perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KARTU INSENTIF ANAK (KIA) Oleh ARIYATI KARTIKA D0107003 Skripsi Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
119
Embed
KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL …/Kinerja... · TABEL 4.5 Jumlah Pegawai Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Berdasarkan Golongan ..... 71
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KARTU
INSENTIF ANAK (KIA)
Oleh
ARIYATI KARTIKA
D0107003
Skripsi
Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Pembimbing
Drs. Sudarto, M.Si
NIP. 195502021985031006
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi ini Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Surakarta
Pada hari :
Tanggal :
Panitia Penguji:
1. Ketua : (.........................) 2. Sekretaris : (.........................)
3. Penguji : (.........................)
Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya Sederhana ini Penulis Persembahkan Kepada :
v Kedua orang tua ku Ayahanda Supriyono dan Ibunda Dwi Daryati atas
segala cinta, doa, dan kesabaran tiada hentinya. I will make you proud
of me J
v Mbah Putri di Solo dan Mbah Kakung di Salatiga yang tak pernah putus
memanjatkan doa untuk cucunya
v Kedua Adikku, Desi dan Wahyu yang selalu menanti kepulanganku ke
rumah. Semoga mbak bisa menjadi contoh yang baik untuk kalian
v R. Wing Widjatmiko atas semangat dan perhatian yang selalu diberikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Surat Al-Baqarah ayat 153)
“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan
memudahkan baginya jalan ke surga.” (H.R Muslim)
"Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing
is not to stop questioning."
- Albert Einstein
“Revolusi Hidup Dimulai Dengan Belajar BerSyukur dan BerSemangat”
- Tung Desem Waringin
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
KATA PENGANTAR
Assalammualaikum Wr. Wb
Segala Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan
judul “KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM
MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KARTU INSENTIF ANAK (KIA)”.
Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
studi di Program Studi Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Penulis menyadari telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak
dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
dengan segala ketulusan, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :
1. Bapak Drs. Sudarto, M.Si selaku Pembimbing Skripsi dan Pembimbing
Akademik yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan
bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Is Hadri Utomo, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
FISIP UNS
3. Ibu Dra. Sudaryanti, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi
FISIP UNS
4. Bapak Prof. Drs. Pawito, PhD selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
5. Staf pengajar Jurusan Ilmu Administrasi, karyawan, dan pegawai FISIP
UNS.
6. Bapak Drs. Mamiek Miftachul Hadi, Selaku Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang telah memberikan izin dalam
penelitian ini.
7. Bapak Drs M. Said Romadlon selaku Kabid Bidang Data dan Statistik dan
Ketua TIM KIA atas informasi dan bimbingannya
8. Ibu Drs. Rita Margaretha, Bapak Abdul Hakim, dan Ibu Tungga Dewi, S.Si
selaku anggota TIM KIA atas informasi dan bimbingan yang telah
diberikan.
9. Teman-teman dari DejakUNS Community : Cia, Ria, Vera, Arlika, Ardhi,
Bhagas, Yuni, Tupi.
10. Teman-teman dari 5 sekawan : Tiyas, Cica, dan Dian
11. Semua Teman angkatanku di AN 07
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari
kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat
diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat
bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta pihak-pihak yang
berkepentingan dengan penyusunan skripsi ini.
Wassalammualaikum Wr.Wb
Surakarta, Juli 2010
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................ iv
HALAMAN MOTTO ................................................................................................. v
KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi
DAFTAR ISI ............................................................................................................ viii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xi
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xii
ABSTRAK xv
ABSTRACT ............................................................................................................. xvi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
A. ............................................................................................................... L
atar Belakang Masalah ....................................................................................... 1
B. ............................................................................................................... P
TABEL 3.9 Uji Reliabilitas Instrumen untuk Orang Tua yang Anaknya Sudah
Memiliki KIA dan yang Belum Memiliki KIA ............................. 53
TABEL 4.1 Luas Wilayah Surakarta .................................................................. 55
TABEL 4.2 Kondisi Demografis Kota Surakarta Berdasarkan Jumlah
Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Tingkat Kepadatan Tiap
Kecamatan Tahun 2009 ................................................................... 57
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
TABEL 4.3 Struktur Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Tahun 2009 .............................................................. 58
TABEL 4.4 Struktur Penduduk Kota Surakarta Menurut Tingkat Pendidikan
pada tahun 2009 ................................................................................ 59
TABEL 4.5 Jumlah Pegawai Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta Berdasarkan Golongan ................................. 71
TABEL 4.6 Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Surakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................... 72
TABEL 4.7 Daftar Mitra Kerja (stakeholders) Pendukung KIA Sesuai Bidang
Usaha ................................................................................................ 76
TABEL 4.8 Susunan Tim Program Kartu Insentif Anak .................................. 80
TABEL 4.9 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin ......................... 81
TABEL 4.10 Karakteristik Responden Menurut Usia ......................................... 82
TABEL 4.11 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan ................ 82
TABEL 4.12 Karakteristik Responden Menurut Media Sosialisasi yang
Menginformasikan Mengenai Program KIA ................................. 83
TABEL 4.13 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin ......................... 84
TABEL 4.14 Karakteristik Responden Menurut Usia ......................................... 84
TABEL 4.15 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir ............... 85
TABEL 4.16 Karakteristik Responden Berdasarkan Kategori Pernah atau
Tidaknya Mendapatkan Sosialisasi KIA ........................................ 85
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
TABEL 4.17 Karakteristik Responden Menurut Media Sosialisasi yang
Menginformasikan Mengenai Program KIA (Bagi yang pernah
mendapatkan sosialisasi KIA) ......................................................... 86
TABEL 4.18 Distribusi Frekuensi Hasil (Outcome) Dari Orangtua yang
Anaknya Memiliki KIA .................................................................. 87
TABEL 4.19 Distribusi Frekuensi Hasil (Outcome) Dari Orang tua yang
Anaknya Tidak Memiliki KIA ....................................................... 88
TABEL 4.20 Distribusi Frekuensi Hasil (Outcome) Dari Orang tua yang
Anaknya Tidak Memiliki KIA ....................................................... 90
TABEL 4.21 Distribusi Frekuensi Manfaat (Benefit) Dari Orang Tua yang
Anaknya Tidak Memiliki KIA ....................................................... 91
TABEL 4.22 Distribusi Frekuensi Dampak (Outcome) Dari Orang Tua yang
Anaknya Memiliki KIA .................................................................. 92
TABEL 4.23 Distribusi Frekuensi Dampak (Outcome) Dari Orangtua yang
Anaknya Tidak Memiliki KIA ........................................................ 94
TABEL 4.24 Rincian Penggunaan Dana Program KIA ...................................... 96
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
ABSTRAK
Ariyati Kartika, D0107003, Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Mensosialisasikan Program Kartu Insentif Anak, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan program Kartu Insentif Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam rangka pemenuhan hak sipil anak dan didasari oleh penunjukan Kota Surakarta sebagai pilot project Kota Layak Anak. Namun dalam pelaksanaan program Kartu Insentif Anak, belum semua anak Surakarta mempunyai KIA sehingga tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Mensosialisasikan program KIA serta hambatan apa saja yang dialami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Mensosialisasikan Program KIA.
Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Populasi dari Penelitian ini adalah orang tua yang anaknya telah memilki KIA dan orang tua yang anaknya belum memiliki KIA. Teknik Pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak yang berasal dari data pemilik KIA bagi orang tua yang anaknya telah memiliki KIA serta sampel incidental bagi orang tua yang anaknya belum memilki KIA. Responden Orang tua yang anaknya memiliki KIA berjumlah 97 orang serta responden orang tua yang anaknya belum memiliki KIA berjumlah 96 orang.
Pendeskripsian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator hasil, dampak, dan manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator hasil, 51,5% responden yang anaknya telah memilki KIA telah paham akan program ini namun sebanyak 70,8% responden orangtua yang anaknya belum memiliki KIA belum paham akan program ini. Pada indikator manfaat sebanyak 78,4% responden yang anaknya telah memiliki KIA telah merasakan manfaat sosialisasi program KIA sementara 47,9% responden yang anaknya belum memiliki KIA tidak merasakan manfaat dari sosialisasi program KIA. Sementara itu pada indikator dampak, 95,9 % responden yang anaknya memiliki KIA menyatakan sosialisasi KIA masih berdampak sempit bagi mereka. Begitu juga dengan responden yang anaknya tidak memilki KIA sebanyak 72,9% responden menyatakan bahwa sosialsasi KIA masih memberikan dampak yang sempit.
Hambatan dari sosialisasi program KIA adalah Keterbatasan dana sehingga sosialisasi tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menangani Program KIA, dan Kurang menariknya diskon yang diberikan oleh mitra kerja (stakeholder).
Kata Kunci : Hak sipil anak, Kinerja, Kartu Insentif Anak, Dispendukcapil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvii
ABSTRACT
Ariyati Kartika, D0107003, Performance of Population and Civil Registration Office of Surakarta in Socializing the Child Incentive Card (KIA) Program, Thesis, Department of Administrative Science, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, 2011.
The background of this research is implementation of Child Incentive Card Program by Population and Civil Registration Office of Surakarta in order of compliance of child’s civil right and based upon the appointment of Surakarta as a pilot project as feasible city for children. However in the implementation of Child Incentive Card (KIA) program, not all children in Surakarta have the incentive card so that in this research, author wants to describe how is the performance of Population and Civil Registration Office of Surakarta in Socializing the KIA program.
The nature of this research is quantitative descriptive. The technique of data collecting is used questionnaire and documentation. Data sources used are primary data by using questionnaire and secondary data which is related to this research. The population of this research are parents that their children have the KIA, and parents that their children don’t have the KIA. The sampling techniques of this research are random sampling for respondents that their children have the KIA and incidental sampling for respondents that their children don’t have the KIA. There are 97 respondents that their children have KIA and 96 respondents that their children don’t have the KIA.
The descriptions of performance is done by the indicators outcome, impact and benefit. The results show that in outcome indicator, 51,5 % respondents that their children have KIA have to understand the program, however 70,8% respondents that their children don’t have KIA still don’t understand this program. In Benefit indicator, 78,4% respondents that their children have the KIA can feel the benefit of the socialization but 47,9% respondents that their children don’t have the incentive card can not feel the benefit of the socialization. In Impact indicator, 95,9% respondents that their children have the KIA tell that the impact of the socialization still incommodious, and 72,9% respondents that their children don’t have the KIA feel the incommodious impact too.
The obstacles in socializing KIA program are limited funds so that the socialization cannot be done continuously, the lack of human resources who handle the KIA program, and unattractive discount that given by the stakeholders.
Keywords : child’s civil right, performance, Child Incentive Card (KIA), Population and Civil Registration Office
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan dan
perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya. Anak sebagai bagian dari
warga negara juga memiliki hak yang wajib dijamin, dihormati, dilindungi,
dan dipenuhi oleh negara. Isu- isu mengenai hak anak terus menjadi pusat
perhatian pemerintah, pembuat kebijakan dan masyarakat umum termasuk
dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Hal ini
dikarenakan tujuan dari Millenium Development Goals sebagai suatu bentuk
Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah
memenuhi hak-hak dasar dan kebutuhan manusia dalam hal ini termasuk
pemenuhan hak dasar anak.
Salah satu bentuk pemenuhan hak anak ialah pemenuhan hak sipil
anak. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang disetujui oleh Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Nopember 1989,
disebutkan bahwa hak sipil dan kebebasan anak terdiri dari beberapa hak
yang diatur dalam pasal-pasal terpisah yakni Nama dan Kewarganegaraan,
Berkesadaran (Berhati Nurani) dan Beragama ,Kebebasan Berserikat dan
berkumpul secara damai ,Perlindungan Terhadap Kehidupan Pribadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
(Privasi), Akses kepada Informasi yang Layak , Perlindungan dari
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi
atau Merendahkan Martabat. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA
tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25
Agustus 1990, dan sesuai ketentuan pasal 49 (2) KHA, maka Konvensi
tersebut dinyatakan berlaku di Indonesia sejak 5 Oktober 1990. (Pedoman
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak, 2007).
Namun setelah lebih dari dua dekade konvensi tersebut dicetuskan,
di Indonesia sendiri pemenuhan hak sipil anak belum sepenuhnya terlaksana.
Salah satunya ialah hak nama dan kewarganegaraan. Banyak anak Indonesia
yang belum tercatat kelahirannya. Menurut data dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di www.mennegpp.go.id ,
Pada tahun 2009, enam dari sepuluh anak di bawah usia lima tahun di
Indonesia tidak diakui keberadaannya secara sah oleh pemerintah Indonesia.
Padahal di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 pasal 27 ayat 1 tentang
Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib
dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya
peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
Apabila hak dan nama dan kewarganegaraan saja belum terpenuhi
kemungkinan besar anak tidak mendapatkan hak-hak lain seperti yang telah
disebutkan di atas.
Dalam rangka pemenuhan hak sipil anak yang sejalan dengan
prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, Pemerintah melalui Departemen
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Dalam Negeri kemudian membuat rencana strategis agar tahun 2011 semua
anak Indonesia tercatat kelahirannya. Rencana strategis ini berisi program-
program strategis dan program-program pendukung. Salah satu program
pendukung yang dicanangkan ialah Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)
sebagai Entry Point Instrumen Penerapan Sistem Insentif kepada anak.
Penerbitan Kartu Tanda Anak ini dikarenakan rendahnya partisipasi
masyarakat dalam mengurus akta kelahiran. Sasaran KTA adalah anak-anak
usia 0-18 tahun yang belum memiliki KTP dan belum menikah. Diharapkan
setelah diberikannya insentif maka akan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pencatatan kelahiran.
Penerbitan Kartu Tanda Anak telah dilakukan di beberapa kota di
Indonesia seperti Yogyakarta, Padang, Surakarta, Denpasar, Makassar, dan
Batam dengan nama Kartu Identitas Anak (KIA). Prosedur pembuatan KIA
membutuhkan dokumen-dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan
Kartu Keluarga (KK). Dengan dikeluarkannya kebijakan KIA maka orang tua
dituntut agar mencatatakan anaknya dan mencarikan dokumen kependudukan
anak seperti akta kelahiran dan juga Kartu Keluarga (KK). Secara tidak
langsung, kebijakan KIA merupakan suatu bentuk strategi untuk
meningkatkan kepemilikan akta kelahiran serta pencatatan anak di dalam
Kartu Keluarga (KK).
Penerbitan KIA di beberapa kota di Indonesia juga dimaksudkan
agar anak mendapatkan insentif berupa kemudahan akses informasi,
kemudahan pemberian pelayanan publik, dan kemudahan pemberian bantuan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
sosial. Seperti yang telah dilansir di http://mediainfokota.jogjakota.go.id,
Pemilik KIA di Yogyakarta mendapatkan akses atau kemudahan untuk
pendaftaran sekolah, melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan
PT Pos Indonesia, pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD, sebagai
tanda pengenal dan bukti diri yang sah, Mengurus SIM dan STNK bagi yang
telah berusia 16 tahun, pembuatan dokumen keimigrasian, serta pewarisan
atau peralihan hak atas tanah dan bangunan. Sementara itu di Padang,
Denpasar, Makassar, dan Batam, Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan
Daerah (Perda) yang mengatur tentang pemberian insentif berupa santunan
kematian bagi pemilik Kartu Identitas Anak (KIA).
Kota lain di Indonesia yang menerapkan program Kartu Tanda Anak
adalah Surakarta. Di Surakarta, program Kartu Tanda Anak lebih dikenal
dengan nama Kartu Insentif Anak (KIA). Penerbitan Kartu Insentif Anak di
Surakarta merupakan tindakan nyata pemerintah kota Surakarta untuk
mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak
sebagaimana dituliskan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21
Tahun 2009 tentang Kartu Insentif Anak. Program KIA di Surakarta didasari
oleh penunjukan kota Surakarta sebagai pilot project Kota Layak Anak.
Pemerintah Kota Surakarta telah menandatangani MoU (Memorandum Of
Understanding) dengan 31 stakeholders untuk bekerja sama dalam program
ini. Hasilnya ialah stakeholders yang telah bekerja sama dengan pemerintah
bersedia memberikan insentif berupa potongan harga khusus (diskon) kepada
anak yang memiliki KIA. Dengan adanya KIA di Surakarta, diharapkan anak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
memperoleh akses lebih luas terhadap haknya di bidang rekreasi, transportasi,
olahraga, kesehatan, pendidikan, informasi, dan sebagainya.
Penerbitan KIA diharapkan mampu meningkatkan kepemilikan akte
kelahiran karena persyaratan pembuatan KIA di Surakarta harus menyertakan
fotocopy akta kelahiran. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Bidang
Data dan Statistik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)
Kota Surakarta, Said Romadhon,
“Keberadaan KIA sebenarnya mendorong tingkat kesadaran orang tua untuk menerbitkan dan melakukan pencatatan akta kelahiran. Sebab di Solo cakupan Akta Kelahiran bagi balita masih 80 persen saja.” (Harian Joglosemar, Kamis 10 Juni 2010) Peluncuran (launching) KIA pertama kali dilakukan pada tanggal 19
Desember 2009 di Taman Cerdas, Sumber, Kecamatan Banjarsari. Banjarsari
merupakan kecamatan pertama yang ditunjuk sebagai daerah yang memulai
program KIA. Di kecamatan ini mula-mula diterbitkan 10.000 KIA dari total
35.000 anak usia 0-18 tahun. Proses pembuatan KIA di Surakarta dilakukan
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Proses Pendaftaran bisa dilakukan
secara individu maupun kelompok. Namun pendaftar KIA pada saat awal
program dikenalkan hanya sekitar 700-800 orang saja. Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil juga melakukan sosialisasi dan workshop yang melibatkan
empat kecamatan lain di Surakarta, yakni Serengan, Laweyan, Pasar Kliwon,
dan Jebres. Pada tanggal 26 Juli 2010, launching KIA tingkat kota dilakukan
di Taman Balaikambang bertepatan dengan hari anak nasional.
Namun setelah berbagai sosialisasi dan workshop dilakukan, hingga
saat ini belum begitu banyak peminat KIA di Surakarta. Berikut adalah tabel
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
perbandingan jumlah anak usia 0-18 tahun dan jumlah pendaftar KIA di
Surakarta hingga bulan Oktober 2010
Tabel 1.1
JUMLAH ANAK (0-18 TAHUN) DAN ANAK YANG MENDAFTAR
KIA DI SURAKARTA (hingga Oktober 2010)
KECAMATAN JUMLAH ANAK JUMLAH
PENDAFTAR KIA
Laweyan 25.443 240
Serengan 13.553 224
Pasar Kliwon 23.285 155
Jebres 38.397 982
Banjarsari 47.579 455
Jumlah 148.257 2.056
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, jumlah peminat KIA di
Surakarta baru mencapai 2.056 anak dari 148.257 anak di Surakarta atau
hanya 1,36 % saja. Di kecamatan Banjarsari yang sudah terlebih dulu
melakukan program KIA, hanya sekitar 455 anak saja yang memiliki KIA.
Sosialisasi dan workshop sudah dilakukan, namun anak yang memiliki KIA
di Surakarta masih sangat sedikit. Masih banyak orang tua yang mungkin
belum mengetahui adanya KIA di Surakarta atau sudah mengetahui namun
belum menyadari pentingnya mencatatkan kelahiran anaknya.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta, sebagai unsur
pelaksanaan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan sebagai
pelaksana program KIA memegang peranan penting dalam penyelenggaraan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
KIA, mulai dari tahap sosialisasi hingga pelaksanaan pembuatan KIA.
Namun hingga saat ini pemilik KIA masih sangat sedikit. Padahal dengan
adanya program KIA, hak sipil dan akses informasi anak akan terpenuhi.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis
tertarik untuk meneliti tentang Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Surakarta dalam Mensosialisasikan Program Kartu Insentif Anak
(KIA).
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah :
“Bagaimana Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surakarta dalam Mensosialisasikan Program Kartu Insentif Anak ?”
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Surakarta dalam Mensosialisasikan Progran Kartu Insentif
Anak dilihat dari indikator Outcome (Hasil), Benefit (Manfaat), dan
Impact (dampak).
2. Tujuan individual dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar sarjana S1 di bidang Ilmu Administrasi Negara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret
Surakarta
D. Manfaaat Penelitian
Manfaat dari Penelitian ini adalah :
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dalam
sosialisasi program Kartu Insentif Anak yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
2. Memberi gambaran bagi pembaca tentang kinerja Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam Mensosialisasikan Program Kartu
Insentif Anak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa Kinerja adalah suatu
yang dicapai, prestasi yang diperhatikan, dan kemampuan kerja (tentang
peralatan) (KBBI, 2002: 503). Sementara itu menurut Yeremias T
Keban, istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang
sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan, untuk
kerja”. Atau prestasi (Keban,2004: 191).
Konsep Kinerja menurut Bernardin dan Russel (dalam Ambar
Teguh dan Rosidah, 2003 : 223-224) secara definitif adalah bahwa
kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi
pengetahuan tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu
tertentu. Pengertian kinerja disini tidak bermaksud menilai karakteristik
individu, tetapi mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh selama
periode waktu tertentu. Jadi kinerja merupakan tingkat pencapaian
produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja selama
periode waktu tertentu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Dalam definisi kedua penulis tersebut jelas menekankan pengertian
kinerja sebagai “hasil” atau “apa yang keluar” (outcomes) dari sebuah
pekerjaan dan kontribusi mereka pada organisasi.
Pengertian kinerja atau performance menurut Suyadi
Prawirosentono (1999 : 2) adalah :
“Hasil kerja yang dapat dicapai oleh sesorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organiasasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.” Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja
berhubungan dengan bagaimana melakukan pekerjaan dan
menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggung jawab namun
tetap mentaati segala peraturan dan etika.
Menurut Widodo (2008: 78) kinerja merupakan gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi.
Jadi kinerja adalah hasil kerja (outcomes) yang dicapai oleh suatu
organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai
gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/
program/kebijakan baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas sesuai
dengan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang bersangkutan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
2. Pengukuran/Penilaian Kinerja
Pengukuran terhadap kinerja suatu organisasi harus merefleksikan
tujuan dan misi dari organisasi tersebut sehingga akan berbeda satu
dengan yang lainnya. Perbedaan tujuan dan misi inilah yang
mengakibatkan kesulitan dalam penilaian kinerja organisasi. Tujuan dan
misi organisasi publik bersifat multidimensional dan sangat kabur.
Walaupun demikian, pengukuran terhadap kinerja bagi setiap organisasi
publik merupakan kegiatan yang sangat penting karena melalui penilaian
kinerja, maka manajer publik akan menemukan informasi dan langkah-
langkah yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan manajerial
tertentu. Hal ini diungkapkan oleh Robert D. Behn yang ditulis dalam
"Why Measure Performance? Different Purposes Require Different
Measures," Public Administration Review, Vol. 62, No. 5
(September/October 2003), pp. 586-606 (dalam www.csus.edu) berikut
ini :
“So why should public managers measure performance? Because they may find such measures helpful in achieving eight specific managerial purposes. As part of their overall management strategy, public managers can use performance measures to evaluate, control, budget, motivate, promote, celebrate, learn, and improve”. (terjemahan : jadi mengapa manajer publik mengukur kinerja? Karena mereka bisa menemukan langkah-langkah yang membantu dalam mencapai delapan tujuan manajerial tertentu. Sebagai bagian dari keseluruhan strategi manajemen mereka, manajer public bisa menggunakan pengukuran kinerja untuk mengevaluasi, mengontrol, anggaran, memotivasi, mempromosikan, merayakan (keberhasilan organisasi), belajar, dan meningkatkan.
Informasi dan langkah-langkah yang dihasilkan dalam pengukuran
tentang kinerja tersebut akan sangat bermanfaat untuk menilai dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
mengevaluasi tidak saja tentang kinerja organisasi (apakah sudah sesuai
dengan tujuan yang diharapkan atau belum), melainkan juga tentang
proses kerjanya (apakah sudah berjalan baik atau masih perlu perbaikan).
Artinya penilaian terhadap kinerja dapat dipakai sebagai ukuran
keberhasilan dan kegagalan organisasi serta dapat dijadikan input bagi
setiap perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.
Sehingga setiap anggota organisasi akan dan harus tahu apa yang
dipertimbangkan oleh organisasi sebagai suatu kinerja yang memuaskan,
agar dapat melakukan seperti apa yang diharapkan organisasi tersebut.
Baird dan Stammer (2000) dalam jurnal Mohd Afand MD Amin
(2010) yang berjudul Measuring the performance of Customs
Information System (CIS) in Malaysia, Vol 4 No. 2 (Sept 2010), pp 91
(dalam www.worldcustomsjournal.org) mengungkapkan definisi dari
pengukuran kinerja (performance measurement) sebagai berikut :
“Baird and Stammer (2000), using Baldrige’s criteria, explain the task of ’ measuring performance’ by referring to its constituent components. Accordingly ‘measuring’ concerns the numerical data that quantifies input, process, output, performance of the processing relating to products and services as well as overall organization; ‘performance’ on the other hand, reflects the output results obtained from processes (‘output’ here relating to services and products) that permit the evaluation of subjective goals, standards, past results, as well as organizational aspects. Performance can be measured in financial or non-financial terms.”
Terjemahan :
Baird dan Stammer (2000), menggunakan kriteria Baldrige dalam
menjelaskan tugas pengukuran kinerja dengan mengacu pada komponen-
komponen penyusunnya. Oleh karena itu, ‘pengukuran’ berhubungan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
dengan data numeric yang mengkuantifikasi input, proses, output, dan
kinerja pemrosesan yang terkait dengan produk dan layanan serta
organisasi secara keseluruhan. ‘Kinerja’ di sisi lain, mencerminkan
output yang diperoleh dari proses (output disini berkaitan dengan
pelayanan dan produk) yang memungkinkan evaluasi tujuan subyektif,
standar, hasil masa lalu, serta aspek organisasi. Kinerja dapat diukur dari
segi keuangan maupun non-keuangan.
Sedangkan pengukuran kinerja menurut SK LAN Nomor
239/IX/6/8/2003 adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini
dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran.
Menurut Mahmudi (2005:7) Pengukuran kinerja meliputi aktivitas
penetapan serangkaian indikator kinerja yang memberikan informasi
sehingga memungkinkan bagi unit kerja sector publik untuk memonitor
kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap
masyarakat. Mahmudi (2005:14) menyebutkan bahwa tujuan dilakukan
penilaian kinerja di sector publik adalah :
a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan
keputusan pemberian reward and punishment
e. Memotivasi pegawai
f. Menciptakan akuntabilitas public.
Elemen pokok pengukuran kinerja menurut Mohammad Mahsun
(2009: 26-28) adalah sebagai berikut :
a. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit)
tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan
organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai
batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau tehnik yang
digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan,
sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada
visi dan misi organisasi.
b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
Indikator kinerja mangacu pada penilaian kinerja secara tidak
langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-
indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu ini sangat dibutuhkan
untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, strategi. Indikator
kinerja ini dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama dan
indikator kinerja kunci. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area
yang mengindikasikan kesukseskan unit kerja organisasi. Area ini
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan
variabel – variabel kunci finansial dan non finansial pada kondisi
waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus segera konsisten
mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan
indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang
dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial
maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit
bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi
dan memonitor capaian kinerja.
c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran
organisasi.
Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran
kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan
indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif,
penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan
positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta
melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.
Penyimpangan negatif berarti kegiatan belum mencapai indikator
dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti
pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan
indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
d. Evaluasi kinerja
Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima
informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi.
Capaian organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu.
Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback dan reward-
punishment, penilaian kemjuan organisasi dan dasar peningkatan
kualitas pengambilan keputusan dari akuntabilitas.
3. Indikator Kinerja
Menurut Joko Widodo (2008: 91), indikator kinerja merupakan
ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran dan tujuan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran organisasi. Indikator kinerja dapat dijadikan
patokan (standar) untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
penyelenggaraan program dalam mencapai misi dan visi organisasi.
Sedarmayanti (2007: 198) mengatakan bahwa tanpa adanya indikator
kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan/ketidakberhasilan)
kebijakan/program/kegiatan, dan pada akhirnya kinerja organisasi/unit
kerja pelaksanaanya. Sedarmayanti (2007: 198) juga menyebutkan
fungsi indikator kinerja secara umum sebagai berikut :
a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan kegiatan
dilaksakanakan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait
untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya.
c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja
organisasi/unit kerja.
Sedangkan Rifat O. Shannak dalam jurnalnya yang berjudul
“Measuring Knowledge Management Performance” European Journal of
Scientific Research Vol.35 No.2 (2009), pp.242-253 (dalam
www.eurojournals.com) menyebutkan beberapa syarat yang harus dimiliki
oleh indikator kinerja sebagai berikut :
“There are some features which should exist in the performance indicators; for example they should have relevance for project goals, and provisional, since there may appear a need to eventually change the performance indicator. The indicator also needs to be understandable, valid, sufficiently flexible, and in line with the organization and its business goals, as well as the purpose it was developed for.” (terjemahan: Ada beberapa segi yang harus ada dalam indikator-indikator kinerja: misalnya, indikator tersebut harus relevan dengan tujuan-tujuan proyek dan sementara, karena sesudah itu mungkin ada kebutuhan untuk akhirnya mengubah indikator kinerja. Indikator juga perlu dimengerti, valid, cukup fleksibel, dan sesuai dengan organisasi dan tujuan bisnis perusahaan, serta untuk apa tujuan itu dikembangkan. Hal itu diperjelas oleh Sedarmayanti (2009:198) yang juga
menyebutkan berbagai syarat indikator kinerja yaitu :
a. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada
kemungkinan kesalahan interpretasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
b. Dapat diukur secara obyektif, baik bersifat kuantitatif maupun
kualitatif, yaitu: dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja
mempunyai kesimpulan yang sama.
c. Relevan, harus memiliki aspek obyektif yang relevan.
d. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan
keberhasilan input, output, hasil, manfaat dan dampak serta proses.
e. Harus fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian
pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
Salim & Woodward dalam Dwiyanto (2002: 50) melihat kinerja
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektivitas,
dan persamaan pelayanan. Efisiensi pelayanan publik juga dilihat untuk
menunjuk suatu kondisi tercapainya perbandingan terbaik/ proporsional
antara input pelayanan dengan output pelayanan. Demikian pula, aspek
efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat tercapainya pemenuhan
tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan. Prinsip keadilan dalam
pemberian pelayanan publik juga dilihat sebagai ukuran untuk menilai
seberapa jauh suatu bentuk pelayanan telah memperhatikan aspek-aspek
keadilan dan membuat publik memiliki akses yang sama terhadap sistem
pelayanan yang ditawarkan
Dwiyanto (2002: 48) memberikan gambaran yang lebih jelas
mengenai indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja
birokrasi publik antara lain :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
a. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya menyangkut pada tingkat efisiensi
tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya
dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas
kemudian dirasa terlalu sempit dan General Accounting Office
(GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang
lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu
memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja
yang penting.
b. Kualitas Layanan
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting
dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak
pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik
muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan
yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan
masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja
organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan
masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai
kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah.
Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali
diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Karena akses
informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan
relatif sangat tinggi, maka ini bisa menjadi satu ukuran kinerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan
masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi
public.
c. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan,
dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
d. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi
publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang
benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit
maupun implisit (Lenvine, 1990). Oleh sebab itu responsibilitas bisa
saja pada suatu ketika berbenturan denga responsivitas.
e. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang
dipilih oleh rakyat.
Kumorotomo (1996) dalam Dwiyanto (2002 : 50) juga
menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai
kinerja organisasi pelayanan publik antara lain :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
a. Efisiensi
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi
pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor
produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas,
solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat
relevan.
b. Efektivitas
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut
tercapai ? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis,
nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.
c. Keadilan
Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat
kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya
mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan, dan
nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang
menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok
pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.
d. Daya Tanggap
Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta,
organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap
Negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria
daya tanggap ini.
Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam SK
Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 mengenai Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan
bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja yang akan diitetapkan dikategorikan ke dalam
kelompok:
1. Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka
menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material,
waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik
dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu
kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
4. Manfaat (Benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang
dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya
fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi,
lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh
capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
Berdasarkan indikator kinerja yang disampaikan tersebut, maka
indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah indikator
menurut SK LAN nomor: 239/IX/6/8/2003 mengenai Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Publik. Indikator tersebut
antara lain Outcome, Benefit, dan Impact. Alasan pemilihan indikator
menurut tersebut adalah karena indikator input dan output sudah bisa
diketahui dari LAKIP yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Surakarta mengenai Sosialisasi Program KIA.
Melalui indikator outcome, impact, dan benefit tersebut maka kita dapat
melihat sejauh mana gambaran pencapaian Sosialisasi Program KIA
yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surakarta. Pemilihan indikator menurut SK LAN ini juga tidak terlepas
dari faktor-faktor yang menghambat sosialisasi program KIA, mengingat
pemilik KIA di Surakarta hanya mencapai 1,36% saja atau dengan kata
lain sosialisasi program KIA yang dilakukan oleh Dispendukcapil belum
menunjukkan hasil yang maksimal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
B. Sosialisasi Program Kartu Insentif Anak (KIA)
1. Sosialisasi
Sosialisasi pada dasarnya adalah penyebarluasan informasi
(program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program,
kebijakan, peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparat, masyarakat yang
terkena program, dan masyarakat umum). Isi informasi yang
disebarluaskan bermacam-macam tergantung pada tujuan program (UN
HABITAT, 2009)
Sedangkan Rogers dan Schoemaker (1987 : 5) mengartikan
sosialisasi atau difusi inovasi sebagai berikut :
Socialization or Diffusion of Innovation is a process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system to create changes in knowledge, attitude, and behavior.
Terjemahan : Sosialisasi atau difusi inovasi adalah sebuah proses
dimana sebuah inovasi (ide-ide) baru dikomunikasikan melalui saluran
tertentu secara terus-menerus di antara para anggota sistem sosial
(masyarakat) untuk menciptakan perubahan dalam pengetahuan, sikap,
dan perilaku.
Sementara itu Drs. Warsito Utomo (2003: 120) mengungkapkan
bahwa sosialisasi pada hakekatnya adalah mengubah cara pikir, winning
minds, dan tingkah laku. Dan semua ini memerlukan proses yang
panjang yang sering melelahkan.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi
merupakan penyebarluasan informasi untuk menciptakan perubahan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
pengetahuan kepada masyarakat yang berlangsung terus menerus.
Definisi tersebut dapat diimplementasikan untuk mendefinisikan
sosialisasi program KIA yaitu penyebarluasan informasi program KIA
kepada masyarakat agar mereka memahami dan bisa mensukseskan
program KIA tersebut. Untuk mencapai pemahaman yang utuh
mengenai program KIA maka sosialisasi tidak hanya dilakukan awal
pelaksanaan saja tetapi harus terus menerus.
Sosialisasi program KIA oleh Dispendukcapil kota Surakarta
dilakukan dalam berbagai bentuk pola dan kegiatan yaitu :
a. Sosialisasi formal melalui komunikasi tatap muka seperti workshop
terhadap masyarakat. Sosialisasi melalui tatap muka ini diantaranya
dilakukan di :
- Pertemuan PKK di Kota Surakarta
- Sosialisasi pada saat pertemuan PKK di masing-masing 5
Kecamatan di Surakarta yaitu Laweyan, Serengan, Banjarsari,
Pasar Kliwon dan Jebres.
- Sosialisasi kepada UPTD cabang Dinas Pendidikan dan Olahraga
(Dispora) tingkat Sekolah Dasar di masing-masing 5 Kecamatan
di Surakarta yaitu Laweyan, Serengan, Banjarsari, Pasar Kliwon
dan Jebres
b. Sosialisasi non formal melalui penyebaran leaflet, poster, spanduk,
dan pemberitaan di surat kabar. Penyebaran leaflet dilakukan setiap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
kali ada pertemuan melalui forum Kota Layak Anak (KLA) di
Bappermas dan Bappeda.
2. Program Kartu Insentif Anak (KIA)
Kartu Insentif Anak, selanjutnya disingkat KIA, adalah kartu yang
diterbitkan oleh Dinas, bagi anak yang berdomisili di Kota Surakarta,
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Sasaran
penerbitan KIA adalah anak yang berdomisili di kota Surakarta dan
berusia 0 sampai 18 tahun, belum menikah dan orangtua anak
mempunyai KTP Surakarta. Masa berlaku KIA adalah 3 tahun dan dapat
diperpanjang sebatas usia anak sampai dia mendapatkan KTP (Kartu
Tanda Penduduk) (Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2009
tentang Kartu Insentif Anak).
Pada Pasal 2 Peraturan Walikota tersebut dituliskan mengenai
maksud dan tujuan penerbitan KIA yaitu :
a. Maksud penerbitan KIA adalah :
1. Mendukung peningkatan kesejahteraan anak sebagai tatanan
kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin
pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara
rohani, jasmani maupun sosial.
2. Terpenuhinya sebagian hak anak dalam terciptanya
kesejahteraan anak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
b. Tujuan penerbitan KIA adalah :
1. Sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di kota
Surakarta.
2. Sebagai kartu yang memberi fasilitas tertentu oleh stakeholder
yang telah melakukan penandatanganan MoU dengan
pemerintah kota Surakarta.
Pasal 3 Peraturan Walikota tersebut menuliskan mengenai ruang
lingkup pemanfaatan KIA yaitu pemberian keringanan fasilitas kepada
anak meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, hiburan, dan olahraga.
Sedangkan pada pasal 5 dijelaskan mengenai persyaratan
penerbitan KIA antara lain :
a. Mengisi formulir permohonan KIA
b. Fotokopi akta kelahiran anak
c. Pas photo anak ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar
d. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk orang tua anak
e. Fotocopi Kartu Keluarga Orang Tua
C. Kerangka Berpikir
Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam
mensosialisasikan program Kartu Insentif Anak (KIA) merupakan
kemampuan untuk menyebarluaskan informasi program KIA kepada
masyarakat agar mereka memahami program KIA dan turut serta
mensukseskan program KIA. Dengan kinerja ini diharapkan mampu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
menjelaskan apakah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
mampu melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang diemban
kepadanya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat dan
stakeholder agar program KIA dapat berjalan secara optimal.
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kinerja
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surakarta adalah indikator yang
berasal dari SK Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 yaitu indikator input,
output, outcome, impact, dan benefit. Penjabaran indikator kinerja pada
Sosialisasi Program KIA adalah sebagai berikut :
1. Indikator Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan
output, seperti dana, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Alat seperti
kendaraan dinas.
2. Indikator Output adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik
dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu
kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, seperti
terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan penyebaran leaflet.
3. Indikator Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam sosialisasi program KIA,
outcome yang diharapkan adalah terwujudnya pemahaman masyarakat
tentang pentingnya KIA.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
4. Indikator Benefit adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang
dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam sosialisasi program KIA
benefit yang diharapkan adalah terpenuhinya kepemilikan KIA oleh
seluruh anak-anak yang berusia 0-18 tahun.
5. Indikator Impact adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi,
lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian
kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Dalam sosialisasi
program KIA, Impact yang diharapkan ialah berupa meningkatnya
kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan
khususnya tentang Kartu Insentif Anak (KIA).
Karena indikator input dan output sudah dapat diketahui dari LAKIP
Dispendukcapil tahun 2010, maka untuk mengetahui pencapaian sosialisasi
Program KIA digunakan indikator Outcome, Benefit, dan Impact dalam
penelitian ini. Pencapaian sosialisasi program KIA dapat dilihat dari
pemahaman masyarakat mengenai program KIA. Mengingat kepemilikan
KIA di Kota Surakarta baru mencapai 1,36 % atau dengan kata lain belum
mencapai hasil yang maksimal, maka usaha Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Surakarta tidak terlepas dari faktor-faktor yang
menghambat kinerja Dispendukcapil Kota Surakarta dalam
mensosialisasikan program KIA.
Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini berusaha
membuat arahan untuk mempermudah melakukan penelitian mengenai
kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
Mensosialisasikan program Kartu Insentif Anak. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat melalui bagan sebagai berikut :
Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berpikir
Pemahaman Masyarakat
Terhadap Program KIA
Kinerja Dispendukcapil Kota
Surakarta dalam Sosialisasi
Program KIA berdasarkan
indikator SK LAN nomor
239/IX/6/8/2003:
- Outcome
- Benefit
- Impact
Faktor-faktor yang menghambat
Sosialisasi KIA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
D. Definisi Konseptual
Definisi Konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Kinerja adalah hasil kerja (outcomes) yang dicapai oleh suatu organisasi
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai
gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu
kegiatan/program/kebijakan baik dilihat secara kualitas maupun
kuantitas sesuai dengan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang
bersangkutan
2. Kartu Insentif Anak, selanjutnya disingkat KIA, adalah kartu yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bagi anak yang
berdomisili di Kota Surakarta, berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun dan belum menikah. Sasaran penerbitan KIA adalah anak yang
berdomisili di kota Surakarta dan berusia 0 sampai 18 tahun, belum
menikah dan orangtua anak mempunyai KTP Surakarta. Masa berlaku
KIA adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang sebatas usia anak sampai
dia mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
3. Sosialisasi program KIA yaitu penyebarluasan informasi program KIA
kepada masyarakat agar mereka memahami dan bisa mensukseskan
program KIA tersebut. Sosialisasi dilakukan secara formal dan non
formal.
4. Instansi Pemerintah yang melaksanakan sosialisasi program KIA adalah
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota
Surakarta. Dalam sosialisasi program KIA yang menjadi sasaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
sosialisasi adalah masyarakat kota Surakarta terutama orang tua yang
memiliki anak berusia 0-18 tahun.
Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan
bahwa Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam
mensosialisasikan program KIA adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sosialisasi program KIA oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Surakarta kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan
mensukseskan program KIA tersebut.
E. Definisi Operasional
Dalam penelitian tentang Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil dalam Mensosialisasikan Program Kartu Insentif Anak (KIA)
ditentukan oleh pemahaman masyarakat mengenai program KIA tersebut.
Untuk menilai bagaimana Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil dalam mensosialisasikan program KIA dapat diketahui menggunakan
indikator kinerja yang berasal dari SK LAN 23/IX/6/8/2003. Indikator-
indikator tersebut antara lain :
1. Outcome
- Pemahaman masyarakat tentang program KIA
- Pemahaman masyarakat tentang stakeholder yang memberikan
insentif dalam program KIA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
2. Benefit
- Terpenuhinya kepemilikan KIA oleh seluruh anak-anak yang
berusia 0-18 tahun
- Kemudahan informasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai
program KIA
3. Impact
- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya program
KIA
- Kemudahan penggunaan fasilitas/insentif yang telah disediakan oleh
stakeholder bagi anak-anak pemilik KIA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
F. Operasionalisasi Variabel
Berikut ini akan dipaparkan mengenai operasionalisasi terhadap
variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini :
Tabel 2.1
Tabel Operasionalisasi Variabel
Variabel Indikator No Item Pertanyaan
Pada Instrumen
Outcome - Pemahaman Masyarakat tentang
Program KIA
- Pemahaman Masyarakat tentang
stakeholder yang memberikan
insentif dalam program KIA
1, 2, 3, 4, 5
6 dan 7
Benefit - Terpenuhinya Kepemilikan KIA
oleh seluruh anak-anak yang
berusia 0-18 tahun
- Kemudahan informasi yang
didapatkan oleh masyarakat
mengenai program KIA
8,9,10,11
Impact - Meningkatnya Kesadaran
Masyarakat tentang Pentingnya
Program KIA
- Kemudahan penggunaan
fasilitas/insentif yang disediakan
oleh stakeholder bagi anak-anak
pemilik KIA
12, 13
14,15,16
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif
kuantitatif. Penelitian deskriptif hanya akan melukiskan keadaan obyek atau
persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik
kesimpulan yang berlaku umum (Marzuki, 2001:8). Sedangkan menurut
Singarimbun dan Sofian Effendi (1995:4), penelitian deskriptif dimaksudkan
untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial
tertentu, peneliti mengenal konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak
melakukan pengujian hipotesa. Sedangkan analisis data dilakukan secara
kuantitatif. Pengertian kuantitatif di sini tidak hanya bermakna sebatas angka
saja, sebab ”penelitian kuantitatif di samping menghasilkan angka hasil dari
kegiatan pengukuran, penelitian kuantitatif juga berurusan dengan hasil
pencatatan yang menghasilkan data berupa frekuensi, Persentase, atau rasio”
(Y. Slamet, 2006:107)
Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan kinerja
Dispendukcapil Kota Surakarta dalam Mensosialisasikan Program Kartu
Insentif Anak (KIA) kepada masyarakat Surakarta dengan menggunakan
indikator outcome, impact, dan benefit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Surakarta yang berlokasi di Jalan Bhayangkara no. 3, Surakarta dengan
pertimbangan bahwa Dispendukcapil merupakan instansi pemerintah yang
berwenang dalam mensosialisasikan program KIA. Sementara pemilihan
lokasi di kota Surakarta mengambil pertimbangan bahwa program KIA di
Surakarta akan menjadi percontohan di Indonesia sebagai salah satu upaya
dalam mensukseskan program Kota Layak Anak (KLA).
Selain itu peneliti juga mengambil lokasi penelitian di 5 kecamatan di
Kota Surakarta yang menjadi sasaran dari sosialisasi program KIA.
Kecamatan- kecamatan tersebut antara lain Jebres, Pasar Kliwon, Banjarsari,
Laweyan, dan Serengan.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya (Sugiyono, 2009:90). Populasi yang dipilih dalam
penelitian ini adalah orang tua yang anaknya terdaftar sebagai pemilik
KIA dan orangtua yang anaknya belum terdaftar sebagai pemilik KIA.
Orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang tua yang
memiliki anak berusia 0-18 tahun. Populasi orang tua yang anaknya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
belum memiliki KIA termasuk dalam populasi invisible karena tidak
diketahui jumlahnya dengan pasti. Sementara itu populasi berupa orang
tua yang anaknya terdaftar sebagai pemilik KIA berjumlah 2056 orang
yang tersebar di 5 kecamatan di Surakarta dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 3.1
JUMLAH ORANG TUA YANG ANAKNYA TERDAFTAR
SEBAGAI PEMILIK KIA
Sumber : Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 91). Suatu sampel harus
representative (mewakili) dan besarnya sampel harus memadai. Suatu
sampel dikatakan representative apabila ciri-ciri sampel yang berkaitan
dengan tujuan penelitian sama atau hampir sama dengan populasinya.
KECAMATAN JUMLAH ORANG TUA
Jebres 982
Banjarsari 455
Laweyan 240
Serengan 224
Pasar Kliwon 155
JUMLAH 2056
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
Suatu sampel yang baik juga harus memenuhi syarat bahwa ukuran
atau besarnya memadai untuk dapat meyakinkan kestabilan cirinya.
Untuk pengambilan sampel pada orang tua yang anaknya memiliki KIA
besarnya sudah diketahui (fitnite population) yaitu sejumlah 2056 orang.
Pengambilan sampel yang besarnya sudah diketahui dapat menggunakan
daftar tabel tentang besarnya sampel untuk tingkat convidence interval
tertentu dan tingkat reliabilitas tertentu tetapi tabel tersebut terbatas
untuk p : q = 0,5 : 0,5 (Y. Slamet, 2006:58). Karena besarnya populasi
sejumlah 2056 maka diambil convidence interval sebesar 95% dan
reliabilitas sebesar 10 %, maka besarnya sampel yang harus diambil
sebesar 97 responden (dilihat dari tables for statisticians Arkin Herbert
et. Al (1957) dalam buku Y. Slamet (2006:59) )
Sementara itu untuk pengambilan sampel pada orang tua yang
anaknya belum terdaftar, karena jumlah populasinya tidak diketahui
maka penentuan jumlah sampel yang dibutuhkan dapat dihitung dengan
rumus sebagai berikut (Y. Slamet, 2006: 58) :
n=
Keterangan:
n = besarnya sampel yang akan ditarik
Z = besarnya satuan standar deviasi
p dan q = proporsi sub-sub sampel
SE = standar eror
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Dengan menggunakan rumus di atas maka dapat diketahui
besarnya sampel yang akan diambil dalam penelitian ini dengan
menggunakan tingkat kesalahan atau standard error (SE) sebesar 10%
dan besarnya convidence interval sebesar 95%. Besar proporsi pada
sumber sub-sub sampel sebesar p:q = 0,5:0,5 karena peneliti tidak
mengetahui perbandingan antara p dan q sehingga dianggap populasi
yang diteliti memiliki tingkat heterogenitas paling tinggi (Y. Slamet.
2006:55). Sementara itu besarnya standar deviasi (Z) adalah 1,96. Maka
diperoleh banyaknya sampel sebagai berikut :
n=
n= 96,04
n= 96
Jumlah sampel yang ditarik berjumlah 96 orang. Jadi dalam
penelitian ini, peneliti menarik responden yaitu orang tua yang anaknya
telah memiliki KIA sejumlah 97 orang sementara orang tua yang
anaknya belum memiliki KIA sejumlah 96 orang.
3. Metode Penarikan Sampel
Teknik pengambilan sampel merupakan suatu bentuk khusus atau
proses bagi pemusatan sumber data dalam penelitian yang mengarah
pada seleksi. Metode penarikan sampel yang digunakan untuk menarik
sampel orang tua yang anaknya telah memiliki KIA adalah probability
sampling. Probability sampling mengandung arti bahwa probabilitas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
atau peluang terpilihnya masing-masing responden diketahui (Y. Slamet:
2006:45). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:92), probability sampling
adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang/kesempatan
sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi
sampel.
Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan untuk orang tua
yang anaknya telah memiliki KIA adalah random sampling (sampel
acak). Random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada
dalam populasi itu (Sugiyono, 2009:93). Populasi perlu diklasifikasikan
dahulu, baru kemudian dilakukan penarikan sampel secara proporsional
dari masing-masing klasifikasi populasi (W. Gulo, 2004:90-91).
Klasifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orangtua yang
anaknya memiliki KIA yang tersebar di 5 Kecamatan di Kota Surakarta
antara lain Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar
Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari.
Dari kelima populasi tersebut, kemudian dipilih sebanyak 97 responden
sebagai sampel secara proporsional. Berdasarkan perhitungan yang ada,
rincian perhitungannya adalah sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
TABEL 3.2
Jumlah Sampel dari Populasi Orang Tua yang Anaknya Memiliki
KIA
No Kecamatan Populasi Sampel
1 Jebres 982 46
2 Banjarsari 455 22
3 Laweyan 240 11
4 Serengan 224 11
5 Pasar Kliwon 155 7
Total 2056 97
Dalam pengambilan sampel melalui sampel acak, peneliti telah
memiliki sampling frame (kerangka sampel) berupa daftar nama-nama
orang tua yang anaknya telah memiliki KIA. Untuk menentukan
probabilitas/kemungkinan yang sama bagi semua anggota untuk dipilih
sebagai sampel, peneliti menggunakan cara ordinal. Cara ordinal adalah
prosedur pengambilan sampel acak dengan jalan mengambil sejumlah
subyek yang diperlukan, dengan mengambil urutan dari atas ke bawah
dengan langkah-langkah membuat nama responden dan nomornya
kemudian mengambil subyek yang diperlukan menurut ketentuan yang
sudah ditetapkan (Kartini Kartono 1990:138). Dalam penelitian ini,
peneliti mengambil sampel yang bernomor kelipatan 5 (5, 10, 15,
20,dst).
Adapun teknik pengambilan sampel untuk orangtua yang anaknya
tidak memiliki KIA dalam penelitian ini adalah sampling Insidental
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
(accidental sampling). Sampling insidental adalah teknik penentuan
sampel, berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu
dengan peneliti dapat digunakan, bila dipandang orang yang diketemui
itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009:96). Dalam penelitian ini
jumlah orangtua yang dijadikan sampel sebanyak minimal 96 orang.
Sementara itu karena orangtua yang anaknya tidak memiliki KIA
tersebar di 5 kecamatan di Surakarta maka pengambilan sampel
dilakukan secara merata di 5 kecamatan tersebut yaitu masing-masing
sebesar 19 responden di 4 Kecamatan yaitu kecamatan Banjarsari,
Laweyan, Serengan, dan Pasar Kliwon serta 20 responden di Kecamatan
Jebres.
D. Sumber Data
Data merupakan sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang diasumsikan
(anggapan). Data yang dikumpulkan dalam penelitian terutama berupa kata-
kata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih dari pada sekedar angka
atau frekuensi. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah :
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh dari narasumber yang langsung
berhubungan dengan penelitian dan mampu memberikan informasi.
Biasanya data ini didapat dengan teknik observasi, wawancara, angket,
dan kuesioner. Adapun data primer yang diperoleh dalam penelitiaan ini
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
didapatkan melalui angket yang disebarkan kepada responden dan
wawancara dengan pegawai Dispendukcapil yang berwenang melakukan
sosialisasi Program KIA.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari
objek yang diteliti, data ini dapat diperoleh dari buku-buku, dokumen
(jurnal, surat kabar, arsip-arsip, dan lain-lain), laporan dinas instansi
yang terkait, dan sumber lain yang telah terpublikasi.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara operasional yang ditempuh oleh
peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Angket
Angket (kuesioner) yaitu seperangkat daftar pertanyaan tertentu yang
disusun secara sistematis dan lengkap. Jawaban-jawaban terhadap
pertanyaan dapat pula sudah digolongkan menurut kategori-kategori
tertentu secara sistematis sehingga memungkinkan perbandingan secara
kuantitatif (Y.Slamet, 2006: 94). Jenis angket dalam penelitian ini adalah
angket tertutup dengan skala Likert. Angket tertutup merupakan angket
yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memberi
tanda silang (X) atau dengan cara melingkari (O) jawaban yang dianggap
paling sesuai. Untuk angket dalam riset ini digünakan skala ordinal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Merupakan skala berjarak atas suatu respon yang ditawarkan dengan
bentuk skala likert.
2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
tanya jawab dengan informan yang mengetahui dan menguasai
permasalahan yang sedang diteliti sehingga informasi yang diperoleh
dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara dalam penelitian ini dapat
dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan para peneliti yang
berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang sedang diteliti
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari
secara kritis dan teliti dokumen, arsip, dan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen-dokumen
tersebut digunakan untuk mendapatkan data sekunder.
F. Teknik Analisis Data
Untuk menganalisis data penelitian, digunakan analisis data secara
statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku
untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif, data disajikan
melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, pengukuran tendensi
pemahaman mengenai kegunaan KIA sebagai kartu diskon, serta
stakeholder (mitra kerja) yang memberikan diskon kepada pemilik KIA.
Hal tersebut membuktikan bahwa sosialisasi Program KIA yang telah
dilakukan mengena pada mereka sehingga mereka mau membuatkan KIA
untuk anaknya.
Sementara itu penelitian kepada orang tua yang anaknya tidak
memiliki KIA menunjukkan hasil yang berbeda pada indikator hasil
(outcome). Dari perolehan data 7 item pernyataan, dapat diketahui
bagaimana hasil sosialisasi program KIA yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Berdasarkan perhitungan
statistik seluruh responden (perhitungan dapat dilihat dalam lampiran)
didapat nilai maksimum: 35 dan nilai minimum: 7
Tabel 4.19
Distribusi Frekuensi Hasil (Outcome)
Dari Orang tua yang Anaknya Tidak Memiliki KIA
No Kategori Jumlah Nilai Frekuensi Persentase
(%)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
1 Paham >27 21 21,9
2 Kurang Paham 17-26 30 31,2
3 Tidak Paham 9-16 45 46,9
Jumlah 96 100
Sumber data : diolah dari data hasil penelitian
Dari tabel 4.14 dapat diketahui bahwa sebanyak 46,9% responden
menyatakan bahwa mereka tidak paham mengenai program KIA meskipun
sebanyak 70, 8% dari responden (lihat tabel 4.11) menyatakan pernah
mendapatkan sosialisasi program KIA. Responden masih tidak memahami
tujuan dan manfaat dari program KIA, syarat-syarat mengenai pembuatan
KIA, alur (langkah-langkah) permohonan untuk membuat KIA, tidak
paham mengenai manfaat KIA sebagai kartu diskon, serta mitra kerja
(stakeholder) yang memberikan insentif (diskon) kepada pemilik KIA. Hal
tersebut menunjukkan bahwa meskipun 70,8% responden telah
mendapatkan sosialisasi, responden belum juga memahami mengenai
program KIA sehingga menjadi alasan untuk tidak membuatkan KIA
untuk anaknya.
2. Manfaat (Benefit)
Dari perolehan data 4 item pertanyaan, dapat diketahui bagaimana
manfaat sosialisasi program KIA yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Berdasarkan perhitungan
statistik seluruh responden (perhitungan dapat dilihat dalam lampiran)
didapat nilai maksimum 20 dan nilai minimum 4. Dengan rumus diatas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
didapat jarak interval: 5, maka dapat disusun distribusi frekuensi sebagai
berikut:
Tabel 4.20
Distribusi Frekuensi Manfaat (Benefit)
Dari Orang Tua yang Anaknya Memiliki KIA
No Kategori Jumlah Nilai Frekuensi Persentase
(%)
1 Bermanfaat >15 76 78,4
2 Kurang
Bermanfaat
10-14 19 19,6
3 Tidak
Bermanfaat
5-9 2 2
Jumlah 97 100
Sumber data : diolah dari data hasil penelitian
Dari tabel 4.15 di atas dapat diperoleh data bahwa sebanyak 78,4%
responden orang tua yang anaknya memiliki KIA dapat merasakan
manfaat dari sosialisasi program KIA. Manfaat yang dapat mereka rasakan
antara lain kemudahan untuk memahami program KIA, seringnya
menemukan informasi mengenai program KIA, serta kelengkapan
informasi mengenai program KIA.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
Sementara itu hasil yang berbeda ditunjukkan oleh responden
orang tua yang anaknya belum memiliki KIA pada indikator manfaat
(benefit). Dari perolehan data 4 item pernyataan, dapat diketahui
bagaimana manfaat sosialisasi program KIA yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Berdasarkan perhitungan
statistik seluruh responden (perhitungan dapat dilihat dalam lampiran)
didapat nilai maksimum: 20 dan nilai minimum: 4
Dengan rumus diatas didapat jarak interval: 5, maka dapat disusun
distribusi frekuensi sebagai berikut:
Tabel 4.21
Distribusi Frekuensi Manfaat (Benefit)
Dari Orang Tua yang Anaknya Tidak Memiliki KIA
No Kategori Jumlah Nilai Frekuensi Persentase
(%)
1 Bermanfaat >15 27 28,1
2 Kurang
Bermanfaat
10-14 46 47,9
3 Tidak
Bermanfaat
5-9 23 24
Jumlah 96 100
Sumber data : diolah dari data hasil penelitian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
Berdasarkan data dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa 47,9 %
responden orang tua yang anaknya belum memiliki KIA merasakan bahwa
sosialisasi program KIA masih kurang bermanfaat. Responden
menyatakan bahwa mereka masih kesulitan dalam memahami program
KIA, mereka masih jarang menemui informasi mengenai program KIA,
serta informasi program KIA yang mereka terima masih kurang lengkap.
3. Dampak (Impact)
Dari perolehan data 6 item pertanyaan, dapat diketahui bagaimana
manfaat sosialisasi program KIA yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Berdasarkan perhitungan
statistik seluruh responden (perhitungan dapat dilihat dalam lampiran)
didapat nilai maksimum 30 dan nilai minimum 6
Dengan rumus diatas didapat jarak interval: 14, maka dapat disusun
distribusi frekuensi sebagai berikut:
Tabel 4.22
Distribusi Frekuensi Dampak (Outcome)
Dari Orang Tua yang Anaknya Memiliki KIA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
No Kategori Jumlah Nilai Frekuensi Persentase
(%)
1 Luas >28 4 4,1
2 Sempit 14-27 93 95,9
Jumlah 97 100
Sumber data : diolah dari data hasil penelitian
Dampak sosialisasi program KIA merupakan pengaruh dari adanya
sosialisasi program KIA dalam ruang lingkup yang luas dan menyeluruh.
Berdasarkan data dari tabel 4.17 dapat diketahui bahwa sebanyak 95,9%
responden orang tua yang anaknya telah memiliki KIA menyatakan bahwa
sosialisasi program KIA masih memberikan dampak yang sempit bagi
mereka. Responden menyatakan bahwa KIA masih kurang penting
dimiliki oleh anak-anak di Surakarta. Setelah mendapatkan sosialisasi
mengenai program KIA mereka juga tidak langsung tertarik untuk
membuatkan KIA. Responden juga tidak mensosialisasikan kembali
mengenai program KIA kepada orang lain setelah mendapatkan informasi
mengenai program tersebut. Responden yang sudah memiliki KIA juga
menyatakan bahwa mereka jarang menggunakan KIA sebagai kartu diskon
walaupun telah memiliki KIA. Alasan tidak menggunakan KIA sebagai
kartu diskon adalah karena Responden beranggapan bahwa penggunaan
KIA sebagai kartu diskon masih sulit. Selain itu responden juga
menyatakan bahwa diskon (insentif) yang diberikan mitra kerja
(stakeholder) program KIA masih kurang berpengaruh terhadap anak-anak
mereka.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh responden orang tua yang
anaknya tidak memiliki KIA pada indikator dampak (outcome). Dari 5
item pertanyaan dapat diketahui bagaimana dampak sosialisasi program
KIA yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surakarta. Berdasarkan perhitungan statistik seluruh responden
(perhitungan dapat dilihat dalam lampiran) didapat nilai maksimum: 25
dan nilai minimum: 5
Tabel 4.23
Distribusi Frekuensi Dampak (Outcome)
Dari Orangtua yang Anaknya Tidak Memiliki KIA
No Kategori Jumlah Nilai Frekuensi Persentase
(%)
1 Luas >20 26 27,1
2 Sempit 10-19 70 72,9
Jumlah 96 100
Sumber data : diolah dari data hasil penelitian
Berdasarkan data dari tabel 4.18 dapat diketahui bahwa sebanyak
72,9% responden orangtua yang anaknya tidak memiliki KIA menyatakan
bahwa sosialisasi program KIA juga masih memberikan dampak yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
sempit bagi mereka. Responden menyatakan bahwa KIA masih kurang
penting dimiliki oleh anak-anak di Surakarta. Responden juga tidak
tertarik untuk membuatkan KIA untuk anaknya. Selain itu mereka juga
berpendapat bahwa penggunaan KIA sebagai kartu diskon masih sulit.
Pemberian diskon oleh mitra kerja (stakeholder) KIA juga dirasa masih
kurang berpengaruh terhadap anak-anak mereka.
F. Hambatan – hambatan dalam Sosialisasi Program KIA
Berdasarkan pembahasan mengenai Kinerja Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dalam Mensosialisasikan program KIA di atas dapat dikatakan
bahwa upaya Sosialisasi Program KIA masih belum maksimal. Hal tersebut
bisa dilihat dari masih banyaknya orang tua terutama yang anaknya belum
memiliki KIA yang belum paham mengenai adanya program tersebut, Selain
itu orang tua juga masih kesulitan dalam memahami dan mendapatkan
informasi program KIA. Dari segi dampak, Kartu Insentif Anak masih dirasa
kurang penting untuk dimiliki anak-anak di kota Surakarta karena diskon yang
diberikan dirasa masih kurang berpengaruh terhadap anak-anak. Dengan
adanya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil masih menemui hambatan-hambatan dalam Sosialisasi Program
KIA.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
Dalam Sosialisasi Program KIA, Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil memiliki beberapa hambatan di antaranya :
1. Keterbatasan Dana Sehingga Sosialisasi Tidak Bisa Dilakukan Secara
Terus-menerus
Sumber dana yang digunakan dalam Program KIA yang terbanyak
berasal dari UNICEF selaku lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
khusus menangani masalah anak-anak. UNICEF mengeluarkan dana
sebesar Rp 133.050.000,00. Sementara itu dana KIA yang berasal dari
Anggaran yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya
berkisar Rp 670.000,00. Total dana yang dikeluarkan untuk Program KIA
sebesar Rp 133.720.000,00. Berikut adalah rincian penggunaan dana
program KIA :
Tabel 4.24
Rincian Penggunaan Dana Program KIA
No Rincian Penggunaan Dana Jumlah
1 Penyusunan Peraturan Walikota,
MOU, dan MOA
Rp 64.425.000
2 Lokakarya KIA (Pertemuan
dengan stakeholder)
Rp 26.300.000
3 Workshop KIA pertama (sosialisasi
secara langsung termasuk
pembuatan dan penyebaran
spanduk dan leaflet)
Rp 9.375.000
4 Workshop KIA kedua (sosialisasi
secara langsung termasuk
pembuatan dan penyebaran
Rp 33.620.000
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
spanduk dan leaflet)
Jumlah Rp 133.720.000
Sumber : Dispendukcapil 2011
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan dana program
KIA terbesar adalah pada penyusunan peraturan walikota serta pembuatan
MoU (Memorandum of Understanding), serta MoA (Memorandum of
Agreement) kepada stakeholder (mitra kerja) KIA sebesar Rp
64.425.000,00. Sementara itu sosialisasi secara langsung berupa workshop
KIA yang sekiranya mengundang tokoh-tokoh masyarakat, PKK,
Disdikpora, dan tokoh kecamatan/kelurahan serta penyebaran leaflet
kepada masyarakat baru dilakukan sebanyak 2 kali. Terbatasnya dana yang
dikeluarkan oleh Dispendukcapil membuat sosialisasi secara langsung
kepada masyarakat hanya dilakukan sebanyak 2 kali. Padahal sosialisasi
sebaiknya dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat sehingga
masyarakat bisa memahami mengenai program KIA secara keseluruhan.
Hambatan sosialisasi berupa terbatasnya dana juga diungkapkan oleh
Ketua TIM KIA, Bapak Said Romadlon
“Salah satu hambatan sosialisasi KIA memang dananya yang terbatas. Dana yang disediakan untuk sosialisasi memang bukan merupakan monopoli dari dispendukcapil sendiri. Jadi dana-dana tersebut memang harus dianggarkan juga di Bappermas, Bappeda, dan Dispora juga karena mereka juga berperan dalam sosialisasi KIA.” (Wawancara 18 Juli 2011)
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Menangani Program KIA
Kurangnya Sumber Daya Manusia merupakan salah satu hambatan
dari sosialisasi program KIA mengingat jumlah Tim KIA yang dibentuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya berjumlah 6 orang saja.
Padahal seharusnya dibutuhkan jumlah tenaga ahli lebih banyak yang
khusus menangani tentang sosialisasi suatu program. Hal ini dikarenakan
suatu sosialisasi harus dilakukan secara intens atau terus menerus.
Sementara petugas yang termasuk dalam tim KIA tidak hanya menangani
masalah sosialisasi KIA saja tetapi juga menangani tugas pokok dan
program-program lain di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seperti
yang diutarakan oleh Ibu Tungga Dewi selaku anggota Tim KIA
“Salah satu hambatannya ya orangnya itu-itu saja mbak. Yang ngurusi KIA ya paling anggota TIM KIA saja yang cuma 6 orang. Apalagi sekarang ada tugas sosialisasi yang baru lagi seperti sosialisasi e-KTP (elektronik KTP) yang memang sedang gencar-gencarnya dan juga ada tugas-tugas dinas lainnya yang mesti dikerjakan” (Wawancara 16 Juli 2011). Masalah keterbatasan sumber daya manusia juga diutarakan oleh
Bapak Said Romadlon selaku Ketua Tim KIA dalam wawancara berikut
ini :
“SDM yang tersedia disini memang masih kurang dalam sosialisasi program KIA begitu juga dalam pelayanan yang diberikan juga terbatas sekali. Idealnya kan kalau pelayanan setiap orang mendaftar, maka KIA langsung bisa dimanfaatkan dan langsung dikerjakan. Namun pelayanan dalam program KIA sendiri bisa membutuhkan waktu 3 hari, 4 hari atau bahkan seminggu.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sosialisasi
program maupun pelayanan program KIA sendiri, kurangnya Sumber
Daya Manusia (SDM) yang menangani juga merupakan kendala terbesar
bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
3. Kurang Menariknya Diskon (Insentif) yang diberikan oleh
Stakeholder
Stakeholder (Mitra Kerja) KIA yang memberikan insentif (diskon)
kepada anak-anak pemegang KIA dinilai belum bisa memberikan diskon
yang menarik dan bermanfaat bagi anak-anak pemegang KIA. Rata-rata
diskon yang mereka berikan hanya berkisar antara 5 - 50 persen saja.
Orang tua masih menganggap bahwa diskon yang diberikan oleh
stakeholder (mitra kerja) masih kurang sesuai terhadap kebutuhan anak.
Stakeholder (mitra kerja) yang memberikan diskon juga dirasa masih
belum berperan penting dalam mensosialisasikan mengenai diskon yang
mereka berikan kepada anak-anak pemegang KIA. Hal-hal seperti itulah
yang membuat orang tua masih belum tertarik untuk membuatkan KIA
untuk anaknya. Orang tua yang anaknya sudah memiliki KIA juga masih
belum maksimal dalam memanfaatkan insentif (diskon) yang disediakan
karena diskon yang diberikan dianggap masih kurang bermanfaat bagi
anak-anak mereka.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai Kinerja
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam
Mensosialisasikan Program Kartu Insentif Anak (KIA) maka dapat
disimpulkan bahwa :
1. Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam
Mensosialisasikan Program Kartu Insentif Anak (KIA) dapat dilihat dari
capaian indikator yang digunakan oleh peneliti, antara lain :
a. Indikator Outcome (keluaran)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
101
Penelitian pada orangtua yang anaknya memiliki KIA menunjukkan
bahwa sebanyak 51,5 % responden paham dengan sosialisasi program
KIA yang telah dilakukan. Sementara hasil berbeda ditunjukkan oleh
orang tua yang anaknya tidak memiliki KIA bahwa sebanyak 46,9%
responden menyatakan bahwa mereka tidak paham mengenai program
KIA meskipun 70,8% dari responden menyatakan pernah mendapatkan
sosialisasi program KIA.
b. Indikator Benefit (manfaat)
Penelitian pada orang tua yang anaknya memiliki KIA menunjukkan
bahwa sebanyak 78,4 % responden dapat merasakan manfaat dari
sosialisasi program KIA. Sementara itu penelitian dari responden
orang tua yang anaknya tidak memiliki KIA menunjukkan sebanyak
47,9% responden merasakan bahwa sosialisasi program KIA kurang
bermanfaat.
c. Indikator Impact (dampak)
Penelitian pada orang tua yang anaknya memiliki KIA menunjukkan
sebanyak 95,9 % responden menyatakan bahwa sosialisasi program
KIA masih memberikan dampak yang sempit bagi responden. Hasil
yang sama ditunjukkan oleh responden orang tua yang anaknya tidak
memiliki KIA dengan persentase 72,9 %.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
102
2. Hambatan yang terjadi dalam Sosialisasi Program KIA yang dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta antara lain :
a. Keterbatasan Dana
b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Menangani Program KIA
c. Kurang Menariknya diskon (insentif) yang diberikan oleh stakeholder
(mitra kerja)
B. Saran
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, terdapat
beberapa saran atau rekomendasi untuk perbaikan kinerja Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Mensosialisasikan Program KIA,
antara lain :
1. Penambahan dana khusus yang berasal dari APBD pemerintah Kota
Surakarta sehingga sosialisasi program KIA bisa dilakukan secara terus-
menerus.
2. Penambahan Sumber Daya Manusia atau tenaga ahli yang khusus
menangani Sosialisasi Program KIA
3. Pemberian diskon (insentif) yang lebih menarik kepada masyarakat serta
penambahan stakeholder yang bisa memberikan insentif yang lebih