Top Banner
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
77

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

May 08, 2018

Download

Documents

hoangthu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

Page 2: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi

Bagian 1

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis

Utang, Landasan Hukum

1. Latar Belakang (1)

2. Latar Belakang (2)

3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

4. Jenis-jenis Utang (1)

5. Jenis-jenis Utang (2)

6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Bagian 2

APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit

7. APBN 2009–2014

8. Cashflow Pembiayaan 2009-2014

9. Defisit dan Pembiayaan APBN 2009-2014

10. Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2009-2014

11. Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang

Tahun 2014

12. Realisasi Penerbitan SBN 2014

13. Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan,

2009-2014

14. Pinjaman Program 2009-2014

15. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2009 – 2014

16. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014

17. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014

(Grafik)

Bagian 3

Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo

Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)

18. Posisi Utang Pemerintah 2009-2014

19. Posisi Utang Pemerintah 2009-2014 (Grafik)

20. Profil Jatuh tempo Utang per 31 Januari 2014

21. Posisi Surat Berharga Negara 2009 – 2014

22. Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur

23. Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur (Grafik)

24. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

25. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Grafik)

26. Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa

Mata Uang Utama

27. Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang

Lainnya

28. Posisi Utang Pemerintah Beberapa

Mata Uang Utama (Grafik)

29. Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan

30. Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis

Pinjaman Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 3: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi

Bagian 4

Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio

Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan

Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)

31. Perkembangan Rasio Utang Indonesia

terhadap PDB

32. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai

Negara

33. Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Januari 2014

34. Program Debt Switch dan Buyback SBN

35. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

36. Pemanfaatan Pinjaman

37. Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri terhadap

Cadangan Devisa

38. Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara dan

Perubahannya

39. Utang per Kapita di Berbagai Negara

40. Utang per Kapita di Berbagai Negara dan

Perubahannya

41. Indikator Risiko Utang 2009-2014

Bagian 5

Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi

Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve,

Biaya Pinjaman Luar Negeri)

42. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun

Anggaran 2014

43. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun

Anggaran 2014 (Grafik)

44. Rasio Pembayaran Bunga Utang

45. Realisasi Pembayaran Bunga Utang

46. Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral

47. Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

48. Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah

49. Kurva Imbal Hasil SBN Valas

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 4: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi

Bagian 6

Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan,

Kepemilikan SBN oleh Investor)

50. Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah di Pasar

Sekunder

51. Posisi Kepemilikan SBN

52. Posisi Kepemilikan SBN Domestik

53. Posisi Kepemilikan SBN Domestik (dalam

persentase)

54. Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor

55. Spread over UST- Jan 18

56. Spread over UST- Feb 23

57. Spread over UST- Feb 42

Bagian 7

Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan

58. Rating Indonesia

59. Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

60. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)

61. Peningkatan Performa Sovereign Rating

Indonesia (1)

62. Peningkatan Performa Sovereign Rating

Indonesia (2)

63. Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN

64. Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2012

65. Kesimpulan

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 5: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 1

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang,

Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 6: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Latar Belakang (1)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)

yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan

Ekonomi secara keseluruhan.

Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:

Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:

Penciptaan kesempatan kerja;

Mengurangi kemiskinan;

Menguatkan pertumbuhan ekonomi.

Menciptakan keamanan.

Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur

APBN (yang mengalami defisit), dimana Pendapatan

Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 7: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim

dilakukan oleh suatu negara:

Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk

membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);

Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.

Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:

Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;

Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:

Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing;

BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain

untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain

untuk:

Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat

karya;

Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi;

Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak;

Mempertahankan anggaran pendidikan 20%;

Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);

Melanjutkan reformasi birokrasi.

Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan

multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh:

Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country;

Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit).

Latar Belakang (2)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 8: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

Tujuan Tujuan Jangka Panjang:

Mengamankan Kebutuhan Pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali,

sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara;

Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara (SBN) yang dalam, aktif dan likuid.

Tujuan Jangka Pendek:

Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu

dan efisien.

Kebijakan Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN rupiah

maupun penarikan pinjaman dalam negeri;

Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai

instrumen yang lebih sesuai, cost-efficent dan risiko yang minimal;

Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (Favourable) bagi pemerintah, dan tanpa

agenda politik dari kreditor;

Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah;

Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka

mendorong upaya financial deepening;

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan

efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 9: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Jenis-jenis Utang (1)

Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :

Pinjaman Luar Negeri

World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor

bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.

Pinjaman Program :

Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix

di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan,

pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate

change dan infrastruktur.

Pinjaman proyek :

Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ;

Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah;

Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 10: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,

tradable & non-tradable, fixed & variable :

Surat Utang Negara (SUN)

Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek

(s.d.12 bln);

Obligasi Negara (> 1 thn)

Coupon Bond

Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond

Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan

dan restrukturisasi perbankan

Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan

valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah,

Istisna dll

SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); Surat Perbendaharaan Negara

Syariah; SBSN Ritail (Sukri);

SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk

Dana Haji Indonesia); Project Based Sukuk (PBS). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (2)

Page 11: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Ketentuan Perundang-undangan:

Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;

Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;

Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar

Negeri dan Penerimaan Hibah;

Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan

Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.

Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:

Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan

DPR;

Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan

BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang;

Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal;

Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 12: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 2

APBN, Pembiayaan APBN dan

Perkembangan Defisit

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 13: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

APBN 2009–2014

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ Triliun Rupiah ]

APBN-P APBN

2009 2010 2011 2012 2013 2014

A. Pendapatan Negara dan Hibah 848.8 995.3 1,210.6 1,338.1 1,502.0 1,667.1

I. Penerimaan Dalam Negeri 847.1 992.3 1,205.4 1,332.3 1,497.5 1,665.8

1. Penerimaan Perpajakan 619.9 723.3 873.9 980.5 1,148.4 1,280.4

2. Penerimaan Bukan Pajak 227.2 268.9 331.5 351.8 349.2 385.4

II. Hibah 1.7 3.0 5.2 5.8 4.5 1.4 /

B. Belanja Negara 937.4 1,042.1 1,295.0 1,491.2 1,726.2 1,842.5

I. Belanja Pemerintah Pusat 628.8 697.4 883.7 1,010.6 1,196.8 1,249.9

a. Bunga Utang 93.8 88.4 93.2 100.5 112.5 121.3

- Dalam Negeri 63.8 61.4 79.6 70.2 96.8 109.1

- Luar Negeri 30.0 26.9 13.6 30.3 15.8 12.2

b. Subsidi 138.1 192.7 295.3 346.4 348.1 333.7

II. Transfer Daerah 308.6 344.7 411.3 480.6 529.4 592.6 /

C. Keseimbangan Primer 5.1 41.5 8.8 (52.6) (111.7) (54.1) /

D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) (88.6) (46.8) (84.4) (153.1) (224.2) (175.4) /

E. Pembiayaan 112.6 91.6 130.9 175.2 224.2 175.4

I. Pembiayaan Utang 87.1 86.9 102.7 137.0 215.4 185.1

II. Pembiayaan Non-Utang 25.5 4.6 28.3 38.1 8.8 (9.8)

Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan 23.9 44.7 46.5 22.1 0.0 0.0

LKPP

Page 14: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Cashflow Pembiayaan 2009-2014

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ Miliar Rupiah ]

APBN-P APBN

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kebutuhan Pembiayaan (236,975) (203,538) (245,479) (357,337) (415,612) (398,344)

Defisit (88,619) (46,846) (84,399) (153,301) (224,186) (175,354)

Pembayaran Utang (120,145) (135,893) (138,818) (178,174) (165,150) (213,216)

Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara (49,067) (76,532) (87,272) (123,193) (98,991) (152,893)

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (68,031) (50,633) (47,323) (51,115) (59,210) (58,810)

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - - - (113) (250) (287)

Penerusan Pinjaman (3,047) (8,729) (4,224) (3,753) (6,700) (1,226)

Pembiayaan Non utang (28,211) (20,799) (22,262) (25,863) (26,276) (9,774) -904 -904

Sumber Pembiayaan 260,939 248,243 292,029 379,195 415,612 388,571 342311.435 342311.435

Utang 207,200 222,822 241,503 315,214 380,581 398,344

Penerbitan SBN, Bruto 148,538 167,634 207,136 282,897 330,791 357,962

Penerbitan SBN Domestik 101,736 142,593 176,659 - - -

Penerbitan SBN Valas 46,802 25,041 30,477 - - -

Penarikan Pinjaman LN 58,662 54,795 33,747 31,403 49,040 39,133

Pinjaman Program 28,938 28,975 15,266 15,003 11,135 3,900

Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 26,678 17,091 14,257 12,647 31,205 34,006

Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman 3,047 8,729 4,224 3,753 6,700 1,226

Penarikan Pinjaman DN - 394 619 913 750 1,250 750 750

Non Utang 53,740 25,421 50,526 63,981 35,032 (9,774) 48750.7 48750.7

Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan 23,965 44,706 46,549 21,858 - (9,773) -0.1 -0.1

Net Cash Flow Pembiayaan 112,583 91,551 130,949 175,158 224,186 165,581

Utang Neto 87,055 86,929 102,685 137,040 215,430 185,128

Surat Berharga Negara 99,471 91,102 119,864 159,704 231,800 205,069 161485.7 161485.7

Pinjaman Luar Negeri (12,416) (4,567) (17,799) (23,464) (16,870) (20,904)

Pinjaman Dalam Negeri - 394 619 800 500 963

Non Utang Neto 25,528 4,622 28,264 38,119 8,756 (19,548)

LKPP

Page 15: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

99 91

120

160

232 205

(12)(4)

(17) (23) (16) (20)

26

5

28 38

9

(10)(89) (47) (84) (153) (224) (175)

(1.6)

(0.7)

(1.1)

(1.9)

(2.4)

(1.7)

(4)

(3)

(2)

(1)

-

1

2

3

4

(250)

(230)

(210)

(190)

(170)

(150)

(130)

(110)

(90)

(70)

(50)

(30)

(10)

10

30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

[ % thd. PDB ][ Triliun Rupiah ]

SBN (neto) Pinjaman DN & LN (neto) Non-Utang (neto) Surplus (Defisit) APBN Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Defisit dan Pembiayaan APBN 2009-2014

Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN

Kenaikan SBN periode 2009-2014, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh

tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms &

conditions yang lebih baik.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

*) APBN-P 2013

**) APBN

Page 16: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Defisit Anggaran di berbagai Negara 2009-2014

Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.

UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan

demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Keterangan :

- Nominal dalam % terhadap PDB

- Khusus untuk Indonesia, Tahun 2009-2012 menggunakan data LKPP,2013 menggunakan APBN-P dan 2014 menggunakan APBN

Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013 & Ministry of Finance

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Brazil China Indonesia Japan Mexico Russia United Kingdom United States

Page 17: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang

Tahun 2014

Catatan:

*) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 5,02 Miliar

(miliar Rp)

Nominal %

(1) (3) (4) (5) = (4) : (3) (6) = (3) - (4) (7) = (6) : (3)

A. Belanja Utang 118,897.6 13,060.2 11.0 105,837.4 89.0

1 Bunga Utang Dalam Negeri 106,713.7 12,154.5 11.4 94,559.3 88.6

- Surat Berharga Negara 106,563.7 12,154.5 11.4 94,409.2 88.6

- Pinjaman Dalam Negeri 150.0 - - 150.0 100.0

2 Bunga Utang Luar Negeri 12,183.9 905.8 7.4 11,278.1 92.6

- Bunga Utang PLN *) 12,183.9 905.8 7.4 11,278.1 92.6

B. Pembiayaan 211,859.5 (828.3) (0.4) 212,687.8 100.4

I Pembiayaan Dalam Negeri 232,763.0 - - 232,763.0 100.0

A. Pinjaman Dalam Negeri (Netto) 963.0 - - 963.0 100.0

1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 1,250.0 - - 1,250.0 100.0

2. Cicilan Pokok PDN (287.0) - - (287.0) 100.0

B. Surat Berharga Negara (Netto) 231,800.0 - - 231,800.0 100.0

II Pembiayaan Luar Negeri (Netto) (20,903.5) (828.3) 4.0 (20,075.3) 96.0

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 39,132.7 1,950.6 5.0 37,182.2 95.0

a. Pinjaman Program 3,900.0 1,243.4 31.9 2,656.6 68.1

b. Pinjaman Proyek 35,232.7 707.1 2.0 34,525.6 98.0

1. Pinjaman Proyek Pusat 34,006.5 654.1 1.9 33,352.3 98.1

2. SLA / Penerusan Pinjaman 1,226.3 53.0 4.3 1,173.3 95.7

2. Penerusan Pinjaman (SLA) (1,226.3) (53.0) 4.3 (1,173.3) 95.7

3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (58,810.0) (2,725.9) 4.6 (56,084.1) 95.4

No. Uraian APBN

Realisasi

s.d. tgl 31 Januari 2014

Sisa dari Pagu

Nominal %

(2)

Page 18: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Penerbitan SBN 2014

* Menyesuaikan Realisasi Cash Management & Debt Switch

(jutaan Rupiah)

Uraian Target Nominal Realisasi

(30 Januari 2014)% Realisasi

SBN Netto (APBN 2014) 205.068.831 81.375.000 39,68%

SBN Jatuh Tempo 2014 165.292.745 9.085.000 5,50%

Rencana Buyback 3.000.000 455.000 15,17%

Kebutuhan Penerbitan 2013 (Gross)* 370.361.576 90.460.000 24,42%

85.868.000

37.400.000

20.000.000

5.000.000

12.400.000

-

48.468.000

48.468.000

- Sun Valas Domestik -

4.592.000

4.592.000

-

- Sun Valas

SUN Valas

SUN

SUN Domestik

- ON

- SPN

- ORI

- SPNNT 20140303

SBSN Valas

SBSN

SBSN Domestik

Page 19: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Penarikan Pinjaman Berdasarkan

Jenis Pembiayaan, 2009-2014

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[triliun rupiah]

2009 2010 2011 2012 2013 *)

Nominal %

58.66 55.19 34.37 32.32 50.05 40.38 2.49 6.2%

equivalent dlm miliar USD 6.24 5.51 3.79 3.34 4.51 3.85 0.21

28.94 28.97 15.27 15.00 18.39 3.90 1.24 31.9%

equivalent dlm miliar USD 3.08 3.22 1.68 1.55 1.55 0.40 0.10

a. World Bank 14.65 15.34 10.76 8.62 9.60 3.90 - 0.0%

b. A D B 5.06 6.39 3.63 5.81 4.90 - - 0.0%

c. JEPANG/ JAPAN 6.07 4.59 0.87 - 3.89 - - 0.0%

d. PERANCIS/ FRANCE 2.79 2.73 - - - - 1.24 124.3%

e. IDB - - - 0.57 - - - 0.0%

29.72 25.82 18.48 16.40 31.12 35.23 0.71 2.0%

equivalent dlm miliar USD 3.16 2.87 2.04 1.70 2.91 3.36 0.06

- 0.39 0.62 0.91 0.54 1.25 0.54 43.3%

equivalent dlm miliar USD - 0.04 0.07 0.09 0.05 0.12 0.05

2014

APBNReal. Per 31 Jan 2014

LKPP

3. Pinjaman Dalam Negeri

2. Pinjaman Proyek

JENIS PEMBIAYAAN

1. Pinjaman Program

TOTAL

Catatan:

*) Angka sementara

Page 20: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Pinjaman Program 2009-2014

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ juta USD]

2009 2010 2011 2012 2013 APBN Real

A. WORLD BANK 1,553 1,704 1,011 907 800 400

- B. ASIAN DEVELOPMENT BANK 500 700 400 600 400

C. JICA, JAPAN 600 505 100 - 352

D. FRANCE 300 300 - - - 101.4

TOTAL 2,953 3,209 1,511 1,566 1,552 400 101.4

2014PEMBERI PINJAMAN

Realisasi

Page 21: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Keterangan:

*) APBN-P 2013

** APBN- 2014

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2009 - 2014

55.6 46.1

29.5 27.7

42.3 37.9

-68.0

-50.6 -47.3 -51.1-59.2 -58.8

-12.4-4.6

-17.8-23.5

-16.9 -20.9

-90

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

Penarikan Pinjaman LN, bruto Pembayaran Pokok Pinjaman LN Pembiayaan Pinjaman LN, neto

[ tri

liun

Rupi

ah ]

[ triliun Rupiah ]

2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

Penarikan Pinjaman LN, bruto 55.62 46.07 29.52 27.65 42.34 37.91

Pembayaran Pokok Pinjaman LN (68.03) (50.63) (47.32) (51.11) (59.21) (58.81)

Pembiayaan Pinjaman LN, neto (12.42) (4.57) (17.80) (23.46) (16.87) (20.90)

Page 22: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Penarikan Pinjaman

Pembiayaan Proyek 2014

Juta USD Miliar IDR Juta USD Miliar IDR

A. Organisasi Internasional - - 29.25 356.77 50.4%

WORLD BANK (IBRD & IDA) 18.78 228.77 0.6%

A D B 1.07 13.10 0.0%

I D B 9.39 114.90 0.3%

I F A D 0.0%

B. Negara - - 28.77 350.36 0.9%

JAPAN 3.81 46.54 0.1%

CHINA 0.0%

FRANCE 10.84 132.03 0.3%

KOREA 0.0%

AUSTRALIA 0.0%

SPAIN 0.0%

NEGARA LAINNYA 14.12 171.79 0.4%

TOTAL 3,355.50 35,232.70 58.02 707.13 1.7%

NEGARA

APBN Realisasi per 31 Jan 2014

% thd APBN

Page 23: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Penarikan Pinjaman

Pembiayaan Proyek 2014 (Grafik)

[ Miliar Rupiah ] [ % dari Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]

0.6%

0.0%

0.3%

0.0%

0.1%

0.0%

0.3%

0.0% 0.0% 0.0%

0.4%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

-

50

100

150

200

250

WORLD BANK

A D B I D B I F A D JAPAN CHINA FRANCE KOREA AUSTRALIA SPAIN NEGARA LAINNYA

Penarikan % thd APBN 2014 (RHS)

Juta USD Miliar IDR Juta USD Miliar IDR

TOTAL 3,355.50 35,232.70 58.02 707.13 1.7%

% thd

APBNNEGARA

APBN-P Realisasi per 31 Jan 2014

Page 24: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3

Portofolio Utang

(Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo

Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 25: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah, 2009-2014

Catatan :

* Termasuk semi commercial

** Beberapa termasuk semi concessional

*** Seluruhnya termasuk commercial

#) Angka sementara ##) Termasuk SUN Valas Domestik

2009 2010 2011 2012 2013 #)

Nominal %

Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. triliun IDR) 1,590.66 1,681.66 1,808.95 1,977.71 2,371.39 2,465.45 100.0%

a. Pinjaman (dlm. triliun IDR) 611.20 617.25 621.29 616.61 710.34 720.90 29.2%

1). Pinjaman Luar Negeri 611.20 616.86 620.28 614.81 708.14 718.63 29.1%

Bilateral *) 387.92 380.67 381.66 359.80 380.91 389.86 15.8%

Multilateral **) 202.37 208.28 212.96 230.23 287.41 288.50 11.7%

Komersial ***) 20.24 27.34 25.15 24.37 39.47 39.95 1.6%

Suppliers ***) 0.66 0.57 0.50 0.41 0.35 0.32 0.0%

2). Pinjaman Dalam Negeri - 0.39 1.01 1.80 2.20 2.27 0.1%

b. SBN (dlm. triliun IDR) 979.46 1,064.40 1,187.66 1,361.10 1,661.05 1,744.55 70.8%

Denominasi Valas ##

) 143.15 161.97 195.63 264.91 399.40 449.99 18.3%

Denominasi Rupiah 836.31 902.43 992.03 1,096.19 1,261.65 1,294.56 52.5%

Total Utang Pemerintah Pusat

(equivalent dlm. miliar US$)

169.22 187.04 199.49 204.52 194.55 201.66 100.0%

terdiri dari :

SBN Denominasi Rupiah (miliar US$) 88.97 100.37 109.40 113.36 103.51 105.89 52.5%

SBN Denominasi Valas (miliar US$) 15.23 18.02 21.57 27.39 32.77 36.81 18.3%

Pinjaman Denominasi Rupiah (miliar US$) - 0.04 0.11 0.19 0.18 0.19 0.1%

Pinjaman Denominasi Valas (miliar US$) 65.02 68.61 68.40 63.58 58.10 58.78 29.1%

Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1) 9,400 8,991 9,068 9,670 12,189 12,226

Januari 2014 #)

Page 26: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah, 2009-2014 (Grafik)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ Triliun Rupiah ]

Catatan:

*) Angka sementara

979 1,064 1,188

1,361

1,661 1,745

611617

621

617

710721

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2009 2010 2011 2012 2013*) 2014*)

Pinjaman SBN

[ triliun Rupiah dan % ]

Tahun

Pinjaman 611 38% 617 37% 621 37% 617 31% 710 29% 721 29%

SBN 979 62% 1,064 63% 1,188 63% 1,361 69% 1,661 71% 1,745 71%

Total Utang

Pemerintah Pusat1,591 100% 1,682 100% 1,809 100% 1,978 100% 2,371 100% 2,465 100%

2014*)201220102009 2011 2013*)

Page 27: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Januari 2014

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

14

3

93

97

64

10

1

10

5

91

82

11

6

99

99

43

22

47 53

33

29

31 4

7 53

26

25

10

42 48

8 9

13

8

64

66 63

57

55 55

52

45

39

34 29

25

21

18 15

12 12 12

1211

7 4

3

21

1 1

4

-

50

100

150

200

250

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

20

34

20

35

20

36

20

37

20

38

20

39

20

40

20

41

-20

55

Pinjaman SBN

[triliun Rupiah]

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Pinjaman 31% 42% 40% 47% 35% 34% 36% 35% 25% 26% 22% 36% 49% 28%

SBN 69% 58% 60% 53% 65% 66% 64% 65% 75% 74% 78% 64% 51% 72%

Tahun 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041-2055

Pinjaman 22% 27% 29% 28% 20% 17% 22% 14% 21% 5% 3% 12% 10% 3%

SBN 78% 73% 71% 72% 80% 83% 78% 86% 79% 95% 97% 88% 90% 97%

Page 28: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Posisi Surat Berharga Negara

2009 – 2014

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

SURAT BERHARGA NEGARA Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Nov-13 Dec-13 Jan-14

A. Dapat Diperdagangkan 724,898 803,191 919,236 1,085,173 1,396,203 1,394,652 1,475,145

1. Denominasi Rupiah 581,748 641,215 723,606 820,266 1,003,339 995,252 1,025,159

a. Surat Utang Negara (SUN) 570,215 615,498 684,618 757,231 915,175 908,078 942,023

1) Surat Perbendaharan Negara 24,700 29,795 29,900 22,820 35,550 34,050 36,050

2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 8,686 2,512 2,512 1,263 - - -

3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 393,543 440,396 517,142 610,393 756,870 751,273 770,818

4) Obligasi Negara Variable Rate 143,286 142,795 135,063 122,755 122,755 122,755 122,755

5) SPPNNT20140303 12,400

b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 11,533 25,717 38,988 63,035 88,164 87,174 83,136

1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 11,533 25,717 37,668 62,840 78,541 78,541 79,133

2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 1,320 195 9,623 8,633 4,003

2. Denominasi Valuta Asing 143,150 161,976 195,630 264,907 392,864 399,400 449,986

a. SUN Valas (dalam juta US$) +++) 14,200 16,200 18,700 22,950 27,140 27,140 31,140

b. SBSN Valas (dalam juta US$) 650 650 1,650 2,650 4,150 4,150 4,150

c. SUN Valas (dalam juta JPY) 35,000 95,000 95,000 155,000 155,000 155,000 155,000

B. Tidak Dapat Diperdagangkan 254,561 261,215 268,419 275,927 267,408 266,403 269,403

a. Surat Utang kepada Bank Indonesia 251,875 248,432 244,636 240,144 235,875 234,870 234,870

b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement - - - - - - -

c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI 2,686 12,783 23,783 35,783 31,533 31,533 34,533

TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) 979,459 1,064,406 1,187,655 1,361,101 1,663,611 1,661,055 1,744,547

Catatan:

- Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

- +)

Termasuk ORI

- ++)

Termasuk Sukuk Ritel

- +++)

Termasuk SUN Valas domestik

- Asumsi Kurs (IDR/US$1) 9,400 8,991 9,068 9,670 11,977 12,189 12,226

- Asumsi Kurs (IDR/JPY1) 101.70 110.29 116.80 111.97 116.80 116.17 119.55

Page 29: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman

Berdasarkan Kreditur

*)

Catatan:

*) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ triliun IDR ]

Nominal % Total

PINJAMAN LUAR NEGERI 611.20 616.86 620.28 614.81 708.14 718.63 99.7%

1. BILATERAL 387.92 380.67 381.66 359.80 380.91 389.86 54.1%

a. Jepang 259.50 274.47 280.45 256.10 253.38 261.21 36.2%

b. Perancis 25.56 21.88 20.90 21.30 25.83 27.10 3.8%

c. Jerman 28.34 22.65 20.29 20.00 23.68 23.53 3.3%

d. Lainnya 74.52 61.68 60.02 62.39 78.01 78.02 10.8%

2. MULTILATERAL 202.37 208.28 212.96 230.23 287.41 288.50 40.0%

a. Bank Dunia 94.96 102.23 108.73 122.53 163.74 164.40 22.8%

b. ADB 102.32 100.40 97.92 100.37 114.42 114.56 15.9%

c. IDB 2.96 3.76 4.23 5.09 6.64 6.85 1.0%

d. Lainnya 2.13 1.89 2.09 2.24 2.61 2.69 0.4%

3. KOMERSIAL 20.24 27.34 25.15 24.37 39.47 39.95 5.5%

4. SUPPLIERS 0.66 0.57 0.50 0.41 0.35 0.32 0.0%

PINJAMAN DALAM NEGERI 0.39 1.01 1.80 2.20 2.27 0.3%

TOTAL*) 611.20 617.25 621.29 616.61 710.34 720.90 100.0%

Per 31 Januari 20142009 2010 2011 20132012NEGARA

Page 30: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman

Berdasarkan Kreditur (Grafik)

Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan

alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

42% 45% 45% 42%36% 36%

16% 17% 18%20%

23% 23%

17% 16% 16% 16% 16% 16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 Januari 2014

Jepang Perancis Jerman Bilateral lainnya Bank Dunia

ADB IDB Multilateral lainnya KOMERSIAL SUPPLIERS

Page 31: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman

Berdasarkan Sektor Ekonomi

Catatan:

*) Data per tanggal 31 Januari 2014

- Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik

- Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program

Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

[ miliar IDR ]

2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 16,773 19,946 19,593 17,369 19,091 19,129

Pertambangan & Penggalian 7,294 7,620 7,479 7,052 7,138 7,228

Industri Pengolahan 21,534 19,946 18,483 14,916 14,027 14,377

Listrik, Gas & Air Bersih 51,442 53,408 53,145 49,532 51,095 52,056

Bangunan 115,160 113,448 114,340 112,227 122,020 123,658

Perdagangan, Hotel & Restoran 7,717 6,990 6,290 5,276 4,801 4,872

Pengangkutan & Komunikasi 22,257 21,476 20,001 20,176 22,836 23,561

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan 81,995 86,422 88,092 98,963 127,727 129,908

Jasa-jasa 145,353 153,544 163,684 168,519 212,503 215,428

Sektor Lain 141,673 134,452 130,185 122,575 129,101 130,685

TOTAL 611,198 617,252 621,292 616,605 710,339 720,903

Page 32: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2014

Posisi Pinjaman

Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik) Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

16

,77

3

19

,94

6

19

,59

3

17

,36

9

19

,09

1

19

,12

9

7,2

94

7,6

20

7,4

79

7,0

52

7,1

38

7,2

28

21

,53

4

19

,94

6

18

,48

3

14

,91

6

14

,02

7

14

,37

7

51

,44

2

53

,40

8

53

,14

5

49

,53

2

51

,09

5

52

,05

6

11

5,1

60

11

3,4

48

11

4,3

40

11

2,2

27

12

2,0

20

12

3,6

58

7,7

17

6,9

90

6,2

90

5,2

76

4,8

01

4,8

72

22

,25

7

21

,47

6

20

,00

1

20

,17

6

22

,83

6

23

,56

1

81

,99

5

86

,42

2

88

,09

2

98

,96

3 1

27

,72

7

12

9,9

08

14

5,3

53

15

3,5

44

16

3,6

84

16

8,5

19

21

2,5

03

21

5,4

28

14

1,6

73

13

4,4

52

13

0,1

85

12

2,5

75

12

9,1

01

13

0,6

85

-

50,000

100,000

150,000

200,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan

Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran

Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan Jasa-jasa

Sektor Lain

[ miliar IDR ]

Page 33: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah

Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama

Catatan:

*) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 31 Januari 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

2009 2010 2011 2012 2013 2014***

dalam mata uang asli

IDR*) 836.31 902.82 992.84 1,097.99 1,263.85 1,296.84

USD**) 35.80 39.77 44.35 49.83 56.66 60.70

JPY**) 2,713.84 2,698.75 2,585.42 2,511.84 2,383.85 2,387.14

EUR**) 5.97 5.44 4.71 4.49 4.19 4.29

SDR**) 2.01 2.15 2.19 2.17 2.07 2.06

AUD**) 0.24 0.29 0.33 0.40 0.45 0.45

Mata Uang Lainnya

equivalent dlm triliun Rupiah

IDR 836.31 902.82 992.84 1,097.99 1,263.85 1,296.84

USD 336.54 357.61 402.16 481.86 690.58 742.16

JPY 276.01 297.62 301.98 281.23 276.93 285.38

EUR 80.68 64.99 55.30 57.54 70.56 71.52

SDR 29.57 29.83 30.44 32.41 38.80 38.80

AUD 2.05 2.66 3.05 4.03 4.85 4.76

Mata Uang Lainnya 29.49 26.13 23.18 22.65 25.82 25.99

Total 1,590.66 1,681.66 1,808.95 1,977.71 2,371.39 2,465.45

Kurs Tengah IDR thd US$1 9,400.00 8,991.00 9,068.00 9,670.00 12,189.00 12,226.00

Kurs Tengah JPY thd US$1 92.42 81.53 77.64 86.37 104.92 102.27

Kurs Tengah EUR thd US$1 0.70 0.75 0.77 0.75 0.72 0.73

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

Page 34: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

*) Nominal dalam Miliar, **) Per 31 Januari 2014

Posisi Utang Pemerintah

Berdasarkan Mata Uang Lainnya

2009 2010 2011 2012 2013 2014**

dalam mata uang asli

ACU*) 0.20 0.27 0.30 0.34 0.35 0.36

ADB*) 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.09

CAD*) 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13

CHF*) 0.33 0.30 0.27 0.24 0.21 0.22

CNY*) 0.00 1.43 1.55 1.55 1.55 1.55

DKK*) 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04

GBP*) 0.51 0.46 0.41 0.36 0.31 0.31

KRW*) 184.82 184.32 196.63 213.32 218.19 219.21

KWD*) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

SAR*) 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09

WBD*) 1.12 0.71 0.42 0.21 0.10 0.10

equivalent dlm triliun Rupiah

ACU 2.90 3.69 4.22 5.09 6.64 6.85

ADB 1.50 1.30 1.16 1.06 1.09 1.08

CAD 1.49 1.41 1.31 1.35 1.48 1.41

CHF 3.02 2.83 2.62 2.55 2.92 2.94

CNY 0.00 1.94 2.23 2.38 3.10 3.10

DKK 0.10 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08

GBP 7.69 6.36 5.77 5.66 6.19 6.23

KRW 1.49 1.47 1.54 1.93 2.52 2.51

KWD 0.43 0.37 0.20 0.30 0.32 0.32

SAR 0.32 0.28 0.26 0.26 0.29 0.30

WBD 10.56 6.39 3.78 1.99 1.19 1.16

TOTAL 29.49 26.13 23.18 22.65 25.82 25.99

Page 35: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

*) Data per tanggal 31 Januari 2014

Posisi Utang Pemerintah

Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

53% 54% 55% 56% 53% 53%

21% 21% 22% 24% 29% 30%

17% 18% 17% 14% 12% 12%

5% 4% 3% 3% 3% 3%2%2% 2% 2% 2% 2%

2% 2% 1% 1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014*)

IDR USD JPY EUR SDR AUD Lainnya

Page 36: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

*) Data per tanggal 31 Januari 2014

Posisi Pinjaman Berdasarkan

Status dan Jumlah Loan

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jml LoanOutstanding

(dlm Milyar IDR)Jml Loan

Outstanding

(dlm Milyar IDR)Jml Loan

Outstanding

(dlm Milyar IDR)%

PINJAMAN LUAR NEGERI 200 119,058 1435 599,571 1635 718,629 99.7%

1. NEGARA 117 66,031 1060 364,097 1177 430,128 59.7%

a. Jepang 42 31,489 329 230,375 371 261,865 36.3%

b. Perancis 12 5,762 99 26,878 111 32,640 4.5%

c. Jerman 7 2,046 71 22,014 78 24,060 3.3%

d. Amerika Serikat 6 4,778 180 15,082 186 19,860 2.8%

e. Belanda 3 1,360 52 12,366 55 13,726 1.9%

f. Negara lainnya 47 20,596 329 57,381 376 77,978 10.8%

2. ORGANISASI INTERNASIONAL 83 53,027 375 235,474 458 288,501 40.0%

a. Bank Dunia 33 32,621 158 131,774 191 164,395 22.8%

b. ADB 23 16,195 164 98,366 187 114,561 15.9%

c. IDB 22 3,179 37 3,675 59 6,854 1.0%

d. IFAD 5 1,032 5 757 10 1,789 0.2%

e. EIB 0 - 2 566 2 566 0.1%

f. NIB 0 - 9 336 9 336 0.0%

PINJAMAN DALAM NEGERI 43 851 56 1,423 99 2,274 0.3%

TOTAL 243 119,909 1491 600,994 1734 720,903 100.0%

ACTIVE FULLY DISBURSED TOTAL

NEGARA

Page 37: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Proporsi Penarikan Pinjaman

Berdasarkan Jenis Pinjaman

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

*) Angka APBN-P 2013

**) Angka APBN 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ Triliun Rupiah ] [ % ]

28.94

28.97

15.27

15.00

11.13

3.90

29.72

25.82

18.48

16.40

37.91 35

.23

0.50

0.96

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-

5

10

15

20

25

30

35

40

2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN PROYEK

PINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROGRAM (RHS)

[Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013* % 2014** %

PINJAMAN PROGRAM 28.94 49% 28.97 53% 15.27 44% 15.00 46% 11.13 22% 3.90 10%

PINJAMAN PROYEK 29.72 51% 25.82 47% 18.48 54% 16.40 51% 37.91 77% 35.23 88%

PINJAMAN DALAM NEGERI - 0% 0.39 1% 0.62 2% 0.91 3% 0.50 1% 0.96 2%

TOTAL 58.66 55.19 34.37 32.32 49.54 40.10

Page 38: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 4

Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang

(Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar

Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur

Jatuh Tempo SUN)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 39: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Rasio Utang Indonesia

terhadap PDB

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan :

*) Angka asumsi APBN-P 2013

**) Angka APBN 2014

[ triliun Rupiah ]

2009 2010 2011 2012 2013*) 2014**)

611 617 621 617 607 587

979 1,064 1,188 1,361 1,593 1,798

1,591 1,682 1,809 1,978 2,200 2,385

5,613 6,443 7,427 8,242 9,405 10,376

Pinjaman

SBN

Total Utang

PDB

10.9%9.6% 8.4% 7.5% 6.5% 5.7%

17.4%16.5% 16.0% 16.5% 16.9% 17.3%

28.3%26.1%

24.4% 24.0% 23.4% 23.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2009 2010 2011 2012 2013*) 2014**)

Pinjaman SBN PDB

Rasio Pinjaman thd PDB (RHS) Rasio SBN thd PDB (RHS) Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)

[ triliun rupiah] [ %]

Page 40: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia

dan berbagai Negara

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Keterangan:

- Nominal dalam % terhadap PDB

- Khusus untuk Indonesia, menggunakan data LKPP/Realisasi sementara

- *) Proyeksi dengan menggunakan asumsi PDB dalam APBN-P 2013

- **) Proyeksi berdasarkan APBN 2014

Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, October 2013 & Kementerian Keuangan

Negara 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

Argentina 58.7 49.2 44.9 47.7 47.8 45.9

Brazil 66.8 65.0 64.7 68.0 68.3 69.0

Germany 74.5 82.4 80.4 81.9 80.4 78.1

India 72.5 67.0 66.4 66.7 67.2 68.1

Indonesia 28.3 26.1 24.4 24.0 25.2 24.7

Italy 116.4 119.3 120.8 127.0 132.3 133.1

Japan 210.2 216.0 230.3 238.0 243.5 242.3

Turkey 46.1 42.3 39.1 36.2 36.0 34.9

United Kingdom 67.1 78.5 84.3 88.8 92.1 95.3

United States 86.3 95.2 99.4 102.7 106.0 107.3

Page 41: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[Trilliun Rupiah]

Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Januari 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

TOTAL 115, 83,6 88,5 54,0 90,2 92,9 75,5 65,9 100, 85,1 79,4 27,5 19,6 44,3 50,2 24,8 25,6 27,1 42,8 47,8 18,4 19,5 4,11 34,8 40,1 - - 13,5 39,5 23,5 28,2

SUKUK USD 7,95 - - - 12,2 18,3 - - 12,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SUKUK IDR 11,3 18,9 14,9 1,17 8,71 - 0,69 - 1,22 - - 1,55 - 2,93 - - 2,18 - - - - - 4,11 10,1 - - - - - 5,16 -

SUN JPY - - - - - 4,18 7,17 - 7,17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SUN USD 28,1 12,2 11,0 14,5 23,2 24,4 24,4 30,5 24,4 30,5 24,4 - - - - - - - - - - 19,5 - 18,3 24,4 - - - 27,5 18,3 24,4

SUN IDR 67,7 52,4 62,5 38,3 46,1 45,9 43,2 35,3 55,1 54,5 55,0 26,0 19,6 41,4 50,2 24,8 23,5 27,1 42,8 47,8 18,4 - - 6,40 15,6 - - 13,5 12,0 - 3,75

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Page 42: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Program Debt Switch dan Buyback SBN

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio

utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi

Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk

Tahun

Frekuensi

(Lelang dan

Transaksi

Langsung)

Tenor Seri Yang Dibeli

Kembali

Vol. Dibeli Kembali

(milliar Rupiah)

2003 2 1 tahun s.d. 3 tahun 8.127

2004 1 3 tahun s.d. 5 tahun 1.962

2005 4 < 1 tahun s.d. 4 tahun 5.158

2007 2 <1 tahun s.d. 5 tahun 2.859

2008 3 < 1 tahun s.d. 19 tahun 2.375

2009 2 < 1 tahun 8.528

2010 13 < 1 tahun s.d. 4 tahun 3.201

2011 10 < 1 tahun s.d. 20 tahun 3.500

2012 6 < 1 tahun s.d. 5 tahun 1.138

2013 5 <1 year 15 year 1.551

Total 38.399

Tahun Frekuensi LelangTenor Seri Yang Hendak

DitukarTenor Seri Penukar

Vol. Yang

Diterima

(milliar Rupiah)

2005 1 < 1 tahun s.d. 4 tahun 15 tahun 5.673

2006 12 < 1 tahun s.d. 5 tahun 5 s.d. 19 tahun 31.179

2007 9 < 1 tahun s.d. 6 tahun 11 s.d. 20 tahun 15.782

2008 2 < 1 tahun s.d. 4 tahun 14 s.d. 15 tahun 4.571

2009 6 < 1 tahun s.d. 5 tahun 12 s.d. 15 tahun 2.938

2010 6 < 1 tahun s.d. 8 tahun 10 s.d. 21 tahun 3.920

2011 4 < 1 tahun s.d. 4 tahun 15 tahun 664

2012 4 < 1 tahun s.d. 5 tahun 10 s.d. 15 tahun 11.859

2013 5 < 1 year up to 10 year 10 year up to 15 year 1.976

Total 78.562

Page 43: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Keterangan:

*) untuk TFCA Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta

Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta

Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest)

[ Dalam Juta]

Nama

1 2 3

Debt Swap I Elementary Education EUR 12.8 EUR 25.6 EUR 25.6

Debt Swap II Junior Secondary Education EUR 11.5 EUR 23.0 EUR 23.0

Debt Swap IIIa Financial Assistance for Environmental Investements

for Micro and Small Enterprises Project

EUR 6.3 EUR 12.5 EUR 3.2

Debt Swap IIIb Strengthening the Development of National Parks in

Fragile Ecosystems

EUR 6.3 EUR 12.5 EUR 0.0

Debt Swap IV School Reconstruction and Rehabilitation in

Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR 10.0 EUR 20.0 EUR 20.0

Debt Swap V Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria

(GFATM)

EUR 25.0 EUR 50.0 EUR 50.0

Debt Swap VII Indonesian - German Scholarship Program EUR 9.4 EUR 18.8 EUR 0.0

EUR 5.7 EUR 5.7 EUR 5.7

USD 24.2 USD 24.2 USD 24.2

USA Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA USD 20.0 USD 29.9 USD 16.9 *)

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II USD 23.8 USD 29.5 USD 10.2

Australia Debt Swap Debt2Health AUD 37.5 AUD 75.0 AUD 15.6

EUR 87.0 EUR 168.0 EUR 127.5

USD 68.0 USD 83.6 USD 51.4

AUD 37.5 AUD 75.0 AUD 15.6

216.7 373.2 234.2

TOTAL

TOTAL Equivalent juta USD

4 5 6

Germany

Italy Debt Swap I Housing and Setlement

Negara Debt Swap

Proyek Pembatalan

Jumlah Komitmen Realisasi

Page 44: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pemanfaatan Pinjaman

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia - Data per 31 Januari 2014; angka dalam Juta US Dolar

No. Executing Agency Komitmen

Pinjaman Penarikan

Belum

Tertarik

Availability

Period

15,231.95 5,390.95 9,841.00 2001-2020

1 Bakosurtanal 62.32 44.11 18.21 2007-2017

2 Bappenas 235.36 106.56 128.81 2006-2017

3 BMG 80.49 80.49 - 2011-2015

4 BPKP 57.75 1.91 55.84 2012-2018

5 BPS 65.00 - 65.00 2011-2016

6 Kemenag 166.81 0.20 166.61 2006-2017

7 Kemenakertrans 32.46 - 32.46 2013-2017

8 Kemendagri 1,245.76 728.31 517.45 2008-2016

9 Kemendikbud 600.63 158.22 442.41 2007-2018

10 Kemenhan 5,726.09 1,906.53 3,819.56 2008-2018

11 Kemenhub 1,489.45 227.95 1,261.50 2001-2019

12 Kemenkes 41.12 34.37 6.75 2003-2014

13 Kemenkeu 110.00 0.28 109.73 2009-2015

14 Kemenkominfo 28.47 10.59 17.87 2007-2015

15 KemenPU 4,836.53 2,041.16 2,795.37 2005-2020

16 Kemenristek 95.00 4.46 90.54 2013-2020

17 Kementan 148.52 29.99 118.52 2006-2019

18 KKP 166.79 15.82 150.97 2012-2019

19 POLRI 43.40 - 43.40 2011-2015

4,295.01 1,028.33 3,266.68 2004-2022

1 PT PERTAMINA 563.70 3.15 560.55 2011-2019

2 PT PII 29.60 - 29.60 2012-2018

3 PT PLN 3,601.71 953.18 2,648.53 2004-2022

4 PT SMI 100.00 72.00 28.00 2010-2015

19,526.96 6,419.28 13,107.68 2001-2022

No. Nama Komitmen

pinjaman Penarikan

Belum

Tertarik

Pemberi

Pinjaman

1 ADD-COMMUNITY EMPOWER-URBAN 115.00 102.63 12.37 World Bank

3 CONNECTIVITY DPL 2 101.97 - 101.97 AFD

4 LOCAL GOV.DECENTRALIZATION 220.00 122.78 97.22 World Bank

436.97 225.42 211.56

19,963.93 6,644.69 13,319.24

Program Loan

Grand Total (K/L+BUMN+Program loan)

Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga

Penerusan Pinjaman

Sub Total (K/L+BUMN)

*Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana

Page 45: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri

terhadap Cadangan Devisa

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang

• *) Angka Sementara, APBN 2014

• Data Per 31 Januari 2014

17.9%

9.0%

7.4% 7.9% 7.1%

5.8%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Page 46: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara

dan Perubahannya

Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang

tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tahun 2013

(dalam % dari PDB)

Perubahan Tahun 2003-2014

(dalam % dari PDB )

Sumber: World Economic Outlook Database (IMF)

0 50 100 150 200 250 300

Chile

Indonesia

Australia

Colombia

Turkey

Philippines

South Africa

Thailand

Poland

Malaysia

India

Brazil

Germany

United Kingdom

United States

Italy

Japan

-100.0 -50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0

Indonesia

Turkey

Philippines

Colombia

India

Brazil

Thailand

Chile

Poland

South Africa

Germany

Malaysia

Italy

Japan

United States

Australia

United Kingdom

Page 47: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Cina dan India mempunyai rasio yang lebih tinggi meskipun jumlah penduduknya jauh lebih banyak

dibandingkan dengan Indonesia.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Sumber: IMF

Utang per Kapita di Berbagai Negara

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Brazil Poland Chile India Philippines Indonesia Japan (RHS)

Dalam USD Dalam USD

Page 48: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Utang Per Kapita di Berbagai Negara

dan Perubahannya

Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan

yang tidak signifikan dibandingkan negara lain

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tahun 2012

(dalam USD)

Perubahan Tahun 2003-2012

(dalam %)

Sumber: IMF

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

Indonesia

India

Philippines

Chile

Thailand

Colombia

South Africa

Turkey

Malaysia

Brazil

Poland

United Kingdom

United States

Japan

0% 100% 200% 300%

Philippines

Indonesia

Turkey

South Africa

Japan

Thailand

United States

Chile

Colombia

Malaysia

Poland

India

Brazil

United Kingdom

Page 49: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

*) Angka per 31 Desember 2013.

Sumber: Kementerian Keuangan

Indikator Risiko Utang 2008-2013

22.9 22.020.3

18.816.2 16.0

28.2 28.226.1 25.9

22.5 23.2

2008 2009 2010 2011 2012 Q4-2013 *)

Interest Rate Risk

Variable rate ratio [%] Refixing rate [%]

17.213.4 12.1 11.0 10.6 12.2

52.147.4 46.2 45.1 44.4 46.7

2008 2009 2010 2011 2012 Q4-2013 *)

Exchange Rate Risk

FX Debt to GDP ratio (%) FX Debt to total debt ratio (%)

10.0

9.7

9.5

9.3

9.79.6

2008 2009 2010 2011 2012 Q4-2013 *)

Average Time To Maturity (ATM)-Years

Average Time to Maturity (in percentage)

6.4 7.6 7.1 8.2 7.2 8.6

18.6 20.3 20.822.7 21.5 21.8

31.133.2 34.2 34.6

32.4 33.4

2008 2009 2010 2011 2012 Q4-2013 *)

Debt Maturing in 1, 3 and 5 Years

Maturity debt portion < 1 year (%) Maturity debt portion < 3 year (%)

Maturity debt portion < 5 year (%)

Page 50: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang

(Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield

Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 51: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah

Tahun Anggaran 2014

Catatan :

*) Angka sementara, realisasi per 31 Januari 2014

[ miliar Rupiah ]

Januari Q-1 Total

I. POKOK 247,696 12,819 12,819 12,819 5.18%

A. PINJAMAN 59,097 2,726 2,726 2,726 4.61%

a. Pinjaman Dalam Negeri 287 - - - 0.00%

b. Pinjaman Luar Negeri 58,810 2,726 2,726 2,726 4.64%

B. SURAT BERHARGA NEGARA 188,599 10,093 10,093 10,093 5.35%

1. SBN Rupiah 145,799 10,093 10,093 10,093 6.92%

a. SUN 112,538 4,463 4,463 4,463 3.97%

b. SBSN 33,260 5,630 5,630 5,630 16.93%

2. SBN Valas 42,800 - - - 0.00%

a. SUN 35,650 - - - 0.00%

b. SBSN 7,150 - - - 0.00%

II. BUNGA 121,286 13,060 13,060 13,060 10.77%

A. PINJAMAN 12,334 906 906 906 7.34%

a. Pinjaman Dalam Negeri 150 - - - 0.00%

b. Pinjaman Luar Negeri 12,184 906 906 906 7.43%

B. SURAT BERHARGA NEGARA 108,952 12,154 12,154 12,154 11.16%

1. SBN Rupiah 86,025 8,748 8,748 8,748 10.17%

a. SUN 74,660 7,927 7,927 7,927 10.62%

b. SBSN 11,365 821 821 821 7.23%

2. SBN Valas 22,926 3,406 3,406 3,406 14.86%

a. SUN 20,701 3,406 3,406 3,406 16.45%

b. SBSN 2,225 0 0 0 0.00%

III. TOTAL POKOK + BUNGA 368,981 25,880 25,880 25,880 7.01%

Pagu APBN

Realisasi Pembayaran *) % thd Pagu

APBN

Page 52: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah

Tahun Anggaran 2013 (Grafik)

Catatan :

*) Angka sementara, realisasi per 31 Januari 2014

59,097

188,599

12,334

108,952

2,726

10,093

906

12,154

5%

5%

7%

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

A. PINJAMAN B. SBN A. PINJAMAN B. SBN

POKOK BUNGA

Mil

iar R

up

iah

Pagu Realisasi *) % thd Pagu (RHS)

Page 53: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Pembayaran Bunga Utang

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Keterangan:

Angka LKPP

* angka proyeksi berdasarkan APBN-P 2013

**) Proyeksi berdasarkan APBN 2014

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

terhadap Penerimaan terhadap Belanja terhadap Rata-rata Outstanding terhadap PDB

2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

terhadap Penerimaan 11.0% 8.9% 7.7% 7.5% 7.9% 7.3%

terhadap Belanja 10.0% 8.5% 7.2% 6.7% 6.9% 6.6%

terhadap Rata-rata Outstanding 5.8% 5.4% 5.4% 5.3% 5.2% 4.9%

terhadap PDB 1.7% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2%

Page 54: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Pembayaran Bunga Utang

Catatan:

*) Angka sementara APBN-P 2013.

**) Angka sementara APBN - 2014

32% 30%15%

30%14% 10%

68% 70%85%

70%86% 90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

Pembayaran Bunga Utang DN Pembayaran Bunga Utang LN

[triliun Rupiah ]

Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml %

93.78 100.00 88.38 100.00 93.20 100.00 100.52 100.00 112.52 100.00 121.29 100.00

a. Pembayaran Bunga Utang DN 63.76 67.98 61.4 69.47 79.60 85.41 70.22 69.86 96.76 85.99 109.10 89.95

b. Pembayaran Bunga Utang LN 30.03 32.02 27.0 30.53 13.60 14.59 30.29 30.14 15.76 14.01 12.18 10.05

2014**2012

Pembayaran Bunga Utang

20102009 2011 2013*

Page 55: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Juli 2011

**) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012

***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB)

ALM = Average Loan Maturity

Loan Maturity 24.5 years 15-18 years 14-20 years up to 32 years

Grace Period 9 years 3 years 3-5 years up to 8 years

Repayment Period 15.5 years 12 years 9-16 years 5-27 years

Commitment Charge - - - 0.15%

Front End Fee 0.25% - - -

Service Charge - - - -

Interest Rate/ LIBOR + 0,40%

Mark-up ***) *)

LIBOR + 0.48% (Variable

Spread)

ALM ≤ 13 years = Nil **)

13 years< ALM ≤ 16

years = 0.10 % p.a

**)

16< ALM < 19 years =

0.20% p.a

**)

Description

Multilateral

IBRD-WB IFAD IDB ADB-OCR

LIBOR + 1.0% (Fixed Spread)

IFAD Reference Rate

(Semester I 2012= 1.39%)

LIBOR (swap) + 1.35%

Maturity Premium

Page 56: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

Standard Option1 Option2 Standard Option1 Option2 Option3 Standard Option

Loan Maturity 25 years 20 years 15 years 40 years 30 years 20 years 15 years 40 years 30 years

Grace Period 7 years 6 years 5 years 10 years 10 years 6 years 5 years 10 years 10 years

Repayment Period 25 years 20 years 15 years 40 years 30 years 20 years 15 years 40 years 20 years

Commitment Charge

Front End Fee

Service Charge - - - - - - - - -

Interest Rate

(for non consultant services)

Interest Rate

(for consultant services)

Description

Bilateral

Jepang/ Japan (JICA)

General terms Prefential terms STEP

-

1,40% 0,95% 0,80% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,10%

0.20%

0,01%

Maturity Premium

Page 57: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[ % ]

4

6

8

10

12

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Dec-12 Des '11 Des '10 30 Jan '14 Dec-13

Tenor 30 Jan '14 Dec-13 Dec-12 Des '11 Des '10

1Y 7,38 6,67 3,96 4,35 5,36

2Y 7,75 7,43 4,32 4,92 5,82

3Y 7,97 7,63 4,52 5,22 6,27

4Y 8,09 7,84 4,63 5,24 6,34

5Y 8,00 7,91 4,65 5,35 6,78

6Y 8,62 8,02 4,88 5,45 6,96

7Y 8,79 8,20 4,98 5,83 7,16

10Y 8,91 8,38 5,15 5,96 7,57

15Y 9,44 8,89 5,87 6,56 8,78

20Y 9,47 8,97 6,24 7,02 9,24

30Y 9,59 9,21 6,34 7,26 9,68

Peningkatan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) antara awal dan akhir tahun 2013 menunjukkan dampak dari gejolak

pasar yang diakibatkan isu tapering yang akan segera dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, dimana isu nya mulai

berhembus sejak pertengahan tahun 2013.

Page 58: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

42

Kurva Imbal Hasil SBN Valas

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[%]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30

31-Dec-09

30-Dec-11

28-Dec-12

31-Dec-13

30-Jan-14

Dec-09 Dec-11 Dec-12 31-Dec-13 30-Jan-14

1 Y 1,416 1,677 1,608

2 Y 2,707 1,421 2,212 1,944

3 Y 2,991 1,647 2,991 2,720

4 Y 3,079 1,965 3,556 3,461

5 Y 4,188 3,374 2,141 4,249 4,401

6 Y 4,387 3,515 2,448 4,720 4,676

7 Y 4,886 3,899 2,666 4,960 4,953

8 Y 5,107 3,955 5,213 5,120

9 Y 5,255 2,826 5,337 5,288

10Y 5,346 3,970 2,902 5,404 5,375

20 Y 4,268 6,634 6,744

25 Y 6,731 5,044 4,297 6,623 6,738

30 Y 6,806 5,201 4,235 6,098 6,236

Page 59: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 6

Kinerja Pasar Sekunder SBN

(Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh

Investor)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 60: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

-

100

200

300

400

500

600

700

800

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J

2009 2010 2011 2012 2013 2014

[ Frekuensi] [ Triliun Rupiah]

Volume Rata-Rata Volume per Tahun Frekuensi - RHS

Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah

di Pasar Sekunder

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian

SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik.

Page 61: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Posisi Kepemilikan SBN

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah

Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya

kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga

keuangan non-bank, investor ritel dan asing.

Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return

di pasar SBN domestik.

-

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

0

200

400

600

800

1000

1200

Jan

'06

Ag

ust'

06

Mar'

07

Oct '0

7

Mei'08

Des'0

8

Ju

l'09

Feb

'10

Sep

'10

Ap

r'11

No

p'1

1

Ju

ne-1

2

Jan

uary

-13

Au

gu

st-

13

[Rp Triliun]

NON-BANK BANK % Asing thd. Total - RHS

Page 62: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

45

Posisi Kepemilikan SBN Domestik

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

• Nominal dalam triliun rupiah;

• Termasuk kepemilikan SBSN

• Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing;

• Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll.

*) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia

Des'09 Des'10 Des'11 Dec'12 Dec'13 30-Jan-14

BANK 254,36 217,27 265,03 299,66 335,43 357,56

Institusi

Pemerintah 22,50 17,42 7,84 3,07 44,44 29,72

NON-BANK 304,89 406,53 450,75 517,53 615,38 625,47

Reksadana 45,22 51,16 47,22 43,19 42,50 43,54

Asuransi 72,58 79,30 93,09 83,42 129,55 132,93

Asing 108,00 195,76 222,86 270,52 323,83 328,65

Dana Pensiun 37,50 36,75 34,39 56,46 39,47 40,00

Sekuritas 0,46 0,13 0,14 0,30 0,88 0,87

Individu 32,48 31,61

Lain-lain 41,12 43,43 53,05 63,64 46,68 47,88

TOTAL 581,75 641,21 723,61 820,27 995,25 1.012,76

Page 63: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

46

Posisi Kepemilikan SBN Domestik

(dalam Persentase)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan:

• Nominal dalam triliun rupiah;

• Termasuk kepemilikan SBSN

• Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing;

• Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll.

*) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia

Des'09 Des'10 Des'11 Dec'12 Dec'13 30-Jan-14

BANK 43,72% 33,88% 36,63% 36,53% 33,70% 35,31%

Institusi

Pemerintah 3,87% 2,72% 1,08% 0,37% 4,47% 2,93%

NON-BANK 52,41% 63,40% 62,29% 63,09% 61,83% 61,76%

Reksadana 7,77% 7,98% 6,53% 5,27% 4,27% 4,30%

Asuransi 12,48% 12,37% 12,86% 10,17% 13,02% 13,13%

Asing 18,56% 30,53% 30,80% 32,98% 32,54% 32,45%

Dana Pensiun 6,45% 5,73% 4,75% 6,88% 3,97% 3,95%

Sekuritas 0,08% 0,02% 0,02% 0,04% 0,09% 0,09%

Individu 3,26% 3,12%

Lain-lain 7,07% 6,77% 7,33% 7,76% 4,69% 4,73%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 64: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kepemilikan SBN oleh Asing

berdasarkan Tenor

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

10,18% 11,87%7,84%

5,20% 4,89%

4,64%8,19%

2,83% 5,41% 5,04%

18,14%16,78%

16,50%12,88% 12,53%

21,03%

24,93%

27,83% 32,04% 32,23%

46,00% 38,23% 45,01% 44,46% 45,32%

30,53%30,80%

32,98% 32,31% 32,45%

0,00%

20,00%

40,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec, 2013 30-Jan-14

0-1 >1-2 >2-5 >5-10 >10 % Kepemilikan Asing terhadap Total (RHS)

Page 65: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Spread terhadap UST- Des 19

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

0

200

400

600

20-Aug-13 7-Sep-13 25-Sep-13 13-Oct-13 31-Oct-13 18-Nov-13 6-Dec-13 24-Dec-13 11-Jan-14 29-Jan-14

INDO 19 TURK 19

PHIL 19 BRAZ 19

MEX 19

DATE INDO 19 UST 18 TURK 19 PHIL 19 BRAZ 19 MEX 19

Aug-13 5.47 1.62 5.06 3.45 3.44 3.08

Sep-13 4.56 1.33 4.48 3.16 3.11 2.86

Oct-13 3.82 1.33 4.14 2.68 2.70 2.63

Nov-13 4.33 1.34 4.49 2.83 3.08 2.71

Dec-13 4.25 1.74 4.96 2.87 3.15 2.73

24-Jan-14 4.42 1.54 5.10 2.83 3.37 2.69

28-Jan-14 4.44 1.56 4.95 2.88 3.30 2.70

29-Jan-14 4.38 1.50 4.90 2.87 3.31 2.70

Page 66: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Spread terhadap UST- Nov 23

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

50

150

250

350

450

BRA 24 TURK 23

PHIL 24 INDO 23

MEX 23

Date BRA 24 TURK 23 PHIL 24 INDO 23 UST 23 MEX 23

Oct-13 4.14 4.80 4.19 4.63 2.56 3.84

Nov-13 4.53 5.11 4.48 5.45 2.75 4.10

Dec-13 4.72 5.62 4.54 5.40 3.03 4.10

24-Jan-14 4.88 5.81 4.35 5.44 2.72 4.13

28-Jan-14 4.89 5.60 4.38 5.44 2.75 4.14

29-Jan-14 4.89 5.56 4.37 5.34 2.68 4.17

Page 67: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Spread terhadap UST- Nov 43

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

0

200

400

600

4-Sep-13 25-Sep-13 16-Oct-13 6-Nov-13 27-Nov-13 18-Dec-13 8-Jan-14 29-Jan-14

COLM 41 BRAZ 41 INDO 43

TURK 43 MEX 44

DATE COLM 41 BRAZ 41 INDO 43 TURK 43 MEX 44 UST 43

Aug-13 5.73 5.89 6.86 6.58 5.62 3.70

Sep-13 5.49 5.64 6.18 6.11 5.36 3.69

Oct-13 5.26 5.48 5.65 5.83 5.19 3.64

Nov-13 5.67 5.90 6.34 6.33 5.57 3.81

Dec-13 5.57 5.82 6.10 6.67 5.36 3.97

24-Jan-14 5.68 5.93 6.29 6.76 5.44 3.63

28-Jan-14 5.72 5.96 6.29 6.63 5.46 3.67

29-Jan-14 5.75 6.02 6.19 6.52 5.49 3.62

Page 68: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 7

Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 69: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rating Indonesia

Faktor Penentu Perbaikan Rating

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 2007-

2008

Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement

Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:

Penurunan rasio utang terhadap PDB

Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang

Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P)

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru

sekitar 75-115bps

Country Risk Classification (CRC)

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD

Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)

Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri

khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps

Page 70: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

S&P Fitch Moody's R&I JCRA CRC

1999 CCC+ B- B3 B- - 6

2000 B- B- B3 B- - 6

2001 CCC B- B3 B- - 6

2002 CCC+ B B3 B- B 6

2003 B B+ B2 B- B 6

2004 B+ B+ B2 B- B+ 6

2005 B+ BB- B2 BB- B+ 5

2006 BB- BB- B1 BB- BB- 5

2007 BB- BB- Ba3 BB+ BB- 5

2008 BB- BB Ba3 BB+ BB- 5

2009 BB- BB Ba2 BB+ BB+ 5

2010 BB BB+ Ba2 BB+ BBB- 4

2011 BB+ BBB- Ba1 BB+ BBB- 4

2012 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3

2013 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3

Tahun

Rating

S&P: Tanggal 2 Mei 2013

melakukan afirmasi peringkat

kredit Indonesia di tingkat BB+

dengan outlook stable

Fitch: Tanggal 21 November 2012

melakukan afirmasi peringkat

kredit indonesia di tingkat BBB-

dengan outlook stable

R&I: Tanggal 18 Oktober 2012

menaikkan kredit Indonesia dari

BB+ menjadi BBB-

OECD: Tanggal 30 Maret 2012

menaikkan peringkat CRC

Indonesia dari klasifikasi 4

menjadi klasifikasi 3

Moody’s: Tanggal 18 Januari 2012

menaikkan sovereign credit

rating Republik Indonesia dari

Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook

stable

JCRA: Tanggal 13 Juli 2010

menaikan peringkat kredit

Indonesia hingga masuk kategori

Investment Grade dari BB+

menjadi BBB-

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2013

Page 71: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CCC-

CCC+

B

BB-

BB+

BBB

SD/DD

R/C

CC

CCC

B-

B+

BB

BBB-

BBB+

Ca

Caa2

B3

B1

Ba2

Baa3

Baa1

C

Caa3

Caa1

B2

Ba3

Ba1

Baa2

2000 2004 2005 20062001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 20121998 19991997 2013

Investm

ent

gra

de

Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011

S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011

Rekapitalisasi

Perbankan

Krisis

ekonomi

1998

Reprofiling VR & HB,

Asset-Bond Swap, &

penerbitan SUN

jk panjang

Lelang penerbitan

SUN secara reguler,

program Buyback

Lelang penerbitan SUN

secara reguler, program

Buyback, & Debt

Swtiching

Lelang penerbitan SUN

secara reguler, program

Buyback, Debt Swtiching,

& diversivikasi instrumen

Invest

ment

gra

de

Non Invest

ment

gra

de

S&P sempat

menurunkan rating

ke Selective Default

namun direvisi

kembali 2 hari

kemudian

Non In

vestm

ent g

rade

Moodys’s menaikan rating ke Baa3 per 18 Januari 2012

Fitch’s menaikan rating ke BBB- per 15 Desember 2011

Fitch’s S&P’s Moody’s

Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)

Page 72: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tanggal 2 Mei 2013, S&P melakukan afirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat BB+ dengan outlook stable, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut: “Indonesia supported by decade of moderately strong growth, conservative fiscal policy, and modest public

sector debt burden. Meanwhile, the weakening policy environment may ultimately have a negative impact on growth prospects and the generally sound economic conditions. In addition, the external sector is also experiencing vulnerability shown by the current account deficit and increasing private sector external debt."

Tanggal 21 November 2012, Fitch melakukan afirmasi peringkat kredit indonesia di tingkat BBB- dengan outlook stable, adapun highlight dari Fitch’s antara lain sebagai berikut: the relatively high economic growth that is resilient to the declining global condition, high investment rate,

low andPublic Relation Group declining public debt ratios and the strong overall macroeconomic policy framework.“

Pada tanggal 18 Oktober 2012 R&I menaikkan Sovereign Credit Rating Indonesia menjadi BBB- dengan Outlook stabil. R&I menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung keputusan upgrade bagi sovereign credit rating Indonesia adalah (1) Kekuatan Indonesia mencapai pertumbuhan yang tinggi ditengah penurunan ekonomi global (2) Pengelolaan fiskal yang konservatif (3) Utang pemerintah yang rendah dan (4) Sistem keuangan yang semakin stabil

Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification) Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru.

Page 73: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

Tanggal 18 Januari 2012, Moody's Investors Services menaikkan sovereign credit rating Republik Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable. Adapun highlight dari Moody's antara lain sebagai berikut: "Some of the key drivers of the decision are Moody's anticipation that government financial metrics will

remain in line with Baa peers, the demonstrated resilience of Indonesia's economic growth to large external shocks, the presence of policy buffers and tools that address financial vulnerabilities and a healthier banking system capable of withstanding stress"

Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB-, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut: “JCR explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the progress in

democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.”

Page 74: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Catatan :

- Data per 31 Desember 2013

- Asumsi kurs: Rp. 12.226,- per USD

Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Fast track Program Phase 1 (FTP 1) 34 84,505.3 60,924.8 283.0 1,000.0 1,000.0 889.0 623.3 611.2 1,017.9

2 Program Percepatan Penyediaan

Air Minum (Clean Water

Avaliability Program)

5 205.2 124.6 - - 50.0 15.0 10.0 35.0 2.1

3 Penjaminan Proyek Kerjasama

Pemerintah dan Swasta (Public

Private Partnership Project)

1 39,123.2 - - - - - - 59.8 46.7

4 Fast track Program Phase 2 (FTP 2) 5 42,836.3 - - - - - - - -

45 166,669.9 61,049.5 283.0 1,000.0 1,050.0 904.0 633.3 706.0 1,066.7 TOTAL

No Program Penjaminan Jumlah Surat

Jaminan

Nilai Jaminan

(Miliar Rupiah)

Alokasi APBN (Miliar Rupiah)

Outstanding

Page 75: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2012

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan

Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA-

999.01)

Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 76: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kesimpulan

Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama.

Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman

Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.

Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:

Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan

bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju

Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin

transparasi dan akuntabilitas publik

LKPP 2008, LKPP 2009, LKPP 2010, dan LKPP 2011 terkait pengelolaan utang dinilai

Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan

Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan pada tanggal 12 Maret 2010 perbaikan

peringkat oleh S&P dari BB- menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai

saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Sementara oleh JCRA, Fitch, Moody’s dan

R&I, Indonesia telah dimasukkan dalam kategori investment grade

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Page 77: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … ·  · 2014-02-242. Latar Belakang (2) 3. ... Biaya- Biaya erbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, ... Non tradable: SRBI

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

© 2014

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Frans Seda Lantai 7

Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta

Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712

www.djpu.kemenkeu.go.id CP: [email protected] / [email protected]