PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: /PERMEN-KP/ TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sektor kelautan dan perikanan dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu dilakukan peninjauan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
41
Embed
PERATURAN TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN …jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_23122019123500.pdf · 2019-12-23 · peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: /PERMEN-KP/
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan
efektivitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sektor
kelautan dan perikanan dan dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kredit Usaha Rakyat, perlu dilakukan peninjauan
terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 73/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan
Perikanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
Sektor Kelautan dan Perikanan;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 202);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1794) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 829);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat
KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja
dan/atau investasi kepada debitur
individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau
kelompok usaha kelautan dan perikanan yang
produktif dan layak namun belum memiliki agunan
tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan
barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai
tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku
usaha
3. Penyalur KUR adalah lembaga keuangan dan
koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
4. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau
nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu. (PP 24/2018)
5. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik
sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau
badan usaha yang melakukan Usaha Produktif.
6. Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.
Pasal 2
Pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan
bertujuan untuk:
a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan
KUR bagi Usaha Produktif sektor kelautan dan
perikanan;
b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro,
kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
dan
c. meningkatkan pengembangan Usaha Produktif
sektor kelautan dan perikanan.
BAB II
BIDANG USAHA PENERIMA KUR
Pasal 3
(1) Penerima KUR merupakan pelaku usaha yang
melakukan Usaha Produktif pada skala usaha
mikro, kecil, dan menengah.
(2) Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kegiatan di bidang usaha:
a. penangkapan ikan;
b. pembudidayaan ikan;
c. pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
d. pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
e. pergaraman rakyat;
f. wisata bahari; dan
g. pendukung kegiatan kelautan dan perikanan.
Pasal 4
(1) Pembiayaan KUR pada bidang usaha penangkapan
ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a digunakan untuk kredit investasi dan/atau
kredit modal kerja.
(2) Kredit investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. pengadaan kapal dengan ukuran paling besar
10 (sepuluh) gross tonnage (GT) termasuk mesin
dan alat penangkapan ikan;
b. pengadaan mesin dan/atau alat penangkapan
ikan;
c. modifikasi kapal dan/atau alat penangkapan
ikan; dan/atau
d. pemeliharaan kapal, mesin dan/atau alat
penangkapan ikan.
(3) Kredit modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk biaya operasional penangkapan
ikan dengan kapal berukuran paling besar 10
(sepuluh) GT.
(4) Pembiayaan KUR pada bidang usaha penangkapan
ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kelompok alat penangkapan ikan
yang meliputi:
a. jaring;
b. pancing; dan
c. perangkap.
(5) Kelompok alat penangkapan ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi alat
penangkapan ikan yang dilarang menurut peraturan
perundang-undangan.
Pasal 5
(1) Pembiayaan KUR pada bidang usaha
pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan untuk kredit
investasi dan/atau kredit modal kerja.
(2) Kredit investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. usaha pembenihan atas pengadaan atau
penambahan terdiri dari:
1. wadah budidaya (kolam, bak, aquarium,
fiber);
2. mesin pompa;
3. instalasi listrik;
4. instalasi air;
5. peralatan produksi; dan/atau
6. bangunan semi permanen.
b. usaha pembesaran yang terdiri atas pengadaan
atau penambahan terdiri dari:
1. wadah budidaya (karamba, kolam, tambak,
keramba jaring apung, aquarium)
2. mesin pompa;
3. instalasi listrik;
4. instalasi air;
5. peralatan produksi; dan/atau
6. bangunan semi permanen.
c. usaha pakan ikan terdiri atas pengadaan atau
penambahan kapasitas mesin pembuat pakan
ikan, bangunan, dan sarana lainnya; dan/atau
d. usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan
terdiri atas pengadaan kapal.
(3) Kredit modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk:
a. pengadaan benih atau bibit, induk, pakan,
pupuk, obat ikan;
b. pembelian bahan bakar dan/atau biaya listrik;
c. biaya air;
d. biaya panen;
e. biaya bahan baku pembuatan pakan;
f. biaya tenaga kerja; dan
g. biaya operasional /pendukung lainnya.
(4) Pembiayaan KUR pada bidang usaha
pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud ayat
(2) tidak berlaku bagi usaha pembudidayaan ikan
untuk jenis ikan yang dilarang dan/atau usaha
pembudidayaan ikan yang menggunakan obat-
obatan dan/atau bahan yang dilarang berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
(1) Pembiayaan KUR pada bidang usaha pengolahan
hasil kelautan dan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c digunakan
untuk kredit investasi dan/atau kredit modal kerja.
(2) Kredit investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. pengadaan/sewa lahan dan bangunan;
b. pengadaan alat/mesin kendaraan operasional;
c. pembangunan unit produksi dan fasilitas
pendukung; dan/atau
d. perbaikan/pemeliharaan lahan, bangunan,
mesin, dan kendaraan operasional.
(3) Kredit modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk:
a. pengadaan bahan baku, bahan penolong, bahan
pangan lainnya, dan bahan kemasan;
b. sewa mesin dan kendaraan operasional;
c. upah tenaga kerja;
d. perlengkapan kerja;
e. bahan bakar; dan
f. biaya operasional /pendukung lainnya.
(4) Bidang usaha pengolahan hasil kelautan dan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. pangan yang terdiri atas:
1. penggaraman dan/atau pengeringan ikan;
2. pemindangan ikan;
3. pengasapan dan/atau pemanggangan ikan;
4. peragian dan/atau fermentasi ikan;
5. pengolahan rumput laut
6. pembekuan ikan;
7. pendinginan ikan;
8. pengolahan berbasis lumatan daging ikan,
jelly ikan, atau surimi;
9. pengekstraksian ikan;
10. pengolahan kerupuk dan keripik ikan;
dan/atau
11. minyak ikan.
b. non pangan berupa usaha kerajinan kulit ikan
dan kekerangan; dan
c. usaha pengolahan lain yang berbasis kelautan
dan perikanan.
Pasal 7
(1) Pembiayaan KUR pada bidang usaha pemasaran
hasil kelautan dan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d digunakan
untuk kredit invetasi dan/atau kredit modal kerja.
(2) Kredit investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. usaha pemasaran grosir terdiri dari:
1. pengadaan kios/tempat usaha dan fasilitas
pendukungnya;
2. pengadaan peralatan pemasaran;
3. pemeliharaan kios/tempat usaha;
dan/atau
4. pembelian sarana pengangkut dan
distribusi.
b. usaha pemasaran retail terdiri dari:
1. pengadaan kios/lapak/tempat usaha dan
fasilitas pendukungnya;
2. pengadaan peralatan pemasaran;
3. pemeliharaan kios/tempat usaha;
dan/atau
4. pembelian sarana pengangkutan dan
distribusi.
(3) Kredit modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk:
a. pembelian hasil kelautan dan perikanan;
b. peralatan pemasaran;
c. biaya pemasaran;
d. pengiklanan/promosi;
e. pengiriman produk ke konsumen;
f. sewa kios/lapak/tempat usaha;
g. biaya listrik, BBM, biaya es, biaya air;
h. biaya tenaga kerja; dan/atau
i. biaya operasional /pendukung lainnya.
(4) Bidang usaha pengolahan hasil kelautan dan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk pemasaran grosir dan pemasaran
retail/eceran.
(1) Pembiayaan KUR pada bidang usaha pergaraman
rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf e digunakan untuk kredit investasi
dan/atau kredit modal kerja.
(2) Kredit investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk:
a. pengadaan/pemeliharaan/sewa lahan, gudang
penyimpanan
b. peralatan dan mesin; dan/atau
c. unit pengolah garam.
(3) Kredit modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk:
a. biaya produksi garam;
b. biaya listrik, biaya air;
c. biaya tenaga kerja; dan/atau
d. biaya operasional /pendukung lainnya.
(4) Pembiayaan KUR pada bidang usaha pergaraman
rakyat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
digunakan untuk:
a. usaha produksi garam;
b. usaha pengolahan garam; dan
c. perdagangan garam.
Pasal 9
(1) Pembiayaan KUR pada bidang usaha wisata bahari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
f, digunakan untuk kredit investasi dan/atau kredit
modal kerja.
(2) Kredit investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. biaya sewa/beli bahan/bangunan/kantor;
b. sarana transportasi wisata bahari; ddan/atau
c. perbaikan, fasilitas wisata air, toko
cinderamata, perahu katamaran, dan/atau
kompresor.
(3) Kredit modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk:
a. biaya BBM;
b. biaya tenaga kerja; dan/atau
c. biaya operasional /pendukung lainnya.
(4) Pembiayaan KUR pada bidang usaha wisata bahari
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1),dapat
digunakan untuk:
a. wisata pantai/pesisir;
b. wisata bentang laut; dan
c. wisata bawah laut.
(5) Pembiayaan KUR pada bidang usaha wisata bahari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
bagi usaha yang dilakukan di kawasan konservasi,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 10
Usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g
merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan langsung
untuk mendukung usaha kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf f.
BAB II
JENIS KUR
Pasal 11
(1) KUR sektor kelautan dan perikanan terdiri dari:
a. KUR mikro;
b. KUR kecil; dan
c. KUR khusus.
(2) KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan
jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah) setiap individu.
(3) KUR Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan
jumlah diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima
juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap
individu.
(4) KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diberikan kepada kelompok usaha bersama,
kelompok pembudidaya ikan, kelompok pembuat
pakan mandiri, kelompok pengolah dan pemasar,
dan kelompok usaha garam yang dikelola secara
bersama dalam bentuk klaster dengan
menggunakan mitra usaha (offtaker) untuk
komoditas perikanan rakyat termasuk pengadaan
kapal nelayan.
(5) KUR Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan
kebutuhan dengan jumlah paling banyak sebesar
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk
setiap individu anggota kelompok.
BAB III
STRUKTUR BIAYA
Pasal 12
(1) Dalam penyaluran KUR sektor kelautan dan
perikanan perlu ditetapkan struktur biaya pada
bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2).
(2) Struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan struktur biaya indikatif yang dapat
dijadikan acuan bagi Penyalur KUR dengan
mempertimbangkan:
a. usaha penangkapan ikan memperhitungkan
biaya investasi, modal kerja dan biaya tetap,
pola trip dan daerah penangkapan ikan, jenis
alat dan produktifitas hasil tangkapan,
komoditas hasil tangkapan, musim
penangkapan, dan harga rata–rata;
b. usaha pembudidayaan ikan memperhitungkan
biaya investasi, modal kerja dan biaya tetap,
jenis komoditas, luas lahan, teknologi budidaya
yang diaplikasikan, siklus produksi, dan harga
rata-rata;
c. usaha pengolahan produk kelautan dan
perikanan antara lain memperhitungkan biaya
investasi, modal kerja dan biaya tetap, jenis
produk olahan, skala usaha, kapasitas
produksi, dan harga rata-rata;
d. usaha pemasaran produk kelautan dan
perikanan antara lain memperhitungkan biaya
investasi, modal kerja dan biaya tetap, harga
produk kelautan dan perikanan, teknologi, dan
jangkauan pemasaran;
e. usaha pergaraman rakyat antara lain
memperhitungkan biaya investasi, modal kerja
dan biaya tetap, luas lahan, lokasi, dan
teknologi dan produktivitas;
f. usaha wisata bahari antara lain
memperhitungkan biaya investasi, modal kerja
dan biaya tetap, lokasi wisata, jenis wisata,
teknologi, dan aksesibilitas; dan
g. usaha pendukung kegiatan kelautan dan
perikanan antara lain memperhitungkan biaya
investasi, modal kerja dan biaya tetap,
kapasitas produksi, serta kebutuhan bahan
baku.
(3) Perhitungan struktur biaya KUR sektor kelautan dan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
PEMBINAAN KUR SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pasal 13
(1) Kementerian dan dinas yang membidangi kelautan
dan perikanan sesuai kewenangannya melakukan
pembinaan teknis pelaksanaan KUR sektor kelautan
dan perikanan.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian
bertugas:
a. melakukan sosialisasi dan fasilitasi akses
pembiayaan KUR sektor kelautan dan
perikanan kepada pelaku usaha;
b. menyusun data calon penerima KUR potensial
untuk dapat dibiayai KUR sektor kelautan dan
perikanan;
c. mengunggah data pelaku usaha yang potensial
untuk dapat dibiayai KUR sektor kelautan dan
perikanan ke dalam Sistem Informasi Kredit
Program (SIKP);
d. mengidentifikasi data calon penerima KUR yang
diunggah oleh Penyalur KUR dan perusahaan
penjamin ke dalam Sistem Informasi Kredit
Program (SIKP);
e. pendampingan bagi pelaku usaha melalui
bimbingan teknis, penguatan kelembagaan,
penumbuhan dan pengembangan wirausaha;
dan
f. memfasilitasi hubungan antara Penerima KUR
dengan pihak lainnya melalui kemitraan serta
temu bisnis.
(3) Dalam melaksanakan pembinaan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Provinsi
bertugas:
a. melakukan evaluasi secara berkala terhadap
dinas Kabupaten/Kota;
b. memfasilitasi hubungan antara Penerima KUR
dengan Penyalur KUR dengan Dinas
Kabupaten/Kota;
c. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka
penyaluran KUR; dan
d. pendampingan bagi pelaku usaha sektor
kelautan dan perikanan melalui sosialisasi,
bimbingan teknis, penguatan kelembagaan,
penumbuhan dan pengembangan wirausaha.
(4) Dalam melaksanakan pembinaan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Kabupaten/Kota bertugas:
a. melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi
Pelaku Usaha yang layak dibiayai KUR;
b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam
rangka upload/menggunggah data pelaku
usaha yang layak dibiayai KUR ke dalam Sistem
Informasi Kredit Program;
c. pendampingan bagi pelaku usaha sektor
kelautan dan perikanan melalui sosialisasi,
bimbingan teknis, penguatan kelembagaan,
penumbuhan dan pengembangan wirausaha;
dan
d. memfasilitasi hubungan antara Penerima KUR
dengan pihak lainnya melalui kemitraan serta
temu bisnis.
Pasal 14
Pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran,
pemanfaatan, dan pengembalian KUR sektor kelautan
dan perikanan dilakukan secara berjenjang dari tingkat
kabupaten/kota, provinsi, dan pusat secara periodik
setiap 3 (tiga) bulan sekali.
BAB IV
PELAPORAN
Pasal 15
(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3) harus menyampaikan laporan pelaksanaan KUR
kepada Kementerian setiap 3 (tiga) bulan, paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pembiayaan dan penyaluran KUR yang diajukan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
73/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Kredit
Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-
KP/2016 tentang Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat
Sektor Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku
Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Total Laba Per Tahun: 1,635,120,000 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANBCR (Total Penerimaan/Total Biaya): 4.23 REPUBLIK INDONESIA,BEP (Total Investasi/Total Laba): 2.45