KEMENTERIAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN PAPARAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) UNTUK PEMBANGUNAN PABRIK GULA UNTUK PEMBANGUNAN PABRIK GULA BOGOR, 28 OKTOBER 2013
16
Embed
KEMENTERIAN KEHUTANAN - peragi.org · kementerian kehutanan paparan direktur jenderal planologi kehutanan kebijakan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) untuk
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
K E M E N T ER IA N K E H U T A N A NK E M E N T ER IA N K E H U T A N A N
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)
UNTUK PEMBANGUNAN PABRIK GULAUNTUK PEMBANGUNAN PABRIK GULA
BOGOR, 28 OKTOBER 2013
K E M E N T ER IA N K E H U T A N A NK E M E N T ER IA N K E H U T A N A N
LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM• PP 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan Pasal 19 bahwa HPK yang dapat dilepas adalah yangtidak dibebani izin baik berhutan maupun tidak berhutan.
• INPRES Nomor 6 Tahun 2013 jo 10 Tahun 2011 tentang PenundaanPemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam PrimerDan Lahan Gambut, bahwa penundaan Izin Baru dikecualikan antara lainuntuk pembangunan tebu.untuk pembangunan tebu.
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2796/Menhut-II/2013 tanggal16 Mei 2013 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izinbaru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan PerubahanPeruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain.
• Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor S.521/Menhut-VII/2010 tanggal12 Oktober 2010 meminta agar Gubernur & Bupati/Walikotamemprioritaskan penggunaan HPK utk pembangunan perkebunan tebu.
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang TataCara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversisebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2011 tanggal 24 Mei 2011.
K E M E N T ER IA N K E H U T A N A NK E M E N T ER IA N K E H U T A N A N
Peraturan
Presiden RI No. 19 Tahun 2011
K E M E N T ER IA N K E H U T A N A NK E M E N T ER IA N K E H U T A N A N
Batasan Pelepasan HPK untuk PerkebunanTebu (Permenhut No. P.33 tahun 2010)
Untuk perkebunan tebu maksimal 150.000 ha untuk 1perusahaan atau grup perusahaan, diberikan secaraperusahaan atau grup perusahaan, diberikan secarabertahap dengan luas paling banyak 40.000 ha.
Untuk perkebunan tebu di Provinsi Papua dan Papua Baratmaksimal 300.000 ha untuk satu perusahaan atau groupperusahaan, diberikan bertahap dengan luas palingbanyak 40.000 ha.
S.521/Menhut-VII/
2010
K E M E N T ER IA N K E H U T A N A NK E M E N T ER IA N K E H U T A N A N
KEPMENHUT KEPMENHUT NO NO SK.SK.27962796/MENHUT/MENHUT--II/201II/20133 TGL 1TGL 166 MEIMEI 20120133
a. Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan APL skala1: 250.000;
b. Penundaan pemberian izin baru meliputi : izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; izinpemungutan hasil hutan kayu; izin penggunaan kawasan hutan dan perubahanperuntukan kawasan hutan;
c. Tidak berlaku dalam perubahan peruntukan kawasan hutan terkait revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;Ruang Wilayah Provinsi;
d. Peta Indikatif akan dilakukan revisi setiap 6 bulan sekalie. Dalam hal hasil survey lapangan yang hasilnya ditetapkan pejabat berwenang :
bukan berupa gambut dan / atau hutan alam primer maka areal tsb dapatdiberikan izin baru;
Berupa gambut dan / atau hutan alam primer maka maka areal tsb menjadi areal yang ditunda pemberian izin baru
f. Gubernur / Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasibaru wajib berpedoman pada Peta Indikatif.
Penundaan pemberian izin baru tidak berlaku bagi pemegang izin yang telah ada dan masihberlaku; pemohon yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri; kepentinganpembangunan nasional yang bersifat vital seperti lahan untuk padi dan tebu, geothermal, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.
K E M E N T ER IA N K E H U T A N A NK E M E N T ER IA N K E H U T A N A N
Kawasan Luas (± ha) %HUTAN KONSERVASI DARATAN 21.834.324,87 11,53
HUTAN LINDUNG (HL) 30.187.893,45 15,94
HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) 28.406.125,15 15,00
HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) 28.986.485,18 15,31
HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI (HPK) 18.045.294,12 9,53
LUAS KAWASAN HUTAN 127.460.122,77 67,33
AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) 61.852.647,03 32,67
LUAS TOTAL 189.312.769,80 100,00
K E M E N T ER IA N K E H U T A N A NK E M E N T ER IA N K E H U T A N A N
No Provinsi Luas (ha)
1 Sumatera Utara 52.760,00
2 Sumatera Barat 187.629,00
3 Riau 4.504.279,13
4 Kepulauan Riau 265.805,87
5 Jambi 11.416,00
6 Bengkulu 11.763
7 Sumatera Selatan 359.266,52
8 Kep. Bangka Belitung 693,00
9 N T T 101.830,00
10 Kalimantan Barat 514.350,00
SebaranSebaran HPK HPK didi SeluruhSeluruh IndonesiaIndonesia(per September 2013)(per September 2013)
10 Kalimantan Barat 514.350,00
11 Kalimantan Tengah 2.543.535,00
12 Kalimantan Selatan 151.424,00
13 Kalimantan Timur 230.776,03
14 Sulawesi Utara 14.701,00
15 Gorontalo 82.431,00
16 Sulawesi Tengah 251.856,00
17 Sulawesi Tenggara 93.571,00
18 Sulawesi Selatan 22.976,00
19 Sulawesi Barat 27.080,00
20 Maluku 1.645.211,60
21 Maluku Utara 564.082,00
22 Papua 4.116.365,00
23 Papua Barat 2.291.492,97
JUMLAH 18.045.294,12
K E M E N T ER IA N K E H U T A N A NK E M E N T ER IA N K E H U T A N A N
Pemohon Diajukan ke Persyaratan
Menteri Gubernur Bupati/walikota Pimpinan badan
usaha;atau Ketua yayasan.
Menteri Kehutanandengan tembusan:• Sekjen• Dirjenplan dan• Dirjen BUK
Persyaratan administrasi:a. Permohonan + peta (skala minimal 1:100.000),b. Izin lokasi (gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan) c. Izin usaha (gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan)d. Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota,e. Pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecuali
permohonan oleh Pemerintah, untuk :- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan- Tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan
kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan menteri
Tata Cara Permohonan
kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan menteri- Membangun kebun untuk masyarakat di sekitar kawasan
hutan dengan luas paling sedikit 20% dari total luas kawasanhutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan olehperusahaan untuk perkebunan
f. Profile perusahaan, akta pendirian, NPWP dan Lap Keuangan (bagipemohon badan usaha atau yayasan).
Persyaratan teknis:a. Proposal, rencana teknis dan/atau rencana induk,b. Laporan dan Berita Acara hasil survey lapangan,c. Penafsiran citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir.
K E M E N T ER IA N K E H U T A N A NK E M E N T ER IA N K E H U T A N A N
PROSEDUR PELEPASAN KAWASAN HUTAN
• Pemohon mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan ke Menteri Kehutanan
• Bupati memberikan izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan• Gubernur memberikan rekomendasi• Menteri Kehutanan mengeluarkan persetujuan prinsip • Menteri Kehutanan mengeluarkan persetujuan prinsip
pelepasan kawasan hutan• Pemohon melaksanakan penataan batas kawasan hutan
dan kewajiban lain• Menteri Kehutanan menerbitkan SK Pelepasan Kawasan
Hutan• Pemohon mengajukan HGU• Penerbitan HGU oleh BPN
K E M E N T ER IA N K E H U T A N A NK E M E N T ER IA N K E H U T A N A N
PROGRES PELEPASANPROGRES PELEPASANHPK UNTUK NONHPK UNTUK NONKEHUTANAN PER KEHUTANAN PER SEPTEMBERSEPTEMBER 20120133
PROVINSISK PELEPASAN
Unit Luas (ha)
ACEH 58 265.743,70
BENGKULU 11 57.581,25
GORONTALO 5 53.966,68 JAMBI 44 366.925,98
KALBAR 21 258.539,34
KALSEL 18 214.204,83
KALTENG 68 722.629,56
KALTIM 56 492.942,79
KEPULAUAN RIAU 8 55.333,03
LAMPUNG 8 83.964,15
MALUKU 12 12.657,74
SK Pelepasan : 614 Unit (5.972.341,20 Ha)
MALUKU 12 12.657,74
MALUKU UTARA 10 50.183,37
NTB 3 846,86
NTT
PAPUA 24 671.050,84
PAPUA BARAT 14 271.274,01
RIAU 136 1.541.536,70
SULBAR 10 103.776,71
SULSEL 3 4.584,50
SULTENG 9 78.532,90
SULTERA 3 20.784,20
SULUT 1 2.000,00
SUMBAR 26 157.956,37
SUMSEL 39 342.563,36
SUMUT 27 142.762,33
Grand Total 614 5.972.341,20
PROGRES PELEPASAN HPK PROGRES PELEPASAN HPK UNTUK UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TEBUPEMBANGUNAN PERKEBUNAN TEBU
PER OKTOBER 201PER OKTOBER 20133
NO TAHAPAN JUMLAH (UNIT) LUAS (HA)
1 PERMOHONAN 16 448.142,00
2 PERSETUJUAN PRINSIP 22 333.370,00
3 SK PELEPASAN 12 246.213,35
KEMENTERIAN KEHUTANANKEMENTERIAN KEHUTANAN
3 SK PELEPASAN 12 246.213,35
TOTAL 50 1.027.725,35
K E M E N T ER IA N K E H U T A N A NK E M E N T ER IA N K E H U T A N A N
NO KABUPATEN PROPINSI NAMA PERUSAHAAN NO DAN TGL SURAT/SK