RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMAHAMAN APARATUR PENGELOLA PAJAK PARKIR MELALUI PENYUSUNAN SOP PERHITUNGAN PAJAK PARKIR PADA KASI PERHITUNGAN BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan integral dari pembangunan nasional, disusun pola dasar pembangunan daerah yang merupakan landasan pokok dan pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah lima tahun ke depan yang disusun sesuai dengan rencana strategis dari masing-masing daerah. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut peran pemerintah kota sebagai ujung tombak dan garis terdepan dari semua kegiatan dan pelaksanaan tugas pemerintah yang ada diwilayah kota diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang. 23
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMAHAMAN APARATUR
PENGELOLA PAJAK PARKIR MELALUI PENYUSUNAN SOP PERHITUNGAN
PAJAK PARKIR PADA KASI PERHITUNGAN BIDANG PENETAPAN DAN
PENAGIHAN DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan
integral dari pembangunan nasional, disusun pola dasar pembangunan
daerah yang merupakan landasan pokok dan pedoman penyusunan rencana
pembangunan daerah lima tahun ke depan yang disusun sesuai dengan
rencana strategis dari masing-masing daerah.
Untuk mewujudkan pembangunan tersebut peran pemerintah kota
sebagai ujung tombak dan garis terdepan dari semua kegiatan dan
pelaksanaan tugas pemerintah yang ada diwilayah kota diharapkan mampu
mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang.
Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah
daerah yang dibentuk berdasarkan perda nomor 10 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kota Jambi, sebagai tindak
lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat daerah ( LNRI Tahun 2007 No. 1989 Tambahan LNRI No. 471 )
23
Dalam penyelenggaraannya Dinas Pendapatan Kota Jambi sebagai salah
satu instansi pemungut pajak dan ritribusi daerah juga merupakan koordinator
pendapatan daerah dimana tugas pokoknya adalah membantu Kepala daerah
dalam melaksanakan perencanaan , pembinaan dan pengendalian sumber-
sumber pendapatan daerah yang meliputi : pendataan, penetapan, dan
penagihan, perencanaan dan pelaporan, pengendalian dan penyuluhan
ketata usahaan dan mengkoordinasikan pendapatan daerah serta
melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sebagai dengan
bidang tugasnya.
Dilihat dari deskripsi diatas, maka kami perlu untuk membuat Kertas
Kerja Kelompok ( KKK ) dengan judul “ Rencana Kerja Peningkatan Kinerja
Pemahaman Aparatur Pengelola Pajak Parkir melalui Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Perhitungan Pajak Parkir Pada
Kasi Perhitungan Bidang Penetapan dan Penagihan Dinas Pendapatan
Kota Jambi ’’.
B. Isu Aktual
Berdasarkan pendalaman data dan wawancara dengan pejabat di
Dinas Pendapatan Kota Jambi, rincian target dan realisasi penerimaan PAD
yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Jambi Tahun 2011 dimana PAD dari
sektor Pajak sebesar 59.570.219.207,- sementara sumbangan dari Pajak
Parkir sebesar Rp 220.792.800,- (0,37 %) terlihat pencapaian realisasinya
23
tidak signifikan jika dibandingkan dengan potensi pajak parkir yang tumbuh di
Kota Jambi. Jika dilihat dari aparatur sebanyak 87 orang ( daftar terlampir ),
yang menjadi petugas pengelola pajak parkir sebanyak 32 orang ( 36.78 %)
maka dari itu disimpulkan bahwa Isu Aktual yang di hadapi oleh Dinas
Pendapatan Kota Jambi adalah : “ Belum Optimalnya Pengelolaan Pajak
Parkir “
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan isu aktual dan dengan menggunakan pendekatan
sasaran melalui Pola Kerja Terpadu (PKT) maka dapat ditemukan
masalah utama yang menyebabkan sasaran tugas pokok
Dinas Pendapatan Kota Jambi adalah Belum Optimalnya Pengelolaan Pajak
Parkir . Kondisi ini disebabkan oleh :
1. Kurangnya Kesadaran Aparartur
2. Belum Akuratnya Data Wajib Pajak Parkir
3. Belum Optimalnya Pengawasan terhadap Pajak Parkir
23
BAB II
GAMBARAN KEADAAN SEKARANG
A. Visi dan Misi.
1. Visi
Membentuk Visi organisasi merupakan hal yang sangat penting
karena visi menggambarkan akan bagaimana lembaga tersebut nantinya dan
merupakan dasar bagi perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan tindakan
strategik lainnya. Visi yang baik dan tepat bagi masa depan organisasi akan
mampu menjadi akselerator kegiatan organisasi tersebut termasuk
perencanaan strategi secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya,
pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang
akan di integrasi menjadi sinergi yang diperlukan oleh organisasi tersebut.
Dengan demikian Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan
bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap
konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dalam kedudukan
sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah serta dengan
23
memperhatikan tugas pokok dan fungsi lembaga, kondisi dan potensi yang
tersedia, berbagai masalah yang harus diatasi serta pengamatan terhadap
peluang yang mungkin diraih maka dapat dirumuskan pernyataan visi Dinas
Pendapatan Daerah Kota Jambi sebaga berikut :
“TERWUJUDNYA DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI SEBAGAI
ORGANISASI YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DENGAN DIDUKUNG OLEH SDM
YANG BERKUALITAS”
2. Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi yang akan dijalankan adalah :
1. Meningkatkan penerimaan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan pendapatan daerah.
3. Mewujudkan SDM aparatur yang berlandaskan moral, kemampuan,
dedikasi dan keterampilan profesional.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam pengelolaan
pendapatan daerah.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan .
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi,
23
Dinas Pendapatan Kota Jambi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala
Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang
pendapatan dan tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan,
pembinaan, dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah yang
meliputi : pendataan, penetapan, penagihan, perencanaan dan pelaporan,
pengendalian dan penyuluhan, ketatausahaan/kesekretariatan dan
pengkoordinasian Pendapatan Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Pendapatan
Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
b. Penyelenggaraan tata usaha dinas.
c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.
d. Pelaksanaan penetapan dan penagihan pajak daerah.
e. Pelaksanaan perencanaan, penerimaan dan pelaporan, penerimaan
pendapatan daerah.
f. Pembinaan, penyuluhan dan pengendalian dibidang pendapatan daerah.
g. Penyusunan Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan ( BPHTB ) dan PBB Perkotaan.
h. Pengelolaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
( BPHTB ).
23
i. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibidang pajak daerah untuk
meningkatkan pendapatan daerah.
j. Penerbitan Perizinan dan Pendaftaran Penyelenggaraan Reklame.
C. Sasaran, Program dan Kegiatan-Kegiatan
1. Sasaran.
Dalam rangka merncapai visi dan misi Dinas Pendapatan Kota
Jambi maka diperlukan adanya langkah untuk memperkirakan serangkaian
sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendapatan Kota Jambi sebagai berikut :
1. Terwujudnya kesadaran aparatur.
2. Tersedianyan data wajib pajak parkir yang akurat.
3. Terwujudnya pengawasan terhadap pajak parkir.
4. Terwujudnya motivasi aparatur.
5. Terwujudnya pemahaman aparatur.
6. Terwujudnya koordinasi antar instansi.
Tersedianya data wajib pajak parkir yang akurat merupakan sasaran
yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi khususnya pada
pengelolaan pajak parkir. Untuk mengetahui penyebab belum optimalnya
pencapaian sasaran tersebut serta untuk mendapatkan solusi pencapaian
23
yang optimal akan tergambar nantinya dari hasil penyusunan kertas kerja
kelompok ini.
2. Program dan Kegiatan-kegiatan.
Program yang merupakan implementasi dari strategi organisasi yaitu
merupakan suatu proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Maka setelah dilakukan
analisis terhadap berbagai kekuatan, kelemahan , peluang dan ancaman pada
Dinas Pendapatan Kota Jambi dan dikaitkan pula dengan visi, misi dan
sasaran maka salah satu program Dinas Pendapatan Kota Jambi yang
berhubungan dengan pengelolaan pajak parkir adalah : Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kegiatan antara
lain :
a. Penyusanan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan
retribusi daerah.
b. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB.
d. Penataan data pajak dan retribusi daerah.
e. Peningkatan penerimaan pajak/ retribusi daerah.
f. Pengendalian pajak daerah.
23
D. Gambaran Rencana Tingkat Capain ( Target dan Realisasi )
Untuk memperoleh gambaran tingkat capaian dan realisasi saat ini
diperlukan penilaian dengan menggunakan indikator keberhasilan
Keterangan : 1. Masalah Utama yang dihadapi adalah No. 12. Penyebab Masalah No. 1 adalah No. 2b3. Penyebab Masalah No. 2b adalah No. 3b4. Akibat Masalah No. 1 adalah No. 4