KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KEPMEN-KP/2015 TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015; b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273); 3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015. KESATU ...
17
Embed
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/16-kepmen-kp-2015-ttg-proleg-kkp-2015.pdf · Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/KEPMEN-KP/2015
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015;
b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2015.
KESATU ...
- 2 -
KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2015, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015, dimungkinkan penyusunannya dengan
memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.
KETIGA : Peraturan perundang-undangan yang masuk dalam Program
Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014, tetapi belum dapat ditetapkan pada Tahun 2014 akan menjadi prioritas
penyusunan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2015.
KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2015.
KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2015
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUSI PUDJIASTUTI
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015
1. DITJEN PERIKANAN TANGKAP
NO JENIS
PERATURAN JUDUL
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
1. Undang-Undang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
2. Peraturan Pemerintah
Kapal Perikanan
3. Peraturan Pemerintah
Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil
4. Peraturan Menteri
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang
Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri
Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun Pemerintah
6. Peraturan Menteri
Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/KEPMEN-KP/2015 TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2015
7. Peraturan ...
2
NO JENIS
PERATURAN JUDUL
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
7. Peraturan Menteri
Kartu Nelayan
8. Peraturan Menteri
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang
Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
9. Peraturan Menteri
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan