1 KEPUTUSAN KETUA UMUM PERHIMPUNAN AHLI EPIDEMIOLOGI INDONESIA NOMOR : 095/PAEI/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI PERMOHONAN STR EPIDKES BAGI ANGGOTA PERHIMPUNAN AHLI EPIDEMIOLOGI INDONESIA Menimbang :a. bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh MTKI b. bahwa Epidemiolog Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang berhak mendapat surat tanda registrasi c. bahwa untuk memperoleh surat tanda registrasi, Epidemiolog Kesehatan mengajukan permohonan kepada MTKI d. bahwa permohonan Surat Tanda Registrasi kepada MTKI dapat dilakukan secara kolektif melalui organisasi profesi e. bahwa untuk keperluan permohonan Surat Tanda Registrasi secara kolektif, perlu diatur dalam suatu pedoman pelaksanaan fasilitasi permohonan STR EPIDKES bagi anggota PAEI f. bahwa pedoman pelaksanaan fasilitasi permohonan STR EPIDKES bagi anggota PAEI perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, BAB II Pasal 2, ayat 1,2 dan 3; BAB VI Pasal 30, ayat 3 dan 4 Memperhatikan: a. Keputusan Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.03/1/1356/2017 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Bagi Epidemiolog Kesehatan b. Surat Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Nomor 077/PAEI/V/2017 tentang Usulan Perubahan Nomenklatur Jenjang Kompetensi Profesi Epidemiolog Kesehatan
15
Embed
KEPUTUSAN KETUA UMUM PERHIMPUNAN AHLI … · Registrasi Epidemiolog Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.03/1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEPUTUSAN
KETUA UMUM PERHIMPUNAN AHLI EPIDEMIOLOGI INDONESIA NOMOR : 095/PAEI/2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI
PERMOHONAN STR EPIDKES
BAGI ANGGOTA PERHIMPUNAN AHLI EPIDEMIOLOGI INDONESIA Menimbang :a. bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik
wajib memiliki Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh MTKI
b. bahwa Epidemiolog Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang berhak mendapat surat tanda registrasi
c. bahwa untuk memperoleh surat tanda registrasi,
Epidemiolog Kesehatan mengajukan permohonan kepada MTKI
d. bahwa permohonan Surat Tanda Registrasi kepada MTKI dapat dilakukan secara kolektif melalui organisasi profesi
e. bahwa untuk keperluan permohonan Surat Tanda
Registrasi secara kolektif, perlu diatur dalam suatu pedoman pelaksanaan fasilitasi permohonan STR EPIDKES bagi anggota PAEI
f. bahwa pedoman pelaksanaan fasilitasi permohonan STR EPIDKES bagi anggota PAEI perlu ditetapkan dalam suatu
keputusan
Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, BAB II
Pasal 2, ayat 1,2 dan 3; BAB VI Pasal 30, ayat 3 dan 4
Memperhatikan: a. Keputusan Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.03/1/1356/2017 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Bagi Epidemiolog Kesehatan
b. Surat Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Nomor 077/PAEI/V/2017 tentang
Usulan Perubahan Nomenklatur Jenjang Kompetensi Profesi Epidemiolog Kesehatan
2
MEMUTUSKAN
Pertama : Menetapkan Keputusan Pengurus Pusat PAEI tentang
Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Permohonan STR EPIDKES Bagi Anggota PAEI
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan
Jakarta, 22 Juni 2017
Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Ketua Umum
ttd
DR. Dr. Hariadi Wibisono, MPH
3
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat PAEI
No. 095/PAEI/2017 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Permohonan STR EPIDKES Bagi Anggota PAEI
Bagi Anggota Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
I. Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 36, Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46, tahun 2013 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan, bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk Epidemiolog Kesehatan, yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan
keprofesiannya wajib memiliki izin dari Pemerintah yang memerlukan Surat Tanda Registrasi. STR tenaga kesehatan, termasuk Epidemiolog Kesehatan, dikeluarkan oleh MTKI (Kementerian Kesehatan) dan berlaku
secara nasional.
Registrasi Epidemiolog Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.03/1/1356/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang Penerbitan Surat
Tanda Registrasi Bagi Epidemiolog Kesehatan sebagaimana terlampir.
Untuk memperoleh STR tersebut, Epidemiolog Kesehatan mengajukan permohonan kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia melalui Majelis
Tenaga Kesehatan Provinsi sesuai dengan cara registrasi online.
Sampai saat ini, permohonan registrasi Epidemiolog Kesehatan kepada MTKI melalui online belum tersedia dan oleh karena itu, Pengurus Pusat
Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia akan memfasilitasi permohonan registrasi dimaksud dengan menyelenggarakan Fasilitasi Registrasi Epidemiolog Kesehatan di MTKI Masa Peralihan.
4
II. Dasar Pelaksanaan
1. UU 36, tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46, tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan
3. Surat Keputusan Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor
HK.02.03/1/1356/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang Penerbitan Surat
Tanda Registrasi Bagi Epidemiolog Kesehatan
4. Surat Ketua Pengurus Pusat PAEI kepada Kepala Pusat Standarisasi,
Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan, Badan PPSDM Kesehatan,
Kementerian Kesehatan tentang Usulan Nomenklatur Jenjang
Kompetensi Profesi Epidemiologi Kesehatan
III. Tujuan
Fasilitasi permohonan STR EPIDKES masa peralihan bagi anggota PAEI
IV. Pengertian
1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Epidemiolog Kesehatan, yang kemudian disebut Epidkes, adalah salah satu tenaga kesehatan di Indonesia sesuai ketentuan undang-undang tenaga kesehatan (UU 36, tahun 2014), yang memiliki kamampuan menyediakan data dan informasi distribusi status kesehatan masyakarakat pada suatu populasi tertentu dan determinant-nya berdasarkan kaidah-kaidah epidemiologi yang terutama dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan perorangan atau masyarakat.
3. Registrasi Epidkes adalah pencatatan resmi Epidkes yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya.
5
4. Registrasi Epidkes Masa Peralihan adalah registrasi Epidkes yang dilaksanakan pada masa peralihan.
5. Surat Tanda Registrasi Epidemiolog Kesehatan yang selanjutnya disingkat STR-Epidkes adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Kesehatan Epidemiolog Kesehatan yang telah diregistrasi.
V. Penyelenggaraan Fasilitasi Permohonan STR Epidkes Masa Peralihan
1. Organisasi Penyelenggara
Penyelenggara fasilitasi permohonan STR Epidkes masa peralihan
adalah Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Epidemiologi Kesehatan, yang
secara operasional dilaksanakan oleh panitia. Struktur organisasi dan
personalia Panitia Fasilitasi Permohonan STR EPIDKES Masa
Peralihan adalah sebagai berikut:
Personalia
Ketua : Sayuti, M.Epid.
Sekretaris : Drs.Mohamad Socheh, MM
Anggota : 1.Geraldin Amelia Solang, SKM
2.Siti Khotijah, SKM
3.Daryanto, SE
Alamat Sekretariat:
Kantor Pengurus Pusat PAEI
Perkantoran Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan, Gedung E lantai 2, Jl.