KETERTAUTAN RULE OF LAW DENGAN HAM - UNIMED

Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015

136

KETERTAUTANRULEOFLAWDENGANHAM

Soeharno1

Abstract

The concept of rule of law has long been studied for the scholarsaroundtheworld.Thisconceptbringsenlightenmenttostrengthenthepowerofstateaccordingtothemodernprinciplesofstatessuchasthelimitationofpower,equalitybeforethelaw,andprotectionofhuman rights. This article studies on the relation between rule oflaw and human rights. In addition, rule of law describes that thestategovernedby lawand lawmustbe correctedbyhuman rightsstandards and principles. However, rule of law has long beenrecognizedasakeyelementtoupholdhumanrights.

KeyWords:ruleoflaw,humanrights

PendahuluanMemahami apa yang dimaksud dengan negara hukumdalam

arti yang sesungguhnya, terlebih dahuluharusdipahamipengertiannegara hukum itu sendiri, sebab tanpa memahami terlebih dahulupengertiannegarahukumsangatsulitmendeskripsikansecarautuh,mengenai apa yang dimaksud dengan negara hukum tersebut.Berbicara mengenai pengertian negara hukum, banyak pendapatyangdiuraikandalamkepustakaanhukumIndonesia.

Berbagai kepustakaan ditemukan secara jelas pengertiannegarahukumantaralainWiryonoProjodikoromemberipengertian

pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakantugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang

2Muhammad Yamin mendefinisikan negara hukum sebagai

suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut

1Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sulawesi Utara.

2Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, Jakarta, 1977), halaman 10.


137

kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkanmenurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilanrakyatyangterbentuksecarasah,sesuaidenganasasthelawandnotmen shall govern.3 Joeniarto memberi definisi atau pengertian

penguasanya ha 4 Sudargo Gautamamenyatakan bahwa paham negara hukum berasal dari ajarankedaulatan hukum Ia memberi pengertian tentang negara hukumsebagai negara di mana alat-alat negaranya tunduk pada aturan

5 Soediman Kartohadiprodjomendefinisikan negara hukumsebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang didalamnyadijaminsebaik-baiknyaolehhukum.6

Perkembangankonsepnegarahukummerupakanprodukdariperkembangan sejarah, sebab rumusan atau pengertian negarahukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangankehidupan manusia dan sejarah ketatanegaraan. Oleh karena itudalam memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum,terlebih dahulu diketahui perkembangan pemikiran politik danhukumyangmendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negarahukum.

Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangattua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun IlmuKetatanegaraanitusendiri.Saatinipemikirantentangnegarahukummerupakan gagasan pemikiran modern yang multi-perspektif danselalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembanganpemikiranfilsafathukumdanketatanegaraan.

Perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah padamasa Yunani kuno. Dari beberapa pemikiran seperti yangdikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, tradisi Yunani kuno menjadisumber dari gagasan kedaulatan hukum. Pada masa Yunani kuno

3Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, (Jakarta: Siguntang, 1971), halaman 74.

4Joeniarto, Negara Hukum (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Universitas Gadjah Mada, 1981), halaman 8.

5Sudargo Gautama, Negara Hukum di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), halaman 73-74.

6SoedimanKartohadiprodjo, Dasar-dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Gunung Agung, 1987), halaman 13.


138

pemikiran tentang negara hukum cukup mendapat perhatian darikalangan intelektual dan para pemikir, terutama pemikiran-pemikirantentangnegaradanhukumyangdikembangkanolehparafilsufbesarsepertiSocrates,Plato,Aristotelesdanlain-lain.7

Menurut M. Koesnoe, konsep negara hukum menurutAristoteles,adalah:

Negarayangberdiridiatashukumyangmenjaminkeadilankepadawarganegaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaanhidupuntuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perludiajarkanrasasusilakepadasetiapmanusiaagariamenjadiwarganegarayangbaik.8Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum sering

diterjemahkan dengan istilah rechtstaats atau rule of law. Pahamrechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum EropaKontinental, sedangkan paham rule of law bertumpu pada sistemhukumAngloSaxonataucommonlawsystem.Idetentangrechtstaatsmulai populer pada abad ke tujuh belas sebagai akibat dari situasisosial politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme Raja. Pahamrechtstaatsinidikembangkanolehahli-ahlihukumEropaKontinentalseperti ImmanuelKantdanFriedrichJuliusStahl.SedangkanPahamruleoflawmulaidikenalsetelahAlbertVannDiceypadatahun1885menerbitkanbukunyayangberjudulIntroductiontoStudyoftheLawof the Constitution. Dalam bukunya Albert Vann Diceymengetengahkantigaartitheruleoflawyaitu:9

Dikajidari latarbelakangdansistemhukumyangmenopangnya, terdapat

rechtsstaat .walaupunpadadasarnyakeduakonsepitumengarahkandirinyapadasatusasaranutama,yaitupengakuandanperlindunganterhadaphak-hakasasimanusia, tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem hukum sendiri.

lahir dari suatu perjuanganmenentang absolutismesehinggasifatnyarevolusioner,sebaliknyakonsep berkembangsecara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria dankriteria . Konsep bertumpu atas sistem hukum

7JimlyAsshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi (Jakarta:

Konstitusi Press, 2005), halaman 11. 8M. Koesnoe, Pengantar ke Arah Filsafat Hukum (Surabaya: Ubhara Press,

1997), halaman 91. 9JimlyAsshiddiqie, op-cit., halaman 15.

Soeharno: Ketertautan Rule of Law dengan HAM


139

kontinental yangdisebut atau , sedangkankonsep bertumpuatas sistemhukumyangdisebut nlaw. Karakteristik adalah , sedangkankarakteristik adalah . 10Pikiran-pikiran lainmengenai konsep rechtsstaat dan rule of

law muncul dari Wade dan Geofrey Philips. Pemikiran merekamerupakan pikiran yang telah terpengaruh oleh pandangan Eropa.

dankritiknyaterhadappikirandariDicey.

equalitytampak di sana pengaruh dari pikiran- rechtsstaat,

common law Padahal baik konsepmaupun konsep menampakkan pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai titiksentralnya.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa perbedaan yangsangattajamantarakonsepnegarahukumrechtsstaatdengankonsepnegara hukum rule of law adalah dalam konsep negara hukumrechtsstaat terlihat besarnya peranan pejabat pemerintahan,sehingga yang tunduk dan patuh pada hukum hanyalah rakyatnyasaja.Konsepinikemudianbergesermengikutikonsepnegarahukumruleoflaw.

Menurut Roscoe Pound, konsep negara hukum rule of lawberintikan judicial, artinya selalu menjunjung tinggi lembagaperadilan (supremacy of law), baik rakyat maupun pemerintah jikamelakukankesalahanharusdiselesaikanmelalui lembagaperadilan,tidakadaperbedaanperlakuanantararakyatmaupunpemerintahdimatahukum(equalitybeforethelaw).

Untuk melindungi HAM dari kebijakan atau tindakansewenang-wenang penguasa, dalam konsep dilakukandengan upaya mengedepankan prinsip ,adanya persamaan di depan hukum dengan tanpa membedakanstatus hukum seseorang, sedang dalam konsep rechtstaat yangdiutamakanadalah yangmenonjolkanasaslegalitasyangmengharuskantindakpemerintahharussesuaidenganhukum.

Untuk negara Republik Indonesia yang menghendakikeserasianhubunganantarapemerintahdanrakyatyangditonjolkan

10Ibid., halaman 16.


140

adalahasaskerukunan,dalamhubunganantarapemerintahdenganrakyat. Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsepnegara hukum Pancasila, yakni terjalinnya hubungan fungsionalantara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secaramusyawarah,sedangkanperadilanmerupakansasaranterakhir,dantentang HAM, tidak hanya menekankan hak dan kewajiban saja,tetapi juga terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dankewajiban.

RuleoflawdanHAM

Ketertautan ruleof law (prinsipnegarahukum)denganHAMtidakdapatdipisahkansatusamalainnya.Argumentasihukumyangdapatdiajukantentanghalini,ditunjukkandengancirinegarahukumitu sendiri, bahwa salah satu di antaranya adalah perlindunganterhadapHAM.

JikadalamsuatunegaraHAMtidakdilindungi,negaratersebutbukan negara hukum, akan tetapi negara dictator denganpemerintahan yang sang atotoriter. Perlindungan terhadap HAMdalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan haktersebutdalamkonstitusidanundang-undangdanuntukselanjutnyapenegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksanakekuasaankehakiman.11

Kekuasaankehakimanmerupakankekuasaanyangbebasdanmerdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukan para hakim. Salah satu ciri negara hukum ialahterdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas dan tidakdipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.Kebebasan hakim tidak harus diartikan bahwa hakim dapatmelakukan yang sewenang-wenang terhadap suatu perkara yangdiperiksanya,akantetapihakimtetapterikatpadahukum.Konstitusimelarangcampurtanganpihakeksekutifataupun legislatifterhadapkekuasaan kehakiman, bahkan pihak atasan langsung dari hakimyang bersangkutan pun, tidak mempunyai kewenangan untukmemengaruhiataumendiktekehendaknyakepadahakimbawahan.

Menurut Oemar Seno Adji, salah satu maxim dari

11Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2011), halaman 130.



141

konstitusionalisme adalah bahwa pengadilan itu harus bebas daripengawasan pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan lain.Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannyadiserahkankepadabadan-badanperadilanmerupakansalahsatucirikhasnegarahukum.12

Mertokusumomenyebutkan,kebebasan dalammelaksanakanwewenangyudisialitupuntidakmutlaksifatnya,karenatugashakimadalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan jalanmenafsirkanhukumdanmencaridasarhukumsertaasas-asasyangjadi landasannya. Hal ini dijalankan oleh hakim melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannyamencerminkanperasaankeadilan.13

Peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasiperseorangan, melainkan fungsinya adalah untuk mengayomimasyarakatsebagaitotalitas,agarcita-citaluhurbangsatercapaidanterpelihara. Peradilanmempunyai maksudmembina, tidak semata-matamenyelesaikanperkara,hakimharusmengadilimenuruthukumdanmenjalankandengankesadaranakankedudukan,fungsidansifathukum.

Mengenai asas perlindungan, dalam setiap konstitusi dimuatketentuanyangmenjaminHAM.Ketentuantersebutantaralain:

1. Kebebasanberserikatdanberkumpul;2. Kebebasanmengeluarkanpikiranbaiklisandantulisan;3. Hakbekerjadanpenghidupanyanglayak;4. Kebebasanberagama;5. Hakuntukikutmempertahankannegara;dan6. Hak lain-lain dalam pasal-pasal tentang hak asasi

manusia.14PerlindunganterhadapHAMtersebutdimasyarakatkansecara

luas, dalam rangka mempromosikan penghormatan danperlindunganterhadapHAM,sebagaiciriyangpentingsuatunegarahukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannyamenyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas

12Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum (Jakarta: Erlangga, 1980), halaman 49.

13Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum (bandung: Citra Aditya Bakti, 1973), halaman 79-80.

14Bahder, op-cit., halaman 132.


142

danasasi.Terbentuknyanegaradandemikianpulapenyelenggaraankekuasaan suatu negara, tidak boleh mengurangi arti atau maknakebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu, oleh karena itu,adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasimanusia,merupakanpilar yang sangatpenting dalam setiapnegarayangdisebutsebagainegarahukum.

Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggardengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapatdiatasi secara adil, negara yang bersangkutan tidak dapat disebutsebagainegarahukumdalamartiyangsesungguhnya.15

Untukmelihatlebih lanjutnegarahukumdenganHAM,dapatdikaji dari sudut pandang demokrasi, sebab HAM dan demokrasi,merupakankonsepsikemanusiaandanrelasisosialyangdilahirkan,darisejarahperadabanmanusiadiseluruhpenjurudunia.HAMdandemokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia,untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya,sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasi yangterbuktipalingmengakuidanmenjaminharkatkemanusiaan.

KonsepsiHAMdemokrasidapatdilacaksecarateologisberuparelativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidakada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karenahanya satu yang mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benarsecara mutlak hanya Tuhan, oleh karenanya semua pemikiranmanusiajugaharusdinilaikeberadaannyasecararelatif.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa denganseperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan HAM, yaitu hak yangdiperoleh sejak kelahirannya, sebagai manusia yang merupakankarunia Sang Pencipta, hal ini dengan tegas dimuat dalam Pasal 1Angka 1Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang HakAsasiManusia (selanjutnya UU HAM) yang mendefinisikan HAM sebagaiseperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusiasebagaimakhlukTuhanYangMahaEsadanmerupakananugerah-Nyayang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan sertaperlindunganharkatdanmartabatmanusia.16

15Jimly Asshiddiqie, op-cit., halaman 21. 16Lihat ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU HAM. .



143

Setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat denganhak-hak yang sama, prinsip persamaan dan kesederajatanmerupakanhalutamadalam interaksi sosial, akan tetapi kenyataanmenunjukkan bahwa hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secaraindividual, pencapaiannya harus melalui organisasi atauperkumpulan, untuk itu dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankanorganisasi sosial tersebut dan diberi kekuasaan secara demokratis.JimlyAsshiddiqiemenyebutkan,

Konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi dalam perkembangannya,sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam negara hukum,sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manusia.Hukumdimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yangberpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti, bahwa dalam sebuahnegarahukummenghendakiadanyasupremasikonstitusi.Supremasikonstitusidisamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligusmerupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujudperjanjian sosial tertinggi. Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatanrakyatdapatmenjaminperansertamasyarakatdalamprosespengambilankeputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yangditerapkandanditegakkanbenar-benarmencerminkanperasaankeadilanmasyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlakutidakbolehditetapkandanditerapkansecarasepihakolehdan/atauhanyauntuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanyamenjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkanmenjaminkepentingankeadilanbagisemuaorang.17PerubahanKeduaUUDTahun1945,ketentuanmengenaiHAM

telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalamUUD. Sebagian besar materi UUD ini sebenarnya berasal darirumusanUUHAM.Ketentuan-ketentuan yangmemberikan jaminankonstitusional terhadap HAM sangat penting dan bahkan dianggapmerupakansalahsatuciripokokdianutnyaprinsipnegarahukumdisuatunegara.DisampingHAM,,harusdipahamibahwasetiaporangmemilikikewajibandantanggungjawabyangjugabersifatasasi.

Setiap orang, selama hidupnya memiliki hak dan kewajibanyang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara danpemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkanprinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia,

17Jimly Asshiddiqie, Konstitusi &Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), halaman 12.


144

karena itu jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan olehkedudukanorangsebagaiwargasuatunegara.Setiaporangdimanapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yangbersamaan, setiap orang di mana pun ia berada, juga wajibmenjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya.Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi inimerupakan ciri pandangan dasar bangsa Indonesia, mengenaimanusiadanyangkemanusiaanyangadildanberadab.18

BangsaIndonesiamemahamibahwatheUniversalDeclarationof Human Rights (UDHR) yang dicetuskan pada tahun 1948,merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilaiuniversal yang wajib dihormati. Bersamaan dengani tu, bangsaIndonesia juga memandang bahwa the Universal Declaration ofHumanResponsibilityyangdicetuskanoleh InterActionCouncilpadatahun 1997 juga mengandung nilai universal yang wajib dijunjungtinggiuntukmelengkapiUDHRtersebut.

Kesadaran umum mengenai hak-hak dan kewajiban asasimanusia itu, menjiwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusiIndonesia,olehkarenaituperludiadopsikankedalamrumusanUUDatas dasar pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiriolehbangsaIndonesia.Dengandemikian,perumusannyadalamUUDini mencakup warisan-warisan pemikiran mengenai HAM di masalaludanmencakuppulapemikiran-pemikiranyangmasihterusakanberkembangdimasa-masayangakandatang.

Dari uraian-uraian di atas terlihat jelas ketetaurtn antaranegara hukum dengan HAM. Hubungan ini bukan hanya dalambentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan HAMmerupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungantersebut terlihat secara materil. Hubungan secara materiil inidilukiskan atau digambarkan dengan setiap sikap tindakpenyelenggara negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagaiasaslegalitas.

Konstruksi yang demikian inimenunjukkan pada hakikatnyasemuakebijakandansikaptindakpenyelenggarapenguasabertujuanmelindungi HAM. Pada sis ilain, kekuasaan kehakiman yang bebas

18Indrijanto Seno Adji, Catatan tentang Pengadilan HAM dan Masalahnya. Artikel dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIX No. 1 Januari, 2000 (Bandung: Fak. Hukum Universitas Parahyangan, 2001), halaman 18.



145

dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapunmerupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadapmanusiadalamnegarahukum.KonsepNegaraRuleofLaw

Konsep negara rule of law merupakan konsep negara yangdianggappaling ideal saat ini,meskipunkonsep tersebutdijalankandenganpersepsiyangberbeda-beda.Terhadapistilah inidalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai

(supremacyof law)

(government by law) atau rechsstaat, juga merupakan istilah yangseringdigunakanuntukitu.19

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum(government by law) sangat penting, karena kekuasaan negara danpolitik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasanterhadapkewenangandankekuasaannegaradanpolitiktersebut, untukmenghindari timbulnya kesewenang-wenangan daripihakpenguasa.

Dalamnegarahukumpembatasanterhadapkekuasaannegaraperanannya yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaannegara dan politik. Karena itu pula, kemudian muncul istilah

(government under the law). Makadikenal konsep yang di negara-negara yang berlaku Common Law

(government by law, not bymen).Atausistempemerintahanyangberdasarkan ruleof law,bukanruleofmen.20

Hal tersebut berlandaskan pada nilai-nilai HAM, di manasetiapwarganegaradianggapsamadihadapanhukumdan dijaminhak-haknya melalui sistem hukum dalam negara tersebut. Negarabukanlah institusi yang kebal hukum, negara dapat dipersalahkanjika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran hukum. Inti rule oflawadalahterciptanyatatanankeadilandalamkehidupanberbangsadan bernegara, di mana masyarakat bisa memeroleh kepastian

19Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) (Bandung: Rafika Aditama, 2009), halaman 1.

20Ibid., halaman 2


146

hukum,rasakeadilan,rasaaman,danjaminanatashak-hakasasinya.Maknanya adalah rasa keadilanyang kembali kepada rakyat, bukankepada kekuasaan dan para penguasa yang menciptakan hukum,sebagaimana adagium solus populis suprema lexyang berarti suararakyatadalahsuarakeadilan.

Suatu negara rule of law atau negara hukum yang baikharuslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebutmerupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam suatukonstitusi.Misalnyapengaturannyatentanghal-halsebagaiberikut:

1. Tentangperlindunganhak-hakdankebebasan-kebebasanfundamentaldarirakyat;

2. Tentangprinsipsupremasihukum;3. Tentangpemisahankekuasaan;4. Tentangprinsipchecksandbalances.5. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak

sewenang-wenang;6. Tentang pemilihan umumyang bebas, rahasia, jujur, dan

adil;7. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan

partisipasi Rakyat dalam menjalankan kekuasaannegara.21

Dengan membatasi kekuasaan negara dalam suatu negarahukum, tujuannya adalah agar hak-hak rakyat tidak dilanggar olehpemerintah. Karena kekuasaan negara yang tidak terkontrol akanmenimbulkan tirani yang mengabaikan kepentingan rakyat.Kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan negara yangabsolutcenderunguntukkorupsecaraabsolut.

Padmo Wahyono mengatakan, konsep rule of law dalampenafsirannya yang kontemporer, konsep negara hukum bahkansudah mencakup persyaratan pertumbuhan ekonomi yang bagus,pemerataan pendapatan, dan sistempolitik dan pemerintahan yangmodern. Bahkan konsep rule of law semakin lama semakin luasditafsirkan dan karenanya teorinya semakin complicated. Termasukpenafsiran rule of law dalam interkoneksi antara sektor hukumdengan sektor politik, moral, sejarah, bahasa, struktur sosial,

21Ibid. .



147

kebudayaan,danmasalah-masalahinternasional.22Karenaitu,konsepnegararuleoflawmempunyaiesensidasar

berupa:1. Negaramemilikihukumyangadil;2. Berlakunyaprinsipdistribusikekuasaan;3. Semua orang, termasuk penguasa negara harus tunduk

kepadahukum;4. Semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam

hukum;5. Perlindunganhukumterhadaphak-hakrakyat.Untuk pertama sekali kongres memasukkan konsep

pengembangankondisiekonomi,sosial,kebudayaandanpendidikankedalamkonsepperlindunganhak-hakfundamentalrakyat,sehinggadengandemikian,rakyatdapatmenyalurkaninspirasinyasecarabaikdan benar. Bahkan gerakan-gerakan hak sosial (welfare rightsmovement) yang terjadi di abad ke-20 telah memasukkan hak-hakkesejahteraan sosial ke dalam hak-hak rakyat yang harus dipenuhioleh suatu negara hukum. Dalam hak kesejahteraan sosial inidijalankandalamberbagaipola,sepertipolakeamanansosial (socialsecurity),dansebagainya.23

Selain daripada itu, meskipun konsep negara hukum ataunegara yangberdasarkan rule ofLawmemiliki ciri-ciri fundamentalyang sama, tetapiwujud konkrit dari pengaturan dan sistemdalamnegara tersebut dapat beraneka ragam. Di samping tidak selalumatching antara konsep negara hukum dengan konsep negarademokrasi, dalam konsep negara hukum itu sendiri terdapatkelemahan-kelemahan yang inheren, meskipun kelemahan-kelemahantersebutbukannyatidakdapatdiatasiataudiminimalisir.Kritikyang sering ikan terhadapkonsepnegarahukumataunegararuleoflaw,antarasebagaiberikut:

1. Konsepnegarahukummendasarikonsepnyakepadasektorhukum yang dianggap lengkap dan pasti. Padahal dalamkenyataannya, sektor hukum tidak mungkin dapatmengatur segala persoalan secara detil, karena begitukompleksnya masalah-masalah manusia yang diatur oleh

22Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Hukum (Jakarta: Balai

Aksara), halaman 29. 23Munir Fuady, op-cit., halaman 6.


148

hukum tersebut. Di samping itu, ketidakpastian dalamhukum dapat juga disebabkan oleh faktor bahasa yangseringsekalidapatditafsirkanbermacam-macam;

2. Konsepnegarahukummendasarikonsepnyakepadasektorhukumyangdianggapnetral.Padahaldalamkenyataannyaseringkali hukum tersebut tidak netral, dan seringkalimemihakkepadapihaktertentu,terutamamemihakkepadapihak yang kuat bargaining powernyadalam prosespembuatandanpenerapanhukum;

3. Konsepnegarahukummendasarikonsepnyakepadasektorhukum yang dianggap selalu bersifat objektif. Padahaldalamkenyataannya,hukumseringkali tidakberlandaskankepada fakta dan pertimbangan yang objektif, melainkanselalu dipengaruhi oleh pola pikir, agama, kepercayaan,paham politik dan golongan politik, perasaan, dan hal-halyang bias lainnya dari para pembuat hukum dan penegakhukum.24

Disampingitu,agardapatterlaksananyasuatuprinsipruleoflaw dalam praktik, masyarakat dan pemimpin negara di berbagaicabang pemerintahan haruslah selalu dapat memahami danmenghayati konsep rule of law tersebut. Karena, jika kurangpemahaman dan penghayatan tersebut, pelaksanaan konsep rule oflaw justru dapat tergelincir ke arah the rule ofmen, yangmemangmerupakan kecenderungan bawaan umumnya manusia, di manapelaksanaan konsep the ruleofmenpada zamanmodern jauh lebihberbahaya dibandingkan dengan konsep the rule of men yangdipraktikkan.

Karena itu, seperti terlihat dalam kutipan tersebut, bahwabahayanyapenerapankonseptheruleoflawyangtergelincirmenjadithe rule of men dizaman modern dapat membawa efek yang lebihrunyamkepadamasyarakat, karena pelaksanaan konsep the rule ofmen tersebut tidak kelihatan, tersamar, tidak langsung, tidakpersonal, bahkan bisa jadi tertutup tepat oleh kaidah, argumentasi,danlogikahukumyangcomplicated,berputar-putar,yanghakikatnyaadalahabsurd.25

Melihat akan kenyataan seperti itu,maka konsep rule of law

24Ibid., halaman 8-9 25Ibid., halaman 10.



149

tidaklah berhenti hanya sebatasmenegakkan hukum positif belaka,yang dalam banyak hal tidak adil tersebut, terutama dalampelaksanaannya. Untuk menghindari tergelincirnya konsep rule oflawmenjadi rule of unjust law, yang diperlukan adalah penegakanhukum yang adil, sehingga yang lebih tepat dari istilah rule of lawadalah atau setidak- he ruleof justlaw. SuryatiHartonomengatakan:

Intikonsepruleof law tetapsama,yakni iaharusmenjaminapayangolehmasyarakat dipandang sebagai keadilan khususnya keadilan sosial. Bilakonsep rechtsstaatdiperbandingkan konsep rule of law, akan tampakadanya perbedaan dan persamaan.Perbedaannya adalah bahwa keduakonsep itu ditopang sistem hukum yang berbeda, dimana karakteristikkonsep adalahadministratifdankarakteristikkonsep

adalah judicial, pembatasan kekuasaan melalui dokumenkonstitusimisalnyaHarbeasCorpus,antaralainmengaturtentangperadilanyang adil dan penekanan tidak sewenang-wenang. Persamaannyaadalahbahwa kedua konsep itu sama-samamenekankan padaperlindungan hakasasi manusia. Secara lebih spesifik, persamaan keduamodel itu berupaadanya hak bagi anggotamasyarakat untukmenggugat setiap keputusanpejabatyangmerugikanhakdankepentinganwarganegara.26

C.KonseptualFilosofisdanTeoritisHakAsasiManusia1.KonsepsiFilosofisHakAsasiManusia

Konsep filosofis tentang hak asasi manusiapengkajiannyaharus dimulai dengan pengkajian terhadap konsephukum alam tentang hak, argumentasi yuridisnya didasarkan padapemikiranfilosofistentanghakasasimanusiaitusendiri,yaitubahwaapa yang dinamakan dengan hak asasi manusia lahir melaluipengkajian yang mendasar tentang konsep hak kodrati daripemikiranhukumalam. Istilahhukumalamdapatdipahamisebagaisesuatu yang dihadapkan kepada hal yang gaib atau pada hal-halyangbersifatsupranatural,atauterhadapapayangdiwahyukanataujugadapatdigunakandalamartiakalbudi,tentanghalinisecarajelasdiungkapkan oleh salah seorang filosof hukum alam Cicero dengan

-undang yang benar adalah akalyangmurniyangselarasdenganalam,tersebardalamsemuanyadan

26Suryati Hartono, Asas-asas Hukum Tata Negara (Bandung: Alumni, 1998), halaman 97.


150

tetapabadi.Jaditidakmengherankanapabilaberbagaialiranhukumalam telah memberikan arti dengan tekanan yang beraneka warnaterhadapkonsephukumalam,misalnyakaumStoatelahmengartikanhukum alam sebagai hukum yang selaras dengan susunan alamiahdari jagat raya. Bagi kaum Stoa hukum alam dipadukan denganhukum jagat raya, subjek-subjekdarihukumalamdianggapsebagaiwakil yang abstrak yang sama-sama tunduk pada satu hukumyanguniversal.

Ide hukum alam telah memainkan peranan penting dalamsejarahkehidupanmanusia.Dalamperkembangannyasampaisaatinihukumalamtetapberpengaruhterhadapperkembanganidemanusiadanmemberisumbanganbesarterhadapkehidupan.Idehukumalammemberikandasaretikabagiberlakunyahukumpositifdanmemberidasar pembenar bagi berlakunya kebebasan manusia dalamkehidupanbernegara.Disampingituhukumalammemberikandasarterhadap pengakuan hak-hak asasi manusia dan hukum alam jugamemberiidedasartentanghakekathukumdankeadilan.27

Sumbangan terbesar mazhab hukum alam adalah validitasuniversalnya yang terletak pada dasar-dasar pemberlakuan hukumyangdiberikannya terhadap sistem hukum, serta sebagai landasanbagikonstitusibanyaknegara.Hukumalamjugamemberikandasarmoral terhadap hukum, sebagai sesuatu yang tidak mungkindipisahkan dan hukum selama hukum itu diterapkan terhadapmanusia.

Menurutpahamhukumalam,manusiamerupakanbagiandanalam,olehkarenaitumanusiatundukpadahukumalam,yaituhukumyangmenetapkanapayangharusdilakukanolehsetiapbagianalam,baik untuk dirinya sendiri maupun dalam hubungan danketerkaitannyadenganyanglainataudenganseluruhalam.

Haliniberartibahwamanusiasebagaibagiandarialamharushidup sesuai kodratnya sebagaimana telah digariskan oleh alam.Bertolak dari pemikiran yang pemikiran demikian sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa pembahasan hukum alammempunyairelevansiuntukdikajidalamkontekshakasasimanusia.Kedua alasan tersebut adalah pertama, melalui kajian ini dapatdipahami mengenai hakikat dan fungsi hukum alam. Kedua, dapat

27Scurton Roger, Sejarah Singkat Filsafat Modern dari Descartes Sampai Witgenstein (Jakarta: Panca Simpati, 1986), halaman 210.



151

dijadikan sebagai dasar pemikiran mengapa hukum alamdipergunakan sebagai pembenar secara teoretik tentang perlunyajaminandanperlindunganHAM.

Sejarah kehidupanmanusia sejak zaman Yunani kunomulaidari Plato sampai pemikir lain telah mulai dikaji corak kehidupanbernegara yang dapat menjamin peradaban dan kesejahteraanmanusiayangmerupakantujuandasarhakasasimanusia.TujuaninimenurutPlatohanyaakantercapaikalaunegaradapatmelaksanakanidekeadilan,yaitusetiapwarganegaramendapatkankedudukanyangsesuai dengan kemampuannya dan dengan itu mereka masing-masing menjalankan segala apa yang menjadi kewajiban atautugasnya.

Filsuf lain seperti Aristoteles memberi pemikiran terhadapperlindungan HAM. Menurut Aristoteles kriteria kebaikan negaraterletakpadakenyataanapakahnegaramenguntungkanbagiseluruhmasyarakat, sebab negara yang hanya menguntungkan penguasaadalah negara yang jelek. Supaya negara itu mengabdi kepadamasyarakat,menurutAristotelesnegaraharusdiatursebaikmungkindengankonstitusidanhukumyangmenjaminwarganegarabersama-sama mencapai optimum kesejahteraan. Terselenggaranya negarahukum yang berusaha menggerakkan HAM khususnya berlangsungdalamnegara-negarademokrasi.28

Thomas Aquinas, menekankan peranan hukum bagikehidupan bernegara, sebab hanya dalam negara hukum dapatditegakkan harkat danmartabatmanusia danmanusia dapathidupsecaramanusiawidalammasyarakat.MenurutThomasAquinastugaspokok negara melalui aturan hukumnya berusaha mendapatkanmasyarakat yang sejahtera, adil, aman dan damai. Ditegaskannyabahwa tujuan negara di bawakan kepada tujuan masing-masingwarganya yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebab setiapindividumanusiadalamdirinyamempunyainilaimutlak.Olehkarenaitu, negara harus selalu bertindak sesuai dengan hukum kodratmanusia, sehingga semua hukum positif buatan negara harusmengonkritkan hukum kodrat. Sebagai konsekuensinya, tindakannegarayangbertentangandenganhukumkodrat tidakwajibditaatiolehwarganegara.

28Munir Fuady, op-cit., halaman 86.


152

DiatasreruntuhanperangduniakeduayangtakmemedulikanHAM dan merendahkan harkat manusia, seruan HAM yang tetapmembahanameyakinkankaumintelekbangsa-bangsabetapapentingdan mendesaknya segera menyadarkan setiap orang untukmenghormati dan melindungi HAM di muka bumi ini secarainternasional.OlehkarenaituketikadiusulkanuntukmemaklumkanUDHRsebagianbesarnegarayangmenjadianggotaPBBmenyetujui.PiagamresmiHAMdariPBByangberisitigapuluhpasalmerangkumkeseluruhanHAMyangdikembangkanolehberbagaibangsa sampaisaatini.292. KonsepsiHakAsasi

Pada awal abad keduapuluh, gelombang aspirasi ke arahkebebasan dan kemerdekaan umat manusia dari penindasanpenjajahan meningkat tajam dan terbuka dengan menggunakanjargon demokrasi dan HAM sebagai instrumen perjuangan yangefektifdanmembebaskan.Puncakperjuangankemanusiaanitutelahmenghasilkan perubahan yang sangat luas dan mendasar padapertengahan abad dua puluh dengan munculnya gelombangdekolonisasi di seluruh dunia dan menghasilkan berdiri danterbentuknya negara-negara baru yang merdeka dan berdaulat diberbagaibelahandunia.

Perkembangan demokratisasi kembali terjadi dan menguatpascaperangdinginyangditandairuntuhnyakekuasaankomunisUniSovietdanYugoslavia.Halinikemudiandiikutiprosesdemokratisasidinegara-negaraduniaketigapadatahunsembilanpuluhan.Semuaperistiwa yang mendorong munculnya gerakan kebebasan dankemerdekaan selalumempunyai ciri-ciri hubungan kekuasaan yangmenindasdan tidakadil, baikdalamstrukturhubunganantara satubangsa dengan bangsa yang lain maupun dalam hubungan antarasatu pemerintahan dengan rakyatnya. Dalam wacana perjuanganuntuk kemerdekaan danHAMpada awal sampai pertengahan abadduapuluh.

Wacana demokrasi dan kerakyatan di suatu negara, tidakmesti identikdengangagasan rakyatdinegara lainyang lebihmajudan menikmati kehidupan yang jauh lebih demokratis. Wacanademokrasi dan HAM di zaman sekarang juga digunakan, baik oleh

29Ibid.., halaman 88.



153

kalangan rakyat yangmerasa tertindasmaupun oleh pemerintahannegara-negara lain yang merasa berkepentingan untukmempromosikan demokrasi dan HAM di negara-negara lain yangdianggap tidak demokratis, karena itu, pola hubungan kekuasaanantar negara dan aliansi perjuangan di zaman dulu dan sekarangmengalamiperubahanstrukturalyangmendasar.

Dulu, hubungan internasional diperankan oleh pemerintahdan rakyat dalam hubungan yang terbagi antara hubunganGovernmenttoGovernmentdanhubunganPeopletoPeople.Sekarang,pola hubungan itu berubah menjadi bervariasi, baik hubunganGovernmenttoGovernmentmaupunhubunganPeopletoPeople.30

JimlyAsshiddiqie menegaskan, semua kemungkinan bisaterjadi, baik atas prakarsa institusi pemerintahan ataupun atasprakarsa perseorangan rakyat biasa. Bahkan suatu pemerintahannegara lain dapat bertindak untuk melindungi warga-negara dannegaralainatasnamaperlindunganhakasasimanusia.31

Secara teoretis, masalah pertama yang dihadapi dewasa iniadalahbahwapemahamanterhadapkonsepHAMituharuslahdilihatdalam konteks relationalistic perspectives of power yang tepat.Bahkan,konsephubungankekuasaanitusendiripunjugamengalamiperubahan berhubung dengan kenyataan bahwa elemen-elemenkekuasaanitudewasaini,tidaksajaterkaitdengankedudukanpolitikmelainkan juga terkait dengan kekuasaan-kekuasaan atas sumber-sumber ekonomi, bahkan teknologi dan industri yang justrumemperlihatkanperanyangmakinpentingdewasaini.

Olehkarena itu,konsepdanprosedur-prosedurHAMdewasaini, mau tidak mau harus dikaitkan dengan sekurangnya tigapersoalan penting. Pertama struktur kekuasaan dalam hubunganantarnegarayangdewasa inidapatdikatakansangat timpang, tidakadil, dan cenderung hanya menguntungkan negara-negara majuataupun negara-negara yang menguasai dan mendominasi proses-proses pengambilan keputusan dalam berbagai forum dan badan-badan internasional, baik yang menyangkut kepentingan-kepentinganpolitikmaupun kepentingan-kepentingan ekonomi dankebudayaan. Kedua struktur kekuasaan yang tidak demokratis dilingkungan internal negara-negara yang menerapkan sistem

30Ibid., halaman 91. 31Jimly Asshiddiqie, op-cit., halaman 341.


154

otoritarianisme yang hanya menguntungkan segelintir kelaspenduduk yang berkuasa ataupun kelas penduduk yangmenguasaisumber-sumberekonomi.Ketigastrukturhubungankekuasaanyangtidakseimbangantarapemodaldenganpekerjadanantarapemodalbesertamanajemenprodusendengankonsumendisetiaplingkungandunia usaha industri, baik industri primer, industrimanufakturmaupunindustrijasa.

Secara teoretis bahwa pengertian HAM itu dalam instrumenhukuminternasionalsetidak-tidaknyatelahmelampauitigagenerasiperkembangan. Ketiga generasi perkembangan konsepsi HAM ituadalah generasi pertama, pemikiran mengenai konsepsi HAM yangsejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak eraenlightenment di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumenhukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasipertama ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah UDHRolehPBBpadatahun1948,setelahsebelumnyaide-ideperlindunganHAM itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapanegara,sepertidi InggrisdenganMagnaChartadanBillofRights,diAmerikaSerikatdenganDeclarationofIndependence,dandiPerancisdenganDeclarationofRightsofManandoftheCitizens.

Hakuntukatauataspembangunaniniantaralainmeliputihakuntuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, hak untukmenikmati hasil-hasil pembangunan tersebut,menikmati hasil-hasildari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan,kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lainsebagainya.Konsepsibaruinilahyangolehparaahlidisebutsebagaikonsepsi HAM generasi ketiga. Namun demikian, ketiga generasikonsepsi HAM tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristikyangsama,yaitudipahamidalamkontekshubungankekuasaanyangbersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatunegara.

Setiap pelanggaran terhadap HAM mulai dari generasipertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yangbiasa dikategorikan sebagai crime by government yang termasukkedalam pengertian political crime (kejahatan politik) sebagai lawandari pengertian crime against government (kejahatan terhadapkekuasaanresmi).

Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran



155

dan Politik maupun Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi,SosialdanBudaya.Dalamhukumnasional,Pasal28Iayat(4)UUDNRITahun1945dinyatakanbahwaperlindungan,pemajuan,penegakan,dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,terutamaPemerintah.32Penutup

Titiktautruleoflaw(prinsipnegarahukum)denganHAMinimerupakan suatu ciri utama dan terutama negara hukum yangdemokratis. Negara dituntut mampu melindungi, menghargai,menjamin harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan.Apabila hal ini tidak mampu dilaksanakan apalagi dilanggar olehnegara/pemerintah, maka negara tersebut tidak dapat disebutsebagaisuatunegarahukum.

Konsepsiruleoflaw(prinsipnegarahukum)dalamkonstitusidandemokrasiharusberanimenegakkankeadilanterhadaphak-hakrakyat yang dilanggar oleh pemerintah, bukan justru mengabaikankepentingan/hak-hak rakyt, karena perlindungan, pemajuan,penjaminan,penegakandanpemenuhanHAMadalahtanggungjawabnegara,terutamapemerintah.

32Munir Fuady, op-cit., halaman 93-94.


156

DAFTARKEPUSTAKAAN

BahderJohanNasution,NegaraHukumdanHakAsasiManusia(Bandung:MandarMaju,2011)

Indrijanto Seno Adji, Catatan tentang Pengadilan HAM danMasalahnya.ArtikeldalamMajalahHukumProJustitiaTahunXIXNo.1 Januari, 2000 (Bandung: Fak. Hukum Universitas Parahyangan,2001),halaman18.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi &Konstitusionalisme Indonesia,EdisiRevisi,(Jakarta:KonstitusiPress,2005)

---------------, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi(Jakarta:KonstitusiPress,2005)

Joeniarto, Negara Hukum (Yogyakarta: Yayasan BadanPenerbitUniversitasGadjahMada,1981)

M. Koesnoe, Pengantar ke Arah Filsafat Hukum (Surabaya:UbharaPress,1997)

Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum(Bandung:CitraAdityaBakti,1973)

Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar1945,JilidI(Jakarta:Siguntang,Jakarta,1971

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)(Bandung:RafikaAditama,2009)

Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum (Jakarta:Erlangga,1980)

Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Hukum(Jakarta:BalaiAksara)

ScurtonRoger,SejarahSingkatFilsafatModerndariDescartesSampaiWitgenstein(Jakarta:PancaSimpati,1986)

SoedimanKartohadiprodjo,Dasar-dasarIlmuHukum(Jakarta:GunungAgung,1987)

SudargoGautama,NegaraHukumdiIndonesia(Jakarta:GhaliaIndonesia,1999)

Suryati Hartono, Asas-asas Hukum Tata Negara (Bandung:Alumni,1998)

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara diIndonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1977)


KETERTAUTAN RULE OF LAW DENGAN HAM - UNIMED

Documents