Kelompok 12 Ips, pemekaran daerah,

Pemekaran Pemekaran DaerahDaerah

Pemekaran Pemekaran DaerahDaerah

Kelompok 12Kelompok 12Putri Chintya D Putri Chintya D

(K7112186)(K7112186)Tri Yulia ( )Tri Yulia ( )

Yordan Damar K ( )Yordan Damar K ( )

1

» Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen UU RI nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP nomor 129 tahun 2000. » Perbandingan perkembangan pemekaran daerah dapat dilihat pada beberapa aspek yaitu:a) kinerja perekonomian daerah;b) kinerja keuangan daerah;c) kinerja pelayanan publik; sertad) kinerja aparatur pemerintah daerah

2

Pemekaran daerah berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya pemekaran daerah, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara.

3

keuntungan pemekaran wilayah

• a. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.b. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat.c. Dalam sistem desentralisasi, dpat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teretorial, dapat lebih muda menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusu daerah.

4

d. Dengan adanya  desentralisasi territorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan diseluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih muda untuk diadakan e. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat.f. Dari segi psikolagis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebuh beser kepada daerah.g. Akan memperbaiki kualitas pelayanan karena dia lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani

5

Kelemahan pemekaran wilayah menurut Josef Riwu

Kaho (1997) • a. Karena besarnya organ-organ pemerintahan

maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi.b. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.c. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya  apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme.d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.e. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau uniformitas dan kesederhanaan. 6

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya otonomi daerah para pelaksana tingkat daerah akan lebih mudah mengambil keputusan. Hal ini secara tidak langsung telah mendidik para pengambil keputusan pada tingkat bawah untuk bertanggung-jawab atas keputusan yang diambil. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah akan terbangun kesadaran publik bahwa mereka memiliki pemerintahan dan bukan pemerintahan yang memiliki masyarakat, karena rakyat merupakan konsep kebangsaan, yaitu kedaulatannya berada di tangannya.

7

Permasalahan seputar otonomi daerah yang tidak kunjung selesai dan bahkan telah memunculkan ide beberapa daerah untuk melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dinilai kurang adil pembagiannya, karena ternyata daerah hanya memperoleh sebagian kecil dari potensi yang dimilikinya. Di sisi lain pemerintah daerah juga diperhadapkan pada  berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan internal yang dihadapi oleh pemerintah antara lain adalah lemahnya sumber daya aparatur pemerintah daerah, sementara masyarakat telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga tuntutan terhadap pengelolaan pemerintahan daerah yang sangat demokratis akan mewarnai perjalan pemerintahan itu sendiri. Sedangkan secara eksternal pemerintah daerah diberhadapkan pada arus perubahan yang semakin cepat dan mengglobal yang harus direspons oleh pemerintah daerah. 8

Tujuan Pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sejarah Pemekaran Wilayah

• Era perjuangan kemerdekaan (1945-1949)Ketika Indonesia memproklamasikan

kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu: Sumatra, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada masa pergerakan kemerdekaan (1945-1949), Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia, dan sejumlah "negara-negara boneka" dibentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia.

• Era Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk serikat, dimana terdiri dari 15 negara bagian plus 1 Republik Indonesia. Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia.

• Era Demokrasi Terpimpin dan Orde Lama (1959-1966)

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Berikut adalah perkembangan pemekaran wilayah Indonesia pada kurun waktu 1950-1966 :

1. Tahun 1950, Provinsi Sumatra dipecah menjadi Provinsi Sumatera Utara (termasuk di dalamnya Aceh), Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara, Yogyakarta mendapat status provinsi "Daerah Istimewa".

2.Tahun 1956, Provinsi Kalimantan dipecah menjadi provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

3. Tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Sementara Jakarta mendapat status provinsi "Daerah Khusus Ibukota". Pada tahun yang sama pula, Aceh kembali dibentuk provinsi terpisah dari Provinsi Sumatera Utara (pada tahun 1959 Provinsi Aceh mendapat status provinsi "Daerah Istimewa").

4. Tahun 1959, Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun yang sama, dibentuk provinsi Kalimantan Tengah (dari Kalimantan Selatan).

5. Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

6. Tahun 1963, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia

7. Tahun 1964, dibentuk Provinsi Lampung (pemekaran dari Sumatera Selatan). Pada tahun yang sama, dibentuk pula Provinsi Sulawesi Tengah (pemekaran dari Sulawesi Utara) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (pemekaran dari Sulawesi Selatan).

•Era Orde Baru (1966-1998)

1.Tahun 1967 Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan

2.Tahun 1969 Irian Barat secara resmi menjadi provinsi ke-26 Indonesia.

3.Pada Tahun 1969-1975, Indonesia memiliki 26 provinsi, dimana 2 diantaranya berstatus Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta), dan 1 berstatus Daerah Khusus Ibukota (Jakarta).

4. Tahun 1976, Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia dan sebagai provinsi ke-27.

• Era 1999-sekarang

Pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan berada di bawah PBB hingga merdeka penuh pada tahun 2002, dan Indonesia kembali memiliki 26 provinsi. Sementara itu, pada era reformasi terdapat tuntutan pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia. Pemekaran provinsi di Indonesia sejak tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a) Maluku Utara dengan ibukota Sofifi-Ternate, dimekarkan dari Provinsi Maluku, menjadi provinsi Indonesia ke-27 pada tanggal 4 Oktober 1999.

b) Banten dengan ibukota Serang, dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat, menjadi provinsi Indonesia ke-28 pada tanggal 17 Oktober 2000.

c) Kepulauan Bangka Belitung dengan ibukota Pangkal Pinang, menjadi provinsi Indonesia ke-29 pada tanggal 4 Desember 2000

d) Gorontalo dengan ibukota Kota Gorontalo, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara, menjadi provinsi Indonesia ke-30 pada tanggal 22 Desember 2000.

e) Irian Jaya Barat dengan ibukota Manokwari, dimekarkan dari Provinsi Papua, menjadi provinsi Indonesia ke-31 pada tanggal 21 November 2001. Kini Irian Jaya Barat berganti nama menjadi Papua Barat.

f) Pada tanggal 11 November 2001 pula, Provinsi Papua dimekarkan pula provinsi baru Irian Jaya Tengah. Namun pemekaran ini akhirnya dibatalkan karena mendapat banyak tentangan.

g) Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjung Pinang, dimekarkan dari Provinsi Riau, menjadi provinsi Indonesia ke-32 pada tanggal 25 Oktober 2002.

h) Sulawesi Barat dengan ibukota Mamuju, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke-33 pada tanggal 5 Oktober 2004

Dampak Pemekaran Wilayah

A. Dampak Sosio KulturalDari dimensi sosial, politik dan kultural, bisa

dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru.

B. Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi

Pasca terbentuknya daerah otonom baru, terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonom dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah daerah otonom baru juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

C. Dampak Pada pelayanan PublikDari dimensi pelayanan publik, pemekaran

daerah memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, terutama ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran.

D. Dampak Pada Pertahanan, Keamanan dan Integrasi Nasional

Pembentukan daerah otonom baru, bagi beberapa masyarakat pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan dengan negara lain, merupakan isu politik nasional yang penting. Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi mereka tidak pernah melihat dan merasakan kehadiran 'Indonesia', baik dalam bentuk simbol pemerintahan, politisi, birokrasi dan bahkan kantor pemerintah. Bahkan, di beberapa daerah seperti di pedalaman Papua, kehadiran 'Indonesia' terutama ditandai dengan kehadiran tentara atas nama pengendalian terhadap gerakan separatis. Pemekaran daerah otonom, oleh karenanya, bisa memperbaiki penangan politik nasional di daerah melalui peningkatan dukungan terhadap pemerintah nasional dan menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah.

Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Panjang Dan Jangka Panjang Dan Jangka

PendekPendek

Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Panjang Dan Jangka Panjang Dan Jangka

PendekPendekPemerintahan orde baru membagi Pemerintahan orde baru membagi

tujuan pembangunan kedalam tujuan pembangunan kedalam dua kategori, yaitu Pembangunan dua kategori, yaitu Pembangunan Jangka Panjang dan Pembangunan Jangka Panjang dan Pembangunan

Jangka Pendek.Jangka Pendek.

Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka PanjangPanjang

Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka PanjangPanjang

Pembangunan jangka panjang Pembangunan jangka panjang merupakan tujuan pembangunan merupakan tujuan pembangunan

yang berdurasi 25-30 tahunyang berdurasi 25-30 tahun

Tujuan Pembangunan Tujuan Pembangunan Jangka PanjangJangka Panjang

Tujuan Pembangunan Tujuan Pembangunan Jangka PanjangJangka Panjang

Pembangunan jangka panjang Pembangunan jangka panjang bertujuan untuk mempercepat bertujuan untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran meningkatkan kemakmuran masyarakat, karena antara masyarakat, karena antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat kemakmuran masyarakat

mempunyai hubungan yang sangat mempunyai hubungan yang sangat dekat.dekat.

Secara logika, bila pertumbuhan Secara logika, bila pertumbuhan ekonomi suatu negara relatif cepat, ekonomi suatu negara relatif cepat,

maka tingkat kemakmuran yang maka tingkat kemakmuran yang hendak dicapai akan semakin dekat hendak dicapai akan semakin dekat

Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka PendekPendek

Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka PendekPendek

Pembangunan jangka pendek Pembangunan jangka pendek merupakan tujuan pembangunan merupakan tujuan pembangunan yang berdurasi 5 tahun, karena itu yang berdurasi 5 tahun, karena itu

sering disebut “PELITA” yang sering disebut “PELITA” yang merupakan singkatan dari merupakan singkatan dari Pembangunan Lima TahunPembangunan Lima Tahun

Tujuan Pembangunan Tujuan Pembangunan Jangka PendekJangka Pendek

Tujuan Pembangunan Tujuan Pembangunan Jangka PendekJangka Pendek

Pembangunan jangka pendek Pembangunan jangka pendek bertujuan untuk tercapainya bertujuan untuk tercapainya

peningkatan pengerjaan penuh (full peningkatan pengerjaan penuh (full employment). Full Employment employment). Full Employment dapat diartikan sebagai semua dapat diartikan sebagai semua

sumber daya ekonomi yang tersedia sumber daya ekonomi yang tersedia telah diberdayakan secara optimal.telah diberdayakan secara optimal.

Contoh-contoh PELITAContoh-contoh PELITAContoh-contoh PELITAContoh-contoh PELITAPelita 1 : (1 April 69 – 31 Maret 74) Menekankan Pelita 1 : (1 April 69 – 31 Maret 74) Menekankan pada pembangpada pembang

unan bidang pertanianunan bidang pertanian

Pelita 2 : (1 April 74 – 31 maret 79) Tersedianya Pelita 2 : (1 April 74 – 31 maret 79) Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat dan prasarana, menyejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerjamemperluas kesempatan kerja

Pelita 3 : (1 April 74 – 31 Maret 84) Menekankan Pelita 3 : (1 April 74 – 31 Maret 84) Menekankan pada trilogi pembangunanpada trilogi pembangunan

Pelita 4 : (1 April 84 – 31 Maret 89) Menitik Pelita 4 : (1 April 84 – 31 Maret 89) Menitik berartkan sektor pertanian menuju swasembada berartkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industrui sendirimenghasilkan mesin industrui sendiri

26

Pelita 5 : (1 April 89 – 31 Maret 94) Menitik Pelita 5 : (1 April 89 – 31 Maret 94) Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industriberatkan pada sektor pertanian dan industri

Pelita 6 : (1 April 94 – 31 Maret 99) Menitik Pelita 6 : (1 April 94 – 31 Maret 99) Menitik beratkan pembangunan pada sektor bidang beratkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan ekonomi yang berkaitan dengan industri dan

pertanian serta pembangunan dan pertanian serta pembangunan dan peningatan kualitas sumber daya manusia peningatan kualitas sumber daya manusia

sebagai penduduknya.sebagai penduduknya.

27