Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAK POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DALAM APBDDALAM APBD

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2012

DANA PERIMBANGAN

DANA OTSUS DANPENYESUAIAN

DBH

DAU

DAK

DANA OTSUS PAPUA

DANA OTSUS NAD

DANA INFRAS PAPUA

TAMBAHAN PENGHASILAN GURU

DANA PENYES

DBH PBB

DBH PPH

DBH KEHUTANAN

DBH PERT UM

DBH PERIKANAN

DBH MIGAS

DBH CUKAI

DBH PAJAKDBH PAJAK

DBH SDADBH SDA

DANA INFRAS PAPUA BARAT

DANA OTSUS PAPUA BARAT

DBH PANAS BUMI

DANA INSENTIF DAERAH

Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah

TUNJANGAN PROFESI GURU

DANA OTSUS

B O S

PKDPP 58/2005

PERDA •PERMENDAGRI 13 /2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan KDH

UU 17/2003UU 32/2004UU 33/2004UU 1/2004UU 15/2004UU 25/2004PP 55/2005

OMNIBUS REGULATIONS

•PERMENDAGRI 59 /2007•PERMENDAGRI

20/2009•PERMENDAGRI 59/2010•PERMENDAGRI 21/2011•PERMENDAGRI 22/2011

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

STRUKTUR PENDAPATAN APBD STRUKTUR PENDAPATAN APBD

A.A. Pendapatan Asli Daerah:Pendapatan Asli Daerah:1.1. Pajak DaerahPajak Daerah2.2. Retribusi DerahRetribusi Derah3.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan4.4. Lain-lain PAD yang sahLain-lain PAD yang sah

B.B. Dana Perimbangan:Dana Perimbangan:1.1. Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil2.2. Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum3.3. Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus

C.C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:1.1. HibahHibah2.2. Dana DaruratDana Darurat3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

lainnyalainnya4.4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUSDana Penyesuaian & Dana OTSUS5.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnyaBantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

KODIFIKASI PENGANGGARAN DAK

URUSAN WAJIB/

PILIHAN

ORGA-NISASI

PROGRAM KEGIATAN

KELOM-POK

BELANJA

JENIS BELANJA

OBYEKBELANJA

RINCIAN OBYEK

BELANJA

KELOM-POK

PENDAPATAN

KELOM-POK

PENDAPATAN

JENIS DANA PERIMBANG

AN

JENIS DANA PERIMBANG

AN

OBYEK:DAU, DBH,

DAK

OBYEK:DAU, DBH,

DAK

PP 38/2007

PP 41/2007

RINCIAN OBYEK

DAK 19 BID

RINCIAN OBYEK

DAK 19 BID

NO URAIAN WAKTU KETA. KUA, PPAS dan RAPBD

1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei

2. Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH

Minggu I bulan Juni 1 bulan

3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke DPRD

Pertengahan bulan Juni 3 minggu

4. KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD

Akhir bulan Juli

5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD Awal bulan Agustus 1 minggu

6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Mg I Agustus s/d Mg I Oktober 2 1/2 bulan

7. Penyampaian RAPBD kpd DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan

8. Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH)

Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (bulan Nopember)

9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember)

10. Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttg Penjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi

Akhir Desember (31 Desember)

PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

RKA-SKPDRKA-SKPD

DPA-SKPD DPA-SKPD

RAPBD

RAPBD

PERDA APBD & PERKADA TTG PENJABARAN APBD

PERDA APBD & PERKADA TTG PENJABARAN APBD

RKPD RKPD KUA & PPASKUA & PPASRPJMD

PELAKSANAAN PROG&KEG

JUNI –JULI 2011

MEI-2011

AGUST-SEPT 2011OKT-NOP 2011DES-2011

JANUARI 2012

JAN-DES 2012

JUKNIS DAK

KEBIJAKAN PENGANGGARAN DALAM APBD

AKIBAT DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN

PENYAMPAIAN JUKNIS KE DAERAH

DAN PAGU ALOKASI DEFINITIF

AKIBAT DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN

PENYAMPAIAN JUKNIS KE DAERAH

DAN PAGU ALOKASI DEFINITIF

PENGANGGARAN PENGANGGARAN PAGU ALOKASI & KEG. PAGU ALOKASI & KEG.

DAK DAK

Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan (mengalami keterlambatan), dpt ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dgn terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan KUA dan PPAS

PERMENDAGRI 20/2009

PENCANTUMAN KLAUSUL PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA DAN PPAS DALAM KUA DAN PPAS

TUJUAN :•utk menyepakati pagu alokasi & penggunaan DAK dalam rancangan Perda tentang APBD•utk menjaga konsistensi antara materi KUA dan PPAS dgn prog & keg DAK yang ditetapkan dalam APBD.

“Sambil menunggu pagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah tersebut langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD, mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS”.

PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA & PPAS UTK PENYESUAIAN PAGU DEFINITIF DAK

(Permendagri 20/2009)

PAGU DEFINITIF

ALOKASI DAK

NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS :

KONSISTENSI KUA & PPAS DGN RAPBD(Psl 44 (2) PP 58/2005)

Hasil Kesepakatan Panja Belanja Daerah DPR

Petunjuk TeknisMasing-masing bidang DAK Persetujuan bersama

RAPBD (31 Desember)

1.Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012.

2.Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

3.Selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 Permendagri 22 Tahun 2011

APABILA PELAKSANAAN

KEGIATAN MENDAHULUI

PERUBAHAN APBD

Menetapkan Peraturan Kepala Daerah ttg Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

Lebih lanjut, ditampung dalam Perda ttg Perubahan APBD pd kode program/kegiatan berkenaan

.

Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN Penyampaian Juknis ke daerah & Pagu Alokasi

Definitif

KODE URUSAN WAJIB &KODE URUSAN WAJIB &ORGANISASIORGANISASI

KODEKODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

11 URUSAN WAJIBURUSAN WAJIB

1100

11Pendidikan

1100

1100

11Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx

1100

22Kesehatan

1100

2200

11Dinas/Badan/Kantor/Rumah Sakit xxxxxxxxxx

1111

00Kependudukan dan Catatan Sipil

1111

0000

11Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx

1111

22Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1111

2200

11Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx

Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Permendagri 22/2011)

KODE URUSAN PILIHAN & KODE URUSAN PILIHAN & ORGANISASIORGANISASI

22 URUSAN PILIHANURUSAN PILIHAN

2 01 Pertanian

2 01 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx

2 02 Kehutanan

2 02 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx

2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral

2 05 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx

2 06 Perdagangan

2 06 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx

KELOMPOK BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung :

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Belanja Langsung :merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kegiatan DAK

STRUKTUR BELANJA APBDSTRUKTUR BELANJA APBDA.A. Belanja Tidak LangsungBelanja Tidak Langsung::

1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai

2.2. Belanja BungaBelanja Bunga

3.3. Belanja SubsidiBelanja Subsidi

4.4. Belanja HibahBelanja Hibah

5.5. Belanja Bantuan SosialBelanja Bantuan Sosial

6.6. Belanja Bagi HasilBelanja Bagi Hasil

7.7. Bantuan KeuanganBantuan Keuangan

8.8. Belanja Tak TerdugaBelanja Tak Terduga

B.B. Belanja Langsung: Belanja Langsung: (Kegiatan DAK di SKPD)(Kegiatan DAK di SKPD)

1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai

2.2. Belanja Barang dan JasaBelanja Barang dan Jasa

3.3. Belanja ModalBelanja Modal

Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Lampiran kode rekening merupakan daftar

nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.

Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuat program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah, yang nomenklaturnya belum terdapat dalam Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Lampiran kode Program dan Kegiatan)

DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATANDAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

(Jo. PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)(Jo. PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)

2 06       Perdagangan

2 06 xx 15  Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2 06 xx 15 01Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

2 06 xx 15 02Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

2 06 xx 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2 06 xx 15 04Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

2 06 xx 15 05 Dst……………..

PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

(Jo. PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)(Jo. PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)

2 06 PERDAGANGAN2 06

xx

18  Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2 06xx

18 01Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

2 06xx

18 02Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

2 06xx

18 03Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

2 06xx

18 04Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

2 06xx

18 05 Pengembangan pasar lelang daerah

2 06xx

18 06Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

2 06xx

18 07Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

2 06xx

18 08 Dst……………..

TATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENINGTATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENINGTATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENINGTATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENING

kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan

kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan

kode urusan Wajib/Pilihankode urusan Wajib/Pilihankode organisasi/SKPDkode organisasi/SKPD

kode Programkode Program

Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan

Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan

kode Kegiatankode Kegiatan

kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan

kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaankode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan

kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan

kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan

X.XXX.XX.XXXX XX XXXX XXXXXX

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pencantuman Sumber Pendanaan Atas Pencantuman Sumber Pendanaan Atas Belanja Yang Telah DiarahkanBelanja Yang Telah DiarahkanPERMENDAGRI 21 TAHUN 2011 PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011 (Pasal 102 ayat (2) huruf b)(Pasal 102 ayat (2) huruf b)

Kegiatan yang Anggarannya Telah Diarahkan Penggunaannya, Harus Mencantumkan Sumber Pendanaannya di dalam kolom penjelasan Penjabaran APBD.

Seperti :

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, Pinjaman Daerah serta Sumber Pendanaan Lainnya Yang Kegiatannya Telah Ditentukan.

KODE REKENING URAIANJUMLAH

(Rp) PENJELASAN

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9      

206 X

15          

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan    

206 X

15

04        

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

1.000.000.000

DAK PERDAGANGAN TA 2012

PMK No : 209/PMK.07/2011

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN …..

Urusan Pemerintahan : 2.06 PERDAGANGANOrganisasi : 2.06.x.xx xx Dinas/Badan/Kantor PERDAGANGAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN …..

Urusan Pemerintahan : 2.06 PERDAGANGANOrganisasi : 2.06.x.xx xx Dinas/Badan/Kantor PERDAGANGAN

Barang/aset atas belanja Barang/aset atas belanja kegiatan DAK kegiatan DAK Bidang Pertanian, Perikanan & Bidang Pertanian, Perikanan & KehutananKehutanan

Barang/aset daerah yang bersumber dari DAK Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat diberikan melalui hibah kepada kelompok masyarakat dengan kriteria yang selektif dan mempertimbangan aspek efisiensi, efektivitas dan memiliki manfaat yang besar apabila barang/aset tersebut dikelola dan diserahkan menjadi tanggung jawab pokmas. spt : - irigasi, talud (Pertanian)

- bangunan kolam pembibitan/ BBI, pancing, jaring (Perikanan)

- pohon (Kehutanan)

PENGATURAN PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN PENGADAAN BARANG DAN JASAJASA

dalam rangka yang akan diserahkan kepada dalam rangka yang akan diserahkan kepada Masyarakat dan Pihak ke-3Masyarakat dan Pihak ke-3

Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

(Pasal 50 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2011)

Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.(Permendagri 22 Tahun 2011)

Perubahan Tujuan dan Perubahan Tujuan dan Sasaran Penggunaan DAKSasaran Penggunaan DAK

Apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan perubahan perlu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari Menteri teknis terkait setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan dasar persetujuan DPRD.

Permendagri 20/2009Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah

Penganggaran DAK di Penganggaran DAK di DaerahDaerahPasal 60 PP55/2005 ttg Dana PerimbanganPasal 60 PP55/2005 ttg Dana Perimbangan

Penggunaan DAK dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis;

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai:

1)Administrasi kegiatan2)Penyiapan kegiatan fisik3)Penelitian, pelatihan dan 4)Perjalanan Dinas.

DANA PENDAMPINGDANA PENDAMPINGPasal 61 ayat (1) PP 55/2005 ttg Dana Pasal 61 ayat (1) PP 55/2005 ttg Dana PerimbanganPerimbangan

Penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan masing-masing daerah.

Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah

DANA PENDAMPINGDANA PENDAMPINGPasal 61 ayat (2) PP 55/2005 ttg Dana Pasal 61 ayat (2) PP 55/2005 ttg Dana PerimbanganPerimbangan

Dana pendamping dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.

DANA PENDAMPINGDANA PENDAMPINGPermendagri 20 tahun 2009 Permendagri 20 tahun 2009 Pengelolaan Keuangan DAK di Pengelolaan Keuangan DAK di DaerahDaerah

Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK. RKA-SKPD memuat informasi atas capaian sasaran program, indikator masukan, keluaran dan hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang direncanakan.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KEGIATAN DAK BIDANG .................... Formulir

RKA - SKPD 2.2.1Provinsi/Kabupaten/Kota …….Tahun Anggaran …...

Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….Organisasi : x. xx. xx. …Program : x. xx. xx. xx. ………………….Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. ………………….Lokasi kegiatan : ………………….Jumlah Tahun n-1 : Rp .................. (......................................................)Jumlah Tahun n : Rp ................ (.........................................................)Jumlah Tahun n+1 : Rp .................. (.......................................................)Jumlah Tahun n+2 : Rp .................. (........................................................)Jumlah Tahun n+3 : Rp .................. (........................................................)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur

Kinerja Target Kinerja

D A K Dana Pendamping JumlahCapaian Program 1.000.000.000 100.000.000 (10%)

Masukan

KeluaranHasil 1.100.000.000Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

UraianRincian Penghitungan

Jumlah (Rp)volume satuan

Harga satuan

1 2 3 4 5 6=(3 x 5)

x x x xx xx

Jumlah

……..,tanggal………..Kepala SKPD

(nama lengkap)Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:No Nama NIP Jabatan Tandatangan

KEGIATAN LANJUTANPasal 31 Permendagri 20 Tahun 2009

Catatan :

•Laporan realisasi DAK diterima selambat-lambatnya tanggal 20 Desember tahun berjalan.

•Penyaluran paling akhir pada Akhir Desember.

•Sisa DAK yang tidak disalurkan dari kas negara tidak dpt diluncurkan lagi

PENYALURAN DAK SECARA 3 TAHAPNOMOR  126 /PMK.07/2010

NO  TAHAPAN KRITERIA

1 TAHAP I (30%) - Setelah Perda APBD ditetapkan

    - Penyampaian laporan penyerapan DAK Thn sblmnya

    - Surat Pernyataan penyediaan dana pendamping

2 TAHAP II (45%) - Setelah realisasi DAK mencapai 90%

3 TAHAP III (25%) - Setelah realisasi DAK mencapai 90%

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK, terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar pemerintah daerah menggunakannya untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK masing-masing bidang.

Apabila sisa tender tersebut tidak dapat dimanfaatkan pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.

SISA TENDER PELAKSANAAN DAKSISA TENDER PELAKSANAAN DAKPermendagri 22 Tahun 2011 TTG Permendagri 22 Tahun 2011 TTG Pedoman Penyusunan APBD TA 201Pedoman Penyusunan APBD TA 20122

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KUA : Kebijakan Umum APBD PAD : Pendapatan Asli Daerah PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RKA-SKPD : Rencana Kerja Anggaran SKPD BUD : Bendahara Umum Daerah DPA-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD DPPA-SKPD : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

SKPD DPA-L : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

PERISTILAHAN DALAM APBD

SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya

SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah SPM : Standar Pelayanan Minimal SPD : Surat Penyediaan Dana SPP : Surat Perintah Pembayaran SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana SPM : Surat Perintah Membayar SPM-LS : Surat Perintah Membayar Langsung SPM-UP : Surat Perintah Membayar Uang Persediaan SPM-GU : Surat Perintah Membayar Ganti Uang

Persediaan SPM-TU : Surat Perintah Membayar Tambahan Uang TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TERIMA KASIH

DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN

DITJEN KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TELP/FAX 021 3504042