DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1 [email protected]
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHKEMENTERIAN DALAM NEGERI
RANCANGAN PERMENDAGRITENTANG
TAHAPAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KLHS DALAM
PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD
RANCANGAN PERMENDAGRITENTANG
TAHAPAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KLHS DALAM
PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan dalam proses penyusunan RPJPD dan RPJMD; dan
Meningkatkan kualitas RPJPD dan RPJMD sebagai upaya meminimalkan potensi pengaruh negatif dan/atau resiko pelaksanaannya terhadap kondisi lingkungan hidup.
Persiapan• Memberikan masukan komposisi Tim Penyusun RPJMD• Membentuk Pokja Pengendalian LingkunganPra-Pelingkupan•Melengkapi desk study yang dilakukan tim penyusun RPJMD dengan gambaran permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagai bahan analisis baseline
•Memberi masukan analisis isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan
MEMBENTUK POKJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN
KETUA POKJA PL: KEPALA BLHD
SEKRETARISKEPALA BAG.
SDA&LH - BAPPEDA
ANGGOTA: Unsur Pemerintah & Non Pemerintah yang memiliki (1) Kemampuan & Kompetensi; (2) Waktu & Konsentrasi
TIM PENYUSUN :KETUA & WAKIL
SEKRETARIS
POKJA POKJA POKJA PL
PERMENKLHS
PERMENNO.
54/2010
MEMBENTUK POKJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN
TEAM WORKKetua dan Sekretaris Pokja berkewajiban untuk: Memastikan Pokja benar-benar melakukan kajian dengan
mengikuti kaidah pelaksanaan KLHS menyediakan ruangan dan fasilitas kesekretariatan
Pokja PL; memfasilitasi pengumpulan dan analisis data baseline,
lokakarya, seminar, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) atau pertemuan lainnya;
memotivasi anggota Pokja; memastikan bahwa seluruh proses dan hasil kajian
diselesaikan dan memenuhi standar mutu; memastikan bahwa hasil/rekomendasi kajian benar-
benar diintegrasikan ke dalam dokumen RPJPD yang disusun;
memastikan adanya kerjasama dengan Pokja lainnya dalam Tim Penyusun RPJPD.
MEMBENTUK POKJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN
Karakter Penting
Kepemimpinan kuat
Anggota-anggota yang berkomitmen
Kesepakatan pembagian tugas dan tanggung
jawab dengan baik
Pokja berkoordinasi dengan Tim Penyusun
RPJPD/RPJMD
Pokja mengkomuni-kasikan setiap proses & hasil pd pemangku kepentingan
MENYUSUN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
CONTOH OUTLINE KAK KLHS
1. Latar Belakanga. Gambaran Umum Prov/Kab/Kotab. Alasan Diperlukannya KLHS
2. Tujuan dan Sasaran KLHSa. Tujuanb. Sasaran
3. Lingkup Kegiatan4. Hasil yang Diharapkan5. Rencana Kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian6. Tenaga Ahli yang Diperlukan7. Pendanaan8. Kerangka Waktu
MELAKUKAN PRA PELINGKUPAN
Praupaya untuk memverifikasi cakupan permasalahan pembangunan berkelanjutan untuk melengkapi hasil desk study perumusan
permasalah pembangunan yang dilakukan tim penyusun RPJPD
Pra Pelingkupan
Cakupan permasalahan PBIsu lingkungan
Isu sosialIsu ekonomi
Identifikasi isu pembangunan : Hasil desk study tim RPJPD Curah pendapat dg
stakeholder (mind mapping, meta plan)
Memanfaatkan hasil perumusan permasalahan pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun
RPJPD diperoleh dari:
penelaahan RPJPN dan RPJPD daerah lainnya;
perumusan permasalahan pembangunan daerah yang berasal dari hasil analisis gambaran umum
kondisi daerah;
masukan dari SKPD
MELAKUKAN PRA PELINGKUPAN
Hasil verifikasi menjadi bahan masukan analisis isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan pada tahap pelingkupan
1.MELAKUKAN PELINGKUPAN
•Memverifikasi rumusan isu-isu strategis melalui pelibatan pemangku kepentingan• Mendokumentasikan proses dan hasil pelingkupan• Melakukan analisis baseline data isu-isu strategis dalam skenario BAU
•2.1. Pengkajian Pengaruh• Memberikan telaah pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan
sasaran terhadap lingkungan hidup dengan memperhatikan muatan kajian yang relevan dengan isu-isu strategis.
•2.2. Perumusan mitigasi dan alternatif•2.3. Perumusan Rekomendasi
•Catatan: Rekomendasi memastikan bahwa rumusan mitigasi/alternatif program-program yang terkait isu strategis pembangunan berkelanjutan, masuk ke dalam program prioritas.
PENGKAJIAN Pokja Pengendalian Lingkungan melakukan kajian pengaruh: (1)terhadap visi,
misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan (untuk RPJPD); (2) terhadap rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah (untuk RPJMD)
Kajian pengaruh bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan ke dalam rumusan tersebut.
Kajian pengaruh meliputi kajian keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Kajian keterkaitan meliputi:
PERUMUSAN REKOMENDASI• Pokja Pengendalian Lingkungan merumuskan rekomendasi
berdasarkan rumusan mitigasi dan/atau alternatif.• Perumusan rekomendasi dilakukan melalui serangkaian diskusi
terfokus yang melibatkan pemangku kepentingan.• Pokja Pengendalian Lingkungan bersama Tim Penyusun RPJP/MD
mengonsultasikan hasil rumusan rekomendasi kepada pimpinan SKPD untuk mencapai kesepakatan substansi rekomendasi.
• Rekomendasi pelaksanaan kajian diintegrasikan ke dalam: rumusan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan (untuk RPJPD); rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah (untuk RPJMD) .
• Rumusan visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan RPJP/MD dibahas dalam pertemuan koordinasi antara Bappeda dengan para kepala SKPD dan hasilnya dibawa dalam pelaksanaan forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RPJP/MD.
• Pokja Pengendalian Lingkungan bersama Tim Penyusun RPJP/MD menyelaraskan: rumusan visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan (untuk RPJPD); rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah (untuk RPJMD) berdasarkan berita acara forum konsultasi publik
• Hasil penyelarasan digunakan oleh Bappeda untuk membuat rancangan awal RPJP/MD.
PENYELARASAN HASIL KONSULTASI PUBLIK KE DALAM RANCANGAN AWAL
Pembiayaan Pelaksanaan Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaan KLHS dalan Penyusunan RPJPD dan RPJMD bersumber pada APBN, APBD, lain-lain sumber pembiayaan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mendagri melalui Dirjen Bina Bangda melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLHS dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi.
Gubernur melalui pimpinan SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota.
SAAT PENYUSUNAN KEBIJAKAN: Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil KLHS telah sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
Hasil pengendalian dan evaluasi disampaikan kepada ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan untuk penyempurnaan proses dan hasil KLHS.
SAAT PELAKSANAAN: Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi KLHS yang sudah terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD.
Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS yang sudah terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, disediakan alokasi anggaran yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hasil pengendalian dan evaluasi disampaikan kepada kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai bahan penyempurnaan.
SAAT EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH : Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD.
Evaluasi hasil pelaksanaan bertujuan untuk mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan rekomendasi KLHS dalam RPJPD dan RPJMD yang sudah dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
Hasil evaluasi disampaikan kepada kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk dijadikan bahan masukan perencanaan pembangunan berikutnya.
Daerah yang sedang menyusun RPJPD dan RPJMD dapat mempedomani tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS sesuai dengan Permendagri ini.
Untuk RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dan belum melaksanakan KLHS, Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan KLHS pada saat evaluasi RPJPD dan RPJMD.
Tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS dalam RPJPD dan RPJMD tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.