KELEMBAGAAN BIDANG PERUMAHAN - bpsdm.pu.go.id filec. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung 1. Apakah Pemerintah

KELEMBAGAAN BIDANG PENYEDIAN PERUMAHAN

Permukiman di Perkotaan

Kompetensi Dasar Indikator

2

Pada akhir pembelajaran peserta pelatihan diharapkan mampu memahami kelembagaan dan pembinaan kelembagaan dalam penyediaan perumahan

Mampu menjelaskan urgensi kelembagaan dalam penyediaan perumahan

Mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum kelembagaan bidang penyediaan perumahan

Mampu menjelaskan jenis-jenis dan peran pemangku kepentingan dalam penyediaan perumahan

Menjelaskan bentuk pembinaan kelembagaan bidang penyediaan perumahan

Kompetensi Dasar dan Indikator

3

DAFTAR ISI

NO MATERI POKOK SUB MATERI POKOK

1. Urgensi Kelembagaan dalam penyediaan perumahan

a. Isu dan Tantangan Penyediaan Perumahan b. Tantangan dan Target Penyedian

Perumahan c. UU No. 23 Tahun 2014 d. UU No. 1 Tahun 2011 e. Kondisi APBN dan APBD

2. Pengertian dan Dasar Hukum Kelembagaan Bidang Penyediaan Perumahan

a. Pengertian Kelembagaan b. Dasar Hukum

3. Jenis- jenis Kelembagaan dan Peran Pemangku Kepentingan dalam penyediaan perumahan

a. Tipologi Kelembagaan b. Jenis-Jenis Kelembagaan c. Pemerintah dan Non Pemerintah d. Struktur Kelembagaan e. Peran Pemangku Kepentingan f. Kolaborasi Para Pemangku Kepentingan

4. Bentuk Pembinaan Kelembagaan a. Pengertian Pembinaan Kelembagaan b. Bentuk Pembinaan Kelembagaan

URGENSI KELEMBAGAAN DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN

4

1 Permukiman di Perkotaan

1. RENDAHNYA AKSES MBR TERHADAP PELAYANAN PRASARANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK.

2. TERBATASNYA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKP

8. BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ASET.

6. ALIH FUNGSI LAHAN YANG TIDAK TERKENDALI DAN TINGGINYA URBANISASI MENYEBABKAN TERJADINYA PENURUNAN

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN.

5. RENDAHNYA KUALITAS TATA KELOLA

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN.

4. RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

SUMBER DAYA MANUSIA DI DAERAH

3. KURANGNYA DUKUNGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN PROSEDUR BAKU PENYELENGGARAAN

PEMBANGUNAN PKP

7. MASIH TINGGINYA BACKLOG PERUMAHAN.

BACKLOG

RTLH DAN

KUMUH

9. RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN BADAN

USAHA DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

ISU & TANTANGAN PENYEDIAN PERUMAHAN

TANTANGAN & KEBIJAKAN

PENYEDIAAN PERUMAHAN

7,6 juta unit backlog menurut

tingkat penghunian

pada Tahun 2014

5,4 juta unit backlog menurut

tingkat penghunian

pada Tahun 2019

Pembangunan 850 ribu Unit rumah oleh Ditjen Penyediaan Perumahan

Pembangunan

1.350 ribu Unit rumah oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan

Pengurangan 2,2 Juta Unit Backlog Perumahan

Kontribusi Pemda ?

TANTANGAN & TARGET PENYEDIAN PERUMAHAN

3,4 juta unit Rumah Tidak Layak

Huni pada Tahun

2014

1,9 juta unit

pada Tahun 2019

Pengurangan

1,5 Juta Unit Rumah Tidak Layak Huni

Kontribusi Pemda ?

TANTANGAN & TARGET PENYEDIAN PERUMAHAN

Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota

Perumahan a. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional

c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pusat

d. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi

b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota

b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan

d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung

1. Apakah Pemerintah Pusat memiliki kapasitas untuk dapat melakukan

hal tersebut?

2. Apakah penyediaan rumah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat

akan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah?

3. Apakah penyediaan rumah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat

dapat menjawab kebutuhan angka kekurangan rumah secara efektif

dan efisien?

Pemerintah Pusat

bertanggung jawab untuk

menyediakan rumah bagi

MBR, sedangkan target

pembangunan sangat

besar

Tanggung jawab besar!

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang PKP (UU No.23/2014)

Membutuhkan dukungan mitra kerja di daerah

Lingkup PKP dalam UU 1 Tahun 2011 Kunci Pemberdayaan PKP menurut UN HABITAT

TANTANGAN TARGET PEMBANGUNAN: 100-0-100 ; Sejuta Rumah, RTLH

Pembinaan Penyelenggaraan Pemeliharaan

Perbaikan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh

Penyediaan Tanah Pendanaan dan Sistem Pembiayaan

Peningkatan Peran Masyarakat

Lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat bersifat Multisektor dan Multi Aktor

Lahan Pembiayaan Industri Konstruksi

Bahan Bangunan Ketersediaan Infrastruktur

Kerangka Regulasi

TIDAK MUNGKIN DAPAT BERJALAN SENDIRI

Membutuhkan pelibatan peran dari lembaga pemerintah

(pusat dan daerah) dan non pemerintah untuk berpartisipasi

Tusi “KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN”

LINGKUP PKP (UU No. 1 Tahun 2011)

• Dari data RPJM 2015-2019, indikasi kebutuhan investasi untuk perumahan 384 Triliun. Kemampuan APBN dan APBD dalam membiayai proyek infrastruktur tersebut hanyalah 52%. Selanjutnya hanya sekitar 28% yang dibiayai oleh BUMN, pinjaman, penerbitan obligasi dan pembiayaan lainnya. Sehingga masih terdapat celah sebesar 20% dari total kebutuhan infrastruktur yang masih membutuhkan pembiayaan.

Sumber : RPJMN 2015 - 2019

Gap pembiayaan perlu diatasi dengan mengoptimalkan peran serta dari lembaga non pemerintah

(variasi sumber pembiayaan)

Kondisi anggaran Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD)

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN

11

2 Permukiman di Perkotaan

Kelembagaan:

• suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997)

• suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Lembaga atau institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat (Uphoff, 1986)

Kata kunci dalam definisi kelembagaan:

• himpunan atau organisasi

• tatanan atau sistem

• norma perilaku

• tujuan atau nilai bersama

PENGERTIAN KELEMBAGAAN

13

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum

(Perum) Pembangunan Perumahan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian

Negara;

10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14/PERMEN/M/2007 tentang

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat;

12. Keputusan Menteri PUPR No. 800/KPTS/M/2016 tentang Hasil Pemetaan

Urusan PKP

14

BANGUN RUMAH UNTUK RAKYAT

JENIS-JENIS KELEMBAGAAN DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN

15

3 Permukiman di Perkotaan

16

LEMBAGA

(PerMen PUPR 15/2015, Ps. 655 Subdit Kemitraan dan Kelembagaan,

Dit. Perencanaan Penyediaan Perumahan)

Lembaga Pemerintah

Lembaga Non Pemerintah

Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi (PermenPUPR No. 15 Tahun 2015, Pasal 655): a. Penyiapan pelaksanaan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan

lembaga non pemerintah di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;

b. Penyiapan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan

TIPOLOGI KELEMBAGAAN (Permen PUPR No. 15 Tahun 2015, Pasal 655)

17

LEMBAGA

Non Pemerintah

Badan Usaha/ Swasta: BUMN,

BUMD, perusahaan

PMDN/PMA),

Pengembang

Akademisi (peneliti,

pemerhati)

Masyarakat (P3SRS, kelompok masyarakat, LSM)

Pemerintah

- Pusat (K/L)

- Daerah (OPD)

JENIS-JENIS KELEMBAGAAN

18

Hubungan antar level pemerintahan dapat bersifat hirarkis, koordinatif, dan pembinaan

SNVT merupakan bagian dari organ Pemerintah Pusat

Dinas merupakan OPD

BLU/BLUD/BUMN/BUMD merupakan unit bisnis dari K/L atau OPD

UPTD merupakan bagian dari OPD yang menjadi pelaksana teknis tugas tertentu

Kementerian

Dinas PKP Provinsi

SNVT Penyediaan Perumahan

Dinas PKP Kota

Dinas PKP Kabupaten

BLU/ BUMN

BLUD/ BUMD/ UPTD

BLUD/ BUMD/ UPTD

BLUD/ BUMD/ UPTD

PEMERINTAH Bisnis, unit teknis

19

Keterangan: Dinas Tipe A: 11 provinsi: Dinas Tipe B: 10 provinsi: Dinas Tipe C: 11 provinsi: Provinsi DKI dan DIY : belum terpetakan

TIPOLOGI DINAS PKP PROVINSI

20

Pengembang Pengembang

Asosiasi

1.

Regional Anak

Perusahaan

Perumnas

3.

Pemda

BUMD

Kementerian BUMN

2.

NON PEMERINTAH : SWASTA/BADAN USAHA 1

21

PPPSRS

Rusun

POKMAS

Swadaya

LAINNYA

Inisiatif Masyarakat

MASYARAKAT 2

Penyelenggaraan Rusun Milik • Pengembang harus memfasilitasi

terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS)

• P3SRS akan membentuk unit pengelola, dan dapat menunjuk pengembang, atau badan usaha lain sebagai Badan Pengelola

Penyelenggaraan Rusun Sewa • Untuk Rusun sewa milik swasta, Pengembang tetap hadir

melalui unit pengelola yang dibentuknya

• Untuk Rusun Sewa milik Pemerintah/Pemda, pengelolaan dilakukan dengan:

1. Menunjuk/membentuk UPTD di bawah dinas 2. Menunjuk BUMN (Perumnas) 3. Membentuk BUMD

4. Bagi Lembaga Non Pemerintah Daerah, pengelolaan

Rumah Susun Sewa dilakukan dengan menunjuk masing-masing unit pengelolanya.

22

BADAN PENGELOLA (khusus untuk Rumah Susun)

3

23

POKJA PKP

Dinas Daerah

Asosiasi Perumahan

Akademisi

LSM

Bank

Pemerhati

• Keberadaan Pokja PKP di daerah akan membuka koordinasi secara berjenjang hingga ke tingkat masyarakat

Dibentuk melalui SK Kepala Daerah

Unsur Pokja PKP

Keberadaan Pokja PKP di daerah akan membuka koordinasi secara berjenjang hingga ke tingkat masyarakat

KELOMPOK (POKJA) PKP

4

Referensi data

yang sama

Tujuan yang sama

Institusi-Institusi

yang terlibat

memahami

perannya

Target yang Jelas

& Dapat Dimonitor

bersama

Indikator kinerja

yang sama, baik

output dan

outcome

Kebijakan yang

sama

Mendukung kolaborasi pusat dan daerah

Tugas Pokja PKP adalah memastikan agar bidang perumahan & permukiman memiliki :

BAGAIMANA POKJA PKP DAPAT BERPERAN?

1

25

PEMERINTAH

Kementerian PUPR

Kemenko Perekonomian

Bappenas

Kemendagri

Kemen ATR

Peran KEBIJAKAN,

REGULASI, dan

STIMULAN

BUMN

Perumnas

(Penyedia dan

pengelolaan

Perumahan)

Perbankan

(pendukung

pembiayaan)

Peran

OPERASIONALIS

ASI KEBIJAKAN

KELOMPOK KERJA

(POKJA) PKP

Pemerintah, asosiasi

penyedia perumahan,

pakar/pemerhati/

perguruan tinggi,

masyarakat

Peran KOORDINASI,

PARTISIPASI dan

SINERGI

PEMERINTAH

DAERAH

PENGEMBANG,

KOPERASI, badan

usaha, masyarakat

STRUKTUR KELEMBAGAAN

26

Akademisi Universitas & Badan Penelitian

Swasta BUMN/BUMD, Perbankan,

Pengembang, Industri Pengembangan kawasan Supplier perumahan Dukungan Pembiayaan

Masyarakat Pengguna/Konsumen Perumahan

(sisi demand perumahan) Sumber inspirasi/inovasi

(kualitas, fungsi, estetika, harga)

Pemerintah Pemerintah Pusat, Pemda

Riset &

Inovasi Teknologi

Regulator bagi Penyedia Perumahan Dukungan Pendanaan & Pembiayaan

Supplier Perumahan

PERAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

27

KOLABORASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pemerintah Desa/ Kelurahan

1. Akademisi 2. Lembaga Keuangan 3. Lembaga/Negara

Donor 4. BUMN/BUMD 5. Swasta 6. Asosial Perumahan,

dll

Gerakan Bersama

Target RPJMN 2015-2019 1. Penurunan Backlog 2,2 juta (250 ribu

swadaya)

2. Pengurangan RTLH 1,5 juta

Masyarakat

Capaian Target RPJMN

28

4

BENTUK PEMBINAAN KELEMBAGAAN DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN

Permukiman di Perkotaan

29

PENGERTIAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN

Pembinaan Kelembagaan

Pemerintah

Non Pemerintah

ASN PUSAT/DAERAH

RPJMN 2015-2019

LEMBAGA PERUMAHAN

Sosialisasi

Diklat

Advokasi

Bimtek

Pendampingan

30

Bentuk Pembinaan Sasaran Outcome Contoh Kegiatn

Pendampingan Pokja PKP Prov/Kab/Kota

Percepatan pembangunan sektor perumahan di daerah

Fasilitasi Pokja PKP Provinsi

Pelatihan Pemerintah daerah,

non pemerintah

Peningkatan kapasitas pemda

Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas pelaku perumahan

Sosialisasi Peningkatan kapasitas pelaku perumahan

Review/ evaluasi penyelenggaraan

Pemerintah daerah Penyelenggaraan sektor perumahan di daerah terkendali

Advokasi Pemerintah daerah dan non pemerintah

Peningkatan kapasitas pelaku perumahan

Advokasi RP3KP Prov/Kab/Kota

Diklat Pemerintah dan Pemerintah Daeran

Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah

Diklat Perencanaan Penyediaan Perumahan

BENTUK PEMBINAAN KELEMBAGAN

Terima kasih TERIMA KASIH

32

LAMPIRAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN

PEMERINTAH PUSAT 1

Permen PUPR No. 20/PRT/M/2016 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan

Rakyta

STRUKTUR ORGANISASi DIRETORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TUGAS

a. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENYELENGGARAN PENYEDIAAN PERUMAHAN; b. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH UMUM, RUMAH KHUSUS,

DAN RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH; c. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN

PERUMAHAN; d. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PENYELENGGARAAN

PENYEDIAAN PERUMAHAN; e. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN

PERUMAHAN; f. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN

PERUMAHAN; g. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN; DAN h. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI.

FUNGSI

TUGAS DAN FUNGSI DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

STRUKTUR ORGANISASI SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Selaku PA/B

DIREKTUR JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

Selaku Pembantu PA/B

DIREKTUR TERKAIT

Selaku Atasan Langsung KPA/B

KEPALA BALAI

Selaku Pembantu Atasan Langsung KPA/B

KEPALA SNVT

Selaku KPA/B

PP - SPM BENDAHARA

PENGELUARAN

PPK PPK PEJABAT

PELAPORAN

PEMBANTU

PEMBANTU PEMBANTU UAKPA UAKPB E - MONITORING PETUGAS

GUDANG & PERSEDIAAN

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU

KEPALA SATUAN KERJA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

TUGAS :

MENYUSUN DIPA;

MENETAPKAN PANITIA/PEJABAT PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLA ANGGARAN/KEUANGAN;

MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN RENCANA PENARIKAN DANA;

MEMBERIKAN SUPERVISI DAN KONSULTASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENARIKAN DANA;

MENGAWASI PENATAUSAHAAN DAN TRANSAKSI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN;

MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN.

TANGGUNG JAWAB :

MENGESAHKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN RENCANA PENARIKAN DANA;

MERUMUSKAN STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA;

MENYUSUN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBN;

MELAKUKAN PENGAWASAN AGAR PELAKSANAAN;

MELAKUKAN PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN SESUAI DENGAN KELUARAN (OUTPUT) DIPA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN.

STRUKTUR ORGANISASI SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA

UPT DI KEMENTERIAN PUPR ADALAH UPT YANG BERUPA BALAI BESAR, BALAI ATAU LOKA

LOKASI ADALAH TEMPAT KEDUDUKAN UPT

WILAYAH KERJA ADALAH CAKUPAN WILAYAH YANG MENJADI KEWENANGAN KERJA UPT

CONTOH: BALAI PEMETAAN DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR

TUGAS

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) ADALAH SATUAN KERJA YANG BERSIFAT MANDIRI YANG MELAKSANAKAN TUGAS OPERASIONAL TERTENTU/ATAU TUGAS TEKNIS PENUNGJANG TERTENTU DARI ORGANISASI INDUKNYA

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

BUMN Badan usaha yng seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Contoh: Perum Perumnas

BUMD Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut BUMD. Tujuannya untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersankutan. Contoh : PDAM dan BPD.

39

BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH UU No. 19 Tahun 2003

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efiesiensi dan produktifitas. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen KemenPUPR. Tugasnya memberikan pelayanan pelayanan di bidang perumahan kepada MBR. (Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR pasal 1335)

Contoh : FLPP merupakan program pemerintah yang bertujuan meringankan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.

40

BADAN LAYANAN UMUM/DAERAH PP No. 23 Tahun 2005 tg Pengelolaan Keuangan BLU

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/

DINAS PKP

PEMERINTAH DAERAH 2

PASAL 107 PP 18 / 2016

(1)Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan

berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan

Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan

geografis.

(5) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah

nonkementerian setelah mendapatkan rekomendasi dari

Menteri.

PEMETAAN UP SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN LEMBAGA DAERAH

HASIL Provinsi Kab/Kota Jml Jml per

tipe %

Tipe Dinas

Besar (>975) 0 2 2

28 5.11 A Besar (951-975) 1 0 1

Besar (801-950) 10 15 25

Sedang (601-800) 10 82 92 92 16.79

B

Kecil (401-600) 6 225 231

428 78.1

0 C

Sangat Kecil (301-400) 3 84 87

Sangat-sangat Kecil (<300) 0 32 32

Wajib Dasar (10) 2 68 70

Tidak Terpetakan (0) 2 6 8

T O T A L 34 514 548

*) Belum terpetakan : Daerah Khusus Ibukota, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus

**) Nilai Wajib Dasar : Belum melengkapi data dukung pemetaan

HASIL PEMETAAN URUSAN PKP *berdasarkan Kepmen PUPR No. 800/KPTS/M/2016

Urusan pemerintahan daerah bidang PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG akan diselenggarakan oleh

Dinas dengan 5 alternatif tipe organisasi sebagai berikut :

a. Dua Dinas, masing-masing Dinas Tipe A yang terdiri dari 4 Bidang (di luar sekretariat) (Skor 976 keatas);

b. Dua Dinas, masing-masing Dinas Tipe B yang terdiri dari 3 Bidang (di luar sekretariat) (Skor 951-975);

c. Satu Dinas Tipe A yang terdiri dari 4+2 Bidang (di luar sekretariat) (Skor 801-950);

d. Satu Dinas Tipe B yang terdiri dari 3+2 Bidang (di luar sekretariat) (Skor 601-800);

e. Satu Dinas Tipe C yang terdiri dari 2+2 Bidang (di luar sekretariat) (401-600).

(PP 18 / 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 71, Pasal 72, Pasal 89, dan Pasal 90)

Urusan pemerintahan daerah bidang PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, akan diselenggarakan

oleh Dinas dengan 3 alternatif tipe organisasi sebagai berikut :

a. Satu Dinas Tipe A yang terdiri dari 4 Bidang (di luar sekretariat)

b. Satu Dinas Tipe B yang terdiri dari 3 Bidang (di luar sekretariat)

c. Satu Dinas Tipe C yang terdiri dari 2 Bidang (di luar sekretariat)

(PP 18 /2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 36)

A

B

Selain Dinas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu +

KEBIJAKAN PENATAAN OPD URUSAN PUPR (berdasarkan PP 18 Tahun 2016 tg OPD)

DINAS PKP TIPE A

BIDANG RUMAH UMUM BIDANG RUMAH SWADAYA BIDANG KAWASAN

PERMUKIMAN

BIDANG PRASARANA, SARANA,

DAN UTILITAS UMUM (PSU)

SEKRETARIAT

Seksi Pendataan dan

Perencanaan

Seksi Penyediaan

Seksi Pemantauan dan

Evaluasi

Seksi Pendataan dan

Perencanaan

Seksi Penyediaan dan

Pelaksanaan

Seksi Pemantauan dan

Evaluasi

Seksi Pendataan dan

Perencanaan

Seksi Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas

Seksi Pemanfaatan dan

Pengendalian

Seksi Perencanaan

Seksi Pelaksanaan

Seksi Pemantauan dan

Evaluasi

Subbag Perencanaan Subbag TU Subbag Data & Informasi

Publik

STRUKTUR DINAS URUSAN PKP TIPE A

DINAS PKP TIPE B

BIDANG PERUMAHAN BIDANG KAWASAN

PERMUKIMAN BIDANG PRASARANA, SARANA,

DAN UTILITAS UMUM (PSU)

SEKRETARIAT

Seksi Pendataan dan

Perencanaan

Seksi Penyediaan dan

Pelaksanaan

Seksi Pemantauan dan

Evaluasi

Seksi Perencanaan

Seksi Pelaksanaan

Seksi Evaluasi

Seksi Perencanaan

Seksi Pelaksanaan

Seksi Pemantauan dan

Evaluasi

Subbag TU Subbag Perencanaan dan

Informasi Publik

STRUKTUR DINAS URUSAN PKP TIPE B

DINAS PKP TIPE C

BIDANG PERUMAHAN BIDANG KAWASAN

PERMUKIMAN

Seksi Pendataan dan

Perencanaan

Seksi Penyediaan dan

Pelaksanaan

Seksi Pemantauan dan

Evaluasi

Seksi Perencanaan

Seksi Pelaksanaan

Seksi Evaluasi

SEKRETARIAT

Subbag TU Subbag Perencanaan dan

Informasi Publik

STRUKTUR DINAS URUSAN PKP TIPE C