8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
1/18
E
T
I
D
A
S
E
S
U
A
I
A
N
A
N
T
A
NILA I-N ILA I UUD 1945 DENG
T
I
N
D
A
P
I
D
A
N
A
O
R
U
P
PENG A
M. J U S UF K
DIREK TOR A T JENDER A L PENDIDIK A N TINGGI K EM
EN TRI A N PEND
D A N K EB UD A Y
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
2/18
PENDAHULUAN
INDONESIA MERUPAKAN SALAH SATU NEGARA YANG MEMILIKI MASALAH DALAM PENYELENGGA
NEGARA. PERMASALAHAN YANG PALING SERING MUNCUL TERUTAMA MENYANGKUT MASALAH
PEMBANGUNAN EKONOMI. MASALAH PEMBANGUNAN EKONOMI INI MUNCUL AKIBAT DARI BERB
DAN SALAH SATUNYA ADALAH KORUPSI. KORUPSI TERMASUK SALAH SATU BENTUK TINDAKAN
DILARANG DI INDONESIA KARENA MERUPAKAN TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN NILAI-N
1945. BAGAIMANAKAH KORUPSI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 YANG TERCERMIN DALAMPOKOK PEMBAHASAN PEMBUKAAN UUD 1945? BERIKUT PENJELASANNYA
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
3/18
POKOK PIKIRAN I
ANDUNGAN PO O PI IRAN PEMBU AAN UUD
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
4/18
!NEGARA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESI
DASAR PERSATUAN UNTUK ME"UJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESI
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
5/18
PEMBUKAAN UUD 1945 MENGANDUNG PENGERTIAN BAH"A NEGARA PERSATUAN ADALAH NEG
MELINDUNGI BANGSA INDONESIA SECARA KESELURUHAN.
MENURUT #FACKER $ LIN 1995%, TINDAKAN KORUPSI MERUPAKAN TINDAKAN MELANGGAR HUK
AKTOR & AKTOR POLITIK. PETINGGI PUBLIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECA
LANGSUNG TELAH MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENYIMPANG DARI NILAI UUD 1945, KARENA K
DAPAT MENYEBABKAN TIDAK TERLINDUNGINYA SEGENAP BANGSA INDONESIA SECARA KESELU
KORUPSI AKAN BERDAMPAK LANGSUNG DENGAN KEMISKINAN JIKA TERJADI PADA TREATMENT
PROGRAM-PROGRAM ANTI KEMISKINAN DAN TIDAK BERDAMPAK LANGSUNG DENGAN KEMISK
KORUPSI TERSEBUT TERJADI PADA TRANSMISI PERTUMBUHAN EKONOMI #FRANCIARI '(1'%. K
NEGARA JUGA BERKURANG AKIBAT DARI HILANGNYA DANA DALAM HAL INI MODAL PEMERINTAH
KORUPSI.
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
6/18
POKOK PIKIRAN II
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
7/18
!NEGARA HENDAK ME"UJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONES
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
8/18
• HAL INI MERUPAKAN POKOK PIKIRAN KEADILAN SOSIAL YANG DIDASARKAN PADA KESADARAN BAH"A MAN
MEMPUNYAI HAK DAN KE"AJIBAN YANG SAMA UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN SOSIAL DALAM KEHIDUPA
BERMASYARAKAT OLEH PEMERINTAH.
• KORUPSI MEMILIKI DAMPAK YANG BESAR TERHADAP BERBAGAI ASPEK TERUTAMA DILIHAT DARI ASPEK SO
MENRUT #ERIC CHET"YN, FRANCES CHET"YND, DAN BERTRAM SPECTOR '(()%, KORUPSI MEMILIKI DAMP
KEMISKINAN YANG KEMUDIAN DAPAT DIJELASKAN MELALUI DUA MODEL YAITU MODEL PEMERINTAHAN DAN
EKONOMI. MODEL PEMERINTAHAN MENJELASKAN BAH"A KORUPSI MENGIKIS KAPASITAS LEMBAGA PEMER
MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS, MENURUNKAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN K
DAN KESEHATAN, MENINGKATKAN TEKANAN ANGGARAN PEMERINTAH, SERTA MENGALIHKAN IN*ESTASI PUB
KEBUTUHAN PUBLIK UTAMA DALAM PROYEK-PROYEK MODAL #DIMANA SUAP DAPAT TERJADI%. SEDANGKAN
EKONOMI MENJELASKAN BAH"A KORUPSI MENCIPTAKAN INEFISIENSI DENGAN MENINGKATKAN BIAYA UNT
BERBISNIS, MENGURANGI IN*ESTASI, MENDISTORSI PASAR, MENGHALANGI KOMPETISI, DAN MENINGKATKKESENJANGAN PENDAPATAN. SEHINGGA AKAN MENCIPTAKAN KETIDAK ADILIAN, MELEMAHKAN DEMOKRASI
MENGHAMBAT PENYEDIAAN BARANG PUBLIK, MELEMAHKAN PERTUMBUHAN EKONOMI, MENGGANGGU SIST
SOSIAL, DAN AKAN MENINGKATKAN KEMISKINAN TERUTAMA DI NEGARA NEGARA SEDANG BERKEMBANG.
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
9/18
POKOK PIKIRAN III
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
10/18
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
11/18
• HAL INI MENYATAKAN BAH"A SISTEM NEGARA YANG TERBENTUK DALAM UNDANG-UNDANG D
HARUSLAH BERDASAR KEDAULATAN RAKYAT DAN BERDASARKAN PERMUSYA"ARATAN+PER"
• NEGARA INDONESIA YANG MENGANUT ASAS DEMOKRASI BERARTI DALAM HAL INI PRINSIP U
ADALAH RAKYAT DAN LEGISLATIF SEBAGAI PER"AKILAN RAKYAT KARENA KEBERADAANNYA DRAKYAT. BERDASARKAN HUBUNGAN PRINCIPAL&AGENT , MAKA LEGISLATIF MEMILIKI PERAN
AGEN YANG TERKAIT KONTRAK UNTUK ME"AKILI KEPENTINGAN RAKYAT SEBAGAI PRINCIPA
PADA KENYATAANNYA LEGISLATIF TIDAK PERNAH BERTANGGUNG JA"AB LANGSUNG PADA MA
TETAPI HANYA BERTANGGUNGJA"AB DIANTARA PARA LEGISLATIF SAJA DAN LEGISLATIF YAN
UNTUK ME"AKILI RAKYAT DAPAT DENGAN MENGATASNAMAKAN KEPENTINGAN PRIBADI SEB
KEPENTINGAN RAKYAT #MOE 194%. DENGAN DEMIKIAN, MENURUT MOE DENGAN MELAKUKANPIDANA KORUPSI PEJABAT TINGGI TELAH MENGATASNAMAKAN KEPENTINGAN PRIBADI SEBA
KEPENTINGAN RAKYAT YANG PADA DASARNYA TIDAK BERSESUAIAN DENGAN NILAI UUD 1945
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
12/18
POKOK PIKIRAN I*
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
13/18
!NEGARA BERDASAR ATAS KETUHANAN YANG MAHA ESA MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YAN
BERADAB!
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
14/18
• HAL INI MENUNJUKKAN KONSEKUENSI LOGIS BAH"A UNDANG-UNDANG DASAR HARUS MENG
YANG ME"AJIBKAN PEMERINTAH DAN LAIN-LAIN PENYELENGGARA NEGARA UNTUK MEMELIH
PEKERTI KEMANUSIAAN YANG LUHUR, DAN MEMEGANG TEGUH CITA-CITA MORAL RAKYAT YA
• KORUPSI JUGA SANGAT ERAT HUBUNGANNYA DENGAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN. KETIKKEKUASAAN CENDERUNG ABSOLUT DAN REPRESIF MAKA KESEMPATAN ADANYA PRAKTIK KO
SEMAKIN BESAR. TIDAK SALAH BILA LORD ACTON MENGATAKAN, PO"ER CORRUPTS, AND AB
PO"ER CORRUPTS ABSOLUTELY. SEMAKIN MUTLAK KEKUASAAN, SEMAKIN BESAR PULA KES
KORUPSI #TEMPO JULI '((%. DAPAT DISIMPULKAN BAH"A, KORUPSI MERUPAKAN TINDAK
TIDAK BERMORAL KARENA TELAH MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN YANG MENGORBANKAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN MERUPAKAN TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN NILA
1945.
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
15/18
ONSEP DASAR PENANGANAN OR
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
16/18
KEINGINAN KORUPSI DAPAT TIMBUL KARENA KEMISKINAN, TETAPI PELUANG UNTUK MELAKUK
DAPAT DIBATASI DENGAN MERUMUSKAN STRATEGI YANG REALISTIS #ERY RIYANA HARJAPAME AAN RUKMANA DALAM KORUPSI MENGKORUPSI INDONESIA:'((9:1'-19%. STRATEGI U
MENGONTROL KORUPSI KARENANYA HARUS BERFOKUS PADA DUA UNSUR YAKNI PELUANG DAN
PELUANG DAPAT DIKURANGI DENGAN CARA MENGADAKAN PERUBAHAN SECARA SISTEMATIS,
KEINGINAN DAPAT DIKURANGI DENGAN CARA MEMBALIKKAN SITUASI KALKULASI RESIKO /UN
RESIKO RENDAH 0 DENGAN CARA MENEGAKKAN HUKUM, MEMBERIKAN HUKUMAN DENGAN E
SECARA EFEKTIF, DAN MENEGAKKAN MEKANISME AKUNTABILITAS.
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
17/18
PENUTUP
MELIHAT PEMBAHASAN DI ATAS, TERLIHAT BAH"A TINDAK PIDANA KORUPSI MERUPAKAN SUA
PERMASALAHAN BESAR YANG DIHADAPI INDONESIA. KORUPSI BANYAK BERTENTANGAN DENGA
NILAI UUD 1945 YANG TERCERMIN DALAM SETIAP POKOK PEMBAHASAN PEMBUKAAN UUD 194
HARUS DICEGAH DAN DIBERHENTIKAN DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA, AGAR DAPAT TERCI
PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BAIK DAN TER"UJUDNYA PENYELENGGARAAN NEGARA YANG B
8/17/2019 Ketidaksesuaian Antara Nilai-Nilai UUD 1945 Dengan Tindak Pidana Korupsi
18/18
DATA PUBLIKASI
• KALLA, M. JUSUF, '((9. KORUPSI, MENGORUPSI INDONESIA, SEBAB, AKIBAT, DAN PROSPEK
PEMBERANTASAN . JAKARTA: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA.
• KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGG
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI FG FGUNTUK PERGURUAN TINGGI . JAKARTA