1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Strategi Penguatan Fiskal Daerah dan Ruang Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan dalam Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Bambang P.S. Brodjonegoro Wakil Menteri Keuangan II Rapat Koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Manado, 11 Agustus 2014
58
Embed
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - bi.go.id · Review skema perpajakan & royalty dari penerimaan SDA; 10.Perbaikan tata kelola migas dalam rangka penguatan manfaat jangka panjang;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Strategi Penguatan Fiskal Daerah danRuang Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dalam Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Bambang P.S. BrodjonegoroWakil Menteri Keuangan II
Rapat Koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah DaerahManado, 11 Agustus 2014
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
POKOK BAHASAN
232 ARAH KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH
231 UPDATE KONDISI PEREKONOMIAN DOMESTIK
2
3
3DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
234 SKEMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS
KERJA SAMA PEMERINTAH – SWASTA (KPS)
2
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
UPDATE KONDISI PEREKONOMIAN DOMESTIK
. .
.1.. .
3
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
UPDATE PEREKONOMIAN DOMESTIK
4 4
Indikator Kinerja
Nilai Tukar
• Per 31 Desember 2013 : Rp12.171/USD depresiasi 19,54%(ytd)• Per 2 Januari 2014: Rp12.160 depresiasi 0,09% (ytd)• Per 04 Agustus 2014: Rp11.761 apresiasi 3,49% (ytd)• Periode 2 Jan – 04 Agustus 2014à Terkuat Rp11.293/USD -- Terlemah Rp12.240/USD
IHSG
• Per 31 Desember 2013 : 4.274,18 melemah 0,98% (ytd)• Per 2 Januari 2014: 4.327,27 menguat 15,5% (ytd)• Per 04 Agustus 2014: 5.119,25 menguat 19,77% (ytd)• Periode 2 Jan –04 Agustus 2014à Tertinggi 5.119,25 – Terendah 4.175,81
Inflasi• Inflasi sepanjang tahun 2013 sebesar 8,38% (ytd, yoy), rata-rata inflasi 2013: 6,97%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata
2012: 4,28% (SBH 2007)• Inflasi Juli 2014 : 0,93% (mtm) , 2,94% (ytd) atau 4,53% (yoy)
Harga Minyak MentahIndonesia
• Per Juni 2014 ICP mencapai US$108,95 per barel• Per Januari 2014 ICP mencapai US$105,8 per barel• Rata-rata tahun 2013 sebesar US$105,9 per barel
Arus Modal Masuk
• Total capital inflow 2013 sebesar Rp36,0T. Saham = net outflow 20,6T; SUN net inflow 53,3T; SBI = net inflow 3,3T.• Selama Juli 2014: Sahamàinflow Rp13,07 triliun, SUNà Inflow Rp51,31 triliun (s.d 27 Juli)• Selama 2014 (ytd) : Saham (s.d 4 Agt )àinflow Rp55,25 triliun; SUNà inflow Rp88,38 triliun (s.d.4 Agst)• Di pasar SUN, posisi kepemilikan asing per 4 Agst 2014 adalah sebesarRp 412,03 T
Yield SUN
• Per 31 Des 2013: Yield SUN 10Yà 8,47%, Yield SUN 5Yà 8,07%.• Per 2 Jan 2014: Yield SUN 10Yà 8,57%, Yield SUN 5Yà 8,09%• Per 04 Agst 2014: Yield SUN 10Yà 8,12%, Yield SUN 5Yà 7,94%• Periode 1 Jan – 04 Agst 2014 : Yield SUN 10Yà Tertinggi 9,18% -- Terendah 7,83%
Yield SUN 5Yà Tertinggi 8,67% -- Terendah 7,56%
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
LANJUTAN ….
5 5
Indikator Kinerja
Pertumbuhan PDB • Pada Semester I-2014 PDB tumbuh sebesar 5,17% (yoy).• Sepanjang 2013 : 5,78% (yoy). PDB nonmigas 6,3%, PDB migas -2,8%.• Sepanjang 2012 : 6,23% (yoy). PDB nonmigas 6,8%, PDB migas -3.3%
Investasi Langsung
• Realisasi PMA/PMDN Q2 2014 mencapai Rp116,2T atau naik 16,34% (yoy)ü PMA : Rp 78,0T naik 16,9%(yoy)ü PMDN : Rp 38,2T naik 15,4%(yoy)
• Realisasi PMA/PMDN semester I 2014 mencapai Rp222,8T atau naik 15,56% (yoy)ü PMA : Rp 150,0T naik 13,5%(yoy)ü PMDN : Rp 72,8T naik 20,2%(yoy)
Perdagangan Internasional
• Jan – Des 2013: Ekspor tumbuh -3.93% (yoy). Impor tumbuh -2,64% (yoy)• Juni 2014 : Ekspor naik 4,45% (yoy) menjadi US$15,42 miliar, sementara impor naik 0,54%
(yoy) menjadi US$15,72 miliar. Defisit neraca perdagangan sebesar US$305,1 juta• Semester 1 2014 : ekspor turun 2,46% (yoy) menjadi US$88,83 miliar, sementara impor
turun 4,7% (yoy) menjadi 89,98 miliar. Defisit perdagangan sebesar US$1,15 miliar.
Neraca Pembayaran
• Pada Q1-2014 Defisit transaksi berjalan kembali menyempit menjadi US$4.2 miliar (2.0% PDB) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US$4.3 miliar (2.1% PDB).
• Surplus transaksi modal dan finansial turun menjadi US$7.8 miliar yang berasal daridefisit investasi lainnya.
• BoP Q-1 2014 masih surplus US$3.6 miliar.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
ARAH KEBIJAKAN FISKALJANGKA MENENGAH :REFORMASI FISKAL DALAM RANGKA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
. .
.2.. .
6
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Fiscal space
terbatas(22-24%)
Porsisubsidi
yang besar
(27,5%)
Mandatory Mandatory spending. Anggaran
pendidikan20% & TKD
30%)
Penyerapankurang optimal
& polamenumpuk Q4
Diperlebar
Tambahan mandatory spending dikendalikan
Diefisienkan
Dioptimalkan & proporsional tiap kuartal
Quality spending
TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN APBN
7
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Penguatan Ketahanan dan Produktifitas APBN untuk Menjaga KesinambunganFiskal dalam rangka Peningkatan Kapasitas Produksi dan Daya Saing
2. Pembiayaan untuk percepataninfrastruktur (utang untuk produktif, penjaminan infrastruktur);
3. Insentif fiskal untuk kegiatan ekonomistrategis..
1. Sinergisitas dan efektivitasprogram pro poor (MP3KI);
2. Perimbangan keuangan pusatdan daerah serta antardaerah (kesenjanganekonomi).
8
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
IklimInvestasi
KonservasilingkunganOptimalisasi
pendapatan
Strategi untuk optimalisasi Pendapatan:1. Pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis untuk mendukung iklim investasi;2. Penguatan sistem dan administrasi dalam rangka peningkatan kepatuhan setiap WP;3. Memperluas tax base dengan Penggalian potensi sektor unggulan;4. Menyederhanakan golongan dan struktur tarif CHT;5. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan ;6. Penggalian WP orang pribadi;7. Pemanfaatan data pihak ketiga sebagai pembanding dengan memanfaatkan SIN;8. Mendorong meningkatan PNBP SDA melalui efisiensi cost recovery dan peningkatan lifting dengan tetap menjaga
konservasi lingkungan;9. Review skema perpajakan & royalty dari penerimaan SDA;10.Perbaikan tata kelola migas dalam rangka penguatan manfaat jangka panjang;11.Review jenis dan tarif PNBP KL dengan tetap menjaga peningkatan kualitas pelayanan publik;12.Mendorong peningkatan kinerja BUMN;13.Peningkatan lifting minyak dengan mendukung pengembangan sumur baru melalui pemberian insentif fiskal ;
§ Optimalisasi pendapatan;§ Iklim investasi dan
keberlanjutan dunia usahaterjaga;
§ Konservasi lingkungan terjaga.
KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA JANGKA MENENGAH
Arah Kebijakan:
9
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Strategi untuk peningkatan quality spending:1. Short term strategy : Mengarahkan belanja untuk menjaga daya beli, kelancaran
kegiatan operasional, efisiensi birokrasi & pemeliharaan aset ;2. Long term strategy : di fokuskan untuk meningkatan daya saing, menjaga keberlanjutan
pertumbuhan ekonomi, stabilisasi perekonomian, keamanan dan politik & peningkatan kapasitas perekonomian serta pengurangan kesenjangan & kemiskinan (MP3KI)àpembangunan infrastruktur (MP3EI), ketahanan energi, ketahanan pangan, kualitas dan akses pendidikan,kesehatan dan pengembangan iptek dan SDM, .
3. Penguatan fleksibilitas belanja untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui penyediaan fiscal buffer (SAL, Cadangan risiko fiskal)yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuanggan negara à pelebaran fiscal spaceà efisiensi belanja barang (flat policy), efisiensi subsidi dan bansos, .
KEBIJAKAN BELANJA NEGARA JANGKA MENENGAH
Short term spending • Flexible spending
Long term spending
Target
Welfare
Arah kebijakan:1. Mendorong
efisiensi;2. Meningkatkan
produktifitas;3. Meningkatkan
fleksibilitas
10
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Diberikan fasilitas pajak penghasilan bagi industri yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ataudaerah-daerah tertentu berupa:
1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (selama 6 thn)2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat3. pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada SPLN sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku4. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 thn tetapi tidak lebih dari 10 thn
FASILITAS PPNPP NOMOR 31 TAHUN 2007
Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan daripengenaan pajak pertambahan nilai.Ø Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis :
§ barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadan terpasang maupun terlepas, tidak termasuksuku cadang.
FASILITAS BEA MASUK
PMK NOMOR 76/PMK.011/2012
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
Fasilitas perpajakan (TAX HOLIDAY) bagi industri sumberdaya terbarukan berupa:1. Pembebasan pajak 5 s.d 10 tahun sejak produksi komersial;2. Pengurangan pajak sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 thn.
Pelaksanaan PP tersebut diatur dalam PMK No.130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak PenghasilanBadan.
PP NOMOR 94 TAHUN 2010
PMK NOMOR 11/PMK.011/2014
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014 . 13
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
INSENTIF BEA KELUAR ATAS EKSPOR PRODUK MINERAL YANG MEMBANGUN SMELTER ( PMK 153/2014)
14
2014Sejak berlaku
s/d 31 DesSejak 1 Jan s/d
30 JuniSejak 1 Juli s/d
31 DesSejak 1 jan 2016 s/d 30 Juni 2016
Sejak 1 Juli 2016 s/d 12 Jan 2017
1 Tahap I (Tingkat kemajuan s/d 7,5%) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
2 Tahap II (Tingkat kemajuan 7,5% s/d 30%) 5 5 5 5 5
3 Tahap III (Tingkat kemajuan lebih dari 30%) 0 0 0 0 0
No Tingkat Kemajuan Pembangunan
Tarif Bea Keluar (%)2015 2016-2017
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
3.2 Anggaran Belanja Infrastruktur dan Program Prioritas untuk Pengentasan KemiskinanPemerintah Pusat
3.2 Anggaran Belanja Infrastruktur dan Program Prioritas untuk Pengentasan KemiskinanPemerintah Pusat
15
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PERKEMBANGAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR
16
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PROGRAM PRIORITAS UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN DALAM TRILIUN RUPIAH….
Pendidikan (BOS)
17
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
3.3. Penguatan Fiskal Pemerintah Daerah3.3. Penguatan Fiskal Pemerintah Daerah
1818
KEMENTERIAN KEUANGAN RI 19
Melalui Anggaran K/L
BelanjaPemerintah
Pusat
Transferke
Daerah
Pemerintah DaerahPemerintah Pusat
Dana Vertikal di Daerah
BELANJA
Mendanai kewenangandi luar 6 Urusan
Mendanai kewenangan6 Urusan
MelaluiAnggaran Non K/L
Hibah
APBN
PEMBIAYAAN
PENDAPATAN
Pinjaman
• Dana Perimbangan• Dana Otsus dan
Penyesuaian
APBD
Dana DekonDana Tgs Pembantuan
PNPM, Jamkesmas
Subsidi dan Bantuan
Cat: 6 urusan pusat meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,moneter dan fiskal, dan agama.
SiLPA TA sebelumnya 61.373 91,8% 70.687 94,7%Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 2.864 4,7% 2.192 3,1%
Pengeluaran Pembiayaan 12.005 15.420 0,1%Pembentukan Dana Cadangan 1.065 8,9% 583 4,9%Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 8.002 66,7% 12.137 101,1%Pembayaran Pokok Utang 1.971 16,4% 2.297 19,1%
21
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
TANTANGAN DALAM PERJALANAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL
2001-2004
2005-sekarang
Yang Akan Datang
UU 25/1999
Jumlah Pemda:367 Daerah
Transfer: Rp81 TPAD: Rp15 T
Volume APBD:Rp100 T
Kompleksitas dan tantangan yg terus meningkat memerlukan perbaikan terus menerus pada aspek“elemen desfis” maupun “management”
UU 33/2004
Jumlah Daerah (2014) : 539 Daerah
Transfer (2014): Rp596 TPAD (2014): Rp180 TVolume APBD (2014):
Rp759 T
Revisi UU 33/2004
Jumlah Daerah : 548 danterus bertambah
Transfer/PAD/Vol APBD terus meningkat
ü Demand on good governance
ü Demand on improvement in the quality of spending
22
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
TANTANGAN SAAT INI:1. POTENSI PAD YANG KURANG MERATA
Rasio Pajak terhadap PDRB per Wilayah
• Secara rata-rata rasio pajak per wilayah sebesar 1,57%. Rasio pajak di wilayah Sulawesi merupakan yang paling tinggi dibandingkan 4 wilayahlainnya, yaitu sebesar 1,92% dan rasio pajak yang terendah terdapat di wilayah Nusa Tenggara Maluku Papua yaitu sebesar 1,13%.
• Hal ini menunjukkan belum meratanya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD-nya.
%
Sumber: APBD 2013 (Diolah), *) Tidak termasuk DKI Jakarta
Total 415,232 426,857 495,274 591,887 707,083 815,907
§ Proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai,dengan proporsi diatas 40% (untuk provinsi di kisaran 20% dan untuk Kab/Kota di kisaran 50%) namun kecenderungannya menurun.§ Proporsi belanja modal
relatif kecil, meskipun mengalami peningkatan di tahun 2012, 2013dan 2014.
TANTANGAN SAAT INI:2. STRUKTUR BELANJA APBD YANG KURANG OPTIMAL
• Penyerapan BelanjaModal di Tw I-III sangat rendah, namun melonjaktinggi di akhirNovember-Desember.
• Ada beberapa belanjayang termasukbelanja lainnya yang tidak dianggarkan diAPBD murni, sehingga mempunyaireliasasi diatas 100%.
* Triwulan IV menggunakan data tahun 2012
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
tw1 tw2 tw3 tw4
Tot Belanja B. Pegawai B.Lainnya B. Barang jasa B. Modal
Belanja Modal
TANTANGAN SAAT INI:3. PENYERAPAN BELANJA APBD RELATIF LAMBAT
25
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
§ Bulan Desember merupakan titik terendahbesaran simpanan pemda di Bank umumdan BPR, sehingga besaran teresebutmenunjukkan dana benar-benar tidaktergunakan pada tahun berkenaan
§ Desember tahun 2013 posisi Dana Idle adalah Rp 94,31 T lebih rendah dari tahun2012 sebesar Rp 99,24 T, dimana salahsatu penyebabnya adalah transfer pemerintah pusat yang lebih rendah darialokasi awal.
• Bentuk dana pemda di Perbankan terdiri dari simpanan berjangka, Giro dan Tabungan.
• Giro lebih banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari Pemda (bagian terbesar dana Pemda di Bank)
• Besaran dana dalam bentuk simpanan berjangka mengalami tren yg meningkat secara signifikan
TANTANGAN SAAT INI:4. BESARAN DANA PEMDA DI PERBANKAN
99,9 100,7117,0
102,5127,8
169,6
193,0 206.4
Data update: Mei 2014 26
KEMENTERIAN KEUANGAN RI 27
• Perbaikan formulasi kebijakan di bidang pendapatan daerah melalui pengembanganpajak dan retribusi daerah yang harmonis dengan pajak pusat agar menjadi signifikan untuk dijadikan andalan pendapatan daerah.
• Perbaikan formulasi kebijakan di bidang belanja daerah: • meningkatkan kualitas belanja daerah, antara lain melalui penyusunan
pedoman pengelolaan dana transfer dan percepatan penyampaian informasi alokasi Dana Transfer.
• menerapkan sanksi terhadap K/L dan Daerah yang mendanai kegiatan yang bukan urusannya.
• mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar.
• Perbaikan formulasi kebijakan di bidang pembiayaan daerah antara lain denganmembuka terobosan untuk pembiayaan melalui Regional Infrastructure Development Fund (RIDF), penerbitan Obligasi Daerah, dan pengembangan instrumen pembiayaandaerah lainnya seperti: pinjaman antar daerah, pinjaman lunak, penerusan pinjaman, Public Private Partnership (PPP), Viability Gap Funding (VGF) dan SUN/SUKUK-based on regional project
• Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah.
STRATEGI PENGUATAN FISKAL DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN RI 28
Ø Pengendalian pemekaran daeraho Pengalokasian Dana Perimbangan kepada daerah otonom baru, dilakukan pada tahun
kedua.Ø Pengendalian belanja daerah dan perbaikan pengelolaan keuangan
o Kontrol terhadap dana idle daerah, terutama pembatasan terhadap simpanan Pemda diBank dalam bentuk simpanan berjangka., agar daerah lebih fokus pada belanja untukpeningkatan public service delivery, dan mengurangi fokus pada investasi financial;
Ø Surveillance serta reward and pubishment:o surveillance dilakukan secara berkala, sebagai salah satu alat untuk memberikan reward
and punishment kepada daerah yang didasarkan pada kinerja keuangannya.Ø Reformulasi Sumber Pendanaan APBD
o Menghapus alokasi dasar (belanja pegawai daerah) formula DAU, sehingga formula DAU hanya didasarkan pada Fiscal Gap, yaitu selisih antara Fiscal Needs dan Fiscal Capacity daerah.
o Reformulasi DAK agar lebih fokus pada pencapaian SPM di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur ke-PU-an (jalan, jembatan, air minum dan irigasi).
o Penerapan kerangka pendanaan jangka menengah pada DAK untuk mengurangikomplikasi penyusunan APBD sebagai akibat sempitnya jarak waktu antara penetapanDAK dengan tenggat waktu penetapan APBD.
ARAH PERBAIKAN KEBIJAKAN MELALUI REVISI UU NOMOR 33/2004
PDRB daerah-daerahdi kawasan timurIndonesia menyumbangsekitar 18,72% (2009) à 18,61% (2014), dari total PDRB seluruhdaerah.
30
Kawasan Timur Indonesia
Kawasan Timur Indonesia
Sumber: BPS, diolah
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
72.51
75.13 74.70
76.90 76.20
73.78
73.99
73.78 73.93
72.45
78.33
73.11
71.49
73.36
76.75
72.83
70.31
75.46
71.08
76.71
73.49
66.89 68.28
76.95
71.31 72.14 72.70
70.73 71.05 72.42
69.98
65.86
70.22
73.29
64.0
68.0
72.0
76.0
80.0
NAD
SUM
UT
SUM
BAR
RIAU
KEPRI
JAMBI
SUM
SEL
BABEL
BENGKU
LU
LAMPU
NG
DKI
JABAR
BANTEN
JATENG
DIY
JATIM
KALBAR
KALTENG
KALSEL
KALTIM
BALI
NTB
NTT
SULU
T
GORO
NTALO
SULTEN
G
SULSEL
SULBAR
SULTRA
MALU
KU
MALU
T
PAPUA
PAPUA BARAT
Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi Tahun 2012
IPM Nasional
• Sebagian besar daerah di kawasan timur Indonesia memiliki IPM di bawah angkaIPM nasional.
• Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar sangatdiperlukan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan timur Indonesia.
31
Kawasan Timur Indonesia
Sumber: BPS, diolah
OVERVIEW PEREKONOMIAN DAERAH KTI: IPM
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Sumatera Jawa Bali dan NusaTenggara
Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua
1.8
5.7
0.4 0.4 0.50.2
1.5
4.8
0.2 0.3 0.4 0.2
Juta
Jiw
a
Pengangguran Terbuka per Wilayah 2009 - 2013
2009 2010 2011 2012 2013
-
5.0
10.0
15.0
20.0
Sumatera Jawa Bali dan NusaTenggara
Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua
6.7
17.3
2.21.0
2.3 1.5
6.1
15.5
2.0 1.02.2 1.6
Juta
Jiw
a
Penduduk Miskin per Wilayah 2010 - 2014
2010 2011 2012 2013 2014
32
Kawasan Timur Indonesia
Kawasan Timur Indonesia
Sumber: BPS, diolah
OVERVIEW PEREKONOMIAN DAERAH KTI: PENGANGGURAN & KEMISKINAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI 33
PENDAPATAN APBD PEMDA DI KTI*
• Pendapatan pemda-pemda di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terus meningkat, dari Rp164,6 triliun (2010) à Rp270,3 triliun (2014).
• Kontribusi PAD dalam APBD di daerah KTI masih relatif rendahà 11,1% (2010) dan 14,2% (2014).
• Masih terbuka potensi besar untuk meningkatkan PAD.* pemda di KTI meliputi pemda-pemda di Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Ø Belanja pemda-pemda di Kawasan Timur Indonesia terus meningkat, dari Rp160,8 triliun (2010) à Rp294,4 triliun (2014).
Ø Belanja pegawai PNSD masih dominan dalam APBD Pemerintah Daerah Kawasan TimurIndonesia tahun 2010 – 2014 à 40,23% (2010) dan 36,31% (2014).
Ø Pemda perlu terus meningkatkan kualitas belanja APBD diantaranya melalui alokasibelanja modal infrastruktur yang lebih besar, serta mengurangi alokasi belanja pegawaidan belanja yang tidak prioritas.
* pemda di kawasan timur Indonesia meliputi pemda-pemda di Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
34
BELANJA APBD PEMDA DI KTI*
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SKEMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS KERJA SAMA PEMERINTAH – SWASTA (KPS)
. .
.4.. .
35
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
TANTANGAN DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA (PERSPEKTIF LEMBAGA2 KEUANGAN)
36
Tantangan :n Asset liability mismatch – kebutuhan dana jangka panjang vs periode waktu
pinjaman
n Diperlukan sumber daya dengan skala besar dalam satu proyek yang padatmodal
n Risiko yang tinggi dalam kerjasama penyediaan infrastruktur
n Efektivitas penegakan kontrak (Contract Enforcement)
Risiko-Risiko:n Political risk & Implementation risks
n Risiko Kegagalan Pembayaran Pinjaman
n Risiko Suku Bunga
n Risiko Nilai Tukar dan Fluktuasinya
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Peran Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur
} Pihak Swasta dapat berperan dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia melaluiskema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/Public Private Partnership (PPP)
} Pengalaman Internasional:1. PPP adalah pola pengadaan proyek infrastruktur yang didasarkan pada kontrak
tertulis antara Pemerintah sebagai pemilik proyek Kerjasama dengan pihak sponsor/investor dari swasta yang berdasarkan pada:§ Skema pembagian risiko dan return yang fair;§ Spesifikasi layanan infrastruktur yang dibutuhkan.
2. Ciri-ciri dari proyek-proyek PPP internasional:§ Nilai investasi yang besar/sangat besar;§ Punya dampak nasional;§ Transformatif (hanya pemerintah yang baik yang bisa menyediakan
layanan infrastruktur).} Dasar Hukum Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Indonesia:
Perpres 67/2005 j.o. Perpres 13/2010 jo. Perpres 56/2011: Proyek Kerjasamaadalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/KepalaDaerah dengan Badan Usaha.
37
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Peran Kementerian Keuangan dalam Proyek KPS
Peran Kementerian Keuangan:1. Memfasilitasi pelaksanaan Proyek KPS terkait dukungan dan jaminan pemerintah melalui
kegiatan:§ Penyediaan Dana Talangan Dukungan Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah§ Penjaminan Risiko Infrastruktur melalui PT Penjaminan Infastruktur Indonesia
(Persero)§ Pelaksanaan Penyiapan Proyek KPS melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
2. Mengoordinasi keseluruhan instrumen penjaminan dan pembiayaan infrastruktur denganskema KPS yang dilaksanakan oleh BKF Kementerian Keuangan
Bappenas Kementerian Keuangan
• Kebijakan- kebijakan perencanaan KPS;
• Penetapan PPP Book
Fasilitasi Pelaksanaan Proyek KPS
PIP
Dana talanganDukungan
Pemerintah
PT PII
Penjaminan RisikoInfrastruktur
PT SMI
PelaksanaanPenyiapan
Proyek
BKPM
• Promosi danInvestor Relationship
• Clearing house Agent
38
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PENGATURAN TERKAIT KPS
• Penetapan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 yang merupakan revisi kedua atasPeraturan Presiden Nomor 67/ Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha dalam Penyediaan Infrastruktur– Pemerintah dapat memberikan Dukungan dan Jaminan Pemerintah.– Dukungan Pemerintah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.– Jaminan Pemerintah diberikan dengan memerhatikan prinsip pengelolaan dan
pengendalian risiko keuangan dalam APBN.
Dukungan Pemerintah:§ Karakteristik Proyek KPS layak secara ekonomi namun
memiliki kelayakan finansial yang marjinal
§ Dukungan diberikan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek
§ Dukungan dapat diberikan dalam bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, insentif perpajakan dan/atau kontribusi fiskal dalam bentuk finansial sesuai aturan
§ Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif perpajakan dan/atau kontribusi fiskal dalam bentuk finansial berdasarkan usulan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
Jaminan dalam bentuk kompensasifinansial diberikan Pemerintah melaluiMenteri Keuangan dan diatur dalamPeraturan Presiden Nomor 78/2010
Jaminan Pemerintah :§ Political risks dalam proyek yang tidak
bisa dikendalikan oleh swasta
§ Kekhawatiran swasta dalambertransaksi dengankementerian/lembaga sebagaipemilik/penanggung jawab proyek
(sovereign risk).
39
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
TERIMA KASIH
40
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Source: WEO-IMF
Perkembangan perekonomian global 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan 2013, namun masih terdapat Downside Risk…
Consensus forecast June 2014
41
Ket: update IMF per Juni 2014, perkiraan pertumbuhan AS 2014 sebesar 2,0%, sementara perkiraan pertumbuhan Eropa 2014 direvisi menjadi 1%.
Strategi efisiensi Pembiayaan1. Kebijakan defisit untuk menstimulasi perekonomian dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal;2. Pengendalian penambahan utang : pertumbuhan stock utang disesuaikan dengan proyeksi
pertumbuhan ekonomi untuk meminimalisir risiko;3. Mempertimbangkan kemampuan membayar (solvabilitas) dan kemampuan menyerap;4. Mengarahkan agar pemanfaatan utang benar –benar untuk kegiatan produktif ;5. Diarahkan agar memberi manfaat optimal bagi perekonomian domestik;6. Secara bertahap menurunkan stock utang (penurunan debt ratio, net negative flow)7. Bersumber dari pembiayaan yg cost of borrowing-nya relatif murah dan berisiko rendah;8. Dapat mengoptimalkan peran pembiayaan sebagai instrumen untuk percepatan infrastruktur,
peningkatan kinerja BUMN ;9. Menjaga ketersediaan fiscal buffer yang memadai untuk memperkuat daya tahan dengan
mempertimbangkan aspek efisiensi alokasi
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH
Risiko
Defisit terkendali dalam batas aman
Debt Ratio turun dan mengarahkan kegiatan produktif
Produktifitas1. Fokus kegiatan
produktif2. Dikelola secara
prudent3. Penguatan daya
tahan(resilience)
Arah Kebijakan:
43
KEMENTERIAN KEUANGAN RI 44
INSENTIF FISKAL UNTUK ENERGI TERBARUKAN
KonstruksiEksplorasi Operasi
1 Fasilitas Bea Masuk ✔ ✔ ✔
2 Fasilitas PPh ✔ ✔ ✔
3 Fasilitas PPN ✔ ✔ ✔
4 Pendanaan Eksplorasi untuk PLTPMelalui Fasilitas Dana Geothermal (FDG) ✔ -- --
5 Jaminan Pemerintah
a. Fast-Track Program II (FTP II) : Off-take Guarantee (Surat JaminanKelayakan Usaha PLN )
-- -- ✔
b. Proyek KPS (melalui PT PII) -- ✔ ✔
Dasar Hukum:• 1,2, dan 3 : PMK 21 tahun 2010;• 4 : PMK 03 tahun 2012;• 5.a. : PMK 139 tahun 2011;• 5.b. : Perpres 78 tahun 2010 dan PMK 260 tahun 2010.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
BEBERAPA BIDANG USAHA YANG MENDAPAT INSENTIF PPH SESUAI PP 52 TAHUN 2011
45
No. Bidang Usaha Cakupan Produk Persyaratan1 Industri Kapal dan Perahu Kegiatan pembuatan dan perakitan macam-macam kapal dan
perahu komersilInvestasi > Rp. 50 M, Tng Kerja > 100 orang, Kapal diatas 500 DWT
2 Industri Pengolahan danPengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalamKaleng
Semua jenis ikan (pisces) kecuali hiu
Ikan kaleng dan cooked loin (tuna atau cakalang kaleng) Kapasitas produksi minimal 30 ton/ha
3 Jasa Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
Jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar,kapalatau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dansejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan danmodifikasi bangunan lepas pantai.
Investasi > Rp. 50 M Tenaga Kerja > 300 orang Kapal diatas 50.000 DWT
4 Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
Investasi ≥ Rp. 300 M Tng kerja ≥ 100 orang Industri yang terintegrasidalam satu wilayah dengan industriyang berbahanbaku CPO, CPKO, dan minyak nabatilainnya
Industri Bioenergi (Industri Biodiesel, Biooil, dan Bioetanol Anhidrat)Industri Biolube
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
4.86
13.95
2.06
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
NAD
SUM
UT
SUM
BAR
RIAU
KEPRI
JAMBI
SUM
SEL
BABEL
BENGKU
LU
LAMPU
NG
DKI
JABAR
BANTEN
JATENG
DIY
JATIM
KALBAR
KALTENG
KALSEL
KALTIM
BALI
NTB
NTT
SULU
T
GORO
NTALO
SULTEN
G
SULSEL
SULBAR
SULTRA
MALU
KU
MALU
T
PAPUA
PAPUA BARAT
Rp Juta/Kapita
TKD/Kapita Se-Provinsi Rata-Rata/Kapita
46
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Sumatera Jawa Bali danNusa Tenggara
Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua
1.9
0.81.5
3.02.1
6.0
2.71
1.19
2.23
4.14
3.01
7.66 Juta Rp
2010
2011
2012
2013
Distribusi Realisasi TKD Per KapitaMenurut PulauTahun 2013
Distribusi Realisasi TKD Per KapitaMenurut Provinsi Tahun 2013
DISTRIBUSI REALISASI TRANSFER KE DAERAH PER KAPITA
KTI
KTI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI 47
PENGUATAN FISKAL DAERAH : PAJAK & RETRIBUSI DAERAH
Closed – List Pajak Daerah PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1. Pajak Kendaraan Bermotor2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4. Pajak Air Permukaan5. Pajak Rokok
1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran3. Pajak Hiburan4. Pajak Reklame5. Pajak Penerangan Jalan6. Pajak Parkir7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan8. Pajak Air Tanah9. Pajak Sarang Burung Walet10. PBB Perdesaan & Perkotaan11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Closed -list system : • Daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU 28/2009.• Daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.• Sistem closed list diberlakukan untuk menghindari banyaknya jenis pungutan pajak daerah
yang dapat mendistorsi perekonomian daerah.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KARAKTERISTIK INFRASTRUKTUR
48
• Merupakan proyek padat modal (capital-intensive)dengan jangka waktu pengembalian yang panjang (10 - 30 tahun);
• Diperlukan investasi terus-menerus pada aset tetap untuk menjaga kinerja pelayanannya;
• Struktur permodalan sebagian besar berasal dari porsi pinjaman (debt);
• Investasi awal bagi pembangunan proyek sangat besar (high front-end capital outlays).
Kapasitas
Rendah
Tingkat Pelayanan
RendahInvestasi
Rendah LingkaranKeseimbangan
Di Tingkat Dasar
Infrastruktur
rusak
Pemeliharaan
Rendah
Tingkat
Pengembalian
Rendah
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JENIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
• Pengadaan oleh Pemerintahv Sumber pembiayaan utama untuk infrastruktur publik;v Dilakukan oleh Kementerian Teknis;v Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur Pemerintah Daerah.
• Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Mulik Daerah (BUMD)v Penugasan kepada PT PLN untuk Percepatan Pembangunan
Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara dan energi terbarukan (Proyek 10.000 MW Tahap I dan II).
• Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) / Public PrivatePartnership (PPP)v Untuk menggeser paradigma pembangunan infrastruktur dari
"pasokan bangunan fisik" menjadi "penyediaan layanan infrastruktur“.
49
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
FASILITAS-FASILITAS PENDUKUNG PROYEK KPS
1. Dana Tanah (Land Fund)Dialokasikan untuk membantu investor dalam pembiayaan pengadaan tanahdi muka dan mengatasi masalah ketidakpastian harga tanah
2. Dana Infrastruktur (Infrastructure Fund)Bertujuan untuk membantu investor memperoleh pembiayaan domestik baikdalam bentuk pinjaman maupun penyertaan modal
3. Dana Penjaminan (Guarantee Fund)Untuk memberikan penjaminan atas risiko-risiko infrastruktur yang dihadapidalam Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
Fasilitas-fasilitas pendukung dimaksud telah berdiri dan beroperasisecara penuh untuk mendukung percepatan pembangunan
infrastruktur.
50
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
LAND FUND
q Land CappingØ Dukungan atas kenaikan harga tanah pada 28 proyek jalan tolØ Dukungan Pemerintah dalam bentuk land capping dialokasikan sebesar
Rp4,89 triliun sejak TA 2008 sampai dengan TA 2013q Land Revolving FundØ Pertama, Pemerintah akan membiayai pengadaan tanah kemudian
pemenang lelang akan membayar kembali kepada PemerintahØ Didanai dari APBN (sekitar Rp2,3 triliun)Ø Tambahan pendanaan dari APBN 2011 (Rp3,85 trilliun) dan APBN 2012
(Rp900 miliar)q Land Acquisition FundØ Untuk mendukung pengadaan tanah untuk beberapa Proyek KPS yang
unviable.
51
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PROJECT DEVELOPMENT SERVICES (PDF)
• Pemerintah telah mendirikan Infrastructure Fund dalam bentuk BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF).
• Berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNo.126/KMK.01/2011 tanggal 2 Mei 2011, PT SMI ditugasi untuk memberikan fasilitasi penyiapan dua proyek KPS showcases, yaitu Kereta Api Bandara Soekarni Hatta-Manggarai dan SPAM Umbulan.
• Dalam penugasan tersebut, PT SMI wajib untuk memenuhiaktivitas berikut: – Memberikan konsultasi kepada Penangggung Jawab Proyek
Kerjasama;– Menyiapkan pre-feasibility study;– Kegiatan Market Sounding;– Menyiapkan dokumen lelang;– Memberikan asistensi selama proses lelang; dan– Memberikan dukungan sampai dengan tercapainya financial close.
52
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
FASILITAS DANA GEOTHERMAL (FDG)
Pengertian• Dimaksudkan untuk mendanai eksplorasi panas bumi (geothermal).
Tujuan
• Meningkatkan kontribusi sumberdaya energi terbarukan, khususnya energi panasbumi.
• Membuat proyek panas bumi menjadi financially viable dan bankable denganmemberikan data eksplorasi yang diverifikasi oleh institusi internasional yang bereputasi.
Eligibility
• Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kecukupan data pada WKP Panas Bumisebelum pelelangan.
• Pengembang panas bumi untuk melakukan eksplorasi .
Besaran
• Rp 3 Trilliun (kumulatif di tahun 2013), direncanakan akan ditambahkan setiaptahun.
53
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JAMINAN PEMERINTAH
• Jaminan Pemerintah diberikan oleh Menteri Keuangan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
• PT PII sebagai “single window” dalam pemberian jaminan.• PT PII didirikan untuk memenuhi tujuan berikut:
– Untuk memberikan jaminan atas political risk pada proyekinfrastruktur dengan skema KPS
– Untuk meningkatkan creditworthiness dan kualitas proyekinfrastruktur dengan skema KPS melalui pemberian jaminanyang kredible atas political risk
– Untuk meningkatkan governance dan transparansi pemberianjaminan
– Untuk melindungi Pemerintah dari kewajiban kontijensi ataspemberian jaminan (ring-fencing eksposur kewajiban kontijensiterhadap APBN)
54
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Alokasi APBN untuk Dukungan danJaminan Pemerintah pada Pembangunan Infrastruktur
Alokasi APBN untuk Dukungan dan Jaminan Pemerintah pada Pembangunan Infrastruktur, 2008-2013 (Rp miliar)
Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyediaan Air Minum
- - - - 50,0 50,0 147,0 15,0 10,0 10,0 35,0
Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada Central Java Power Plant
59,8
55
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Moving Forward
q Viability Gap Fund (Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama)Ø Definisi: Dukungan Pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian
Biaya Pembangunan Proyek yang dilaksanakan melalui skema KPS.Ø Tujuan: meningkatkan kelayakan finansial Proyek KPS.Ø Untuk APBN 2013 telah dialokasikan dana VGF sebesar Rp.341 miliar untuk proyek
infrastruktur air minum Umbulan dan Lampung.q Project Development Facility (PDF) / Fasilitas Penyiapan Proyek
Fasilitas ini dimaksudkan untuk:Ø menghasilkan kemasan proyek yang menarik minat investor Ø mewujudkan proses pengadaan badan usaha yang kompetitif, transparan dan akuntabelØ Alokasi dana PDF dari tahun 2011 s.d 2013 masing-masing sebesar Rp. 132,65 miliar,
Rp.397,36 miliar dan Rp.211,7 miliarq Peningkatan Kapasitas Penjaminan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), melalui:
Ø Peningkatan permodalan PT PII yang hingga saat ini telah memiliki Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp. 4,5 triliun; dan
Ø Kerjasama PT PII dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memilikimaksud dan tujuan sejenis.
56
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PETA SMELTER TEMBAGA DAN POTENSI KAWASAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TEMBAGA
PT. Freeport Indonesia
PT. Newmont Nusa Tenggara
PT. SmeltingGresik
PT. Nusantara SmeltingCorporation PT. Indosmelt
Mining
Processing & RefiningDownstream Industry
Diolah dari berbagai sumber
PT. Indovasi
PT. Batutua Tembaga Raya
On Progress investment
Potensi lokasi kawasan industri
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PETA SMELTER NIKEL DAN POTENSI KAWASAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NIKEL
PT. Antam
PT. Vale IndonesiaPT. Sulawesi Mining InvestmentPT. Ibrish Mining
PT. Putra Dermawan Pratama
PT. Bintang Fajar SejahteraPT. Multi Baja Industri
PT. Wedabay NickelPT. Feni Haltim
Mining
DownstreamIndustry
Processing & Refining
On Progress investment
Diolah dari berbagai sumberLokasi kawasan industri yang sedang dikembangkan