MEMUTUSKAN Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT NOMOR : W16-A3/48/PS.00/I/2020 TENTANG TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPILIN KERJA PENGADILAN AGAMA SAMPIT TAHUN 2020. KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT Nomor: W16-A3/48/PS.00/I/2020 TENTANG TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPILIN KERJA PENGADILAN AGAMA SAMPIT TAHUN 2020 KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penegakan disiplin kerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Sampit, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja dilingkungan Pengadilan Agama Sampit Tahun 2020; b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tersebut. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 070/KM/SKA//2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 5.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KM/SKA//2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 6.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KM/SKA//2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 7.Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SKA//2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KM/SKA//2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 8.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 9.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;