KESIAPAN JAJARAN KESEHATAN MENGHADAPI SJSN Pr… · Penyempurnaan Panduan Penatalaksanaan Klinis (Standar Operasional Prosedur) di ... Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktek ...

KESIAPAN JAJARAN KESEHATAN MENGHADAPI SJSN

BUDI SAMPURNA

1

IAKMI: Kupang, 5 September 2013

MENTERI KESEHATAN

2

SISTEMATIKA PENYAJIAN

1. Progress Persiapan Pelaksanaan JKN

2. Kesiapan Faskes dan Sistem Rujukan

3. Jumlah dan Sebaran Nakes

4. Perkembangan Regulasi Iuran

5. Sistem Pembayaran INA-CBGs

MENTERI KESEHATAN Peta Jalan Kepesertaan Menuju

Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)

20% 50% 75% 100%

20% 50% 75% 100%

10% 30% 50% 70% 100% 100%

`Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019

USAHA BESAR 20% 50% 75% 100%

USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100%

USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100%

USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke

BPJS Kesehatan

Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro Penyusunan Sisdur

Kepesertaan dan

Pengumpulan Iuran

Pemetaan Perusahaan

dan sosialisasi

Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan

Integrasi Kepesertaan Jamkesda dan askes komersial ke BPJS Kesehatan

Pengalihan Kepesertaan

TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan

Askes PNS/Sosial -- NIK

Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt

jiwa

111,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan

60,07 Juta pst dikelola oleh Badan

Lain

257,5 juta peserta (semua

penduduk) dikelola BPJS Keesehatan

Tingkat Kepuasan Peserta 85%

KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan

B

S

K

73,8 juta belum jadi peserta

90,4juta belum jadi peserta

Perpres Dukungan Operasional

Kesehatan bagi TNI Polri

86,4 juta PBI MENTERI KESEHATAN

3

MENTERI KESEHATAN

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Belum ada peraturan pelaksana

yang disahkan

Sebagian besar

Peraturan Pelaksana disahkan

Seluruh Peraturan Pelaksana disahkan

Sebagian besar Peraturan Teknis sudah dibuat

Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis disempurnakan

Penyesuaian Per Pres Jaminan

Kesehatan

KEGIATAN-KEGIATAN:

PP PBI

Per pres jaminan

kesehatan

PP Modal Awal dan Pengelolaan Dana

PP Pelaksanaan UU BPJS

Perpres Tata Cara Pemilihan Dewas & Direksi BPJS

Kepres Pengangkatan Pertama Kali Dewas &

Direksi BPJS

Penyesuaian Per Pres Jaminan

Kesehatan

PETA JALAN ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN

Perpres dukungan Operasional Kes bg TNI

Polri

MENTERI KESEHATAN

4

MENTERI KESEHATAN

PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rencana aksi pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan

dan infrastruktur

Kajian berkala BPJS Kesehatan terhadap fasyankes (pemberi pelayanan kesehatan) terhadap standar yang ditetapkan

Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif baik masyarakat maupun perorangan

• Distribusi belum merata

• Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal

• Cara Pembayaran belum optimal

-Perluasan dan Pengembangan

faskes dan nakes secara

komprehensif -Evaluasi dan

penetapan pembayaran

•Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan

berfungsi optimal • Pembayaran

dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk

semua penduduk

KEGIATAN-KEGIATAN:

Implementasi roadmap: pengembangan dan pemantauan faskes, nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya.

Penyusunan Standar, prosedur

dan pembayaran

faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

5

MENTERI KESEHATAN

6

PROGRESS AGENDA PRIORITAS 1

NO TRACK PROGRESS

1 REGULASI

2 PEMBIAYAAN DAN TARIF PELAYANAN

3 PENGALIHAN PROGRAM & KELEMBAGAAN

4 PENYIAPAN PROVIDERS

5 PENGUATAN YANKES PRIMER & RUJUKAN

6 IT/SIM BPJS KESEHATAN

7 SOSIALISASI

8 SDM KESEHATAN

9 FARMASI DAN ALKES

10 RENCANA AKSI

11 UJICOBA JKN

MENTERI KESEHATAN

7

TRACK 1 : REGULASI(1/2)

NO KEGIATAN LEADING SEKTOR

PROGRESS

1 PERPRES NO 12/2013 TTG JAMINAN KESEHATAN KEMENKES

2 PP NO 101/2012 TTG PBI JAMINAN KESEHATAN KEMENSOS

3 PP REVISI PP NO 69 THN 1991, PP NO 28 THN 2003, DAN PP NO 58 THN 2012

KEMENKES

4 PERMENKES TURUNAN PERPRES JAMINAN KESEHATAN KEMENKES

5 PERMENKES PENGGUNAAN DANA KAPITASI LANGSUNG OLEH PUSKESMAS/ TATAKELOLA KEUANGAN

KEMENKES

6 PP TATACARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI DEWAN PENGAWAS, DIREKSI BPJS & PEMBERI KERJA

KEMENKES

7 PERPRES IURAN JAMINAN KESEHATAN DJSN

MENTERI KESEHATAN

8

TRACK 1 : REGULASI(2/2)


PROGRESS

8 PP PENGELOLAAN ASET & LIABILITAS BPJS DJSN

9 PERPRES PEMILIHAN & PENETAPAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

DJSN

10 KEPRES PENETAPAN DEWAN PENGAWAS & DIREKSI BPJS KESEHATAN

DJSN

11 PERPRES BENTUK & ISI LAPORAN BPJS DJSN

12 PERPRES GAJI DEWAN PENGAWAS & DIREKSI ASKES

13 PERATURAN BPJS KESEHATAN ASKES

14 PEDOMAN/SOP BPJS KESEHATAN ASKES

MENTERI KESEHATAN

9

TRACK 2: PEMBIAYAAN DAN TARIF PELAYANAN


PROGRESS

1 PENGHITUNGAN IURAN NON PBI

KEMENKES

2 PENYUSUNAN STANDAR TARIFF KAPITASI BAGI PPK 1

KEMENKES

3 PENYUSUNAN STANDAR TARIFF INA-CBGS BAGI RS

KEMENKES

4 PELATIHAN INA-CBG'S KEMENKES

MENTERI KESEHATAN

10

TRACK 3: PENGALIHAN PROGRAM DAN KELEMBAGAAN


PROGRESS

1 PENGALIHAN JAMKESMAS ASKES

2 PENGALIHAN JPK JAMSOSTEK ASKES

3 PENGALIHAN KEPESERTAAN JK TNI/ KEMHAN

ASKES

4 PENGALIHAN KEPESERTAAN JK POLRI ASKES

5 PENGALIHAN KEPESERTAAN ASKES PNS

ASKES

6 PENGALIHAN ASKES KE BPJS KESEHATAN

ASKES

MENTERI KESEHATAN

11

TRACK 4: PENYIAPAN PROVIDER


PROGRESS

1 PENYIAPAN PROVIDERS & PEMENUHAN FASYANKES

KEMENKES

2 PROYEKSI KEBUTUHAN FASYANKES

KEMENKES

MENTERI KESEHATAN

12


PROGRESS

1 PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

KEMENKES

- KONSEP PENGUATAN PELAYANAN PRIMER

- PNPK PELAYANAN PRIMER

2 PENGUATAN SISTEM RUJUKAN & RUJUK BALIK

KEMENKES

- FASKES

- TENAGA

- NSPK

- OBAT

TRACK 5: PENGUATAN PELAYANAN

KESEHATAN PRIMER & RUJUKAN

MENTERI KESEHATAN

13

TRACK 6: IT/ SIM BPJS KESEHATAN


PROGRESS

1 PENGGUNAAN NIK ASKES, KEMENKES

2 INTEGRASI APLIKASI INA-CBGS KE DLM SIM BPJS KESEHATAN

ASKES, KEMENKES

3 MERUMUSKAN BUSSINESS/ FUNCTIONAL REQUIREMENT

ASKES, KEMENKES

4 PENYEMPURNAAN APLIKASI: KEPESERTAAN & PELAYANAN

ASKES, KEMENKES

5 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR IT ASKES, KEMENKES

MENTERI KESEHATAN

14

TRACK 7: SOSIALISASI


PROGRESS

1 PENYUSUNAN BAHAN SOSIALISASI

KEMENKES

2 SINKRONISASI JADWAL SOSIALISASI

KEMENKES

3 PELAKSANAAN SOSIALISASI: KEMENKES

MENTERI KESEHATAN

15

TRACK 8: SDM KESEHATAN


PROGRESS

1 PEMETAAN KEADAAN & KEBUTUHAN SDM KES MENURUT FASYANKES

KEMENKES

MENTERI KESEHATAN

16

TRACK 9: FARMASI DAN ALKES


PROGRESS

1 PENYIAPAN NSPK KEMENKES

- FORMULARIUM NASIONAL OBAT

- KOMPENDIUM ALKES

- E-CATALOG

MENTERI KESEHATAN

17

TRACK 10: RENCANA AKSI


PROGRESS

1 PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN

KEMENKES

MENTERI KESEHATAN

18

TRACK 11: MODEL PENYIAPAN JKN


PROGRESS

1

PENYUSUNAN KONSEP & IMPLEMENTASI MODEL PENYIAPAN JKN DI 3 PROVINSI: DKI JAKARTA, ACEH & JAWA BARAT

KEMENKES

MENTERI KESEHATAN

19

PROGRESS AGENDA PRIORITAS 2

NO TRACK PROGRESS

1 REGULASI

2 SET UP KELEMBAGAAN

3 SDM KESEHATAN

4 FARMASI DAN ALKES

MENTERI KESEHATAN

2. KESIAPAN FASILITAS KESEHATAN

& SISTEM RUJUKAN

20

MENTERI KESEHATAN

21

DATA KONDISI FISIK PUSKESMAS (Sumber: Rifaskes 2011)

KONDISI BANGUNAN UTAMA

PUSKESMAS

RUMAH DINAS DOKTER

RUMAH DINAS PERAWAT

BAIK 5.715 5.180 6.244

RUSAK RINGAN 2.182 2.635 3.726

RUSAK SEDANG 886 1.432 2.057

RUSAK BERAT 163 *) 899 1.608

TIDAK ADA DATA 239 47 KAB/KOTA 47 KAB/KOTA

JUMLAH 9.185 10.146 13.635

*) Telah dilakukan konfirmasi ada 56 puskesmas rusak berat yang telah direnovasi (53

menjadi baik, 3 menjadi rusak ringan)

MENTERI KESEHATAN

22

DANA PERBAIKAN PUSKESMAS, RUMAH DINAS DOKTER & PERAWAT 2012

Kondisi Bangunan Utama Puskesmas

Rumah Dinas Dokter

Rumah Dinas Perawat

Rusak Ringan

49.734.896.758 (188 Unit)

11.273.100.897 (268 Unit)

10.910.353.889 (355 Unit)

Rusak Sedang

35.322.904.815 (89 Unit)

8.606.467.334 (143 Unit)

8.934.700.975 (207 Unit)

Rusak Berat 9.548.332.667 (18 Unit)

6.817.777.715 (78 Unit)

9.811.787.289 (158 Unit)

Jumlah Total

150.960.322.340

MENTERI KESEHATAN

23

DANA PERBAIKAN PUSKESMAS, RUMAH DINAS DOKTER & PERAWAT TAHUN 2013

KONDISI BANGUNAN UTAMA

PUSKESMAS

RUMAH DINAS DOKTER

RUMAH DINAS PERAWAT

RUSAK RINGAN

O (0 Unit)

0 (0 Unit)

0 (0 Unit)

RUSAK SEDANG

319.943.843.150 (797 Unit)

0 (0 Unit)

0 (0 Unit)

RUSAK BERAT

85.468.009.801 (145 Unit)

61.138.022.340 (821 Unit)

0 (0 Unit)

JUMLAH 474.549.875.291

Dari alokasi anggaran 1T:

- Bangunan : Rp 474.549.875.291

- Alkes dan Pusling : Rp 525.450.124.709

MENTERI KESEHATAN

24

RENCANA ANGGARAN PERBAIKAN PUSKESMAS, RUMAH DINAS DOKTER & PERAWAT TAHUN 2014

Kondisi Bangunan Utama Puskesmas

Rumah Dinas Dokter

RUMAH DINAS Perawat

Rusak Ringan

572.605.578.440 (1.994 Unit )

102.262.086.384 (2.367 Unit)

105.389.051.696 (3.371 Unit)

Rusak Sedang

0 (0 Unit)

83.672.046.102 (1.289 Unit)

86.817.501.705 (1.850 Unit)

Rusak Berat 0 (0 Unit)

0 (0 Unit)

92.653.506.744 (1.450 Unit)

Jumlah 1.043.354.771.070

MENTERI KESEHATAN

25

STANDAR DAN PEDOMAN FASYANKES (SELESAI TAHUN 2013)

1. Penyempurnaan Standar Pelayanan Tk. Pertama 2. Penyempurnaan Pedoman Nasional Pelayanan

Kedokteran (PNPK) 3. Penyempurnaan Panduan Penatalaksanaan Klinis

(Standar Operasional Prosedur) di Pelayanan Primer 4. Penyempurnaan Panduan Pelayanan Kesehatan

Tingkat Pertama & Sistem Rujukan 5. Penyusunan Pedoman & Pelaksanaan Audit Medis 6. Pemenuhan SPM di seluruh Puskesmas 7. Penetapan Pedoman & Pelaksanaan Akreditasi

Fasyankes Tingkat Pertama & RS

MENTERI KESEHATAN

NO JENIS PPK KEBUTUHAN

JUMLAH FASKES YG TELAH

BEKERJASAMA DGN ASKES

1

PPK Tingkat I Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktek

24.000-80.000* 15.970**

2 PPK Tingkat II dan III

1.684

240.000 TT 265.567 TT

JUMLAH PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

• * Satu PPK tk 1 melayani 3.000-10.000 peserta • ** jumlah klinik tersedia 30.000 , jumlah dokter praktik 20.000-30.000

26

MENTERI KESEHATAN

27

MENTERI KESEHATAN

28

MENTERI KESEHATAN

29

MENTERI KESEHATAN

30

MENTERI KESEHATAN

31

TAHAPAN PENYIAPAN FASILITAS KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN

32

PENGUATAN SISTEM RUJUKAN

Penguatan Sistem

Rujukan

1. Pemetaan Sarana Kes

2. Penetapan list data PPK I, II, III

di masing2 kab/kota

3. Pembagian Peran

4. Penguatan Fasyankes

6. Penyusunan Pedoman Pelayanan

Kedokteran (PPK)

7. Melakukan Uji Coba

8. Mengadakan Pembinaan

9. Membangun SI Rujukan

10. Monev

MENTERI KESEHATAN

3. JUMLAH & SEBARAN NAKES

33

MENTERI KESEHATAN

34

Grafik Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

- 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

DKI JAKARTA

SULAWESI UTARA

DI YOGYAKARTA

BALI

SUMATRA UTARA

SUMATRA BARAT

ACEH

SULAWESI SELATAN

BANTEN

INDONESIA

KALIMANTAN TIMUR

RIAU

KEPULAUAN RIAU

JAWA BARAT

JAWA TIMUR

JAWA TENGAH

BENGKULU

SUMATERA SELATAN

KALIMANTAN SELATAN

JAMBI

GORONTALO

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PAPUA BARAT

KALIMANTAN TENGAH

PAPUA

LAMPUNG

KALIMANTAN BARAT

SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGGARA

NUSA TENGGARA BARAT

MALUKU UTARA

MALUKU

NUSA TENGGARA TIMUR

SULAWESI BARAT

149.7

79.8

75.9

67.3

47.5

45.5

43.8

41.2

36.8

36.0

35.0

33.8

31.8

31.1

30.1

26.4

26.3

25.6

24.9

23.3

23.0

21.9

21.7

20.4

17.8

17.5

15.2

14.9

14.5

13.6

12.6

12.5

10.0

8.8

Sumber : Badan PPSDM (data diolah dari KKI, Desember 2012)

Target 40 dokter per 100.000 penduduk

Perlu diwaspadai data

tentang ratio dokter yang

aktif dan tidak aktif

MENTERI KESEHATAN

35

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

DKI JAKARTA

DI YOGYAKARTA

BALI

SULAWESI SELATAN

BANTEN

SUMATRA UTARA

SUMATRA BARAT

KALIMANTAN TIMUR

INDONESIA

JAWA TIMUR

RIAU

KEPULAUAN RIAU

JAWA BARAT

JAMBI

SULAWESI TENGGARA

KALIMANTAN SELATAN

JAWA TENGAH


BENGKULU

ACEH

PAPUA BARAT

SUMATERA SELATAN

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN BARAT

SULAWESI BARAT

MALUKU

NUSA TENGGARA BARAT

GORONTALO

SULAWESI UTARA

LAMPUNG

PAPUA

MALUKU UTARA

NUSA TENGGARA TIMUR

SULAWESI TENGAH

50.5

25.5

18.1

15.1

11.8

11.5

11.1

9.5

9.5

9.4

8.7

8.7

8.0

5.3

5.2

4.9

4.8

4.6

4.5

4.0

4.0

3.8

3.8

3.6

3.4

3.3

3.3

3.2

3.1

2.9

2.7

2.6

2.6

2.5

Grafik Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk


Target 11 drg per 100.000 penduduk

MENTERI KESEHATAN

36

- 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

DKI JAKARTA

DI YOGYAKARTA

BALI

SULAWESI UTARA

SULAWESI SELATAN

SUMATRA UTARA

SUMATRA BARAT

INDONESIA

KALIMANTAN TIMUR

JAWA TIMUR

KEPULAUAN RIAU

BANTEN

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

SUMATERA SELATAN

ACEH

RIAU

KALIMANTAN SELATAN

JAMBI

GORONTALO

PAPUA BARAT


KALIMANTAN BARAT

SULAWESI TENGAH

KALIMANTAN TENGAH

SULAWESI TENGGARA

BENGKULU

LAMPUNG

PAPUA

MALUKU UTARA

NUSA TENGGARA BARAT

MALUKU

SULAWESI BARAT

NUSA TENGGARA TIMUR

50.0 24.9

20.0 13.2

11.1 9.5

9.2 9.1

8.7 8.6

7.6 7.3 7.3

7.0 6.7

6.3 5.5

5.0 4.2 4.0 3.8 3.7

3.4 3.2 3.1

2.8 2.7 2.7 2.6 2.4 2.3

2.1 1.7

1.4

Grafik Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk


Target 9 dokter spesiais per 100.000 penduduk

MENTERI KESEHATAN

37

- 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

PAPUA BARAT

MALUKU

MALUKU UTARA

SULAWESI TENGAH

SULAWESI UTARA

KALIMANTAN TENGAH

BENGKULU

KALIMANTAN BARAT

ACEH

KEPULAUAN RIAU

KALIMANTAN TIMUR

SULAWESI TENGGARA


DKI JAKARTA

PAPUA

GORONTALO

KALIMANTAN SELATAN

SULAWESI BARAT

SULAWESI SELATAN

DI YOGYAKARTA

SUMATRA BARAT

BALI

JAMBI

RIAU

NUSA TENGGARA TIMUR

SUMATERA SELATAN

SUMATRA UTARA

INDONESIA

NUSA TENGGARA BARAT

JAWA TIMUR

JAWA TENGAH

LAMPUNG

JAWA BARAT

BANTEN

276.8

267.3

218.5

216.4

197.2

183.1

181.7

174.0

169.2

162.9

156.4

150.4

144.3

138.5

137.6

135.9

128.3

127.3

125.7

121.5

118.6

112.4

111.9

108.4

103.7

95.3

94.0

93.6

78.7

74.7

71.0

50.2

49.5

47.4

Grafik Rasio Perawat per 100.000 Penduduk

Sumber : Badan PPSDMK (data diolah dari Ditjen BUK Januari 2013 dan Sekretariat BPPSDMK Januarai 2013)

Target 117 perawat per 100.000 penduduk

MENTERI KESEHATAN

38

- 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

ACEH

BENGKULU

MALUKU UTARA

SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGGARA

SUMATRA BARAT

PAPUA BARAT

SUMATRA UTARA

JAMBI

MALUKU

KALIMANTAN SELATAN

GORONTALO

KALIMANTAN TENGAH

RIAU

SUMATERA SELATAN

SULAWESI UTARA

SULAWESI SELATAN

NUSA TENGGARA TIMUR

SULAWESI BARAT


KALIMANTAN BARAT

INDONESIA

KALIMANTAN TIMUR

KEPULAUAN RIAU

JAWA TENGAH

LAMPUNG

BALI

JAWA TIMUR

PAPUA

NUSA TENGGARA BARAT

DI YOGYAKARTA

BANTEN

JAWA BARAT

DKI JAKARTA

278.1 202.0

141.7 137.8 137.6

133.2 127.2

125.8 124.7

113.4 106.5 105.4 104.4 103.2

99.1 97.4

96.0 89.8 89.6

87.5 80.8

76.4 75.3

74.1 73.3

66.6 65.7

61.5 59.6

57.6 44.4

39.7 38.6

29.4

Grafik Rasio Bidan per 100.000 Penduduk

Sumber : Badan PPSDMK (data diolah dari Ditjen BUK Januari 2013, Ditjen Gizi KIA 2011 dan

Sekretariat BPPSDMK Januarai 2013)

Target 75 bidan per 100.000 penduduk

MENTERI KESEHATAN

Upaya Pemenuhan Kebutuhan Nakes Melalui PTT s/d Juni 2013

2

825

1426

Dokter PTT : 2.253

B

T

ST

2

358

510

dokter gigi PTT: 870

B

T

ST

3373 2533

310 bidan PTT: 6.216

B

T

ST

39

MENTERI KESEHATAN

40

Upaya Pemenuhan Kebutuhan Nakes Melalui Penugasan Khusus s/d Juni 2013

903

199 170 105

12 52 20

3

PERAWAT GIZI KESLING ANALISKES.

BIDAN FARMASI KES. GIGI LAINNYA

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Jumlah Nakes Penugasan Khusus: 1464

MENTERI KESEHATAN

41

PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. TOT Jaminan Kesehatan petugas RS dan petugas puskesmas.

2. Penyusunan Modul dan Kurikulum Pelatihan Dokter Layanan Primer. Pelatihan akan dilaksanakan pada tahun 2014

MENTERI KESEHATAN

4. PERKEMBANGAN REGULASI IURAN

42

MENTERI KESEHATAN

43

PESERTA DAN IURAN

Wajib

Penerima upah

Pekerja & Pemberi Kerja

BUKAN Penerima

Upah

Kelompok/

Kel/ Individu

PBI* Pemerintah

Iuran

*PBI = Penerima Bantuan Iuran

Peserta

MENTERI KESEHATAN

44

BESAR IURAN

• PENERIMA UPAH:

– PNS, TNI, POLRI 5% 2%-3%

– NON PNS, TNI,POLRI 5% Bertahap

• BUKAN PENERIMA UPAH & BUKAN PEKERJA:

– 25.000 42.500 59.500

44

MENTERI KESEHATAN

5. SISTEM INA-CBGS

45

MENTERI KESEHATAN

46

SISTEM CASEMIX

• Pengelompokan diagnosis penyakit & prosedur/ tindakan yang dikaitkan dengan biaya perawatan

• Pengelompokan berdasarkan: > memiliki ciri klinis yang sama/mirip

> Pemakaian sumber daya / biaya perawatan sama/ mirip

• Merupakan sistem pembayaran prospektif, dimana

besaran pembayaran ditentukan sebelum pelayanan

diberikan

MENTERI KESEHATAN

47

INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBG’S)

• Merupakan Sistem Casemix yang diimplementasikan di Indonesia saat ini

• Dasar pengelompokan dengan menggunakan :

• ICD – 10 Untuk Diagnosa (14.500 kode)

• ICD – 9 CM Untuk Prosedur/Tindakan (7.500 kode)

Dikelompokkan menjadi 1077 kode group INA-CBG

(789 kode rawat inap dan 288 kode rawat jalan)

• Dijalankan dengan menggunakan UNU-Grouper dari UNU-IIGH (United Nation University Internasional Institute for Global Health)

MENTERI KESEHATAN

48

PERKEMBANGAN (INA-CBG’S)

• Dibangun mulai 2006

• Ditetapkan sbg metode pembayaran RS: Juli 2008

• Diimplemantasikan di 15 RS Vertikal: September 2008

• Diimplementasikan di seluruh PPK Jamkesmas: Januari 2009

• Oktober 2010: INA-DRG INA-CBG

Jumlah RS Pemberi Pelayanan Kesehatan Jamkesmas

Th 2009: 945 RS; 635 RS Pemerintah dan 310 RS Swasta

Th 2013: 1262 RS; 747 RS Pemerintah dan 515 RS Swasta

MENTERI KESEHATAN

49

TUJUAN PEMBAYARAN CASEMIX

• Mendorong efisiensi

• Mendorong peningkatan mutu

• Mendorong layanan berorientasi pasien

• Tidak memberikan reward terhadap provider

yang melakukan overtreatment, undertreatment

maupun melakukan adverse event

• Mendorong untuk pelayanan tim

MENTERI KESEHATAN

50

TARIF INA-CBG’S KE DEPAN

TARIF INA-

CBG’S JAMKESMAS

• RAJAL

• KELAS III RANAP

• HANYA KASUS AKUT

TARIF INA-CBG’S JKN

• RAJAL

• KELAS I, II, III RANAP

• DITAMBAH 7 CMG’S: SUBAKUT, KRONIS, SPECIAL PROCEDURE, SPECIAL DRUGS, SPECIAL PROSTHESIS, SPECIAL INVESTIGATION, AMBULATORY PACKAGES

TERIMA KASIH

51

MENTERI KESEHATAN

KESIAPAN JAJARAN KESEHATAN MENGHADAPI SJSN Pr… · Penyempurnaan Panduan Penatalaksanaan Klinis (Standar Operasional Prosedur) di ... Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktek ...

Documents