Kementerian Kesehatan Republik Indonesia KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DIREKTORAT BINA GIZI 2012 KINERJA KEGIATAN PEMBINAAN GIZI TAHUN 2011 Menuju Perbaikan Gizi Perseorangan dan Masyarakat yang Bermutu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
DIREKTORAT BINA GIZI 2012
KINERJA KEGIATAN PEMBINAAN GIZI TAHUN 2011 Menuju Perbaikan Gizi Perseorangan dan Masyarakat yang Bermutu
Undang-Undang Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan,mengamanatkan bahwa untukmeningkatkan mutu gizi perseorangandan masyarakat, antara lain melaluiperbaikan pola konsumsi makanan,perbaikan perilaku sadar gizi danpeningkatan akses dan mutu pelayanangizi dan kesehatan sesuai dengankemajuan ilmu dan teknologi. Dengansemangat kebersamaan akan dapatterwujud “Masyarakat Sehat Mandiri yangBerkeadilan” melalui pencapaian indikatorkinerja pembinaan gizi masyarakat,dengan melaksanakan kegiatan prioritasantara lain: a) Pendidikan gizi masyarakat;b) Pelayanan gizi dan pencegahan
masalah gizi; c) Penanganan masalah gizi; d) Pembinaan gizi melalui pemberdayaanmasyarakat dan; e) surveilans.
Dalam Rencana Aksi Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat 2010-2014 telahditetapkan target indikator: (a) 100% balita gizi buruk mendapat perawatan; (b) 85%balita ditimbang berat badannya; (c) 80% bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif; (d)90% rumah tangga mengonsumsi garam beriodium; (e) 85% balita 6-59 bulan mendapatkapsul vitamin A; (f) 95% ibu hamil mendapat 90 tablet Fe; (g) 100% Kabupaten dankota melaksanakan surveilans; dan (h) 100% Penyediaan buffer stock MP-ASI untukdaerah bencana.
Buku Laporan Menuju Pelayanan Gizi Perseorangan dan Masyarakat yangBermutu ini memuat pencapaian indikator kinerja yang diolah dan dianalisis berdasarkanlaporan dari Dinas Kesehatan provinsi seluruh Indonesia, serta dari sumber lainnya, yangdiharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tentang keberhasilan kegiatan pembinaan gizimasyarakat. Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dan penerbitanbuku pedoman ini, disampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
1. Cakupan Penimbangan Balita (D/S) 72. Kasus Balita Gizi Buruk yang ditangani/dirawat 93. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Pada Balita (6-59 Bulan) 114. Cakupan Pemberian 90 Tablet Fe Pada Ibu Hamil 135. Cakupan Konsumsi Garam Beriodium 156. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 0-6 Bulan 17
A. Pencapaian Indikator Kinerja 7B. Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan Provinsi 21
1. Provinsi Aceh 212. Provinsi Sumatera Utara 233. Provinsi Sumatera Barat 254. Provinsi Riau 275. Provinsi Jambi 296. Provinsi Sumatera Selatan 317. Provinsi Bengkulu 338. Provinsi Lampung 359. Provinsi Kep. Bangka Belitung 3710.Provinsi Kep. Riau 3911.Provinsi DKI Jakarta 41
iv
12.Provinsi Jawa Barat 4313.Provinsi Jawa Tengah 4514.Provinsi DI Yogyakarta 4815.Provinsi Jawa Timur 5016.Provinsi Banten 5317.Provinsi Bali 5518.Provinsi Nusa Tenggara Barat 5719.Provinsi Nusa Tenggara Timur 5920.Provinsi Kalimantan Barat 6121.Provinsi Kalimantan Tengah 6322.Provinsi Kalimantan Selatan 6523.Provinsi Kalimantan Timur 6724.Provinsi Sulawesi Utara 6925.Provinsi Sulawesi Tengah 7126.Provinsi Sulawesi Selatan 7327.Provinsi Sulawesi Tenggara 7528.Provinsi Gorontalo 7729.Provinsi Sulawesi Barat 7930.Provinsi Maluku 8131.Provinsi Maluku Utara 8332.Provinsi Papua Barat 8533.Provinsi Papua 87
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Gizi 3Gambar 2. Konsep Pelayanan Gizi 5Gambar 3. Peta Sebaran Cakupan Penimbangan Balita (D/S) di Indonesia
Tahun 2011 7Gambar 4. Cakupan Balita yang Ditimbang (D/S) Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2011 8Gambar 5. Capaian Indikator D/S Menurut Bulan Pelaporan ke UKP4
Tahun 2011 8Gambar 6. Perkembangan Jumlah Kasus Gizi Buruk Di Indonesia
Tahun 2006 – 201 9Gambar 7. Jumlah Balita Gizi Buruk Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2011 10Gambar 8. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk yang Ditemukan dan Ditangani
Menurut Bulan Pelaporan ke UKP4 Tahun 2011 10Gambar 9. Peta Sebaran Cakupan Pemberian Vitamin A pada Balita (6-59 bln)
Di Indonesia Tahun 2011 12Gambar 10. Cakupan Pemberian Vitamin A pada Balita 6-59 bulan
Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2011 12Gambar 11. Persentase Kabupaten dan Kota dengan Cakupan Vitamin A ≥ 78%
Berdasarkan Provinsi Tahun 2011 13Gambar 12. Cakupan Ibu Yang Selama Hamil Mendapat 90 Tablet Fe
Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2011 14Gambar 13. Persentase Kabupaten dan Kota dengan Cakupan Fe3 ≥ 86%
Berdasarkan Provinsi Tahun 2011 14Gambar 14. Cakupan Rumah Tangga Yang Mengonsumsi Garam Beriodium Cukup
Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2007 (Riskesdas 2007) 15Gambar 15. Cakupan Rumah Tangga Yang Mengonsumsi Garam Beriodium
Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2011 16Gambar 16. Persentase Kabupaten dan Kota dengan Cakupan Garam Beriodium
≥ 77% Berdasarkan Provinsi Tahun 2011 17Gambar 17. Kecenderungan Pemberian ASI EKsklusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulan
dan Bayi Usia 6 Bulan yang Menyusu Eksklusif sampai 6 Bulan(Susenas 2004-2010) 18
Gambar 18. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 0-6 Bulan Menurut ProvinsiDi Indonesia Tahun 2010 (Susenas, 2010) 18
Gambar 19. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 0-6 Bulan Menurut ProvinsiDi Indonesia Tahun 2011 19
Gambar 20. Persentase Kabupaten dan Kota dengan Cakupan ASI Eksklusif ≥ 67%Berdasarkan Provinsi Tahun 2011 19
Gambar 21. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi AcehTahun 2011 21
Gambar 22. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Aceh Tahun 2011 22Gambar 23. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2011 23Gambar 24. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 23Gambar 25. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2011 25
vi
Gambar 26. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 25Gambar 27. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi Riau
Tahun 2011 27Gambar 28. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Riau Tahun 2011 27Gambar 29. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Jambi Tahun 2011 29Gambar 30. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Jambi Tahun 2011 29Gambar 31. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2011 31Gambar 32. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2011 31Gambar 33. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Bengkulu Tahun 2011 33Gambar 34. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Bengkulu Tahun 2011 33Gambar 35. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Lampung Tahun 2011 35Gambar 36. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Lampung Tahun 2011 35Gambar 37. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Kep. Bangka Belitung Tahun 2011 37Gambar 38. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Kep. Bangka Belitung
Tahun 2011 37Gambar 39. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Kep. Riau Tahun 2011 39Gambar 40. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Kep. Riau Tahun 2011 39Gambar 41. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2011 41Gambar 42. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 41Gambar 43. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Jawa Barat Tahun 2011Gambar 44. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 43Gambar 45. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2011 45Gambar 46. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 46Gambar 47. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
DI Yogyakarta Tahun 2011 48Gambar 48. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011 48Gambar 49. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2011 50Gambar 50. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 51Gambar 51. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Banten Tahun 2011 53Gambar 52. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Banten Tahun 2011 53Gambar 53. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Bali Tahun 2011 55Gambar 54. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Bali Tahun 2011 55Gambar 55. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
NTB Tahun 2011 57Gambar 56. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi NTB Tahun 2011 57Gambar 57. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
NTT Tahun 2011 59
vii
Gambar 58. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi NTT Tahun 2011 59Gambar 59. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2011 61Gambar 60. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2011 61Gambar 61. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2011 63Gambar 62. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011 63Gambar 63. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2011 65Gambar 64. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2011 65Gambar 65. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2011 67Gambar 66. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011 67Gambar 67. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2011 69Gambar 68. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 69Gambar 69. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2011 71Gambar 70. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2011 71Gambar 71. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2011 73Gambar 72. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2011 73Gambar 73. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2011 75Gambar 74. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2011 75Gambar 75. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Gorontalo Tahun 2011 77Gambar 76. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011 77Gambar 77. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2011 79Gambar 78. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 79Gambar 79. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Maluku Tahun 2011 81Gambar 80. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Maluku Tahun 2011 81Gambar 81. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Maluku Utara Tahun 2011 83Gambar 82. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 83Gambar 83. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Papua Barat Tahun 2011 85Gambar 84. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 85Gambar 85. Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S Di Provinsi
Papua Tahun 2011 87Gambar 86. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Papua Tahun 2011 87
Upaya perbaikan gizimasyarakat sebagaimanatercantum di dalam Undang-undang Kesehatan No 36tahun 2009 bertujuan untukmeningkatkan mutu giziperseorangan dan masyarakat,antara lain melalui perbaikanpola konsumsi makanan,perbaikan perilaku sadar gizidan peningkatan akses danmutu pelayanan gizi dankesehatan sesuai dengankemajuan ilmu dan teknologi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menetapkan empat sasaran pembangunan kesehatan, yaitu; 1)Meningkatkan Umur Harapan Hidup menjadi 72 tahun; 2) Menurunkan AngkaKematian Bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup; 3) Menurunkan AngkaKematian Ibu menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup; dan 4) Menurunkanprevalensi balita gizi kurang menjadi 15% serta menurunkan prevalensi balitapendek menjadi 32%.
Untuk mengetahui kinerja dari pencapaian indikator yang telah ditetapkantersebut, dilakukan evaluasi tahunan dengan melakukan pengolahan dan analisisdata yang telah dilaporkan dari Dinas Kesehatan Provinsi di Indonesia, sertasumber lainnya yang sahih. Sasaran dan target kegiatan pembinaan gizimasyarakat tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1) 100% balita gizi burukmendapat perawatan/ditangani; 2) 85% balita ditimbang berat badannya; 3) 80%bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif; 4) 90% rumah tangga mengonsumsigaram beriodium cukup; 5) 85% balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A; 6)95% ibu hamil mendapat Fe 90 tablet.
Hasil pengolahan dan analisis data pencapaian kinerja kegiatanpembinaan gizi masyarakat pada tahun 2011, diharapkan dapat dijadikanmasukan untuk perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pembinaangizi masyarakat pada tahun berikutnya. Selain itu diperlukan pula upaya tindaklanjut guna mendukung pencapaian target RPJMN maupun Renstra KementerianKesehatan 2010-2014.
Mengacu pada Permenkes Nomor: 1144/MENKES/PER/VIII/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, DirektoratBina Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan danpelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang binagizi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409,Direktorat Bina Gizi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina gizi makro, gizi mikro,
gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik,
dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan,serta kewaspadaan gizi;
c. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina gizi makro, gizimikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;
d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidangbina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, sertakewaspadaan gizi;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Bina Gizi terdiri atas: (a) Subdirektorat Bina Gizi Makro; (b)Subdirektorat Bina Gizi Mikro; (c) Subdirektorat Bina Gizi Klinik; (d)Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan; (e) Subdirektorat BinaKewaspadaan Gizi; (f) Subbagian Tata Usaha; dan (f) Kelompok JabatanFungsional, dengan struktur organisasi sebagai berikut:
Kegiatan pembinaan gizi masyarakat bertujuan meningkatkan cakupan dankualitas pelayanan gizi keluarga untuk meningkatkan status gizi ibu hami, ibumenyusui, bayi, dan balita. Secara konseptual pelayanan gizi di gambarkansbagaimana diagram berikut:
Gambar 2Konsep Pelayanan Gizi
Kegiatan promotif adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat masyarakatoleh masyarakat dan petugas. Kegiatannya meliputi pemantauan pertumbuhan,penyuluhan dan konseling tentang pemberian makanan bayi dan anak, pemberiankapsul vitamin A dosis tinggi setiap 6 bulan, pemberian tablet tambah darah kepadaibu hamil, promosi garam beriodium, pelacakan dan tindak lanjut kasus gizi buruk.
Kegiatan preventif adalah pemberian makanan tambahan pemulihan terhadap anak-anak gizi kurang atau kurus. Makanan tambahan diberikan dalam bentuk makananlokal, dengan resep-resep yang dianjurkan.
Kegiatan kuratif, berupa tatalaksana gizi buruk baik rawat inap maupun rawat jalan,menggunakan protokol yang telah ditetapkan.
Sasaran operasional kegiatan pembinaan gizi masyarakat tahun 2011 mencakup 2indikator utama dan 6 indikator penunjang.
a. 70% balita ditimbang berat badannya (D/S)b. 100% balita gizi buruk mendapat perawatan
2. Indikator penunjang:a. 78% balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin Ab. 67% bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusifc. 86% ibu hamil mendapat 90 tablet tambah darahd. 77% rumah tangga mengonsumsi garam beriodiume. 100% kabupaten dan kota melaksanakan surveilans gizif. 100% penyediaan buffer stock MP-ASI untuk daerah bencana
Strategi untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan tersebut adalahsebagai berikut:
1. Peningkatan pendidikan gizi dan pemberdayaan masyarakat melalui gerakannasional sadar gizi menuju manusia Indonesia prima dengan tema Seribu haripertama Untuk Negeri.
2. Mengembangkan regulasi dan kebijakan dalam bentuk Norma, Standar,Prosedur dan Kriteria (NSPK)
3. Melakukan peningkatan kapasitas manajemen dan teknis petugas kesehatandan masyarakat, utamanya dalam Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
4. Kemitraan pemerintah dan swasta5. Penguatan sistem pelayanan gizi masyarakat
1. Pendidikan Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi kegiatan:Gerakan Nasional Sadar Gizi; Pemberdayaan masyarakat (NICE Project)
2. Peningkatan kapasitas, yang meliputi kegiatan: pelatihan fasilitator dan petugas,pembinaan teknis,
3. Penyediaan suplemen gizi dan alat penunjang yang meliputi; taburia, MP ASIbuffer stock, PMT bumil, Antropometri kit, pengadaan alat tes cepat garamberiodium dan kit konseling menyusui
Cakupan penimbangan balita (D/S)merupakan indikator yang berkaitan dengancakupan pelayanan gizi pada balita, cakupanpelayanan kesehatan dasar khususnyaimunisasi, tingkat partisipasi masyarakat sertaprevalensi gizi kurang. Semakin tinggicakupan D/S, semakin tinggi cakupan vitaminA, semakin tinggi cakupan imunisasi dansemakin rendah prevalensi gizi kurang.
Berdasarkan laporan dari DinasKesehatan Provinsi tahun 2011 cakupan D/Sdi Indonesia sudah mencapai target nasionalyaitu sebesar 71,4% (Target 2011= 70%).
Jumlah provinsi yang cakupan D/S sudah mencapai target nasional ada 12(36,4%). Sebaran cakupan penimbangan balita menurut provinsi tahun 2011dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 3Peta Sebaran Cakupan Penimbangan Balita (D/S) di Indonesia
Provinsi dengan cakupan D/S rendah adalah Provinsi KalimantanTimur (39,9%), Papua (44,1%), Papua Barat (44,9%), Kalimantan Tengah(46,0%) dan Sulawesi tengah (49,3%). Sedangkan provinsi dengan cakupantertinggi adalah Gorontalo (85,7%). Cakupan D/S menurut provinsi tahun2011 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.
8
Gambar 4Cakupan Balita Yang Ditimbang (D/S) Menurut Provinsi
Di Indonesia Tahun 2011
Cakupan D/S secara nasional menunjukkan tercapainya target kinerjaKementerian Kesehatan sesuai dengan Inpres Nomor 3 tahun 2010 yangdisampaikan kepada Unit Kerja Presiden Pengawasan dan PengendalianPembangunan (UKP4) pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09)dan Desember (B12), sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.
Gambar 5Capaian Indikator D/S Menurut Bulan Pelaporan ke UKP4
Tahun 2011
9
Masalah yang berkaitan dengan kunjunganPosyandu antara lain: dana operasional dansarana prasarana untuk menggerakkankegiatan Posyandu; tingkat pengetahuankader dan kemampuan petugas dalampemantauan pertumbuhan dan konseling;tingkat pemahaman keluarga danmasyarakat akan manfaat Posyandu; serta pelaksanaan pembinaan kader.
2. Kasus Balita Gizi Buruk yang ditangani/dirawat
Jumlah kasus balita gizi buruk yang dilaporkan dari tahun 2006 sampai2008 cenderung menurun, namun pada tahun 2009 jumlah kasus balita giziburuk meningkat dibandingkan tahun 2008 yaitu dari 41.064 kasus (2008)menjadi 56.941 kasus (2009) sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 jumlahkasus gizi buruk yang dilaporkan kembali turun menjadi 43.616 kasus dan40.412 kasus. Semua kasus balita gizi buruk telah ditangani di Rumah Sakit(RS), Puskesmas dan Pusat Pemulihan Gizi (Therapeutic Feeding Center =TFC) baik rawat inap maupun rawat jalan, hal ini sesuai dengan targetindikator dimana 100% balita gizi buruk yang ditemukan harus ditangani danmendapat perawatan.
Kecenderungan jumlah kasus balita gizi buruk yang dilaporkan selama5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 6Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Indonesia
Tahun 2006 – 2011
Ada 3 (tiga) provinsi dengan jumlah tinggi, masing-masing: Jawa Timur(9.859), NTT (8.235) dan Banten (5.117). Sedangkan provinsi yangjumlahnya rendah, masing-masing: Bali (51), Riau (66), dan Kalteng (77).Jumlah kasus balita gizi buruk menurut provinsi tahun 2011 dapat dilihatpada gambar berikut.
10
Gambar 7Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2011
Secara nasional jumlah kasus balita gizi buruk yang dilaporkan dan ditangani telahmencapai target kinerja Kementerian Kesehatan sesuai dengan Inpres Nomor 3 tahun2010, yang disampaikan kepada UKP4 pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September(B09) dan Desember (B12), sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.
Gambar 8Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk yang Ditemukan dan Ditangani
Menurut Bulan Pelaporan ke UKP4 Tahun 2011
Keterangan Gambar: Balita Gizi Buruk,Mulyana 14 bulan BB 4 kg, yang sudahmendapat perawatan di RSUD Kab. Cianjur
11
3. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita (6-59 bulan)
Tujuan pemberian kapsul Vitamin A adalah untuk menurunkanprevalensi dan mencegah Kekurangan Vitamin A (KVA) pada balita. Kapsulvitamin A dosis tinggi terbukti efektif untuk mengatasi masalah KVA padamasyarakat apabila cakupannya tinggi. Bukti-bukti lain menunjukkan perananvitamin A dalam menurunkan angka kematian yaitu sekitar 30%-54%, makaselain untuk mencegah kebutaan, pentingnya vitamin A saat ini lebihdikaitkan dengan kelangsungan hidup anak, kesehatan dan pertumbuhananak.
Masalah vitamin Apada balita secara klinissudah tidak merupakanmasalah kesehatanmasyarakat (prevalensixeropthalmia < 0,5%). Hasilstudi masalah gizi mikro di10 kota pada 10 provinsitahun 2006, diperolehprevalensi xeropthalmiapada balita 0,13%,sedangkan hasil surveyvitamin A tahun 1992
menunjukkan prevalensi xeropthalmia sebesar 0,33%.
Namun demikian KVA subklinis, yaitu tingkat yang belummenampakkan gejala nyata, masih ada pada kelompok balita. KVA tingkatsubklinis ini hanya dapat diketahui dengan memeriksa kadar vitamin A dalamdarah di laboratorium. Disamping itu sebaran cakupan pemberian vitamin Apada balita menurut provinsi masih ada yang dibawah target. Dengandemikian kegiatan pemberian vitamin A pada balita masih perlu dilanjutkan,karena bukan hanya untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan, danlebih penting lagi, vitamin A meningkatkan kelangsungan hidup anak,kesehatan dan pertumbuhan anak.
Hasil laporan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2011, cakupanpemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan sebesar 82,7% (Target78%). Berdasarkan laporan tersebut hanya 17 provinsi (51,5%) yangcakupannya sudah mencapai target. Dengan demikian masih diperlukanupaya-upaya untuk meningkatkan cakupan tersebut, antara lain melalui:peningkatan integrasi pelayanan kesehatan anak, sweeping pada daerahyang cakupannya masih rendah dan kampanye pemberian kapsul vitamin A.Sebaran cakupan pemberian vitamin A pada balita tahun 2011 dapat dilihatpada gambar berikut ini.
12
Gambar 9Peta Sebaran Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita (6-59 bln)
Tiga provinsi dengan cakupan vitamin A yang tinggi, masing-masing: DIYogyakarta (98,2%) Jawa Tengah (98,1%) dan Bali (96,2%). Sedangkan provinsiyang cakupannya rendah, masing-masing: Papua (23,8%), Papua Barat (32,8%) danMaluku Utara (52,3%). Cakupan pemberian vitamin A pada balita (6-59 bulan)menurut provinsi tahun 2011 dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 10Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita 6-59 bulan Menurut Provinsi
Di Indonesia Tahun 2011
Secara nasional, dari 497 kabupaten/kota terdapat 276 (55.5%) kabupaten/kotayang telah mencapai target pemberian kapsul vitamin A pada balita usia 6-59bulan ≥ 78%, dengan distribusi berdasarkan provinsi sebagaimana disajikan padagrafik berikut.
13
Gambar 11Persentase Kabupaten dan Kota dengan Cakupan Vitamin A ≥ 78%
Berdasarkan Provinsi Tahun 2011
4. Cakupan Pemberian 90 Tablet Fe pada Ibu Hamil
Anemia Gizi adalah rendahnya kadar Haemoglobin(Hb) dalam darah yang disebabkan karena kekuranganzat gizi yang diperlukan untuk pembentukan Hb tersebut.Di Indonesia sebagian besar anemia ini disebabkankarena kekurangan zat besi (Fe) hingga disebut anemiakekurangan zat besi atau anemia gizi besi. Untukpenanggulangan masalah ini telah dilakukan intervensidengan distribusi tablet Fe.
Cakupan pemberian tablet Fe terkait erat denganpelayanan antenatal care (ANC). Analisis cakupan K4dengan Fe3 sering menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar, halini mungkin disebabkan karena belum optimalnya koordinasi antar lintasprogram terkait atau pencatatan dan pelaporan cakupan Fe ibu hamil belumterlaporkan dengan baik.
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2011, secaranasional cakupan pemberian tablet Fe sebesar 83,3%. Angka tersebut belummencapai target nasional yaitu 86%. Ada 12 provinsi (36,4%) yang sudahmencapai target nasional yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, SulawesiSelatan, Bali, Jawa tengah, DKI Jakarta, Bengkulu, Sumatera Selatan,Sumatera Utara, Jambi, Riau, Maluku Utara dan DI Yogyakarta. Cakupanpemberian tablet Fe pada ibu hamil menurut provinsi tahun 2011 dapat dilihatpada gambar berikut.
14
Gambar 12Cakupan Ibu Yang Selama Hamil Mendapat 90 Tablet Fe
Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2011
Secara nasional, dari 497 kabupaten/kota terdapat 204 (41.0%) kabupaten/kota yangtelah mencapai target pemberian 90 tablet Fe pada ibu hamil ≥ 86%, dengan distribusiberdasarkan provinsi sebagaimana disajikan pada grafik berikut.
Gambar 13Persentase Kabupaten dan Kota dengan Cakupan Fe3 ≥ 86%
Berdasarkan Provinsi Tahun 2011
15
5. Cakupan Konsumsi Garam Beriodium
Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) adalah sekumpulan gejalayang timbul karena tubuh seseorang kurang unsur iodium secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Kekurangan iodium saat ini tidakterbatas pada gondok dan kretinisme saja, tetapi ternyata kekuranganiodium berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia secara luas,meliputi tumbuh kembang, termasuk perkembangan otak sehingga terjadipenurunan potensi tingkat kecerdasan (Intelligence Quotient=IQ).Penanggulangan masalah ini dilakukan dengan upaya Universal SaltIodination (USI), yaitu fortifikasi iodium dalam garam konsumsi.
Pemantauan GAKI dilakukan melalui Ekskresi Iodium dalam Urine(EIU) sebagai refleksi asupan iodium dan cakupan rumah tanggamengonsumsi garam beriodium. Hasil Studi Intensifikasi PenanggulanganGAKI (IP-GAKI) tahun 2003, dan Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa rata-rata EIU <100 µg/L sebesar 16,7% dan 12,9%. Secara nasional sebanyak86% garam yang dikonsumsi rumah tangga sudah mengandung iodium tapihanya 62,3% yang memenuhi syarat (cukup) dan masih ada 14% garamyang dikonsumsi tidak mengandung iodium.
Provinsi dengan cakupan konsumsi garam cukup beriodium rendahadalah Nusa Tenggara Barat (27,9%), Nusa Tenggara Timur (31,0%) danSulawesi Barat (34,2%), sedangkan provinsi dengan cakupan tinggi adalahKep. Bangka Belitung (98,7%), Jambi (94,4%) dan Sumatera Selatan(93,0%).Terdapat disparitas antar daerah yang cukup tinggi seperti terlihatpada gambar berikut:
Gambar 14Cakupan Rumah Tangga Yang Mengonsumsi Garam Beriodium Cukup
Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2007 (Riskesdas 2007)
Target 2011
16
Masalah masih rendahnya cakupan konsumsi garam beriodium di masyarakatantara lain karena belum optimalnya penggerakan masyarakat dan kurangnyakampanye dalam mengkonsumsi garam beriodium, serta dukungan regulasi yangbelum memadai. Disamping itu masalah lain adalah belum rutinnya pelaksanaanpemantauan garam beriodium di masyarakat secara terus menerus.
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2011, secara nasional cakupanrumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium adalah 86.0% dan sudahmencapai target nasional yaitu 77%. Dari 22 provinsi yang melakukan pemantauangaram beriodium, ada 16 provinsi (72,7%) yang sudah mencapai target nasional yaituProvinsi Jambi, Kalimatan Timur, DI Yogyakarta, Bengkulu, Kalimantan Barat,Sulawesi Utara, Kep. Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan,Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Timur, Papua dan Jawa Tengah.Berikut adalah cakupan garam beriodium dari 22 provinsi.
Gambar 15Cakupan Rumah Tangga Yang Mengonsumsi Garam Beriodium
Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2011
Secara nasional, dari 497 kabupaten/kota terdapat 160 (32.2%) kabupaten/kota yangtelah mencapai target rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium ≥ 77%,dengan distribusi berdasarkan provinsi sebagaimana disajikan pada grafik berikut.
17
Gambar 16Persentase Kabupaten dan Kota dengan Cakupan Garam Beriodium ≥ 77%
Berdasarkan Provinsi Tahun 2011
6. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 0-6 bulan
Cara pemberian makanan pada bayi yang baikdan benar adalah menyusui bayi secara eksklusifsejak lahir sampai dengan umur 6 bulan danmeneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan.Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makananpendamping ASI yang bergizi sesuai dengankebutuhan tumbuh kembangnya.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional(Susenas) Tahun 2010, cakupan pemberian ASIEksklusif pada bayi usia 0-6 bulan dan persentasebayi usia 6 bulan yang menyusu eksklusif sampai 6bulan menunjukan kecenderungan meningkat,sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut.
18
Gambar 17Kecenderungan Pemberian ASI EKsklusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulandan Bayi Usia 6 Bulan yang Menyusu Eksklusif sampai 6 Bulan
(Susenas 2004-2010)
Data terakhir cakupan pemberian ASI eksklusif (0-6 bulan) di Indonesia sebesar61,5% (Susenas, 2010). Provinsi dengan cakupan terendah adalah Aceh (49,6%).Sedangkan provinsi dengan cakupan tinggi diantaranya adalah Provinsi Nusa TenggaraBarat (79.7%), Nusa Tenggara Timur (77,4%) dan Bengkulu (77,5%).
Gambar berikut menyajikan persentase cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bln menurut Provinsi tahun 2010.
Gambar 18Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 0-6 Bulan
Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2010 (Susenas, 2010)
19
Berdasarkan laporan dari 24 Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2011, ada 4 provinsi(15,4%) yang sudah mencapai target nasional yaitu Provinsi Sulawesi Barat, NusaTenggara Barat, Bengkulu dan Sumatera Barat, sebagaimana disajikan pada grafikberikut.
Gambar 19Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 0-6 BulanMenurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2011
Secara nasional, dari 497 kabupaten/kota terdapat 73 (14.7%) kabupaten/kota yangtelah mencapai target pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan ≥ 67%, dengandistribusi berdasarkan provinsi sebagaimana disajikan pada grafik berikut.
Gambar 20Persentase Kabupaten dan Kota dengan Cakupan ASI Eksklusif ≥ 67%
Berdasarkan Provinsi Tahun 2011
Cakupan pemberian ASI eksklusif dipengaruhi beberapa
20
hal, terutama masih sangat terbatasnyatenaga konselor ASI, belum adanyaPeraturan Perundangan tentangPemberian ASI serta belummaksimalnya kegiatan edukasi,sosialisasi, advokasi, dan kampanyeterkait pemberian ASI maupun MP-ASI,masih kurangnya ketersediaan saranadan prasarana KIE ASI dan MP-ASI danbelum optimalnya membina kelompokpendukung ASI dan MP-ASI.
Rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan dapat disebabkan masihkurangnya pemahaman masyarakat bahkan petugas kesehatan sekalipun tentangmanfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi usia 0-6 bulan. Dilain pihakadanya promosi dan pemasaran yang begitu intensif terkait susu formula yang kadangsulit untuk dikendalikan. Mungkin pula masih banyak Rumah Sakit (RS) yang belummendukung peningkatan pemberian ASI eksklusif, yang dapat ditandai dengan belummelakukan rawat gabung antara ibu dan bayinya, dan belum atau masih rendahnyamelakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) serta masih bebas beredarnya susu formula dilingkungan RS.
Upaya terobosan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusifantara lain melalui upaya peningkatan pengetahuan petugas tentang manfaat ASIeksklusif, penyediaan fasilitas menyusui di tempat kerja, peningkatkan pengetahuan danketerampilan ibu, peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat serta upaya untukmengendalikan pemasaran susu formula. Selain itu perlu juga penerapan 10 (sepuluh)Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) di RS dan sarana pelayanan kesehatanlainnya yang melakukan kegiatan persalinan.
Keterangan Gambar: Kegiatan pelatihan Konselor ASI dan MP-ASI serta contoh makanan tambahan bagiibu hamil dan menyusui
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota,Cakupan D/S di Provinsi Aceh tahun 2011 sebesar 60,2% (Target 70%).Jumlah kabupaten dan kota yang sudah mencapai target ada 8 (34,8%) dari23 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh. Cakupan terendah ada diKabupaten Aceh Barat (37,4%). Sedangkan cakupan tertinggi ada diKabupaten Aceh Selatan (99.5%).
Gambar 21Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Aceh Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi Acehsebanyak 226 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporan dari 18Kabupaten/Kota dengan jumlah tertinggi adalah Kabupaten Bireuen yaitu 28kasus, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bener Meriah, AcehSingkil Aceh Selatan dan Kota Langsa masing masing 3 kasus.
22
Gambar 22Jumlah Kasus Balita Gizi BurukDi Provinsi Aceh Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu, cakupanpendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yang mendapat 90tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium danpemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 1Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi MasyarakatMenurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2011
1 Simeule 28.7 80.9 tad 17.12 Aceh Singkil 83.2 96.3 13.1 37.03 Aceh Selatan 49.2 99.8 44.1 55.14 Aceh Tenggara 79.9 60.5 23.5 25.55 Aceh Timur 41.4 32.3 tad 23.06 Aceh Tengah 65.5 92.8 99.6 39.77 Aceh Barat 74.4 84.0 tad 42.18 Aceh Besar 83.8 95.6 14.1 44.79 Pidie 70.3 86.9 5.4 52.910 Bireuen 92.6 92.6 25.5 58.411 Aceh Utara 68.2 53.0 tad 17.412 Abdya 75.0 53.5 tad 40.313 Gayo Lues 89.4 80.5 72.3 33.914 Aceh Tamiang 86.5 61.1 tad 26.415 Nagan Raya 82.9 68.1 39.8 38.816 Aceh Jaya 92.9 83.4 93.8 62.617 Bener Meriah 74.6 98.8 9.4 33.418 Pidie Jaya 82.3 84.6 43.3 42.019 Banda Aceh 90.6 86.6 tad 21.220 Sabang 80.7 94.6 tad 15.921 Langsa 66.4 85.0 tad 28.022 Lhokseumawe 83.1 91.6 21.1 15.023 Subulussalam 66.7 92.9 24.8 21.9
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 sebesar 65,8% (Target 70%).Data dari 28 kabupaten/kota menunjukkan jumlah kabupaten dan kota yangsudah mencapai target ada 13 (46,4%). Cakupan terendah ada diKabupaten Nias Selatan (37,4%). Sedangkan yang tertinggi ada di TobaSamosir (93,5%).
Gambar 23Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiSumatera Utara sebanyak 1.234 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporandari 24 kabupaten/kota dengan jumlah tertinggi adalah kabupaten PadangLawas Utara (284 kasus), sedangkan yang terendah adalah Nias (1 kasus).
Gambar 24Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011
24
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu, cakupanpendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yang mendapat 90tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium danpemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011
1 Asahan 88.2 44.2 tad tad2 Batubara tad tad tad tad3 Binjai 81.2 tad tad tad4 Dairi tad 53.6 tad tad5 Deli Serdang 84.0 86.0 100.0 tad6 Gunung Sitoli tad 85.6 tad tad7 Humbang Hasundutan tad 16.3 100.0 tad8 Karo tad tad tad tad9 Labuhan Batu 96.0 82.4 tad tad10 Labuhan Batu Selatan tad 58.6 tad tad11 Labuhan Batu Utara tad tad tad tad12 Langkat tad 82.3 95.9 tad13 Mandailing Natal 90.4 64.0 tad tad14 Medan 94.8 tad tad tad15 Nias tad 49.2 tad tad16 Nias Barat tad 71.7 tad tad17 Niat Selatan tad 12.1 100.0 tad18 Nias Utara tad 32.0 tad tad19 Padang Lawas tad 22.6 tad tad20 Padang Lawas Utara tad 85.3 tad tad21 Padang sidempuan tad tad tad tad22 PakPak Barat tad 70.9 tad tad23 Pematang Siantar tad 94.4 tad tad24 Samosir tad 99.3 tad tad25 Serdang Begadai tad 80.1 tad tad26 Sibolga tad 82.1 tad tad27 Simalungun tad 79.5 tad tad28 Tanjung Balai tad tad tad tad29 Tapanuli Selatan tad 71.0 tad tad30 Tapanuli Tengah 87.4 tad tad tad31 Tapanuli Utara tad 89.2 tad tad32 Tebing Tinggi tad tad tad tad33 Toba Samosir tad 77.2 tad tad
SUMUTSUMUTSUMUTSUMUT 90.090.090.090.0 70.970.970.970.9 94.494.494.494.4 tadtadtadtadCatatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota cakupan D/Sdi Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 sebesar 70,7% (Target nasional 70%).Jumlah kabupaten dan kota yang sudah mencapai target nasional ada 7 (36,8%).Cakupan terendah pada Kabupaten Mentawai (44,6%), sedangkan yang tertinggidi Kota Sawahlunto (89,5%).
Gambar 25Distribusi Kabupaten dan Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi SumateraBarat sebanyak 764 kasus. Jumlah tinggi adalah Kabupaten Agam (229 kasus),sedangkan yang terendah adalah Kota Padang Panjang (6 kasus).
Gambar 26Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011
26
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu, cakupanpendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yang mendapat 90 tablettambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASIEksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 3Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011
1 Pesisir Selatan 71.1 76.7 tad 55.82 Solok 71.5 88.2 98.5 58.43 Solok Selatan 63.1 90.5 99.0 68.74 Sijunjung 83.1 66.8 tad 34.25 Dharmasraya 84.5 86.7 97.6 66.96 Tanah Datar 74.9 80.7 94.6 55.67 Padang Pariaman 95.5 98.2 tad tad8 Agam 75.0 80.1 tad 77.69 Lima puluh Kota 72.6 77.7 95.4 61.010 Pasaman 87.6 90.4 tad 56.311 Pasaman Barat 81.5 82.3 83.3 48.412 Mentawai 45.1 27.5 tad tad13 Kota Padang 94.4 50.0 96.8 60.314 Kota Solok 93.4 82.4 74.0 76.315 Kota Sawahlunto 74.9 88.6 tad 64.216 Kota Padang Panjang 99.8 80.9 91.5 73.017 Kota Bukittinggi 94.8 80.8 tad 70.518 Kota Payakumbuh 92.6 84.4 98.9 76.619 Kota Pariaman 97.1 81.7 82.3 66.3
SUMBARSUMBARSUMBARSUMBAR 82.082.082.082.0 76.776.776.776.7 94.894.894.894.8 67.067.067.067.0Catatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kotacakupan D/S di Provinsi Riau tahun 2011 sebesar 61,3% (Target 70%).Jumlah kabupaten dan kota yang sudah mencapai target ada 3 (25,0%).Cakupan tertinggi pada Kota Dumai (82,5%) sedangkan terendah padaKabupaten Indragiri Hilir (41,5%).
Gambar 27Jumlah Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Riau Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi Riausebanyak 66 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporan dari 9kabupaten/kota dengan jumlah tertinggi adalah Kabupaten Rokan Hilir (15kasus), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Meranti (1 kasus).
Gambar 28Jumlah Kasus Balita Gizi BurukDi Provinsi Riau Tahun 2011
28
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
Tabel 4Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
1 Kuantan Singingi 72.4 69.3 tad 28.22 Indragiri Hulu 90.9 78.1 tad 53.83 Indragiri Hilir 81.0 74.7 tad 46.54 Pelalawan 133.7 84.8 tad 45.65 Siak 88.7 87.0 tad 33.56 Kampar 89.9 91.0 tad 44.57 Rokan Hulu 83.2 79.3 tad 43.18 Bengkalis 96.6 66.5 tad 40.79 Rokan Hilir 89.9 81.5 tad 45.610 Pekan Baru 80.8 79.1 tad 47.011 Dumai 93.7 94.3 tad 50.812 Meranti 85.4 72.1 tad 47.2
RIAURIAURIAURIAU 88.688.688.688.6 79.579.579.579.5 tadtadtadtad 44.244.244.244.2Catatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota cakupanD/S di Provinsi Jambi tahun 2011 mencapai 67,6% (Target 70%). Jumlahkabupaten dan kota yang sudah mencapai target ada 5 (45,5%). Cakupantertinggi Kabupaten Tanjab Timur (82,7%) dan terendah KabupatenSarolangun (51,1%).
Gambar 29Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Jambi Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi Jambisebanyak 449 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten Sarolangun (144kasus), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kerinci (7 kasus).
Gambar 30Jumlah Kasus Balita Gizi BurukDi Provinsi Jambi Tahun 2011
30
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
Tabel 5Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kotacakupan D/S di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011 sebesar 77,4%(Target 70%). Jumlah kabupaten dan kota yang sudah mencapai target ada11 (73,3%). Cakupan tertinggi Kabupaten Lahat (86,3%), sedangkanterendah adalah Kabupaten Prabumulih (63,2%).
Gambar 31Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiSumatera Selatan sebanyak 136 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporandari 8 kabupaten/kota. Jumlah tertinggi adalah Kota Palembang (70 kasus),sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Musi Rawas (1 kasus).
Gambar 32Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011
32
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
Tabel 6Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kotacakupan D/S di Provinsi Bengkulu tahun 2011 sebesar 61,8% (Target 70%).Kabupaten dan kota yang sudah mencapai target ada 2 (20,0%). Cakupantertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Tengah (88,0%), sedangkan cakupanterendah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan (39,6%).
Gambar 33Distribusi Kabupaten dan Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Bengkulu Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiBengkulu sebanyak 128 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kota Bengkulu (25kasus), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Seluma (3 kasus).
Gambar 34Jumlah Kasus Balita Gizi BurukDi Provinsi Bengkulu Tahun 2011
34
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
Tabel 7Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota cakupanD/S di Provinsi Lampung tahun 2011 sebesar 65,5% (Target 70%). Jumlahkabupaten dan kota yang sudah mencapai target ada 5 (35,7%). Cakupantertinggi Kabupaten Pringsewu (79,6%) dan terendah Kabupaten TulangBawang (41,8%).
Gambar 35Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Lampung Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiLampung sebanyak 193 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten LampungSelatan (26 kasus), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tanggamus(1 kasus).
Gambar 36Jumlah Kasus Balita Gizi BurukDi Provinsi Lampung Tahun 2011
36
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu, cakupanpendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yang mendapat 90tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium danpemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 8Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
1 Lampung Barat 86.0 84.4 tad 58.52 Tanggamus 87.6 72.5 tad 22.43 Lampung Selatan 84.2 74.2 tad 26.54 Lampung Timur 80.9 66.6 tad 47.25 Lampung Tengah 70.0 72.6 tad 36.76 Lampung Utara 88.7 80.2 tad 65.17 Way Kanan 90.0 71.8 tad 71.58 Tulang Bawang 75.8 75.0 tad 29.69 Pesawaran 98.4 72.7 tad 37.310 Pringsewu 92.0 84.5 tad 52.611 Mesuji 81.2 96.2 tad 25.412 TL Bawang Barat 72.0 66.0 tad 24.013 Bandar Lampung 49.0 75.0 tad 66.014 Kota Metro 98.8 88.7 tad 61.4
LAMPUNGLAMPUNGLAMPUNGLAMPUNG 79.779.779.779.7 75.175.175.175.1 tadtadtadtad 44.844.844.844.8Catatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota cakupanD/S di Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2011 sebesar 51,0% (Target70%). Hanya ada 1 (14,3%) kabupaten yang sudah mencapai target.Cakupan tertinggi pada Kabupaten Belitung Timur (70,9%) dan terendahKabupaten Bangka Selatan (38,2%).
Gambar 37Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi Kep.Bangka Beliltung 85 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten BangkaSelatan (31 kasus), sedangkan yang terendah adalah Kota Pangkal Pinang(4 kasus).
Gambar 38Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011
38
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
Tabel 9Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat MenurutKabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011
1 Bangka 92.6 86.5 tad 43.32 Belitung 104.2 93.5 tad 27.23 Bangka Barat 79.7 77.1 tad 21.74 Bangka Selatan 101.0 94.1 tad tad5 Bangka Tengah 100.6 76.6 tad tad6 Belitung Timur 102.1 92.7 tad 55.97 Pangkal Pinang 97.4 91.4 tad 43.7
KEP.KEP.KEP.KEP. BABELBABELBABELBABEL 95.395.395.395.3 86.186.186.186.1 tadtadtadtad 32.432.432.432.4Catatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota cakupanD/S di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 sebesar 58,9% (Target 70%). Ada2 (28,6%) kabupaten yang sudah mencapai target. Cakupan tertinggiKabupaten Bintan (80,2%) dan terendah pada Kota Tanjung Pinang (32,7%).
Gambar 39Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Kep. Riau Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi Kep.Riau 253 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporan dari 6 kabupaten/kotadengan jumlah tertinggi adalah Kota Batam (88 kasus), sedangkan yangterendah adalah Natuna (13 kasus).
Gambar 40Jumlah Kasus Balita Gizi BurukDi Provinsi Kep. Riau Tahun 2011
40
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
Tabel 10Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Berdasarkan laporan dari Suku Dinas Kesehatan Kota cakupan D/S diProvinsi DKI Jakarta tahun 2011 sebesar 51,6% (Target 70%). Hanya ada 1(16,7%) kota yang sudah mencapai target. Cakupan tertinggi padaKepulauan Seribu (88,0%) dan terendah pada Jakarta Utara (39,0%).
Gambar 41Distribusi Kabupaten dan Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi DKIJakarta 185 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kota Jakarta Timur (46 kasus),sedangkan yang terendah adalah Kepulauan Seribu (13 kasus).
Gambar 42Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011
42
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
Tabel 11Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di
1 Jakarta Pusat 112.4 80.3 tad 67.92 Jakarta Utara 83.5 61.9 tad 27.93 Jakarta Barat 93.9 82.2 tad 30.14 Jakarta Selatan 91.4 79.6 tad 25.35 Jakarta Timur 89.1 72.3 tad 53.96 Kep. Seribu 81.9 86.7 tad 29.3
DKIDKIDKIDKI JAKARTAJAKARTAJAKARTAJAKARTA 92.092.092.092.0 75.175.175.175.1 tadtadtadtad 38.638.638.638.6Catatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupan D/Sdi Provinsi Jawa Barat tahun 2011 sebesar 84,8% (Target 70%). Jumlahkabupaten/kota yang sudah mencapai target ada 23 (88,5%). Cakupantertinggi pada Kabupaten Bogor (97,5%) dan terendah pada Kota Bandung(50,4%).
Gambar 43Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi JawaBarat 4.358 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten Majalengka (762kasus), sedangkan yang terendah adalah Kota Sukabumi (6 kasus).
Gambar 44Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
44
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
Tabel 12Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
1 Bogor 83.4 101.7 tad tad2 Sukabumi 69.8 86.6 tad tad3 Cianjur 72.8 73.0 tad tad4 Bandung 76.1 89.4 tad tad5 Garut 78.6 86.8 tad tad6 Tasikmalaya 87.3 75.7 tad tad7 Ciamis 80.4 87.0 tad tad8 Kuningan 80.4 90.5 tad tad9 Cirebon 86.2 88.5 tad tad10 Majalengka 79.1 89.5 tad tad11 Sumedang 74.9 101.3 tad tad12 Indramayu 80.1 99.0 tad tad13 Subang 88.9 85.3 tad tad14 Purwakarta 99.7 100.4 tad tad15 Karawang 94.8 89.6 tad tad16 Bekasi 94.4 77.1 tad tad17 Bandung Barat 71.0 93.1 tad tad18 Kt Bogor 82.4 88.7 tad tad19 Kt Sukabumi 93.4 101.6 tad tad20 KT Bandung 67.2 54.2 tad tad21 Kt Cirebon 86.6 80.4 tad tad22 Kt Bekasi 88.8 76.3 tad tad23 Kt Depok 88.6 75.4 tad tad24 Kt Cimahi 90.9 88.0 tad tad25 Kt Tasikmalaya 84.2 97.2 tad tad26 Kt Banjar 91.7 93.0 tad tad
JABARJABARJABARJABAR 82.282.282.282.2 85.385.385.385.3 tadtadtadtad tadtadtadtadCatatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupan D/Sdi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 mencapai 79,2% (Target 70%). Jumlahkabupaten/kota yang sudah mencapai target ada 32 (90,7%). Cakupantertinggi pada Kabupaten Sragen (90,7%) dan terendah pada KabupatenPemalang (60,6%).
Gambar 45Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi JawaTengah 1.597 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporan dari 34kabupaten/kota dengan jumlah tertinggi adalah Kabupaten Pekalongan (129kasus), sedangkan yang terendah adalah Kota (3 kasus).
46
Gambar 46Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
47
Tabel 13Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupan D/S diProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2011 mencapai 78,9% (Targetnasional 70%). Seluruh kabupaten/kota sudah mencapai target (100,0%). Cakupantertinggi pada Kabupaten Gunung Kidul (83,1%) dan terendah pada KotaYogyakarta (74,3%).
Gambar 47Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta 291 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kota Yogyakarta (141kasus), sedangkan yang terendah adalah Gunung Kidul (3 kasus).
Gambar 48Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
49
Tabel 14Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupan D/S diProvinsi Jawa Timur tahun 2011 mencapai 84,2% (Target 70%). Jumlahkabupaten/kota yang cakupannya sudah mencapai target ada 33 (86,8%). Cakupantinggi pada Kabupaten Lamongan (116,1%), Kabupaten Malang (110,2%) danKabupaten Pacitan (97,7%). Sedangkan cakupan terendah pada Kota Malang(55,2%).
Gambar 49Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi Jawa Timur9.859 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kota Surabaya (753 kasus), sedangkan yangterendah adalah Kota Blitar (2 kasus).
51
Gambar 50Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamilyang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsigaram beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikanpada tabel berikut.
52
Tabel 15Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupan D/Sdi Provinsi Banten tahun 2011 sebesar 62,7% (Target 70%). Kabupaten/kotayang cakupannya sudah mencapai target ada 5 (62,5%). Cakupan tertinggipada Kota Serang (82,4%) dan terendah pada Kota Tangerang (30,2%).
Gambar 51Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Banten Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi Banten5.117 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten Tanggerang (1.961 kasus),sedangkan yang terendah adalah Kota Cilegon (58 kasus).
Gambar 52Jumlah Kasus Balita Gizi BurukDi Provinsi Banten Tahun 2011
54
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
Tabel 16Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Bali tahun 2011 mencapai 81,4% (Target 70%). Seluruhkabupaten/kota sudah mencapai target (100,0%). Cakupan tertinggi padaKota Denpasar (92,7%) dan terendah Kabupaten Jembrana (73,1 %).
Gambar 53Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Bali Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi Bali51 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten Klungkung (10 kasus),sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Jembrana (2 kasus).
Gambar 54Jumlah Kasus Balita Gizi BurukDi Provinsi Bali Tahun 2011
56
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
Tabel 17Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi NTB tahun 2011 sebesar 70,1% (Target 70%). Jumlahkabupaten/kota yang cakupannya sudah mencapai target ada 5 (50,0%).Cakupan tertinggi pada Kabupaten Lombok Utara (78,2%) dan terendahKota Bima (60,8 %).
Gambar 55Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi NTB Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi NTB753 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa (170 kasus),sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Sumbawa Barat (13 kasus).
Gambar 56Jumlah Kasus Balita Gizi BurukDi Provinsi NTB Tahun 2011
58
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamilyang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsigaram beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikanpada tabel berikut.
Tabel 18Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi NTT tahun 2011 mencapai 73,4% (Target 70%). Jumlahkabupaten/kota yang cakupannya sudah mencapai target ada 13 (61,9%).Cakupan tertinggi pada Kabupaten Belu (82,6%) dan terendah di KabupatenNagekeo (10,0 %).
Gambar 57Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi NTT Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Provinsi NTT8.235 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten Alor (2.304 kasus),sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Sikka (34 kasus).
Gambar 58Jumlah Kasus Balita Gizi BurukDi Provinsi NTT Tahun 2011
60
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
Tabel 19Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota
1 Kota Kupang 52.5 71.0 tad 53.62 Kab Kupang 59.8 88.9 tad 11.33 TTS 77.8 75.5 tad 8.84 TTU 75.7 75.1 tad 12.05 Belu 61.6 93.4 tad 50.16 Alor 60.6 83.3 tad 18.87 Lembata 55.2 96.5 59.5 18.48 Flotim 56.6 82.4 tad 43.59 Sikka 62.7 86.6 tad 43.010 Ende 53.6 81.5 49.6 61.411 Nagekeo 60.7 98.3 tad 10.112 Ngada 46.1 98.2 tad 25.713 Manggarai Timur 49.5 89.6 tad 56.114 Manggarai 64.1 84.6 tad 62.015 Manggarai Barat 81.2 80.9 tad 19.716 Sumba Barat Daya 15.7 70.7 tad 5.517 Sumba Barat 33.5 83.1 58.5 25.618 Sumba Tengah 54.9 63.3 tad 4.919 Sumba Timur 67.8 76.5 tad 8.520 Rote Ndao 62.5 77.0 tad 4.521 Sabu Raijua 65.7 58.8 tad 27.4
NTTNTTNTTNTT 59.059.059.059.0 82.382.382.382.3 57.557.557.557.5 27.327.327.327.3Catatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupan D/Sdi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011 sebesar 52,6% (Target 70%). Hanyaada 2 (dua) kabupaten yang sudah mencapai target (14,3%). Cakupantertinggi pada Kabupaten Bengkayang (81,3%) dan terendah di KabupatenKayong Utara (40,3%).
Gambar 59Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiKalimantan Barat 776 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten Kubu Raya(162 kasus), sedangkan yang terendah adalah Sekadau (5 kasus).
Gambar 60Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011
62
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnya yaitu,cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu hamil yangmendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang mengonsumsi garamberiodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan disajikan pada tabelberikut.
Tabel 20Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupan D/Sdi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 sebesar 46,0% (Target 70%).Belum ada kabupaten/kota yang mencapai target. Cakupan tertinggi padaKabupaten Barito Selatan (60,3%) dan terendah pada Kabupaten Katingan(33,4%).
Gambar 61Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiKalimantan Tengah 77 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporan dari 8Kabupaten/Kota dengan jumlah tertinggi adalah Kabupaten Barito Selatan(20 kasus), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Sukamara (1 kasus).
Gambar 62Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011
64
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibuhamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yangmengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 21Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011
1 Kotawaringin Barat 73.2 89.9 tad tad2 Sukamara 78.7 64.4 tad tad3 Lamandau 66.8 62.7 tad tad4 Kotawaringin Timur 84.8 57.7 tad tad5 Seruyan 90.9 58.6 tad tad6 Katingan 60.0 49.7 tad tad7 Kapuas 66.7 57.1 tad tad8 Gunung Mas 86.5 65.1 tad tad9 Pulang Pisau 91.0 72.4 tad tad10 Barito Selatan 74.7 96.1 tad tad11 Barito Timur 78.6 77.3 tad tad12 Barito Utara 49.4 76.1 tad tad13 Murung raya 72.4 60.3 tad tad14 Palangka Raya 85.8 74.7 tad tad
KALTENGKALTENGKALTENGKALTENG 75.375.375.375.3 66.466.466.466.4 tadtadtadtad tadtadtadtadCatatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 sebesar 60,9% (Targetnasional 70%). Jumlah kabupaten/kota yang sudah mencapai target nasionalada 3 (23,1%). Cakupan tertinggi pada Kota Banjarmasin (73,7%) dancakupan terendah pada Kabupaten Tanah Bumbu (47,9%).
Gambar 63Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiKalimantan Selatan 113 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporan dari 9kabupaten/kota dengan jumlah tertinggi adalah Kota Banjarmasin (40 kasus),sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tanah Bumbu (3 kasus).
Gambar 64Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011
66
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibuhamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yangmengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 22Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar 39,9% (Target 70%).Jumlah kabupaten/kota yang sudah mencapai target nasional hanya ada 1(7,1%). Cakupan tertinggi pada Kota Balikpapan (71,2%) dan cakupanterendah pada Kabupaten Kutai Timur (5,5%).
Gambar 65Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiKalimantan Timur 168 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporan dari 12kabupaten/kota dengan jumlah tertinggi adalah Kabupaten Bontang (43kasus), sedangkan yang terendah adalah Kota Balikpapan (1 kasus).
Gambar 66Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibuhamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang
68
mengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 23Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011 mencapai 78,6% (Target 70%).Jumlah kabupaten/kota yang cakupannya sudah mencapai target ada 11(73,3%). Cakupan tinggi pada Kabupaten Bolaang Mongondow (102,4%),Kabupaten Minahasa Selatan (102,4%) dan Kota Kotamobagu. Sedangkancakupan terendah pada Kabupaten Balmong Timur (44,0 %).
Gambar 67Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiSulawesi Utara 90 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporan dari 13kabupaten/kota dengan jumlah tertinggi adalah Kota Manado (23 kasus),sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Sangihe (1 kasus).
Gambar 68Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibuhamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang
70
mengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 24Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011
1 Kota Manado 84.5 65.5 tad tad2 Kota Bitung 95.9 79.9 tad tad3 Kota Tomohon 93.5 89.6 89.6 tad4 Minahasa 88.6 90.8 96.3 tad5 Minahasa Selatan 72.2 110.3 tad tad6 Minahasa Utara 88.7 89.8 tad tad7 Bolaang Mongondow 78.5 86.9 tad tad8 Sangihe 37.9 73.6 tad tad9 Talaud 19.3 70.1 tad tad10 Bolmong Utara 55.9 82.1 tad tad11 Minahasa Tenggara 90.0 87.4 tad tad12 Sitaro 68.1 85.9 tad tad13 Kota Kotamobagu 69.4 93.9 tad tad14 Bolmong Timur 85.1 96.2 tad tad15 Bolmong Selatan 63.6 100.0 tad tad
SULUTSULUTSULUTSULUT 78.378.378.378.3 84.384.384.384.3 95.795.795.795.7 0.00.00.00.0Catatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 sebesar 49,3% (Target 70%).Jumlah kabupaten/kota yang cakupannya sudah mencapai target ada 1(9,1%). Cakupan tertinggi pada Kota Palu (77,6%) dan cakupan terendahpada Kabupaten Parimo (23,9%).
Gambar 69Distribusi Kabupaten dan Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiSulawesi Tengah 435 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten Donggala(80 kasus), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Morowali (6 kasus).
Gambar 70Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibuhamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang
72
mengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 25Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011
1 Kota Palu 91.4 74.4 tad 114.72 Donggala 77.4 81.9 tad 65.63 Parimo 60.3 88.6 tad 24.64 Poso 67.6 61.5 tad 58.75 Touna 57.7 81.4 tad 70.56 Morowali 55.8 87.1 tad 41.77 Banggai 49.9 89.1 tad 22.48 Bangkep 60.0 65.8 tad 55.89 Toli-Toli 60.2 52.3 tad 63.810 Buol 75.4 69.4 tad 39.811 Sigi 69.9 57.1 tad 55.0
SULTENGSULTENGSULTENGSULTENG 66.666.666.666.6 74.474.474.474.4 tadtadtadtad 50.350.350.350.3Catatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kotacakupan D/S di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 mencapai 66,3%(Target 70%). Jumlah kabupaten/kota yang sudah mencapai target ada 11(45,8%). Cakupan tertinggi pada Kabupaten Wajo (84,8%) dan cakupanterendah pada Kabupaten TanaToraja (39,4%).
Gambar 71Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiSulawesi Selatan 621 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten Maros (94kasus), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Luwu Timur (2 kasus).
Gambar 72Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu
74
hamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yangmengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 26Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 sebesar 74,9% (Targetnasional 70%). Jumlah kabupaten/kota yang sudah mencapai target ada 9(75,0%). Cakupan tertinggi pada Kabupaten Buton (98,8%) dan cakupanterendah pada Kabupaten Kolaka (47,4%).
Gambar 73Distribusi Kabupaten dan Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiSulawesi Tenggara 726 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten KonaweSelatan (222 kasus), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Muna (6kasus).
Gambar 74Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu
76
hamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yangmengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 27Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011
1 Konawe 72.2 67.6 tad 59.22 Bau-Bau 81.3 63.1 tad 64.83 Buton 85.4 63.4 68.6 48.74 Kolaka 87.3 62.8 tad 74.75 Kolaka Utara 96.4 62.3 tad 68.56 Bombana 64.7 63.9 tad 85.97 Wakatobi 83.1 72.4 tad 61.58 Muna 86.3 94.9 tad 53.49 Konawe Selatan 91.6 59.1 tad 73.510 Kendari 78.5 77.8 tad 61.211 Konawe Utara 100.0 94.0 tad 65.312 Buton Utara 94.6 56.0 tad 66.6
SULTRASULTRASULTRASULTRA 83.783.783.783.7 69.969.969.969.9 68.668.668.668.6 63.863.863.863.8Catatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Gorontalo tahun 2011 sebesar 85,7% (Target nasional 70%).Seluruh kabupaten/kota sudah mencapai target (100,0%). Cakupan tertinggipada Kota Gorontalo (94,6%) dan cakupan terendah pada KabupatenPohuwato (75,8%).
Gambar 75Distribusi Kabupaten dan Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiGorontalo 768 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten Gorontalo (439kasus), sedangkan yang terendah adalah Kota Gorontalo (25 kasus).
Gambar 76Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibuhamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yangmengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 28
78
Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat MenurutKabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2011
1 Boalemo 34.0 93.0 tad 51.92 Gorontalo 73.8 85.9 tad 56.43 Pohuwato 68.0 83.9 tad 53.64 Bone Bolango 98.8 68.4 tad 47.35 Gorontalo Utara 71.4 72.6 tad 53.66 Kota Gorontalo 60.1 93.1 tad 40.5
GORONTALOGORONTALOGORONTALOGORONTALO 69.069.069.069.0 84.284.284.284.2 tadtadtadtad 49.649.649.649.6Catatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 sebesar 66,8% (Target 70%).Jumlah kabupaten/kota yang cakupannya sudah mencapai target ada 4(80,0%). Cakupan tertinggi pada Kabupaten Mamasa (73,7%) dan cakupanterendah pada Kabupaten Mamuju (56,7%).
Gambar 77Distribusi Kabupaten dan Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiSulawesi Barat 264 kasus. Jumlah tertinggi adalah Kabupaten PolewaliMandar (119 kasus), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mamasa(8 kasus).
Gambar 78Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibuhamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang
80
mengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 29Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Maluku tahun 2011 sebesar 64,5% (Target 70%). Jumlahtersebut merupakan laporan dari 10 kabupaten/kota. Kabupaten/kota yangsudah mencapai target ada 3 (30,0%). Cakupan tertinggi ada di KabupatenMaluku Tenggara Barat (86,6%), sedangkan yang terendah ada di SeramBagian Barat (30,9%).
Gambar 79Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Maluku Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiMaluku 152 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporan dari 9kabupaten/kota dengan jumlah tertinggi adalah Kota Ambon (50 kasus),sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Maluku Tengah (1 kasus).
Gambar 80Jumlah Kasus Balita Gizi BurukDi Provinsi Maluku Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu
82
hamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yangmengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 30Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011
1 Kota Ambon 60.1 73.9 92.9 5.32 Maluku Tengah 48.0 53.0 tad 3.53 Maluku Tenggara 82.4 77.8 69.4 16.14 Maluku Tenggara Barat 72.1 77.3 50.0 2.15 Buru 80.5 74.1 62.8 1.76 Seram Bagian Barat 75.7 63.3 68.5 1.17 Seram Bagian Timur 55.3 53.4 28.0 17.78 Aru 47.2 62.5 28.6 25.99 Tual 89.0 77.3 tad 20.210 Buru Selatan tad 24.8 tad 3.311 Maluku Barat Daya 11.8 25.9 tad 3.1
MALUKUMALUKUMALUKUMALUKU 60.960.960.960.9 63.363.363.363.3 60.560.560.560.5 6.96.96.96.9Catatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Maluku Utara tahun 2011 sebesar 52,3% (Target 70%).Kabupaten/kota yang sudah mencapai target ada 3 (33,3%). Cakupantertinggi ada di Kabupaten Kep Morotai (87,7%), sedangkan yang terendahada di Kabupaten Kep. Sula (29,5 %).
Gambar 81Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiMaluku Utara 110 kasus. Jumlah tertinggi adalah Halmahera Utara (28kasus), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kep. Morotai (1 kasus).
Gambar 82Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibuhamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yang
84
mengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 31Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2011
1 Kota Ternate 72.0 87.9 tad tad2 Kota Tidore 193.7 70.3 tad tad3 Halmahera Timur 41.2 30.4 tad tad4 Halmahera Tengah 75.4 67.2 tad tad5 Halmahera Utara 78.4 76.1 tad tad6 Halmahera Barat 131.7 85.0 tad tad7 Halmahera Selatan 45.3 57.1 tad tad8 Kepulauan Sula 93.2 10.2 tad tad9 Pulau Morotai 108.8 81.8 tad tad
MALUTMALUTMALUTMALUT 88.588.588.588.5 52.352.352.352.3 tadtadtadtad tadtadtadtadCatatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Papua Barat tahun 2011 sebesar 44,9% (Target 70%).Cakupan tersebut merupakan laporan dari 7 kabupaten/kota. Belum adakabupaten/kota yang mencapai target. Cakupan tertinggi ada di KabupatenSorong Selatan (67,0%), sedangkan yang tertinggi ada di Kabupaten TelukWondama (19,4%).
Gambar 83Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiPapua Barat 623 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporan dari 8kabupaten/kota dengan jumlah tertinggi adalah Kabupaten Sorong Selatan(152 kasus), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kaimana (26kasus).
Gambar 84Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2011
86
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibuhamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yangmengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 32Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
1 Manokwari 22.3 12.1 tad tad2 Teluk Bentuni 51.2 22.7 tad 60.63 Teluk Wondama tad tad tad tad4 Kota Sorong 27.5 52.9 tad 18.55 Kab. Sorong 40.9 41.8 tad 14.56 Sorong Selatan 19.6 41.8 tad tad7 Raja Ampat 62.3 57.8 tad 86.48 Fak-fak 33.4 15.2 tad tad9 Kaimana 4.8 26.2 tad tad10 Tambrauw 26.1 38.3 tad tad11 Maibrat tad tad tad tad
PAPUAPAPUAPAPUAPAPUA BARATBARATBARATBARAT 30.030.030.030.0 32.832.832.832.8 tadtadtadtad 32.032.032.032.0Catatan: tad = tidak ada data
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cakupanD/S di Provinsi Papua tahun 2011 sebesar 44,1% (Target 70%). Cakupantersebut merupakan laporan dari 14 kabupaten/kota. Hanya ada 1 (satu)kabupaten/kota yang mencapai target (6,3%). Cakupan tertinggi ada diKabupaten Yahukimo (77,8%), sedangkan yang terendah ada di KabupatenNabire (25,6%).
Gambar 85Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Cakupan D/S
Di Provinsi Papua Tahun 2011
Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di ProvinsiPapua Barat 1.509 kasus. Jumlah tersebut merupakan laporan dari 18kabupaten/kota dengan jumlah tertinggi adalah Kabupaten Merauke (318kasus), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Nduga (2 kasus).
Gambar 86Jumlah Kasus Balita Gizi BurukDi Provinsi Papua Tahun 2011
Cakupan pencapaian indikator pembinaan gizi masyarakat lainnyayaitu, cakupan pendistribusian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, ibu
88
hamil yang mendapat 90 tablet tambah darah, rumah tangga yangmengonsumsi garam beriodium dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6bulan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 33Cakupan Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Menurut
1 Merauke 42.6 26.5 tad tad2 Jayawijaya 36.0 11.8 tad tad3 Jayapura 56.6 40.7 tad tad4 Nabire 67.9 32.2 tad tad5 Paniai 23.5 2.6 tad tad6 Puncak Jaya tad 16.7 tad tad7 Mimika 42.5 44.2 tad tad8 Yapen Waropen tad tad tad tad9 Biak Numfor tad tad tad tad10 Boven Digoel 88.7 65.8 tad tad11 Mappi 43.2 15.2 tad tad12 Asmat 22.5 37.5 tad tad13 Yahukimo tad 1.2 tad tad14 Pegunungan Bintang 76.6 14.1 tad tad15 Yolikara tad tad tad tad16 Sarmi tad tad tad tad17 Keerom tad 85.6 tad tad18 Waropen tad tad tad tad19 Jayapura Kota tad tad tad tad20 Supiori tad tad tad tad21 Deiyai 60.0 tad tad tad22 Dogiyai tad 15.4 tad tad23 Intan Jaya 24.0 tad tad tad24 Lani Jaya tad 7.5 tad tad25 Memberamo Raya tad tad tad tad26 Memberamo Tengah tad 16.9 tad tad27 Nduga tad 1.6 tad tad28 Puncak tad 64.7 83.7 tad29 Yalimo tad 5.5 tad tad
PAPUAPAPUAPAPUAPAPUA 50.550.550.550.5 23.823.823.823.8 83.783.783.783.7 tadtadtadtadCatatan: tad = tidak ada data
A.A.A.A. MasalahMasalahMasalahMasalahSecara umum beberapa indikator program belum mencapai target yang
diharapkan walaupun telah dilakukan berbagai strategi. Kondisi ini terjadikarena adanya hambatan internal maupun eksternal baik di puskesmasmaupun di Dinkes Kabupaten/Kota, seperti:• Pelaporan data belum tepat waktu yang antara lain disebabkan
terlambatnya pengiriman laporan dari puskesmas ke DinkesKabupaten/Kota
• Data yang dilaporkan masih belum lengkap baik dari jumlah puskesmasyang melapor maupun jenis indikator yang dilaporkan
• Masih ada data yang dilaporkan belum akurat, seperti jumlah pencapaianlebih besar dari jumlah sasaran yang disebabkan pemahaman petugasterhadap definisi operasional indikator pembinaan gizi masyarakat belumsama
• Masih ada puskesmas yang tidak rutin melaporkan kegiatan baik databulanan maupun data 6 bulanan
• Sosialisasi sistem pelaporan indikator kegiatan pembinaan gizi kepadapetugas belum optimal
• Petugas pengelola kegiatan surveilans gizi yang sudah tersosialisasi dimutasi
• Jumlah dan kelayakan alat antropometri yang tersedia kurang memadai• Sulitnya koneksi internet di beberapa kabupaten/kota sehingga
menghambat pengiriman data melalui email atau sigizi.•••• Belum optimalnya koordinasi lintas program maupun lintas sektor terkait
B.B.B.B. RencanaRencanaRencanaRencana TindakTindakTindakTindak LanjutLanjutLanjutLanjutDalam rangka mengatasi masalah di atas maka perlu dilakukan rencanatindak lanjut antara lain sebagai berikut:• Puskesmas sebaiknya menjemput dan merekap data dari posyandu yang
ada setiap bulan dan segera mengirimkan ke Dinkes Kabupaten/Kotasesuai waktu yang telah disepakati.
• Direktorat Bina Gizi, Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukanumpan balik pelaporan secara berkala.
• Bimbingan teknis kepada petugas pengelola surveilans gizi secaraberjenjang
• Sosialisasi pedoman surveilans gizi secara berjenjang dari petugas DinkesProvinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas
• Mutasi petugas pengelola kegiatan gizi sebaiknya mempertimbangkanlatar belakang pendidikan dan pengalaman petugas.
• Pelaporan berbasis website melalui situs www.gizi.depkes.id/sigizi agardioptimalkan untuk mempercepat proses pelaporan sekaligus mendukungprogram pemerintah dalam penggunaan kertas yang tidak berlebihan(paper less)
• Mengupayakan ketersediaan alat antropometri diseluruh posyandu