Top Banner
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkung Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usah dan/atau Kegiatan (Dit. PDL-UK) Ir. Ary Sudijanto, MSE Direktur PDLUK dalam Mendukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perlindungan Lingkungan Percepatan Izin Lingkungan
28

Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Feb 08, 2017

Download

Environment

Rizki Darmawan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup & KehutananDitjen Planologi Kehutanan dan Tata LingkunganDirektorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (Dit. PDL-UK)

Ir. Ary Sudijanto, MSEDirektur PDLUK

dalam Mendukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perlindungan Lingkungan

Percepatan Izin Lingkungan

Page 2: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Tantangan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan: Cepat, Tepat dan Akurat serta Kualitas Dokumen LH untuk

Pengambilan Keputusan

Mutu Dokum

en Amdal & UKL-

UPLMasyarakat Kritis & Hak

Masyarakat:

Tuntutan Lingkungan Hidup yang baik dan Sehat

Sistem Perlindungan LH [Environmental Safeguard]:a. Pemerintah (Pusat & Daerah);b. Pemrakarsa

Peningkatan Keberlanjutan (sustainability): • usaha dan/atau kegiatan Pembangunan;• Kualitas lingkungan hidup (fungsi lingkungan

hidup);• Kesejahteraan masyarakat.

Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

(Tantangan: Pelayanan Publik Cepat & Akurat serta

Mutu tetap Terjaga)

Kebijakan Percepatan dan Penyederhanaan Perizinan

Page 3: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Metode Penyederhaan Perizinan 1. HGSL: Hapus, Gabung,

Sederhanakan dan Limpahkan;

2. Penyederhaan administrasi proses perizinan:

a. Prosedur dan Persyaratan Perizinan;

b. Tata Waktu;

c. Biaya.

Kebijakan Pecepatan/Penyederhanaan PerizinanBeberapa Aspek yang Harus

Diperhatikan Penyederhaaan Perizinan Lingkungan

1. Aspek Yuridis: Penyederhanaan Perizinan harus sesuai dengan PUU (i.e. pemetaan perizinan dan keterkaitan antarara perizinan lingkungan dengan perizinan sektor);

2. Aspek Teknis: Penyederhanaan harus memberikan waktu yang memadai untuk menilai persyaratan perizinan dari aspek teknis dan ilmiah serta kepentingan perlindungan lingkungan (environmental safeguard);

3. Aspek Manajemen: Proses Administratif Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan standar pelayanan publik;

4. Aspek Partisipasi Publik: Penyederhaaan harus memperhatikan alokasi waktu yang memadai untuk masyarakat terkait dengan pemberian saran, pendapat dan tanggapan (Hak Masyarakat)

Page 4: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Peta Keterkaitan antara Izin Lingkungan dengan Perizinan SektorUsaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan Usaha/ Kegiatan Tahap Pelaksanaan

RTRW/RDTR

Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan (Pra-Kontruksi,

Konstruksi, Operasi dan Paska Operasi)

Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan (IPKH)

atau Pelepasan Kawasan

HPK

izin Usaha

dan/atau kegiatan

Izin PPLH (i.e. Dumping, air limbah)

Tata Ruang

Rencana Usaha

dan/atau kegiatan

Proses Amdal atau

UKL-UPL

Izin Lingkunga

n

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012: • Lokasi rencana usaha dan/atau

kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang;

• Tidak sesuai rencana tata ruang, Dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dapat dinilai atau diperiksa

Implementasi Izin

Lingkungan & Izin PPLH

serta Continuous

Improvement

Audit Lingkungan

Hidup

Pengawasan Lingkungan

Hidup

Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup

BML

KBKL

Penaatan LH

1

2

3

Tata Kelola:1. Proses Permohonan &

Penerbitan Izin Lingkungan;

2. Proses pelaksanaan izin lingkungan dan pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan;

3. Proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin lingkungan

Page 5: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

PUU yang menjadi Basis Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan

serta Izin Lingkungan & Audit LH

IPKH) atau Izin

Pelepasan Kawasan HPK (Jika

berlokasi di dalam

kawasan HP atau HL)

izin Usaha

dan/atau kegiatan

Izin PPLH

Proses Amdal

atau UKL-UPL dan

Izin Lingkung

anPUU terkait dengan proses Amdal, UKL-

UPL dan Izin Lingkungan serta

Audit LH

PUU terkait dengan PERSYARATAN

LOKASI KEGIATAN (RUANG) atau larangan untuk

melakukan aktivitas tertentu di dalam

lokasi tertentu

PUU terkait dengan kewajiban PENYEDIANAN SARANA dan PRASARANA, serta PELAKSANAAN TINDAKAN perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup

Tata Kelola Izin Lingkungan

Rencana Usaha

dan/atau kegiatan wajib

Amdal

• Usaha dan/atau Kegiatan Ramah Lingkungan;

• Kualitas LH yang baik dan Sehat

1

2

4

PUU terkait dengan BAKU MUTU LINGKUNGAN (BML), KRITERIA BAKU

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (KBKL)

PUU terkait dengan PERSYARATAN

PERIZINAN SEKTOR6

3

PUU terkait dengan PENAATAN Lingkungan

Hidup (Pengawasan dan Penegakan Hukum LH)

PUU terkait dengan Prosedur Sampling

Kualitas LH termasuk Pemetaannya

5

7

Page 6: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Contoh Penerapan Aspek Yuridis dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan

Usaha dan/atau Kegiatan PLTU dengan berbagai Fasilitas Pendukungnya

PUU KESESUAIAN LOKASI KEGIATAN dengan TATA RUANG i.e.: • PP No. 26/2008, Perda RTRW Provinsi, Perda

RTRW Kab/Kota;• Jika Telsus/TUKS ada pengerukan dan

dumping, apakah lokasi dumpinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 52/2011

PUU Amdal i.e.: Penentuan Pendekatan Studi Amdal dan Kewenangangan sesuai PP 27/2012

dan Peraturan MENLH No 8/2013

PUU terkait BML dan KBKL i.e.:• Kualitas air laut (Permenlh No. 51/2004);• Baku Mutu Emisi: Permenlh No. 21/2008;• Baku Mutu Air Limbah: Permenlh No.

08/2009

Pelabuhan (telsus/TUKS)

Pembangkit (PLTU)

Transmisi

Perumahan dan workshop

PUU terkait dengan kewajiban PENYEDIANAN SARANA dan

PRASARANA, serta PELAKSANAAN TINDAKAN PPLH i.e.:

• Penyediaan Fasilitas Penyimpanan LB3 i.e. fly ash dan bottom as sesuai dengan PP No. 101/2014;

• Fasilitas pengelolaan limbah pelabuhan: PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Permenlh No. 5/2009:

PUU terkait dengan Prosedur Sampling

Kualitas LH termasuk Pemetaannya:

• SNI: 19.7119.6.2005: Lokasi Pemantauan Kualitas udara ambien;

• SNI 6964.8:2015: Metode pengambilan contoh uji air laut

PUU terkait dengan PERSYARATAN PERIZINAN SEKTOR:

• Izin usaha penyediaan tenaga listrik dan Izin Operasi: UU No. 30/2009 dan PP No. 14/2012;

• Izin pembuangan aur limbah ke laut: PP 19/1999 dan Permenlh No 12/2006

• Izin Telsus/TUKS: UU No. 17 Tahun 2008 , PP 61 Tahun 2009, Permenhub No.PM 51 tahun 2011

Page 7: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Proses Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Pre-FS

Feasibility Study

(FS)DED

Pra-kontsruk

sikonstruk

siOperas

iPaska

Operasi

Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan

Kunci Percepatan: Integrasikan Proses Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan dengan Proses FS dan

DED Siklus Proyek (Project Cycle) Usaha dan/atau Kegiatan secara Umum

1.Pasal 40 ayat (1) UU 32/2009: Izin ingkungan merupakaan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

2.Pasal 109 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan dipidana

3.Pasal 111 ayat (2) UU 32/2009: Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan dipidana

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 /2012 dan penjelasannya: AMDAL ATAU UKL-UPL disusun pada TAHAP PERENCANAAN suatu usaha dan/atau kegiatan (pada tahap STUDI KELAYAKAN ATAU DED).

Proses Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan TIDAK DAPAT DILAKUKAN SECARA PARALEL

dengan pelaksanaan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan paska operasi)KUNCI PERCEPATAN: Integrasikan

proses Amdal/UKL-UPL dan IL ke dalam FS dan/atau DED Proyek

Strategis Nasional

Page 8: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Proses Prapermohonan IMB

Pasal 32 Permen PUPERA No. 5/PRT/M/2016:1) Ayat (1): Pemohon harus mengurus perizinan

dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Ayat (2): Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);

c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan

d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Keterkaitan Amdal dan UKL-UPL dan IMB dalam Peraturan Menteri PUPERA

NO 5/PRT/M/2016 tentang IMB (Pasal 28 & Pasal 32)

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB

Pelayanan Administrasi IMB.

Pasal 28 Permen PUPERA No. 5/PRT/M/2016:

Tahapan penyelenggaraan IMB meliputi

1

2

4

3

Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) dilakukan terintegrasi dengan perencanaan teknis (FS atau DED) Pembangunan Gedung, (Jauh sebelum proses permohonan IMB diajukan)

Page 9: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Sumber: WB Technical Guidance Report: MSW Inceneration, 1999

Siklus Proyek (Project Cycle) Pembangunan PLTSampah

Kajian Dampak

Lingkungan:1. Pre-FS:

Preliminary Environmental Assessment;

2. FS: Full-EIA (Terintegrasi dengan FS)

Page 10: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Sumber: WB Technical Guidance

Report: MSW Inceneration, 1999

Kegiatan Utama pada Tahap Pre-FS dan FS untuk PLTSa

Kajian Dampak

Lingkungan:1. Pre-FS:

Preliminary Environmental Assessment;

2. FS: Full-EIA

Page 11: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Posisi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung di Kawasan Hutan (Lindung, Produksi & Konservasi)

Menurut UU No. 21/2014 Panas Bumi

Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)

kepada Badan Usaha

(Pasal 23)

Kegiatan Eksplorasi(Pasal 20 ayat (1) huruf a) Kegiatan

Eksploitasi

Pasal 20 ayat (1) huruf b)

Kegiatan Pemanfaatan

(PLTP)Pasal 20 ayat (1) huruf c &

ayat (4)

Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung di WKP (Pasal 20 & Pasal 30)

Pengeboran Sumur

Eksplorasi

Studi Kelayakan

(FS)

UKL-UPL dan Izin

Lingkungan

Izin PPLH Amdal atau

UKL-UPL dan Izin

Lingkungan

Izin PPLH

Izin Lingkungan wajib dimiliki sebelum melakukan pengeboran sumur

eksplorasi panas bumi(Pasal 31 ayat (3) UU 21/2014)

1. Izin Lingkungan wajib diimiliki sebelum melakukan eksploitasi dan pemanfaatan panas bumi (Pasal 32 ayat (2) huruf a UU 2/2014);

2. Menyampaikan studi kelayakan sebelum melakukan eksploitasi dan pemanfaatan panas bumi (Pasal 32 ayat (2) huruf b UU 2/2014);

Proses Izin Lingkungan dilakukan BERSAMAAN atau TERINTEGRASI dengan studi kelayakan (FS)

IPPKH/ IPJL

IPPKH/IPJL

Page 12: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Izin Lingkungan Proyek Strategis Nasional Berdasarkan Perpres No 3 Tahun 2016,

Pembangunan/Konstruksi Proyek Strategis Nasional

Dapat Dimulai setelah Memperoleh Perizinan paling kurang:1. Penetapan lokasi atau Izin Lokasi;2. Izin Lingkungan; dan3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

(Jika berlokasi di dalam Kawasan Hutan)

Sumber: Pasal 14 Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional

1. Tata Waktu Penyelesaian Izin Lingkungan Paling Lama 60 (enam puluh) hari kerja [Pasal 7 ayat 8 huruf a Perpres No 3/2016];

2. Pendelegasian ke PTSP dan [Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 3/2016];

3. Dapat tidak didelegasikan dengan pertimbangan [Pasal 16 ayat (3) dan ayat 6) Perpres 3/2016]:

a. Kompleksitas;

b. Keahlian tertentu;

c. Efisiensi dan efektivitas;

4. Jika tidak didelegasikan[Pasal 16 ayat (7) Perpres N0 3/2016]:

a. penetapan prosedur, kriteria dan waktu penyelesaian, serta

b. menugaskan pejabat pada PTSP

Page 13: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Proses Percepatan UKL-UPL dan Izin LingkunganNo Proses Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan (i.e. Perumahan MBR, Eksplorasi Panas Bumi)Tata waktu (hari kerja)

1. Penyampaian Permohonan Izin Lingkungan oleh Pemrakarsa kepada Bupati/Walikota (melalui PTSP)

2. Uji Administrasi persyaratan izin lingkungan dan pernyataan kelengkapan administrasi oleh pejabat/Staf Instansi Lingkungan Hidup (yang ditempatkan di PTSP):

3. Penyiapan, penandatanganan dan distribusi Undangan rapat koordinasi pemeriksan UKL-UPL ke Tim Pemeriksa UKL-UPL

1 hari kerja

4. Pengumuman Permohonan Izin dan Penerimaan Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat (hak masyarakat) oleh Bupati/Walikota

3 hari kerja

5. Review mandiri oleh pemeriksa UKL-UPL (yang dilakukan secara paralel dengan pengumuman dan penerimaan SPT Masyarakat (Nomor 4).

6. Pemeriksaan subtansi teknis UKL-UPL melalui Rapat Koordinasi Pemeriksan UKL-UPL dengan Instansi (SKPD) terhadap kesesuaian tata ruang, PUU (Baku Mutu Lingkungan), kemampuan pemrakarsa mengendalikan dampak LH, penerimaan masyarakat, entitas ekologis, kegiatan dsekitar, serta daya dukung dan daya tampung LH

1 hari Kerja

7. Pembuatan dan penyampaian Konsep Keputusan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan 1 hari kerja8. Penetapan dan penerbitan Keputusan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan 1 hari kerja

Total Waktu 7 hari kerja

Proses Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan i.e. Perumahan MBR & Panas Bumi (Kesepakatan KLHK dengan Setwapres/Menko) yang telah dipersingkat tata waktunya dari 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja

Page 14: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Tantangan Percepatan Izin Lingkungan dari Aspek Teknis Ilmiah dan Kepentingan Perlindungan

Lingkungan

Ekosistem Alami (Natural Ecosystem) &

Biodiversity i.e. Kawasan Hutan

Sumber Pencemaran Lingkungan

PERCEPATAN Perizinan TETAP MENJAGA KUALITAS KAJIAN ILMIAH & kepentingan perlindungan lingkungan (ENVIRONMENTAL SAFEGUARD) untuk mendukung Proses Pengambilan Keputusan yang baik dan benar

KUNCI PERCEPATAN Proses Amdal dan Izin Lingkungan dari Aspek Teknis dan Scientitik: 1. PROSES PELINGKUPAN (SCOPING):

Scoping is the foundation for an effective and efficient EIA Process;

2. FOKUS pada dampak-dampak lingkungan yang penting dalam proses pengambilan keputusan;

3. PROPORTIONAL data dan informasi relevan dengan dampak penting yang akan dikaji. Ketersedian DATA & INFORMASI SPASIAL menjadi sangat penting serta SISTEM INFORMASI IZIN LINGKUNGAN;

4. KUALITAS SDM:a. Penunjukan Penyusun Amdal

yang kompeten & profesional;b. Pemilihan anggota tim penilai

Amdal (KPA & Tim Teknis)

Page 15: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Tiga Aktor Penting dalam Percepatan Proses Amdal dan

Izin Lingkungan

Pemrakarsa

Komisi Penilai Amdal

Kualitas /Mutu Amdal

Penyusun Amdal :1. Perorangan2. LPJP

1.KPA Pusat;2.KPA Provinsi;3.KPA

Kabupaten/ Kota

Lisensi KPA

Sertifikasi Penyusun

Amdal

Registrasi LPJP

1. Pasal 27-28, Pasal 69 dan Pasal 110 UU 32-2009;

2. Pasal 10 dan Pasal 11 PP 27-2012;

3. Peraturan MENLH 7-2010;

4. Kepmenaker No.122/2016: SKKNI Penyusun Amdal;

5. Peraturan MENLHK No. P.65/Menlhk/Sekjen/Kum.1/7/2016: Standar & Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal;

6. PUU lainnya terkait dengan BNSP, LSP dan Sertifikasinya

1. Pasal 27-28 UU 32-2009;2. Pasal 10 dan Pasal 11 PP 27-2012;3. Peraturan MENLH 7-2010;

1. Pasal 29-30 UU 32-2009;2. Pasal 58 & Pasal 64-66 PP 27-2012;3. Peraturan MENLH 15-2010: 4. Peraturan MENLH 25-2009:

Sistem Standarisasi

Amdal

251 dari 487 Kab/Kota yang memiliki KPA berlisensi (http://www.menlh.go.id/DATA/data_lisensi_amdal.PDF or http://www.dadu-online.com/infrastruktur/kpa/2013/)

• Proses Penilaian Amdal

• Proses Penyusunan Amdal;

Dasar Hukum

Page 16: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Peningkatan Efektivitas Sistem

Amdal• Dokumen Amdal;• Pengambilan Keputusan;• Penerapan Izin Lingkungan;• Sustainability.

Pentingnya SDM Penyusun & Penilai Amdal yang Kompeten

SKKNI:SKKNI Penyusun Amdal

(Kepmenaker No. 122 Tahun 2016)

Pelatihan Berbasis Kompetensi

Diklat Penyusun Amdal

Sertifikasi Kompetensi:SDM Penyusun Amdal

Berkompeten

3 [Tiga] Pilar Standarisasi Kompetensi Penyusun Amdal1 2 2

Dokumen Amdal

Berkualitas Baik

Kualitas Proses Pengambilan Keputusan

(SKKL & Izin Lingkungan)

Kualitas penerapan & Penaatan Izin

Lingkungan

Peningkatan Keberlanjutan (Sustainability)

Disusun sesuai dgn NSPK Amdal, a.l. :• Permenlh No

16/2012;• Permenlh No.

8/2013

• Diambil berdasarkan data & informasi yang valid dan terpercaya serta terverifikasi secara scientifik;

• Kualitas Izin Lingkungan: Izin lingkungan bersifat lengkap & rinci, operasional dan site specific serta enforceable.

Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan sebagai Sistem

Perlindungan Lingkungan dapat diterapkan, dipantau secara

terukur dan ditaati di setiap Tahap Kegiatan Pelaksanaan

(Pra-Konstruksi, Konstruksi, Operasi dan Paska Operasi)

• Usaha dan/atau kegiatan ramah lingkungan;

• Peningkatan Kualitas lingkungan hidup (fungsi lingkungan hidup);

• Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

Terwujud amanat Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945

KPA yang Kompeten

• Anggota KPA;• Tim Teknis;• Sekretariat KPA.

Pemenuhan Aspek Hukum :• Persyaratan kompetensi yang bersifat wajib (Mandatory) dan sanksi

hukum : Pasal 27-28, Pasal 69 dan Pasal 110 UU 32/2009;• Kepastian hukum bagi pemrakarsa: SDM Kompeten dapat mencegah

terjadi kekeliruan proses yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum (gugatan hukum, sanksi administrasi dan/atau pidana).

Page 17: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Melakukan Penapisan Rencana

Usaha dan/atau Kegiatan

Menyusun Rencana

Kerja

1

2

Menyusun Deskripsi Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan

Melibatkan Masyarakat dalam

Proses Amdal

3

Menyusun Deskripsi Rona LH Awal

4

5

Menentukan DPH 6

Menentukan Batas Wilaya Studi dan

Batas Waktu Kajian

7

Menentukan Metode Studi Amdal

8

Menyusun Dokumen KA

9

Melakukan Prakiraan Dampak

Penting

Menyusun Ringkasan Hasil

Pelingkupan

10

Menyusun Deskripsi Rinci Rona

LH Awal

11

12

Melakukan Evaluasi Secara

Holistik terhadap Dampak Lingkungan

13

Menyusun Dokumen ANDAL

14

Menyusun RPL

15

Menyusun RPL

16

Menyusun

Dokumen RKL-

RPL

17

Melakukan Pengendalian

Proses Penyusunan

Amdal

18

Meng-komunikasi-

kan Penyusunan

Amdal

19

19 Unit Kompetensi Penyusun Amdal

Sumber: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 122 Tahun 2016: SKKNI Penyusun Amdal

19 Kompetensi Amdal tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 Kompetensi Utama :

1. Kompetensi Yuridis;

2. Kompetensi Teknis/Scientifik;

3. Kompetensi Manajemen;

Page 18: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Kompetensi Utama Proses Amdal dan Izin Lingkungan

SKKNI:SKKNI Penyusun Amdal

(Kepmenaker No. 122 Tahun 2016)

19 Unit Kompetensi

Amdal

19 Unit Kompetensi Amdal tersebut dapat diklompokkkan ke dalam Tiga Kompetensi Utama Proses Amdal:1. Kompetensi Yuridis i.e. PUU dan keterkaitan serta

integrasinya antara PUU;2. Kompetensi Teknis/Scientifik, i.e.

a. Teknik konsultasi publik;b. Informasi geospasialc. Penggunaan berbagai metodologi

pelingkupan, prakiraan dan evaluasi dampak;d. Pengelolaan dan pemantauan LH

3. Kompetensi Manajemen: i.e. a. Pengorganisian Tim Penyusun & Tenaga Ahli

serta Sumberdaya, b. Sistem kendali mutu, c. Koordinasi & komunikasi dengan berbagai

pihak terkait, d. Adminitrasi proses Amdal dan IL

Page 19: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan

Lingkungan/

Ekosistem Dampak

LH

Proses Penilaian &

Persetujuan KA

Proses Pengumuman,

Konsultasi Publik & Penyusunan

KA

Proses Pelaksanaan Studi

AMDAL dan Penyusunan

ANDAL & RKL-RPL

Proses Penilaian ANDAL & RKL-RPL +

IL

PenerbitanSKKL & IL atau SK Ketidak-

layakan LH

2 3 4 5

Persyaratan Kompetensi SDM di PP 18/2016: Memperkuat Kapasitas SDM Penilai Amdal

Proses Penapisan Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan

1

6KPA Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Daerah

(Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 98 PP 18/2016: Persyaratan Kompetensi bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah (i.e. Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi atau Kab/Kota)

Persyaratan kompetensi: a. Teknis; b. Manajerial; dan c. Sosial kultural. d. Pemerintahan.

Kompetensi Teknis:1. Tingkat & Spesialisasi Pendidikan;2. Pelatihan teknis fungsional;3. Pengalaman kerja secara teknis yang

dibuktikan dengan sertifikasi

Page 20: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan

Lingkungan/

Ekosistem Dampak

LH

Proses Penilaian &

Persetujuan KA

Proses Pengumuman,

Konsultasi Publik & Penyusunan

KA

Proses Pelaksanaan Studi

AMDAL dan Penyusunan

ANDAL & RKL-RPL

Proses Penilaian ANDAL & RKL-RPL +

IL

PenerbitanSKKL & IL atau SK Ketidak-

layakan LH

2 3 4 5

Tantangan: Sinergi Proses Amdal dan Izin Lingkungan di Daerah

Proses Penapisan Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan

1

6

KPA Daerah

KLHK

Pakar

Bank Pakar (Pool of Experts)

Knowledge dan keahlian i.e. rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak, metodologi, kelola-pantau LH

Anggota Tim Teknis

Dit PDLUK dan/atau

BPKH

Memastikan Tata laksana Amdal, dan IL dilakukan sesuai dengan NSPK KDL antara lain:

1. Kebijakan PPLH dan PSDA terkait Amdal dan IL;

2. Prinsip dan Metodologi Amdal sesuai dengan NSPK/Pedoman teknis KDL;

3. Proses administrasi penilaian Amdal sesuai NSPK KDL

Catatan: Sinergi Pemeriksaan UKL-UPL antara Pusat dan Daerah prinsip dasarnya sama

Page 21: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Standar Pelayanan Publik Standar pelayanan publik menurut

UU 25/209 & PP 96/2012

1. Dasar hukum: 2. Persyaratan: 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: 4. Jangka waktu: 5. Biaya/tarif:6. Produk/Hasil pelayanan: 7. Sarana, prasarana dan fasilitas: 8. Kompetensi pelaksana:9. Pengawasan Internal10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan11. Jumlah Pelaksana12. Jaminan Pelayanan13. Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Percepatan Proses Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan serta Standar Pelayanan Publik

& Good GovernancePelayanan Publik (UU 25/2009 & PP96/2012):Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka kebutuhan pelayanan sesuai dengan PUU bagi setiap warganegara atau penduduk atas: Barang; Jasa; dan/atau Pelayanan administratif Yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Proses Penilaian Amdal,

Pemeriksaan UKL-UPL &

Penerbitan Izin Lingkungan

Page 22: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Percepatan Proses Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan dan Keterkaitannya dengan Standar Pelayanan Publik dan

Ombudsman

Masyarakat sebagai

penerima manfaat

pelayanan publik

Percepatan Proses Amdal UKL-UPL dan

Izin Lingkungan

Penyelenggaran Pelayanan Publik:• KPA, Tim

Teknis dan Sekretariat;

• Instansi LH;

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan

Publik menurut UU No. 25/2009

dan PP 96/2012

KLHK: Evaluasi Kinerja

Penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan

Ombudsman: Pengawasan

Penyelengaraan Pelayanan Publik

Kerja-sama

1. Masyarakat pemohon Izin; 2. Masyarakat yang

menuntut haknya untuk mendapatakan LH yang baik dan sehat

Kualitas Dokumen LH yang dapat menjadi referensi

perlindungan LH

Page 23: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan

Wajib Amdal

Pengumuman dan Konsultasi Publik

Penilaian KA

Penyusunan KA

Penyusunan ANDAL & RKL-RPL

Keputusan Ketidaklayakan

LH

Pemeriksaan Adminsitrasi

Pemeriksaan Administrasi

Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

Keputusan Kelayakan LH & Penerbitan Izin

Lingkungan

Pengumuman

Pengumuman

Percepatan Proses Amdal dan Izin Lingkungan, Hak Masyarakat dan Potensi Pembatalan Izin Lingkungan

Percepatan tetap harus memperhatikan Hak Masyarakat utk memberikan SPT (1), (2), (3), (4)

1

4

2

3

Izin Lingkungan dapat dibatalkan

Pasal 37 ayat (1) angka 1-3 UU 32/2009: Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalagunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi,

Pasal 38 UU 32/2009: Keputusan PTUN

Page 24: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Tantangan: Percepatan Proses Penilaian Amdal dan IL serta Peran Serta Masyarakat: Studi Kasus Kegiatan LNG Tangguh -Negotiation

Beyond Amdal Issues

KPA Pusat

Wakil-Wakil dari daerah menjadi anggota Tim Teknis dan /atau KPA

Pusat

Hal-hal yang disinergikan antara lain:1. Kebijakan dan PUU di daerah;

2. Concern pemda dan masyarakat daerah

3. Data dan informasi rinci dan valid tentang areal yang menjadi lokasi kegiatan dan wilayah studi Amdal;

4. Pengumuman permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;

5. IL Pusat dan Izin PPLH kewenangan daerah.

Negotiation Beyond Amdal Issues

1. Dana Bagi Hasil (Revenue sharing); 2. Uang ‘Ketok Pintu’ untuk

masyarakat lokal;3. Alokasi gas dan listrik untuk

Provinsi Papua Barat.

LNG Tangguh Papua Barat

KLH KLH melakukan proses penilaian Amdal, back-to-back dengan serangkaian rapat koordinasi dengan Pemda, SKK Migas, Kementerian ESDM, Kemendagri dan

Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membahas Concern Pemda dan

Masyarakat

Tantangan Percepatan: Waktu untuk mensinergikan concern pemda dan masyarakat dengan proses Amdal dan Izin Lingkungan

Page 25: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

AMDAL

UKL-UPL

SKKLH

REK, UKL-UPL

izin pengelolaan limbah B3

izin pembuangan air limbah ke laut

izin pembuangan air limbah ke

sumber air

Kunci Percepatan Perizinan Lingkungan: Integrasi Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan

Izin Lingkungan

Pasal 123 UU No. 32 Tahun 2009 : Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib “DIINTEGRASIKAN” ke dalam IZIN LINGKUNGAN paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan

Penjelasan Pasal 123

UU No. 32 Tahun 2009

Integrasi

Page 26: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

KONSEP INTEGRASI IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH

AMDAL

UKL UPLIzin

LingkunganIzin Usaha

Izin PPLH

KONDISI EKSISTING

USULAN PERUBAHAN

AMDALKajian untuk

Izin PPLH

UKL UPL

Izin Lingkungan Izin Usaha

Kajian untuk Izin PPLH

Izin PPLH

Pre Filling&

Integrasi

Pre Filling

ProsesSequent

Tantangan: Dasar Hukum Proses Pre-Filling.

Page 27: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Integrasi Izin PPLH ke dalam Proses Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Proses Penyusunan AMDAL atau

UKL-UPL

Proses Penilaian AMDAL/

Pemeriksaan UKL-UPL

Penerbitan Keputusan:• SKKL & IL atau SK Ketidak-

layakan LH; atau• Rekomendasi UKL-UPL dan

IL

Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan

Kajian Lingkungan untuk Izin

PPLH

1. Kajian Pembuang Air Limbah ke Sungai;

2. Kajian Pembuangan air limbah ke laut;

3. Kajian dumping;4. Kajian Injeksi Air

Limbah diintegrasikan

Penerbitan Izin PPLH 1. Pembuangan air

limbah ke sungai;2. Pembuangan air

limbah ke laut;3. Dumping;4. Injeksi air limbah

Salah satu persyaratan

Tantangan Integrasi dalam Kajian, Penilaian Kajian dan Penerbitan Izin.1. Izin Lingkungan (Pusat), Izin PPLH (Pusat)2. Izin Lingkungan (Pusat), Izin PPLH (Pusat dan Daerah);3. Izin Lingkungan (Pusat), Izin PPLH (Daerah);4. Izin Lingkungan (Daerah), Izin PPLH (Pusat dan daerah);5. Izin Lingkungan (Daerah), Izin PPLH (Pusat);6. Izin Lingkungan (Daerah), Izin PPLH (Daerah)

Tantangan: • Integrasi Perubahan Izin

Lingkungan dan Izin PPLH; • Integrasi dan sinegitas

dalam Pengawasan & Gakkum Lingkungan Hidup

Page 28: Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)Drektorat Jenderal Planolgi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PK-TL)

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:Terima kasih