MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113 jPMK07/2010 TENT ANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN, Menimbang Mengingat Menetapkan bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah· Tahun 2010 untuk daerah provinsi dan kabupatenjkota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana .Daerah Tahun Anggaran 2010; 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Rejmblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Keputusan Presiden Nomor 56jP Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK7/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK7/2010; MEMUTUS~AN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010...
23
Embed
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN …storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Keuangan/PMK_113_07_140610.pdf · PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR ... peningkatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 113 jPMK07/2010
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTURDAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN,
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penguatan Infrastruktur danPrasarana Daerah· Tahun 2010 untuk daerah provinsi dan kabupatenjkotayang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010,perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umumdan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana .DaerahTahun Anggaran 2010;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara RejmblikIndonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5132);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
4. Keputusan Presiden Nomor 56jP Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK7/2009 tentangPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor89/PMK7/2010;
MEMUTUS~AN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUMDAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DANPRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010...
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-2-. Pasal1 ..
(1) Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) yangdialokasikan kepada daerah provinsi dan· kabupatenjkota adalahbagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimanaditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang
.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010sebagaimana telah· diubah dengan Undang-Undang Nomor 2Tahun 2010.
(2) Alokasi DPIPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan sebesarRp5.500.000.000.000,OO(lima triliun lima ratus miliar rupiah).
(3) DPIPD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dalam rangkapeningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur danprasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatanpembangunan daerah.
Pasal 2
(1) Daerah provinsi dan kabupatenjkota yang menerima DPIPD besertabesaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan AnggaranDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPIPDuntuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkandalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari .PeraturanMenteri Keuangan ini.
(3) Alokasi DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakanjumlah pengeluarim paling tinggi. yang diperbolehkan untuksetiap bidang.
Pasa13
(1) Daerah wajib menggunakan DPIPD sesuai dengan bidang sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri Keuangan ini.
(2) Daerah yang menerima alokasi DPIPD tidak diperbolehkan melakukanpergeseran alokasi antar bidang.
Pasal 4
DPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dariPendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan danBelanjaDaerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-3-Pasal 5 .
Alokasi DPIPD Tahun Anggaran 2010 untuk provinsi dipergunakan untuk:
a. mendukung pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunanjalan/jembatan provinsi;
b .. menunjang peningkatan pelayanan jaringan irigasi provinsi;
c. infrastruktur pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit provinsi,meliputi:
1. penambahan tempat tidur kelas III;
2. pelayanan unggulan; clan
3. peralatan medis.
d. prasarana pemerintahan daerah; dan
e. penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD).
Pasal 6
Alokasi DPIPD Tahun 2010 untuk kabupaten/kota dipergunakan untuk:
a. pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalanl jembatan;
b. pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
c. penyempurnaan, pembangunan, pengembangan, dan perluasanjaringan sistem air minum, persampahan, limbah, dan drainase;
d. infrastruktur pelayanan .kesehatan rujukan rumah sakitkabupaten/kota, meliputi:
1. penambahan tempat tidur kelas III;
2. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
3. Unit Transfusi Darah (UTD);
4. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (II'AL);
5. Perala tan medis.
e. menunjang penyediaan prasarana pelabuhan daerah;
f. penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD); dan
g. penyediaan prasarana pemerintahan daerah.
Pasal 7
Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPIPD meliputi:
a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus;
b. sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional);
c. administrasi kegiatan (contoh: gaji, honor, lembur, alat tulis kantor);
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-4-d. penelitian;
e. pelatihan; dan
f. perjalanan dinas pegawai daerah.
Pasal 8
(1) Penyaluran DPIPD Tahun 2010 dilakukan dengan carapemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening KasUmum Daerah ..
(2) Penyaluran DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan .secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:a. Tahap I sebesar 45% (empat puluh lima persen);
b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
c.. Tahap III sebesar 10% (sepuluh persen).
(3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdapat dilaksanakan secara sekaligus.
(4) Penyaluran Tahap I dilaksanakan· setelah daerah penerimamenyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkanSurat Pernyataan . Kesanggupan dan Jadwal RencanaPenyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. DirekturJenderal Perimbangan Keuangan ..
(5) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana PenyelesaianKegiatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) disusun sestiai denganformat sebagaimana ditetapkan dalain Lampiran II dan Lampiran IIIyang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(6) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana PenyelesaianKegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambattanggal31 Juli 2010.
(7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporanpenyerapan penggunaan DPIPD tahap sebelumnya diterima olehMenteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(8) Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud padadisusun dengan menggunakan format sebagaimanadalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dariMenteri Keuangan ini.
ayat (7)ditetapkanPeraturan
Pasal 9
(1) Laporan penyerapan penggunaan DPIPD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (7) disampaikan setelah penggunaan dana telahmencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransferke Rekening Kas Umum Daerah.
(2) Laporan penyerapan penggunaan DPIPD Tahap I atau Tahap IIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), diterima paling lambattanggal15 Desember 2010.
MENTERIKEUANGANREPUBlIK INDONESIA
-5.pasall0· .
(1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPIPD harus selesai paling lambattanggal31 Desember 2010.
(2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPIPD sudah dapat dimanfaatkanpada akhir Tahun Anggaran 2010.
Pasalll
(1) Daerah penerima DPIPD. dapat melakukan optimalisasi penggunaanatas besaran dana yang diterimanya.
(2)Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 'hanya dapatdilakukan untuk bidang yang sama.
Pasal12
Pengawasan fungsionalj pemeriksaan' pelaksanaan .kegiatan danpengelolaan keuangan DPIPD dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Pasal13
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada t.ariggal diundangk~n.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakartapadatanggal 14 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Juni 2010·
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D. W~MARTOW ARDOJO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 280Salinan sesuai dengan aslinya, .Kepala Biro Umum
u.b.
Pj. Kepala Bagian T.U.
&YIDa rraltNIP 1966060319870~o'
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
PENET APAN ALOKASI
DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH
UNTUK PROVINSI TA. 2010
LAMPIRAN (PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 111 /PMK.07/201O TENT ANGPEDOMANlIMUM DAN AWKASIDANA PENGUATAN INFRASTRUKTURDAN PRASARANA DAERAH TAHUNANGGARAN 2010
(da/am juta rupiah)
I Provinsl Nanggroe Aceh Darussalam -- -- 1.000,0001.000,000II
Provinsl Sumatera Utara -- -- 1.000,0001.000,000III
Provlnsi Sumatera Barat --8.625,000 -1.000,0009.625,000IV
Provinsl Riau 19.340,000--- 1.000,00020.340,000V
Provinsl Kepulauan Riau -- -- 1.000,0001.000,000
VI
Provinsl Jambl -- -- 1.000,0001.000,000VII
Provlnsl Sumatera Selatan -- -- 1.000,0001.000,000VIII
316Kab. Teluk Bintuni 14.505,0004.850,000-- --4.935,000 -
317 Kab. Maybrat24.500,000--- --- . -
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
;.i~ ~J;;~~~;~i~I~~~~;:~l~~Th~l::';!;Jr;~~r~~!291 Kab. Halmahera Timur 14.505,000 14.505,000292 Kota Tldore Kepulauan 5.802,000 - 5.802,000
293 Kab. Kepulauan Sula' 6.769,000 970,000 1.950,000 1.480,500 11.169,500
294 Kab. Biak Numfar 24.175,000 24.175,000
24.375,00024.175,000
24.175,000
24.175,00024.062,500
23.208,00024.175,000
24.175,00019.317,500
22.170,000
24.645,0006.737,500
24.197,500
24.280,000
7.500,000
23.208,0008.500,0009.700,000
23.208,000
9.670,000
17.325,00024.290,000
24.500,000 I.
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
MENTER! KEU~GAN,
ttd"
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPJRAN IIPERATURAN MENTEro KBUANGANNOMOR 113 /PMK07 /2010 TENTANGPEDOMAN UMUM DAN ALDKASJ DANAPENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN
'PRASARANA DAERAH TAHUNANGGARAN 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIf< INDONESIA
SURAT PERNYATAAN
Nomor: '..
Yang bertandatangan di 'bawah ini GubernurjBupatijWalikota*)
ProvinsijKabupatenjKota ..... (diiSi nama daerah) ..... menyatakan teiah mencantumkan
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun Anggaran 2010 dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ,Anggaran 2010 atau akan
mencantumkannya dalam Anggaran PendaFJatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2010 dan segera melaksanakan kegiatan setelilh menerima transfer.
Terlampir disampaikan jadwal (time schedule) rencana penyelesaian atas kegiatan yang
pendanaannya bersumber dari Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun
Anggaran 2010.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010.
Tempat, tanggal, bulan, tahun
Gubernur jBupatijW alikota
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota *) .
(Car dan tanda tangan)
(materai Rp.6000,-)
Nama .
*)Coret yang tidak perlu
MENTER! I<EU~GAN,
ttd"
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN mPERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 113 /PMI<.07/2010 TENTANGPEOOMAN UMUM DAN ALOKASI DANAPENGUATAN INFRASI'RUIcrUR DANPRASARANA DAERAH TAHUNANGGARAN 2010