Keterkaitan AMDAL & UKL-UPL dengan Izin Lingkungan

Keterkaitan AMDAL & UKL-UPLdengan Sistem Perizinan

Wahyu Yun SantosoDepartemen Hukum Lingkungan

Fakultas Hukum UGMHp. 081328605445

Email: [email protected]

Kebijakan Perencanaan Program Proyek

KAJIAN LINGKUNGAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS Programatik

KLHS Kebijakan

KLHS Regional

KLHS Sektoral

AMDAL

Source: Partidario, 2000

TIPOLOGI

3

AMDAL

RISK MANAGEMENT

RISK ASSESSMENT

UKL/UPL

Usaha dan/atau Kegiatan

Dampak Penting

Pengecualian Jenis Usaha/Kegiatan Wajib Amdal

Lingkungan Hidup

Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap LH dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal apabila:

lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan

lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota

usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana

1 2 3

Sumber: Pasal 13 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Dalam PP 27/1999: Amdal Kawasan RKL-RPL Rinci (pasal 4), Ketentuan Amdal dan RDTR belum diatur

Rencana Umum

Studi Kelayakan

Disain Rinci

Konstruksi Operasi1 4 5

Formulir UKL-UPL

Penyusunan UKL-UPL2 3

Tahap Perencanaan

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan

1. Identitas pemrakarsa;2. Rencana usaha dan/atau

kegiatan;3. Dampak lingkungan yang

akan terjadi; dan4. Program pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup.

123

Sumber: Pasal 14-15 PP 27/2012 Izin Lingkungan

4 1.Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang.

2.Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan

Dalam PP 27/1999: UKL-UPL hanya diatur dalam pasal 3 ayat (4) – ayat (6), dan tidak diatur secara detail/rinci

A

ANDALK.A.ANDAL

RKL

RPL

PELINGKUPAN :• Dampak Hipotetik• Batas Wilayah Studi• Metode yg akan digunakan

• Pengumpulan Data (Lokasi & Cara)• Analisis Sampel /Data• Interpretasi Data Hasil Analisis• Prakiraan Lingk. yad• Penentuan Besar & Pentingnya dampak• Evaluasi Dampak (Holistik)

ANALISIS DAMPAK :• Lingkungan Awal• Lingkungan yang akan datang• Besar Dampak• Tingkat Kepentingan Dampak• Evaluasi (holistik)• Rekomendasi

PENGELOLAAN L.INGK.

PEMANTAUAN LINGK.

Apa sajaYg HARUSDikelola (+ & - )

Apa saja yg HARUSDipantau utk mengevaluasiKinerja Pengelolaan

AMDAL untuk apa & bagaimana ?

Penyusunan K.A.Penyerahan ke

Komisi Penilai AMDAL

Penilaian K.A.

Permohonan Izin Lingkungan

PP 27/2012, Pasal 2

Surat Keputusan

KelayakanLingkungan

danIZIN

LINGKUNGAN

IZIN USAHAdan Izin-izin lainnya

Penilaian Andal – RKL - RPL

3

Pengumuman &Konsultasi Publik 1

2

Penyusunan ANDAL-RKL-RPL

Penyerahan ke Komisi Penilai AMDAL

5

4a

4

BILAR.K. termasukWajib AMDAL

Ketentuan-Ketentuan Izin Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009

UU 32/2009

Izin Lingkungan

Permohonan dan Penerbitan

Izin Lingkungan

Pembatalan Izin

LingkunganPengumuan

Izin Lingkungan

Izin Lingkungan dan Izin Usaha

Perubahan Izin Lingkungan

2 34

5

1

• Usaha dan/kegiatan wajib memiliki izin lingkungan;• Izin Lingkungan dan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL;• Pihak yang berwenamg menerbitkan Izin Lingkungan: Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota• Porohonan Izin lingkungan ditolak tanpa dilengkapai dengan Amdal atau UKL-UPL

• Pembatan Izin Lingkungan oleh Menteri, Guburnur, atau Bupati/walikota;

• Pembatan Izin Lingkungan oleh PTUN

• Pengumuman permohonan Izin Lingkungan

• Pengumuman keputusan Izin Lingkungan

• Izin Lingkungan persyaratan Izin Usaha dan/atau Kegiatan

• Izin lingkungan dicabut, izin usaha dibatalkan;

• Usaha dan/kegiatan berubah wajib memperbaharui izin lingkungan

Pengertian• Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

• Sebagai sebuah persyaratan untuk izin (wajib untuk kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting);

• Terdiri dari:– Kerangka Acuan (KA)– Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)– Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)– Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

9

Per.Men. LHNo

17/2012

Per.Men LH No 16 /2012

Per. Men LHNo 5 / 2008

Per Men LHNo.24 /2009

2 3

4

5

Per. Men LHNo.5 / 2012

1

UU 32/2009

PPLH

Peraturan terkait dlm Proses AMDAL Dftr RK Wajib AMDAL Pedoman Penyusunan AMDAL

Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL

Keterlibatan Masy dlm AMDAL & IZIN LINGK.

PP 27 /2012

Izin Lingk

Panduan Penilaian Dokumen AMDAL

Pr.Men LH No 15 / 2010Tata cara LisensiKomisi Pnilai AMDAL

PENGUMUMAN1) Di Lokasi2) Di Media Cetak Lokal & nasional3) Di Media elektronik

TANGGAPANDARI

MASYARAKAT

10 hari kerja

BLH

PEMRAKARSA

KONSULTASIPUBLIK

MASYARAKAT PEMRAKARSA

BLH

K.A.ANDAL

PenilaianK.A. Andal

ANDALRKL+RPL

PenilaianAndal

RKL+RPL

PEMRAKARSA(dibantu oleh Tim Penyusun AMDAL

DITOLAK / PERLU PERBAIKAN

SKKL dan IZIN LINGKUNGAN

PERLU PERBAIKAN

Izin Usaha Izin PPL Izin lain Pengelolaan Pemantauan Pelaporan

PROSES AMDAL

DISETUJUI

DITOLAK

DITERIMA :• MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA dan• ANALISIS DATA

13

Apakah yg dimaksud izin tsebut??

Suatu psetujuan dr penguasa bdsrkn UU, guna dlm keadaan tertentu “menyimpang” dr ketentuan2 larangan perUUan.

(dr Berge dlm Hajon, Philipus (HAN)

14

Batasan “penyimpangan”

• Memenuhi kriteria tertentu• Adanya batasan

• Adanya persyaratan

Kepentingan umum

Konsep Izin sebagai Beschikking

Beschikking: Ketetapan Pemerintah WF Prins: Beschikking adalah tindakan hukum yang

bersifat sepihak di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu institusi berdasarkan wewenang yang luar biasa.

Sifat: tindakan hukum pemerintah, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum

Batasan dari Akibat Hukum Beschikking

Tidak melahirkan kewenangan hukum publik. Izin menimbulkan hak dan kewajiban yang tertentu,

penyimpangan dapat dibenarkan dengan batasan. Kepastian hukum jelas: sesuai jangka waktu, kecuali

melakukan pelanggaran hukum. Dalam UUPPLH, pihak di luar dari subyek izin dapat

juga melakukan gugatan ke PTUN.

AMDAL sebagai Kelengkapan Administratif

a. Bukti formal bhw . Rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang

b. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan

c. Tanda bukti registrasi kompetensi bagi penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal

PP No. 27 Tahun 2012 ttg Izin Lingkungan

• untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (AMDAL), Pasal 41 (Izin Lingkungan), dan Pasal 56 (Dalcem) UUPPLH.

• Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Beberapa catatan baru ttg penyusunan AMDAL

• Wajib sesuai dgn tata ruang NO: kembalikan• Tata cara penyusunan menunggu Permen• Pendekatan studi dlm penyusunan AMDAL tunggal,

terpadu, kawasan.• Keikutsertaan masy dlm penyusunan AMDAL:

a. Yg terkena dampakb. Pemerhati LHc. Yg terpengaruh atas segala keputusan AMDAL

• PNS dilarang menyusun AMDAL terkecuali instansi LH (daerah & pusat) menjadi pemrakarsa

Beberapa catatan ... (2)

• Pengecualian tdk AMDAL:a. AMDAL Kawasanb. Lokasi keg di RDTR & RTRKSc. Dlm tanggap darurat bencana

• Permohonan izin lingkungan diajukan bersamaan dengan permohonan penilaian ANDAL&RKL-RPL atau penilaian UKL-UPL

• Setelah permohonan diajukan, wajib diumumkan paling lama 5 hari kerja (AMDAL) dan 2 hari kerja (UKL-UPL)

• Izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan LH atau rekomendasi UKL-UPL

Beberapa catatan ... (3)

• Ada Izin Lingkungan, ada juga izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

• Kewajiban pemegang izin lingkungan:a. Menaati persyaratan dan kewajiban yg termuatb. Menyampaikan laporan secara berkala tiap 6 blnc. Menyediakan dana penjaminan utk pemulihan fungsi

LH• Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mendapat sanksi

administrasi• Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan (23-02-2012)

TIMELINE AMDAL

• Kerangka Acuan 30 hari~ dalam hal terlewati, draft KA dapat dipakai pemrakarsa utk menyusun Andal & RKL-RPL.• Andal & RKL-RPL 75 hari~ Hasil berupa rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan oleh Komisi Penilai.• Menteri, Gubernur, atau Bupati menerbitkan

putusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan 10 hari stlh rekomendasi keluar.

AMDALSK Kelayakan LH dari Menteri

SK Kelayakan LH dari gubernur

SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota

Izin lingkungan dari Menteri

Izin lingkungan dari gubernur

Izin lingkungan dari bupati/ walikota

UKL-UPLRekomendasi dari Menteri

Rekomendasi dari gubernurRekomendasi dari bupati/

walikota

Izin lingkungan dari Menteri

Izin lingkungan dari gubernurIzin lingkungan dari bupati/ walikota

Penerbitan Izin Lingkungan Hidup

Sumber: Pasal 47 PP No.27 Th.2012 cek PermenLH No. 08/2013

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIANO…….TAHUN 2012

TENTANGIZIN LINGKUNGAN ATAS …………………………………………………………….

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a……………………………merupakan usaha dan/atau kegiaran wajib memiliki Analis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)b. ……wajib diterbitkannyaizin lingkunganc. …………

Mengingat: 1. UU 32/20092. PP 27/20123. dst

Memperhatikan: 1…….2……

MEMUTUSKANMenetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN LINGKUNGAN ……

KESATU :DstKETIGABELAS :

Ditetapkan di Jakartapada tanggal ………..2012

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIA

TtdBALTASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum dan Humas

Inar Ichsana Ishak

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:1…….

Contoh Struktur/Format Izin Lingkungan

• Menimbang: Wajib amdal, wajib izin lingkungan, penetapan izin lingkungan

• Mengingat: PUU i.e. UU 32/2009, PP No. 27/2010, Peraturan MENLH No. 5/2012

• Memperhatikan: i.e. SKKL atau Rekemendasi UKL-UPL

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan MENLH tentang Izin Lingkungan usaha dan/atau kegiatan…[Nama usaha dan/atau kegiatan]…KESATUKEDUA ..dstKETIGABELAS

Contoh Struktur/Format Izin Lingkungan • Menimbang: Wajib amdal, wajib izin lingkungan, penetapan izin lingkungan

• Mengingat: PUU i.e. UU 32/2009, PP No. 27/2010, Peraturan MENLH No. 5/2012• Memperhatikan: i.e. SKKL atau Rekemendasi UKL-UPL• Memutuskan Menetapkan: Keputusan MENLH tentang Izin Lingkungan usaha

dan/atau kegiatan…[Nama usaha dan/atau kegiatan]…• Kesatu: Memberikan izin lingkungan kepada: nama perusahaan, jenis usaha

dan/atau kegiatan, penanggung jawab, alamat, lokasi kegiatan• Kedua: ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan SKKL dan/atau keputusan

lain, atau Rekomendasi UKL-UPL• Ketiga: Izin PPLH dan Izin Usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan;• Keempat: instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat

penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimasksud dalam diktum ketiga;

• Kelima: Kewajiban dalam RKL-RPL (lampiran) atau formulir UKL-UPL• Keenam: Pengelolaan dampak dengan pendekata teknologi, sosial dan institusi;• Ketujuh: penerbitan izin sebagaimana dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan

segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Izin Lingkungan

• Kedelapan: masa berlakunya izin lingkungan• Kesembilan: mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila

berencana akan melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan;• Kesepuluh: penyampaikan laporan persyaratan dan kewajiban izin

lingkungan;• Kesebelas: penyampaikan laporan persyaratan dan kewajiban izin

lingkungan di luar komponen fisik, kimia dan biologi kepada instansi lain yang membidangi;

• Keduabelas: Ada dampak LH diluar dampak penting yang dikelola melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana diktum 10 dan 11;

• Ketigabelas: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Lampiran-Lampiran:• Lampiran RKL, Lampiran RPL, Pendekatan RKL; atau• Lampiran UKL-UPL

Contoh Struktur/Format Izin Lingkungan - Lanjutan

Perubahan Pengelolaan

& Pemantauan Lingkungan

Perubahan yang

Berpengaruh terhadap LH (9 Kriteria)

Perubahan Dampak/ Resiko LH (ERA/Audit

LH]

Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin

Lingkungan diterbitkan

Perubahan Usaha dan/atau

Kegiatan

Perubahan Kepemilika

n

a b cd

e

Perubahan SKKL atau Rekomendasi

UKL-UPLLaporan

Perubahan

Amdal

Baru

Adendum Andal & RKL-

RPL

UKL-UPL Baru

Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan

Perubahan Izin Lingkungan

Sumber: Pasal 50-51 PP No. 27 Tahun 2012

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan,

apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk

dilakukan perubahan

• Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan

c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;

• Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin LingkunganDalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada