KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHstorage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Keuangan/Keuangan_282.pdf · Terselenggaranya sistem manajemen keuangan yang sehat merupakan salah satu

Draft publikasian KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH

Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah 30 Oktober 2002

Kata Pengantar

Terselenggaranya sistem manajemen keuangan yang sehat merupakan salah satu kunci

perwujudan good governance. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat

yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di

antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan

pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat

diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan dimana kita bisa

melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas

pemerintah.

Di samping fungsi transparansi dan akuntabilitas, akuntansi dapat menyajikan

informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan. Untuk itu kita

perlu membangun prosedur, teknik, metode, dan standar akuntansi yang layak. Upaya

profesional yang independen yang telah dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi

Pemerintah—dengan dukungan berbagai lembaga terkait—telah tertuang pada naskah

Draft Publikasian (Exposure Draft) ini yang terdiri dari (1) Kerangka Konseptual, (2)

Penyajian Laporan Keuangan, (3) Pelaporan Realisasi Anggaran, dan (4) Pelaporan

Arus Kas.

Tahun depan dan beberapa tahun seterusnya, Komite telah mengantisipasi kesibukan

yang lumayan padat. Sederet standar akuntasi yang lebih terinci sudah menunggu

untuk dikembangkan. Termasuk di antara yang mendesak adalah Standar Akuntansi

Aset Tetap, Standar Akuntansi Utang Pemerintah, dan Standar Akuntansi Proyek

Investasi.

Dalam penyusunan Draft Publikasian ini, digunakan berbagai acuan sebagai bahan

bandingan, terutama standar akuntansi internasional untuk sektor publik yang

diterbitkan oleh Public Sector Committee dari International Federation of Accountants (IFAC),

manual Goverment Finance Statistics Manual dari International Monetary Fund (IMF),

standar akuntansi yang diberlakukan oleh Goverment Accounting Standards Board (GASB)

maupun oleh Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB) di Amerika Serikat,

dan juga standar akuntansi yang telah berlaku di lingkungan komersial terbitan Dewan

Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Draft Publikasian ini sengaja disebarluaskan untuk mendapat tanggapan dari berbagai

pihak sebagai masukan bagi perbaikan draft ini. Praktisi, akademisi, dan khalayak

pengguna informasi dinantikan partisipasinya, sehingga keinginan untuk mewujudkan

standar akuntansi yang layak di lingkungan pemerintah dapat diwujudkan dalam

tempo yang tidak terlalu lama.

Jakarta, 30 Oktober 2002

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

Draft Publikasian ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah

Pusat dan Daerah dan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan

masukan dalam rangka penyempurnaan draft ini masih dimungkinkan sebelum

diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada 5 Desember 2002.

(Form Tanggapan)

Tanggapan dikirimkan ke:

Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Gedung BAPEKSTA Lantai 8, Departemen Keuangan

Jln. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta, 10710

Telepon/Facsimile 3443009

Email [email protected]

Salinan dari Draft Publikasian ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan

dan komentar yang akan dikirimkan ke Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat

dan Daerah. Penggandaan Draft publikasian ini oleh individu atau organisasi/lembaga

dianjurkan dan diijinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

- i -

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH

DRAFT PUBLIKASIAN

Daftar Isi PENDAHULUAN

Tujuan Ruang Lingkup

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan

antar Pemerintah Adanya Pengaruh Proses Politik Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan

Pemerintah Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target

Fiskal, dan Alat Pengendalian Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan

Pengendalian PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan Kebutuhan Informasi

ENTITAS PELAPORAN PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan Tujuan Pelaporan Keuangan

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

1 - 5 1 - 3 4 - 5 6 - 15 8 – 9 10 11 12 13 14 15 16 – 18 16 17 -18 19 – 20 21 – 24 21 – 22 23 – 24 25 – 2627

- ii -

ASUMSI DASAR Kemandirian Entitas Kesinambungan Entitas Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Relevan Andal Dapat Dibandingkan Dapat Dipahami

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle) Prinsip Realisasi (Realization Principle) Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over

Form Principle) Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle) Prinsip Konsistensi (Consistency Principle) Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle) Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Materialitas Pertimbangan Biaya dan Manfaat Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

UNSUR LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran Neraca

Aset Kewajiban Ekuitas Dana

Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

28 – 31 29 30 31 32 – 3733 – 34 35 36 37 38 – 5239 – 42 43 – 44 45 – 46 47 48 49 50 51 – 52 53 – 5654 55 56 57 – 7657 – 58 59 – 71 61 – 66 67 – 70 71 72 – 73 74 75 – 76 77 – 90

- iii -

Probabilitas Manfaat Ekonomi Keandalan Pengukuran Pengakuan Aset Pengakuan Kewajiban Pengakuan Pendapatan Pengakuan Belanja

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

80 81 -82 83 – 86 87 – 88 89 90 91 - 92


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 1

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI 1

PEMERINTAH 2

PENDAHULUAN 3

Tujuan 4

1. Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari 5

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan 6

daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi: 7

(a) penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam 8

melaksanakan tugasnya; 9

(b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah 10

akuntansi yang belum diatur dalam standar; 11

(c) auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 12

keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; dan 13

(d) para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang 14

disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan 15

standar akuntansi pemerintah. 16

2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat 17

masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi 18

pemerintah. 19

3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar 20

akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif 21

terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik 22

demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan 23

standar akuntansi di masa depan. 24


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 2

Ruang Lingkup 1

4. Kerangka konseptual ini membahas: 2

(a) tujuan kerangka konseptual; 3

(b) lingkungan akuntansi pemerintah; 4

(c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna; 5

(d) entitas pelaporan; 6

(e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum; 7

(f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat 8

informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala 9

informasi akuntansi; dan 10

(g) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang 11

membentuk laporan keuangan. 12

5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah 13

pusat dan daerah. 14

15

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH 16

6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap 17

karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. 18

7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan 19

dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah 20

sebagai berikut: 21

(a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan: 22

(1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan; 23


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 3

(2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar 1

pemerintah; 2

(3) adanya pengaruh proses politik; 3

(4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan 4

pemerintah. 5

(b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian: 6

(1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, 7

dan sebagai alat pengendalian; 8

(2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan 9

pendapatan; 10

(3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan 11

pengendalian. 12

13

Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan 14

Kekuasaan 15

8. Dalam bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. 16

Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses 17

pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah 18

pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem 19

ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap 20

kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara 21

pemerintahan. 22

9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintahan, pihak 23

eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak 24

legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, 25

pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan 26


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 4

ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropiasi 1

tersebut. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan 2

keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat. 3

4

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer 5

Pendapatan antar Pemerintah 6

10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem 7

pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah 8

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas 9

cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih 10

sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau 11

bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem 12

bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, transfer, atau subsidi antar entitas 13

pemerintahan. 14

15

Adanya Pengaruh Proses Politik 16

11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan 17

seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk 18

mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan 19

keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-20

sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri 21

yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah 22

berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai 23

kepentingan yang ada di masyarakat. 24

25


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 5

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan 1

Pemerintah 2

12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara 3

langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar 4

pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka 5

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut 6

dari individu-individu tidak berhubungan langsung dengan pelayanan 7

yang diberikan pemerintah kepada masing-masing individu. Pajak yang 8

dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung 9

sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan 10

laporan keuangan, antara lain sebagai berikut: 11

(a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang 12

sifatnya suka rela. 13

(b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak 14

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, 15

seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, 16

aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang 17

diperoleh. 18

(c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan 19

dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud 20

sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh 21

pemerintah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain 22

untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan 23

pemerintah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran 24

efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah. 25

(d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang 26

diberikan pemerintah adalah relatif sulit. 27


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 6

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, 1

Target Fiskal, dan Alat Pengendalian 2

13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan 3

antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk 4

melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan 5

untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang 6

diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan 7

demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan 8

memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan 9

oleh pemerintah untuk suatu masa tertentu. Masa anggaran biasanya 10

mencakupi masa tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan 11

disiapkannya anggaran untuk masa lebih atau kurang dari setahun. 12

Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah 13

mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, 14

antara lain karena: 15

(a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. 16

(b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan 17

keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang 18

diinginkan. 19

(c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki 20

konsekuensi hukum. 21

(d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. 22

(e) Hasil pelaksanaan anggaran harus dituangkan dalam laporan 23

keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban 24

pemerintah kepada publik. 25

26


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 7

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan 1

Pendapatan 2

14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang 3

tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti 4

gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. 5

Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama 6

sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai 7

diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. 8

Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda 9

dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut 10

tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, 11

bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di 12

masa mendatang. 13

14

Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk 15

Tujuan Pengendalian 16

15. Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi dan 17

pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah 18

yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-19

masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan 20

keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang 21

diterima. Penerapan akuntansi dana tersebut dimungkinkan untuk tujuan 22

pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana (the 23

general fund) -- sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan 24

pelaporan keuangan pemerintah. 25

26


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 8

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI 1

Pengguna Laporan Keuangan 2

16. Terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah, 3

yaitu: 4

(a) pihak-pihak kepada siapa pemerintah terutama bertanggungjawab 5

(masyarakat); 6

(b) para wakil rakyat dan lembaga pengawas; 7

(c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses pinjaman 8

(investor dan kreditor); 9

(d) manajemen dan aparat pemerintah; 10

(e) lembaga donor dan lembaga internasional; dan 11

(f) pihak lain yang berkepentingan. 12

13

Kebutuhan Informasi 14

17. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum 15

untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. 16

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk 17

memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. 18

Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama 19

pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang 20

memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat 21

perhatian. 22

18. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di 23

dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi 24


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 9

yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, 1

pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah 2

dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk 3

kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka 4

konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih 5

lanjut. 6

7

ENTITAS PELAPORAN 8

19. Entitas pelaporan keuangan pemerintah adalah satuan instansi 9

pemerintah atau satuan program pemerintah yang menjadi pusat-pusat 10

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang diharuskan 11

menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan, yang 12

terdiri dari: 13

(a) Pemerintah pusat; 14

(b) Pemerintah daerah; 15

(c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau 16

organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan 17

satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 18

20. Dalam penetapan entitas pelaporan pemerintah, perlu dipertimbangkan 19

syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas 20

pemerintah terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan 21

bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas 22

pemerintah lainnya. 23

24


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 10

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN 1

KEUANGAN 2

Peranan Pelaporan Keuangan 3

21. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 4

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 5

suatu entitas pemerintah selama satu periode pelaporan. Laporan 6

keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi 7

pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai 8

kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, 9

dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan 10

perundang-undangan. 11

22. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan 12

upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam 13

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu 14

periode pelaporan untuk kepentingan: 15

(a) Akuntabilitas 16

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 17

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas 18

pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 19

periodik. 20

(b) Manajerial 21

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan 22

kegiatan suatu entitas pemerintah dalam periode pelaporan 23

sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan 24


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 11

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah 1

untuk kepentingan masyarakat. 2

(c) Transparansi 3

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 4

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 5

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 6

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 7

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 8

perundang-undangan. 9

(d) Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) 10

Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan 11

pemerintah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai 12

seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang 13

akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban 14

pengeluaran tersebut. 15

16

Tujuan Pelaporan Keuangan 17

23. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang 18

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan 19

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik 20

dengan: 21

(a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode 22

berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. 23

(b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh 24

sumber daya dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang 25

ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 26


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 12

(c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya yang 1

digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah 2

dicapai. 3

(d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai 4

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5

(e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi 6

entitas pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber 7

penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, 8

termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 9

(f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan 10

entitas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 11

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 12

24. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan 13

menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, 14

kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas. 15

16

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 17

25. Laporan keuangan pokok terdiri dari: 18

(a) Laporan Realisasi Anggaran; 19

(b) Neraca; 20

(c) Laporan Arus Kas; 21

(d) Catatan atas Laporan Keuangan. 22

26. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 25, entitas 23

pemerintah diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan 24

Laporan Perubahan Ekuitas. 25


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 13

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN 1

27. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan 2

perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: 3

(a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian 4

yang mengatur keuangan negara; 5

(b) Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; 6

(c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 7

Negara; 8

(d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah 9

daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah; 10

(e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 11

perimbangan keuangan pusat dan daerah; 12

(f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran 13

Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan 14

(g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 15

keuangan pusat dan daerah. 16

17

ASUMSI DASAR 18

28. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah 19

adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu 20

dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: 21

a. Asumsi kemandirian entitas; 22

b. Asumsi kesinambungan entitas; dan 23

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 24

25


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 14

Kemandirian Entitas 1

29. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi 2

dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk 3

menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit 4

instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi 5

terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk 6

menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab 7

penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber 8

daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, 9

termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya 10

dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta 11

terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan. 12

13

Kesinambungan Entitas 14

30. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan 15

pemerintah akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, 16

pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas 17

entitas pelaporan dalam jangka pendek. 18

19

Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary 20

Measurement) 21

31. Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan entitas yang 22

diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar 23

memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 24

25


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 15

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN 1

KEUANGAN 2

32. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 3

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 4

dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini 5

merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan 6

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki: 7

a. Relevan; 8

b. Andal; 9

c. Dapat dibandingkan; dan 10

d. Dapat dipahami. 11

12

Relevan 13

33. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 14

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 15

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau 16

masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di 17

masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan 18

dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 19

34. Informasi yang relevan harus: 20

(a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 21

Informasi harus memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 22

mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 23


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 16

(b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 1

Informasi harus dapat membantu pengguna untuk memprediksi 2

masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian 3

masa kini. 4

(c) Tepat waktu 5

Informasi harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh 6

dan berguna dalam pengambilan keputusan. 7

(d) Lengkap 8

Informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap 9

mungkin, yaitu mencakupi semua informasi akuntansi yang dapat 10

mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang 11

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam 12

laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan 13

dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 14

15

Andal 16

35. Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang 17

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara 18

jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika 19

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan 20

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang 21

andal harus memenuhi karakteristik: 22

(a) Penyajian Jujur 23

Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta 24

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 25

dapat diharapkan untuk disajikan. 26


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 17

(b) Dapat Diverifikasi (verifiability) 1

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 2

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang 3

berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak 4

berbeda jauh. 5

(c) Netralitas 6

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak bias 7

pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk 8

menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, 9

sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain. 10

11

Dapat Dibandingkan 12

36. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 13

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 14

laporan keuangan entitas pemerintah lain pada umumnya. Perbandingan 15

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara 16

internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan 17

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal 18

dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan 19

kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan 20

menerapkan kebijakan akuntasi yang lebih baik daripada kebijakan 21

akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut harus 22

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 23

24

Dapat Dipahami 25

37. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami 26

oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang 27


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 18

disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, 1

pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas 2

kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya 3

kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 4

5

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN 6

KEUANGAN 7

38. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai 8

ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam 9

penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan 10

pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna 11

laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. 12

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan 13

pelaporan keuangan pemerintah: 14

a. Basis akuntansi; 15

b. Prinsip nilai perolehan; 16

c. Prinsip realisasi; 17

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas; 18

e. Prinsip periodisitas; 19

f. Prinsip konsistensi; dan 20

g. Prinsip penyajian wajar. 21

22

Basis Akuntansi 23

39. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 24

yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan 25

dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. 26


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 19

40. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan 1

diakui pada saat kas diterima oleh kas umum negara/kas daerah atau 2

entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas 3

umum negara/kas daerah atau entitas pelaporan. Entitas pemerintah 4

tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa perhitungan anggaran 5

(lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi 6

penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja 7

yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban bukan tunai 8

seperti bantuan asing dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan 9

sebagai informasi tambahan pada Laporan Realisasi Anggaran. 10

41. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas 11

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian 12

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan 13

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 14

42. Entitas pemerintah diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi 15

dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya 16

basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan 17

pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. 18

19

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle) 20

43. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau 21

sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset 22

tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan 23

setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban 24

di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. 25

44. Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain 26

karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. 27


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 20

Prinsip Realisasi (Realization Principle) 1

45. Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan 2

melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan 3

untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut. 4

46. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) 5

dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana 6

dipraktekkan dalam akuntansi komersial. 7

8

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas 9

(Substance Over Form Principle) 10

47. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi 11

serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut 12

harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 13

ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. 14

15

Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle) 16

48. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu 17

dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat 18

diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. 19

Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode 20

bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. 21

22

Prinsip Konsistensi (Consistency Principle) 23

49. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang 24

serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi 25

internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari 26


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 21

satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi 1

yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru 2

diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang 3

lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus 4

diungkapkan dalam laporan keuangan. 5

6

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure 7

Principle) 8

50. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang 9

dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 10

laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) 11

laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. 12

13

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation 14

Principle) 15

51. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, 16

kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas. 17

52. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan 18

ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. 19

Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta 20

tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan 21

laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian 22

pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga 23

aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak 24

dinyatakan terlalu rendah. 25

26


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 22

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN 1

ANDAL 2

53. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap 3

keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal 4

dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang 5

relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-6

alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi 7

akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu: 8

a. Materialitas; 9

b. Pertimbangan biaya dan manfaat; 10

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. 11

12

Materialitas 13

54. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan 14

pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria 15

materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk 16

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 17

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar 18

laporan keuangan. 19

20

Pertimbangan Biaya dan Manfaat 21

55. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya 22

penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak 23

semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari 24

biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat 25


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 23

merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak 1

harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. 2

Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka 3

yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan 4

kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu 5

entitas. 6

7

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif 8

56. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai 9

suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang 10

diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan 11

relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara 12

relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua 13

karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan 14

profesional. 15

16

UNSUR LAPORAN KEUANGAN 17

Laporan Realisasi Anggaran 18 19

57. Laporan Realisasi menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian 20

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang 21

menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, dan 22

pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 23

58. Komponen yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi 24

Anggaran meliputi unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Masing-25

masing komponen didefinisikan sebagai berikut : 26


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 24

(a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum negara/kas 1

daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun 2

anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah 3

pusat/daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah 4

pusat/daerah. 5

(b) Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah 6

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun 7

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali 8

pembayarannya oleh pemerintah. 9

(c) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan 10

pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu 11

dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran 12

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau 13

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat 14

berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan 15

antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, 16

pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal 17

oleh pemerintah. 18

Neraca 19

59. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, 20

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 21

60. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas 22

dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : 23

(d) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 24

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 25

mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat 26

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat 27


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 25

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan 1

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 2

untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah 3

dan budaya. 4

(e) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 5

penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber 6

daya ekonomi pemerintah. 7

(f) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 8

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 9

10

Aset 11

61. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi 12

aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun 13

tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran 14

pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. 15

62. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset 16

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan 17

dalam atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) 18

bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam 19

kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. 20

63. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, dan persediaan. 21

64. Aset nonlancar mencakupi aset keuangan yang bersifat jangka panjang, 22

aset yang digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah, dan aset tak 23

berwujud. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi permanen, 24

aset tetap, dan aset lainnya. 25


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 26

65. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 1

jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam 2

pengerjaan. 3

66. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk 4

dalam aset lainnya antara lain aset tak berwujud dan dana cadangan. 5

6

Kewajiban 7

67. Karakterisitik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai 8

kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan 9

pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. 10

68. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau 11

tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks 12

pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber 13

pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas 14

pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga 15

terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah 16

atau dengan pemberi jasa lainnya. 17

69. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi 18

dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. 19

70. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan 20

kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan 21

kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 22

dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang 23

adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya baru wajib dilakukan 24

setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. 25

26


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 27

Ekuitas Dana 1

71. Ekuitas Dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 2

(a) Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara Aset Lancar dan 3

Kewajiban Jangka Pendek.. 4

(b) Ekuitas Dana Investasi, yaitu selisih antara Aset Nonlancar dan 5

Dana Cadangan atas Kewajiban Jangka Panjang. 6

(c) Ekuitas Dana Cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan 7

yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan 8

perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-9

undangan. 10

11

Laporan Arus Kas 12

72. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 13

kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran 14

yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo 15

akhir kas pemerintah pada periode tertentu. 16

73. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Arus Kas terdiri 17

dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan 18

sebagai berikut: 19

(g) Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum negara/kas 20

daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 21

(h) Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas 22

daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 23

24


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 28

Catatan atas Laporan Keuangan 1

74. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 2

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan 3

Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakupi 4

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 5

pelapor dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk 6

diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-7

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 8

keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan 9

mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 10

(a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi 11

makro, pencapaian target Undang-undang APBN /Perda APBD, 12

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian 13

target;. 14

(b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan; 15

(c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 16

dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 17

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 18

(d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar 19

Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka 20

laporan keuangan; dan 21

(e) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk 22

penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka 23

laporan keuangan. 24


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 29

Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan 1

Ekuitas 2

75. Selain laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3

25, entitas pemerintah diperkenankan untuk menyajikan Laporan 4

Kinerja Keuangan, yaitu laporan realisasi pendapatan dan belanja yang 5

disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu 6

disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja 7

berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. 8

76. Laporan lainnya yang diperkenankan adalah Laporan Perubahan 9

Ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan 10

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 11

12

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN 13

77. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya 14

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi 15

sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, 16

ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan 17

termuat pada laporan keuangan entitas pemerintah yang bersangkutan. 18

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos 19

laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. 20

78. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa 21

untuk diakui yaitu: 22

(i) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan 23

dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari 24

atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan; 25

(j) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang 26

dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 27


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 30

79. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria 1

pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas. 2

3

Probabilitas Manfaat Ekonomi 4

80. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan 5

dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan 6

yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan 7

mengalir dari atau ke pemerintah. Konsep ini diperlukan dalam 8

menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. 9

Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi 10

masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat 11

penyusunan laporan keuangan. 12

13

Keandalan Pengukuran 14

81. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat 15

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun 16

ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. 17

Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak 18

mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup 19

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 20

82. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila 21

kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi 22

peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. 23

Pengakuan Aset 24

83. Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau 25

dilepas oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat 26

diukur dengan andal. 27


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 31

84. Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya 1

dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. 2

85. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber 3

dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, 4

pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-5

lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses 6

pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan 7

melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik 8

pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan 9

pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk 10

pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai 11

penyetorannya ke kas negara/daerah. 12

86. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya 13

dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode 14

akuntansi berjalan. 15

16

Pengakuan Kewajiban 17

87. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber 18

daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah 19

dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan 20

perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang 21

dapat diukur dengan andal. 22

88. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat 23

kewajiban timbul. 24

25


DRAFT PUBLIKASIAN

KK - 32

Pengakuan Pendapatan 1

89. Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas umum negara/kas 2

daerah. 3

4

Pengakuan Belanja 5

90. Belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas umum negara/kas daerah 6

dan telah dipertanggungjawabkan. 7

8

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN 9

KEUANGAN 10

91. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 11

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos 12

dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar 13

pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang 14

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar 15

jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang 16

dari jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk 17

menyelesaikan kewajiban tersebut. 18

92. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang 19

Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus 20

dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. 21

22

23

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHstorage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Keuangan/Keuangan_282.pdf · Terselenggaranya sistem manajemen keuangan yang sehat merupakan salah satu

Documents