Dihimpun oleh Pusat Hukum & Humas BPN RI SJDI HUKUM KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI PROPINSI DAN KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN/KOTAMADYA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahaan Nasional, dipandang perlu untuk merumuskan perincian tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pkok Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah; 4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahaan Nasional; 5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerta Badan Pertanahan Nasional. Memperhatikan: a. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B- 102/1/MENPAN/I/89 tanggal 28 Januari 1989; b. Persetujuan Menteri/Sekretaris Negara dalam suratnya Nomor B-238/M.Sesneg/I/1989, tanggal 31 Januari 1989. MEMUTUSKAN Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di propinsi dan kantor pertanahan di Kabupaten/Kotamadya. BAB I KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 1 (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut KANWIL BPN adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2) KANWIL BPN dipimpin oleh seorang Kepala.
21
Embed
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL … · melaksanakan urusan tata usaha dan perundang-undangan. ... perlengkapan dan rumah ... pemeliharaan dan pengelolaan peralatan teknis
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dihimpun oleh Pusat Hukum & Humas BPN RI SJDI HUKUM
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 1989
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI PROPINSI DAN
KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN/KOTAMADYA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden
Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahaan Nasional, dipandang perlu untuk merumuskan perincian tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan
organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pkok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahaan Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 11/KBPN/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerta Badan Pertanahan Nasional.
Memperhatikan: a. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-
102/1/MENPAN/I/89 tanggal 28 Januari 1989; b. Persetujuan Menteri/Sekretaris Negara dalam
suratnya Nomor B-238/M.Sesneg/I/1989, tanggal
31 Januari 1989.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang
organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di propinsi dan kantor pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.
BAB I
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 1 (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi yang
selanjutnya dalam keputusan ini disebut KANWIL BPN adalah
instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
(2) KANWIL BPN dipimpin oleh seorang Kepala.
Dihimpun oleh Pusat Hukum & Humas BPN RI SJDI HUKUM
Pasal 2
KANWIL BPN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Propinsi yang bersangkutan.
Pasal 3 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
KANWIL BPN mempunyai fungsi : a. melaksanakan penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang
pertanahan;
b. mengkoordinasikan pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengukuran hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
c. melaksanakan bimbingan dan pengendalian serta melakukan tugas di bidang pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah,
penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
d. melaksanakan urusan tata usaha dan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4
KANWIL BPN terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah;
c. Bidang Penatagunaan Tanah; d. Bidang Hak-hak Atas Tanah;
e. Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
Pasal 5
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratip kepada semua satuan organisasi KANWIL BPN serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. melakukan urusan kepegawaian; b. melakukan urusan keuangan;
c. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga; d. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan
peraturan perundang-undangan;
e. menyusun laporan.
Pasal 7
Bagian Tata Usaha terdiri : Sub Bagian Kepegawaian;
a. Sub Bagian Keuangan; b. Sub Bagian Umum dan Perundang-undangan.
Pasal 8 (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan.
(3) Sub Bagian Umum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga serta melakukan urusan perundang-undangan.
Dihimpun oleh Pusat Hukum & Humas BPN RI SJDI HUKUM
Pasal 9 Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan
koordinasi dan menyusun program serta memberikan bimbingan, pengendalian dan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah.
Pasal 10
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasl 9, Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai fungsi : a. menyiapkan dan melakukan kegiatan penataan penguasaaan dan
pemilikan tanah pertanian dan perkotaan; b. menyiapkan dan melakukan konsolidasi tanah dan pengaturan
pemanfaatan atas tanah;
c. menyiapkan dan melakukan pemberian ganti rugi da penyelesaian masalah;
d. menyiapkan dan melakukan pengembangan, pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah, serta izin pengalihan haknya.
Pasal 11 Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah terdiri dari : a. Seksi Penataan Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian dan
Perkotaan; b. Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah;
c. Seksi Ganti Rugi dan Penyelesaian Masalah; d. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
Pasal 12 (1) Seksi Penataan Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian dan
Perkotaan mempunyai tugas menyiapkan usul penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, dan melakukan redistribusi obyek pengaturan penguasaan tanah.
(2) Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan konsolidasi tanah perkotaan dan tanah pedesaan dan pemanfaatan bersama atas tanah, serta pengaturan
batas maksimum dan minimum luas penguasaan pemilikan tanah. (3) Seksi Ganti Rugi dan Penyelesaian Masalah mempunyai tugas
menyiapkan dan melakukan pembayaran ganti rugi tanah kelebihan batas maksimum, tanah absentee, dan tanah partikelir, serta penyelesaian masalah pengaturan penguasaan tanah.
(4) Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas menyiapkan pengembangan dan pengendalian pengaturan
penguasaan tanah pemilikan tanah serta peralihan hak.
Pasal 13
Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan data, mengkoordinasikan dan menyusun rencana, memberikan bimbingan serta mengatur pengarahan lokasi dan pengendalian di bidang
penatagunaan tanah.
Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi :
a. menyiapkan dan melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data penatagunaan tanah;
b. menyiapkan dan melakukan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana penatagunaan tanah;
c. menyiapkan dan melakukan kegiatan perpetaan penatagunaan
tanah; d. menyiapkan dan melakukan kegiatan bimbingan, serta mengatur
pengarahan lokasi dan pengendalian perubahan penggunaan tanah.
Dihimpun oleh Pusat Hukum & Humas BPN RI SJDI HUKUM
Pasal 15 Bidang Penatagunaan Tanah terdiri dari :
a. Seksi Data Penatagunaan Tanah; b. Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah; c. Seksi Perpetaan Penatagunaan Tanah;
d. Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah.
Pasal 16 (1) Seksi Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menghimpun,
mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah.
(2) Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan rencana dan koordinasi penatagunaan tanah.
(3) Seksi Perpetaan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan
urusan perpetaan penatagunaan tanah. (4) Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas
menyiapkan dan melakukan bimbingan, serta mengatur pengarahan lokasi dan pengendalian perubahan penggunaan tanah.
Pasal 17 Bidang Hak-hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, menyusun program, dan memberikan bimbingan, pengendalian dan
pelayanan di bidang pengurusan hak-hak atas tanah.
Pasal 18 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Hak-hak Atas Tanah mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bimbingan dan pengendalian serta melakukan kegiatan di bidang pengurusan hak-hak atas tanah kepada perorangan;
b. menyiapkan bimbingan dan pengendalian serta serta melakukan kegiatan di bidang pengurusan hak-hak atas tanah kepada badan hukum;
c. menyiapkan bimbingan dan pengendalian serta melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi Pemerintah;
d. menyiapkan telaahan penyelesaian masalah pertanahan.
Pasal 19
Bidang Hak-hak atas Tanah terdiri dari : a. Seksi Pengurusan Hak Tanah Perorangan; b. Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum;
c. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah; d. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Pasal 20
(1) Seksi Pengurusan Hak Tanah Perorangan mempunyai tugas
menyiapkan da melakukan kegiatan pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu, penghentian dan pembatalan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai kepada
perorangan. (2) Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum mempunyai tugas
menyiapkan dan melakukan kegiatan pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu, penghentian dan pembatalan hak guna bangunan, hak milik, hak pakai, hak guna usaha, dan hak
pengelolaan kepada badan hukum pemerintah dan swasta. (3) Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah mempunyai tugas
menyiapkan telaahan dan melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi pemerintah.
(4) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas
menyiapkan telaahan dan melakukan kegiatan penyelesaian masalah pertanahan.
Dihimpun oleh Pusat Hukum & Humas BPN RI SJDI HUKUM
Pasal 21 Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas
menyiapkan koordinasi dan menyusun program serta memberikan bimbingan, pengendalian dan pelayanan di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
Pasal 22
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi : a. menyiapkan dan melakukan identifikasi dan pengukuran untuk
keperluan kerangka dasar kadastral, pendaftaran desa demi desa, pengukuran sporadic, pemeliharaan dan pengelolaan peralatan teknis, serta memberikan bimbingan pengukuran;
b. menyiapkan dan melakukan analisa, perhitungan, penggambaran dan pemetaan, berdasarkan hasil pengukuran kerangka dasar
kadastral, pendaftaran desa demi desadan pengukuran sporadic, serta memberikan bimbingan analisa, perhitungan, penggambaran dan pemetaan;
c. mengumpulkan bahan untuk penyusunan sistem informasi pertanahan, memberikan bimbingan pelaksanaan tata pendaftaran tanah dan tata usaha pendaftaran tanah, dan menyiapkan surat
keputusan pengakuan hak atas tanah milik adat; d. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan peralihan hak,
pembebanan hak, petunjuk penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah, dan penyiapan saran-saran yang berhubungan dengan tugas pendaftaran tanah, serta memberikan bimbingan dan menyiapkan
bahan penilaian pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Pasal 23
Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :
a. Seksi Pengukuran; b. Seksi Pemetaan; c. Seksi Pendaftaran Tanah dan Sistem Informasi Pertanahan;
d. Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT.
Pasal 24 (1) Seksi Pengukuran mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan
identifikasi dan pengukuran untuk keperluan kerangka dasa
kadastral, pendaftaran desa demi desa, pengukuran sporadic, pemeliharaan dan pengelolaan peralatan teknis serta memberikan
bimbingan pengukuran; (2) Seksi Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan
analisa perhitungan, penggambaran dan pemetaan berdasarkan
hasil pengukuran kerangka dasar kadastral, pendaftaran desa demi desa, pengukuran sporadic, serta memberikan bimbingan analisa, perhitungan, penggambaran dan pemetaan;
(3) Seksi Pendaftaran Tanah dan Sistem Informasi Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan untuk menyusun sistem
informasi pertanahan, memberikan bimbingan pelaksanaan tata pendaftaran tanah dan tata usaha pendaftaran tanah, serta menyiapkan surat keputusan pengakuan hak atas tanah milik data;
(4) Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT mempunyai tugas memberikan bimbingan dalam pelaksanaan peralihan hak,
pembebanan hak, petunjuk penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah, penyiapan sarana-sarana yang berhubungan dengan tugas pendaftarann tanah, serta menyiapkan bahan bimbingan dan
penilaian pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Dihimpun oleh Pusat Hukum & Humas BPN RI SJDI HUKUM
BAB II KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN/KOTAMADYA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 25
(1) Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kantor Pertanahan, adalahinstansi vertical dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;
(2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 26
Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahn Nasional dalam lingkungan wilayah Kabupaten/ Kotamadya.
Pasal 27
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi : a. menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah,
penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
b. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan
Kantor Pertanahan terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah; c. Seksi Penatagunaan Tanah; d. Seksi Hak-hak atas Tanah;
e. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
Pasal 29 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.
Pasal 30
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. melakukan urusan keuangan;
b. melekukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
Pasal 31
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Keuangan;
b. Urusan Umum.
Pasal 32
(1) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan di lingkungan Kantor Pertanahan;
Dihimpun oleh Pusat Hukum & Humas BPN RI SJDI HUKUM
(2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Kantor
Pertanahan.
Pasal 33
Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian penguasaan, pemilikan,
pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah.
Pasal 34 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai fungsi :
a. menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, redistribusi, pemanfaatan bersama atas tanah,
dan konsolidasi tanah perkotaan maupun pedesaan; b. menyiapkan dan melakukan kegiatan pengumpulan data
pengendalian penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah
kelebihan maksimum, absentee, dan tanah partikelir, serta pemberian izin pengalihan, dan penyelesaian masalah.
Pasal 35 Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah terdiri dari :
a. Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah; b. Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
Pasal 36 (1) Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai
tugas melakukan kegiatan penegasan dan redistribusi tanah obyek pengaturan penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah partikelir,
konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan, serta pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi-hasil, sewa dan gadai tanah.
(2) Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang penguasaan dan
pemilikan tanah, pengalihan hak dan penyelesaian masalah.
Pasal 37
Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan ata dan menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan
penggunaan tanah kepada masyarakat, serta menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.
Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi :
a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah;
b. menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.
Pasal 39
Seksi Penatagunaan Tanah terdiri dari : a. Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah; b. Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah.
Dihimpun oleh Pusat Hukum & Humas BPN RI SJDI HUKUM
Pasal 40 (1) Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas
mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data penatagunaan tanah;
(2) Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah
mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada
masyarakat, dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.
Pasal 41 Seksi Hak-hak atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang hak-hak atas tanah, pengadaan tanah,
dan penyelesaian masalah pertanahan.
Pasal 42 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hak-hak atas Tanah mempunyai fungsi :
a. menyiapkan penyelesaian pengurusan hak-hak atas tanah; b. menyiapkan penyelesaian pengadaan tanah; c. menyiapkan penyelesaian masalah pertanahan.
Pasal 43
Seksi Hak-hak atas Tanah terdiri dari : a. Sub Seksi Pengurusan Hak-hak atas tanah; b. Sub Seksi Pegadaan Tanah;
c. Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Pasal 44 (1) Sub Seksi Pengurusan Hak-hak atas Tanah mempunyai tugas
menyiapkan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemberian
fatwa mengenai pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu, pengertian, dan pembatalan hak-hak atas tanah.
(2) Sub Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan
melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi Pemerintah.
(3) Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan penyelesaian masalah pertanahan.
Pasal 45 Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah mempunyai tugas melakukan
pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, peralihan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT.
Pasal 46 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:
a. melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan menyiapkan pendaftaran konversi milik adat;
b. menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan sistem informasi pertanahan serta memelihara daftar-
daftar umum dan warkah di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah;
c. menyiapkan peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan pembinaan PPAT serta menyiapkan sarana-sarana daftar isian di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
Pasal 47
Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah terdiri dari :
a. Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi;
Dihimpun oleh Pusat Hukum & Humas BPN RI SJDI HUKUM
b. Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan; c. Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak, dan PPAT.
Pasal 48
(1) Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi mempunyai tugas
melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan menyiapkan pendaftaran konversi tanah milik adat.
(2) Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, mengumpulkan data hak atas tanah untuk
pembuatan laporan dan penyajian informasi pertanahan, serta memelihara daftar-daftar umum dan warkah di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
(3) Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT mempunyai tugas menyiapkan penyelesaian peralihan hak atas tanah,
pembebanan hak atas tanah dan bahan-bahan bimbingan PPAT, serta menyiapkan bahan-bahan daftar isian di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 49
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional masing-masing dikoordinasi Gubernur dan
Bupati/Walikotamadya selaku Kepala Wilayah.
Pasal 50 KANWIL BPN dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan fungsi Badan Pertanahan Nasional, khususnya dalam pembuatan surat
keputusan pemberian hak atas tanah maupun sertipikat hak atas tanah tetap memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 51 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KANWIL BPN wajib menerapkan prinsip koordinasi; integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur
dalam lingkungan KANWIL BPN, instansi-instansi vertikal di wilayah dan unsur-unsur Pemerintah Daerah yang terkait.
Pasal 52
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 53
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KANWIL BPN bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 54 Setiap bawahan dan setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasannya, serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.
Dihimpun oleh Pusat Hukum & Humas BPN RI SJDI HUKUM
Pasal 55 Para Kepala Bidang dan para Kepala Kantor Pertanahan wajib
menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bagian Tata Usaha menampung laporan-laporan itu serta menyusun laporan berkala KANWIL BPN di Propinsi
yang bersangkutan.
Pasal 56 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan tersebut disampaikan pula kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional ada hubungan tugas.
Pasal 57
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit dibantu oleh semua kepala satuan organsiasi yang berada di bawahnya dan dalam
rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan, masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.
Pasal 58
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungannya, dengan
instansi-instansi vertikal di wilayah dan unsur Pemerintah Daerah yang terkait.
BAB IV LOKASI
Pasal 59
Sejak berlakunya Keputusan ini dalam lingkungan Badan Pertanahan
Nasional terdapat 27 (dua puluh tujuh) KANWIL BPN dan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
Pasal 60
Kabupaten/Kotamadya yang belum mempunyai Kantor Pertanahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara dapat
membentuk Kantor Pertanahan sesuai dengan kebutuhan.
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 61 Pengangkatan, pelantikan, penilaian, dan pemindahan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi
Vertikal di Daerah.
Pasal 62
Semua produk yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya sejak tanggal 21
Nopember 1988 sampai dengan berlakunya organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya berdasarkan Keputusan ini
dinyatakan sah berlaku.
Dihimpun oleh Pusat Hukum & Humas BPN RI SJDI HUKUM
BAB VI PENUTUP
Pasal 63
Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan Menteri/Sekretaris Negara.
Pasal 64
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 65
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Januari 1989
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ttd.
Ir. SONI HARSONO
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
Seksi Pengaturan
Penguasaaan Tanah
Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah
Sub SeksiPengendalian Penguasaan
dan Pemilikan Tanah
Seksi
Penatagunaan Tanah
Sub Seksi DataPenatagunaan Tanah
Seksi
Hak-hak Atas Tanah
Sub SeksiPemberian Hak Atas
Tanah
Sub SeksiPengadaan Tanah
Seksi Pengukuran Dan
Pendaftaran Tanah
Sub Seksi PengukuranPemetaan dan Konversi
Sub Seksi PendaftaranHak dan Informasi
Sub
Bagian Tata Usaha
Urusan Keuangan
Urusan Umum
Sub SeksiRencana dan Bimbingan
Penatagunaan Tanah
Sub SeksiPenyelesaian Masalah
Pertanahan
Sub Seksi PeralihanHak, Pembebanan Hak
dan PPAT
KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN
NAIONAL
Bidang Pengaturan
Penguasaan Tanah
Seksi Penatagunaan Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian dan
Perkotaan
Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah
Bidang
Penatagunaan Tanah
Seksi DataPenatagunaan Tanah
Bidang
Hak-hak Atas Tanah
Seksi Pengurusan Hak Tanah Perorangan
Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum
Bidang Pengukuran Dan
Pendaftaran Tanah
Seksi Pengukuran
Seksi Pemetaan
BAGIAN
TATA USAHA
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan Perundang-undangan
Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah
Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah
Seksi Pendaftaran Tanah dan Informasi
Pertanahan
Sub BagianKepegawaian
Seksi Ganti Rugi dan Penyelesaian Masalah
Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan
Tanah
Seksi Perpetaan Penatagunaan Tanah
Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah
Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan
Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan
PPAT
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 1 TAHUN 1989
TANGGAL : 31 JANUARI 1989
No. Kantor BPN di Provinsi Wilayah Kerja Tempat Kedudukan
1. Derah Istimewa Aceh Propinsi Derah Istimewa
Aceh
Banda Aceh
2. Sumatera Utara Propinsi Sumatera Utara Medan
3. Sumatera Barat Propinsi Sumatera Barat Padang
4. Sumatera Selatan Propinsi Sumatera Selatan Palembang
5. Riau Propinsi Riau Pekanbaru
6. Jambi Propinsi Jambi Jambi
7. Bengkulu Propinsi Bengkulu Bengkulu
8. Lampung Propinsi Lampung Bandar Lampung
9. Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Raya
Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Raya
Jakarta
10. Jawa Barat Propinsi Jawa Barat Bandung
11. Jawa Tengah Propinsi Jawa Tengah Semarang
12. Jawa Timur Propinsi Jawa Timur Surabaya
13. Daerah Istimewa Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Yogyakarta
14. Kalimantan Barat Propinsi Kalimantan Barat Pontianak
15. Kalimantan Tengah Propinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya
16. Kalimantan Timur Propinsi Kalimantan Timur Samarinda
17. Kalimantan Selatan Propinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin
18. Sulawesi Utara Propinsi Sulawesi Utara Manado
19. Sulawesi Tengah Propinsi Sulawesi Tengah Palu
20. Sulawesi Selatan Propinsi Sulawesi Selatan Ujungpandang
21. Sulawesi Tenggara Propinsi Sulawesi Tenggara Kendari
22. Bali Propinsi Bali Denpasar
23. Nusa Tenggara Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat Mataram
24. Nusa Tenggara Timur Propinsi Nusa Tenggara
Timur
Kupang
25. Maluku Propinsi Maluku Ambon
26. Irian Jaya Propinsi Irian Jaya Jayapura
27. Timor Timur Propinsi Timor Timur Dili
Jakarta, 31 Januari 1989
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
ttd,
IR. SONI HARSONO
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 1 TAHUN 1989
TANGGAL : 31 JANUARI 1989
No. Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya Wilayah Kerja Tempat Kedudukan
I. PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
1. Kotamadya Banda Aceh Kotamadya Banda Aceh Banda Aceh
2. Kotamadya Sabang Kotamadya Sabang Sabang
3. Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar Janthoe
4. Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Meulaboh
5. Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Selatan Tapaktuan
6. Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Sigli
7. Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Utara Lhokseumawe
8. Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Timur Langsa
9. Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tengah Takengon
10. Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tenggara Kutacane
II. PROPINSI SUMATERA UTARA
1. Kotamadya Medan Kotamadya Medan Medan
2. Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Binjai
3. Kotamadya Pematang
Siantar
Kotamadya Pematang Siantar Pematang Siantar
4. Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli serdang Lubuk Pakam
5. Kabupaten Dairi Kabupaten Dairi Sidikalang
6. Kabupaten Karo Kabupaten Karo Kabanjahe
7. Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan Tanjungbala
8. Kotamadya Tanjung balai Kotamadya Tanjung balai Tanjungbalai
9. Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Pematang Siantar
10. Kabupaten Tapanuli
Selatan
Kabupaten Tapanuli Selatan Padang Sidempuan
11. Kabupaten Nias Kabupaten Nias Gunung Sitoli
12. Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat
13. Kotamadya Sibolga Kotamadya Sibolga Sibolga
14. Kabupaten Tapanuli
Tengah
Kabupaten Tapanuli Tengah Sibolga
15. Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung
16. Kotamadya Tebing Tinggi Kotamadya Tebing Tinggi Tebingtinggi