Top Banner
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182); 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubaban atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi PemOihan Umum Nomor Mengingat KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUM PROVDISI BAHTEM NOMOR: 010 /Kpts/KPU-Prov-015/2016 TEHTAHG PEDOMAM TEKMIS TAHAPAM, PROGRAM DAM JADWAL PEMYELEMGGARAAM PEMTT.THAM GUBERMUR DAM WAKIL GUBERRUR PROVIMSI BAMTEM TAHUM 2017 KETUA KOMISI PEMILJHAN UMUM PROVINSI BANTEN, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaaan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur dengan berpedoman pada peraturan KPUini; c bahwa berdasaikan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Guhemur dan Wakil Gubemur Provinsi Banten Tahun 2017.
7

KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUM … Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Jul 31, 2019

Download

Documents

hoangthu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUM … Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5246);

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubaban atasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5678);

4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SekretariatJenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KomisiPemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi PemOihan Umum Nomor

Mengingat

KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUMPROVDISI BAHTEM

NOMOR: 010 /Kpts/KPU-Prov-015/2016

TEHTAHGPEDOMAM TEKMIS TAHAPAM, PROGRAM DAM JADWAL PEMYELEMGGARAAM

PEMTT.THAM GUBERMUR DAM WAKIL GUBERRUR PROVIMSI BAMTEM TAHUM2017

KETUA KOMISI PEMILJHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf bUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10 PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentangTahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PemilihanGubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupatiserta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPUProvinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPUProvinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis tahapan,program dan jadwal penyelenggaaan Pemilihan Gubemurdan Wakil Gubemur dengan berpedoman pada peraturanKPUini;

c bahwa berdasaikan huruf a dan huruf b perlu menetapkanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bantententang Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Guhemur dan Wakil Gubemur Provinsi BantenTahun 2017.

Page 2: KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUM … Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

I^I.

si Bantenmas

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Ditetapkan diSerangpadatanggal 24 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAK UMUMPROVIIISIBAHTEM ,

ttd

AGUS SUPRIYATHA

22 Tahun 2008;5.Petaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KomisiPemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen PemilihanAceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi IndependenPemOihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata KerjaPanitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DalamFenyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur,Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan WakilWalikota;

6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016tentang Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan WakilBupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum ProvinsiBanten Nomor : 004/BA/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016tentang Pedoman Teknis Tabapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan WakflL GubemurProvinsi Banten Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN TEKNIS TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DANJADWAL PENYELENGGARAAN PEMHJHAN GUBERNUR DANWAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

Menetapkan Pedoman Teknis Tentang Tahapan, Program danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan WakilGubemur Provinsi Banten Tahun 2017 sebagaimana tercantumdalam Lampiran Keputusan yang mempakan bagian yang tklakterpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.BEDUA

KESATU

Menetapkan

Memperhatikan

Page 3: KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUM … Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

29Nopember2016

27Nopember2016

24Nopember2016

19Nopember2016

09Nopember2016

03 Nopember 2016

02Nopember2016

26Oktober2016

24Oktober2016

21Oktober2016

07Oktober2016

05September2016

07September2016

18Agustus2016

16Agustus2016

12Agustus2016

22Juli2016

15Juli2016

14Januari2017

14Januari2017

20Juli2016

14Februari2017

31Juli2016

22Mei2016

22Mei2016

AKHIR

28Nopember2016

25Nopember2016

20Nopember2016

10Nopember2016

03Nopember2016

02Nopember2016

27Oktober2016

25 Oktober 2016

22Oktober2016

08Oktober2016

08September2016

06Agustus2016

18Agustus2016

18Agustus2016

13 Agustus 2016

23Juli2016

16Juli2016

12Juli2O16

01Juni2016

15Nopember2016

21Juni2016

30April2016

AWALJADWAL

Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan danPenyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota

Refcapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan danPenyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK

10) PerbaikanDPS

9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS

8) Penyampaian DPS kepada PPS

Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat7) prowinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara

(DPS)

Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat6) kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih

Sementara (DPS)

Refcapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat5) kecamatan dan Penyampaiannya kepada

KPUKabupaten/Kota

Refcapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat4) desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih

dasil pemuktahiran kePPK

3) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran

2) Pencocokan dan Penelitian

1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP

b. Pemuktahiran:

Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota danpenyampaian kepada KPPS

PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMIUH

e. Pengumuman Hasil Analisis DP4

Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepadaKPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten/Kota se Prowinsi Banten

Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemili Pemilu dan PemilihanTerakhir

b. AnalisisDP4

a. Penerimaan DP4 dan DAK2

PENGOLAHAN OAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMIUH PEMIUHAN(DP4)

Pendaftaran pemantau pemilihan

PEMANTAUAN PEMIUHAN

b Pembentukan KPPS

a Pembentukan PPK dan PPS

PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS

SOSIAUSASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAANPEMIUHAN

PENYUSUNAN OAN PENANDATANGAN NASKAH PERIANJIAN HIBAHOAERAH (NPHD)

PERENCANAAN PROGRAM OAN ANGGARAN

KEGIATAN

8

7

6

5

4

3

2

1

NO

: KEPUTUSANKOMBSIPEMUMNUMUM PKOVMSIBAMTTN: 010 /Ms^KPUrairOlS/2in6.PEDOMAN TEBMS TENTANS TAHAPAN, PNO6AAMOANJAINKAL PENYHENGGAIIAAN PEMUHAN GUBEBNUR DANWMOLGUBEIMUB NOVM9BANTEN TAHUN 17

Page 4: KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUM … Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

21September2016

26September2016

25September2016

27September2016

21September2016

18September2016

18September2016

15September2016

10September2016

03September2016

20Agustus2016

15Agustus2016

12 Agustus 2016

12Agustus2016

07Agustus2016

02Agustus2016

22Mei2016

15Januari2017

06Januari2017

14Januari2017

04Januari2017

02Januari2017

29Desember2016

24Desember2016

15Januari2017

08Desember2016

17Desember2016

06Desember2016

29Nopember2016

AKHIR

19September2016

25 September 2016

19September2016

21September2016

19September2016

llSeptember2016

16September2016

llSeptember2016

04September2016

21Agustus2016

16Agustus2016

13Agustus2016

03Agustus2016

03Agustus2016

03Agustus2016

20Juli2016

22Mei2016

14Januari2017

05Januari2017

05Januari2017

03Januari2017

30Desember2016

27Desember2016

18Desember2016

17Desember2016

07Desember2016

07Desember2016

30Nopember2016

28Nopember201G

AWALJADWAL

Penelitian syarat pencakman untuk Pasangan Calon yang' diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik

e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan

d. Pemeriksaan kesehatan

Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU*"" untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarafcat

b. Pendaftaran Pasangan Calon

a. Pengumuman pendaftaran Pasangan cakm

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

i. Rekapitulasi di tingkat provinsi

h. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota

g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan

f. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kekirahan

Penyampaian syarat dukungan Pasangan Cakm Gubemur dan^" Waldl Gubernur Provinsi Banten kepada PPS

d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota

3) Analisis dukungan ganda

2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran

Penyerahan syarat dukungan Pasangan Cakm Gubemur dan' Waldl Gubemur kepada KPU Pravinsi Banten

c. PasanganCakmGubemurdan Wakil Gubemun

b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan

Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagaia. dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan

pasangan cakm perseorangan

SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PENYELENGGARAAN

g) Pengumuman DPTbl oleh PPS

f) Rekapitulasi DPTbl tingkat provinsi Banten

e) Penyampaian DPTbl kepada PPS

Rekapitulasi dan penetapan DPTbl tingkatkabupaten/kota

c) RekapitulasiDPTb-ltingkatkecamatan

Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desaAelurahan danPenyampaiannya beserta DPTbl oleh PPS kepada PPK

Pendaftaran pemilih yang behim terdaftar dalam DPTserta penyusunan DPTb-1

15) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1):

d) PengumumanDPTolehPPS

c) RekapitulasiDPTtingkatprovinsi

b) Penyampaian DPT kepada PPS

Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kotauntuk ditetapkan sebagai DPT

14) DaftarPemilihTetap(DPT)

Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat13) desa/kelurahandanDPShasilperbaikankepadaKPU

Kabupaten/Kota

KEGIATAN

2

1

NO

Page 5: KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUM … Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

14 Februari 2017

11 Februari 2017

11 Februari 2017

11 Februari 2017

19Januari2017

16Januari2017

13Desember2016

08Desember2016

05Desember2016

14November2016

llNovember2016

08November2016

27Oktober2016

24Oktober2016

23Oktober2016

22Oktober2016

09Oktober2016

21Oktober2016

19Oktober2016

17Oktober2016

15Oktober2016

08Oktober2016

06Oktober2016

06Oktober2016

09Oktober2016

01Oktober2016

01Oktober2016

28September2016

27September2016

27September2016

AKHIR

12 Februari 2017

29Oktober2016

26Oktober2016

26Oktober2016

17Januari2017

15Desember2016

05Desember2016

06Desember2016

15November2016

12November2016

09November2016

28Oktober2016

2SOktober2016

22Oktober2016

23Oktober2016

22Oktober2016

03Oktober2016

20Oktober2016

18Oktober2016

16Oktober2016

09Oktober2016

07Oktober2016

29September2016

29September2016

03Oktober2016

29September2016

29September2016

27September2016

21September2016

21September2016

AWALJADWAL

LAPORAN OAN AUDIT DANA KAMPANYE

d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga

c Kampanye melalui media masa, cetafc dan elektronik

b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon

a. Kampanye

KAMPANYE

j. KPU Provinsi Banten wajib menindaldanjuti putusan MA

i. MA memeriksa dan memutus perfcara kasasi

h. KasasidiMahkamahAgung(MA)

g. KPU Provinsi Banten wajib menindaldanjuti putusan PTTUN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan

memutus gugatan

e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan

d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

c Penyelesaian sengketa dan putusan

b. Perbaikan permohonan sengketa

a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Banten

SENGKETATUN PEMIUHAN

n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon

m. Penetapan Pasangan Calon

2) Penelitian perbaikan syarat calon

g. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi

f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota

e. Refcapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan

Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kehirahan

Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syaratc dukungan oieh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui

PPK

b. Analisis dukungan ganda

a. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran

Penelitian perfoaikan syarat dukungan pasangan calonperseorangan Gubemur dan Waldl Gubemur Provinsi

1. Penelitian hasil perbaikan:

Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon dik. laman KPU Provinsi Banten untuk memperoleh tanggapan dan

masukan masyarakat

Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan PartaiPolitikdan perseorangan

Perbaikan syarat dukungan Pasangan Cakm perseorangan1) GubemurdanWafcilGubemurPrownsiBantenkepadaHPU

Provinsi Banten

j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:

L Pemberitahuan hasil penelitian

h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon

Penelitian syarat calon untuk Pasartgan Calon yang diajukan olehB Partai Politik dan Gabungan Partai Politik

KEGIATANNO

Page 6: KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUM … Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

13Maret201711 Maret 2017

Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan,putusan dismisal atau putusan MahkamahKonstitusi dibacakan

MENGIKUTT JADWAL DALAM PERATURANMAHKAMAH KONSTTTUSI

12Maret2017

27Februari2017

24Februari2017

22 Februari 2017

17 Februari 2017

21 Februari 2017

15 Februari 2017

21 Februari 2017

15 Februari 2017

12 Februari 2017

14Februan'2O17

22 Januari 2017

O3Maret2O17

01Maret2017

28Februari2017

27 Februari 2017

13 Februari 2017

12 Februari 2017

20Desember2016

19Desember2016

26Oktober2016

25Oktober2016

AKHIR

10Maret2017

25 Februari 2017

22 Februari 2017

16 Februari 2017

15 Februari 2017

15 Februan 2017

15 Februari 2017

15 Februari 2017

15 Februari 2017

06Februari2017

25Nouember2016

Q3November2016

01 Maret 2017

01Maret2017

28 Februari 2017

13 Februari 2017

13 Februari 2017

12 Februari 2017

20Desember2016

19Desember2016

26Oktober2016

25Oktober2016

AWALJADWAL

1) Tidak Ada Permohonan PHP

a. Gubemur dan Wakil Gubemur Terpilih

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALONTERPIUH

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPIUH PASCA PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSI

SENGKETA PERSEUSIHAN HASIL PEMIUHAN (PHP)

a. Calon Gubemur dan Wakil Gubemur Terpilih

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPIUH TANPA PERMOHONANPERSEUSIHAN HASIL PEMIUHAN (PHP)

Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungand. suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubemur dan Waldl

Gubemur Provinsi Banten

Rekapitutasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkatc kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur

Provinsi Banten

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan danpenyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota

a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK

REKAPfTULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pengumuman hasil penghrtungan suara per TPS oleh PPS didesa/kelurahan

d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS

c Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS

b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS

Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih dia' TPS

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN

Produksi dan pendistribusian periengkapan pemungutan danpenghitungan suara

Proses Pengadaan periengkapan pemungutan dan penghitungan

suara

PENGADAAN DAN PENDiSTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTANDAN PENGHITUNGAN SUARA

j. Pengumuman hasil audit

i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Cakm

h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi Banten

g. AuditLPPDK

f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Danae Kampanye(LPPDK)

d. Pengumuman penerimaan LPSDK

Penyerahan taporan penerimaan sumbangan dana kamparrye" (LPSDK)

b. Pengumuman penerimaan LADK

a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)

KEGIATANNO

Page 7: KEPUTUSAH KOMISI PEMHIHAM UMUM … Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

ttd

AGUS SUPRIYATHA

, BAMTK3K

KBTUA KOMISIPEMILIHAH UMUMPROVINSI BAHTEN ,

paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulanpengesahan pengangkatan pasangan calonterpifih sebagaimana dimaksud dalam angka 12

huruf b angka 2

14Juni201714Maret2017

11

Pafing lama 3 (tiga) hari setelah penetapanpasangsn cakm terpilih pasca putusan

AKHIRAWALJADWAL

b. Permohonan PHP

a. TidakAdaPermohonanPHP

a. Gubemur dan Wafcil Gubemur Provinsi Banten

EVALUASIDAN PELAPORAN TAHAPAN

2) Permohonan PHP

KEGIATAMMO