jalur kereta api

termasuk kereta api untuk keperluan khusus;

d. penyiapan perumusan bahan penetapan grafik perjalanan kereta api (GAPEKA);

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur

kereta api dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Pasal 541

Subdirektorat Pengembangan Jaringan, terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Jaringan Wilayah I; b. Seksi Pengembangan Jaringan Wilayah II.

Pasal 542


(1) Seksi Pengembangan Jaringan Wilayah I mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang, penyusunan rencana umum jaringan jalur kereta api termasuk kereta api untuk keperluan khusus, penetapan grafik perjalanan kereta api (GAPEKA), rekomendasi pengembangan jaringan jalur / jalur / petak jalan kereta api, rencana teknis dan pelaksanaan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api, pemaduan jaringan jalur kereta api dengan moda lainnya di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Papua.

(2) Seksi Pengembangan Jaringan Wilayah II mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang, penyusunan rencana umum jaringan jalur kereta api termasuk kereta api untuk keperluan khusus, penetapan grafik perjalanan kereta api (GAPEKA), rekomendasi pengembangan jaringan jalur / jalur / petak jalan kereta api, rencana teknis dan pelaksanaan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api, pemaduan jaringan jalur kereta api dengan moda lainnya di wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

Pasal 543

Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Antar Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan antar kota.


Pasal 544

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543, Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Antar Kota menyelenggarakan fungsi :


pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lalu lintas dan angkutan antar kota;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan

antar kota termasuk pelaksanaan grafik perjalanan kereta api dan pelayanan angkutan antar kota;

c. penyiapan penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api

antar kota;

d. penyiapan pedoman perhitungan tarif dasar dan subsidi untuk kereta api penugasan, perintis dan atau kereta api bersubsidi antar kota;

e. penyiapan perumusan kebijakan teknis pemaduan pelayanan

kereta api dengan moda lainnya; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan

angkutan antar kota termasuk pelaksanaan grafik perjalanan kereta api.

Pasal 545

Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Antar Kota, terdiri dari :

a. Seksi Angkutan Antar Kota;

b. Seksi Lalu Lintas Antar Kota.


Pasal 546

(1) Seksi Angkutan Antar Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan penumpang dan barang antar kota, penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api antar kota, sosialisasi tingkat pelayanan kereta api antar kota, pedoman perhitungan tarif dan subsidi untuk kereta api penugasan, perintis dan atau kereta api bersubsidi antar kota serta pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data di bidang angkutan kereta api antar kota.

(2) Seksi Lalu Lintas Antar Kota mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas antar kota, pemaduan pelayanan dengan moda lainnya, penyiapan serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan grafik perjalanan kereta api antar kota, serta pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data di bidang lalu lintas kereta api antar kota.

Pasal 547

Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :


kriteria dan prosedur di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan termasuk pelaksanaan grafik perjalanan kereta api dan pelayanan angkutan perkotaan;

c. penyiapan penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api perkotaan;


d. penyiapan pedoman perhitungan tarif dasar dan subsidi untuk kereta api penugasan, perintis dan atau kereta api bersubsidi perkotaan;

e. penyiapan perumusan kebijakan teknis pemaduan pelayanan kereta

api dengan moda lainnya;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan termasuk pelaksanaan grafik perjalanan kereta api.

Pasal 549

Subdirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan, terdiri dari :

a. Seksi Angkutan Perkotaan; b. Seksi Lalu Lintas Perkotaan.

Pasal 550

(1) Seksi Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan penumpang dan barang perkotaan, penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api perkotaan, sosialisasi tingkat pelayanan kereta api perkotaan , pedoman perhitungan tarif dan subsidi untuk kereta api penugasan, perintis dan atau kereta api bersubsidi perkotaan serta pengumpulan, pengelohan, dan penyajian data di bidang angkutan kereta api perkotaan.

(2) Seksi Lalu Lintas Perkotaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas perkotaan, pemaduan pelayanan dengan moda lainnya, penyiapan serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan grafik perjalanan kereta api perkotaan, serta pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data di bidang lalu lintas kereta api perkotaan.


Pasal 551

Subdirektorat Promosi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pengembangan usaha perkeretaapian.

Pasal 552

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdirektorat Promosi dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :


pedoman, kriteria dan prosedur di bidang promosi dan pengembangan usaha perkeretapian;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang promosi dan

pengembangan usaha perkeretapian;

c. penyusunan bahan dan pelaksanaan promosi serta pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;

d. penyiapan pedoman perhitungan biaya penggunaan,

pemeliharaan dan pengoperasian, pengelolaan prasarana kereta api serta evaluasi pelaksanaannya;

e. penyiapan perumusan izin rancang bangun rekayasa

perkeretaapian dan pengoperasian kereta api dan kereta api khusus;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan

pengembangan usaha.

Pasal 553

Subdirektorat Promosi dan Pengembangan Usaha, terdiri dari :

a. Seksi Promosi dan Investasi; b. Seksi Pengembangan Usaha.


Pasal 554

(1) Seksi Promosi dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan promosi serta pengembangan usaha di bidang perkeretaapian, penyiapan bahan perumusan izin rancang bangun rekayasa perkeretaapian, perhitungan pengelolaan prasarana kereta api, penyiapan evaluasi dan bimbingan teknis kepengusahaan perkeretaapian.

(2) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan biaya pemeliharaan dan pengoperasian prasarana kereta api, perhitungan dan evaluasi biaya penggunaan prasarana kereta api, penetapan izin pengoperasian kereta api dan kereta api khusus.

Pasal 555


Bagian Kelima

DIREKTORAT TEKNIK PRASARANA

Pasal 556

Direktorat Teknik Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknik prasarana kereta api.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 556, Direktorat Teknik Prasarana menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana kereta api yang terdiri atas prasarana sipil, fasilitas operasi dan fasilitas pendukung serta peralatan dan logistik;



bidang prasarana kereta api yang terdiri atas prasarana sipil, fasilitas operasi dan fasilitas pendukung serta peralatan dan logistik;


prasarana kereta api yang terdiri atas prasarana sipil, fasilitas operasi dan fasilitas pendukung serta peralatan dan logistik;

d. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pemberian tanda kelaikan

prasarana termasuk material baru dan akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi prasarana kereta api;

e. pelaksanaan penyelenggaraan prasarana kereta api meliputi

pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan perawatan prasarana kereta api serta pengusahaan prasarana kereta api milik negara;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana kereta

api yang terdiri atas prasarana sipil, fasilitas operasi dan fasilitas pendukung serta peralatan dan logistik;


Pasal 558

Direktorat Teknik Prasarana, terdiri dari :

a. Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah I; b. Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah II; c. Subdirektorat Sinyal, Telekomunikasi dan Pelistrikan; d. Subdirektorat Peralatan dan Logistik.


Pasal 559

Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sipil, pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian tanda kelaikan prasarana sipil termasuk material baru, akreditasi pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi di bidang prasarana sipil, penyelenggaraan pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan prasarana sipil yang meliputi jalan rel, stasiun, terowongan, jembatan, bangunan pendukung di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Papua.

Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 559, Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah I menyelenggarakan fungsi :


pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana sipil wilayah I;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang prasarana sipil wilayah I; c. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana kereta api

meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan perawatan prasarana sipil milik negara wilayah I;

d. penyiapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pemberian tanda

kelaikan dan akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi prasarana sipil wilayah I;

e. penyiapan kebijakan teknis kualitas material baru yang

digunakan dalam pembangunan, rehabilitasi dan perawatan prasarana sipil kereta api wilayah I;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sipil

wilayah I.


Pasal 561

Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah I, terdiri dari :

a. Seksi Jalan Rel dan Tanah Wilayah I; b. Seksi Jembatan dan Bangunan Wilayah I.

Pasal 562

(1) Seksi Jalan Rel dan Tanah Wilayah I mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah, penyiapan pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian jalan rel dan tanah serta pengesahan hasil uji, penyiapan bahan akreditasi jasa konsultasi dan konstruksi serta pengesahan kualitas material baru jalan rel dan tanah di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Papua.

(2) Seksi Jembatan dan Bangunan wilayah I mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan dan bangunan, penyiapan pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian jembatan dan bangunan serta pengesahan hasil uji, penyiapan bahan akreditasi jasa konsultasi dan kontruksi serta pengesahan kualitas material baru jembatan dan bangunan di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Papua.


Pasal 563 Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sipil, pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian tanda kelaikan prasarana sipil termasuk material baru, akreditasi pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi di bidang prasarana sipil, penyelenggaraan pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan prasarana sipil yang meliputi jalan rel, stasiun, terowongan, jembatan, bangunan pendukung Wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan kepulauan Maluku.

Pasal 564

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 563, Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah II menyelenggarakan fungsi :


pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana sipil wilayah II;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang prasarana sipil wilayah II; c. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana kereta api

meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan perawatan prasarana sipil milik negara wilayah II;


kelaikan dan akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi prasarana sipil wilayah II;


digunakan dalam pembangunan, rehabilitasi dan perawatan prasarana sipil kereta api wilayah II;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sipil.

Pasal 565

Subdirektorat Prasarana Sipil Wilayah II, terdiri dari :

a. Seksi Jalan Rel dan Tanah Wilayah II;


b. Seksi Jembatan dan Bangunan Wilayah II.

Pasal 566

(1) Seksi Jalan Rel dan Tanah Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah, penyiapan pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian jalan rel dan tanah serta pengesahan hasil uji, penyiapan bahan akreditasi jasa konsultasi dan konstruksi serta pengesahan kualitas material baru jalan rel dan tanah di Wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan kepulauan Maluku.

(2) Seksi Jembatan dan Bangunan wilayah II mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan dan bangunan, penyiapan pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian jembatan dan bangunan serta pengesahan hasil uji, penyiapan bahan akreditasi jasa konsultasi dan kontruksi serta pengesahan kualitas material baru jembatan dan bangunan di Wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan kepulauan Maluku.

Pasal 567

Subdirektorat Sinyal, Telekomunikasi dan Pelistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi, pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian tanda kelaikan fasilitas operasi termasuk material baru, akreditasi pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi di bidang fasilitas operasi , penyelenggaraan pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan fasilitas operasi yang meliputi sinyal, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi.


Pasal 568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 567, Subdirektorat Sinyal, Telekomunikasi dan Pelistrikan menyelenggarakan fungsi :


pedoman, kriteria dan prosedur di bidang fasilitas operasi kereta api;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang fasilitas operasi; c. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana kereta api

meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan perawatan fasilitas operasi milik negara;


kelaikan dan akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi fasilitas operasi;


digunakan dalam pembangunan, rehabilitasi dan perawatan fasilitas operasi;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sipil.

Pasal 569

Subdirektorat Sinyal, Telekomunikasi dan Pelistrikan, terdiri dari : a. Seksi Persinyalan; b. Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan.

Pasal 570

(1) Seksi Persinyalan mempunyai tugas mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengesahan hasil uji persinyalan serta fasilitas pendukung operasi, penyiapan bahan akreditasi jasa konsultasi dan konstruksi persinyalan serta pengesahan kualitas material baru.


(2) Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengesahan hasil telekomunikasi dan pelistrikan, pengesahan hasil uji, penyiapan bahan akreditasi jasa konsultasi dan konstruksi telekomunikasi dan pelistrikan, pengesahan kualitas material baru.

Pasal 571

Subdirektorat Peralatan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan logistik, pengusahaan fasilitas peralatan perawatan dan logistik, penetapan rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan prasarana serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang prasarana kereta api.

Pasal 572

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 571, Subdirektorat Peralatan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :


pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peralatan dan logistik; b. pemberian bimbingan teknis di bidang peralatan dan logistik; c. penyusunan jumlah kebutuhan minimal dan rencana pemanfaatan

serta pengusahaan fasilitas peralatan perawatan prasarana; d. penyusunan rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan

peralatan perawatan prasarana dan kebutuhan minimal suku cadang komponen perawatan;

e. penyusunan kebutuhan suku cadang komponen perawatan

prasarana; f. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang

prasarana kereta api;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan logistik.


Pasal 573

Subdirektorat Logistik dan Peralatan, terdiri dari : a. Seksi Peralatan; b. Seksi Logistik.

Pasal 574

(1) Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan perawatan prasarana, kebutuhan peralatan perawatan prasarana, penyusunan kebutuhan suku cadang komponen peralatan perawatan dan suku cadang komponen perawatan prasarana, pengusahaan fasilitas peralatan perawatan prasarana serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang prasarana kereta api.

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik, serta penyusunan penetapan rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang, penyiapan kebutuhan / pemberdayaan kembali suku cadang serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data logistik.

. Bagian Keenam

Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api

Pasal 575

Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan dan teknik sarana kereta api.

Pasal 576


Dalam melaksanakan tugas sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 575, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

rekayasa dan kelaikan sarana, fasilitasi sarana, manajemen keselamatan perkeretaapian, advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia yang meliputi tenaga pemeriksa, penguji, pengoperasian, perawatan prasarana dan sarana kereta api;


bidang rekayasa dan kelaikan sarana, fasilitasi sarana, manajemen keselamatan perkeretaapian, advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia yang meliputi tenaga pemeriksa, penguji, pengoperasian, perawatan prasarana dan sarana kereta api;


rekayasa dan kelaikan sarana, fasilitasi sarana, manajemen keselamatan perkeretaapian, advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia yang meliputi tenaga pemeriksa, penguji, pengoperasian, perawatan prasarana dan sarana kereta api;

d. pelaksanaan advokasi keselamatan dan bimbingan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di bidang perkeretaapian;

e. pengelolaan fasilitas perawatan sarana kereta api milik negara;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan dan teknik sarana kereta api;


Pasal 577

Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api, terdiri dari :

a. Subdirektorat Manajemen Keselamatan; b. Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia; c. Subdirektorat Advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;


d. Subdirektorat Rekayasa dan Kelaikan Sarana; e. Subdirektorat Fasilitasi Sarana; f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 578

Subdirektorat Manajemen Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan, pelaksanaan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api, melakukan audit terhadap keselamatan dibidang perkeretaapian, identifikasi daerah rawan kecelakaan di prasarana dan penyebab kecelakaan serta rekayasa peningkatan keselamatan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang keselamatan kereta api dan upaya pengembangan sistem informasi.

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Subdirektorat Manajemen Keselamatan menyelenggarakan fungsi :


pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselamatan;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan;

c. penyiapan pelaksanaan manajemen keselamatan lalu lintas dan

angkutan kereta api; d. penyiapan pelaksanaan audit keselamatan lalu lintas dan

angkutan kereta api; e. penyiapan pelaksanaan identifikasi daerah rawan kecelakaan di

prasarana; f. penyiapan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data di bidang keselamatan kereta api dan upaya pengembangan sistem informasi;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen

keselamatan.


Pasal 580

Subdirektorat Manajemen Keselamatan, terdiri dari : a. Seksi Analisa Kecelakaan; b. Seksi Audit Keselamatan.

Pasal 581

(1) Seksi Analisa Kecelakaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kecelakaan, penyebab kecelakaan serta rekayasa peningkatan keselamatan dan pengembangan sistem informasi kecelakaan kereta api.

(2) Seksi Audit Keselamatan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan, pelaksanaan audit keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api, serta identifikasi daerah rawan kecelakaan di prasarana.

Pasal 582

Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia, penetapan kualifikasi keahlian dan sertifikasi tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, pemberian akreditasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api.


Pasal 583

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 582, Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :


pedoman, kriteria dan prosedur di bidang akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang akreditasi dan sertifikasi

sumber daya manusia;

c. penyiapan penetapan sertifikat keahlian dan peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api;

d. penyusunan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

teknis untuk tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasi prasarana dan sarana kereta api;

e. penyiapan pemberian akreditasi lembaga/ institusi yang

melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi dan

sertifikasi sumber daya manusia.

Pasal 584

Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia, terdiri dari :

a. Seksi Akreditasi; b. Seksi Sertifikasi Sumber Daya Manusia.


Pasal 585

(1) Seksi Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian akreditasi lembaga/ institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api, penyusunan bahan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasi prasarana dan sarana kereta api.

(2) Seksi Sertifikasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia, penetapan sertifikat keahlian dan peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api.

Pasal 586

Subdirektorat Advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penyiapan koordinasi antar lembaga dalam peningkatan keselamatan kereta api, penyiapan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkeretaapian serta penyuluhan peruntukkan ruang dikawasan perkeretaapian serta tata tertib pengguna jasa perkeretaapian, tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang.

Pasal 587

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Subdirektorat Advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi :


pedoman, kriteria dan prosedur di bidang advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang advokasi dan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil;


c. penyiapan koordinasi antar lembaga dalam peningkatan keselamatan kereta api;

d. penyiapan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang

perkeretaapian; e. penyiapan pelaksana penyuluhan peruntukkan ruang dikawasan

perkeretaapian serta tata tertib pengguna jasa perkeretaapian, tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di advokasi dan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 588

Subdirektorat Advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari : a. Seksi Advokasi dan Desiminasi; b. Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 589

(1) Seksi Advokasi dan Desiminasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan desiminasi, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, penyuluhan peruntukkan ruang dikawasan perkeretaapian serta pengguna jasa perkeretaapian dan tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang serta koordinasi antar lembaga dalam peningkatan keselamatan kereta api.

(2) Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penyiapan pelaksanaan penyidikan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penyidikan serta koordinasi antar lembaga dalam tindak pidana di bidang perkeretaapian.

Pasal 590


Subdirektorat Rekayasa dan Kelaikan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan kelaikan sarana, penyusunan rancang bangun dan rekayasa sarana, pelaksanaan pengadaan dan/atau rehabilitasi sarana kereta api penugasan, subsidi dan keperintisan, pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sarana kereta api dan sarana keperluan khusus, pelaksanan uji dan sertifikasi laik operasi sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus, pengembangan database dan sistem informasi sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus.

Pasal 591

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Subdirektorat Rekayasa dan Kelaikan Sarana menyelenggarakan fungsi :


pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rekayasa dan kelaikan penggerak, kereta dan gerbong;

b. pemberian bimbingan teknis di bidang rekayasa dan kelaikan

penggerak, kereta dan gerbong;

c. penyiapan pengadaan dan atau rehabilitasi sarana penggerak, kereta dan gerbong penugasan, subsidi dan keperintisan;

d. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian serta sertifikasi kelaikan

sarana penggerak, kereta dan gerbong serta sarana untuk keperluan khusus;

e. penyiapan database serta pengembangan sistem informasi bidang

sarana penggerak, kereta dan gerbong dan sarana untuk keperluan khusus;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan

kelaikan penggerak, kereta dan gerbong.


Pasal 592

Subdirektorat Rekayasa Sarana, terdiri dari : a. Seksi Rekayasa dan Kelaikan Sarana Penggerak; b. Seksi Rekayasa dan Kelaikan Kereta dan Gerbong.

Pasal 593

(1) Seksi Rekayasa dan Kelaikan Sarana Penggerak mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan kelaikan sarana penggerak, penyiapan pengadaan dan/atau rehabilitasi sarana penggerak penugasan, subsidi dan keperintisan, penyiapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi laik operasi sarana penggerak dan sarana penggerak untuk keperluan khusus, penyiapan database dan pengembangan sistem informasi sarana penggerak dan sarana penggerak untuk keperluan khusus.

(2) Seksi Rekayasa dan Kelaikan Kereta dan Gerbong mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan kelaikan kereta dan gerbong, penyiapan pengadaan dan/atau rehabilitasi kereta dan gerbong penugasan, subsidi dan keperintisan, penyiapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi laik operasi kereta dan gerbong dan kereta dan gerbong untuk keperluan khusus, penyiapan database dan pengembangan sistem informasi kereta dan gerbong dan kereta dan gerbong untuk keperluan khusus.

Pasal 594

Subdirektorat Fasilitasi Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi sarana (balai yasa dan dipo), penyusunan kebutuhan minimal peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa dan di dipo, penyusunan kebutuhan minimal suku cadang komponen balai yasa dan dipo serta sarana kereta api, penyiapan pelaksanaan prioritas pengadaan dan/atau peningkatan balai yasa dan dipo sarana kereta api milik negara serta pengusahaannya.


Pasal 595

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Subdirektorat Fasilitasi Sarana menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma,

pedoman, kriteria dan prosedur di bidang fasilitasi sarana; b. pemberian bimbingan teknis di bidang fasilitasi sarana; c. penyiapan pelaksanaan prioritas pengadaan dan atau peningkatan

balai yasa dan dipo sarana kereta api milik negara serta pengusahaannya;

d. penyusunan kebutuhan minimal suku cadang komponen balai

yasa dan dipo serta sarana kereta api;

e. penyusunan kebutuhan minimal peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa dan di dipo sarana kereta api serta sarana untuk keperluan khusus;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan

kelaikan sarana.

Pasal 596

Sub Direktorat Fasilitasi Sarana, terdiri dari : a. Seksi Fasilitasi Sarana Wilayah I; b. Seksi Fasilitasi Sarana Wilayah II.


Pasal 597

(1) Seksi Fasilitasi Sarana Wilayah I mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi sarana, penyusunan kebutuhan minimal peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa dan di dipo sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus, penyusunan kebutuhan minimal suku cadang komponen sarana pelaksanaan pengadaan dan/ atau peningkatan balai yasa dan dipo sarana kereta api milik Negara serta pengusahaanya di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Papua.

(2) Seksi Fasilitasi Sarana Wilayah II mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi sarana, penyusunan kebutuhan minimal peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa dan di dipo sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus, penyusunan kebutuhan minimal suku cadang komponen sarana pelaksanaan pengadaan dan/ atau peningkatan balai yasa dan dipo sarana kereta api milik Negara serta pengusahaanya di wilayah II meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan kepulauan Maluku.

Pasal 598

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Ketujuh


Pasal 599

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perekeretaapian dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 600




(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan masing-masing Direktur.



SO-ITJEN 2005 edit MENPAN 221

BAB VIII

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama


Pasal 601

(1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 602

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan

untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Perhubungan;

c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan.


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 604

Inspektorat Jenderal, terdiri dari : a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat I; c. Inspektorat II; d. Inspektorat III; e. Inspektorat IV.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 605

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan

pengawasan;

b. pengelolaan administrasi dan penyajian hasil pengawasan serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

c. penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan;

d. pengumpulan, pengolahan, analisis laporan hasil pengawasan dan

penyajian laporan hasil pengawasan;


e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

Pasal 607

Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri dari : a. Bagian Rencana dan Program; b. Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi; c. Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang; d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 608

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan serta evaluasi pelaksanaan program kerja.

Pasal 609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan rencana, program dan evaluasi

pelaksanaan program kerja pengawasan; b. pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang-

undangan serta dokumentasi hukum; c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.

Pasal 610

Bagian Rencana dan Program, terdiri dari : a. Subbagian Program dan Evaluasi;

b. Subbagian Hukum dan Data.


Pasal 611

(1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja pengawasan, dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan program kerja pengawasan.

(2) Subbagian Hukum dan Data mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.

Pasal 612

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis hasil pengawasan dan penyajian hasil pengawasan serta penyusunan tindak lanjut pengawasan di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara dan perkeretaapian.

Pasal 613

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

a. analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut

hasil pengawasan di bidang perhubungan darat, perhubungan udara, dan perkeretaapian;

b. analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut

hasil pengawasan di bidang perhubungan laut dan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 614

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi, terdiri dari :

a. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi I;

b. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi II.


Pasal 615

(1) Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang perhubungan darat dan perhubungan udara serta perkeretaapian.

(2) Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi II

mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang perhubungan laut dan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 616

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis hasil pengawasan dan penyajian hasil pengawasan serta penyusunan tindak lanjut pengawasan di bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan SAR Nasional, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan.

Pasal 617

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a. analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut

hasil pengawasan di bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Badan SAR Nasional;

b. analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut

hasil pengawasan di bidang Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan.


Pasal 618

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang, terdiri dari:

a. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang I;

b. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang II.

Pasal 619

(1) Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan serta Badan SAR Nasional.

(2) Subbagian Tindak Lanjut Pengawasan Penunjang II mempunyai

tugas melakukan analisis dan penyusunan laporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan.

Pasal 620

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

Pasal 621


a. pengelolaan urusan kepegawaian dan perlengkapan;

b. pengelolaan urusan keuangan, persuratan, kearsipan dan

kerumahtanggaan serta hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal.


Pasal 622


a. Subbagian Kepegawaian dan Perlengkapan;

b. Subbagian Keuangan dan Tata Usaha.

Pasal 623

(1) Subbagian Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan perlengkapan Inspektorat Jenderal.

(2) Subbagian Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas

melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan serta hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 624

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan meliputi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan, serta pelaksanaannya lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat.


Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan rencana dan program kerja pengawasan lingkup

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat;

b. pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan

tugas pokok lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat;

c. pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat;

d. perumusan laporan hasil pengawasan lingkup Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat;

e. pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri

Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 626 Inspektorat I membawahkan: a. Subbagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 627

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat I.

(2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggungjawab

kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 628

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan meliputi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Irian Jaya Barat dan Papua.

Pasal 629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi :


Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Irian Jaya Barat dan Papua;



tugas pokok lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Irian Jaya Barat dan Papua;


penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Irian Jaya Barat dan Papua;

d. perumusan laporan hasil pengawasan lingkup Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Irian Jaya Barat dan Papua;



Pasal 630

Inspektorat II membawahkan: a. Subbagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 631

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat II.


kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.


Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 632

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan meliputi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Jambi, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku.

Pasal 633

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi :


Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di Jambi, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku;


tugas pokok lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Jambi, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku;


penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Jambi, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku;

d. perumusan laporan hasil pengawasan lingkup kantor pusat

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan SAR Nasional, dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di Jambi, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku;




Pasal 634

Inspektorat III membawahkan: a. Subbagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 635

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat III.


kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 636

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan meliputi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan lingkup Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan SAR Nasional, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.


Pasal 637

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi :


Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan SAR Nasional, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara;


tugas pokok lingkup Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan SAR Nasional, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara;


penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan SAR Nasional, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara;


d. perumusan laporan hasil pengawasan lingkup Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan SAR Nasional, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal/Badan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara;



Pasal 638

Inspektorat IV membawahkan: a. Subbagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 639

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan Inspektorat IV.


kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bagian Kedelapan


Pasal 640

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional Auditor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 641

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional Auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.

(3) Jumlah tenaga fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 642

Kelompok Jabatan Fungsional selain Auditor pada Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 643

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 642 terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.


ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SO-BADAN SAR edit MENPAN

236

BAB IX

BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL

Bagian Pertama


Pasal 645

(1) Badan Search and Resque Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat Badan SAR Nasional adalah unsur pelaksana di bidang search and resque.

(2) Badan SAR Nasional dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 646

Badan SAR Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi search and rescue (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/ atau penerbangan, serta pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.

Pasal 647

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi SAR

dan operasi SAR;

b. pelaksanaan program pembinaan potensi SAR dan operasi SAR;

c. pelaksanaan tindak awal operasi SAR;

d. pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya;

e. koordinasi, pengerahan potensi SAR dan pengendalian operasi SAR;


237

f. pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR dan latihan SAR;

g. evaluasi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan operasi SAR;

h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan SAR Nasional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 648

Badan SAR Nasional, terdiri dari : a. Sekretariat Badan SAR Nasional; b. Pusat Bina Potensi SAR; c. Pusat Bina Operasi SAR.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan SAR Nasional

Pasal 649 Sekretariat Badan SAR Nasional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 650

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649, Sekretariat Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan

anggaran Badan SAR Nasional; b. pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama serta penataan

organisasi dan tata laksana;


238

c. pengelolaan keuangan; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan hubungan masyarakat,

kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta kepegawaian.

Pasal 651

Sekretariat Badan SAR Nasional, terdiri dari : a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Umum.

Pasal 652

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan kerja sama di bidang SAR, penataan organisasi dan tata laksana, serta evaluasi dan laporan Badan SAR Nasional.

Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan anggaran Badan SAR

Nasional; b. penelaahan, penyiapan, dan penyusunan peraturan perundang-

undangan dan kerja sama di bidang SAR serta organisasi dan tata laksana;

c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

rencana dan program bidang SAR.


239

Pasal 654

Bagian Perencanaan, terdiri dari : a. Subbagian Rencana dan Program; b. Subbagian Hukum dan Organisasi; c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 655


penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan SAR Nasional.

(2) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan

penelaahan, penyiapan bahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerja sama di bidang SAR, serta penyusunan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan SAR Nasional.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program bidang SAR.

Pasal 656

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan SAR Nasional.

Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan anggaran, evaluasi

anggaran dan penyusunan laporan keuangan; b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan perbendaharaan dan

verifikasi serta pembukuan anggaran.


240

Pasal 658

Bagian Keuangan, terdiri dari : a. Subbagian Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi.

Pasal 659

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pembinaan dan pelaksanaan anggaran, serta evaluasi anggaran dan penyiapan penyusunan laporan keuangan.

(2) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan anggaran.

Pasal 660

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, serta kepegawaian.

Pasal 661

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan tata usaha dan hubungan masyarakat; b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 662

Bagian Umum, terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Subbagian Kerumahtanggaan;

c. Subbagian Kepegawaian.


241

Pasal 663


usaha dan hubungan masyarakat.

(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian.

Bagian Keempat

Pusat Bina Potensi SAR

Pasal 664 Pusat Bina Potensi SAR mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan potensi SAR, serta pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kesiapan potensi SAR.

Pasal 665 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Pusat Bina Potensi SAR menyelengarakan fungsi : a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan potensi SAR; b. pembinaan tenaga SAR serta pelaksanaan pelatihan ketrampilan

untuk mendukung tugas operasi SAR; c. pelaksanaan penyuluhan dan pemasyarakatan SAR; d. pembinaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyiapan dan

standardisasi peralatan SAR; e. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan kesiapan potensi SAR; f. pembinaan tenaga rescue.


242

Pasal 666

Pusat Bina Potensi SAR, terdiri dari :

a. Bidang Bina Ketenagaan;

b. Bidang Bina Peralatan.

Pasal 667

Bidang Bina Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan potensi SAR, pembinaan tenaga SAR, pelaksanaan pelatihan ketrampilan untuk mendukung tugas operasi SAR, penyuluhan dan pemasyarakatan SAR, serta penyiapan koordinasi dan kesiapan potensi SAR, dan pembinaan tenaga rescue.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Bidang Bina Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pelatihan serta

peningkatan dan pemeliharaan keterampilan tenaga SAR untuk mendukung tugas operasi SAR;

b. penyusunan pedoman dan pelaksanaan penyuluhan serta

penyiapan tenaga untuk keperluan operasi SAR;

c. penyiapan koordinasi dan pembinaan potensi SAR.

Pasal 669

Bidang Bina Ketenagaan, terdiri dari : a. Subbidang Pelatihan dan Keterampilan; b. Subbidang Penyuluhan.


243

Pasal 670

(1) Subbidang Pelatihan dan Keterampilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pelatihan serta peningkatan dan pemeliharaan keterampilan tenaga SAR untuk mendukung tugas operasi SAR, dan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan potensi SAR.

(2) Subbidang Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan penyuluhan serta penyiapan tenaga untuk keperluan operasi SAR .

Pasal 671

Bidang Bina Peralatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemeliharaan, penyusunan petunjuk teknis, inventarisasi, penyimpanan dan penyusunan standardisasi peralatan SAR.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Bidang Bina Peralatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pembinaan dan melakukan urusan pemeliharaan

peralatan SAR;

b. penyiapan penyusunan standardisasi dan petunjuk teknis peralatan SAR serta pelaksanaan urusan inventarisasi, penyimpanan, dan penyiapan peralatan SAR.

Pasal 673

Bidang Bina Peralatan, terdiri dari : a. Subbidang Pemeliharaan; b. Subbidang Standardisasi dan Inventarisasi Peralatan.


244

Pasal 674

(1) Subbidang Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan SAR.

(2) Subbidang Standardisasi dan Inventarisasi Peralatan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan petunjuk teknis peralatan SAR serta pelaksanaan urusan inventarisasi, penyimpanan dan penyiapan peralatan SAR.

Bagian Kelima

Pusat Bina Operasi SAR

Pasal 675 Pusat Bina Operasi SAR mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasi SAR, pelaksanaan tindak awal, koordinasi dan pengerahan potensi SAR, pengendalian operasi SAR, pemeliharaan alat komunikasi dan elekronika, pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang operasi dan latihan SAR serta evaluasi pelaksanaan operasi SAR.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Pusat Bina Operasi SAR menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan kebijakan teknis operasi SAR;

b. pelaksanaan tindak awal operasi SAR;

c. koordinasi dan pengerahan potensi SAR serta pengendalian pelaksanaan operasi SAR;

d. pelaksanaan hubungan dan kerja sama operasi dan latihan SAR;

e. penyusunan petunjuk operasi dan pemeliharaan alat komunikasi

dan elektronika;

f. evaluasi pelaksanaan operasi SAR.


245

Pasal 677

Pusat Bina Operasi SAR, terdiri dari :

a. Bidang Kesiagaan dan Pengerahan Potensi SAR;

b. Bidang Komunikasi.

Pasal 678

Bidang Kesiagaan dan Pengerahan Potensi SAR mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasi SAR, pelaksanaan tindak awal operasi SAR, koordinasi dan pengerahan potensi SAR serta pengendalian pelaksanaan operasi SAR, penyiapan bahan dan pelaksanaan hubungan kerja sama operasi dan latihan SAR serta evaluasi pelaksanaan operasi SAR.

Pasal 679

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Bidang Kesiagaan dan Pengerahan Potensi SAR menyelenggarakan fungsi :

a. pengerahan potensi SAR, pelaksanaan koordinasi tindak awal

dan pengendalian pelaksanaan operasi SAR;

b. penyiapan pelaksanaan hubungan dan kerja sama operasi dan latihan SAR;

c. koordinasi, pendataan, dan perencanaan pengerahan potensi

SAR;

d. penyusunan sistem, petunjuk operasi dan latihan SAR serta evaluasi pelaksanaan operasi SAR.

Pasal 680

Bidang Kesiagaan dan Pengerahan Potensi SAR, terdiri dari :

a. Subbidang Pelatihan dan Kesiagaan;

b. Subbidang Pengerahan Potensi dan Evaluasi Operasi.


246

Pasal 681

(1) Subbidang Pelatihan dan Kesiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengerahan potensi SAR, koordinasi pelaksanaan tindak awal dan pengendalian pelaksanaan operasi SAR, serta hubungan dan kerja sama operasi dan latihan SAR.

(2) Subbidang Pengerahan Potensi dan Evaluasi Operasi mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pendataan, perencanaan pengerahan potensi SAR, penyiapan bahan penyusunan sistem, petunjuk operasi dan latihan serta evaluasi pelaksanaan operasi SAR.

Pasal 682

Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk operasi dan teknis komunikasi dan elektronika, penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan siaga komunikasi, pemeliharaan, penyiapan peralatan komunikasi dan elektronika SAR, serta pengembangan sistem komunikasi.

Pasal 683

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan penyusunan petunjuk operasi komunikasi dan

elektronika; b. pelaksanaan siaga komunikasi SAR; c. penyiapan penyusunan petunjuk teknis komunikasi dan

elektronika serta pemeliharaan dan penyiapan peralatan komunikasi dan elektronika SAR;

d. pengembangan sistem komunikasi.

Pasal 684

Bidang Komunikasi, terdiri dari :

a. Subbidang Perangkat Komunikasi;

b. Subbidang Operasi Komunikasi.


247

Pasal 685

(1) Subbidang Perangkat Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis komunikasi dan elektronika serta penyiapan dan pemeliharaan peralatan komunikasi dan elektronika.

(2) Subbidang Operasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan petunjuk operasi komunikasi dan elektronika, dan pelaksanaan siaga komunikasi SAR, serta pengembangan sistem komunikasi SAR.

Bagian Keenam


Pasal 686

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Badan SAR Nasional dan Pusat di lingkungan Badan SAR Nasional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 687

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 686, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Badan SAR Nasional.




SO-BADAN LITBANG edit MENPAN 248

BAB X

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Bagian Pertama


Pasal 688

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan adalah unsur pelaksana di bidang penelitian dan pengembangan perhubungan.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 689

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

Pasal 690 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang

manajemen transportasi multimoda dan/atau antarmoda, perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut dan perhubungan udara;

b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta koordinasi

penelitian dan pengembangan bidang manajemen transportasi multimoda dan/atau antarmoda, perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut dan perhubungan udara;

c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang manajemen

transportasi multimoda dan/atau antarmoda, perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut dan perhubungan udara;

d. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi

ilmiah bidang manajemen transportasi multimoda dan/atau antarmoda, perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut dan perhubungan udara;


e. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda dan/atau antarmoda, perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut dan perhubungan udara;

f. pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Penelitian dan

Pengembangan Perhubungan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 691 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, terdiri dari : a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;

b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi

Multimoda;

c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat;

d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut;

e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Perhubungan

Pasal 692

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.


Pasal 693

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana dan

program, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen transportasi multimoda dan/atau antarmoda, perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara;

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian; c. pelaksanaan urusan dokumentasi, kepustakaan dan publikasi, serta

pelayanan administrasi kerjasama; d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 694

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan terdiri dari : a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Kepegawaian;

c. Bagian Dokumentasi dan Kerjasama;

d. Bagian Umum.

Pasal 695

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi serta laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 695, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan

pengembangan;


b. evaluasi pelaksanaan rencana dan program penelitian dan pengembangan, serta penyusunan laporan.

Pasal 697

Bagian Perencanaan terdiri dari: a. Subbagian Rencana; b. Subbagian Program; c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 698

(1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran penelitian dan pengembangan.

(2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program penelitian dan pengembangan.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan.

Pasal 699

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 700

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 699, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dan kesejahteraan pegawai;

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

c. pelaksanaan administrasi dan pembinaan jabatan fungsional;

d. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.


Pasal 701

Bagian Kepegawaian, terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;

b. Subbagian Pengembangan Pegawai;

c. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional.

Pasal 702

(1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan penyusunan, pemeliharaan basis data kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

(2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dan kesejahteraan pegawai.

(3) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi dan penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 703

Bagian Dokumentasi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan dokumentasi dan kepustakaan, publikasi serta pelayanan administrasi kerjasama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 704

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Bagian Dokumentasi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan dokumentasi dan kepustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;

b. pelaksanaan urusan publikasi dan visualisasi hasil penelitian dan pengembangan;

c. pelayanan administrasi kerjasama penelitian dan pengembangan.


Pasal 705

Bagian Dokumentasi dan Kerjasama terdiri dari :

a. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan;

b. Subbagian Publikasi;

c. Subbagian Administrasi dan Kerjasama.

Pasal 706

(1) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan kepustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

(2) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian, penerbitan, dan publikasi hasil-hasil pelaksanaan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan serta urusan kehumasan.

(3) Subbagian Administrasi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kerjasama penelitian dan pengembangan.

Pasal 707

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 708

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Bagian umum menyelenggarakan fungsi :

a. urusan ketatausahaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;

b. pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;

c. urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.


Pasal 709

Bagian Umum terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 710

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda

Pasal 711

Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda.

Pasal 712

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Penelitian dan

Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda;


b. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda;

c. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan

pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;

d. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;

e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi

multimoda dan/atau antarmoda;

f. pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;

g. evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan

bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;

h. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;

i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan

pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda.

Pasal 713

Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda, terdiri dari : a. Bidang Program dan Evaluasi; b. Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 714

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan data dan aplikasi serta kerjasama dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda.


Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan

pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda; b. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan

pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;

c. penyiapan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda;

d. evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan penelitian dan

pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda.

Pasal 716

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari : a. Subbidang Program dan Kerja Sama; b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 717

(1) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerjasama penelitian dan pengembangan transportasi multimoda dan/atau antarmoda.

(2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda.

Pasal 718

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, administrasi jabatan fungsional, dokumentasi dan informasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda.


Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi : a. urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan

administrasi jabatan fungsional di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda;

b. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi

hasil penelitian dan pengembangan transportasi multimoda dan/atau antarmoda.

Pasal 720

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi terdiri dari : a. Subbidang Pelayanan Administrasi; b. Subbidang Dokumentasi dan Publikasi.

Pasal 721

(1) Subbidang Pelayanan Administrasi mempunyai tugas melakukan

urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Mutimoda.

(2) Subbidang Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan

dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan transportasi multimoda dan/atau antarmoda.


Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Darat

Pasal 722

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang transportasi darat dan perkeretaapian.

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Penelitian dan

Pengembangan Transportasi Darat; b. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional Pusat Penelitian dan

Pengembangan Transportasi Darat; c. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan

pengembangan bidang transportasi darat dan perkeretaapian;

d. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang transportasi darat dan perkeretaapian;

e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi darat

dan perkeretaapian;

f. pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi darat dan perkeretaapian;


bidang transportasi darat dan perkeretaapian;

h. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah bidang transportasi darat dan perkeretaapian;


pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan bidang transportasi darat dan perkeretaapian.


Pasal 724 Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Darat, terdiri dari : a. Bidang Program dan Evaluasi; b. Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi;


Pasal 725

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan data dan aplikasi serta kerjasama dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang transportasi darat dan perkeretaapian.

Pasal 726


pengembangan bidang transportasi darat dan perkeretaapian; b. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan

pengembangan bidang transportasi darat dan perkeretaapian;

c. penyiapan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang transportasi darat dan perkeretaapian;


pengembangan bidang transportasi darat dan perkeretaapian.

Pasal 727

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari : c. Subbidang Program dan Kerja Sama; d. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.


Pasal 728

(1) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerjasama penelitian dan pengembangan transportasi darat dan perkeretaapian.


penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang transportasi darat dan perkeretaapian.

Pasal 729

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, administrasi jabatan fungsional, dokumentasi dan informasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Darat .

Pasal 730


administrasi jabatan fungsional di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Darat;


hasil penelitian dan pengembangan transportasi darat dan perkeretaapian.

Pasal 731



Pasal 732

(1) Subbidang Pelayanan Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Darat.


dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan transportasi darat dan perkeretaapian.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut

Pasal 733

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang transportasi laut.

Pasal 734

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Penelitian dan

Pengembangan Transportasi Laut; b. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional Pusat Penelitian dan

Pengembangan Transportasi Laut; c. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan

pengembangan bidang transportasi laut;

d. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang transportasi laut;

e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi laut;


f. pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi laut;


bidang transportasi laut;

h. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah bidang transportasi laut;


pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan bidang transportasi laut.

Pasal 735

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, terdiri dari : a. Bidang Program dan Evaluasi; b. Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi;


Pasal 736

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan data dan aplikasi serta kerjasama dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang transportasi laut.

Pasal 737


pengembangan bidang transportasi laut; b. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan

pengembangan bidang transportasi laut;

c. penyiapan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang transportasi laut;


d. evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan bidang transportasi laut.

Pasal 738

Bidang Program dan Evaluasi, terdiri dari : a. Subbidang Program dan Kerja Sama; b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 739

(1) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerjasama penelitian dan pengembangan transportasi laut.


penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang transportasi laut.

Pasal 740

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, administrasi jabatan fungsional, dokumentasi dan informasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut.

Pasal 741


administrasi jabatan fungsional di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut;


hasil penelitian dan pengembangan transportasi laut.


Pasal 742


Pasal 743


urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut.


dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan transportasi laut.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara

Pasal 744

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang transportasi udara.

Pasal 745

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Penelitian dan

Pengembangan Transportasi Udara; b. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional Pusat Penelitian dan

Pengembangan Transportasi Udara;


c. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang transportasi udara;

d. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang

transportasi udara;

e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi udara;

f. pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang

transportasi udara;

g. evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan bidang transportasi udara;

h. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi

ilmiah bidang transportasi udara;

i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan bidang transportasi udara.

Pasal 746

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara, terdiri dari : a. Bidang Program dan Evaluasi; b. Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi;


Pasal 747

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan data dan aplikasi serta kerjasama dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang transportasi udara.


Pasal 748


pengembangan bidang transportasi udara; b. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan

pengembangan bidang transportasi udara;

c. penyiapan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang transportasi udara;


pengembangan bidang transportasi udara.

Pasal 749

Bidang Program dan Evaluasi, terdiri dari : a. Subbidang Program dan Kerja Sama; b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 750

(1) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerjasama penelitian dan pengembangan bidang transportasi udara.


penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang transportasi udara.

Pasal 751

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, administrasi jabatan fungsional, dokumentasi dan informasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.


Pasal 752


administrasi jabatan fungsional di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara;


hasil penelitian dan pengembangan bidang transportasi udara.

Pasal 753

Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi, terdiri dari : a. Subbidang Pelayanan Administrasi; b. Subbidang Dokumentasi dan Publikasi.

Pasal 754


urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.


dokumentasi dan publikasi serta penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan bidang transportasi udara.

Bagian Kedelapan


Pasal 755 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 756 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional

Peneliti, Litkayasa, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan/ditunjuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.




SO-BADAN DIKLAT, SAM, PUSAT, TT KERJA edit MENPAN 269

BAB XI

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN

Bagian Pertama


Pasal 756

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Departemen Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

(2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan dipimpin oleh

Kepala Badan.

Pasal 757

Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan.

Pasal 758

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan baik

pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian;

b. perumusan program dan pembinan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian;

c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan

pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian;


d. pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan

dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian;

e. evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian;

f. koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain baik pemerintah

maupun swasta di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan;

g. pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Perhubungan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 759

Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, terdiri dari : a. Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan; b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat; c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut; d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara.


Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Pendidikan dan

Pelatihan Perhubungan

Pasal 760

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.

Pasal 761

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan

anggaran; b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan

pelatihan perhubungan;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;

d. pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Badan

Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, hukum dan kerjasama serta

kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.


Pasal 762

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, terdiri dari : a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Umum.

Pasal 763

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan kebijakan pendidikan dan pelatihan perhubungan, pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan.

Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 763, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan

anggaran pendidikan dan pelatihan perhubungan; b. penyiapan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis

pengembangan program, kurikulum, silabus dan standarisasi alat pelajaran pendidikan dan pelatihan perhubungan;

c. pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan kegiatan

pendidikan dan pelatihan perhubungan.

Pasal 765

Bagian Perencanaan, terdiri dari : a. Subbagian Rencana dan Program; b. Subbagian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan; c. Subbagian Analisa dan Evaluasi.


Pasal 766


penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan perhubungan.

(2) Subbagian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan pengembangan program, kurikulum, silabus dan standarisasi alat pelajaran pendidikan dan pelatihan perhubungan.

(3) Subbagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan laporan hasil analisa dan evaluasi pendidikan dan pelatihan perhubungan.

Pasal 767

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.

Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, Bagian Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan tata usaha kepegawaian, penyiapan rencana kebutuhan

pegawai, serta pemeliharaan basis data kepegawaian; b. pelaksanaan administrasi dan penyiapan bahan pembinaan jabatan

fungsional;

c. pelaksanaan pengembangan dan kesejahteraan pegawai, serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.


Pasal 769

Bagian Kepegawaian, terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian; b. Subbagian Jabatan Fungsional; c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 770

(1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

urusan tata usaha kepegawaian, penyiapan bahan rencana kebutuhan pegawai, serta pemeliharaan basis data kepegawaian.

(2) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan

urusan administrasi dan penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional.

(3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengembangan dan kesejahteraan pegawai, serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.

Pasal 771

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.

Pasal 772


a. penyiapan koordinasi pengelolaan pelaksanaan anggaran; b. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan

penyiapan bahan pelaporan keuangan; c. pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi dan perhitungan

anggaran.


Pasal 773


a. Subbagian Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 774

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan anggaran.

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan

tata usaha keuangan dan perbendaharaan serta penyiapan bahan laporan keuangan.

(3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan

urusan akuntansi dan verifikasi dan perhitungan anggaran.

Pasal 775

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, hukum dan kerjasama serta kerumahtanggaan dan perlengkapan serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan tata usaha dan penataan organisasi dan tata

laksana di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;

b. pelaksanaan urusan hukum dan kerjasama; c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.


Pasal 777

Bagian Umum, terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Hukum dan Kerjasama; c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 778


usaha, kepustakaan, pengelolaan Sistem Informasi Manajemen serta penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana.

(2) Subbagian Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan

urusan hukum dan kerjasama pendidikan dan pelatihan perhubungan baik dalam negeri maupun luar negeri serta hubungan kemitraan masyarakat.

(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan

kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Perhubungan Darat

Pasal 779 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis operasional pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Pasal 780

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi : aa.. ppeennyyuussuunnaann rreennccaannaa ddaann pprrooggrraamm ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann ddii

bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann ddaarraatt ddaann ppeerrkkeerreettaaaappiiaann;;


bb.. ppeennyyuussuunnaann ppeerrssyyaarraattaann aakkrreeddiittaassii pprrooggrraamm ddaann lleemmbbaaggaa

ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann ddii bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann ddaarraatt ddaann ppeerrkkeerreettaaaappiiaann;;

cc.. ppeennyyuussuunnaann ddaann ssttaannddaarriissaassii kkuurriikkuulluumm,, ssiillaabbuuss,, mmeettooddiikk,, ddiiddaattiikk

ddaann aallaatt ppeennggaajjaarraann;;

dd.. ppeemmbbiinnaaaann ddaann ppeennggeemmbbaannggaann tteennaaggaa kkeeppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann ddii bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann ddaarraatt ddaann ppeerrkkeerreettaaaappiiaann

ee.. ppeellaakkssaannaaaann ppeemmbbiinnaaaann tteerrhhaaddaapp ppeennyyeelleennggggaarraaaann ppeennddiiddiikkaann ddaann

ppeellaattiihhaann yyaanngg ddiillaakkssaannaakkaann oolleehh uunniitt ppeellaakkssaannaann tteekknniiss bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann ddaarraatt ddaann ppeerrkkeerreettaaaappiiaann;;

ff.. ppeennyyuussuunnaann rreennccaannaa kkeebbuuttuuhhaann ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann bbiiddaanngg

ppeerrhhuubbuunnggaann ddaarraatt ddaann ppeerrkkeerreettaaaappiiaann;; gg.. ppeennggeelloollaaaann ssiisstteemm iinnffoorrmmaassii mmaannaajjeemmeenn ddaann kkeeppuussttaakkaaaann

ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann ddii bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann ddaarraatt ddaann ppeerrkkeerreettaaaappiiaann;;

hh.. ppeemmaannttaauuaann,, eevvaalluuaassii ddaann ppeellaappoorraann ppeellaakkssaannaaaann ppeennddiiddiikkaann ddaann

ppeellaattiihhaann bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann ddaarraatt ddaann ppeerrkkeerreettaaaappiiaann;;

ii.. ppeellaakkssaannaaaann uurruussaann kkeeppeeggaawwaaiiaann,, kkeettaattaauussaahhaaaann,, kkeerruummaahhttaannggggaaaann ddaann kkeeuuaannggaann..

Pasal 781

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat, terdiri dari : a. Bidang Program; b. Bidang Kerjasama dan Pemantauan; c. Bagian Tata Usaha.


Pasal 782

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubugan Darat, ppeennyyuussuunnaann rreennccaannaa kkeebbuuttuuhhaann ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann,, penyusunan dan perumusan standardisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, persyaratan pengajar dan peserta, bahan dan alat pengajaran serta ujian-ujian, penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pendidikan dan pelatihan serta penyiapan bahan dan sertifikasi lulusan pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Pasal 783

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782, Bidang Program menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Perhubungan Darat; b. ppeennyyuussuunnaann rreennccaannaa kkeebbuuttuuhhaann ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann bidang

perhubungan darat dan perkeretaapian;; c. penyusunan rencana pola dan program pendidikan dan pelatihan di

bidang perhubungan darat dan perkeretaapian; d. penyusunan kurikulum, silabus, metodik dan didaktik, persyaratan

pengajar dan peserta, bahan dan alat pengajaran, ujian, serta penyiapan bahan dan sertifikasi lulusan pendidikan dan pelatihan;

e. penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga

pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Pasal 784

Bidang Program, terdiri dari: a. Subbidang Penyusunan Program; b. Subbidang Kurikulum dan Alat Pengajaran.


Pasal 785 (1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat, penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, perumusan standardisasi dan penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

(2) Subbidang Kurikulum dan Alat Pengajaran, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penelaahan dan perumusan pola dan bentuk pendidikan dan pelatihan, persyaratan pengajar dan peserta, kurikulum, metodik/dikdaktik, bahan dan alat pengajaran di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Pasal 786

Bidang Kerjasama dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kerjasama, pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Pasal 787

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, Bidang Kerjasama dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan

dan pelatihan di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian; b. pelaksanaan pemantauan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang

perhubungan darat dan perkeretaapian; c. pelaksanaan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan

dan pelatihan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian serta pembuatan laporan;


d. pelaksanaan sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;

e. pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan di bidang

perhubungan darat dan perkeretaapian.

Pasal 788

Bidang Kerjasama dan Pemantauan, terdiri dari: a. Subbidang Kerjasama; b. Subbidang Pemantauan.

Pasal 789 (1) Subbidang Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan

bahan pelaksanaan hubungan kerjasama pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

(2) Subbidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pemantauan, pengelolaan sistem informasi manajemen dan kepustakaan serta evaluasi dan penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Pasal 790

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan pelaksanaan keuangan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat.

Pasal 791

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian di lingkungan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat; b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat;


c. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan barang inventaris milik/kekayaan negara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat;

d. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Perhubungan Darat.

Pasal 792 Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Subbagian Umum; b. Subbagian Keuangan.

Pasal 793

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan

ketatausahaan, kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, perlengkapan dan kerumahtanggaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan

pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut

Pasal 794

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis operasional pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan laut.


Pasal 795

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi : aa.. ppeennyyuussuunnaann rreennccaannaa ddaann pprrooggrraamm ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann ddii

bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann laut;; bb.. ppeennyyuussuunnaann ppeerrssyyaarraattaann aakkrreeddiittaassii pprrooggrraamm ddaann lleemmbbaaggaa

ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann ddii bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann laut;

cc.. ppeennyyuussuunnaann ddaann ssttaannddaarriissaassii kkuurriikkuulluumm,, ssiillaabbuuss,, mmeettooddiikk,, ddiiddaattiikk ddaann aallaatt ppeennggaajjaarraann;;

dd.. ppeemmbbiinnaaaann ddaann ppeennggeemmbbaannggaann tteennaaggaa kkeeppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann

ddii bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann laut;;

ee.. ppeellaakkssaannaaaann ppeemmbbiinnaaaann tteerrhhaaddaapp ppeennyyeelleennggggaarraaaann ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann yyaanngg ddiillaakkssaannaakkaann oolleehh uunniitt ppeellaakkssaannaann tteekknniiss bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann laut;;


ppeerrhhuubbuunnggaann laut;; gg.. ppeennggeelloollaaaann ssiisstteemm iinnffoorrmmaassii mmaannaajjeemmeenn ddaann kkeeppuussttaakkaaaann

ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann ddii bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann laut;;

hh.. ppeemmaannttaauuaann,, eevvaalluuaassii ddaann ppeellaappoorraann ppeellaakkssaannaaaann ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann laut;;

ii.. ppeellaakkssaannaaaann uurruussaann kkeeppeeggaawwaaiiaann,, kkeettaattaauussaahhaaaann,,

kkeerruummaahhttaannggggaaaann,, ddaann kkeeuuaannggaann..

Pasal 796

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut, terdiri dari : a. Bidang Program; b. Bidang Kerjasama dan Pemantauan; c. Bagian Tata Usaha.


Pasal 797

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut, ppeennyyuussuunnaann rreennccaannaa kkeebbuuttuuhhaann ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann,, penyusunan dan perumusan standardisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, persyaratan pengajar dan peserta, bahan dan alat pengajaran serta ujian-ujian, penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pendidikan dan pelatihan serta penyiapan bahan dan sertifikasi lulusan pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan laut.

Pasal 798


Pelatihan Perhubungan Laut; b. ppeennyyuussuunnaann rreennccaannaa kkeebbuuttuuhhaann ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann bidang

perhubungan laut;; c. penyusunan rencana pola dan program pendidikan dan pelatihan di

bidang perhubungan laut; d. penyusunan kurikulum, silabus, metodik dan didaktik, persyaratan



pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan laut.

Pasal 799



Pasal 800 (1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut, penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, perumusan standardisasi dan penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan laut.


melakukan penyiapan bahan penelaahan dan perumusan pola dan bentuk pendidikan dan pelatihan, persyaratan pengajar dan peserta, kurikulum, metodik/dikdaktik, bahan dan alat pengajaran di bidang perhubungan laut.

Pasal 801

Bidang Kerjasama dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kerjasama, pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan laut.

Pasal 802


dan pelatihan di bidang perhubungan laut; b. pelaksanaan pemantauan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang

perhubungan laut; c. pelaksanaan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan

dan pelatihan bidang laut serta pembuatan laporan; d. pelaksanaan sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan

di bidang perhubungan laut; e. pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan di bidang

perhubungan laut.


Pasal 803

Bidang Kerjasama dan Pemantauan, terdiri dari: a. Subbidang Kerjasama;

b. Subbidang Pemantauan.


bahan pelaksanaan hubungan kerjasama pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan laut.


bahan pemantauan, pengelolaan sistem informasi manajemen dan kepustakaan serta evaluasi dan penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan laut.

Pasal 805

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan pelaksanaan keuangan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut.

Pasal 806


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut; b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut; c. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan barang

inventaris milik/kekayaan negara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut;


d. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut.

Pasal 807

Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Subbagian Umum;

b. Subbagian Keuangan.

Pasal 808


ketatausahaan, kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, perlengkapan dan kerumahtanggaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut.


pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut.

Bagian Keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara

Pasal 809

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis operasional pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan udara.

Pasal 810

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi : aa.. ppeennyyuussuunnaann rreennccaannaa ddaann pprrooggrraamm ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann ddii

bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann udara;;


bb.. ppeennyyuussuunnaann ppeerrssyyaarraattaann aakkrreeddiittaassii pprrooggrraamm ddaann lleemmbbaaggaa ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann ddii bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann udara;

cc.. ppeennyyuussuunnaann ddaann ssttaannddaarriissaassii kkuurriikkuulluumm,, ssiillaabbuuss,, mmeettooddiikk,, ddiiddaattiikk

ddaann aallaatt ppeennggaajjaarraann;;

dd.. ppeemmbbiinnaaaann ddaann ppeennggeemmbbaannggaann tteennaaggaa kkeeppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann ddii bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann udara;;

ee.. ppeellaakkssaannaaaann ppeemmbbiinnaaaann tteerrhhaaddaapp ppeennyyeelleennggggaarraaaann ppeennddiiddiikkaann ddaann

ppeellaattiihhaann yyaanngg ddiillaakkssaannaakkaann oolleehh uunniitt ppeellaakkssaannaann tteekknniiss bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann udara;;


ppeerrhhuubbuunnggaann udara;; gg.. ppeennggeelloollaaaann ssiisstteemm iinnffoorrmmaassii mmaannaajjeemmeenn ddaann kkeeppuussttaakkaaaann

ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann ddii bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann udara;;

hh.. ppeemmaannttaauuaann,, eevvaalluuaassii ddaann ppeellaappoorraann ppeellaakkssaannaaaann ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann bbiiddaanngg ppeerrhhuubbuunnggaann udara;

ii.. peellaakkssaannaaaann uurruussaann kkeeppeeggaawwaaiiaann,, kkeettaattaauussaahhaaaann,,

kkeerruummaahhttaannggggaaaann,, ddaann kkeeuuaannggaann..

Pasal 811

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara, terdiri dari : a. Bidang Program; b. Bidang Kerjasama dan Pemantauan; c. Bagian Tata Usaha.


Pasal 812

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubugan Udara, ppeennyyuussuunnaann rreennccaannaa kkeebbuuttuuhhaann ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann,, penyusunan dan perumusan standardisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, persyaratan pengajar dan peserta, bahan dan alat pengajaran serta ujian-ujian, penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pendidikan dan pelatihan serta penyiapan bahan dan sertifikasi lulusan pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan udara.

Pasal 813


Pelatihan Perhubungan Udara; b. ppeennyyuussuunnaann rreennccaannaa kkeebbuuttuuhhaann ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann bidang

perhubungan udara;; c. penyusunan rencana pola dan program pendidikan dan pelatihan di

bidang perhubungan udara; d. penyusunan kurikulum, silabus, metodik dan didaktik, persyaratan



pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan udara.


Pasal 814


Pasal 815

(1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara, penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, perumusan standardisasi dan penyusunan persyaratan akreditasi program dan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan udara.


melakukan penyiapan bahan penelaahan dan perumusan pola dan bentuk pendidikan dan pelatihan, persyaratan pengajar dan peserta, kurikulum, metodik/dikdaktik, bahan dan alat pengajaran di bidang perhubungan udara.

Pasal 816

Bidang Kerjasama dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kerjasama, pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan udara.

Pasal 817


dan pelatihan di bidang perhubungan udara; b. pelaksanaan pemantauan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang

perhubungan udara; c. pelaksanaan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan

dan pelatihan bidang udara serta pembuatan laporan;


d. pelaksanaan sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan udara;

e. pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan di bidang

perhubungan udara.

Pasal 818

Bidang Kerjasama dan Pemantauan, terdiri dari: a. Subbidang Kerjasama;

b. Subbidang Pemantauan.


bahan pelaksanaan hubungan kerjasama pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan udara.


bahan pemantauan, pengelolaan sistem informasi manajemen dan kepustakaan serta evaluasi dan penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan udara.

Pasal 820

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan pelaksanaan keuangan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara.

Pasal 821


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara; b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara;


c. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan barang inventaris milik/kekayaan negara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara;

d. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Perhubungan Udara.

Pasal 822 Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Subbagian Umum;

b. Subbagian Keuangan.

Pasal 823


ketatausahaan, kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, perlengkapan dan kerumahtanggaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara.


pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara.

Bagian Ketujuh


Pasal 824

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 825

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Widyaiswara, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan fungsional Widyaiswara, dikoordinasikan oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan/ditunjuk oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.

(3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional selain jabatan

fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, dan masing-masing Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.





Kepada Mmenteri Perhubungan

BAB XII

STAF AHLI MENTERI

Pasal 826

(1) Menteri Perhubungan dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli. (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Perhubungan.

(3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

(4) Kelompok Staf Ahli dibantu oleh Subbagian Tata Usaha yang

secara administratif berada dibawah Sekretaris Jenderal dan sehari-hari dibina oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Keprotokolan pada Biro Umum dan Humas.

Pasal 827

(1) Staf Ahli, terdiri dari:

a. Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan;

b. Staf Ahli Bidang Kesisteman Perhubungan;

c. Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan;

d. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan. (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.


Pasal 828

(1) Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah lingkungan perhubungan serta pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri Perhubungan.

(2) Staf Ahli Bidang Kesisteman Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kesisteman perhubungan serta pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri Perhubungan.

(3) Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah regulasi dan keselamatan perhubungan serta pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri Perhubungan.

(4) Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi dan energi perhubungan serta pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri Perhubungan.

(5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan kemitraan perhubungan serta pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri Perhubungan.

Pasal 829

Subbagian Tata Usaha pada Staf Ahli, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Staf Ahli.


BAB XIII

PUSAT DATA DAN INFORMASI

Pasal 830

(1) Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 831

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi perhubungan, serta pelayanan data dan informasi perhubungan.

Pasal 832 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Data dan

Informasi; b. penyusunan rencana dan program kegiatan pengembangan sistem

informasi perhubungan, serta pelayanan data dan informasi perhubungan;

c. pembinaan dan pengembangan sistem informasi perhubungan; d. pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi

perhubungan; e. perumusan program penyelenggaraan sistem informasi

perhubungan; f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sistem

informasi perhubungan, serta pelayanan data dan informasi perhubungan;


g. pengembangan jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi; h. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional pranata komputer dan

statistisi; i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 833

Pusat Data dan Informasi, terdiri dari :

a. Bidang Pengembangan Sistem Informasi; b. Bidang Pelayanan Informasi; c. Bagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 834

Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengembangan serta evaluasi pelaksanaan sistem informasi perhubungan.

Pasal 835

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan penyusunan rencana dan program serta perancangan dan

pengembangan sistem jaringan komputer; b. penyiapan penyusunan rencana dan program serta pengembangan

dan penerapan aplikasi sistem informasi berbasis komputer dan pembinaan pengembangan sumber daya manusia sistem informasi;

c. pelaksanaan evaluasi pengembangan sistem informasi.


Pasal 836

Bidang Pengembangan Sistem Informasi, terdiri dari :

a. Subbidang Perangkat Lunak;

b. Subbidang Perangkat Keras.

Pasal 837

(1) Subbidang Perangkat Lunak mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan dan penerapan aplikasi sistem informasi berbasis komputer dan pembinaan pengembangan sumber daya manusia sistem informasi.

(2) Subbidang Perangkat Keras mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta perancangan dan pengembangan jaringan komputer dan evaluasi pengembangan sistem informasi.

Pasal 838

Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyajian dan pelayanan data dan informasi, serta penyiapan laporan dan pembuatan dokumentasi.

Pasal 839

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 838, Bidang Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan, penyajian dan pelayanan data dan informasi; b. penyiapan laporan dan pembuatan dokumentasi.

Pasal 840

Bidang Pelayanan Informasi, terdiri dari : a. Subbidang Penyajian Informasi; b. Subbidang Laporan dan Dokumentasi.


Pasal 841

(1) Subbidang Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyajian dan pelayanan data dan informasi.

(2) Subbidang Laporan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan dan pembuatan dokumentasi.

Pasal 842

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat Data dan Informasi, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta administrasi jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 843

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan

anggaran Pusat Data dan Informasi; b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan administrasi jabatan

fungsional pranata komputer dan statistisi dilingkungan Departemen Perhubungan;

c. pelaksanaan urusan keuangan; d. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah

tangga.

Pasal 844

Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum.


Pasal 845

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi di lingkungan Departemen Perhubungan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi penyusunanan rencana, program dan anggaran Pusat Data dan Informasi, serta urusan keuangan.


persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 846

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 847

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional

Pranata Komputer, Statistisi, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan/ditunjuk oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.


ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku.


BAB XIV

PUSAT KAJIAN STRATEGIS PELAYANAN

JASA PERHUBUNGAN Pasal 848

(1) Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan adalah unsur

penunjang Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan di pimpin oleh

seorang Kepala.

Pasal 849

Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kajian strategis pelayanan jasa perhubungan.

Pasal 850

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 849, Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kegiatan kajian strategis

pelayanan jasa perhubungan; b. pelaksanaan kajian strategis hasil pelaksanaan kebijakan investasi

dan pelayanan jasa perhubungan; c. pemantauan hasil pelaksanaan kebijakan investasi dan pelayanan

jasa perhubungan, serta pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi;

d. penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa perhubungan; e. pelaksanaan penyiapan bahan pendapat teknis pengelolaan

lingkungan hidup di bidang transportasi;


f. evaluasi dan pelaporan kajian strategis pelaksanaan kebijakan

investasi, dan pelayanan jasa perhubungan serta pengelolaan lingkungan hidup ;

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 851

Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, terdiri dari: a. Bidang Kajian Strategis Transportasi Darat dan Perkeretaapian; b. Bidang Kajian Strategis Transportasi Laut dan Udara; c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 852

Bidang Kajian Strategis Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan kajian strategis dan pemantauan hasil pelaksanaan kebijakan investasi dan pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian, penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian, penyiapan bahan pendapat teknis dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian Bidang Kajian Strategis Transportasi Darat Dan Perkeretaapian.

Pasal 853

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852, Bidang Kajian Strategis Transportasi Darat dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kajian strategis hasil pelaksanaan kebijakan investasi

dan pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian; b. pemantauan hasil pelaksanaan kebijakan investasi dan pelayanan

jasa, serta pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;

c. penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa transportasi darat

dan perkeretaapian;


d. pelaksanaan penyiapan bahan pendapat teknis pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;

e. evaluasi dan pelaporan kajian strategis pelaksanaan kebijakan

investasi, dan pelayanan jasa perhubungan serta pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;

Pasal 854

Bidang Kajian Strategis Transportasi Darat dan Perkeretaapian, terdiri dari:

a. Sub Bidang Kajian Transportasi Darat;

b. Sub Bidang Kajian Transportasi Perkeretaapian.

Pasal 855

(1) Sub Bidang Kajian Transportasi Darat mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan kajian strategis dan pemantauan hasil pelaksanaan kebijakan investasi dan pelayanan jasa transportasi darat, penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa transportasi darat, penyiapan bahan pendapat teknis dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi darat, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian strategis transportasi darat.

(2) Sub Bidang Kajian Transportasi Perkeretaapian mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan kajian strategis dan pemantauan hasil pelaksanaan kebijakan investasi dan pelayanan jasa transportasi perkeretaapian, penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa transportasi perkeretaapian, penyiapan bahan pendapat teknis dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi perkeretaapian, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian strategis transportasi perkeretaapian.


Pasal 856

Bidang Kajian Strategis Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugas melaksanakan kajian strategis dan pemantauan hasil pelaksanaan kebijakan investasi dan pelayanan jasa transportasi laut dan udara, penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa transportasi laut dan udara, penyiapan bahan pendapat teknis dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi laut dan udara, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian Bidang Kajian Strategis Transportasi Laut dan Udara.

Pasal 857

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856, Bidang Kajian Strategis Transportasi Laut dan Udara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kajian strategis hasil pelaksanaan kebijakan investasi

dan pelayanan jasa transportasi laut dan udara; b. pemantauan hasil pelaksanaan kebijakan investasi dan pelayanan

jasa, serta pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi laut dan udara;

c. penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa transportasi laut

dan udara; d. pelaksanaan penyiapan bahan pendapat teknis pengelolaan

lingkungan hidup di bidang transportasi laut dan udara; e. evaluasi dan pelaporan kajian strategis pelaksanaan kebijakan

investasi, dan pelayanan jasa perhubungan serta pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi laut dan udara.

Pasal 858

Bidang Kajian Strategis Transportasi Laut dan Udara, terdiri dari:

a. Subbidang Kajian Transportasi Laut; b. Subbidang Kajian Transportasi Udara.


Pasal 859

(1) Sub Bidang Kajian Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian strategis dan pemantauan hasil pelaksanaan kebijakan investasi dan pelayanan jasa transportasi laut, penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa transportasi laut, penyiapan bahan pendapat teknis dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian strategis transportasi laut.

(2) Sub Bidang Kajian Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian strategis dan pemantauan hasil pelaksanaan kebijakan investasi dan pelayanan jasa transportasi udara, penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa transportasi udara, penyiapan bahan pendapat teknis dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi udara, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian strategis transportasi udara.

Pasal 860

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana dan program, urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat serta pelaporan.

Pasal 861

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran serta

pelaporan; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan kepegawaian; d. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah

tangga.


Pasal 862

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 863

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta penyusunan laporan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan

keuangan. (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas

melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 864

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 865

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan


(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan.



(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 866

Di lingkungan Departemen Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Departemen Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 867

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 868

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Perhubungan yang telah ada pada saat berlakunya keputusan ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan keputusan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB XVI

TATA KERJA

Pasal 869

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di lingkungan Departemen Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Departemen Perhubungan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 870

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian interen di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 871

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Departemen Perhubungan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 872

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 873

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.


Pasal 874

Para Kepala Biro, Kepala Direktorat, Kepala Pusat, secara hirarkhi menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan, dan Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan menyusun laporan berkala Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Departemen Perhubungan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 875

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 876

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap saatuan organisasi di bawahnya.

Pasal 877

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 878

(1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.

(2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b. (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, Sekretaris

Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal adalah jabatan struktural eselon II.a.


(4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat adalah

jabatan struktural eselon III.a. (5) Kepala Subbagian, kepala Subbidang, dan Kepala Seksi adalah

jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 879

Pejabat struktural Eselon I a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli Menteri tetap diberikan Eselon I a.

Pasal 880

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan.

(2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan

oleh Menteri Perhubungan.

(3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Perhubungan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 881

Jenis jabatan fungsional yang dapat digunakan dan yang dibentuk di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan SAR Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.


Pasal 882

Apabila terjadi pemekaran propinsi, maka tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh para Inspektur pada Inspektorat Jenderal tetap berada pada lingkup Inspektur yang membawahi propinsi semula.

Pasal 883

Penyusunan program dan anggaran hingga menjadi Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Departemen Perhubungan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan sebagai pemrakarsa dengan melibatkan Biro Keuangan.

Pasal 884

Proses pengesahan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Perhubungan, dilaksanakan oleh Biro Keuangan sebagai pemrakarsa dengan melibatkan Biro Perencanaan.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 885

(1) Perubahan atas susunan organisasi dan tatakerja menurut Peraturan

ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

berdasarkan evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.


Pasal 886

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 887

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 28 Juli 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD M. HATTA RAJASA


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 3. Menteri Keuangan; 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di

lingkungan Departemen Perhubungan, dan para Staf Ahli Menteri Perhubungan; 6. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal,

dan para Sekretaris Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH NIP. 12010

MENTERI PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL

BIROPERENCANAAN

BIRO KEPEG &ORGANISASI

BIROKEUANGAN

BIROHUKUM & KSLN

BIROUMUM & HUMAS

STAF AHLI1. BIDANG LINGKUNGAN PERHUBUNGAN2. BIDANG KESISTEMAN PERHUBUNGAN3. BIDANG REGULASI & KESELAMATAN

PERHUBUNGAN4. BIDANG TEKNOLOGI DAN ENERGI PHB5. BIDANG EKONOMI & KEMITRAAN PHB

DITJENPERHUBUNGAN DARAT

DIT. LALU LINTAS& ANGKUTAN JALAN

DIT. LALU LINTAS& ANGKUTAN SDP

DIT.BINA SISTEMTRANS. PERKOTAAN

DIT KESELAMATANTRANSPORTASI DARAT

SETDITJEN

DITJEN.PERHUBUNGAN LAUT

DITJEN. PERHUBUNGAN UDARA

DIT. LALU LINTASDAN ANGKUTAN LAUT

DIT. PELABUHAN & PENGERUKAN

DIT. PERKAPALAN & KEPELAUTAN

DIT. KENAVIGASIAN

DIT. KESATUAN PENJAGAAN LAUT

DAN PANTAI

DIT. ANGKUTAN UDARA

DIT. KESELAMATANPENERBANGAN

DIT. SERTIFIKASIKELAIKAN UDARA

DIT. TEKNIKBANDAR UDARA

DIT. FASILITAS ELEKTRONIKA & LISTRIK

PENERBANGAN

SETDITJEN SETDITJEN

PUSAT DATA& INFORMASI

INSPEKTORATJENDERAL

SEKRETARIATITJEN

INSPEKTORATIV

INSPEKTORATIII

INSPEKTORATII

INSPEKTORAT I

PUSAT KAJIANSTRATEGIS

PELAYANAN JASAPERHUBUNGAN

MAHKAMAHPELAYARAN

DITJEN.PERKERETAAPIAN

DIT. LALU LINTAS DANANGKUTAN KERETA API

DIT. TEKNIKPRASARANA

DIT. KESELAMATANDAN TEKNIK SARANA

SETDITJEN

MENTERI PERHUBUNGAN

BADAN LITBANGPERHUBUNGAN

BADAN DIKLATPERHUBUNGAN

PUSDIKLATPERHUBUNGAN DARAT

PUSDIKLATPERHUBUNGAN LAUT

PUSDIKLATPERHUBUNGAN UDARA

PUSLITBANG MANAJEMEN TRANSPORTASI

MUTLIMODA

PUSLITBANGPERHUBUNGAN DARAT

PUSLITBANGPERHUBUNGAN LAUT

PUSLITBANGPERHUBUNGAN UDARA

SETBADANSETBADAN

BADANSAR NASIONAL

PUSAT BINAPOTENSI SAR

PUSAT BINAOPERASI SAR

SETBADAN

ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIATJENDERAL

BIROPERENCANAAN

BIROUMUM DAN

HUMAS

BIRO HUKUM DAN KERJASAMA

LUAR NEGERI

BIROKEUANGAN

BIROKEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

BAGIANPENTARIFAN

BAGIAN PROGRAM

BAGIANANALISA DAN

EVALUASI

BAGIANRENCANA

BAGIANPENGEMBANGAN

PEGAWAI

BAGIAN MUTASIKESEJAHTERAAN

DAN DISIPLINPEGAWAI

BAGIAN ORGANISASI DANTATA LAKSANA

BAGIANPERENCANAANKEPEGAWAIAN

BAGIANAKUNTANSI

BAGIANPERBENDAHARAAN

BAGIANPERLENGKAPAN

BAGIANPELAKSANAAN

ANGGARAN

BAGIAN PERATURANTRANSPORTASI

LAUT DAN UDARA

BAGIAN PERJANJIAN DAN PERTIMBANGAN

HUKUM

BAGIANKERJASAMA

LUAR NEGERI

BAGIAN PERATURANTRANSPORTASI

DARAT DAN PERKERETAAPIAN

BAGIANRUMAH TANGGA

BAGIANHUBUNGAN PERS

& PUBLIKASI

BAGIANHUBUNGAN

ANTAR LEMBAGA

BAGIANTATA USAHA DAN KEPROTOKOLAN

BIROPERENCANAAN

BAGIANRENCANA

SUBBAGIANRENCANA TRANSPORTASI


SUBBAGIANRENCANA

TRANSPORTASI LAUT & PENUNJANG

SUBBAGIANRENCANA

TRANSPORTASI UDARA

BAGIAN PROGRAM

SUBBAGIANPROGRAM

TRANSPORTASI DARATDAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIANPROGRAM

TRANSPORTASI LAUT DANPINJAMAN LUAR NEGERI

SUBBAGIANPROGRAM

TRANSPORTASIUDARA DAN PENUNJANG

BAGIANANALISA DAN

EVALUASI

SUBBAGIANANALISA DAN EVALUASITRANSPORTASI DARATDAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIANANALISA DAN EVALUASITRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIANANALISA DAN EVALUASITRANSPORTASI UDARA

DAN PENUNJANG

BAGIANPENTARIFAN

SUBBAGIANPENTARIFAN


SUBBAGIANPENTARIFAN

TRANSPORTASI LAUT DAN TATA USAHA BIRO

SUBBAGIANPENTARIFAN

TRANSPORTASI UDARADAN PENUNJANG

BAGIANPENTARIFAN

SUBBAGIANPENTARIFAN


SUBBAGIANPENTARIFAN

TRANSPORTASI LAUT DAN TATA USAHA BIRO

SUBBAGIANPENTARIFAN

TRANSPORTASI UDARADAN PENUNJANG

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIROKEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

BAGIANPERENCANAANKEPEGAWAIAN

BAGIANPENGEMBANGAN

PEGAWAI

BAGIAN MUTASI,KESEJAHTERAAN DAN

DISIPLIN PEGAWAI

BAGIAN ORGANISASI DANTATA LAKSANA

SUBBAGIANORTALA TRANSPORTASI


SUBBAGIANORTALA

TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIANORTALA TRANSPORTASI

UDARA DAN PENUNJANG

SUBBAGIANMUTASI

PEGAWAI

SUBBAGIANKESEJAHTERAAN

PEGAWAI

SUBBAGIANDISIPLIN DAN

PEMBERHENTIANPEGAWAI

SUBBAGIANKARIER

PEGAWAI

SUBBAGIANADMINISTRASI

JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIANKEBUTUHAN

DIKLAT PEGAWAIDAN TU BIRO

SUBBAGIANDATA DAN PROGRAM

SUBBAGIANFORMASIPEGAWAI

SUBBAGIAN PENGADAAN,PENGANGKATAN, DAN

PERATURAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIROKEUANGAN

BAGIANPELAKSANAAN

ANGGARAN

BAGIANAKUNTANSI

BAGIANPERBENDAHARAAN

BAGIANPERLENGKAPAN

SUBBAGIANPERLENGKAPAN

TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

SUBBAGIANPERLENGKAPAN TRANSPORTASI

LAUT

SUBBAGIANPERLENGKAPAN

TRANSPORTASI UDARA

SUBBAGIANPERBENDAHARAAN



TRANSPORTASI LAUT


TRANSPORTASI UDARA DAN PENUNJANG

DAN TATA USAHA BIRO

SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN


SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN

TRANSPORTASILAUT

SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN TRANSPORTASI

UDARA DAN PENUNJANG

SUBBAGIANANGGARAN


SUBBAGIANANGGARAN

TRANSPORTASILAUT

SUBBAGIAN ANGGARAN TRANSPORTASI

UDARA DAN PENUNJANG

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIRO HUKUM DANKERJASAMALUAR NEGERI

BAGIAN PERATURANTRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

BAGIAN PERATURANTRANSPORTASI LAUT

DAN UDARA

BAGIAN PERJANJIAN DAN PERTIMBANGAN

HUKUM

BAGIANKERJASAMALUAR NEGERI

SUBBAGIANKERJASAMABILATERAL

SUBBAGIANKERJASAMA

MULTILATERAL

SUBBAGIANKERJASAMAREGIONAL

SUBBAGIANPERJANJIAN

SUBBAGIANPENYULUHAN

HUKUM

SUBBAGIANBANTUAN

HUKUM

SUBBAGIANPERATURAN

TRANSPORTASI LAUT

SUBBAGIANPERATURAN

TRANSPORTASIUDARA

SUBBAGIANPERATURANPENUNJANG

SUBBAGAIANPERATURAN

TRANSPORTASIDARAT

SUBBAGIANPERATURAN

TRANSPORTASIPERKERETAAPIAN

SUBBAGIAN DOKUMENTASI

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN TU. BIRO

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIRO UMUM DAN

HUMAS

BAGIANTATA USAHA DAN KEPROTOKOLAN

BAGIANRUMAH TANGGA

BAGIANHUBUNGAN PERSDAN PUBLIKASI

BAGIANHUBUNGAN ANTAR

LEMBAGA

SUBBAGIANHUBUNGAN LEMBAGANEGARA

SUBBAGIANHUBUNGANLEMBAGA

PEMERINTAH

SUBBAGIANHUB.ORGANISASI

KEMASYARAKATAN DAN TU BIRO

SUBBAGIANHUBUNGAN PERS

DAN MEDIA

SUBBAGIANANALISA DAN

EVALUASI OPINI

SUBBAGIANPUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

SUBBAGIANKEAMANAN DAN URUSAN DALAM

SUBBAGIANPENYEDIAAN

PERALATAN DANINVENTARISASI

SUBBAGIANPEMELIHARAAN SARANA,

PRASARANA DAN ANGKUTAN

SUBBAGIANTATA USAHA PIMPINAN

DAN KEPROTOKOLAN

SUBBAGIANPERSURATAN DAN

KEARSIPAN

SUBBAGIAN PELAKSANAAN

DAN PENATAUSAHAANPEMBIAYAAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI

PUSAT DATA DAN INFORMASI

BIDANGPENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI

SUBBIDANGPERANGKAT LUNAK

SUBBIDANGPERANGKAT KERAS

BIDANGPELAYANAN INFORMASI

SUBBIDANGPENYAJIAN INFORMASI

SUBBIDANG LAPORAN DAN DOKUMENTASI

BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIANKEPEGAWAIAN

SUBBAGIANKEUANGAN

SUBBAGIANUMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

ORGANISASI PUSAT KAJIAN STRATEGIS

PELAYANAN JASA PERHUBUNGAN

PUSAT KAJIANSTRATEGIS PELAYANAN

JASA PHB.

BIDANG KAJIAN STRATEGIS


SUB BIDANG KAJIANTRANSPORTASI DARAT

SUB BIDANG KAJIANTRANSPORTASI

PERKERETAAPIAN

BAGIANTATA USAHA

SUBBAGIANPERENCANAAN

SUBBAGIANKEUANGAN

SUBBAGIANKEPEG & UMUM

BIDANG KAJIAN STRATEGIS

TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA

SUB BIDANG KAJIANTRANSPORTASI LAUT

SUB BIDANG KAJIANTRANSPORTASI UDARA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORATJENDERAL

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT III

INSPEKTORAT II

SEKRETARIATINSPEKTORAT

JENDERAL

SUBBAGTATA USAHA

SUBBAGTATA USAHA

SUBBAGTATA USAHA

INSPEKTORAT IV

SUBBAGTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIATINSPEKTORAT

JENDERAL

BAGIANRENCANA DAN

PROGRAM

BAGIAN KEPEGAWAIAN

DAN UMUM

BAGIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

PENUNJANG

BAGIAN TINDAK LANJUTHASIL PENGAWASAN

TRANSPORTASI

SUBBAGIANPROGRAM DAN

EVALUASI

SUBBAGIANHUKUM DAN DATA

SUBBAGIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

TRANSPORTASI I

SUBBAGIANTINDAK LANJUTHASIL PENGAWASAN

TRANSPORTASI II

SUBBAGIAN TINDAK LANJUTHASIL PENGAWASAN

PENUNJANG I

SUBBAGIAN TINDAK LANJUTHASIL PENGAWASAN

PENUNJANG II

SUBBAGIANKEPEGAWAIAN DAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIANKEUANGAN DAN

TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

ORGANISASI DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN DARAT

DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN DARAT

DIREKTORATLALU LINTAS DANANGKUTAN JALAN

DIREKTORAT LALU LINTAS &ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN

PENYEBERANGAN

DIREKTORAT BINA SISTEM

TRANSPORTASIPERKOTAAN

DIREKTORATKESELAMATANTRANSPORTASI

DARAT

SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN DARAT

SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIANRENCANA DAN

PROGRAM

SUBBAGIANPEMANTAUAN DAN

EVALUASI

SUBBAGIANSISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

BAGIAN HUKUM

SUBBAGIANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIANJARINGAN

DOKUMENTASIDAN BANTUAN HUKUM

SUBBAGIANHUMAS DAN

KSLN

BAGIANKEUANGAN

SUBBAGIANPELAKSANAAN

ANGGARAN

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

DAN BMKN

SUBBAGIANVERIFIKASIANGGARAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN

DAN UMUM


DAN ORGANISASI

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBBAGIANRUMAH TANGGA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DIREKTORATLALU LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN

SUBDIREKTORATJARINGAN

TRANSPORTASIJALAN

SEKSI JARINGANPRASARANA

DAN PELAYANAN

SEKSI PENGEMBANGANTRANSPORTASI

JALAN

SUBDIREKTORATSARANA

ANGKUTAN JALAN

SEKSI PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI TEKNOLOGI

KENDARAAN BERMOTOR

SUBDIREKTORATANGKUTAN

JALAN

SEKSIANGKUTAN

PENUMPANG

SEKSIANGKUTAN

BARANG

SUBDIREKTORATPENGENDALIANOPERASIONAL

SEKSIMONITORING

OPERASIONAL

SEKSIBIMBINGAN

TEKNIS PPNS

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATLALU LINTAS

JALAN

SEKSI MANAJEMEN

DAN REKAYASALALU LINTAS

SEKSIPERLENGKAPAN

JALAN

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI,

DANAU, DAN PENYEBERANGAN


TRANSPORTASISDP

SEKSI ANALISADAN EVALUASI

JARINGAN

SEKSIPENGEMBANGAN

JARINGAN

SUBDIREKTORATSARANA

ANGKUTAN S D P

SEKSI RANCANG BANGUN SARANA

SEKSI BIMBINGAN PERAWATAN

SARANA

SUBDIREKTORATLALU LINTAS

S D P

SEKSIMANAJEMENLALU LINTAS

SEKSIALUR DAN

PERAMBUAN

SUBDIREKTORATANGKUTAN

SDP

SEKSI BIMBINGANUSAHA

ANGKUTAN

SEKSI TARIF DAN

KEPERINTISAN

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATPELABUHAN SDP

SEKSI RANCANGBANGUN

PELABUHAN

SEKSI BIMBINGANPENGELOLAAN

PELABUHAN

DIREKTORAT BINA SISTEMTRANSPORTASI PERKOTAAN


TRANSPORTASI PERKOTAAN

SEKSI JARINGANTRANSPORTASI

PERKOTAANWILAYAH I

SEKSI JARINGANTRANSPORTASI

PERKOTAANWILAYAH II

SUBDIREKTORATLALU LINTAS PERKOTAAN

SEKSILALU LINTASPERKOTAAN

WILAYAH I

SEKSILALU LINTASPERKOTAANWILAYAH II

SUBDIREKTORATPEMADUAN MODATRANSPORTASI

PERKOTAAN

SEKSI PEMADUAN MODA TRANSP.

PERKOTAANWILAYAH I

SEKSI PEMADUAN MODA TRANSP.

PERKOTAANWILAYAH II

SUBDIREKTORATDAMPAK

TRANSPORTASIPERKOTAAN

SEKSI DAMPAK TRANSPORTASI

PERKOTAANWILAYAH I

SEKSI DAMPAK TRANSPORTASI

PERKOTAANWILAYAH II

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATANGKUTAN PERKOTAAN

SEKSIANGKUTAN

PERKOTAAN WILAYAH II

SEKSI ANGKUTAN

PERKOTAAN WILAYAH I

DIREKTORATKESELAMATAN

TRANSPORTASI DARAT

SUBDIREKTORATMANAJEMEN

KESELAMATAN

SEKSIANALISIS DATA KECELAKAAN

SEKSI PENGEMBANGANKESELAMATAN

SUBDIREKTORATPROMOSI DAN

KEMITRAAN

SEKSIADVOKASI DAN

DESEMINASI

SEKSIKEMITRAAN

SUBDIREKTORATAUDIT

KESELAMATAN

SEKSI AUDIT FAKTORKESELAMATAN

SEKSI INVESTIGASI

KECELAKAAN

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATAKREDITASI DAN

SERTIFIKASI

SEKSISTANDARDISASIDAN AKREDITASI

SEKSISERTIFIKASIPENGEMUDI

ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL

PERKERETAAPIAN

DIREKTORATJENDERAL

PERKERETAAPIAN

DIREKTORATTEKNIK

PRASARANA

SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL

PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN

ANGKUTANKERETA API

DIREKTORATKESELAMATAN DAN

TEKNIKSARANA


PERKERETAAPIAN

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIANRENCANA DAN

PROGRAM

SUBBAGIANPEMANTAUAN DAN

EVALUASI

SUBBAGIANSISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

BAGIAN HUKUM

SUBBAGIAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN JARINGAN DOKUMENTASI

DAN BANTUAN HUKUM

SUBBAGIANHUMAS DAN KSLN

BAGIANKEUANGAN


ANGGARAN

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

DAN BM/KN

SUBBAGIANVERIFIKASIANGGARAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN

DAN UMUM


DAN ORGANISASI

SUBBAGIANTATA USAHA


KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN KERETA API

SUBDIREKTORATPENGEMBANGAN

JARINGAN

SEKSI PENGEMBANGAN

JARINGANWILAYAH I

SEKSIPENGEMBANGAN

JARINGANWILAYAH II

SUBDIREKTORATPROMOSI DAN

PENGEMBANGANUSAHA

SEKSIPROMOSI DAN

INVESTASI

SEKSIPENGEMBANGAN

USAHA

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATLALU LINTAS DAN

ANGKUTANPERKOTAAN

SEKSILALU LINTAS PERKOTAAN

SEKSIANGKUTAN PERKOTAAN

SUBDIREKTORATLALU LINTAS DAN

ANGKUTANANTAR KOTA

SEKSILALU LINTAS ANTAR KOTA

SEKSI ANGKUTAN

ANTAR KOTA

DIREKTORATTEKNIK PRASARANA

SUBDIREKTORATPRASARANA SIPIL

WILAYAH I

SEKSI JALAN REL DAN TANAHWILAYAH I

SEKSI JEMBATANDAN BANGUNAN

WILAYAH I

SUBDIREKTORATPRASARANA SIPIL

WILAYAH II

SEKSI JALAN REL DAN TANAHWILAYAH II

SEKSI JEMBATANDAN BANGUNAN

WILAYAH II

SUBDIREKTORATPERSINYALAN TELKOM, DAN PELISTRIKAN

SEKSIPERSINYALAN

SEKSI TELKOM. DANPERLISTRIKAN

SUBDIREKTORATPERALATAN DAN

LOGISTIK

SEKSIPERALATAN

SEKSILOGISTIK

SUBBAGIANTATA USAHA

DIREKTORATKESELAMATAN DAN

TEKNIK SARANA

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATAKREDITASI DAN

SERTIFIKASIS D M

SEKSIAKREDITASI

SEKSISERTIFIKASI

S D M

SUBDIREKTORATFASILITASSARANA

SEKSI FASILITASSARANA

WILAYAH I

SEKSI FASILITASSARANA

WILAYAH II

SUBDIREKTORATADVOKASI DAN

PPNS

SEKSIADVOKASI DAN

DESIMINASI

SEKSI BIMBINGAN

TEKNISPPNS

SUBDIREKTORATMANAJEMEN

KESELAMATAN

SEKSI ANALISIS

KECELAKAAN

SEKSI AUDIT

KESELAMATAN

SUBDIREKTORATREKAYASA DAN

KELAIKAN SARANA

SEKSI REKAYASA DAN KELAIKAN

SARANAPENGGERAK

SEKSI REKAYASADAN KELAIKAN

KERETADAN GERBONG

ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN

LAUT

DIREKTORATPERKAPALAN DAN

KEPELAUTAN

DIREKTORATLALU LINTAS DANANGKUTAN LAUT

DIREKTORATPELABUHAN DAN

PENGERUKAN

DIREKTORATKENAVIGASIAN

DIREKTORATKESATUAN

PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI


PERHUBUNGAN LAUT


PERHUBUNGAN LAUT

BAGIANPERENCANAAN

SUBBAGIANRENCANA

SUBBAGIANPROGRAM

BAGIAN KEUANGAN


ANGGARAN


BAGIANHUKUM

SUBBAGIANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIANBANTUAN HUKUM

DAN DOKUMENTASI

BAGIANKEPEGAWAIAN

DAN UMUM

SUBBAGIANPENGEMBANGAN

PEGAWAI

SUBBAGIANMUTASI

SUBBAGIANEVALUASI DAN

PELAPORAN

SUBBAGIANVERIFIKASI DAN

BMKN

SUBBAGIANHUMAS DAN

KSLN

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DIREKTORATLALU LINTAS DANANGKUTAN LAUT

SUBDIREKTORATANGKUTAN LAUT

DALAM NEGERI

SEKSI PENYUSUNANJARINGAN DAN

PENEMPATAN KAPAL LINIER

SEKSI TRAMPER DAN PELAYARAN RAKYAT

SUBDIREKTORATANGKUTAN LAUT

LUAR NEGERI

SEKSIAMERIKA, EROPA

DAN AFRIKA

SEKSIASIA PASIFIC

DAN AUSTRALIA


USAHA ANGKUTAN LAUT

SEKSI ANALISA KEBUTUHAN DAN

BIMBINGAN ARMADA

SEKSI BIMBINGANUSAHA DAN TARIFANGKUTAN LAUT

SUBDIREKTORATPENGEMBANGAN SISTEM

DAN INFORMASI ANGKUTAN LAUT

SEKSI PENGOLAHANDATA DAN INFORMASI

ANGKUTAN LAUT

SEKSIEVALUASI

ANGKUTAN LAUT

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATANGKUTAN LAUT KHUSUS

DAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT

SEKSI PERTAMBANGAN,

PARIWISATA DAN TKBM

SEKSI ANEKA INDUSTRIDAN PENUNJANGANGKUTAN LAUT

DIREKTORATPELABUHAN DAN

PENGERUKAN


PELABUHAN

SUBDIREKTORATPERANCANGAN FASILITAS

PELABUHAN

SUBDIREKTORATPEMANDUAN DAN

PENUNDAAN KAPAL

SUBDIREKTORATBIMBINGAN PELAYANANJASA DAN OPERASIONAL

PELABUHAN

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATPENGERUKAN DAN

REKLAMASI

SEKSI PENYUSUNANRENCANA INDUK DAN

RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN

SEKSI TATANANDAN EVALUASI

KEPELABUHANAN

SEKSI PEDOMAN DANRANCANGAN TEKNIS

FASILITAS PELABUHAN

SEKSI PENYUSUNANPROGRAM

PEMBANGUNANFASILITAS PELABUHAN

SEKSI PERAIRANDAN PELAYANAN

PANDU

SEKSI TENAGAPANDU DAN SARANABANTU PEMANDUAN

SEKSI BIMBINGANPELAYANAN JASA DAN

TARIF PELABUHAN

SEKSI BIMBINGANTATA GUNA TANAH

DAN PERAIRAN

SEKSI PROGRAMDAN PERANCANGAN

TEKNIS PENGERUKANDAN REKLAMASI

SEKSI BIMBINGANPERALATAN

PENGERUKANDAN REKLAMASI

DIREKTORATPERKAPALAN DAN

KEPELAUTAN

SUBDIREKTORATKELAIKAN KAPAL

SEKSI KONSTRUKSIDAN STABILITAS

KAPAL

SEKSI RANCANGBANGUN DAN

PEMASUKAN KAPAL

SUBDIREKTORATPENGUKURAN,

PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

SEKSIPENGUKURAN

KAPAL

SEKSI PENDAFTARAN DAN

KEBANGSAAN KAPAL

SUBDIREKTORATPENCEMARAN DAN

MANAJEMENKESELAMATAN KAPAL

SEKSI PENCEGAHANDAN GANTI RUGI

PENCEMARAN

SEKSI MANAJEMENKESELAMATAN

KAPAL

SUBDIREKTORATKEPELAUTAN

SEKSI PENGAWAKANDAN PERLINDUNGAN

AWAK KAPAL

SEKSI STANDARDISASI DANSERTIFIKASI PELAUT

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATNAUTIS, TEKNIS DAN

RADIO KAPAL

SEKSI PENILIKANKESELAMATAN

KAPAL

SEKSI SERTIFIKASIKESELAMATAN

KAPAL

DIREKTORATKENAVIGASIAN

SUBDIREKTORATPERAMBUAN

SEKSIOPERASI DAN

SURVEI

SEKSI PERALATAN DAN PEMELIHARAAN

PERAMBUAN

SUBDIREKTORATTELEKOMUNIKASI

PELAYARAN

SEKSIOPERASI

SEKSI PERALATAN DAN PEMELIHARAAN

TELEKOMUNIKASIPELAYARAN

SUBDIREKTORATPANGKALAN

KENAVIGASIAN

SEKSI BANGUNAN

SEKSI PERBENGKELAN

SUBDIREKTORATSARANA DANPRASARANA

SEKSIPROGRAM

SEKSI EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATKAPAL NEGARAKENAVIGASIAN

SEKSIOPERASI DANPENGAWAKAN

SEKSIPEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN

DIREKTORATKESATUAN PENJAGAAN

LAUT DAN PANTAI

SUBDIREKTORATPATROLI

DAN PENGAMANAN

SEKSIPATROLI

SEKSIPENGAMANAN

SUBDIREKTORATPENGAWASAN

KESELAMATAN DANPPNS

SEKSI ADVOKASI DAN DESIMINASIPENGAWASAN KESELAMATAN

SEKSI P P N S

SUBDIREKTORATPENANGGULANGAN

MUSIBAH DAN PEKERJAAN BAWAH AIR

SEKSI PENANGGULANGAN

MUSIBAH

SEKSI PEKERJAAN BAWAH AIR

SUBDIREKTORATSARANA DANPRASARANA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

OPERASIONAL

SEKSI AWAK KAPAL

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATTERTIB

PELAYARAN

SEKSIKEBANDARAN

SEKSI KECELAKAAN

KAPAL

ORGANISASI DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA

DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN

UDARA

DIREKTORATSERTIFIKASI

KELAIKAN UDARA

DIREKTORATANGKUTAN UDARA

DIREKTORATKESELAMATANPENERBANGAN

DIREKTORATTEKNIK

BANDAR UDARA

DIREKTORATFASILITAS,

ELEKTRONIKA DANLISTRIK PENERBANGAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA

SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA

BAGIANPERENCANAAN

SUBBAGRENCANA

SUBBAGPROGRAM

SUBBAG ANALISA DAN EVALUASI

BAGIANKEPEGAWAIAN

DAN UMUM

SUBBAG TATA USAHA

& RUMAH TANGGA

SUBBAGPERLENGKAPAN

SUBBAGKEPEGAWAIAN

BAGIANHUKUM

SUBBAG PERAT.PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGBANTUAN HUKUM

SUBBAGHUMAS & KSLN

SUBBAG TU KEUANGAN &

ADM BMKN

BAGIAN KEUANGAN

SUBBAGANGGARAN

SUBBAG TUPENDAPATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DIREKTORATANGKUTAN UDARA

SUBDIREKTORATSISTEM DAN DATAANGKUTAN UDARA

SEKSI SISTEM ANGKUTAN UDARA

SEKSI DATA DANINFORMASI

ANGKUTAN UDARA

SUBDIREKTORATANGKUTAN UDARA

DALAM NEGERI

SEKSIPENERBANGAN

NIAGA BERJADWAL

SEKSIPENERBANGAN

NIAGA TIDAK BERJADWAL


USAHA ANGKUTAN UDARA

SEKSI BIMBINGANUSAHA ANGKUTAN

UDARA

SEKSIPELAYANAN

ANGKUTAN UDARA

SUBDIREKTORATPENGEMBANGAN USAHA

BANDAR UDARA

SEKSI BIMBINGANUSAHA

BANDAR UDARA

SEKSIPELAYANAN

USAHABANDAR UDARA

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATANGKUTAN UDARA

LUAR NEGERI

SEKSI PENERBANGANLUAR NEGERI

SEKSIPERJANJIAN

ANGKUTAN UDARA

DIREKTORATKESELAMATANPENERBANGAN

SUBDIREKTORATKESELAMATAN

LALU LINTASPENERBANGAN

SEKSI PELAYANANLALU LINTAS

PENERBANGAN

SEKSIMANAJEMEN

RUANG UDARA

SUBDIREKTORATSISTEM DAN PROSEDUR

NAVIGASI PENERBANGAN

SEKSINAVIGASI DAN

KALIBRASI

SEKSI PENGAMATAN DAN KOMUNIKASI

PENERBANGAN

SUBDIREKTORATOPERASI BANDAR

UDARA

SEKSI OPERASI

TERMINAL

SEKSI PERSYARATANOPERASIONAL AERODROME

SUBDIREKTORATPENGAMANAN DAN

PELAYANAN DARURAT

SEKSI PENGAMANANBANDARA DAN

ANGKUTAN UDARA

SEKSIPK-PPK DAN

SALVAGE

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATINFORMASI

AERONAUTIKA

SEKSI NOTAMDAN PUBLIKASI

INFORMASIAERONAUTIKA

SEKSIKARTOGRAPHIPENERBANGAN

SUBDIREKTORATSTANDARDISASI

KELAIKAN UDARA

SEKSI STANDARDISASI

PRODUK AERONAUTIKA

SEKSI STANDARDISASIOPERASI DAN PERAWATAN

PESAWAT UDARA

SUBDIREKTORATREKAYASA

SEKSIPENGAWASAN

PROSES REKAYASA

SEKSI UJI TERBANG DAN KEMAMPUAN PESAWAT UDARA

SUBDIREKTORATOPERASI

PESAWAT UDARA

SEKSI PENGAWASAN

OPERASI PESAWAT UDARA

SEKSI PERSONIL OPERASI

PESAWAT UDARA

SUBDIREKTORATPERAWATAN

SEKSI PERAWATANPESAWAT UDARA

SEKSI PERSONILTEKNIK

PERAWATAN

SUBBAGIANTATA USAHA

SEKSI PENGAWASAN MUTU DAN

PROSES PRODUKSI

SEKSIPENGESAHAN

PRODUKSI

SUBDIREKTORATPRODUK

AERONAUTIKA

DIREKTORATSERTIFIKASI KELAIKAN

UDARA

SUBDIREKTORATPROGRAM

BANDAR UDARA

SEKSI KETERPADUAN

PROGRAMBANDARA

SEKSI KERJASAMADAN JARINGAN

INFORMASIFASILITAS BANDARA

SUBDIREKTORATTATA BANDAR

UDARA

SEKSI TATA LETAK

FASILITAS BANDARA

SEKSI TATA KAWASANBANDARA

SUBDIREKTORATREKAYASA PERALATAN

FASILITAS BANDARA

SEKSIPERALATAN

FASILITAS SISI DARAT

SEKSI PERALATAN

FASILITAS SISI UDARA

SUBDIREKTORATPENGOPERASIAN

FASILITASBANDAR UDARA

SEKSI VERIFIKASIFASILITAS SISI DARAT

SEKSI VERIFIKASI

FASILITAS SISIUDARA

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATRANCANG BANGUN

FASILITAS BANDARA

SEKSIFASILITASSISI DARAT

SEKSIFASILITAS

SISI UDARA

DIREKTORATTEKNIK BANDAR UDARA

SUBDIREKTORATFASILITAS KOMUNIKASI

PENERBANGAN

SUBDIREKTORATFASILITAS NAVIGASIDAN PENGAMATAN

SUBDIREKTORATFASILITAS BANTUPELAYANAN DAN

PENGAMANAN BANDARA

SUBDIREKTORATFASILITAS LISTRIKBANDAR UDARA

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATFASILITAS BANTU

PENDARATAN

DIREKTORATFASILITAS ELEKTRONIKA

DAN LISTRIK PENERBANGAN

SEKSI PERALATANKOMUNIKASI ANTAR

STASIUN PENERBANGAN

SEKSI PERALATANKOMUNIKASI LALIN

PENERBANGAN

SEKSI PERALATANPENGAMATAN

PENERBANGAN

SEKSI PERALATANRAMBU UDARA

RADIO

SEKSI PERALATANBANTU PENDARATAN

INSTRUMEN

SEKSI PERALATANBANTU PENDARATAN

VISUAL

SEKSI PERALATANINFORMASI DAN

KOMUNIKASI BANDAR UDARA

SEKSI PERALATANPENGAMANAN

BANDAR UDARA

SEKSI PERALATANPEMBANGKIT

DAN JARINGANLISTRIK BANDARA

SEKSI PERALATANELEKTROMEKANIKAL

DAN INSTALASI LISTRIK BANDAR UDARA

ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN

BADANPENDIDIKAN DAN

PELATIHANPERHUBUNGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PERHUBUNGAN DARAT


PERHUBUNGAN LAUT


PERHUBUNGAN UDARA

SEKRETARIATBADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIATBADAN DIKLATPERHUBUNGAN

BAGIANPERENCANAAN

SUBBAGRENCANA DAN

PROGRAM

SUBBAGPENGEMBANGAN

DIKLAT

BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGTU KEPEGAWAIAN

SUBBAG JABATAN FUNGSIONAL

BAGIANKEUANGAN

SUBBAGANGGARAN

SUBBAGPERBENDAHARAAN

BAGIANUMUM

SUBBAGTATA USAHA

SUBBAG HUKUM DANKERJA SAMA

SUBBAG ANALISA DAN EVALUASI

SUBBAGPENGEMBANGAN

PEGAWAI

SUBBAGAKUNTANSI DAN

VERIFIKASI

SUBBAGRUMAH TANGGA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

PUSDIKLATPERHUBUNGAN DARAT

BIDANG PROGRAM

SUBBIDANGPENYUSUNAN PROGRAM

SUBBIDANG KURIKULUM DAN ALAT PENGAJARAN

BIDANG KERJASAMADAN PEMANTAUAN

SUBBIDANGKERJASAMA

SUBBIDANGPEMANTAUAN

BAGIANTATA USAHA

SUBBAGIANKEUANGAN

SUBBAGIANUMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

PUSDIKLATPERHUBUNGAN LAUT

BIDANG PROGRAM




SUBBIDANGKERJASAMA

SUBBIDANGPEMANTAUAN

BAGIANTATA USAHA

SUBBAGIANKEUANGAN

SUBBAGIANUMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

PUSDIKLATPERHUBUNGAN UDARA

BIDANG PROGRAM




SUBBIDANGKERJASAMA

SUBBIDANGPEMANTAUAN

BAGIANTATA USAHA

SUBBAGIANKEUANGAN

SUBBAGIANUMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERHUBUNGAN

BADAN PENELITIAN DANPENGEMBANGANPERHUBUNGAN

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERHUBUNGAN

PUSAT PENELITIAN DANPENGEMBANGAN

PERHUBUNGAN LAUT


PERHUBUNGAN UDARA


PERHUBUNGAN DARAT


MANAJEMENTRANSPORTASI

MULTIMODA

SEKRETARIAT BADAN LITBANGPERHUBUNGAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN

PERPUSTAKAAN

SUBBAGIANPUBLIKASI

SUBBAGIAN PENGEMBANGAN

PEGAWAI

BAGIANKEPEGAWAIAN

SUBBAGIANPROGRAM

SUBBAGIANRENCANA

SUBBAGIAN ADMINISTRASI

JABATAN FUNGSIONAL

BAGIANDOKUMENTASI DAN

KERJASAMA

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIANTATA USAHA

BAGIANUMUM

SUBBAGIANADMINISTRASI DAN

KERJASAMA

SUBBAGIAN EVALUASIDAN PELAPORAN


SUBBAGIANKEUANGAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MANAJEMEN TRANSPORTASIMULTIMODA

BIDANGPROGRAM

DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANGPELAYANAN ADMINISTRASI

DAN DOKUMENTASI

SUBBIDANGPELAYANAN

ADMINISTRASI

SUBBIDANGDOKUMENTASI DAN

PUBLIKASI

SUBBIDANGPROGRAM DAN

KERJASAMA

SUBBIDANGEVALUASI DAN

PELAPORAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGANTRANSPORTASI DARAT

BIDANGPROGRAM

DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


DAN DOKUMENTASI

SUBBIDANGPELAYANAN

ADMINISTRASI


PUBLIKASI


KERJASAMA


PELAPORAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGANTRANSPORTASI LAUT

BIDANGPROGRAM

DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


DAN DOKUMENTASI

SUBBIDANGPELAYANAN

ADMINISTRASI


PUBLIKASI


KERJASAMA


PELAPORAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TRANSPORTASI UDARA

BIDANGPROGRAM

DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


DAN DOKUMENTASI

SUBBIDANGPELAYANAN

ADMINISTRASI


PUBLIKASI


KERJASAMA


PELAPORAN

ORGANISASI BADAN SAR NASIONAL

BADANSAR NASIONAL



SEKRETARIATBADAN

SAR NASIONAL

KANTORSEARCH AND

RESCUE

SEKRETARIATBADAN

SAR NASIONAL

BAGIANPERENCANAAN

SUBBAGIANRENCANA

DAN PROGRAM

SUBBAGIANHUKUM DANORGANISASI

BAGIANKEUANGAN

SUBBAGIANANGGARAN


& VERIFIKASI

BAGIANUMUM

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBBAGIANKERUMAHTANGGAN

SUBBAGIANEVALUASI DAN

PELAPORAN


KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


BIDANG BINA KETENAGAAN

SUB BIDANG PELATIHANDAN KETERAMPILAN

SUB BIDANGPENYULUHAN

BIDANGBINA PERALATAN

SUBBIDANG PEMELIHARAAN

SUB BIDANG STANDARDISASI DAN

INVENTARISASI PERALATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


BIDANG KESIAGAAN DAN

PENGERAHAN POTENSI SAR

SUB BIDANG PELATIHANDAN KESIAGAAN

SUB BIDANGPENGERAHAN POTENSIDAN EVALUASI OPERASI

BIDANGKOMUNIKASI

SUBBIDANG PERANGKAT KOMUNIKASI

SUBBIDANGOPERASI KOMUNIKASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

ORGANISASI STAF AHLI MENTERI

MENTERIPERHUBUNGAN

STAF AHLI MENTERI BIDANG

LINGKUNGAN PERHUBUNGAN


KESISTEMAN PERHUBUNGAN

STAF AHLI MENTERI BIDANGREGULASI DAN

KESELAMATAN PHB


EKONOMI DANKEMITRAAN PHB

STAF AHLI MENTERI BIDANGTEKNOLOGI DAN

ENERGI PHB

SUBBAGIANTATA USAHA

Km 43 Tahun 2005 Struktur Organisasi Dephub

Documents