Kembali ke Khittoh JKN - PERDESAAN SEHAT ke Khittoh JKN Hasbullah Thabrany Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Universitas Indonesia dan Konsultan Tenaga Ahli pada DJSN Email:

Kembali ke Khittoh JKN

Hasbullah ThabranyPusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Universitas

Indonesia dan Konsultan Tenaga Ahli pada DJSNEmail: [email protected]

Kini Banyak yang Bertahan Pada

Posisinya

HT

Konsep UHC, Indikator Objektif JKN

71% penduduk terjaminB

iaya

OO

P, <

20

%

OOP 47%, Paksaan Urun Biaya. informal

Rp?? 14-17%

Benar semua dijamin?KUALITAS?

Diagnosis JKN: Anemi dan Malnutrisi Berat!!

• Rata-rata iuran per orang per bulan. Asuransi mana yang mamu dengan dana sebesar itu?

12/12/2017 Hasbullah Thabrany 4

2014 2015 2016

Rp 25,432 Rp 28,052 Rp 34,734

• Bayaran kapitasi ke dokter praktek dan klinik Pratama TIDAK NAIK EMPAT TAHUN. Puskesmas dapat anggaran tambahan dan gaji pegawai negeri naik.

• Bayaran ke RS swasta beda tipis, tetapi dana APBN & APBD terus mengucur ke RS milik pemerintah.

Ekonom mana yang bisa bilang JKN TIDAK SAKIT?

Pemerintah yang Menetapkan Iuran & Bayaran, Pemerintah HARUS

tanggungjawab terhadap defisit

12/12/2017 DJSN - Draft Solusi Defisit JKN 5

BELANJA JKN, Masih MINOR

Financing Agents (Rp Triliun) 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Belanja Kesehatan Publik (GGHE) 73.5 83.1 101.4 121.1 156.2 194.8

Kementerian Kesehatan 12.2 13.2 16.6 18.0 18.5 22.1

Kementerian/Lembaga Lainnya 3.7 3.9 4.0 4.9 4.4 4.5

Pemerintah Provinsi 14.5 16.1 19.4 22.7 26.5 32.2

Pemerintah Kab/Kota 31.6 35.2 43.9 51.5 57.8 71.3

Dana Jaminan Sosial 11.5 14.7 17.4 24.0 49.0 64.6

Belanja Kesehatan Swasta (PvtHE) 161.5 178.6 189.4 201.9 218.4 232.7

Asuransi Swasta 5.3 4.4 5.4 6.5 6.3 7.3

OOP 131.5 144.1 150.9 157.6 171.2 184.4

NPISH 1.7 1.9 2.0 2.1 2.3 2.3

BUMN 6.0 7.3 7.9 8.7 9.6 9.6

Perusahaan Swasta 16.9 21.0 23.3 26.9 29.0 29.0

ROW 2.2 2.5 2.7 2.9 3.2 3.2

Total Belanja Kesehatan (THE) 237.2 264.2 293.5 325.9 377.8 430.6

Belanja Kesehatan per kapita (Rp) 994,515 1,091,720 1,195,919 1,309,636 1,498,091 1,685,732

Belanja Kesehatan per kapita (US$) 109 124 127 125 126 126

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

Potret belanja kesehatan Indonesia masih di dominasi oleh Sektor Swasta dan

daerah. Proporsi terbesar Sektor Swasta berasal dari OOP (Out of Pocket )

BPJS Tidak Transparan dan Gagal Prioritas


Jenis Peserta 2014 2015 2016

PPU Pemerintah 71,968 72,423 71,314

PPU Badan Usaha 29,315 40,110 60,269 PBI Pusat (VALID?) 19,225 18,866 22,699 PBI daerah 12,852 17,631 19,809 PBPU 17,356 26,038 50,606 Pensiun PN 24,835 25,612 25,843 BP dll 71,752 50,917 37,760 Seluruh Peserta 25,432 28,052 34,734

PROPORSI PESERTA PPU MANDEG

8

- 20,000,00040,000,00060,000,00080,000,000100,000,000120,000,000140,000,000160,000,000180,000,000200,000,000

2014

2015

2016

25Agustus2017

Peserta Penerima

Bantuan Iuran (PBI)

Peserta yang

didaftarkan Pemda

Peserta Pekerja

Penerima Upah (PPU)

Pekerja bukan Penerima Upah

(PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)

% PENDUDUK

Sumber data BPJS Kesehatan

65%

56%

53%

51% 10 %

9 %

7 %

7 %

24 %

24 %

24 %

18 %

15 %

14 %

13 %

10 % 133.423.653 Jiwa

156.790.287 jiwa

171.939.254 jiwa

180.735.289 jiwa 70,1%

66,7%

60,8%

51,8%

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

“TIDAK sanggup” tidak ada dana/fiskal?

• Salah Prioritas!!

– Subsidi Solar, LPG, dan Listrik tidak ada perintah UUD45

• PELANGGARAN UUD45, pasal 28H (1)

• Ekonomi masih tumbuh >5%

• Fakta OOP, masih >45%.

– Rakyat dan badan usaha masih punya potensi


JANGAN PAKSA FASILITAS KESEHATAN SWASTA BEROPERASI “BELOW COST”. KUALITAS LAYANAN

JADI KORBAN


JKN Sakit, Anemi dan

Malnutrisi berat

2015: >50% peserta JKN TIDAK gunakan haknya untuk RJTL (Kualitas buruk)

>20% peserta TIDAK gunakan haknya untuk Rawat Inap (Kualitas buruk)

R/ Transfusi dan Infus

KHITTOH UU SJSN

• Asuransi sosial: prinsip adeqacy. Iuran ditetapkan berbasis estimasi klaim. BUKAN POLITIS

• Bayaran ke fasilitas kesehatan: kesepakatan BPJS-Asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah (pasar)

• DJSN (tripartit): kajian dan Kebijakan Umum, BUKAN Pemerintah/BPJS


Kembali ke Khittoh JKN - PERDESAAN SEHAT ke Khittoh JKN Hasbullah Thabrany Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Universitas Indonesia dan Konsultan Tenaga Ahli pada DJSN Email:

Documents