MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114 /PMK07/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMA T TtJHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang Mengingat Menetapkan bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrasfruk.tur Pendidikan Tahun 2010 untuk daerah kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum . dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010; . 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005· Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK7/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK7/2010; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010..
18
Embed
114storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Produk hukum keuangan/PMK_114… · disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan ... peraturan perllndang-undangan. ... Mandailing
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 114 /PMK07/2010
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TtJHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Percepatan PembangunanInfrasfruk.tur Pendidikan Tahun 2010 untuk daerah kabupaten/kota yangtelah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010,perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum
. dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur PendidikanTahun Anggaran 2010; .
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5132);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005·Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK7/2009 tentangPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 89/PMK7/2010;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUMDAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010..
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-2Pasal1 .
(1) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) yangdialokasikan kepada daerah kabupaten/kota. adalah bagian dari DanaPenyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalamUndang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan
.dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomar 2 Tahun2010.
(2) Alokasi DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesarRpl.250.000;000.000,OO(satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).
(3) DPPIP dialokasikan untuk mendukung percepatan pembangunaninsfrastruktur pendidikan kabupaten/kota.
Pasa12
(1) Daerah kabupaten/kota yang menerima DPPIP beserta besaranalokasinya ditetapkan dalam rap at kerja Badan Anggaran DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPPIPuntuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalamLampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan MenteriKeuangan ini.
(3) Alokasi DPPIP sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) .merupakan jumlahpengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk setiap bidang ...
Pasal 3
DPPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dariPendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran.2010.
Pasal 4
Alokasi DPPIP Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota dipergunakanuntuk kegiatan:
a. rehabilitasi dan/pembangunan ruang kelas SD/SDLB/MI;
b. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/ alat pembelajaranSMP/SMPLB/MTs;
c. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/ alat pembelajaranSMA/SMKjMAjMA KejuruanjSMALB; dan
d. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan saranaj alat pembelajaran SLB.
PasalS
Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPPIP meliputi:
a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK);
b. sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional);
c. administrasi kegiatan (contoh: gaji, honor, lembur, alat tulis kantor);
d. penelitian;
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-3-e. pelatihan; dan
f. perjalanan dinas pegawai daerah.
Pasal6
(1) Penyaluran DPPIP Tahun 2010 dilakukan dengan carapemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening KasUmum Daerah ..
(2) Penyaluran DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansecara bertahap, dengan rindan sebagai berikut:
a. Tahap I sebesar 45% (empat puluh lima persen);
b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
c. Tahap III sebesar 10% (sepuluh persen).
(3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdapat dilaksanakan secara sekaligus.
(4) Penyaluran Tahap I dilaksanakan setelah daerah penerimamenyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan SuratPernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatankepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan.
(5) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana PenyelesaianKegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai denganformat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran IIIyang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(6) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana PenyelesaianKegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambattanggal31 Juli 2010.
(7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporanpenyerapan penggunaan DPPIP t<J.hap sebelumnya diterima olehMenteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(8) Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkandalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri Keuangan ini.
Pasal 7
(1) Laporan penyerapan penggunaan DPPIP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (7) disampaikan setehlh penggunaan dana telahmencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransferke Rekening Kas Umum Daerah.
(2) Laporan penyerapan penggunaan DPPIP Tahap I atau Tahap IIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), diterima paling lambattanggal15 Desember 2010.: .
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-4-
(2) Laporan penyerapan penggunaan DPPIP Tahap r atau Tahap IIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), diterima paling lambattanggal15 Desember 2010.
Pasal 8
(1)'Pela~sanaan kegiatan yang didanai DPPIP harus selesai paling lambattanggal31 Desember 2010.
(2) HasH dari kegiatan yang didanai DPPIP sudah dapat dimanfaatkanpada akhir Tahun Anggaran 2010.
Pasal 9
Daerah penerima, DPPIP melakukan optimalisasi penggunaan atas besarandima yang diterimanya. ,
Pasall0
Pengawasan fungsionalj pemeriksaan pelaksanaan kegiatan danpengelolaan keuangan DPPIP dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perllndang-undangan.
Pasal11
Peraturan Menteri Keuan'gan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seHap orang mengetahuinya,· memerintahkan pengundanganPeraturan Men~eri Keuangan ini dengan penempatarmya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakartapada tanggal 14 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Juni 2010'
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D. W. MARTOW ARDO}O
281
LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 114 /PMK.07/2010 TENTANGPEOOMAN UMUM DAN ALOKASIDANA PERCEPATAN PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PENDlDlKAN TAHUNANGGARAN2010
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ALOKASIDANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN
UNTUK KABUPATEN/KOTA TA. 2010
I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam1 Kab.Aceh Baral2 Kab:Aceh Besar3 Kab.Aceh Selatan
4 Kab.Aceh Singkil
5 Kab.Aceh Tengah6 Kab. Aceh Tenggara7 Kab.Aceh Timur
8 Kab.Aceh Ulara
9 Kab. Bireuen10 Kab. Pidie11 Kab. Simeulue
12 Kola BandaAceh._---,----13· Kola Sabang14 Kola Langsa15 Kola Lhokseumawe
16 Kab. Nagan Raya17 Kab.Aceh Jaya18 Kab.AcehSaral Daya
Kab. Natuna1.000(00090 Kab. Karimun1.000,00091 Kota Batam1.000,00092 Kota Tanjung Pinang1.000,00093 Kab. Lingga1.000,00094
Kab. Anambas1.000,000VI
Provinsi Jambi95
Kab. Batanghari 1.000,00096Kab. Bungo 1.000,00097Kab. Kerinci 3.868,00098Kab. Merangin 1.000,00099Kab. Muaro Jambi 3.868,000100Kab. Sarolangun 3.868,000101Kab. Tanjung Jabung Barat 1.000,000102Kab. Tanjung Jabung Timur 1.000,000103Kab. Tebo 1.000,000104Kota Jambi 1.000,000105Kota Sungai Penuh 3.868,000
VII
Provinsi Sumatera Selatan
106Kab. Lahat 1.000,000--107 Kab. Musi Banyuasin 1.000,000
PERATURJ\N. MENTERl KEUANGANNOMOR u.4 /PMK.07/2010 TENTANGPEDOMAN UMUM DAN ALOKASlDANA PERCEPATAN PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUNANGGARAN 2010
MENTERIKEUANGANREPUBLlI< INDONESIA
SURAT PERNY AT AAN
Nomor : '..
Yang bertandatangan di bawah ini BupatijWalikota*) Kabupaten/Kata ..... (diisi
nama daerah), ..... menyatakan telah, mencantumkan Dana Percepatan Pembangunan
lnfrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dalam Anggaran' Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010 atau akan mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan segera melaksanakan kegiatan
setelah menerima transfer.
Terlampir disampaikan jadwal (time'schedule) rencana penyelesaian atas kegiatan yang
pendanaannya bersumber dari Dana Percepatan Pembangun,an Infrastruktur Pendidikan
Tahun Anggaran 2010.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
Ternpat, tanggal, bulan, tahun
Bupati/Wa~ikota
Pemerintah Kabupaten/Kota *) .
(Cap dan tanda tangan)
(materai Rp.6000,-)
Nama .
*) Caret yang tidakperlu
MENTER!KEU~GAN,
ttd"
AGUS D.W. MARTOW ARDO]O
LAMl."IRANmPERA1'URAN MEN'IERI KEUANGANNOMOR 114 fPMK07f2m.O 'IENIANGPEIJOMAN· UMIJM DAN ALOKASIDANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN1NFRASrRmcrtJR PENDIDIKAN TAHUNANGGARAN 2!J10
LAMPIRAN IVPERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 114 /PMK07/2010 TENTANGPEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANAPENGUATAN INFRASTRUKTUR DANPRASARANA DAERAH TAHUNANGGARAN 2010
MENTERI KEUANGANREPUBLII< INDONESIA...
LAPORAN PENYERAP AN PENGGUNAAN DANA PERCEP AT AN PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN (DPPIP) TAI:iUN ANGGARAN 2010
Kabupaten/Kota: 1)
Perda APBD Nomor Tanggal .
Bidang 2)
1 .2 .
3.dst.
Total Pagu
Pagu 2)
Ralisasipembayaran dari. Sisa.Tahap
Penerimaan dari Rekening KasSisa DPPIP di RekeningTanggal3)
TahapSebelumnyal(as Umum .TotalUmum DaerahKas Umum Daerah .Negara
(melalui SP2DDaerah) 4)
Rp
RpRpRpRp%
1
23 45=2+4 67=5-68 = (7/5) x 100%
Tahap I Taha.v IITahap "IIITotal
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Bupatil Walikota1}
(cap dan tanda tangan)(matetai 6000,-)
Nama ~ .
Keterangan:1) Coret yang tidak Perlu2) Diisi sesuai dengan Alokasi dalam Lampiran I3) Diisi tanggal diterima d,iRekening Kas Umum Daerah
4) Minimal 90% dari dana Alokasi DPPIP Tahun 2010yang ada di Rekening Kas Umum Daerah