KHUSUS UNTUK ANGGOTA Buletin GINSI Jateng 1 BULETIN GINSI · penandatangan Nota Kesepakatan bersama atau MoU antara PT EDII dan Trade-Van Co, Ltd di Taipei pada 10 Mei 2017 lalu.

Buletin GINSI Jateng 1

Edisi Mei 2017

BULETIN

JATENG GINSI

MEI 2017 NOMOR : 889 TAHUN KE - XXXIX

DAFTAR ISI Darmin Minta Tata Niaga Larangan Terbatas Ekspor Impor Diselesaikan Sebulan ………………… 2 EDI Indonesia Kerja Sama Pertukaran Data Elektronik Ekspor-Impor ………………………………….. 3 Harga Bawang Putih Melonjak, BPS Akui Impor dari China Berkurang ………………………………….. 4 Gappmi Usul Bedakan Jalur Pemeriksaan Impor Bahan Baku dan Jadi ………………………………….. 8 Pertamina Janji Tak Tambah Impor BBM Saat Mudik Lebaran 2017 ……………………………………… 9 Ini Masukan Pengusaha Untuk Pemerintah yang Batasi Impor Tekstil ………………………………….. 10 Pemerintah Impor Gula Jika Distributor Tahan Pasokan Jelang Lebaran ………………………………... 11 Industri: Harga Ban Naik Karena Kebijakan Pengetatan Impor Kemendag …………………………….. 12 Pengusaha Minta Impor Produk Makanan dan Minuman Diperketat ……………………………………… 14 Pembenahan Sistem Logistik Dinilai dapat Atasi Ketimpangan Ekonomi ………………………………. 15 Kegiatan BPD GINSI Jateng Periode April 2017 …………………………………………………………………….. 17 Peraturan Menteri Perdagangan No.14/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penyesuaian Klasifikasi

Barang Yang Terkena Ketentuan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang …………………………………………………………………………………………………….. 19

*** dihimpun dari berbagai sumber

Edisi Mei 2017 : 889 TAHUN KE - XXXIX

KHUSUS UNTUK ANGGOTA

Sekretariat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang Telp/Fax : 024 – 76432943 Email : [email protected] // Website : www.ginsijateng.com


Edisi Mei 2017

Darmin Minta Tata Niaga Larangan Terbatas Ekspor Impor Diselesaikan Sebulan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution meminta kepada kelompok kerja (pokja) percepatan 3 menyelesaikan persoalan tata niaga yang memunculkan larangan terbatas ekspor dan impor. Mantan Direktur Jenderal Pajak ini, meminta mereka menyelesaikan dalam waktu sebulan.

Sedangkan untuk pokja 1, bertugas

melakukan sosialisasi terhadap ketentuan tata niaga tersebut. Sejauh ini, kata Darmin, ada 23 poin tata niaga yang memunculkan lartas.

"Ada 23 tapi saya tadi kalau dibahas satu-satu habis waktu untuk itu saja. Saya minta sisanya tolong diselesaikan. Habis itu masing-masing pokja membuat laporan, baik pokja 1 untuk sosialisasi. Saya minta pokja 3 yang selesaikan lartas. Saya ingin sebulan saja selesai," kata dia di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Meski bulan lalu dirinya merekomendasikan agar ada Instruksi Presiden

(Inpres) mengenai penghapusan lartas, namun tadi, ia menolak untuk memperpanjang pembahasan Inpres tersebut. Sedangkan untuk penghapusan lartas di Kementerian dan Lembaga, ia menyerahkan sepenuhnya ke K/L yang bersangkutan.

"(Inpres larangan terbatas), enggak usah pakai itu dulu deh, yang penting kita kerjakan saja. Untuk penghapusan di K/L ya kita minta saja ke mereka," kata dia.

Darmin minta untuk penghapusannya, harus dibuat ketentuan, aturan dan standar supaya ada trasparansi untuk ke depannya.

"Itu nanti mengatur bahwa atur begini enggak bisa. Harus pakai rekomendasi misalnya. Rekomendasi kan enggak jelas kapan disetujui, kapan berapa lamanya. Yang harus dibuat tuh aturannya, apa aturan yang harus dibuat supaya transparan. Kalau rekomendasi apa bedanya dengan izin," imbuhnya.

Untuk K/L yang lakukan lartas sendiri, Darmin mengaku sulit untuk menjabarkan lantaran hal tersebut diminta oleh kementerian dan lembaga mereka sendiri.

"Susah kalau saya bilang kementeriannya, karena itu atas permintaan kementerian lain. Semua ekspor-impor kan melalui peraturan menteri perdagangan. Kan bukan karangan dia itu. Karena diminta dari sini dari sana. Kita minta pokjanya deh yang selesaikan," pungkasnya.


Edisi Mei 2017

EDI Indonesia Kerja Sama Pertukaran Data Elektronik Ekspor-Impor

JAKARTA - PT Electronic Data Interchange Indonesia/EDI Indonesia (EDII) meneken perjanjian kerja sama dengan Trade-Van Co, Ltd (Trade-Van) terkait pertukaran data elekronik dalam pemberitahuan ekspor impor barang antara kedua negara.

EDII merupakan Anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II berskala nasional yang bergerak dalam melayani layanan pertukaran data elekronik dalam pemberitahuan ekspor impor barang di Indonesia. Sedangkan Trade-Van Co, Ltd merupakan perusahaan Taiwan yang memberikan layanan pertukaran data elektronik dalam deklarasi ekspor impor di Taiwan.

Perusahaan ini dipercaya oleh Kepabeanan setempat untuk mengirim dokumen elektronik Surat Keterangan Asal (e-SKA), dimana surat keterangan asal elektronik yang disampaikan Trade-Van diakui validitasnya. Direktur Utama PT EDII, E. Helmi Wantono, mengatakan kerja sama tersebut, sebelumnya juga ditandai dengan penandatangan Nota Kesepakatan bersama atau MoU antara PT EDII dan Trade-Van Co, Ltd di Taipei pada 10 Mei 2017 lalu.

Penandatangan kerja sama yang dilakukan langsung oleh Helmi dengan Chariman Trade-Van Co,Ltd, Alan Hsu, disaksikan oleh Wakil Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Siswadi T. Sibero, dan Sekretaris Kepabeanan Taiwan Ken Chen.

Dirut PT EDII Helmi mengatakan kerja sama yang tertuang dalam nota kesepatakan bersama tersebut meliputi pertukaran dokumen elektronik surat keterangan asal Indonesia, yakni EDII dipercaya menjadi mitra Trade-Van dalam mengirimkan surat keterangan asal elektronik dari Indonesia.

“Ini langkah maju bagi dunia ekspor impor Indonesia di mana layanan EDII akan memberi percepatan dan kemudahan bagi eksportir Indonesia dengan tujuan ekspor Taiwan. Status keaslian dokumene-SKA (Surat Keterangan Asal) yang dikirim melalui sistem EDII diakui oleh pabean Taiwan,” sambungnya.

EDII, lanjutnya, juga senantiasa memajukan konektivitas informasi dalam mendukung percepatan dan peningkatan ekspor yang menjadi program kerja Pemerintah saat ini. Diharapkan kebijakan 100% paperless dalam penerimaan dokumen elektronik Surat Keterangan Asal (e-SKA) oleh Kepabeanan Taiwan membawa keuntungan bagi kedua pihak.

Percepatan pengurusan dokumen deklarasi, ungkap Helmi akan menjadi daya tarik bagi dunia perdagangan Indonesia-Taiwan dalam mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia. Pemerintah Taiwan, ujarnya, juga mendukung proyek pertukaran dokumen e-SKA secara penuh itu.

"Data real time di dalam perdagangan era digital saat ini menjadi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Survey yang dilakukan Trade-Van menunjukan melalui pertukaran dokumen e-SKA, importir Taiwan dapat menghemat sampai dengan USD397 dan mampu mengurangi waktu kerja sampai dengan 3 hari untuk setiap kontainer," pungkasnya.

Sementara Chairman Trade-Van Co Ltd Alan Shu mengatakan kerja sama tersebut menunjukan suatu komitmen bersama di dalam konektivitas pertukaran data elektornik ekspor impor RI dan Taiwan.


Edisi Mei 2017

Harga Bawang Putih Melonjak, BPS Akui Impor dari China Berkurang

arga bawang putih di pasar saat ini sudah menyentuh Rp 60 ribu per kilogram (kg). Salah satu penyebab

utama mahalnya harga bawang putih karena pasokan impor yang berkurang. Hal ini didukung data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala BPS Suhariyanto atau akrab disapa Kecuk mengungkapkan, nilai impor Indonesia pada April 2017 turun 10,20 persen menjadi US$ 11,93 miliar dibanding bulan sebelumnya. Salah satu komoditas yang mencatatkan penurunan impor adalah bawang putih.

"Mayoritas atau 90 persen bawang putih kita impor. Tapi di April ini, ada penurunan impor bawang putih sebesar 2,67 persen yang menyebabkan harga naik tipis. Mudah-mudahan jelang puasa bisa terkendali," kata Kecuk saat Konferensi Pers Neraca Perdagangan di kantornya, Jakarta, Senin (15/5/2017).

Berdasarkan data BPS, terjadi penurunan impor bawang putih di bulan keempat ini oleh Indonesia. Total nilai impor di periode tersebut sebesar US$ 30,32 juta di April 2017 dengan berat 24,82 juta kg. Realisasi tersebut turun signifikan dari nilai impor

bawang putih Indonesia di Maret lalu sebesar US$ 42,51 juta dengan berat 39,47 juta kg.

Adapun negara-negara yang memasok bawang putih terbesar ke Indonesia, yakni China, India, dan Australia. Di April, Indonesia mengimpor bawang putih dari China senilai US$ 28,73 juta dengan berat 22,85 juta kg, turun dari realisasi Maret 2017 senilai US$ 42,02 juta seberat 38,97 juta kg.

Sementara India mencatat kenaikan ekspor bawang putih ke Indonesia senilai US$ 1,60 juta seberat 1,97 juta kg di April 2017 dibanding bulan sebelumnya US$ 496,06 ribu dengan berat 602 ribu kg. "Penurunan impor bawang putih hanya dari China," kata Direktur Statistik Harga BPS, Yunita Rusanti.

Dirinya menilai, kenaikan harga bawang putih akhir-akhir ini terjadi karena pasokan bawang putih yang menyusut di dalam negeri. Indonesia selama ini bergantung pada bawang putih impor asal China.

"Kenapa harga bawang putih naik? Ya salah satu faktornya karena penurunan ini, pasokan berkurang jadi mempengaruhi harga," papar Yunita.

Indonesia pernah mengalami kelangkaan bawang putih. Namun setelah

H


Edisi Mei 2017

diusut, penyebabnya karena pasokan bawang putih impor tertahan di pelabuhan.

"Dulu pernah kejadian langka impor bawang putih tertahan di pelabuhan. Tapi kalau yang sekarang belum tahu persisnya, bagaimana pasokan di sana (China)," tandas dia.

Pedagang sayur mayur di Pasar Grogol, Jakarta Barat, Marjini (56), mengungkapkan harga bawang putih naik Rp 20 ribu dalam kurun waktu dua bulan menjadi Rp 60 ribu per kg dibanding sebelumnya yang dijual seharga Rp 40 ribu per kg. Sedangkan bawang putih biasa, bukan cutting, dijual Rp 50 ribu per kg.

"Bawang putih cutting sekarang harganya Rp 60 ribu per kg, naik dari sebelumnya Rp 40 ribu. Bawang putih biasa Rp 50 ribu per kg, naik juga dari Rp 36 ribu per kg," kata dia.

Marjini mengeluhkan mahalnya harga bawang putih yang sudah naik jauh-jauh hari sebelum puasa.

Menurut perempuan asal Semarang ini, kenaikan harga bawang putih ini baru pertama kalinya. Padahal di periode tahun-tahun sebelumnya, bawang putih selalu berada di harga normal Rp 28 ribu-Rp 30 ribu setiap kilogram.

Pedagang lainnya, Ade (33) mengaku, harga bawang putih menjelang puasa biasanya bergerak stabil. Namun tahun ini berbeda. "Biasanya mah harga bawang putih standar walaupun mau puasa, tapi cuma tahun ini saja nih yang naik," jelas dia.

"Itu karena ada bandar yang menimbun atau mungkin juga pasokan impor bawang putih dari China dan Korea berkurang. Jadi harga impornya mahal, termasuk ke pedagang eceren," jelas Nick Jamaludin (56), pedagang lainnya.

Kepala Sub Bidang Sayuran Daun Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian, Gabriella Susilowati pernah mengatakan, Indonesia pernah berjaya dengan realisasi produksi bawang putih yang sangat besar. Jumlahnya dapat mencukupi 80 persen kebutuhan nasional hingga periode 1998.

"Sampai dengan 1998, kita bisa memenuhi hampir 80 persen kebutuhan bawang putih nasional. Kita dulu jaya sekali untuk hasil pertanian bawang putih. Tapi sekarang kita impor bawang putih sudah 97 persen," ucap Susilowati.

Dari catatan Kementerian Pertanian, Indonesia rutin mengimpor bawang putih dengan nilai Rp 3 triliun dan volume 80 ribu ton setiap tahun dari negara lain.

Negara China merupakan pemasok bawang putih terbesar ke Indonesia. Untuk diketahui, impor sayuran termasuk bawang putih pada 2015 mencapai US$ 468,62 juta dengan volume 642,55 juta ton.

Tingginya impor bawang putih ini bukan tanpa sebab. Impor komoditas tersebut mulai marak ketika Indonesia bergabung di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Saat itu, bawang putih asal negara lain termasuk China menyerbu pasar Indonesia dan mematikan usaha bawang putih petani lokal karena harganya jatuh.

"Akibat kita menandatangani WTO, harga bawang putih lokal anjlok karena mulai diserbu bawang putih impor dari negara lain yang bentuknya besar-besar. Bawang putih kita kan kecil. Kadang tuh kita suka tidak berpikir panjang tanpa persiapan di lapangan. Akhirnya susah nih membangkitkan lagi tanaman bawang putih," jelasnya.

Susilowati menceritakan, kondisi pertanian bawang putih di Indonesia semakin miris karena para petani sudah enggan menanam bawang putih. Padahal Kementerian Pertanian sudah mengalokasikan anggaran miliar rupiah untuk pengembangan 1.000 hektare (ha) tanaman bawang putih di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun lalu.

"Saya khawatir tidak akan tercapai target penanaman 1.000 ha bawang putih tahun ini karena memang petani tidak mau, agak takut menanam bawang putih. Jadi kita kekurangan lokasi untuk penanaman bawang putih. Uang Rp 30 juta per ha sepertinya balik ke negara," tegas Susilowati.

Kekhawatiran petani juga karena masalah pupuk dan benih. Sayang, pupuk untuk penanaman dan pengembangan tanaman bawang putih belum terdaftar di Kementerian Pertanian sehingga kesulitan apabila dibeli menggunakan uang negara atau APBN. Pupuk itu hanya dapat dibeli oleh petani dengan uang sendiri.

"Kita kan membantu tidak penuh, tidak ada jaminan. Sebenarnya kita punya pupuk yang bisa membesarkan umbi bawang putih, tapi masalahnya pupuk belum didaftarkan ke


Edisi Mei 2017

Kementerian Pertanian. Dibeli pakai APBN tidak bisa nanti bermasalah, harus pakai uang petani sendiri," papar dia.

Selain itu, sambung Susilowati, persoalan yang menghambat pencapaian target 1.000 ha pengembangan bawang putih karena benih. Menurutnya, benih bawang putih pun belum bersertifikat. "Seharusnya kan kita siapkan benih, lalu kawasan. Tapi benih berkurang," ucap dia.

Dengan tidak tercapai target 1.000 ha, diakuinya, sulit bagi pemerintah Indonesia dapat mengurangi impor bawang putih tahun ini. Dia menghitung, apabila target terealisasi, maka volume produksi bawang putih lokal di 2016 sebanyak 10 ribu ton atau 10 persen dari total kebutuhan nasional.

"Sebenarnya kalau berhasil 10 ribu ton, sudah hebat kita bisa mengurangi 10 persen impor. Tapi ini mungkin cuma terealisasi 500 ha. Walaupun di China sekarang produksi bawang putih turun karena iklim, makanya harga jual saat ini agak mahal dari biasanya murah cuma Rp 8 ribu-Rp 10 ribu per kilogram (kg)," tukas Susilowati.

Importir Mau Lepas Stok Bawang Putih Bakal Dapat Prioritas Impor

Pemerintah akan mengatur impor bawang putih guna menekan harga di pasar tradisional. Pemerintah menegaskan akan memberikan izin impor untuk importir yang mau melepas pasokan serta berkomitmen menjual dengan harga rendah.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tjahja Widayanti menerangkan, pemerintah akan mengubah sistem impor bawang putih yang mulanya dilakukan secara bebas.

"Pemerintah akan memberikan prioritas impor bagi para importir yang mau melepas stok dan mau membuat komitmen untuk menjual dengan harga yang rendah. Kalau para importir tidak mau membantu pemerintah untuk menstabilkan harga bawang putih, maka tidak akan diberikan izin impor," ucap dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Dia menerangkan, aturan terkait impor bawang putih akan dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Aturan yang baru akan menggantikan Permendag Nomor 71/M-

DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

"Pemerintah berencana untuk mengatur tata niaga impor bawang putih dengan menerbitkan Permendag tentang ketentuan impor produk hortikultura, termasuk di dalamnya komoditas bawang putih sebagai pengganti Permendag Nomor 71/2015 tentang ketentuan impor produk hortikultura," ujar dia.

Ketentuan tersebut juga akan diikuti oleh Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

"Selanjutnya Kementan juga akan menerbitkan Permentan tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan untuk mempercepat pemasukan impor bawang putih dalam rangka ketersediaan dan stabilisasi harga di pasar. Maka rencananya akan dibuka pintu masuk melalui pelabuhan laut Tanjung Priok Jakarta dan Bitung Manado," ucap dia.

Patut diketahui, ketersediaan bawang putih di Indonesia masih didominasi impor. Dia menyebut, total impor bawang untuk periode Januari-Februari 2017 mencapai 60,9 ribu ton dengan nilai impor US$ 70,5 juta. Secara volume terjadi penurunan dari periode sama tahun sebelumnya, yakni 77,2 ribu ton atau sebanyak 21,13 persen. Namun, nilai impor justru naik sebanyak 22,06 persen atau dari US$ 57,7 juta.

"Perkembangan data tersebut diduga akibat adanya peningkatan harga," ujar dia.

Impor bawang putih berasal dari dua negara, yakni China dan India. China memegang porsi mayoritas sebesar 99,25 persen, sementara India 0,65 persen.

"Pengaturan impor tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan bawang putih nasional. Pemerintah menjamin tidak akan terjadi kekurangan supply di pasar," ujar dia.

Kemendag Wajibkan Importir Bawang Putih Ajukan Izin Impor

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mewajibkan importir bawang putih untuk mengajukan izin jika ingin mengimpor komoditas tersebut. Langkah ini sebagai bentuk pembenahan terhadap tata niaga bawang putih serta pengendalian stok dan harga.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengaku telah bertemu


Edisi Mei 2017

dengan para importir bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membahas gejolak harga bawang putih belakangan ini. Hasilnya, para importir berkomitmen untuk mendaftarkan diri dan mengajukan izin untuk impor.

"Saya bersyukur bahwa mereka tersentuh dan memberikan komitmennya. Dan kita minta data stok sekarang yang dimiliki karena mereka wajib mendaftarkan diri sebagai distributor dan importir," ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Selama ini impor bawang putih berlangsung secara terbuka tanpa perlu pengajuan izin dari Kemendag. Namun dengan adanya ketentuan ini, Enggar menjamin pengajuan izin tersebut tidak akan dipersulit dan tanpa biaya.

"Dan mereka yang importir tak perlu mengajukan sebagai ekspedisi dan perantara. Jangan khawatir akan kami atur dan gratis, dengan demikian proses impor ini bisa berjalan dengan baik. Kami dari Kemendag akan segera proses dan karantina dalam satu hari sehingga berjalan cepat," lanjut dia.

Nantinya ketentuan tersebut akan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

"Sampai saat ini kegiatan impor enggak pernah diatur, maka Kementan akan mengatur tata niaganya. Kami akan mengeluarkan Permen untuk aturan tata niaga ini. Jadi seluruh izin impor harus melalui proses, dan impor yang sudah harus segera diajukan izin," jelas dia.

Selain itu, nantinya kepada para pelaku usaha perdagangan bawang putih skala besar juga akan diatur mengenai pendaftaran gudang dan stok barang. Dengan demikian pemerintah bisa memantau ketersediaan bawang putih di dalam negeri.

"Kepada seluruh pedagang bawang putih, selain dia mendaftarkan perusahaan, juga mendaftarkan gudang dan posisi stoknya. Yang menggembirakan dia berkomitmen untuk menjualnya dengan perhitungan biaya bongkar muat, ke Bulog, ke pasar, tapi hasil akhir nggk boleh di atas Rp 38 ribu per kg per konsumen," tandas Enggar.


Edisi Mei 2017

Gappmi Usul Bedakan Jalur Pemeriksaan Impor Bahan Baku dan Jadi

Jakarta - Pemerintah diminta untuk membenahi mekanisme arus keluar barang impor yang sudah masuk ke pelabuhan. Ini perlu dilakukan agar barang yang sudah masuk benar-benar memiliki standar sekaligus terjamin dari sisi keamanannya. Alasan lain, agar industri dalam negeri lebih terlindungi.

Pemerintah bisa lebih mendahulukan bahan baku untuk keluar dari pelabuhan karena digunakan demi mendukung proses industri di dalam negeri. Artinya, ada proses memilih memilah sebelum barang keluar dari pelabuhan.

"Percepatan impor dan penyederhanaan proses impor harus lebih diutamakan bahan baku. Meskipun secara regulations tidak bisa ada diskriminasi, namun bisa dibuat jalur berbeda antara bahan baku dan barang jadi," ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman di Jakarta, seperti dikutip Kamis (11/5/2017).

Bahkan, jika perlu ada jalur pemeriksaan tambahan, untuk produk-produk kategori konsumsi atau bahan pangan yang langsung konsumsi. "Jalur bahan baku dan produk jadi dipisah. Kemudian persyaratan produk impor pun harus diperketat demi keamanan konsumen di dalam negeri," ujar Adhi. Hingga saat ini, industri sektor makanan minuman lebih mampu menahan gempuran produk impor. Kalau pun ada impor, nilai dan volumenya sangat kecil.

Meski data BPS menyebut ada lonjakan barang konsumsi, hal itu tak berlaku untuk sektor makanan minuman. "Kalau sektor mamin saya lihat memang tidak ada lonjakan," dia menjelaskan.

Industri makanan dan minuman, Adhi menegaskan, saat ini sudah menjadi tuan di dalam negeri sehingga tidak khawatir dengan

serbuan impor. Tak heran, produk impor jadi di sektor ini pun presentasinya sangat sedikit.

Alhasil, jika konsumsi dalam negeri terus naik didorong pertumbuhan ekonomi membaik, industri mamin dalam negeri siap memenuhi setiap kenaikan permintaan.

"Industri sangat siap. Karena mamin ada filter rasa selera dan budaya. Sehingga relatif lebih sulit mamin global menyerang masuk. Perkiraan impor mamin jadi sekitar 7 persen dari total peredaran dalam negeri," tegas Adhi.

Untuk itu, industri berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dan menerapkan perlindungan sekaligus juga menghilangkan berbagai hambatan yang memberatkan pengusaha. Mulai dari regulasi, birokrasi, hingga masih besarnya suku bunga untuk industri.

"Suku bunga. Regulasi yang kurang kondusif. Memang ada deregulasi. Tapi ada juga regulasi baru. Misal soal sertifikasi halal, wacana cukai ke industri, hingga Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap impor bahan baku kemasan plastik Polythelen Terephalate (PET) dan lain-lain," kata dia.

Ia berharap, pemerintah benar-benar memperhatikan masukan industri dan bisa bersinergi. Jangan lagi ada kementerian mendukung, sebagian lagi menolak, atas masukan yang diberikan industri. Sudah seharusnya pemerintah benar-benar membuktikan keberpihakan pada industri nasional.

"Pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi dengan menjadikan national Interest dan daya saing di pasar global sebagai pedoman," ujar Adhi.

Kebijakan impor harus disinergikan dengan dukungan nyata pada industri sebagai sektor penyerap tenaga kerja besar. Impor jangan lagi dimaknai membuka pintu untuk semua barang masuk leluasa.


Edisi Mei 2017

Pertamina Janji Tak Tambah Impor BBM Saat Mudik Lebaran 2017

PT Pertamina (Persero) tidak berencana

menambah kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jelang masa mudik Lebaran 2017. Sebab, persediaan atau stok dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Pemasaran Pertamina, Muchamad Iskandar mengatakan, Pertamina telah melakukan persiapan mengantisipasi peningkatan permintaan BBM sejak jauh hari. Sehingga, Pertamina tidak perlu melakukan impor secara khusus untuk mencukupi kebutuhan saat bulan Ramadan.

"Tambahan BBM kita reguler saja. Stok kita jaga tidak seperti tahun sebelumnya, tidak impor, karena kita sudah siapkan lebih dini. Impor tetap karena gasoline masih kurang, tapi sudah terprogram tidak perlu tambahan impor khusus," ujar Iskandar di Gedung Pertamina, Jakarta, Senin (22/5).

Iskandar merinci, ketahanan stok BBM Pertamina per 21 Mei 2017 masih aman. Untuk Premium, ketahanan stok diperkirakan

mencapai 24 hari dengan pasokan sebesar 1,2 juta kiloliter (kl).

"Premium berada pada level tinggi yaitu 24 hari. Biasanya kita levelnya di bawah 20 hari. Level ini yang kita jaga sampai nanti pasca Lebaran, bergeser tidak boleh turun di bawah 20 hari. Supaya sampai di terminal BBM depot terakhir stok kita aman," ungkapnya.

Bahan bakar solar ketahanannya mencapai 26 hari dengan pasokan sekitar 1,8 juta kl. Pertamax 24 hari dengan pasokan sekitar 798 ribu kl. Pertamax turbo 22 hari dengan pasokan sekitar 19.250 kl, dan pertalite ketahanan stoknya 21 hari dengan pasokan sekitar 1,1 juta kl.

Sementara itu, untuk minyak tanah (kerosene) Pertamina memiliki pasokan sekitar 120.821 kl dengan ketahanan sekitar 66 hari. "Minyak tanah 66 hari karena volume relatif kecil. Tinggal wilayah timur Indonesia yang belum konversi atau sekitar 1.807 kl per day. Persiapan kita cukup lumayan," pungkasnya.


Edisi Mei 2017

ini masukan pengusaha untuk pemerintah yang batasi impor tekstil

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mendukung kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang membatasi impor tekstil demi mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

Namun demikian, dia menyarankan agar kebijakan tersebut diimbangi dengan pengetahuan mendasar berkaitan dengan beragam jenis produk tekstil. Dia berharap, jangan sampai kebijakan larangan impor justru menghambat proses transaksi yang sudah dilakukan pengusaha terutama dengan pembeli luar negeri.

Sebab, seringkali para buyer di luar negeri, ingin bahan bakunya dari negara tertentu, seperti dari Korea Selatan, karena di Indonesia belum tersedia, sehingga mau tak mau harus impor.

"Kebijakan yang mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja dan dukungan ke industri tentu kami dukung. Asalkan juga tentu tidak menjadi hambatan bagi industri. Untuk itu, pemerintah juga harus punya pengetahuan yang luas berkaitan dengan jenis ragam produk tekstil itu sendiri," ucap Ade di Jakarta, Kamis (18/5).

Saat ini, permintaan tekstil dari RI justru lebih banyak dari luar negeri. Dari dalam negeri, meski menjelang Lebaran, belum ada lonjakan permintaan. Dari sisi ekspor, naik 2 persen pada Januari-Februari 2017 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (year on year).

"Pemerintah tentu harus membuat kebijakan yang benar benar seiring sejalan dengan kepentingan mendukung industri dalam negeri. Kami mendukung kebijakan yang ujungnya berorientasi menambah tenaga kerja. Sebaliknya jangan sampai dibuat kebijakan yang kontraproduktif, alias justru berdampak ke pengurangan tenaga kerja," tandas Ade.

Peningkatan permintaan ekspor dari luar negeri karena dari sisi kualitas produk industri tekstil Indonesia sudah bisa bersaing

dengan produk sejenis dari negara lain. Terutama negara-negara di kawasan ASEAN. Dukungan kebijakan di dalam negeri seperti berkurangnya waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan, meningkatnya jumlah operator garmen hasil pendidikan vokasi, hingga insentif yang diberikan Kementerian Keuangan, jadi pemicu perbaikan kinerja ekspor industri tekstil. Perbaikan bongkar muat menjadikan proses ekspor lebih cepat.

Di sisi lain, keluarnya Amerika dari perjanjian Trans-Pacific Partnership juga bisa menjadi pendorong tambahan agar kinerja ekspor produk tekstil Indonesia ke Amerika makin meningkat. Sebab, produk Indonesia akan langsung memiliki daya saing yang sama dengan produk produk sejenis dari Vietnam dan negara lain. "Tentu kita berharap agar kinerja ekspor tekstil kita ke Amerika makin positif," ujar Ade.

Ade optimis kinerja sektor tekstil tahun ini akan tetap tumbuh positif. Dia berharap, capaian positif industri di kuartal pertama, juga harus dibantu pemerintah dengan menghadirkan berbagai kebijakan yang benar benar melindungi dan mendorong industri tekstil dalam negeri makin memiliki daya saing dan menjadi pemimpin pasar.

Sebelumnya, Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA), Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, impor tekstil yang terus melonjak telah menghambat pertumbuhan industri dalam negeri sehingga harus segera dikendalikan.

Impor yang melonjak hingga 300 persen terutama untuk kain, umumnya dilakukan oleh kalangan importir produsen (IP). Kalau IP yang impor, produknya tidak bisa dipindahtangankan.

Kemenperin akan melakukan kroscek data permintaan impor para produsen tekstil yang diberikan oleh Kemendag untuk kemudian ditinjau permintaan impornya dengan kapasitas produksinya.


Edisi Mei 2017

pemerintah impor gula jika distributor tahan pasokan jelang Lebaran

emerintah telah mengingatkan distributor sembako, khususnya gula pasir agar tidak mempermainkan harga

pasar menjelang bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri serta Idul Adha. Bila tetap melanggar, pemerintah tidak segan akan menindak tegas, bahkan bisa dipidanakan.

Bila distributor kedapatan menimbun barang yang berakibat kurangnya pasokan dan membuat harga melambung tinggi, pemerintah akan melakukan langkah lainnya seperti mengimpor gula untuk stabilisasi harga pasar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh, Asmauddin mengatakan, keputusan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan produsen beberapa waktu lalu. Menjelang hari-hari besar, tidak boleh ada lonjakan harga, tetapi harus disesuaikan dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kalau ada distributor nakal, kita akan tindak tegas, bahkan kita cabut izinnya. Termasuk kalau mereka menimbun barang, seperti gula, kita siap untuk impor gula agar harga stabil," kata Asmauddin, Kamis (18/5) di Banda Aceh.

Katanya, pemerintah bukan pedagang atau hendak bersaing dengan produsen. Akan tetapi, kehadiran pemerintah untuk menstabilkan harga barang, sehingga masyarakat tidak diberatkan dengan harga yang melambung setiap menjelang Ramadan atau Idul Fitri dan Idul Adha.

Adapun harga sembako yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti harga beras Rp 8,500 per kilogram, gula pasir Rp 12.500 per kilogram, minyak makan kemasan sederhana Rp 11.000 per kilogram, telur Rp 34.000 per papan dan harga daging beku Rp 80.000 per kilogram.

"Kita lakukan operasi pasar ini untuk menstabilkan harga barang saja. Jadi saya berharap kepada pedagang, agar tetap menjual barang-barang murah yang telah disalurkan oleh Bulog," pintanya.

Asmauddin juga meminta kepada masyarakat, agar tidak segan-segan membeli gula pasir yang disalurkan oleh pemerintah. Meskipun warna sedikit kemerah-merahan dan kehitaman-hitaman, akan tetapi gula tersebut lebih manis dibandingkan gula pasir yang putih tersebut.

"Itu gula asli dari pulau Jawa, gunakan gula itu, lebih manis lho itu gula," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bulog Aceh, Fatah Yasin mengaku, stok sembako di gudang Bulog sudah mencukupi. Sehingga masyarakat diminta tidak perlu khawatir, bila harga melonjak, Bulog sudah siap untuk terjun ke pasar untuk melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga.

"Kita punya stok beras 4500 ton dan gula 50 ribu ton, jadi cukup untuk kebutuhan jelang Ramadan dan Lebaran nanti," jelas Fatah Yasin.

Fatah Yasin berjanji, operasi pasar untuk menstabilkan harga barang tidak hanya dilakukan menjelas hari-hari besar keagamaan saja. Akan tetapi, akan dilakukan setiap saat bila lonjakan harga terjadi.

"Kita siap selalu melakukan operasi pasar, tidak hanya jelan Ramadan atau lebaran," tukasnya.

P


Edisi Mei 2017

Industri : Harga ban naik karena kebijakan pengetatan impor Kemendag

Kebijakan pengetatan impor ban dari Kementerian Perdagangan dinilai menyulitkan pengusaha industri strategis seperti transportasi, pertambangan, perkebunan, hingga pelabuhan. Selain menciptakan kelangkaan ban, kebijakan ini juga membuat membuat bisnis semakin tidak efisien.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan mengatakan, harga ban yang dibutuhkan sudah naik antara 7-12 persen sejak bulan lalu dan bahkan, kini sudah banyak pelaku usaha melakukan kanibalisasi untuk tetap beroperasi. Kenaikan harga ban juga turut meningkatkan biaya operasional dan anggota IPOMI setidaknya membutuhkan 100.000 unit ban per tahun.

"Padahal, berbagai persoalan ekonomi seperti ketatnya persaingan dengan transportasi udara saat ini telah membuat faktor muatan (load factor) mereka turun hingga 60 persen," katanya seperti ditulis Antara, Kamis (18/5).

Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 Tentang Ketentuan Impor Ban yang terbit tanggal 11 November 2016 dan mulai berlaku pada 1

Januari 2017. Aturan ini mewajibkan importir ban memenuhi sejumlah persyaratan.

Pertama, memiliki rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian. Kedua, memiliki surat penunjukan dari prinsipal pemegang merek atau pabrik di luar negeri yang disahkan notaris publik dan atase perdagangan negara setempat. Ketiga, impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah mendapatkan persetujuan impor dari menteri. Keempat, impor ban hanya bisa dilakukan jika ban impor dipergunakan sebagai penunjang atau melengkapi proses produksi. Setiap pelaksanaan impor ban, harus didahului dengan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.

Ironisnya, kata Kurnia, pemerintah juga memiliki Permendag Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual yang memihak kepada pemilik API-P. Dia mengakui, berbagai aturan itu menyulitkan di


Edisi Mei 2017

tengah industri ban dalam negeri yang belum mendukung.

"Sekarang produksi ban Truck Bus Radial (TBR) belum mencukupi kebutuhan. Sementara ban Bias buatan dalam negeri memiliki persoalan yang dapat berpengaruh pada keamanan, kenyamanan, dan efisiensi, jelasnya.

Setidaknya ada tiga hal yang membedakan TBR dengan Bias. Pertama, biaya per kilometer TBR lebih efisien antara 40-50 persen dibandingkan Bias. Kedua, pemeliharaan TBR lebih mudah dibandingkan Bias. Ketiga, lingkaran ring TBR mencapai 22,5 inchi, sedangkan Bias hanya 20,1 inci. Dengan demikian, TBR memiliki jarak lebih luas dari tromol bus/truk yang memiliki ring antara 18,9-19 inci.

"Jarak yang lebih lebar membuat rambatan panas terjaga dan membantu suspensi tidak hanya pada per," kata Kurnia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan juga mengeluhkan hal sama. "Lumayan terasa

naiknya, karena pengaruhnya langsung ke biaya produksi," ujar dia.

Gemilang mengatakan, dampak pembatasan impor itu adalah ban truk jenis radial yang sulit ditemui di pasar. Kondisi itu menyebabkan harga ban yang ada di pasaran mengalami kenaikan hingga 10 persen. Padahal, ban jenis radial itu merupakan ban yang sering digunakan oleh truk karena memiliki masa pakai lebih lama. "Karena kalau jenis radial itu belum diproduksi di dalam negeri, jadi susah cari ban jenis itu," ujar Gemilang.

Kenaikan biaya produksi itu pun, kata Gemilang, dirasa cukup memberatkan karena ongkos perawatan ban kendaraan merupakan salah satu yang tertinggi dalam bisnis truk. "Jadi kalau ada kenaikan tentu terasa dan berpengaruh ke faktor lainnya," kata Gemilang.

Keluhan itu, ujar Gemilang, juga disampaikan oleh para pengusaha truk khususnya di kawasan Jawa dan Sumatera. Hal itu karena kedua daerah itu merupakan daerah dengan mobilitas paling tinggi di Indonesia.


Edisi Mei 2017

Pengusaha minta impor produk makanan dan minuman diperketat

Pemerintah diminta untuk membenahi mekanisme arus keluar barang impor yang sudah masuk ke pelabuhan. Ini perlu dilakukan agar barang yang sudah masuk benar-benar memiliki standar sekaligus terjamin dari sisi keamanannya. Alasan lain, agar industri dalam negeri lebih terlindungi.

Pemerintah bisa lebih mendahulukan bahan baku untuk keluar dari pelabuhan karena digunakan demi mendukung proses industri di dalam negeri. Artinya, ada proses memilih memilah sebelum barang keluar dari pelabuhan.

"Percepatan impor dan penyederhanaan proses impor harus lebih diutamakan bahan baku. Meskipun secara regulations tidak bisa ada diskriminasi, namun bisa dibuat jalur berbeda antara bahan baku dan barang jadi," tegas Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (10/5).

Bahkan, kalau perlu, ditambah lagi dengan jalur pemeriksaan tambahan, untuk produk-produk kategori konsumsi atau bahan pangan yang langsung konsumsi.

"Jalur bahan baku dan produk jadi dipisah. Kemudian persyaratan produk impor pun harus diperketat demi keamanan konsumen di dalam negeri," ujar Adhi.

Adhi menjelaskan, hingga saat ini, industri sektor makanan minuman lebih mampu menahan gempuran produk impor. Kalau pun ada impor, nilai dan volumenya sangat kecil.

Meski data BPS menyebut ada lonjakan barang konsumsi, hal itu tak berlaku untuk sektor makanan minuman. "Kalau sektor mamin saya lihat memang tidak ada lonjakan," ucap dia.

Industri mamin, ditegaskan Adhi, saat ini sudah menjadi tuan di dalam negeri sehingga tidak khawatir dengan serbuan impor.

Tak heran, produk impor jadi di sektor mamin pun presentasinya sangat sedikit.

Alhasil, jika konsumsi dalam negeri terus naik didorong pertumbuhan ekonomi membaik, industri mamin dalam negeri siap memenuhi setiap kenaikan permintaan.

"Industri sangat siap. Karena mamin ada filter rasa selera dan budaya. Sehingga relatif lebih sulit mamin global menyerang masuk. Perkiraan impor mamin jadi sekitar 7 persen dari total peredaran dalam negeri," tegas Adhi.

Maka dari itu, industri berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dan menerapkan perlindungan sekaligus juga menghilangkan berbagai hambatan yang memberatkan pengusaha. Mulai dari regulasi, birokrasi, hingga masih besarnya suku bunga untuk industri.

"Suku bunga. Regulasi yang kurang kondusif. Memang ada deregulasi. Tapi ada juga regulasi baru. Misal soal sertifikasi halal, wacana cukai ke industri, hingga Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap impor bahan baku kemasan plastik Polythelen Terephalate (PET) dan lain-lain," tegas Adhi.

Dia berharap, pemerintah benar-benar memperhatikan masukan industri dan bisa bersinergi. Jangan lagi ada kementerian mendukung, sebagian lagi menolak, atas masukan yang diberikan industri. Sudah seharusnya pemerintah benar-benar membuktikan keberpihakannya pada industri nasional.

"Pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi dengan menjadkan national Interest dan daya saing di pasar global sebagai pedoman," ujar Adhi, mengingatkan.

Kebijakan impor harus disinergikan dengan dukungan nyata pada industri sebagai sektor penyerap tenaga kerja besar. Impor jangan lagi dimaknai membuka pintu untuk semua barang masuk leluasa.


Edisi Mei 2017

Pembenahan Sistem Logistik Dinilai dapat Atasi Ketimpangan Ekonomi

Banyak pengamat menyimpulkan pertumbuhan ekonomi Indonesia memang cukup stabil dan proposi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah berkurang menjadi sekitar 8%. Namun, pertumbuhan ekonomi itu belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata.

Hal itu membuat peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi enam terburuk di dunia. Ketimpangan itu tak hanya memperlambat pengentasan masyarakat dari kemiskinan, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial.

Konon, ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini ibarat sebuah alarm tanda bahaya yang sedang menyala. Untuk itu, pemerintah diminta segera membenahi sistem logistik nasional karena diyakini dapat mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi tersbut.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan upaya peningkatan kualitas distribusi komoditi perdagangan di daerah, khususnya dalam hal penyediaan jasa logistik.

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), di Jakarta menilai ketimpangan perkonomian di Indonesia terjadi akibat tak adanya dukungan manajemen rantai pasok untuk komoditas di daerah pedesaan dan perkotaan.

Hal ini berakibat pada harga sejumlah komoditas meningkat drastis. “Meskipun sudah dibangun Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), misalnya, tapi belum didukung manajemen rantai pasok yang handal sehingga komoditi perikanan tetap relative mahal,” kata Yukki.

Oleh karena itu, lanjut Yukki, ALFI turut memberikan masukan kepada pemerintah melalu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait pembenahan sistem logistik nasional. Menurut dia, pemerintah telah berjanji untuk segera meluncurkan paket kebijakan ekonomi XV yang fokus mengenai penyediaan jasa logistik. Dia berharap pemerintah mampu menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang cepat, tepat, dan efisien lewat Paket Ekonomi XV tersebut

Yukki menilai masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan antara produsen di daerah pedesaan dengan pedagang besar di perkotaan. Dia mencotohkan dari sektor pertanian, para petani sebagai produsen produk-produk pertanian justru menerima penghasilan jauh lebih rendah ketimbang pengumpul dan pedagang besar di kota.

Akibatnya, kesejahteraan petani di desa tidak meningkat. Semuanya itu terjadi karena tidak adanya sistem logistik daerah (sislogda) sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, termasuk di sektor perikanan.

Yukki mengatakan, bila manajemen rantai pasok untuk semua komoditas terwujud, maka Indonesia bisa mencapai perekonomian yang berkeadilan dan merata bukan hanya di perkotaan, namun juga di daerah-daerah. Dikatakan, dengan menerapkan manajemen rantai pasok yang tepat seharusnya Indonesia juga tidak perlu lagi melakukan impor komoditi pangan seperti beras, cabai, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Sebab, seluruh proses produksi, hingga pemasaran ke konsumen seluruhnya telah dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar.

Senada dengan Yukki, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, juga menekankan pentingnya pembenahan sistem logistik nasional. Dia menjelaskan komponen-


Edisi Mei 2017

komponen dalam konsep integrasi transportasi nasional, diantaranya integrasi jaringan prasarana dan pelayanan intra dan antarmoda, integrasi rencana pengembangan fungsi sistem transportasi, integrasi skema pembiayaan, sinergi atau koordinasi antar kelembagaan dan integrasi waktu pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian.

Menurut dia, pelaksanaan seluruh komponen harus dilakukan secara integral dan pembahasan yang detil berkaitan dengan integrasi tersebut, mulai dari menemukan skema pembiayaan sampai kaitannya dengan operasi dan kelembagaan. Lebih lanjut Menhub

mengatakan bahwa sistem logistik Indonesia harus sesuai dengan visi logistik Indonesia 2025 yang tercantum dalam Perpres No.26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

Terkait dengan dukungan untuk distribusi logistik, Budi mengatakan pihaknya saat ini telah menjalankan program tol laut, yang kemudian dipadukan dengan Rumah Kita yang berfungsi sebagai gudang logistik agar distribusi ke masyarakat bisa berjalan lancar. Rumah Kita juga berfungsi untuk menampug barang dan hasil produksi dari masyarakat yang akan dijual ke daerah lain.


Edisi Mei 2017

KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE APRIL 2017

1. WORKSHOP & FGD PEMERIKSAAN PETIKEMAS BERBASIS IT

Acara yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 April 2017 di Hotel Metro Semarang, dihadiri oleh perusahaan depo di Semarang (dari 10 depo yang diundang yang hadir hanya 8 depo), dibuka dengan sambutan dari wakil ketua DPC INSA Semarang, ketua DPW ASDEKI Jateng, dan sekretaris BPD GINSI Jateng.

Dalam kegiatan tersebut membahas dan merumuskan format EIR yang disepakati bersama oleh tim surveyor independen dan perusahaan depo sesuai kebutuhan depo tanpa menghilangkan kelengkapan data yang sudah ada guna kepentinganimportir/EMKL. Selain itu dibahas pula tentang perjanjian

kerjasama (kontrak) antar kedua belah pihak tersebut. Serta SOP yang disepekati bersama guna jalannya pelaksanaan program sesuai hasil yang diharapkan bersama.

2. TALKBIZ “BISNIS TRANSPORTASI YANG AMAN TANPA MONOPOLI DAN PUNGLI

Acara dilaksanakan oleh KADIN Jateng pada tanggal 5 April di Hotel Patrajasa Semarang.

Dihadiri pula oleh stakeholder terkait di bidang transportasi termasuk kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas, serta dari pihak Kementerian Perhubunungan.

Acara tersebut merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi, saran, serta keluhan mengenai kebijakan maupun kendala di lapangan perihal bisnis transportasi di Jawa Tengah, serta penyelesaiannya guna untuk memberikan masukan bagi pemangku

kepentingan dalam menyusun kebijakan selanjutnya.

3. MUSWIL ALFI/ILFA JATENG KE - IV TAHUN 2017

Acara dilaksanakan pada tanggal 6 April 2017 di Crown Hotel Semarang.

Dalam acara tersebut dibagi menjadi 2 sessi, yakni sessi pertama berisi tentang Diskusi Panel dengan tema “Dengan Profesionalisme dan Kompetensi SDM yang Didukung Penguasaan Teknologi Informasi

Meningkatkan Kinerja dan daya Saing Perusahaan Peneyedia jasa Logistik di Jateng & DIY” dengan narasumber yaitu Bp. Yukki Nugrahawan (Ketua DPPALFI/ILFA), Bp. Edy Putra Irawady (Deputi Menko Perekonomian Bid. Koordinasi Perniagaan dan Industri), Bp Erry Akbar Panggabean (GM Pelindo III TPKS).


Edisi Mei 2017

Sedangkan untuk sessi kedua yaitu Sidang Pleno yang membahas mengenai program kerja dan organisasi serta pemilihan ketua umum DPW ALFI/ILFA Jateng, dimana ketua terpilih yakni Bp. Ari Wibowo.

4. SOSIALISASI KITE IKM

Acara diselenggarakan oleh Kadin Jateng pada tanggal 26 April 2017 di Hotel Grasia Semarang.

Acara tersebut merupakan sosilisasi KITE IKM dimana materinya membahas mengenai apa itu KITE IKM yang disampaikan oleh Bea Cukai, serta apa saja kelebihan fasilitas KITE IKM bagi perusahaan ukm dengan orientasi impor untuk di ekspor kembali.

Selain itu juga dijabarkan mengenai fasilitas pelayanan perbankan transaksi devisa oleh BRI. Dan juga penjabaran

kebijakan perdagangan luar negeri ekspor dan impor oleh Dinperindag Jateng.


Edisi Mei 2017

KHUSUS UNTUK ANGGOTA Buletin GINSI Jateng 1 BULETIN GINSI · penandatangan Nota Kesepakatan bersama atau MoU antara PT EDII dan Trade-Van Co, Ltd di Taipei pada 10 Mei 2017 lalu.

Documents