Kesehatan Kerja di Sektor Maritim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut

sebagaimana amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008 menjadi

suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi

sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan

nasional.

Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari

transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari

sarana transportasi lainnya dengan kemampuan untuk menghadapi

perubahan ke depan, mempunyai karakteristik karena mampu

melakukan pengangkutan secara massal. Dapat menghubungkan dan

menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan,

sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan

peranannya baik nasional maupun internasional sehingga mampu

mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat Pancasila serta

Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor

penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolok ukur

bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam

pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun

prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang

terlibat di dalamnya. Banyak contoh kasus terjadinya kecelakaan

laut yang disebabkan dilanggarnya standar keamanan yang ada dan

dalam hal ini lembaga yang khusus menangani keselamatan di bidang

pelayaran adalah Direktorat Keselamatan Penjagaan Laut Pantai

atau biasa disingkat KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tugas pokok dari Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut sesuai

dengan Keputusan Menteri No.KM.24 Tahun 2001 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan antara lain :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan

2. Bimbingan teknis dan evalusi di bidang pengamanan

3. Patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran

4. Tertib Perairan dan pelabuhan

5. Salvage dan pekerjaan bawah air serta sarana penjagaan dan

penyelamatan

Dari berbagai jenis tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan

penjagaan dan penyelamatan di laut sangat didominasi pada masalah

kemampuan sumber daya manusia yang didukung oleh sarana teknologi

pelayaran, sehingga telah mendorong pemerintah melakukan

berbagai kebijakan dalam mengatur masalah pelayaran atas sistem

angkutan laut berstandar internasional oleh karena kondisi

peraturan yang sekarang perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan

kemajuan dan perkembangan teknologi, perangkat modern serta

sistem navigasi lebih maju sangat diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan kelancaran dalam sistem angkutan laut, apalagi jika

dikaitkan dengan masyarakat pengguna jasa laut masih relatif

besar (massal) yang menghubungkan daerah kepulauan yang satu

dengan lainnya. Namun demikian berbagai kebijakan dan peraturan

yang dibuat jika tidak didukung pelayanan yang baik tentunya akan

mengkhawatirkan mengenai keselamatan di bidang pelayaran, baik

bagi nakhoda, awak kapal penumpang, maupun alat transportasinya.

Selain permasalahan kebijakan tentang keselamatan dan keamanan

pelayaran sebagai lembaga pelayanan publik, tentunya kualitas

pelayanan kepada pihak-pihak terkait khususnya pelayanan di

bidang kepelabuhanan sangat berpengaruh terhadap Keselamatan

Pelayaran. Pelayaran di bidang Kepelabuhanan menjadi salah satu

hal yang menarik untuk dibahas dan dilakukan kajian oleh karena

faktor kepentingan keselamatan pelayaran.

Pelayanan kepelabuhanan yang harus dilakukan oleh setiap

pegawai khususnya di lingkungan Direktorat KPLP merupakan hal

yang sangat penting karena tidak hanya menyangkut keamanan, namun

terlebih lagi masalah keselamatan jiwa bagi pengguna jasa

angkutan atau pelayaran. Pelayaran dalam hal waktu kerja maupun

kedisiplinan dalam hal pengaturan-pengaturan yang berkaitan

dengan masalah angkutan, baik angkutan barang maupun penumpang

sesuai dengan konvnesi Internasional di bidang pelayaran (IMD).

Untuk itu kebijakan Pemerintah harus dijalankan sesuai dengan

petunjuk pelaksanaan didukung oleh loyalitas tentunya akan

mendorong hasil yang diinginkan baik oleh Pemerintah sendiri

sebagai regulator maupun demi keselamatan para penumpang dan

barang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka

permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah

mengenai gangguan oleh penyakit umum, kecelakaan kerja yang

terjadi di sektor maritim, penyehatan lingkungan, penyakit

akibat kerja dan usaha pengendaliannya.

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang

dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui

berbagai macam gangguan penyakit umum maupun penyakit akibat

kerja pada sektor maritim, kecelakaan kerja yang terjadi di sektor

maritim, bagaimana dan apa saja yang dilakukan dalam rangka

penyehatan lingkungan serta usaha pengendalian untuk mencegah

berbagai macam penyakit dan kecelakaan kerja yang terjadi.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai

suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan

kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada

khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya

menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian

secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya

dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan

penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan

dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan

pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekwensi

meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula

meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja.

Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang

lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang

beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya. Sejalan

dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan

tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-

pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami

perubahan menjadi UU No.12 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap

pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan

atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-

nilai agama.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka

dikeluarkanlah peraturan perundangan-undangan di bidang

keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pengganti peraturan

sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, STBl No.406 tahun 1910

yang dinilai sudah tidak memadai menghadapi kemajuan dan

perkembangan yang ada.

Peraturan tersebut adalah Undang-undang No.1 tahun 1970

tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi

segala lingkungan kerja, baik di  darat, didalam tanah,

permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam

wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat

keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan,

pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian,

penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk

tekhnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat

menimbulkan bahaya kecelakaan.

Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun

pada pelaksaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya

karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia K3

serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya

untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat,

meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial

guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar terjalan

dengan baik.

B. Keselamatan Lingkungan Pelayaran

Keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat

dikembangkan dalam kaitannya dengan tindakan pencegahan

kecelakaan pada saat melaksanakan kerja di bidang pelayaran.

Dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 32

menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu

keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang

menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan

maritim. Pasal 1 butir 33 menyatakan bahwa kelaiklautan kapal

adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal,

pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis

muat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan

penumpang, status hokum kapal, manajemen keselamatan dan

pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal

untuk berlayar di perairan tertentu.

Keselamatan pelayaran telah diatur oleh lembaga internasional

yang mengurus atau menangani hal-hal yang terkait dengan

keselamatan jiwa, harta laut, serta kelestarian lingkungan.

Lembaga tersebut dinamakan International Maritime Organization (IMO)

yang bernaung dibawah PBB. Salah satu faktor penting dalam

mewujudkan keselamatan serta kelestarian lingkungan laut adalah

keterampilan, keahlian dari manusia yang terkait dengan

pengoperasian dari alat transportasi (kapal) di laut, karena

bagaimanapun kokohnya konstruksi suatu kapal dan betapapun

canggihnya teknologi baik sarana bantu maupun peralatan yang

ditempatkan di atas kapal tersebut kalau dioperasikan manusia yang

tidak mempunyai keterampilan/keahlian sesuai dengan tugas dan

fungsinya maka semua akan sia-sia. Dalam kenyataannya 80% dari

kecelakaan di laut adalah akibat kesalahan manusia ( human error).

Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang

kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal

yang berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian

setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal

yang cukup dan sesuai untuk melakukan tugasnya di atas kapal

berdasarkan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal,

tata susunan kapal dan daerah pelayaran. UU No. 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 40 awak kapal adalah orang yang

bekerja atau diperlukan di atas kapal oleh pemilik atau operator

kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan

jabatannya.

C. Gangguan Kesehatan dan Penyakit Akibat Kerja pada Sektor

Maritim

Dari hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan

ditemukan bahwa proses penangkapan ikan di laut dilakukan

dengan cara penawuran atau pelemparan jaring sampai pada

penarikan tali pukat cincin. Pada waktu nelayan menarik pukat

cincin dengan kedua tangan dalam waktu lama, duduk di lantai

perahu, sikap kerja membungkuk ke depan, tungkai terjulur dan

telapak kaki sebagai bantalan penahan tarikan berisiko

memunculkan rasa lelah dan rasa sakit pada otot skeletal.

Hasil pengamatan membuktikan bahwa selama proses

penangkapan ikan berlangsung sikap kerja yang menyertai

nelayan pada waktu penarikan pukat cincin didominasi oleh

aktivitas fisik yang berat sehingga cepat menimbulkan

kelelahan dan keluhan muskuloskeletal bahkan terjadi

kecelakaan kerja sampai jari kelingking tangan kanan putus

pada waktu penawuran jaring dan sakit akibat kerja.

Kondisi tersebut akan mempengaruhi kinerja nelayan dan

pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan kerja nelayan.

Waktu kerja selama proses penangkapan ikan berlangsung 6

jam yaitu dari pukul 23.00-05.00. Selama penangkapan

nelayan dalam posisi duduk lama sambil menarik tali pukat

cicin secara berulang-ulang dengan tempo penarikan lamban

karena dilakukan secara manual dengan sikap kerja yang

tidak fisiologis. Kondisi kerja seperti ini dapat

meningkatkan risiko kecelakaan dan munculnya berbagai

gangguan kumulatif pada otot-otot (Grandjean, 1993;

Manuaba, 2003b).

Penggunaan otot berlebihan terjadi pada saat nelayan

menarik tali pukat cincin yang terkumpul di bagian tengah.

Pemanfaatan otot yang cukup besar terjadi pula ketika

mengangkut dan mengangkat hasil tangkapan dari dalam air

dan dimasukkan ke dalam perahu atau ke kotak-kotak

penampung ikan yang sudah disiapkan.

D. Kecelakaan Kerja pada Sektor Maritim

Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi begitu banyaknya

peristiwa maritim yang sangat memprihatinkan, yaitu

kecelakaan-kecelakaan kapal penyeberangan yang banyak memakan

korban. Di tayangan TV beberapa waktu yang lalu dalam sebuah

wawancara, seorang pakar perkapalan mengungkapkan besarnya

kemungkinan bahwa sertifikat-sertifikat kapal tidak

mencerminkan keadaan kapal-kapal dan personil yang sebenarnya.

Surat kabar juga memuat berita dari kantor ADPEL yang menyatakan

bahwa “Nahkoda tidak memahami kondisi kapal.” Seorang penjaga

juga mengirim surat keluhan bahwa “Penumpang tidak diberitahu

cara penyelamatan diri.”

Dari cuplikan-cuplikan berita di atas diperoleh kesan bahwa

tiap kali seorang penumpang menaiki kapal, ia, tanpa

sepengetahuannya, mempertaruhkan nyawanya. Karena seringnya

terjadi dan kambing hitamnya sudah tersedia dan tidak pernah

protes yaitu cuaca buruk, nampaknya berita-berita seperti itu

tidak lagi membuat orang tersentuh dan bahkan sebagian besar

telah mampu menerimanya sebagai takdir atau peristiwa biasa dan

bisa terjadi dimanapun, kapanpun dan pada siapapun.

Kita semua tahu bahwa kalau ditelusuri dengan cermat

sesungguhnya semua kecelakaan yang terjadi selalu berhulu pada

kesalahan manusia dan dalam kecelakaan laut kalau kita mau jujur

keebanyakan berhulu pada kelalaian mereka dalam mempersiapkan

kapal agar selalu siap berlayar dengan aman.

Ada berbagai pendapat yang kebanyakan saling bertentangan

mengenai penyebab kecelakaan dan siapa yang seharusnya

bertanggung jawab dan ini tidak diungkapkan secara terbuka.

Kalau kita memang menginginkan peristiwa ini tidak terulang

atau paling sedikit berkurang jumlahnya, semua pihak yang

terkait dengan kewajiban mempersiapkan dan yang mengontrol

kelayakan laut kapal, termasuk swasta dan pihak-pihak lain yang

memiliki interest dengan masalah kapal sebaiknya bisa

berkumpul dan membicarakan hal ini secara terbuka pada sebuah

meja bundar tanpa dibebani rasa takut dalam satu forum yang

tidak terikat oleh waktu untuk menemukan akar masalahnya dan

merumuskan tindakan perbaikannya.

1. Sebab-sebab Kecelakaan

Kecelakaan tidak terjadi begitu saja, kecelakaan terjadi

karena tindakan yang salah atau kondisi yang tidak aman.

Kelalaian sebagai sebab kecelakaan merupakan nilai

tersendiri dari teknik keselamatan. Ada pepatah yang

mengungkapkan tindakan yang lalai seperti kegagalan dalam

melihat atau berjalan mencapai suatu yang jauh diatas sebuah

tangga. Hal tersebut menunjukkan cara yang lebih baik selamat

untuk menghilangkan kondisi kelalaian dan memperbaiki

kesadaran mengenai keselamatan setiap karyawan.

Diantara kondisi yang kurang aman salah satunya adalah

pencahayaan, ventilasi yang memasukkan debu dan gas, layout

yang berbahaya ditempatkan dekat dengan pekerja, pelindung

mesin yang tak sebanding, peralatan yang rusak, peralatan

pelindung yang tak mencukupi, seperti helm dan gudang yang

kurang baik.

Diantara tindakan yang kurang aman salah satunya

diklasifikasikan seperti latihan sebagai kegagalan

menggunakan peralatan keselamatan, mengoperasikan

pelindung mesin mengoperasikan tanpa izin atasan, memakai

kecepatan penuh, menambah daya dan lain-lain. Dari hasil

analisa kebanyakan kecelakaan biasanya terjadi karena mereka

lalai ataupun kondisi kerja yang kurang aman, tidak hanya

satu saja. Keselamatan dapat dilaksanakan sedini mungkin,

tetapi untuk tingkat efektivitas maksimum, pekerja harus

dilatih, menggunakan peralatan keselamatan.

2. Faktor - Faktor Kecelakaan

Studi kasus menunjukkan hanya proporsi yang kecil dari

pekerja sebuah industri terdapat kecelakaan yang cukup

banyak. Pekerja pada industri mengatakan itu sebagai

kecenderungan kecelakaan. Untuk mengukur kecenderungan

kecelakaan harus menggunakan data dari situasi yang

menunjukkan tingkat resiko yang ekivalen.

Begitupun, pelatihan yang diberikan kepada pekerja harus

dianalisa, untuk seseorang yang berada di kelas pelatihan

kecenderungan kecelakaan mungkin hanya sedikit yang

diketahuinya. Satu lagi pertanyaan yang tak terjawab ialah

apakah ada hubungan yang signifikan antara kecenderungan

terhadap kecelakaan yang kecil atau salah satu kecelakaan

yang besar. Pendekatan yang sering dilakukan untuk seorang

manager untuk salah satu faktor kecelakaan terhadap pekerja

adalah dengan tidak membayar upahnya. Bagaimanapun jika

banyak pabrik yang melakukan hal diatas akan menyebabkan

berkurangnya rata-rata pendapatan, dan tidak membayar upah

pekerja akan membuat pekerja malas melakukan pekerjaannya

dan terus membahayakan diri mereka ataupun pekerja yang lain.

Ada kemungkinan bahwa kejadian secara acak dari sebuah

kecelakaan dapat membuat faktor-faktor kecelakaan

tersendiri.

3. Masalah Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Kinerja (performen) setiap petugas kesehatan dan non

kesehatan merupakan resultante dari tiga komponen kesehatan

kerja yaitu kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja

yang dapat merupakan beban tambahan pada pekerja. Bila ketiga

komponen tersebut serasi maka bisa dicapai suatu derajat

kesehatan kerja yang optimal dan peningkatan produktivitas.

Sebaliknya bila terdapat ketidakserasian dapat menimbulkan

masalah kesehatan kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan

akibat kerja yang pada akhirnya akan menurunkan

produktivitas kerja.

a) Kapasitas Kerja

Status kesehatan masyarakat pekerja di Indonesia pada

umumnya belum memuaskan. Dari beberapa hasil penelitian

didapat gambaran bahwa 30-40% masyarakat pekerja kurang

kalori protein, 30% menderita anemia gizi dan 35%

kekurangan zat besi tanpa anemia. Kondisi kesehatan

seperti ini tidak memungkinkan bagi para pekerja untuk

bekerja dengan produktivitas yang optimal. Hal ini

diperberat lagi dengan kenyataan bahwa angkatan kerja yang

ada sebagian besar masih di isi oleh petugas kesehatan dan

non kesehatan yang mempunyai banyak keterbatasan,

sehingga untuk dalam melakukan tugasnya mungkin sering

mendapat kendala terutama menyangkut masalah PAHK dan

kecelakaan kerja.

b) Beban Kerja

Sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun yang

bersifat teknis beroperasi 8 - 24 jam sehari, dengan

demikian kegiatan pelayanan kesehatan pada laboratorium

menuntut adanya pola kerja bergilir dan tugas atau jaga

malam. Pola kerja yang berubah-ubah dapat menyebabkan

kelelahan yang meningkat, akibat terjadinya perubahan

pada bioritmik (irama tubuh). Faktor lain yang turut

memperberat beban kerja antara lain tingkat gaji dan

jaminan sosial bagi pekerja yang masih relatif rendah,

yang berdampak pekerja terpaksa melakukan kerja tambahan

secara berlebihan. Beban psikis ini dalam jangka waktu

lama dapat menimbulkan stres.

c) Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja bila tidak memenuhi persyaratan dapat

mempengaruhi kesehatan kerja dan dapat menimbulkan

Kecelakaan Kerja (Occupational Accident), Penyakit Akibat

Kerja dan Penyakit Akibat Hubungan Kerja (Occupational

Disease & Work Related Diseases).

E. Upaya Penyehatan Lingkungan Maritim

Penyelenggaraan Pelabuhan Sehat ditujukan untuk mewujudkan

kondisi Pelabuhan yang dapat mencegah potensi risiko

penyebaran penyakit, gangguan kesehatan, keamanan dan

ketertiban yang dinamis sehingga tercipta Pelabuhan Sehat.

Oleh karena itu, sebagai pintu masuk negara dalam melakukan

aktivitasnya, Pelabuhan perlu memperhatikan pengelolaan

lingkungan yang bersih dan sehat agar tumbuh dan berkembang rasa

aman, nyaman, tertib, dan sehat yang merupakan bentuk

”pelayanan prima” sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi,

yang mengacu pada konsep ECO Port sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

Dari aspek kesehatan masyarakat, media lingkungan yang perlu

mendapat perhatian dalam mewujudkan kualitas Lingkungan

Pelabuhan yang sehat adalah upaya untuk mengawasi agen

penyebaran penyakit (fisik, kimia, mikrobiologis), media

perantara (air, udara, makanan/minuman, vektor penyakit

seperti serangga dan binatang pengerat, sampah dan limbah,

manusia beserta perilakunya), pengamatan penyakit dan keluhan

masyarakat yang terkait dengan kegiatan di Pelabuhan. Hal ini

sejalan dengan diberlakukannya International Health Regulation (IHR)

2005, dimana Indonesia telah sepakat untuk melaksanakannya

secara penuh pada Tahun 2014 melalui kegiatan

pengawasan/pengamatan penyakit di Pelabuhan, agar penyakit-

penyakit menular potensial wabah tidak berkembang menjadi

kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (Public

Health Emergency of International Concern ), seperti: Ebola, Avian

Influenza, Swain Flu, Kolera, Pest paru, Demam kuning, West nile

Fever, Cacar, Polio, Dengue, Meningokokus dan SARS.

Berdasarkan uraian di atas, Kementerian Kesehatan

mengembangkan upaya Pelabuhan Sehat melalui pendekatan

pengembangan Pelabuhan Sehat dengan melakukan pengaturan yang

berkaitan dengan upaya-upaya kesehatan yang terintegrasi

dengan upaya lain di lingkungan Pelabuhan.

Pada dasarnya keberhasilan penyelenggaraan kegiatan

Pelabuhan Sehat tergantung dari kegiatan masing-masing

instansi dan badan usaha yang ada di Pelabuhan. Kegiatan

mengeliminasi faktor risiko kesehatan seperti dalam penyediaan

air minum, pengelolaan air limbah, pengendalian kualitas

udara, pencemaran tanah, pengelolaan sampah, pengawasan

makanan, pengendalian vektor dilaksanakan instansi dan badan

usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

F. Upaya Pengendalian Melalui Jalur kesehatan (Medical Control)

Pengendalian Melalui Jalur kesehatan (Medical Control),

y aitu upaya untuk menemukan gangguan sedini mungkin dengan cara

mengenal (Recognition) kecelakaan dan penyakit akibat kerja

yang dapat tumbuh pada setiap jenis pekerjaan di sektor maritim

dan pencegahan meluasnya gangguan yang sudah ada baik terhadap

pekerja itu sendiri maupun terhadap orang disekitarnya. Dengan

deteksi dini, maka penatalaksanaan kasus menjadi lebih cepat,

mengurangi penderitaan dan mempercepat pemulihan kemampuan

produktivitas masyarakat pekerja. Disini diperlukan sistem

rujukan untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja secara

cepat dan tepat (prompt-treatment). Pencegahan sekunder ini

dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan pekerja yang

meliputi :

1. Pemeriksaan Awal adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan

sebelum seseorang calon atau pekerja (petugas kesehatan dan

non kesehatan) mulai melaksanakan pekerjaannya. Pemeriksaan

ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang status

kesehatan calon pekerja dan mengetahui apakah calon pekerja

tersebut ditinjau dari segi kesehatannya sesuai dengan

pekerjaan yang akan ditugaskan kepadanya. Anamnese umum

Pemerikasaan kesehatan awal ini meliputi:

a. Anamnese pekerjaan

b. Penyakit yang pernah diderita

c. Alergi

d. Imunisasi yang pernah didapat

e. Pemeriksaan badan

f. Pemeriksaan laboratorium rutin Pemeriksaan tertentu :

- Tuberkulin test

- Psiko test

2. Pemeriksaan Berkala adalah pemeriksaan kesehatan yang

dilaksanakan secara berkala dengan jarak waktu berkala yang

disesuaikan dengan besarnya resiko kesehatan yang dihadapi.

Makin besar resiko kerja, makin kecil jarak waktu antar

pemeriksaan berkala. Ruang lingkup pemeriksaan disini

meliputi pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus seperti

pada pemeriksaan awal dan bila diperlukan ditambah dengan

pemeriksaan lainnya, sesuai dengan resiko kesehatan yang

dihadapi dalam pekerjaan.

3. Pemeriksaan Khusus , yaitu pemeriksaan kesehatan yang

dilakukan pada khusus diluar waktu pemeriksaan berkala,

yaitu pada keadaan dimana ada atau diduga ada keadaan yang

dapat mengganggu kesehatan pekerja. Sebagai unit di sektor

kesehatan pengembangan K3 tidak hanya untuk intern

laboratorium kesehatan, dalam hal memberikan pelayanan

paripurna juga harus merambah dan memberi panutan pada

masyarakat pekerja di sekitarnya, utamanya pelayanan

promotif dan preventif. Misalnya untuk mengamankan limbah

agar tidak berdampak kesehatan bagi pekerja atau masyarakat

disekitarnya, meningkatkan kepekaan dalam mengenali unsafe

act dan unsafe condition agar tidak terjadi kecelakaan dan

sebagainya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja

maupun pengusaha, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3

diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap timbulnya

kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam

lingkungan kerja. Pelaksanaan K3 diawali dengan cara mengenali

hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan

penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila

terjadi hal demikian. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah

untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan

kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.

Peran tenaga kesehatan dalam menangani korban kecelakaan

kerja adalah melalui pencegahan sekunder ini dilaksanakan

melalui pemeriksaan kesehatan pekerja yang meliputi

pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit pada tempat

kerja dapat dilakukan dengan penyuluhan tentang kesehatan dan

keselamatan kerja.

B. Saran

Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting dalam

pembangunan karena sakit dan kecelakaan kerja akan menimbulkan

kerugian ekonomi ( lost benefit ) suatu perusahaan atau negara

olehnya itu kesehatan dan keselamatan kerja harus dikelola

secara maksimal bukan saja oleh tenaga kesehatan tetapi seluruh

masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

http://kespel.depkes.go.id/uploadfiles/00/file/TOR%20PERTEMUAN%20TEKNIS%20KKP%20SE%20INDONESIA.pdf

http://seaports.waterworld-id.com/downloads/BUL%2040_color2.pdf

http://www.crayonpedia.org/mw/BAB._XIII._HUKUM_LAUT_DAN_HUKUM_PERKAPALAN_BAMBANG_SETIONO

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31304/5/Chapter%20I.pdf

http://ardisukma.blogspot.com/2013/07/makalah-kesehatan-dan-keselamatan-kerja.html

https://www.academia.edu/5704835/Makalah_Kesehatan_Kerja