Kelembagaan Sektor Hulu Migas

Kelembagaan

Sektor Hulu Migas

Marwan Batubara

Indonesian Resources Studies, IRESS

Disampaikan Dalam Diskusi Publik “Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi Undang – Undang Migas”

yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan Revenue Watch Institute Jakarta, 4 Desember 2013

• Tren Global & Nasional

• Pertumbuhan rata-rata energi global hingga 2035: 1,4%/th

• Peningkatan konsumsi energi global: 12,4 Mtoe (2010) 16,7 Mtoe (2035) [1 ton = 7,3 barel]

• Peningkatan konsumsi minyak: 87,5 juta bph (2012) 100 juta bph (2022)

• Pertumbuhan energi nasional: 4%/tahun; premium: 8%/tahun

• Impor minyak mentah dan BBM terus meningkat. Pembangunan kilang stagnan

Ketahanan energi nasional rapuh....

Kebutuhan & Ketahanan Energi

Proyeksi Harga Minyak

• Ketahanan energi/energy security didefinisikan sebagai: access to secure, adequate, reliable and afordable energy supplies

• Elemen energy security: • Availability: cadangan, teknologi, modal, struktur

legal,dll • Reliability: diversifikasi, proteksi dari gangguan,

reserve yang cukup, dll

• Affordability: harga terjangkau, pricing transparan, future price yg realistis, dll

• Sustainability: emisi GHG rendah, ramah lingkungan, dampak perubahan iklim rendah

Ketahanan energi

Akibat kepentingan ketahanan energi

Menguatnya dukungan pemerintah secara global untuk dominasi dan peran State/ National Oil Company (SOC/NOC/BUMN): 1970: 70% bisnis migas dikuasai International Oil

Company (IOC) (Grayson)

2009: 9 dari 15 perusahaan terbesar migas dunia adalah BUMN (Harvard)

2011: 70% cadangan migas dunia dikuasai BUMN (Shaffer)

Indonesia perlu mendukung penuh BUMN-nya

• Permasalahan & Potensi Krisis

Permasalahan & Potensi Krisis • Produksi minyak terus menurun, konsumsi terus meningkat:

gap semakin melebar

• Pengembangan EBT sebagai alternatif sangat terlambat: membutuhkan kebijakan, peraturan dan subsidi pula

• Penemuan cadangan baru sangat rendah, RRR (the amount of new reserves found compared to the amount of oil produced): Pertamina (>60%), rata-rata RRR nasional (<50%).

• Impor minyak menjadi salah satu penyebab defisit perdagangan dan neraca keuangan: telah berlangsung 27 bulan (9 kwartal). Defisit minyak: 2004 – US$ 4 miliar; 2013 – US$ 22,6 miliar

• Krisis ekonomi terus mengintai akibat impor minyak yang akan terus meningkat

Krisis produksi minyak perlu berbagai terobosan dan penanganan serius

MINYAK BUMI GAS BUMI

CADANGAN MIGAS INDONESIA (STATUS 1 JANUARI 2012) DAN PRODUKSI MIGAS INDONESIA (TAHUN 2008 – 2012) - By KESDM

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Rib

u B

are

l P

erh

ari

Total 977 949 945 902 860

Minyak 854 827 824 794 763

Kondensat 123 122 121 108 96

2008 2009 2010 2011 2012

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

MM

SC

FD

Produksi (Net) 7.460 7.962 8.857 8.415 8.150

Pemanfaatan 7.150 7.488 8.350 7.923 7.451

Losses 310 474 507 492 698

2008 2009 2010 2011 2012

-4,000.000

-3,000.000

-2,000.000

-1,000.000

0.000

1,000.000

2,000.000

3,000.000

4,000.000Ja

n 0

7F

eb

07

Ma

r 0

7A

pr

07

Ma

y 0

7Ju

n 0

7Ju

l 07

Au

g 0

7S

ep

07

Oc

t 0

7N

ov

07

De

c 0

7Ja

n 0

8F

eb

08

Ma

r 0

8A

pr

08

Ma

y 0

8Ju

n 0

8Ju

l 08

Au

g 0

8S

ep

08

Oc

t 0

8N

ov

08

De

c 0

8Ja

n 0

9F

eb

09

Ma

r 0

9A

pr

09

Ma

y 0

9Ju

n 0

9Ju

l 09

Au

g 0

9S

ep

09

Oc

t 0

9N

ov

09

De

c 0

9Ja

n 1

0F

eb

10

Ma

r 1

0A

pr

10

Ma

y 1

0Ju

n 1

0Ju

l 10

Au

g 1

0S

ep

10

Oc

t 1

0N

ov

10

De

c 1

0Ja

n 1

1F

eb

11

Ma

r 1

1A

pr

11

Ma

y 1

1Ju

n 1

1Ju

l 11

Au

g 1

1S

ep

11

Oc

t 1

1N

ov

11

De

c 1

1Ja

n 1

2F

eb

12

Ma

r 1

2A

pr

12

Ma

y 1

2Ju

n 1

2Ju

l 12

Au

g 1

2S

ep

12

Oc

t 1

2N

ov

12

De

c 1

2Ja

n 1

3

Perkembangan Neraca Perdagangan Migas IndonesiaJan 2007 - Des 2012

(Juta US$)

Minyak Mentah Gas Hasil Minyak Total Migas

Defisit perdagangan migas membebani APBN: Produksi migas turun, konsumsi naik

Suplus migas 2011: US$ 7 juta ; Defisit migas 2012: US$ 5,6 miliar

Prospek jangka panjang ke depan: Defisit migas akan terus naik

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produksi

Konsumsi

Konsumsi vs Produksi Minyak Nasional (bph)

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Impor Minyak

Impor Minyak

Perkembangan Impor Minyak Nasional (bph)

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Devisa Keluar (Juta US$)

Devisa Keluar (Juta US$)

Perkembangan Devisa Keluar Impor Minyak (US$ Jt)

• Solusi Kebijakan & Kelembagaan

Solusi Kebijakan & Kelembagaan

• Pernyataan yang jelas dan konsisten: ketahanan energi dan pengelolaan migas nasional adalah prioritas politik negara

• Berbagai permasalahan perlu diidentifikasi secara detail dan menyeleuruh

• Dibutuhkan berbagai terobosan kebijakan dan program yang akan dijalankan secara sungguh-sungguh, konsisten, terukur dan akuntabel

• Dua permasalahan utama kelembagaan pengelolaan SDA o Sistem, misalnya melanggar konstitusi o Subjek, misalnya terlibat KKN

Kembali ke konstitusi, Penerapan GCG, Merit system, dll.

• Penguasaan oleh negara: bersumber dari konsep kedaulatan rakyat dan kepemilikan kolektivitas rakyat atas SDA. Rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk:

- Mengadakan kebijakan Pemerintah - Mengurus: mengeluarkan ijin dan lisensi Pemerintah - Mengatur: membuat UU & legislasi DPR dan Pemerintah - Mengelola: pemilikan saham dan manajemen BUMN - Mengawasi: pengawasan, audit Pemerintah & DPR

• Dalam menjalankan penguasan negara atas SDA Migas, Pemerintah melakukan tindakan pengurusan dengan memberikan konsesi kepada BUMN untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor hulu.

• BUMN inilah yang akan melakukan KKS dengan BUMD, koperasi Usaha Kecil, badan hukum swasta, atau Bentuk Usaha Tetap. Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaan negara yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945 terlaksana dengan nyata.

a. Penguasaan Negara menurut Konstitusi

• Agar hak cadangan migas dapat dimonetisasi dan digunakan oleh BUMN untuk berbagai aksi korporasi.

• Agar BUMN dapat berkembang dan meningkatkan pen-dapatan maksimal bagi negara dan kesejahteraan rakyat

• Guna menjamin ketahanan energi nasional melalui penguasaan sumber-sumber dan rantai bisnis migas

• Kedaulatan dan penguasaan migas & SDA oleh negara merupakan praktek yang berlaku umum secara global

• Terkait pemilikan dan penguasaan Kuasa Pertambanagn (KP) yg terus diperjuangkan hingga sekarang

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan migas, hanya dibutuhkan sebuah BUMN

b. Mengapa BUMN

c. Ketentuan Strategis konstitusional

Ketentuan strategis UU No.44 Prp.1960 :

• Segala bahan galian migas yg ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan naional yang dikuasai negara (Pasal 2)

• Pertambangan hanya dikuasai negara. Usaha pertambangan migas diusahakan oleh Perusahaan Negara semata-mata (Pasal 3)

• Usaha pertambangan migas dapat meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pemurnian pengolahan, pengangkutan dan penjualan.(Pasal 4)

Ketentuan strategis UU No.8 /1971:

• Kepada perusahaan (Pertamina) disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan migas

• Kepada Perusahaan diberikan KP yang batas2 wilayahnya dan syarat2nya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri

d. Ketentuan Inkonstitusional

Ketentuan strategis UU No,22/2001

• Migas merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan negara diselenggarakan oleh pemerintah sbg pemegang KP. Sebagai pemegang KP, pemerintah membentuk Bada Pelaksana (Pasal 4)

• Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha berdasarkan KKS dengan Badan pelaksana (Pasal 11).

• Menteri menetapkan Badan Usaha yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha (Pasal 12).

• Badan Pelaksana bertugas melakukan pengawasan (Pasal 44)

e. Aspek Governances

Pertamina sering dituding sarat KKN dan menanggung dosa warisan masa lalu

SDA dikelola berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG): proses & mekanisme pengelolaan BUMN sesuai peraturan/UU dan etika berusaha

Prinsip GCG meliputi: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran

Dominasi negara dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan SDA guna optimasi penerimaan harus dipertahankan

Bentuk Undang-undang khusus tentang Pertamina

Pertamina sebagai Non-listed Public Company (NLPC)

• Merupakan praktek yang umum dilakukan negara2 di dunia sejak lama. Indonesia sudah sangat terlambat

• Dana diperoleh dari alokasi prosentase tertentu pendapatan migas negara

• Ditujukan untuk kegiatan eksplorasi guna meningkatkan RRR dan ketahanan energi

• Dijalankan oleh BUMN (sebagaimana dilakukan oleh Exxon, Chevron, dsb menggunakan 10-15% anggaran) secara akuntable, di bawah kordinasi KESDM, dengan melibatkan BPPT dan lembaga riset terkait lain

• Pengaturan aspek kelembagaan dan akuntabilitas perlu ditetapkan dalam UU migas baru

f. Oilf Fund/Depletion Premiun

• Daerah penghasil otomatis harus memperoleh hak pengelolaan SDA pada prosentase PI tertentu

• Partisipasi daerah melalui BUMD untuk mengelola SDA migas perlu dirumuskan secara komprehensif

• Praktek yang berlaku selama ini berupa pemanfaatan posisi daerah untuk kepentingan swasta harus dihilangkan

• BUMD harus dikordinasikan dan didukung oleh pemerintah pusat untuk membentuk konsorsium dengan BUMN

• Kebutuhan dana untuk financing PI perlu mendapat jaminan pemerintah pusat

g. Partisipasi Daerah

Advokasi masalah migas:

www.satunegeri.com

@MarwanBatubara

Terima Kasih