KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_201_TAHUN...- 3-KEDUA KETIGA KEEMPAT : KELIMA KEENAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 201 TAHUN 2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 156 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi

Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024, perlu

dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Area Manajemen

Perubahan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Perhubungan tentang Tim Reformasi Birokrasi

Area Manajemen Perubahan Kementerian Perhubungan

Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 2 -

Menetapkan :

PERTAMA

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun

2014 tentang Strategi Manajemen Perubahan dan

Strategi Komunikasi Dalam Rangka Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1322);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 156 Tahun

2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian

Perhubungan 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM

REFORMASI BIROKRASI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024.

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Area Manajemen

Perubahan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi Area

Manajemen Perubahan, dengan susunan keanggotaan

- 3 -

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA

KEENAM

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Tim Reformasi Birokrasi Area Manajemen Perubahan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. membentuk susunan tim manajemen perubahan

Kementerian Perhubungan;

b. menyusun rencana kerja tim manajemen perubahan

Kementerian Perhubungan;

c. melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen

perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi;

d. membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi,

serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Reformasi Birokrasi pada seluruh tingkatan

pegawai kementerian; dan

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

terhadap pelaksanaan program manajemen perubahan.

Tim Reformasi Birokrasi Area Manajemen Perubahan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat.

Untuk memperlancar pelaksanaan program manajemen

perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Perhubungan, masing-masing unit kerja eselon I membentuk

tim reformasi birokrasi area manajemen perubahan.

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan

Menteri ini dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi

Birokrasi Nomor KP 747 Tahun 2018 tentang Tim Manajemen

Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

Tahun 2018-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 4 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2. Sekretaris Jenderal;

3. Inspektur Jenderal;

4. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi;

5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

7. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

8. Para Anggota Tim Reformasi Birokrasi Area Manajemen Perubahan

Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

- 5 -

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 201 TAHUN 2020 TENTANGTIM REFORMASI BIROKRASI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

1. PENANGGUNG JAWAB

2. KETUA

3. SEKRETARIS

4. ANGGOTA

Sekretaris Jenderal.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Kepala Bagian Perencanaan Strategi

Komunikasi dan Evaluasi Biro Komunikasi dan

Informasi Publik.

a. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Biro Kepegawaian dan Organisasi;

b. Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Biro

Perencanaan;

c. Kepala Bagian Perjanjian dan Advokasi

Hukum Biro Hukum;

d. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi

Informasi dan Komunikasi Perhubungan;

e. Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan

Sarana dan Prasarana Transportasi Pusat

Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;

f. Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, dan

Tata Usaha Inspektorat Jenderal;

g. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

h. Kepala Bagian Organisasi dan Humas

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

i. Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

j. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

- 6 -

SEKRETARIAT

1. Ketua

2. Sekretaris

3. Anggota

k. Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha

Badan Penelitian dan Pengembangan

Perhubungan;

l. Kepala Bagian Kepegawaian Badan

Pengembangan SDM Perhubungan;

m. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;

n. Kepala Bagian Media Massa dan Opini

Publik Biro Komunikasi dan Informasi

Publik; dan

o. Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan

Informasi Biro Komunikasi dan Informasi

Publik.

: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

: Lucinda Nurrahma

: a. Maya Hermasanti;

b. Iskandar;

c. Hendar Sondari; dan

d. Sutriyono.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI