Top Banner
Sanitasi.Net Kemitraan dan CSR dalam Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Modul A: Kelembagaan Pengelola SPAL Terpusat Pelatihan Kelembagaan, Administrasi & Pembiayaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T)) Agustus, 2015 KAP-A5
31

Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Aug 17, 2015

Download

Business

Joy Irman
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Kemitraan dan CSR dalam

Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Modul A:

Kelembagaan Pengelola SPAL Terpusat

Pelatihan Kelembagaan, Administrasi & Pembiayaan

Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T))

Agustus, 2015

KAP-A5

Page 2: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Pokok Bahasan Modul

Kelembagaan SPAL-Terpusat

Modul A1 Penataan Organisasi Pengelola

Modul A2 Lembaga Pengelola dan Kerjasama Regional

Modul A3 Tata Organisasi dan SOP

Modul A4 Struktur Organisasi

Modul A5 Kemitraan dan CSR

Page 3: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR (SPAL-T)

Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL-Terpusat

Page 4: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Tahapan Kerjasama Pemerintah-Swasta (Inisiasi oleh Pemerintah)

Pemilihan Proyek

Konsultasi Publik

Studi Kelayakan

Tinjauan Resiko

Bentuk Kerjasama

Dukungan Pemerintah

Pengadaan Pelaksanaan Pemantauan

Page 5: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Pemilihan (Identifikasi) Proyek

• Pemerintah (dalam hal ini instansi terkait), mengindentifikasi

dan membuat prioritas proyek-proyek infrastruktur yang

berpotensi KPS.

Page 6: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Konsultasi Publik

• Pemerintah berupaya mendapatkan saran dari publik pada

umumnya dan calon pengembang dan pemberi pinjaman untuk

membantu pembentukan rancangan proyek.

Page 7: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Studi Kelayakan

• Studi Kelayakan adalah rancangan teknis, komersial dan

kontraktual proyek yang memadai untuk memfasilitasi tender

proyek kepada mitra-mitra pihak swasta. Studi Kelayakan

harus diselesaikan sebelum proyek ditenderkan.

Page 8: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Tinjauan Risiko

• Tinjauan Risiko adalah pengidentifikasian berbagai risiko dalam

proyek dan hal-hal yang dapat mengurangi risiko tersebut, dan

usulan pengalihan risiko tersebut oleh berbagai pihak dalam

Perjanjian Kerjasama.

• Pada umumnya, tinjauan risiko ini dilakukan dan merupakan

bagian dari Studi Kelayakan.

Page 9: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Bentuk Kerja Sama

• Bentuk Kerja Sama merupakan tinjauan agar kemitraan KPS

distrukturkan untuk mengoptimalkan nilai bagi publik dan pada

saat yang bersamaan tidak mengurangi minat dari mitra

swasta.

• Pada umumnya, Bentuk Kerja Sama

ini dikaji dalam Studi Kelayakan.

Page 10: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Dukungan Pemerintah

• Dukungan Pemerintah merupakan penentuan atas bentuk-

bentuk kontribusi pemerintah terhadap suatu proyek, dalam

suatu mekanisme, misalnya :

– insentif pajak,

– pembebasan tanah,

– dukungan/jaminan bersyarat,

– pembiayaan langsung dan lain-lain.

• Kajian Dukungan Pemerintah umumnya dilakukan untuk

mengetahui potensi kelayakan suatu proyek secara perbankan.

Page 11: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Pengadaan

• Pengadaan merupakan pengembangan dari paket tender, dan

proses tender secara keseluruhan yang dimulai sebelum

proses kualifikasi sampai dengan penandatanganan kontrak.

Page 12: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Pelaksanaan

Pelaksanaan termasuk :

• Pendirian Perusahaan Proyek oleh

Sponsor Proyek,

• Pembiayaan,

• Kegiatan konstruksi,

• Pelaksanaan awal dan

pengoperasian proyek

oleh Badan usaha.

Page 13: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Pemantauan

• Pemantauan adalah pemantauan terhadap kinerja Badan

Usaha oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Perjanjian

Kerjasama

Page 14: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Persyaratan Inisiasi oleh Pihak Swasta

1. Belum termasuk/terdaftar dalam rencana pokok (master plan)

di sektor terkait;

2. Dapat secara teknis terintegrasi dengan rencana pokok dari

sektor terkait;

3. Secara ekonomi dan finansial dinilai layak; dan

4. Tidak memerlukan Dukungan Pemerintah dalam bentuk

kontribusi fiskal, misalnya tidak

perlu bantuan secara langsung.

Page 15: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Tahapan Kerjasama Pemerintah-Swasta

(Inisiasi oleh Swasta)

Pemilihan Proyek

Konsultasi Publik

Studi Kelayakan

Tinjauan Resiko

Bentuk Kerjasama

Dukungan Pemerintah

Pengadaan Pelaksanaan Pemantauan

Langkah Langkah 1-6 dilakukan sendiri oleh Pihak

Swasta sebagai Pemrakarsa

Page 16: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

PEMANFAATAN PROGRAM CORPORATE

SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL-Terpusat

Page 17: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Program CSR

• Program CSR tidak selalu berwujud kegiatan amal (charity),

melainkan juga dapat berupa program-program pemberdayaan

masyarakat termasuk dalam hal pengelolaan limbah.

• Program semacam itu sesungguhnya memiliki kesamaan/

kemiripan dengan program pemerintah.

• Kondisi ini dapat dimanfaatkan pemerintah (pusat dan daerah)

untuk bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang hendak

melaksanakan program CSR.

Page 18: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

PERUSAHAAN PELAKU CSR

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

PEMERINTAH DAERAH (PROV./KAB./KOTA)

PROGRAM CSR

INDIKASI PENDANAAN

RENSTRA CK

RPIJM

EVALUASI

DAFTAR USULAN

SINKRONISASI KEGIATAN

DAFTAR USULAN PRIORITAS

ALOKASI PENDANAAN

USULAN KEGIATAN

PENYIAPAN RENCANA RINCI USULAN

KEGIATAN

EVALUASI

M O A

Page 19: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Dukungan Pemerintah untuk Program CSR

1. Pemberian Informasi mengenai rencana pembangunan

2. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program CSR

3. Konsultasi Teknis dan Supervisi

4. Pendanaan Program

5. Fasilitasi Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Page 20: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Dukungan Pemerintah Pemberian Informasi

• Pemberian informasi mengenai rencana pembangunan.

• Dalam konteks keciptakaryaan, rencana ini terintegrasi dalam

dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah

(RPIJM).

• Pemahaman pihak perusahaan terhadap program akan

memungkinkan perencanaan CSR mereka bisa saling mengisi

dengan program pemerintah.

Page 21: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Dukungan Pemerintah Pedoman/Petunjuk Teknis

• Pelaksanaan program CSR di bidang SPAL-T selayaknya

mengacu dan mengikuti pedoman yang berlaku.

• Pemerintah telah menerbitkan berbagai pedoman/petunjuk

teknis terkait sektor air limbah.

Page 22: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Dukungan Pemerintah Konsultasi Teknis & Supervisi

Dukungan Ditjen Cipta Karya, Satker PLP di Provinsi, dan Dinas-

dinas daerah yang terkait dengan pengembangan SPALT

• Bantuan teknis dalam bentuk konsultasi bagi perusahaan yang

ingin memahami lebih lanjut mengenai :

– RPIJM,

– Penggunaan buku pedoman dan manual,

– Perencanaan prasarana, serta

– Bantuan teknis berupa supervisi pada tahap pelaksanaan proyek.

• Konsultasi mengenai berbagai alternatif skema kerjasama dan

pembiayaan program, agar program berdampak lebih besar

dan lebih berkelanjutan.

Page 23: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Dukungan Pemerintah Pendanaan Program

• Beberapa alternatif pendanaan pembangunan SPAL-T: – Dana publik. Dana ini mengalir dari Pusat, Provinsi lalu ke Pemerintah

Kabupaten/Kota; dan terutama berasal dari pajak.

– Dana Pembangunan Asing (Overseas Development Aid/ODA). Hibah dan pinjaman luar negeri dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan ADB.

– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Berbasis Masyarakat (OBM)

– Sektor Swasta/Badan Usaha.

• Perusahaan dapat menyesuaikan program CSR bidang SPAL-T dengan program pemerintah yang didanai dari sumber lain seperti di atas, agar tercipta sinergi dan manfaat yang lebih luas.

Page 24: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Dukungan Pemerintah Fasilitasi Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

• Pemerintah dapat membantu memfasilitasi proses koordinasi

dengan para pemangku kepentingan, seperti:

– dinas/instansi di lingkungan pemerintah,

– kelompok kerja/forum (seperti Pokja Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan [AMPL]),

– Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dibentuk program PNPM

– Lembaga donor,

– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

• Fasilitasi pertemuan multi­pihak memungkinkan terciptanya

kolaborasi/kemitraan, serta solusi kreatif untuk permasalahan

yang kompleks.

Page 25: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Kerjasama

• Dalam pelaksanaannya, perusahaan dapat bekerjasama langsung dengan pemerintah daerah yang menjadi lokasi program CSR-nya.

• Namun apabila menginginkan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lebih luas dan menghasilkan program yang berdampak lebih besar dan lebih luas, perusahaan dapat mempertimbangkan bekerjasama dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

• Pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan RPIJM sebagai dasar kerjasama dengan perusahaan, sementara perusahaan dapat menggunakan rencana CSR yang telah disusunya sebagai dasar pembicaraan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Page 26: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Program CSR Air Limbah Sistem Setempat (On-Site)

• Pembangunan MCK

• Pembangunan tangki septik komunal

• Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)

Page 27: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Program CSR Air Limbah Sistem Setempat (On-Site)

• Pembangunan instalasi pengolahan air limbah

(skala kota/komunal)

• Pengadaan dan pemasangan pipa/saluran air limbah

(skala kota/komunal)

• Pengadaan dan pemasangan sambungan rumah

(skala kota/komunal)

Page 28: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement)

• Apabila perusahaan dan pemerintah telah bersepakat

mengenai bentuk kerjasama dan bagi peran masing-masing,

maka para pihak dapat mengikatkan diri dalam “Nota

Kesepakatan (Memorandum of Agreement)”

Page 29: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Referensi

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP)

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Page 30: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Daftar Modul

Kelembagaan & Pembiayaan SPAL Terpusat

Modul

A. Kelembagaan

B. Administrasi

C. Pembiayaan

Sub-Modul

A1 Penataan Organisasi Pengelola

A2 Lembaga Pengelola dan Kerjasama Regional

A3 Tata Organisasi dan SOP

A4 Struktur Organisasi

A5 Kemitraan dan CSR

Page 31: Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swasta dan Corporate Social Responsibility

Sanitasi.Net

Terimakasih

Joy Irmanputhra

AFSI FasilitatorSanitasi.Org