1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182); 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubaban atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi PemOihan Umum Nomor Mengingat KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUM PROVDISI BAHTEM NOMOR: 010 /Kpts/KPU-Prov-015/2016 TEHTAHG PEDOMAM TEKMIS TAHAPAM, PROGRAM DAM JADWAL PEMYELEMGGARAAM PEMTT.THAM GUBERMUR DAM WAKIL GUBERRUR PROVIMSI BAMTEM TAHUM 2017 KETUA KOMISI PEMILJHAN UMUM PROVINSI BANTEN, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaaan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur dengan berpedoman pada peraturan KPUini; c bahwa berdasaikan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Guhemur dan Wakil Gubemur Provinsi Banten Tahun 2017.
7
Embed
KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUM … Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5246);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubaban atasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5678);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SekretariatJenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KomisiPemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi PemOihan Umum Nomor
Mengingat
KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUMPROVDISI BAHTEM
NOMOR: 010 /Kpts/KPU-Prov-015/2016
TEHTAHGPEDOMAM TEKMIS TAHAPAM, PROGRAM DAM JADWAL PEMYELEMGGARAAM
PEMTT.THAM GUBERMUR DAM WAKIL GUBERRUR PROVIMSI BAMTEM TAHUM2017
KETUA KOMISI PEMILJHAN UMUM PROVINSI BANTEN,
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf bUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10 PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentangTahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PemilihanGubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupatiserta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPUProvinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPUProvinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis tahapan,program dan jadwal penyelenggaaan Pemilihan Gubemurdan Wakil Gubemur dengan berpedoman pada peraturanKPUini;
c bahwa berdasaikan huruf a dan huruf b perlu menetapkanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bantententang Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Guhemur dan Wakil Gubemur Provinsi BantenTahun 2017.
I^I.
si Bantenmas
Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Ditetapkan diSerangpadatanggal 24 Mei 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAK UMUMPROVIIISIBAHTEM ,
ttd
AGUS SUPRIYATHA
22 Tahun 2008;5.Petaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KomisiPemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen PemilihanAceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi IndependenPemOihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata KerjaPanitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DalamFenyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur,Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan WakilWalikota;
6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016tentang Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan WakilBupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum ProvinsiBanten Nomor : 004/BA/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016tentang Pedoman Teknis Tabapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan WakflL GubemurProvinsi Banten Tahun 2017.
MEMUTUSKAN :
PEDOMAN TEKNIS TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DANJADWAL PENYELENGGARAAN PEMHJHAN GUBERNUR DANWAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
Menetapkan Pedoman Teknis Tentang Tahapan, Program danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan WakilGubemur Provinsi Banten Tahun 2017 sebagaimana tercantumdalam Lampiran Keputusan yang mempakan bagian yang tklakterpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.BEDUA
KESATU
Menetapkan
Memperhatikan
29Nopember2016
27Nopember2016
24Nopember2016
19Nopember2016
09Nopember2016
03 Nopember 2016
02Nopember2016
26Oktober2016
24Oktober2016
21Oktober2016
07Oktober2016
05September2016
07September2016
18Agustus2016
16Agustus2016
12Agustus2016
22Juli2016
15Juli2016
14Januari2017
14Januari2017
20Juli2016
14Februari2017
31Juli2016
22Mei2016
22Mei2016
AKHIR
28Nopember2016
25Nopember2016
20Nopember2016
10Nopember2016
03Nopember2016
02Nopember2016
27Oktober2016
25 Oktober 2016
22Oktober2016
08Oktober2016
08September2016
06Agustus2016
18Agustus2016
18Agustus2016
13 Agustus 2016
23Juli2016
16Juli2016
12Juli2O16
01Juni2016
15Nopember2016
21Juni2016
30April2016
AWALJADWAL
Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan danPenyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota
Refcapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan danPenyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK
10) PerbaikanDPS
9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS
8) Penyampaian DPS kepada PPS
Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat7) prowinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara
(DPS)
Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat6) kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih
Sementara (DPS)
Refcapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat5) kecamatan dan Penyampaiannya kepada
KPUKabupaten/Kota
Refcapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat4) desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih
dasil pemuktahiran kePPK
3) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran
2) Pencocokan dan Penelitian
1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP
b. Pemuktahiran:
Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota danpenyampaian kepada KPPS
PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMIUH
e. Pengumuman Hasil Analisis DP4
Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepadaKPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten/Kota se Prowinsi Banten
Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemili Pemilu dan PemilihanTerakhir
b. AnalisisDP4
a. Penerimaan DP4 dan DAK2
PENGOLAHAN OAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMIUH PEMIUHAN(DP4)
Pendaftaran pemantau pemilihan
PEMANTAUAN PEMIUHAN
b Pembentukan KPPS
a Pembentukan PPK dan PPS
PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS
SOSIAUSASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAANPEMIUHAN
PENYUSUNAN OAN PENANDATANGAN NASKAH PERIANJIAN HIBAHOAERAH (NPHD)