-
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANINSPEKTORAT
JENDERAL
KEPUTUSAN iNSPEKTUR JENDERALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEH
NoMoR : 9k 06 I ltNnlse6vhnIKtrntUTANANrlotlzr;x,
TtrNTANG
TIMPENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN RtrFORMASIBIROKRASILINGKUP
KEMENTERIANLINGKUNGAN HIDUP DAN KtrHUTANAN
INSPtrKTUR JtrNDERAL,
Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraanpemerintahan yang baik (good gouernance)mensyaratkan
kinerja birokrasi harus memiliki dayasaing yang tinggi, maka untuk
meningkatkan kinerjabirokrasi di lingkungan Kementerianlingkungan
Hidupdan Kehutanan perlu dilakukan reformasi birokrasiberupa
perbaikan kinerja birokrasi yang memilikiimplikasi dan dampak yang
luas dalam aspek-aspeksosial, politik, ekonomi dan ekologi;
b. bahwa untuk mengukur pelaksanaan reformasibirokrasi telah
berjalansesuai arah yang telahditetapkan, dan sebagai masukan dalam
menyusunrencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi
pelaksanaanreformasi birokrasi dilakukan penilaian
mandiripelaksanaan reformasi birokrasi pada KementerianLingkungan
Hidup dan Kehutanansetiap tahunsebelum dilakukan evaluasioleh
KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan
ReformasiBirokrasi;
c. bahwa dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaanreformasi
birokrasi tahun 2020 (penilaian terhadappelaksanaan reformasi
birokrasi tahun 2019), perludibentuk Tim Penilaian Mandiri
Pelaksanaan RelormasiBirokrasi Lingkup Kementerianlingkungan Hidup
danKehutanan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a
sampaidenganhuruf c di atas, makaperlu menetapkan TimPenilaian
Mandiri PelaksanaanReformasi Birokrasi Lingkup Kementerian
LingkunganHidup dan Kehutanandengan Keputusan Inspektur.Ienderal
-
/ Mengingat...
-
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19gg
tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor38741
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20O 1
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 134,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentangKeuangan Negara
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, TarnbaLran
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem
Pengendalian Intern Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomora890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentangGrand Design
Reformasi Birokrasi 20lO-2O25;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentangKementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015Nomor 1 7);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2074 terrtarrgPedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi InstansiPemerintah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 1168)
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P. 18/
MENLHK-II I 2015 tentang Organisasi danTata Kerja
Kementerianlingkungan Hidup danKehutanan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi
Birokrasi Nomor 1 1 Tahun 20 15 tentangRoad Map Reformasi Birokrasi
2Ol5-2O19 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
985);
/MEMUTUSI(AN: ....
-
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
MEMUTUSI(AN:
KtrPUTUSAN INSPBKTUR JENDERAL KEMENTERIANLINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG TIMPPMMIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASIBIROKRASI
LINGKUP KEMENTtrRIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN.
Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan d".tg^., susunan
personil sebagaimanatercantum dalam lampiran Keputusan Inspektur
JenderalKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini'
TimPenilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi BirokrasiLingkup
Kementerianlingkungan Hidup dan Kehutananbertugas:1.
mJngidentifikasi dan menganalisis - bahan yang
dipellukan dalam pelaksanaan Penilaian MandiriPelaksanaan
Reformasr Birokrasi;
2. melakukan proses penilaian pelaksanaan reformasibirokrasi
lingkup Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan;
3. ilelakuka"n diskusi dalam tim/ grup dengan baik untukmencapai
konsensus dalam hal penilaian;
4. menyeiesaikan semua proses peniiaian sesuai jadwalyang telah
ditetapkan;
S. meriberitcan nilai berdasarkan hasil penilaian
terhadapdokumen/bukti Pendukung;
6. membuat dan menyusun rencana aksi tindak lanjutsebagai dasar
perbaikan pada periode berikutnya;
7. melalorkan iasil Penilaian Mandiri PeiaksanaanRefoimasi
Birokrasi lingkup Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan kepada
lnspektur JenderalKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
dan
B. khusus Asesor yurg b.t'"'l darl Eselon I di luart,-,"fetto..t
Je;de;l, jug^ bertugas membantumenyiapkan data dan ini'ormasi
progress pencapaianReformasi Birokrasi di Eselon I nya'
Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannyaX.p"tr"u""
ini dibebankan kepada anggaran Inspektorat.renderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan'
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan'
ll
Ditetapkan di Jakartaalanggal'. fu Aoniorr 2020
lNSP UR JtrNDERAL
IW IJAYANTI, M.CP
/sl
Ir.NI
+.
90205 199503 2 001
I
-
Sa-linan Keputusan ini disampaikan kepada :1. Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI;2. Sekretaris Jenderal;3. Inspektur
Jenderal;4. Direktur Jendera-l Planologi Kehutalan dan Tata
Lingkungan;5. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Aiam dan
Ekosistem;6. Direktur Jenderal Pengenda.lian Daerah Aliran Sungai
dan Hutan Lindung;7. Direktur Jenderal Pengelolaal Hutan Produksi
Lestari;8. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakal
Lingkungan;9. Direktur Jenderal Pengelolaa, Sampah Limbah dan Bahan
Beracun Berbahaya;
10. Direktur Jenderal Pengenda_lian Perubahan Iklim:1 1.
Direktur Jendera1 Perhutanan Sosial dan Kemitraal Lingkungan;12.
Drrektur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;13. Kepala Badal Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;14. Kepala Badal Penelitian, Pengembalgan dan Inovasi.
-
SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PtrLAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASILINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HDUP DAN KEHUTANAN
Inspektur Jenderal
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Inspektur Investigasi1. Inspektur Wilayah I, membidangi
penilaian area
perubahan penguatan pengawasan dan penataanperaturan
perundang-undangan ;
2. Inspektur Wilayah II, membidangi penilaian areaperubahan
penataan dan penguatan organisasi sertapenataan sistem manajemen
sumber daya manusia;
3. Inspektur Wilayah III, membidangi penilaian areaperubahan
penataan tata laksana dan peningkatanpelayanan publik;
4. Inspektur Wilayah IV, membidangi penilaian areaperubahan
penguatan akuntabilitas dan manajemenperubahan.
Kepala Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan
Pengarah
Penanggung Jawab
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Tim AsesorNo Nama Jabatari Komponen/Area
Perubahan yangDinilai
1 2 3 41 Yulia Niken, S.Hut, MM Auditor pada Inspektorat
Investigasi, Inspektorat JenderalMalajemenPerubahal
2 Joko Yunianto, S.Hut.,M.Si
Auditor pada lnspektorat WilayaltII, Inspektorat Jenderal
Sri Nurhayati, S.Pd.,M.Si.
Kepala Bagian Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana
padaSetditjen Pengendalian DaerahAliran Sungai dan Hutan
Lindung,Ditjen PDASHL
4 Kepala Sub Bagial Organisasi danTata Laksana pada
SetditjenPengendalian Pencemaran danKerusakan Lingkungan,
DitjenPPKL
5 Yusup Iskandar, SH Analis Data pada Sekretariat
BadanPenyuluhan dan PengembangalSumber Daya Manusia, BadalPPSDM
Lampiran Keputusan Inspektur JenderalKementerian Lingkungan
Hidup danKehu tananN.;;; , E,*oal\gtn [6rtru;,',lto" 11
Ll1-DlnTanggal: % ?anoari \o'zPtentang Tim Penilaian
MandiriPelaksanaan Reformasi Birokrasi LingkupKementerian
Lingkungan Hidup danKehutanan.
Sa'dul1ah. SE
-
Nama Jabatal Komponen/AreaPerubahan yang
Dinilai2 3 4
6 Anita EkaPutri, S.Pi Analis Data pada Sub Bagian ALHPI,
Sekretariat Itjen
7 Ir. JuliHayono, M.Si Auditor pada Inspektorat WilayahII,
Inspektorat
PenataanPeraturanPerundang-undar-rgan
8 Arftzon, S. Sos., M.Hum Auditor pada Inspektorat Wilayah
I,InspektoratJenderal
Didik Heramba. SH Kepala Bagian PeraturanPerundang-undangal I
pada BiroHukum, Sekretariat Jenderal
i0. Desi Indrrali, S.P., M.P
11 R. Dedy Sofyar, S.AP Analis Data pada Sub BagianOrganisasi
dan Tata Laksana,Sekretariat BLI
t2. Agus Dian Sopian, S.Hut Analis Data pada Sub Bagian ALHPII,
Sekretariatltjen
13. DestriantoYudho, S.H,M.Hum
Analis Data pada Sub Bagian ALHPI, Sekretariatltjen
l4 UliArriyani, S.Hut., M.Si Kepala Sub Bagial
1.1^padalnspektorat WilayahInspektoratJenderal
Usal-raII,
PenataanPenguatarrOrgalisasi
dan
15 HendroPriyono, S.AP.,MA, M.Str
Kepala Sub BagianRu m ahTanggadan
Kepegawaiar.rpadaSekretariatltj en
76. YosiYosandi, S.Hut.,M.AP., M.A
Kepala Sub Bagian Organisasi darrTata Laksana pada SetditjenPene
gakkalHukumLin gkunganHidupdanKehutanan, Ditjen PHLHK
t7 DendyWisnuhamidaharisakti,S.Hut
Kepala Sub Bagiar-r Organisasi danTata Laksana pada SetditjenPen
gendalian Peru bahanll
-
No Nama Komponen/AreaPerubahan yang
Dinilai1 2 3 4
PengelolaanSampah,83, Ditjen PSLB3
24 Hery Sopari, S.Hut., M.Si Analis Data
padaBagialOrganrsasidanLaksana, Setditjen KSDAE
SubTata
)< DhaniKusuma. S.Hut
26 Andy Widodo, S.Hut Audrtor pada InspektoratInvestigasi,
InspektoratJenderal
Penataar-r SistemMar-raj emen SDM
27 AriefAmmarPinuji,S.Hut., M.Si
Auditor pada Inspektorat WilayahIV, lnspektoratJenderal
24. Ir. PambudiMahanto,M.Si
Kepala Bagian Kepegawaial,Hukum, Orgalisasi dan TataLaksana pada
Sekretariat BadanPenyrrluhan dan PengembalganSumber Daya Manusia,
BadanPPSDM
29. Ari Sylvia F, S.E., M.M Kepala Bagial Kepegawaian,Organisasi
dan Tata Laksana padaSetditjenPlanologi Kehutanan danTata
Lingkungan, Ditjen PKTL
30 Dennis Iskandar Pengolah
DatapadaSetditjenPerhutananSosialdanKemitraallingkungan, Ditj en
PSKL
31 WrraFitria, S.Hut Analis Data pada Sub Bagiar ALHPII,
Sekretariatltj en
Ramlan, S.tr Auditor pada Inspektorat WilayahIV,
InspektoratJenderal
Penguatar-lAkuntabilitas
33 SigitPramono, S.H.,M.Si.,M.Hum
Kepala Bagian Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana
padaSetditjenPengendal ian Peru bahanlldim.Ditjen PPI
34. EfsaCaesariantika,S.Hut., M.Sc
Kepala Sub Bagran Organisasi danTata Laksana pada
SetditjenPlanologi Kehutanan dan TataLingkungan, Ditjen PKTL
Kepala Sub Bagiar-r Organisasi dar.rTata Laksana pada
SetditjenPengendalian Daerah Aliran Sungaidan Hutal Lindung,
DitjenPDASHL
36 NoorahmrPradapti, S.E Analis Data pada Sub Bagian ALHPII,
Sekretariatltjen
3/. SugengPurnomo, S.Pi. Auditor pada Inspektorat WilayahIII,
InspektoratJenderal
PenguatanPengawasan
38. IndraFebriana, S.Hut
Jabatan
Limbahdan
Auditor pada InspektoratInvestigasi, InspektoratJenderal
35. Elma, S.Hut., M.Sc
Kepala Sub Bagian Tata
UsahapadaJnspektoratlnvestigasi,InspektoratJenderal
-
No Nama Jabatan Komponen/AreaPerubahan yang
Dinilai1 2 3 4
39. Habibi, S.Hut., MM Kepala Sub Bagian Organisasi danTata
Lal