KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG SURAT KEPUTUSAN NOMOR : W14-A5/45A/OT.00/I/2020 TENTANG MEKANISME REWARD DAN PUNISMENT PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA SINTANG TAHUN 2020 KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta untuk memotivasi dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik pada Pengadilan Agama Sintang, dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode dan mekanisme dalam pemberian reward dan punishment; b. Bahwa untuk mengakomodir dan mempermudah pelaksanaan pemberian Kompensasi/reward kepada pemberi layanan terkait prestasi kinerja dan Kompensasi/reward penerima layanan jika terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standard Pelayanan yang di tetapkan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sintang tentang Mekanisme Reward dan Punisment Pelayanan Publik pada Pengadilan Agama Sintang; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : W14-A5/45A/OT.00/I/2020
TENTANG
MEKANISME REWARD DAN PUNISMENT
PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN AGAMA SINTANG
TAHUN 2020
KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG
Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab
dan wewenang serta untuk memotivasi dalam rangka
peningkatan Pelayanan Publik pada Pengadilan Agama Sintang,
dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode dan
mekanisme dalam pemberian reward dan punishment;
b. Bahwa untuk mengakomodir dan mempermudah pelaksanaan
pemberian Kompensasi/reward kepada pemberi layanan terkait
prestasi kinerja dan Kompensasi/reward penerima layanan jika
terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standard
Pelayanan yang di tetapkan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Sintang tentang Mekanisme Reward dan Punisment Pelayanan
Publik pada Pengadilan Agama Sintang;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020
tentang Penilaian Kinerja PNS
7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(whistleblowing system) DI Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor :
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayaan Pengadilan.;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor :
194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona Integritas Mahkamah Agung R.I.;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah
11. Permenpan RB No 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat.
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor :008-
A/Sek/SK/1/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor:
1/SEK/SK/1/2020 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai
Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RI nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dilingkungan Peradilan
Agama
15. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sintang Nomor: W14-
A5/109/HK.05/I/2020 Tentang Standar Pelayanan Peradilan pada
Pengadilan Agama Sintang
M E M U T U S K A N
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG
TENTANG MEKANISME REWARD DAN PUNISMENT
PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA SINTANG
TAHUN 2020
PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Mekanisme Reward dan Punisment
Pelayanan Publik pada Pengadilan Agama Sintang
KEDUA : Keseluruhan Proses Pelayanan Publik pada Pengadilan Agama Sintang
wajib memperhatikan dan memenuhi Standar Pelayanan yang telah
ditetapkan
KETIGA Mekanisme Reward dan Punisment pada Pengadilan Agama Sintang
Sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari lampiran ini
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Sintang,
Rukayah, S.Ag
NIP. 19720814.199903.2.010
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG
NOMOR : W14-A5/45A/OT.00/I/2020
TANGGAL : 02 Januari 2020
MEKANISME REWARD DAN PUNISMENT
PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN AGAMA SINTANG
TAHUN 2020
I. PENGERTIAN UMUM
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pelayanan Publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.
3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-
perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima
manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban
dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
6. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah
rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme
penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk
lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta
disajikan secara manual ataupun elektronik
7. Pelayanan satu pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah Pelayanan Administrasi
Pengadilan secara terintegrasi dalam kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan
informasi, Pengaduan, Pendafaran Perkara, Pembayaran dan Pengambilan Panjar Perkara,
hingga penyerahan/Pengambilan Produk
8. Pemberi Layanan Pengadilan Agama Sintang adalah pejabat/pegawai instansi pada
Pengadilan Agama Sintang yang di tunjuk berdasarkan Surat Keputusan untuk
melaksanakan Pelayanan Administrasi Pengadilan secara terintegrasi/ PTSP dengan
mengedepankan Perilaku 3 S (senyum Salam dan sapa) dan budaya kerja 5 R (Ringkas, Rapi,
Resik, Rawat dan Rajin).
9. Penyelenggara PTSP adalah Tim Pengelola PTSP yang terdiri Pengarah PTSP yang dijabat
oleh Ketua Pengadilan, Penanggung Jawab PTSP dijabat oleh Panitera dan Sekretaris,
Pelaksana PTSP dijabat oleh seluruh Panitera Muda dan Kepala Bagian/ Kepala
Subbagian, Petugas PTSP dijabat oleh pegawai-pegawai yang cakap dan mampu
10. Penerima Layanan adalah orang , masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum.
11. Reward adalah imbalan, penghargaan atau hadiah yang bertujuan agar Pemberi Layanan
menjadi senang, giat, semangat, dan lebih rajin dalam memberikan Pelayanan Publik.
12. Punisment adalah sebuah cara untuk mengarahkan dan mencegah terjadinya Penyimpangan
dalam pelaksanaan pelayanan publik.
13. Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang
dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk
memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-
rendahnya.
14. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh
pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara atau pemberi pelayanan sesuai dengan harapan
dan kebutuhan masyarakat.
II. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi proses pemberian dan pelaksanaan Reward dan
Punisment untuk seluruh aparatur pada Pengadilan Agama Sintang dalam Pelaksanaan Pelayanan
Publik
III. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Meningkatkan Motivasi dan kedisiplinan Kerja
2. Stimulus Bagi Pegawai untuk meningkatkan kinerja
3. Sebagai penghargaan bagi pegawai yang telah bekerja dengan baik
4. Memberikan Efek Jera Bagi Pegawai yang melakukan kesalahan
5. Mencegah prilaku pegawai yang tidak sesuai prosedur
6. Menjamin Terpenuhinya Hak bagi Penerima Layanan
IV. KLASIFIKASI LAYANAN
1. Layanan Perkara
2. Layanan Informasi lainnya berdasarkan UU Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
V. LAYANAN POKOK
Layanan Pokok dilaksanakan oleh Petugas PTSP yang meliputi :
1. Layanan Permohonan Informasi
2. Pendaftaran Perkara
3. Pembayaran Biaya
4. Penyerahan Produk Pengadilan
5. Pengajuan Keluhan dan Pengaduan
VI. DASAR PEMBERIAN REWARD BAGI PEMBERI LAYANAN
1. Dasar Pemberian Reward Bagi Pemberi Layanan
a) Pemberi Layanan memberikan kepuasan bagi pemohon layanan yang dibuktikan melalui
nilai IKM (pertahun) minimal target satker yang telah ditentukan
b) Pemberi layanan tidak menerima komplain (Baik dari sisi waktu, kualitas layanan,
kompetensi, tidak ada petugas, dan pelaksanaan SOP)
c) Pemberi layanan mampu menciptakan inovasi pelayanan yang dapat meningkatan
kemudahan dan kualitas pelayanan
2. Bentuk Reward
Bentuk reward sesuai dengan pemenuhan dasar, jika memenuhi :
a) Jika unsur pada angka VI point 1 huruf a terpenuhi Reward di berikan berupa :
- Piagam penghargaan dari Ketua Pengadilan Agama Sintang kepada Unit Layanan
- Kenaikan Nilai SKP 1 poin pada penilaian prilaku unsur Orientasi pelayanan
- Jika ketersedian Anggaran memungkinkan secara perwakilan akan diberikan Perjalanan
Dinas dalam kota untuk study banding untuk Peningkatan pelaksanaan pelayanan
Publik
b) Jika unsur pada angka VI point 1 huruf b terpenuhi Reward di berikan berupa
- Piagam penghargaan dari Ketua Pengadilan Agama Sintang kepada Petugas Layanan
- Kenaikan Nilai SKP 2 poin pada penilaian prilaku unsur Orientasi pelayanan
- Jika ketersedian Anggaran memungkinkan secara perwakilan Perjalanan Dinas dalam
kota untuk study banding luar kota untuk Peningkatan pelaksanaan pelayanan Publik
c) Jika unsur pada angka VI point 1 huruf c terpenuhi Reward di berikan berupa:
- Tim pemberi layanan diikutsertakan dalam lomba inovasi pelayanan publik
- Pemberian Piagam penghargaan kepada perorangan/tim
- Kenaikan Nilai SKP 3 poin pada penilaian prilaku unsur Orientasi pelayanan
- Menjadi Bahan penyampaian pertimbangan ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
dalam rangka Promosi dan Mutasi
VII. DASAR PEMBERIAN PUNISHMENT BAGI PEMBERI LAYANAN
1. Dasar Pemberian Punisment Bagi Pemberi Layanan
a) Pemberi layanan tidak mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan dengan
melihat hasil penilaian IKM
b) Pemberi layanan menerima komplain (dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, tidak
ada petugas, dan pelaksanaan SOP
c) Pemberi layanan memberikan produk layanan informasi yang dikecualikan
d) Pemberi layanan menerima sesuatu (uang/barang/jasa) yang tergolong gratifikasi dari
penerima layanan
2. Bentuk Pemberian Punisment Bagi Pemberi Layanan yaitu berupa
a) Jika unsur pada angka VII point 1 huruf a terpenuhi, Punisment di berikan berupa :
- Teguran lisan pada setiap menerima komplain
b) Jika unsur pada angka VII point 1 huruf b terpenuhi, Punisment di berikan berupa:
- Teguran Tertulis dari Ketua Pengadilan Agama Sintang berdasarkan peraturan yang
berlaku setelah mendapatkan teguran lisan sebanyak tiga kali
c) Jika unsur pada angka VII point 1 huruf c terpenuhi, Punisment di berikan berupa:
- Pemberian punishment diberikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (Pasal 54, UU No. 14 Tahun 2008)
Pembebasan Jabatan
d) Jika unsur pada angka VII point 1 huruf c terpenuhi, Punisment di berikan berupa:
- Pemberian hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait gratifikasi
VIII. MEKANISME PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT BAGI PEMBERI LAYANAN
a) Tim Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Sintang Melakukan
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
b) Tim Survey Kepuasan Masyarakat membuat laporan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) sebagaimana terdapat pada point a dan Laporan analisis perbandingan dengan
Penilaian tahun sebelumnya yang terdiri pemeringkatan pemberian layanan sesuai dengan
sembilan unsur pelayanan sesuai dengan Permenpan RB No 14 tahun 2017 dan
disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang
c) Berdasarkan laporan IKM, Ketua Pengadilan Agama Sintang menerbitkan Surat Keputusan
yang berisi tentang Reward atas peningkatan nilai IKM dan Punisment terkait Penurunan
nilai IKM.
e) Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat jika terdapat Pemberi layanan menerima
komplain berupa dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, tidak ada petugas,
pelaksanaan SOP, Kode etik dan penerimaan gratifikasi. Laporan pengaduan akan
diteruskan kepada hakim pengawas bidang untuk dilakukan penelaahan dan laporan Hasil
Penelahaan disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama Sintang.
f) Berdasarkan penilaian point e, Ketua Pengadilan Agama Sintang mengadakan rapat
terbatas bersama Hakim Pengawas Bidang terkait Kewenangan, tingkat hukuman dan jenis
Hukuman yang akan diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 53 tahun 2010 dan UU No. 14 Tahun 2008 serta peraturan lainya yang berkaitan
dengan objek pelanggaran.
g) Hasil pembahasan sebagaimana pada poin f di tuangkan dalam bentuk surat keputusan
Ketua Pengadilan Agama Sintang dengan tembusan di sampaikan ke Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak.
Ditetapkan di Sintang
Tanggal 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Sintang,
Rukayah, S.Ag
NIP. 19720814.199903.2.010
KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : W14-A5/388/KP.02.1/III/2020
TENTANG
PEMBERIAN REWARD ATAS PENINGKATAN NILAI IKM
PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA SINTANG
TAHUN 2020
KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memotivasi kinerja pada
Pelayanan Publik perlu dilakukan evaluasi dan Penilaian ;
b. Bahwa salah satu unsur evaluasi dan penilaian Pelayanan Publik
berdasarkan peningkatan Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat
(IKM) pada Pengadilan Agama Sintang;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b terjadi peningkatan nilai IKM dari tahun sebelumnya
sehingga perlu dilakukan pemberian Reward yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sintang tentang
Pemberian Reward atas Peningkatan Nilai IKM pada unit
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama
Sintang;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020
tentang Penilaian Kinerja PNS
7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(whistleblowing system) DI Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor :
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayaan Pengadilan.;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor :
194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona Integritas Mahkamah Agung R.I.;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
11. Permenpan RB No 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor :008-
A/Sek/SK/1/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah
Agung Republik Indonesia;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor:
1/SEK/SK/1/2020 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai
Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RI nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dilingkungan Peradilan
Agama;
15. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sintang Nomor: W14-
A5/50/HK.05/I/2020 Tentang Standar Pelayanan Peradilan pada
Pengadilan Agama Sintang;
16 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sintang Nomor: W14-
A5/45A/HK.05/I/2020 Tentang Mekanisme Reward Dan
Punisment pelayanan publik pada Pengadilan Agama Sintang;
M E M U T U S K A N
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG
TENTANG PEMBERIAN REWARD ATAS PENINGKATAN NILAI
IKM PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA SINTANG TAHUN 2020
PERTAMA : Menetapkan nama nama Petugas Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Sebagai penerima Reward pada Pengadilan Agama Sintang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
KEDUA : Reward yang diberikan kepada Petugas Layanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) berupa Piagam Penghargaan;
KETIGA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 26 Maret 2020
Ketua Pengadilan Agama Sintang,
Rukayah, S.Ag
NIP. 19720814.199903.2.010
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG
NOMOR : W14-A5/ /OT.00/III/2020
TANGGAL : 26 MARET 2020
Daftar nama Petugas Layanan Terpadu satu Pintu yang mendapat Penghargaan atas
Peningkatan Nilai IKM pada Tahun 2020;
NO NAMA / NIP PANGKAT/
GOLONGAN JABATAN ORGANIK
PETUGAS DALAM
LAYANAN PTSP
1. M. Syaiful Alfajar, SHI NIP. 19661115.199203.1.003
Penata Tingkat 1/III d Panitera Muda Gugatan
Layanan Pendaftaran
2. Amin Sodik, SHI NIP. 19690220.199403.1003
Penata Tingkat 1/III d Panitera Muda Hukum
Layanan Pengambilan
Produk
3. Nurul Hidayani, SHI NIP. 19791125.200312.1.002
Penata Muda Tingkat 1/ III b Panitera Pengganti Layanan Informasi dan
Pengaduan
4. Nofiansyah, SH NIP. 19870408.201212.1.002
Penata Muda Tingkat 1/ III b Panitera Pengganti Layanan Pembayaran
Nomor : W14-A5/389/KP.02.1/III/2020 24M aret 2020Lampiran : 1 (satu) eksemplarPerihal : Undangan Penyerahan Reward kepada Unit Layanan PTSP
dan Pegawai atas Peningkatan Nilai IKM dan Pencapaian Nilai Kineija Individu
Kepada Yth1. Wakil Ketua2. Panitera3. Sekretaris4. Pejabat Struktural dan Fungsional5. Honorer
di -Tempat
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Sehubungan dengan Penyerahan Reward kepada Unit Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pegawai atas Peningkatan Nilai IKM dan Pencapaian Nilai Kinerja Individu Pengadilan Agama Sintang dengan Memohon kehadiran Bapak/Ibu pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 26M aret 2019
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Aula Pengadilan Agama Sintang
Demikian disampaikan, atas kehadirannya tepat waktu diucapkan terimakasih
Penyerahan Reward kepada Unit Layanan PTSP Atas Peningkatan Nilai IKMKetua Pengadilan Agama Sintang, Rukayah, S.Ag membuka acara Reward kepada Unit Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pegawai atas Peningkatan Nilai IKM dan Pencapaian Nilai Kinerja Individu.
Rukayah, S.Ag menyatakan menyampaikan salah satu factor reward kepada Unit Layanan PTSP di dasari pada pengikatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada periode Maret 2020 sebesar 90,34 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90,16
Sedangkan pada Reward kepada personal Pegawai berdasarkan hasil evaluasi dengan capaian kinerja terbaik yaitu kepada bapada M. Syaiful A1 Fajar, SH.I dengan jumlah nilai 93
Personel Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mendapatkan reward yaitu M. Syaiful Alfajar, SHI (Petugas layanan Pendaftaran), Amin Sodik, SH.I (Petugas Layanan Pengambilan Produk), Nurul Hidayani, SH.I (Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan), Nofiansyah, SH (Petugas Layanan Pembayaran), Nurjan Sutia Wardi, SH (Layanan Pembayaran), Marlina, SH.I (Layanan Pengambilan Produk)