KLAIM BIAYA

Daftar Pustaka

1. http://inacbg.blogspot.com/2014/04/prosedur-klaim-bpjs- persalinan-dan.html

2. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123068-R010871- Identifikasi%20faktor-Pendahuluan.pdf

3. http://inacbg.blogspot.com/2014/04/ketentuan-umum-klaim- bpjs-kesehatan.html

4. Referensi: http://kamusbahasaindonesia.org/klaim/miripKamusBahasaIndonesia.org

5. http://www.anneahira.com/makalah-asuransi.htm 6. http://e-journal.uajy.ac.id/2048/3/2TS12592.pdf

7. https://sipilista.wordpress.com/2009/05/09/claim/

klaim

[n] (1) tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwaseseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu:pemerintah Indonesia akan mengajukan -- gantu rugi kpdpemilik kapal asing itu; (2) pernyataan tt suatu faktaatau kebenaran sesuatu: ia mengajukan -- bahwa barang-barang elektronik itu miliknya

Tahap Generik Proses Pengajuan Klaim

Berikut ini merupakan beberapa termin nan harus dilalui dalammengajukan dan memproses klaim asuransi Anda :

1. Mengisi formulir klaim oleh tertanggung/ peserta/ pemegangpolis/ pakar waris (untuk klaim meninggal dunia). Dansertakan pula referensi dari dokter.

2. Tertanggung/ peserta/ pemegang polis/ pakar waris harusmenyerahkan dokumen pengaju klaim kepada perusahaanasuransi, seperti halnya kuitansi, rekam medis, hasillaboratorium, laporan kepolisian, dan dokumen lain nandiperlukan dalam pengajuan dan pemrosesan klaim asuransi.

3. Tuliskan atau cantumkan nomor polis dan nomor rekening Andasecara benar, setelah itu tanda tangani pengajuan klaimsinkron dengan tanda tangan nan terdapat di dalam polis.Sertakan pula bukti diri diri dengan mencantumkan nomorpolis dan nomor rekening secara lengkap dan benar.

4. Perusahaan asuransi akan melakukan proses validasi buatsetiap dokumen pelengkap dan cerifikasi terhadap pemegangpolis/ tertanggung/ peserta/ pemegang polis/ pakar waris dandokter atau rumah sakit nan diperlukan.

5. Klaim akan segera diproses dan dibayarkan apabila hasilvalidasi dan pembuktian perusahaan asuransi sinkron denganketentuan nan berlaku.

6. Manfaat asuransi tersebut akan dibayarkan kepadatertanggung/ peserta/ pemegang polis/ pakar waris.

7. Setelah melakukan berbagai termin di atas, Anda sudah takragu lagi bukan buat melakukan asuransi? Oleh karena itu,teliti dengan cermat jenis asuransi nan ditawarkan, sertaberapa banyak biaya nan didapatkan saat pengajuan klaimdibayarkan. Jika tak sesuai, lebih baik Anda tak mengajukanasuransi. Namun, jika kegunaan dari asuransi tersebut dapatdidapatkan, cermati berbagai ketentuan nan berlaku agar taksalah dalam men gajukan klaim di masa mendatang.

Definisi Klaim Konstruksi Sebelum membahas tentang definisiklaim konstruksi, ada baiknya dibahas definisi klaim itu sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim berarti tuntutanpengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki ataumempunyai) atas sesuatu. Terdapat perbedaan yang cukup mendasarantara definisi klaim menurut bahasa Indonesia dengan definisiklaim menurut bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Klaimberdasarkan kepustakaan bahasa Inggris berarti permintaan(demand) bukan tuntutan, ini adalah pengertian yang benar (Yasin,2004) . Sedangkan hampir dalam seluruh kepustakaan Indonesiaklaim diartikan sebagai tuntutan.

Klaim konstruksi, menurut Yasin (2004), adalah klaim yangtimbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaanjasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atauantara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasokbahan atau antara pihak luar dengan pengguna/penyedia jasa yangbiasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, ataukompensasi lain.

Di Indonesia hampir tidak ada kontrak konstruksi yangmemuat klausula mengenai klaim, kecuali kontrak-kontrak yangmengacu pada sistem kontrak konstruksi international sepertiFIDIC, JCT, atau SIA.

Jenis-Jenis Klaim Pada umumnya klaim konstruksi dibedakandalam dua bentuk, yaitu: klaim dalam bentuk keterlambatan waktupenyelesaian kontruksi dan juga klaim dalam bentuk pembengkakanbiaya untuk konstruksi.

Tela dan Saleh (2007) membagi jenis klaim dalam 4 jenis,antara lain:

1. Klaim tambahan biaya dan waktu Klaim jenis ini biasanyamengenai permintaan tambahan waktu dan tambahan biaya. Diantarabeberapa jenis klaim, dua jenis klaim ini yang sering timbulakibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

2. Klaim biaya tak langsung (overhead) Penyedia jasa yangterlambat menyelesaikan suatu pekerjaan karena sebabsebab daripengguna jasa, meminta tambahan biaya overhead dengan alasanbiaya ini bertambah karena pekerjaan belum selesai.

3. Klaim tambahan waktu (tanpa tambahan biaya) Penyedia jasahanya diberikan tambahan waktu pelaksanaan tanpa tambahan biayakarena lasan-alasan tertentu.

4. Klaim kompensasi lain Dalam beberapa kondisi, penyediajasa selain mendapatkan tambahan waktu juga mendapatkankompensasi lain.

Berry et al. (1990) membagi jenis klaim dalam empat kategoriutama, yaitu:

1. Klaim atas kerugian karena disebabkan oleh perubahankontrak yang dilakukan pemilik 8

2. Klaim atas tambahan elemen nilai kontrak

3. Klaim yang dibuat karena perubahan kerja

4. Klaim karena penangguhan proyek

Perubahan kontrak dalam proyek konstruksi biasanya terjadikarena konsultan perencana atau owner sendiri melakukan perubahandesain atau rencana kerja yang telah disepakati sebelumnya. Halini mengakibatkan kontraktor pelaksana harus merubah atau bahkanmengganti hasil pekerjaan sebelumnya.

Klaim juga dapat terjadi karena adanya penambahan biayaakibat adanya penambahan elemen nilai kontrak dari nilai kontraksebelumnya. Hal ini menyebabkan pembengkakan biaya yang harusdiderita kontraktor pelaksana.

Perubahan pekerjaan pada umumnya berupa perubahan metodepekerjaan. Terkadang metode pekerjaan yang diterapkan kontraktorpelaksana tidak sesuai dengan keinginan perencana atau owner.Oleh karena itu, kontraktor harus menerapkan metode yang baruuntuk proyek konstruksi.

Penghentian pekerjaan proyek atau penangguhan proyek jugasering terjadi dalam suatu proyek konstruksi. Berbagai penyebabpenangguhan ini seperti penundaan pembayaran dapat menyebabkanterhentinya proses pekerjaan dalam proyek konstruksi.

Faktor-Faktor Penyebab Klaim

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelenggaraan proyekkonstruksi sangat besar potensi terjadinya perselisihan ataupersengketaan. Mitropoulos dan Howell (2001) menjelaskan bahwapada dasarnya terdapat tiga akar permasalahan penyebabpersengketaan dalam proyek penyelenggaraan proyek konstruksiyaitu

: 1. Adanya faktor ketidakpastian dalam setiap proyek konstruksi

2. Masalah yang berhubungan dengan kontrak konstruksi

3. Perilaku oportunis dari para pihak yang terlibat dalam suatuproyek konstruksi

Pada umumnya, klaim dalam proyek konstruksi disebabkan olehdua pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi. Selainsebab-sebab dari pihak owner/pemberi order pekerjaan dan sebab-sebab dari kontraktor pelaksana, klaim dalam proyek konstruksidapat diakibatkan oleh sebab-sebab dari luar.

Sebagian besar klaim yang terjadi disebabkan olehketerlambatan penyelesaian suatu proyek. Mayoritas keterlambatantersebut disebabkan oleh owner selaku pemberi order pekerjaan.Keterlambatan yang disebabkan owner disebut compensable delay.Compensable delay terjadi karena alasan keterlambatan tidaktertulis dalam kontrak, sehingga owner harus memberikan tambahanwaktu dan tambahan biaya kepada kontraktor (Fisk, 1997).

Klaim yang disebabkan oleh owner/pemberi order biasanyadipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Fisk (1997), dokumenkontrak yang tidak jelas seperti scheduling clause yang tidaklengkap berpengaruh dalam keterlambatan proyek. Menurut Rachim,terkadang sasaran waktu yang diberikan kepada penyedia jasa tidakrealistis dan menjadi alasan terlambatnya proyek konstruksi(Abdulrasyid, 2009). Terhambatnya proyek konstruksi jugadisebabkan karena owner/pemberi order kerja sering melakukan

perubahan dalam rencana proyek yang telah disepakati. Rencanakerja yang tidak tepat atau kurang lengkap juga dapat menghambatpekerjaan dalam proyek konstruksi. Tidak lengkapnya rencana kerjaini kerap sekali terjadi dalam suatu proyek konstruksi. Kendalanon teknis seperti keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasaturut berpengaruh dalam terhambatnya proyek konstruksi. Padadasarnya, kurangnya komunikasi antara owner/pengguna jasa dengankontraktor/penyedia jasa menjadi pemicu timbulnya klaim.

Selain penyebab dari pihak owner, klaim juga disebabkan olehbeberapa faktor dari pihak kontraktor pelaksana/penyedia jasa.Kontraktor yang kurang berpengalaman dalam menangani proyekkonstruksi dapat menghambat berjalannya setiap elemen pekerjaandalam proyek. Kesalahan interpretasi kontraktor terhadap rencanakerja, spesifikasi, atau gambar kerja dapat menyebabkan kesalahanproduksi dalam suatu proyek konstruksi. Menurut Saleh, adanyakontraktor dari perusahaan lain yang juga bekerja dalam satuproyek dapat mengakibatkan kegagalan proyek karena tidak adanyakerjasama antar kontraktor (Ahuja dan Walsh, 1983). Begitu pulaapabila kontraktor pelaksana dalam waktu yang bersamaan menanganilebih dari satu proyek, hal ini dapat menyebabkan hasil yangtidak maksimal dalam proyek konstruksi. Organisasi dan manajemenproyek yang baik sangat mendukung lancarnya suatu proyekkonstruksi. Namun seringkali dalam suatu proyek konstruksiorganisasi dan manajemen proyek tidak dikelola dengan baik.Organisasi yang tidak efisien dapat menghambat proses berjalannyaproyek. Bahkan sering juga terjadi konflik dalam suatu organisasiproyek.

Faktor dari luar yang tidak terduga dan dapat menghambatberjalannya suatu proyek konstruksi serta mengakibatkan klaim,terdiri dari beberapa faktor. Kualitas material yang digunakandalam proyek, terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi awal, danini dapat mengakibatkan penyimpangan kontrak yang dapatmenimbulkan klaim. Selain itu, pengiriman material tidak selalutepat waktu yang dapat menyebabkan terhentinya proses pekerjaan.Kemudian, rendahnya kualitas atau kemampuan pekerja dalam proyekdapat menghambat proyek. Penyedia jasa atau dalam hal inikontraktor pelaksana sering menemukan perbedaan kondisi fisik

antara kondisi di lapangan dengan kondisi yang tertera dalamdokumen kontrak. Selain itu, kondisi yang tidak terduga sepertihujan lebat atau cuaca yang tidak memungkinkan dapat menyebabkanpenundaan pelaksanaan pekerjaan sehingga terjadi keterlambatanpada proyek (Fisk, 1997).

Penyelesaian Klaim

Perselisihan yang terjadi antar pihak-pihak yang terlibatdalam suatu proyek konstruksi, bila tidak terselesaikan dapatmengakibatkan timbulnya klaim. Untuk itu sebisa mungkin pihak-pihak yang terkait dalam suatu proyek konstruksi meminimalisirkemungkinan terjadinya klaim tersebut.

Menurut Saleh, Nursyam (2007), ada beberapa caramengantisipasi terjadinya klaim, antara lain : dokumentasi,pengetahuan tentang kontrak, gambaran yang jelas tentangperubahan order, rencana dan penjadwalan.

Dokumentasi yang baik, lengkap, dan baik dapat digunakansebagai dasar acuan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan dalamproyek. Dokumen kontrak harus dibaca dan dipahami dengan baikoleh kontraktor pelaksana agar proyek konstruksi dapat berjalanlancar. Pengetahuan yang baik tentang dokumen kontrak juga dapatmenghindari kesalahan intrepetasi kontraktor terhadap kontrak.Perubahan order dalam proyek konstruksi mencakup beberapa hal,diantaranya perubahan pada harga yang telah disepakati, perubahanjadwal penyelesaian, dan perubahan pada rencana dan spesifikasidalam proyek. Perubahan order yang jelas dan dipahami oleh pihakyang terkait dapat membantu dalam proses pengambilan keputusanuntuk menghindari terjadinya klaim. Rencana dan penjadwalan yangbaik dan terarah mutlak diperlukan dalam suatu proyek konstruksi.Rencana dan penjadwalan yang baik sangat bermanfaat untukmewujudkan suatu proyek yang ekonomis dan selesai tepat waktu,sehingga tidak terjadi klaim akibat keterlambatan waktu danpembengkakan biaya.

Meskipun timbulnya klaim dalam suatu proyek konstruksidapat dihindari atau diantisipasi, tetapi pada kenyataannya masihseringkali ditemui perselisihan dalam proyek konstruksi yang

menyebabkan terjadinya klaim. Untuk itu perlu adanya langkahpenyelesaian permasalahan klaim ini. Perlu adanya forumpenyelesaian yang lebih formal dalam mengatasi permasalahantersebut. Menurut Eilen dan Imelda ada 6 (enam) metodepenyelesaian yang umum digunakan dalam industri konstruksi,antara lain :

1. Negosiasi

Pihak-pihak yang berselisih mencari penyelesaian perselisihantanpa campur tangan pihak lain. Keputusan akhir sifatnya tidakmengikat (Barrie, Paulson,1992) 13

2. Mediasi

Pihak-pihak yang berselisih menggunakan mediator (pihak ketiga)untuk menyelesaikan perselisihan dimana pihak ketiga ini bersifatnetral. Keputusan akhir sifatnya tidak mengikat (Barrie,Paulson,1992)

3. Arbitrasi

Penyelesaian perselisihan yang dibentuk melalui kontrak dimanapihak-pihak yang berselisih menunjuk arbitrator dari badanarbitrase dalam menyelesaikan perselisihan. Keputusan akhirsifatnya mengikat. Arbitrasi ini merupakan alternatif yang lebihcepat dan murah untuk menyelesaikan klaim namun memiliki banyakkerugian, biasanya disebabkan karena proses yang lambat(berkaitan dengan kesibukan jadwal arbitrator) (Patterson, 1997)

4. Litigasi

Perselisihan akan dibawa ke pengadilan, dimana masing- masingpihak akan diwakili oleh pengacaranya (Barrie, Paulson,1992).Sebelum itu, diberikan waktu bagi pihak- pihak yang bertikaiuntuk menganalisa situasi dan menyiapkan kasusnya. Biayaperadilan yang besar dan penantian keputusan dalam jangka waktuyang lama disamping keinginan kontraktor untuk menjalin hubunganyang baik dengan pemilik, menyebabkan alternatif ini jarangdigunakan (Muller, 1990; Treacy, 1995).

5. Mini Trial

Penyelesaian perselisihan dimana pihak yang berselisih diwakilioleh masing- masing manajer proyek dan adanya pihak ketiga(neutral panel) 14 sebagai penasihat (three member panel) (Abdul-Malak, El-Saadi, AbouZeid, April 2002)

6. Dispute review boards

Penyelesaian perselisihan dimana masing-masing pihak yangberselisih memilih satu perwakilan lalu perwakilan tersebutmemilih pihak ketiga (three member panel). Keputusan akhirsifatnya tidak mengikat (Abdul-Malak, El Saadi, Abou-Zeid, April2002) Metode-metode penyelesaian tersebut memiliki keunggulan dankelemahan masing-masing. Tidak semua perselisihan dalam suatuproyek konstruksi dapat diselesaikan dengan metode yang sama, adabeberapa kasus yang memerlukan metode penyelesaian tertentu.Adalah keputusan dari masing-masing pihak yang terkait dalamperselisihan untuk menentukan mana metode yang dirasa palingtepat dalam menyelesaikan perselisihan

Claim Kita Di Indonesia Telah Terlanjur Mengartikan Klaim SebagaiTuntutan Atau Gugatan Sehingga Kebanyakan Pelaksana Konstruksi DiIndonesia Menganggap Klaim Konstruksi Sebagai Sesuatu Yang“Tabu”.

Disatu Pihak (Pemerintah) à Alergi

Pihak Penyedia Jasa à Merasa Segan/ Ewuh-Pekewuh à Dicap SebagaiPenyedia Jasa / Kontraktor Yang Rewel.

Pengertian Klaim Beberapa Kepustakaan Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wjs Purwodarminta:

Klaim (N) Adalah Tuntutan Atas Suatu Fakta Bahwa Seorang Berhak(Ut Memiliki Atau Mempunyai) Atas Sesuatu

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Badudu-Zain

Klaim : Tuntutan Atas Sesuatu Yang Dianggap Menjadi Hak; TuntutanAtas Sesuatu Yang Dianggap Menyalahi Perjanjian Tau Kontrak.

Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer, Peter Salim, Yenny Salim

Klaim (N) : Tuntutan Pengakuan Bahwa Seseorang Berhak MemilikiAtas Sesuatu.

Pengertian Klaim Barat Versus Indonesia1. Dunia Barat

Dari Beberapa Tulisan Dapat Disimpulkan Bahwa Hampir SemuaBatasan Dari Kepustakaan Barat Menyatakan Bahwa Klaim AdalahSuatu Permintaan (Demand) Dan Bukan Tuntutan, Ini AdalahPengertian Yang Benar (Yasin, N)

1. Indonesia

Sebaliknya, Hampir Semua Batasan Dari Kepustakaan Kita /Indonesia  Menyatakan Bahwa Klaim Adalah Tuntutan. Mungkin IniYang Menyebabkan Klaim Menjadi Sesuatu Yang Kurang Disukai AtauBahkan Menjadi Sesuatu Yang Tabu.

Klaim = Tuntutan?

Klaim Adalah Tidak Lebih Dari Sebuah Permintaan

Klaim Yang Tidak Dipenuhi à Tuntutan à Sengketa à Melalui LembagaPeradilan, Arbitrase Atau Jalur Alternatif.

Pengertian Klaim Konstruksi

Klaim Konstruksi Adalah Klaim Yang Timbul Dari Atau SehubunganDengan Pelaksanaan Suatu Pekerjaan Jasa Konstruksi AntaraPengguna Jasa Dan Penyedia Jasa Atau Antara  Penyedia Jasa UtamaDgn Sub-Penyedia Jasa Atau Pemasok Bahan Atau Antara Pihak LuarDan Pengguna/ Penyedia Jasa Yang Biasanya Mengenai PermintaanTambahan Waktu, Biaya Atau Kompensasi Lain.

Klausula Klaim Dlm Kontrak Konstruksi

1. Di Indonesia

Hampir Tidak Ada Kontrak Konstruksi Di Indonesia (TerutamPengguna Jasa: Pemerintah) Yang Memuat Klausula Mengenai Klaim,Kecuali Kontrak-Kontrak Yang Mengacu Pada Sistem KontrakKonstruksi International Seperti Fidic, Jct, Sia.

1. Di Dunia Barat

Hampir Semua Sistem/ Standart Kontrak International TelahMencantumkan Klausula Klaim Dalam Kontrak Konstruksi. BerartiBahwa Baik Pengguna Jasa Maupun Penyedia Jasa Dari Sejak DiniTelah Mengantisipasi Kemungkinal Munculnya Klaim.

Pembahasan Klaim Konstruksi

Sebab-Sebab Timbul Klaim1. Sebab-Sebab Umum

Komunikasi Antara Pengguna Jasa Dan Penyedia Jasa Buruk

Administrasi Kontrak Yang Tidak Mencukupi

Sasaran Waktu Yang Tidak Terkendali

Kejadian External Yang Tidak Terkendali

Kontrak Yang Artinya Mendua

1. Sebab-Sebab Dari Pengguna Jasa

Informasi Tender Yang Tidak Lengkap/ Sempurna Mengenai Desain,Bahan, Spesifikasi

Penyelidikan Site Yang Tidak Sempurna/ Perubahan Site

Reaksi/ Tanggapan Yang Lambat

Alokasi Resiko Yang Tidak Jelas

Kelambatan Pembayaran

Larangan Metode Tertentu

1. Sebab-Sebab Dari Penyedia Jasa

Pekerjaan Yang Cacat/ Mutu Pekerjaan Buruk

Kelambatan Penyelesaian

Klaim Tandingan/ Perlawanan Klaim

Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi

Bahanyang Dipakai Tidak Memenuhi Syarat Garansi

Klaim Dpt Terjadi Karena Sebab-Sebab Yang Datangnya Baik DariPengguna Jasa (Puga) Maupun Penyedia Jasa (Peja) Atau Sebab-SebabLain. Sesungguhnya Ini Yang Menjadi Dasar Filosofi Atau Pandangan

Bahwa Klaim Sesungguhnya Sesuatu Yang Wajar Terjadi Di DuniaKonstruksi.

Unsur-Unsur Klaim

Klaim-Klaim Konstruksi  Yang Biasa Muncul Dan Plng Srng TjdAdalah Klaim Mengenai Waktu Dan Biaya Sebagai PerubahanPekerjaan.

Namun Terkadang Peja, Disamping Mengajukan Klaim Ut PerubahanPekerjaan, Jg Mengajukan Klaim Sebagai Dampak Terhadap PekerjaanYang Tdk Berubahà Ut Menghitung Biaya Pekerjaan Yg Tdk DiubahAdalah Tidak Mudah.

Biaya-Biaya Ut Melaksanakan Perubahan Pekerjaan Yg Paling BiasaTjd :

1. Kenaikan Upah Tenaga Kerja/ Tambahan Atau Upah Yang LbhTingi

2. Tambahan Material Dan Peralatan Yang Diperlukan3. Tambahan Pengawasan, Admistrasi Dan Overhead4. Tambahan Waktu Yg Perlu Ut Pelaksanaan5. Membuka/ Mengerjakan Kembali Pekerjaan6. Penurunan Produktivitas Atau Efisiensi7. Pengaruh Cuaca8. Catatan Mengenai Hambatn-Hambatan Dan Kelambatan29. Demobobilisasi Dan Remobilisasi

10.  Penanganan Material Yang Berlebiahan

11.  Biaya-Biaya Lembur Dan Waktu Kerja

12.  Lembur Yang Berlebihan, Yang Mengarah PenurunanProduktivitas

13.  Salah Penempatan Peralatan

14.  Penumpukan Pd Tempat Kerja

15.  De-Efisiensi Dari Jenis Pekerjaan

Kategori Klaim

Klaim Dapat  Dikategorikan 3 :

1. Dari Pengguna Jasa Terhadap Penyedia Jasa

Pengurangan Nilai Kontrak

Percepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kompensasi Atas Kelalaian Peja

1. Dari Penyedia Jasa Terhadap Puja

Tamabahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Tambahan Kompensasi

Tambahan Konsesi Atas Pengurangan Spesifikasi Teknis Atau Bahan

1. Dari Sub Peja Atau Pemasok Bahan Terhadap Peja Utama

Jenis-Jenis Klaim1. Klaim Tambahan Biaya Dan Waktu

Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan à Tambahan Waktu Dan Biaya

1. Klaim Biaya Tak Langsung (Ovrhead)

Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan à Tambahan Waktu Dan Biaya

1. Klaim Tambahan Waktu (Tanpa Tambahan Biaya)2. Klaim Kompensasi Lain

Proses Penangana Klaim à Tugas

Cara-Cara Menyelesaikan Sengketa Konstruksi

Klaim Bukanlah Tuntutan Atau Gugatan Yang Sudah Dianggap BenarKarena Klaim Tidak Selalu Dapat Diselesaikan Atau Dipaneuhi.Apabila Klaim Tidak Dilayani, Berarti Telah Terjadi SengketaAntara Pihak Yang Berkontrak.

Sengketa Konstruksi Dapat Timbul Karena Antara La In: Klaim YangTidak Dilayani, Misalnya Kelambatan Pembayaran, KelambatanPenyelesaian Pekerjaan, Perbedaan Penafsiran Dokumen Kntrak,Ketidakmampuan Baik Teknis Maupun Manajerial Dr Para Pihak.

Pengertian Sengketa

Sengketa Konstruksi Adalah  Sengketa Yang Terjadi SehubunganDengan Pelaksanaan Suatu Usaha Jasa Konstruksi Antara Pihak-PihakYang Tersebut Dalam Kontrak Konstruksi. (Construction Dispute)

Sengketa Konstruksi Dapat Diselesaikan Melalui Beberapa PilihanYang Disepakati Oleh Para Pihak :

1. Badan Peradilan (Pangadilan), Atau2. Arbitrase (Lembaga Atau Ad Hoc), Atau3. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Konsultasi, Negosiasi,

Mediasi, Konsiliasi)

Penyelesaian Lewat Arbitrase Lebih Disukai Dari Pada MelaluiPengadilan.

Ketentuan Umum Klaim BPJS Kesehatan

Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yangdiselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait tentuperlu mengetahui prosedur dan kebijakan pelayanan dalammemperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.

Berikut ini adalah ketentuan umum Klaim Fasilitas Kesehatan BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.:

1. Fasilitas Kesehatan ajukan klaim tiap bulan secara regulermaksimal tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali kapitasi, tidakperlu diajukan klaim oleh Fasilitas Kesehatan.

2. BPJS Kesehatan wajib bayar Fasiltas Kesehatan atas pelayananyang diberikan kepada peserta maksimal 15 (lima belas) hari kerjasejak dokumen klaim diterima secara lengkap di KantorCabang/Kantor Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan.

3. Kendali Mutu dan Biaya.a. Dalam rangka penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya,BPJS Kesehatan membentuk tim kendali mutu dan kendali biaya yangterdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakarklinis.b. Tim kendali mutu dan kendali biaya dapat melakukan:

1) sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankanpraktik profesi sesuai kompetensi;2) utilization review dan audit medis; dan/atau`3) pembinaan etika dan disiplin profesi kepadatenaga kesehatan.

c. Pada kasus tertentu, tim kendali mutu dan kendali biaya dapatmeminta informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit,riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan Peserta dalam bentuksalinan/fotokopi rekam medis kepada Fasilitas Kesehatan sesuaikebutuhan.

4. Kadaluarsa Klaima. Klaim Kolektif

Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta, baikTingkat Pertama maupun Tingkat lanjutan adalah 2 (dua) tahunsetelah pelayanan diberikan.b. Klaim Perorangan

Batas waktu maksimal pengajuan klaim perorangan adalah 2(dua) tahun setelah pelayanan diberikan, kecuali diatur secarakhusus.

5. Kelengkapan administrasi klaim umuma. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

1) Formulir pengajuan klaim (FPK) rangkap 3 (tiga)2) Softcopy data pelayanan bagi Fasilitas Kesehatan yangtelah menggunakan aplikasi  P-Care/aplikasi BPJS Kesehatan

lain (untuk PMI/UTD) atau rekapitulasi pelayanan secaramanual untuk Fasilitas Kesehatan yang belum menggunakanaplikasi P-Care.3) Kuitansi asli bermaterai cukup4) Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh pesertaatau anggota keluarga.5) Kelengkapan lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing

tagihan klaimb. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

1) Formulir pengajuan klaim (FPK) rangkap 3 (tiga),2) Softcopy luaran aplikasi3) Kuitansi asli bermaterai cukup4) Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh pesertaatau anggota keluarga.5) Kelengkapan lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing

tagihan klaim.

Demikian Ketentuan Umum Klaim BPJS Kesehatan.

Prosedur Klaim BPJS Persalinan dan NeonatalBPJS, prosedur

Untuk Prosedur Klaim BPJS Persalinan/maternal dan neonatal nonkapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maka dapatmengkutiprosedur klaim BPJS Kesehatan di bawah ini:

a. Biaya pelayanan persalinan/maternal dan neonatal non kapitasiadalah tarif tanpa pengenaan iur biaya kepada peserta, sebagaiberikut:

1. Pemeriksaan ANC Rp.25,000

2. Persalinan Pervaginam Normal Rp.600,000

3. Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginamdengan tindakan emergensi dasar Rp. 750,000

4. Pemeriksaan PNC/neonatus Rp.25,000

5. Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. placenta manual)Rp.175,000

6. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatalRp.125,000

7. Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant Rp.100,000 dan SuntikRp.15,000

8. Penanganan komplikasi KB paska persalinan Rp.125,000

b. Tarif Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatalyang dilakukan oleh bidan sebagaimana dimaksud pada angka 1(ANC), angka 4 (PNC), dan angka 7 (pelayanan KB) dalamLampiran I angka II huruf B Peraturan Menteri KesehatanNomor 69 Tahun 2013 hanya berlaku untuk pelayanan kesehatankebidanan dan neonatal di luar Fasilitas Kesehatan TingkatPertama (Puskesmas, RS Kelas D Pratama, klinik pratama, ataufasilitas kesehatan yang setara) yang bekerjasama denganBPJS Kesehatan.

c. Tarif persalinan adalah paket persalinan termasukakomodasi. Pasien tidak boleh ditarik iur biaya.

d. Pengajuan klaim persalinan dan pelayananmaternal/neonatal non kapitasi di Fasilitas Kesehatantingkat pertama dapat dilakukan oleh Fasilitas Kesehatantingkat pertama yang memberikan pelayanan(Puskesmas/Puskesmas PONED/Klinik/Dokter praktek perorangandengan jejaring).

e. Jejaring Fasilitas Kesehatan tingkat pertama berupa Polindes/Poskesdes dan bidan desa/ praktik mandirimengajukan tagihan melalui Fasilitas Kesehatan induknya.

f. Klaim diajukan secara kolektif setiap bulan kepada KantorCabang/Kantor Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatandengan kelengkapan administrasi umum sesuai poin

A.5. dan kelengkapan lain sebagai berikut:

1) Rekapitulasi pelayanan:

a) Nama penderita;

b) Nomor Identitas;

c) Alamat dan telepon pasien;

d) Tanggal pelayanan;

e) GPA (Gravid, Partus, Abortus)

f) Jenis persalinan (tanpa penyulit/dengan penyulit);

g) Besaran tarif paket;

h) Jumlah seluruh tagihan

2) Berkas pendukung masing-masing pasien yang terdiri dari:

a) Salinan identitas peserta BPJS Kesehatan

b) Salinan lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai pelayananyang diberikan untuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas,termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan.Apabila Peserta tidak memiliki buku KIA, dapat digunakankartu ibu atau keterangan pelayanan lainnya pengganti bukuKIA yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas yangmenangani.

c) Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatanpenolong persalinan untuk pertolongan persalinan. Padakondisi tidak ada partograf dapat digunakan keterangan lainyang menjelaskan tentang pelayanan persalinan yang diberikan

d) Surat keterangan kelahiran